Arsip

Halaman Artikel

Halaman Lainnya

Konten

2 Nasional 12 Orang Ikuti Deradikalisasi JAKARTA - Kementerian Sosial kembali menerima 12 warga terduga ISIS yang dideportasi Pemerintah Turki. Semuanya terdiri dari empat wanita dewasa, tiga anak perempuan, dan lima anak laki- laki. Mereka ditempatkan di Rumah Perlindungan Sosial Anak (RPSA) Bambu Apus, Dokumen KTP-El Disita UMAR MUKHTAR DADANG KURNIA Jenderal bintang dua ini juga me- nampik anggapan penetapan tersang- ka terhadap Andi itu untuk menghin- dari tekanan terhadap KPK dari pihak lain yang terlibat. "Kayaknya enggak- lah. Masa KPK ditekan-tekan," kata dia. Penyidik KPK menemukan uang 200 ribu dolar AS. Jakarta. "Seluruh deportan tiba Rabu (22/3) malam, diantar oleh Densus 88," ujar Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa dalam siaran pers, Kamis (23/3). Khofifah menerangkan, Kementerian Sosial akan melakukan proses penyembuhan trauma dan konseling trauma. Sasaran utamanya adalah anak-anak. Setelah mengikuti proses ini, mereka akan kembali ke daerah masing-masing. JAKARTA- Komisi Pemberantas- an Korupsi (KPK) menyita sejumlah dokumen terkait proyek KTP-el di Cibubur, Kamis (23/3). Dokumen itu diduga menjadi bukti untuk mengung- kap keterlibatan pihak lain. Juru Bicara KPK Febri Diansyah me- ngatakan, penyidik masih mempelajari dokumen tersebut. "Semuanya masih dalam proses investigasi. Kita dalami," ujarnya di Jakarta, Jumat (24/3). KPK juga menahan tersangka ka- sus proyek pengadaan KTP-el, Andi Narogong, untuk 20 hari ke depan se- jak Jumat (24/3). Andi ditahan di ru- mah tahanan (rutan) KPK kaveling C1. Andi ditangkap pada Kamis (23/3) pukul 11.00 WIB. Dia ditangkap saat berada di sebuah kafe di daerah Tebet, Jakarta Selatan. Dalam penangkapan itu, penyidik KPK menemukan barang bukti uang 200 ribu dolar AS. Setelah ditangkap, Andi dan dua orang yang sedang bersamanya dibawa ke tiga lokasi penggeledahan di daerah Cibubur, Bekasi, Jawa Barat. Tiga lokasi itu adalah rumah pribadi Andi dan dua rumah milik adik Andi. Di situ KPK menyita barang bukti elektronik dan sejumlah dokumen. Penggeledahan dilakukan sampai malam hari. Kemudian tim membawa tersangka bersama satu orang adik dan temannya ke kantor KPK di gedung Merah Putih sekitar jam 22.28 WIB. Tersangka diperiksa intensif sampai pagi. Setelah itu tersangka ditahan untuk 20 hari ke depan. Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Basariah Panjaitan mengatakan, ada beberapa hal yang membuat KPK menetapkan Andi seba- gai tersangka. "Karena memang harus memeriksa AA (Andi Agustinus) secara intensif. Dari hasil persidangan kema- rin, dia banyak mengetahui hal ini (ko- rupsi KTP-el). Ada pula pertimbangan agar AA tidak menghilangkan barang bukti dan melarikan diri," ujar dia. POLRES PROBOLINGGO KOTA RES AN KOTA 00 Andi diduga bersama-sama de- ngan terdakwa sebelumnya melawan hukum hingga menimbulkan kerugian negara sampai Rp 2,3 triliun dari total proyek Rp 5,9 triliun. Dia mempunyai peran aktif dalam proses penganggar- an dan proses pengadaan barang dan jasa proyek KTP-el. Andi selaku pihak swasta menga- dakan pertemuan dengan dua terdak- wa sebelumnya, Irman dan Sugharto, sejumlah anggota DPR RI, dan pejabat Kementerian Dalam Negeri (Kemen- dagri) terkait pembahasan proses pe- nganggaran proyek KTP-el. KPK telah memiliki bukti permulaan yang cukup hingga akhirnya menetap- kan Andi sebagai tersangka. Andi diduga bersama-sama dengan terdakwa sebe- lumnya melawan hukum hingga me- nimbulkan kerugian negara sampai Rp 2,3 triliun dari total proyek Rp 5,9 triliun. Andi juga banyak melakukan hal demi mengegolkan proyek pengadaan KTP-el. Di antaranya, berkaitan de- ngan aliran dana yang jatuh kepada se- jumlah pihak di Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, anggota Komisi II DPR, dan pejabat Kemendagri. Bayi malang bernama Rianto itu masuk ke RS USU pada Kamis (16/3). Dia dirawat sebagai pasien umum. Bayi dari Riris Simamora itu harus dirawat karena kekurangan cairan sehingga tingkat keasaman darahnya meningkat. Proses hukum Sekretaris Jenderal Partai Hanura Sarifuddin Sudding menanggapi pen- cabutan seluruh berita acara peme- riksaan (BAP) kader partainya, Mir- yam S Haryani. Menurut Sudding, se- baiknya pencabutan BAP tersebut diserahkan sepenuhnya kepada proses hukum yang berjalan. "Itu kan ber- gantung pada penilaian hakim," kata Sudding. Setelah dirawat beberapa hari, Rianto akhirnya diperbolehkan pulang, Kamis Suding melanjutkan, kasus korupsi KTP-el sudah masuk ke persidangan sehingga harus dihormati apa pun yang terjadi selama proses hukum berjalan. Termasuk, jika nantinya ada perkembangan yang terjadi dalam kasus tersebut. BARANG BUKTI POLRES MLG KOTA Februari lalu Kemensos juga menerima 75 WNI yang juga dideportasi Pemerintah Turki karena diduga akan bergabung dengan ISIS. Ke-75 WNI yang juga ditampung di RPSA Bambu Apus tersebut terdiri dari 41 orang dewasa yang mana 24 di antaranya perempuan dan 34 orang anak-anak. Total yang dilayani menjadi 129 orang. Perinciannya 117 orang lama dengan sisa empat orang menunggu pemulangan. singgih wiryono ed: erdy nasrul Sebelumnya, Miryam S Hariyani mencabut seluruh BAP yang pernah diutarakannya dalam pemeriksaan oleh penyidik KPK dalam kasus KTP- el. Dia mengaku ditekan penyidik. ed: erdy nasrul POLRES MADL POLRES SAMPANG RS USU Tahan Bayi Usia 15 Hari OLEH ISSHA HARRUMA A kibat orang tuanya tidak memiliki biaya, seorang bayi berusia 15 hari di Medan, Sumatra Utara, harus tertahan dan tak bisa pulang ke rumahnya. Dia masih berada di Rumah Sakit Pendidikan Universitas Sumatera Utara (USU) meski penyakit yang dideritanya sudah sembuh. ES KOTA SIDOARJO (23/3). Saat hendak dipulangkan, pihak rumah sakit meminta tagihan biaya kepada kedua orang tua bayi tersebut. Namun, karena orang tuanya tidak memiliki biaya senilai yang ditagihkan rumah sakit, bayi berjenis kelamin laki-laki itu harus tertahan dulu. Humas RS USUM Zeinizen membenarkan adanya penahanan bayi ini. Dia mengatakan, tindakan penahanan tersebut merupakan bagian dari konsekuensi administrasi penyelenggaraan pelayanan kesehatan. Namun, Zeinizen mengklaim, pihaknya tidak tinggal diam dan terus mencoba membantu pasien terkait. Dia menjelaskan, sejak awal, pihak rumah sakit, SINGGIH WIRYONO JAKARTA Presiden Direktur PT Agung Sedayu Group Nono Sampono menjelaskan, pihaknya mematuhi putus- an penghentian sementara proyek pulau reklamasi. Apa yang menjadi keputusan pemerintah akan menjadi rujukan pe- ngembang dalam melaksanakan pemba- ngunan. OPERASI PUNGLI Petugas menata barang bukti operasi pungutan liar di Mapolda Jawa Timur, Surabaya, Jumat (24/3). Barang bukti itu berupa uang tunai sekitar Rp 2,6 miliar, tiga mobil, 124 gram emas, 74 sertifikat dan barang bukti lainnya. Sebanyak 125 tersangka diamankan. "Kami buktikan bahwa kami patuh terhadap keputusan kebijakan pemerin- tah. Pertama, terkait sanksi administrasi oleh menteri LHK (Lingkungan Hidup dan Kehutanan)," ujarnya di Jakarta, Ju- mat (24/3). Baleg Belum Bahas RUU Pembatasan Transaksi Tunai Pengembang Klaim Patuhi Pemerintah Purnawirawan TNI ini juga mengkla- im tidak mempersiapkan apa-apa terkait kunjungan DPR ke pulau reklamasi. No- no mengatakan, dirinya kebetulan sedang berada di pulau reklamasi yang pemba- ngunannya dihentikan sementara. ZABUR KARURU/ANTARA JAKARTA - Badan Legislasi DPR belum membahas Rancangan UU Pembatasan Transaksi Tunai. RUU ini dinilai dapat menjadi upaya pencegahan korupsi dan tindak TAHAN ANDI NAROGONG Pengusaha Andi Agustinus alias Andi Narogong menggunakan rompi tahanan usai pemeriksaan di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (24/3). KPK menetapkan Andi sebagai tersangka dan saksi kunci korupsi proyek KTP-el. Untuk keberlanjutan proyek pulau C dan D, kata dia, saat ini pihak pengem- bang sedang menunggu kajian lingku- POLRE OLRES KEDIRI melalui perawat, telah meminta keluarga pasien untuk melengkapi administrasi yang diperlukan untuk mendapatkan pelayanan kesehatan gratis. "Di antaranya, kartu identitas, kartu keluarga, dan kartu BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial). Tapi, hingga 3 x 24 jam pasien dirawat, syarat administrasi itu tak kunjung diserahkan," kata Zeinizen, Jumat (24/3). Dia mengatakan, bayi tersebut akhirnya sudah bisa dipulangkan setelah serangkaian upaya. Bayi diperbolehkan pulang pada hari ini, Jumat (24/3). Keluarga bayi itu membuat surat pernyataan ketidaksanggupan membayar perawatan.ed: erdy nasrul pidana pencucian uang. Anggota Baleg DPR M Mis- bakhun mengatakan, pembatas- an transaksi tunai sudah diaju- kan oleh pemerintah untuk ma- suk Prolegnas jangka panjang pemerintah. Ini merupakan usulan pemerintah. Namun, sampai saat ini, kata dia, baik Badan Legislasi maupun Komisi XI belum membahas RUU ini. "Karena pemerintah belum memasukkan naskah akademik dan draf RUU ke DPR. Sehingga saya tidak bisa terlalu awal REPUBLIKA SABTU, 25 MARET 2017 ngan hidup yang sedang diproses peme- rintah DKI. Nono juga mengatakan, ke- seluruhan program tersebut milik peme- rintah, baik pusat maupun daerah. Perjanjian kerja sama tersebut dibuat dua kali dari pihak Pemprov dengan pi- hak pengembang. "Pertama untuk satu pulau dan yang kedua untuk tiga pulau kemudian untuk sementara pulau E masuk dalam daftar 17 pulau," katanya. Nono yang juga mantan cagub DKI Jakarta mengatakan, pengembang me- nunggu kajian analisis dampak lingku- ngan (amdal) selesai. Dia menjelaskan, ada 11 sanksi dari pemerintah yang saat masih terus dibenahi pihak pengembang. Di antaranya, pemisahan dua pulau C dan D, merapikan kondisi, dan penanaman pohon bakau. Pulau D dibangun dengan lahan se- luas 30 hektare. Nono mengatakan, ada 20 hektare yang akan diserahkan ke Pro- vinsi DKI Jakarta untuk dikelola langsung oleh pemerintah. Ketua Komisi IV DPR Edhy Prabowo 234 NO NAMA CALON 1. Retno Listyarti, M. Si 2. Ai Maryati Solihah Dr. Susanto, MA 4. Arif Fahrudin, M.Ag 5. DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA Jalan Jenderal Gatot Subroto - Jakarta 10270 PENGUMUMAN 12. 13 14. memberikan komentar karena konsep dasar isi dari RUU tersebut belum ada," ujar politikus Golkar ini, Jumat (24/3). Sebelumnya, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengklaim draf RUU pembatasan transaksi tunai sudah ada di DPR. RUU itu tengah diajukan dan masuk dalam daftar prioritas Prolegnas. PPATK berharap RUU ini segera disahkan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sebagaimana telah mengalami perubahan sebanyak dua kali yakni Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak serta Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang. Dr. Wahyu Hartomo, M.Sc Susianah, M.Si 6. 7. Rita Pranawati Komisi VIII Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia akan memberikan pertimbangan melalui uji kelayakan dan kepatutan kepada 18 (delapan belas) Calon Anggota Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Periode 2017 - 2022. santi sopia ed: erdy nasrul Untuk memenuhi asas keterbukaan dan pertanggungjawaban publik, komisi VIII Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia meminta kepada masyarakat luas untuk memberikan saran serta masukan terhadap Calon-calon Anggota Komisi Perlindungan Anak Indonesia sebagai berikut: 8. 9. 10. Aminuddin, S.Sos, MM 11. Wardi, S.Ag, M.Si Dr. Margaretha Hanita, SH, MH Dr. (cand) Sitti Hikmawatty, S.ST, M.Pd Dr. Jean Novelin Tedja, M.Si Putu Erwina, S.Psi, MM Margaret Aliyatul Maimunah, SS, M.Si Ena Nurjanah, S.Psi, M.Si WIHDAN HIDAYAT/REPUBLIKA 15. 16. Waspada, MM 17. Yuyum Fhahni Paryani, SE 18. Jasra Putra, S.Fil, M.Pd mempertanyakan keuntungan yang di- dapat negara terkait pembangunan 17 pulau reklamasi di teluk Jakarta. Politikus Gerindra ini menyayangkan jika keuntu- ngan yang didapat hanya dari segi eko- nomi. Sebab akan berdampak pada per- masalahan lingkungan yang panjang. Edhy juga menyorot kelakuan para pengembang yang semakin hari semakin menekan dan menyengsarakan masyara- kat sekitar proyek reklamasi. Jika proyek reklamasi tidak berjalan sesuai dengan per- aturan perundang-undangan, masyarakat sekitar akan terus menderita. "Penggu- suran akan terus di sekitar area reklamasi. Ini yang tidak kita inginkan," ujarnya. Ketua Komisi IV DPR ini mengata- kan, bagaimana mungkin ada izin pem- bangunan, sedangkan tanahnya saja be- lum jelas. Hal itu dia katakan setelah melihat jejeran bangunan mewah di pulau D. Edhy mengatakan, walaupun tidak terlihat aktivitas pembangunan, bangunan mewah itu memiliki aktivitas sendiri di dalamnya. ■ ed: erdy nasrul UNSUR Pemerintah Pemerintah Tokoh Agama Tokoh Agama Tokoh Masyarakat Tokoh Masyarakat Organisasi Masyarakat Organisasi Masyarakat Organisasi Masyarakat Organisasi Masyarakat Organisasi Masyarakat Organisasi Masyarakat Dunia Usaha Dunia Usaha Masyarakat Peduli Anak Masyarakat Peduli Anak Masyarakat Peduli Anak Masyarakat Peduli Anak Kepada masyarakat luas dan dengan identitas yang jelas diminta memberikan saran dan masukannya secara tertulis mengenai para Calon sebagaimana tersebut di atas kepada Sekretariat Komisi VIII DPR RI, Gedung Nusantara II, Lantai 2, Jl. Jenderal Gatot Subroto, Jakarta 10270, Tlp (021) 5715399, 5715863, Fax (021) 5715512, e-mail: set_komisi8@dpr.go.id selambat-lambatnya tanggal 31 Maret 2017. Jakarta, 25 Maret 2017 Pimpinan Komisi VIII DPR RI Ketua, Dr. M. Ali Taher, SH, M.HUM » Lintas Pilkada Elektabilitas Kandidat tak Jadi Jaminan Color Rendition Chart KUPANG- Pengamat politik dari Universitas Widya Mandira (Unwira) Kupang, Marianus Kleden, mengatakan, elektabilitas serta popularitas kandidat kepala daerah tidak menjadi jaminan. Mereka yang berelektabilitas tinggi belum tentu akan menang dalam pilkada. PDIP Siapkan Saksi Sengketa Pilkada Bombana PIL "Masih banyak faktor yang menjadi indikator menuju pintu kemenangan," kata dosen Fisipol itu di Kupang, Jumat (24/3). Menurut dia, ada beberapa aspek penting yang menjadi variabel pendukung bagi seorang kandidat untuk meraih kemenangan, di antaranya adalah lingkungan sosial. Lingkungan sosial ini, katanya, harus termanifestasi dalam rekam jejak yang terkadang dilupakan. Alumnus Fakultas Filsafat Sekolah Tinggi Filsafat (STF) Ledalero Flores itu menyebutkan, survei politik hanya dalam bentuk sampling dengan ambang kesalahan yang terukur. Itu pun baru berupa gambaran sesaat. Survei tak menjadi tolak ukur utama meskipun survei adalah karya profesional dan terlembaga. Dampak paling besar, menurut Kleden, justru berasal dari opini masyarakat yang dilakukan oleh keluarga, tetangga sekitar tempat tinggal, atau teman kantor. "Penggalangan opini ini bahkan bisa lebih kuat dampaknya daripada alat peraga. Dengan demikian, diperlukan komunikasi yang baik dari seorang kandidat kepada masyarakat di lingkungan sosialnya," ujarnya. la menambahkan, dialog sosial dan komunikasi langsung kepada masyarakat dapat dituju pada basis masyarakat yang mengenal betul dengan kandidat. antara ed: erdy nasrul KENDARI PDIP menyiapkan puluhan saksi sidang lanjutan sengketa hasil penghitungan suara Pilkada Bombana, Sulawesi Tenggara, di Mahkamah Konstitusi. Persiapan ini disampaikan Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Bombana, Hasrat, di Kendari, Jumat (24/3). "Sidang lanjutan perkara Pilkada Bombana dengan agenda pemeriksaan saksi-saksi diagendakan oleh majelis hakim MK mulai 30 Maret hingga 6 April 2017," kata dia. Para saksi yang disiapkan tersebut adalah mereka yang mengetahui dan merekam berbagai kecurangan dalam pemungutan suara di sejumlah TPS oleh penyelenggara pilkada. Saat pencoblosan, kata dia, ada pemilih yang memilih berulang-ulang di dalam TPS yang sama dan ada pula yang memilih dari satu TPS ke TPS lainnya. Pihaknya mengklaim memiliki bukti yang disertai foto dan rekaman video dari seluruh kecurangan yang terjadi di setiap TPS Pilkada Bombana tersebut. la mengungkapkan, Panwaslu Bombana pada 17 Februari 2017 menerbitkan rekomendasi agar KPU menyelenggarakan pemungutan suara ulang di empat TPS di Kecamatan Poleang dan satu TPS di Kecamatan Rarowatu. "Rekomendasi dari Panwaslu Bombana tersebut juga kami sertakan sebagai bukti pendukung dari kecurangan Pilkada Bombana," katanya. lantara ed: erdy nasrul "Jika sudah menjadi kehendak rakyat dan mendapat dukungan seluruh pengurus dan kader Hanura untuk maju dalam pemilihan Wali Kota Palembang, kami tinggal tanda tangani surat reko- mendasi dukungan pilkada kepada Mu- laris yang kini menjabat ketua DPD Kader Hanura PALEMBANG - Dewan Pimpinan Pusat Partai Hanura merestui kadernya, Mularis Djahri, maju dalam Pilkada Kota Palembang, Sumatra Selatan. Mu- laris akan melawan pejawat, Harnojoyo, pada Juni 2018. t Hanura Sum Hanura, Ben Jumat (24/3 Dalam R DPD Hanura mengatakan dorong selur Pilkada 2018 diharapkan nyak-banyak elektabilitas Khusus p Sumatra Sel: PAN Prioritask Maju Pilgub Ria PEKANBARU - Partai Ama- nat Nasional (PAN) tetap memosi- sikan kader sebagai pilihan utama untuk bertarung dalam Pemilihan Gubernur (Pilgub) Riau 2018. Ke- tua Dewan Pengurus Wilayah Par- tai Amanat Nasional (PAN) Riau Irwan Nasir mengatakan, dukung- an akan lebih kuat apabila yang diusung berasal dari kader sendiri "Kami ingin memperjuangkan kader partai. Mereka pasti menge- tahui seluk-beluk pembangunan daerah," kata Irwan Nasir di Pe- kanbaru, Jumat (24/3). Menurutnya, kader-kader yang dimiliki PAN banyak yang berpotensi untuk memimpin Riau. Hal ini menjadi alasan pihaknya untuk tetap memprioritaskan dan mengusung kader sendiri meski untuk mengisi posisi kursi wakil gubernur. Bupati Kepulauan Meranti itu mengatakan, sejumlah kader PAN potensial itu, seperti H Sunaryo yang sekarang duduk sebagai wa- kil ketua DPRD Riau. Kemudian, ada juga nama Wakil Ketua DPW PAN Syamsurizal yang berpenga- laman sebagai bupati Bengkalis dua periode. Lalu tokoh perempu- an Riau Ade Hartati serta mantan cagub 2014 Jon Erizal. "Termasuk saya sendiri, tentu kalau memang didukung bisa saja maju nantinya. Te perlu pertimbanga Saya tak ingin men. punya posisi men maksakan diri unt lihat saja perkemb pan," ujar Irwan Na Pilgub 2018 me tum untuk memeta menjelang Pemilu PAN Riau sudah me sejumlah nama-nar hangat dibicarakar Nanti pada saatnya a kan secara terbuka Dia mengataka waktu untuk memp gub Riau. Tokoh ya sung PAN dipastika benar siap untuk me menjadi lebih baik. Lewat partai Wali Kota Band Herman HN menya maju dalam Pemilih 2018 lewat jalur par mencari pasangan ya tujuan sama, yakni kemajuan Provinsi "Saya akan maj partai dan tidak bena oleh partai sebelumn di Bandar Lampung- Dia mengatakan jika ada kabar bahw 4cm