Arsip

Halaman Artikel

Halaman Lainnya

Konten

2cm 4.SENIN LEGI, 27 APRIL 1992 OPINI Prospek Perdamaian Afghanistan, Buram SITUASI di Afghanistan setelah Kabul jatuh ke tangan gerilya- wan Mujahiddin, Sabtu, membingungkan. Perjuangan selama 14 tahun yang menyeret negeri itu ke dalam lembah perang saudara seakan hilang begitu saja. Partai Watan yang berkuasa sudah tergusur, memang. Namun, jatuhnya Partai Watan ternyata belum memberi angin perdamaian bagi negeri itu. Tidak berlebihan kalau kemudian muncul pertanyaan: Bagaimana nasib dan masa depan Afghanistan setelah gerilyawan Mujahiddin berhasil mengambilalih Kabul. Pertanyaan itu sebenarnya tidak terlalu sulit dijawab. Karena memang sejak semula sudah muncul gejala perpecahan antarfaksi Mujahiddin yang berusaha menggusur pemerintah Marxis Afghanistan. Faksi garis keras diwakili oleh Hezb-i-Islami pimpinan Gulbud- din Hekmatyar. Sementara faksi garis moderat diwakili Jamiat-i- Islami pimpinan Ahmad Shah Masood. Kedua faksi ini sejak semula saling bersaing untuk memegang kekuasaan. Faksi Jamiat- i-Islami lebih beruntung dan diterima penduduk Afghanistan ketimbang Hezb-i-Islami, karena ia melakukan pendekatan yang lebih moderat. SEBENARNYA adalah wajar sekali kalau semua orang ingin memiliki kekuasaan yang besar. Hekmatyar, misalnya, tidak setuju dengan pembagian kekuasaan sesuai dengan kesepakatan Pesha- war yakni dengan dibentuknya Dewan Peralihan yang beranggo- takan 50 orang. Ia juga menentang pembentukan Dewan Komandan yang terdiri dari enam orang, setelah Kabul jatuh dan dipimpin saingan utamanya, Ahmad Shah Masood. Hekmatyar menjadi satu-satunya kelompok Mujahiddin yang berbasis di Pakistan yang menolak pembentukan suatu pemerin- tahan Islam. Dalam pertemuan hari Sabtu para pemimpin Mujahiddin, kecuali Hekmatyar, sepakat untuk membentuk pemerintahan Islam dan mendeklarasikan Masood sebagai pengendali keamanan di Kabul. Hekmatyar malah dengan lantang mengancam akan menyerang Kabul bila ibukota tidak diserahkan kepadanya. APA yang ada dan terjadi di Afghanistan, memberi gambaran yang begitu jelas bahwa kekuasaan itu di mana saja, kapan saja, dan bagi siapa saja selalu menggiurkan. Hanya persoalannya adalah bagaimana agar kekuasaan yang menggiurkan itu pada akhirnya tidak disalahgunakan untuk kepentingan diri sendiri. Jelaslah di sini bahwa perlu diciptakan suatu mekanisme menahan diri dan menguasai diri. Mekanisme ini adalah suatu kontrol sosial. Mekanisme etis saja tidak cukup dan tidak memadai untuk mengendalikan kekuasaan. Ini dibuktikan oleh sejarah kita dan sejarah bangsa-bangsa lain. Dalam masyarakat bangsa dan negara yang sedang berkembang pada umumnya perangkat dalam masyarakat belum mapan. Pada saat yang bersamaan terjadi berbagai kecenderungan yang tidak selalu searah. Ada kecenderungan pribadi yang mengutamakan kepentingan pribadi. Ada kecenderungan kelompok yang mengistimewakan kelompoknya sendiri. Ada kecenderungan golongan yang menomorsatukan golongan tertentu saja. Karena itu, untuk menghadapi hal tersebut, perlu ada suatu kekuasaan sentral yang kuat, yang lebih efektif dibanding bentuk- bentuk kekuasaan lainnya. Yang perlu dijaga adalah keperluan secara obyektif akan kekuasaan sentral yang efektif itu jangan sampai berkembang oleh faktor-faktor yang subyektif. Bila itu yang terjadi maka kekuasaan sentral yang efektif dan obyektif itu menjadi tidak berdaya. TENTANG masa depan Afghanistan sendiri kiranya masih terlalu pagi untuk diperkirakan. Di sana berbaur berbagai kepentingan dari beragam subyek kepentingan. Meskipun, pada langkah awal sudah ada semacam kesepakatan untuk mendirikan sebuah negara baru. Persoalannya sekarang adalah bagaimana mempertahankan dan mewujudkan kesepakatan itu menjadi sesuatu yang sebenar- nya adalah ujung dari impian seluruh rakyat Afghanistan. Di sinilah arti penting mekanisme menahan diri dan menguasai diri itu ada. Bila tidak, nasib negeri itu tak akan jauh berbeda dengan misalnya, Libanon. MENSESNEG Moerdiono menegaskan, adanya tanggapan dari beberapa orang bahwa dengan tidak digunakan hak inisiatif DPR untuk mengajukan UU dianggap fungsi DPR "mandul" adalah aneh, yang berarti mereka tidak membaca UDD 1945 dengan baik. Penegasan Mensesneg ini dikemukakan ketika menanggapi pertanyaan wartawan seusai menghadiri pengukuhan Dr A Hamid S Attamimi, Wakil Sekretaris Kabinet RI, sebagai guru besar FH UI, Sabtu yang lalu. Menteri pada kesempatan yang sama menekan- kan pula, keberhasilan fungsi DPR jangan hanya diukur dari banyaknya UU yang dihasilkan setiap tahunnya, melainkan juga dilihat dari tugas mengawasi pemerintah (Antara 25/4). Berkata pula Mensesneg, bahwa DPR selama ini telah cukup baik dalam menjalankan tugasnya mengawasi pemerintah dan dalam menyetujui RUU yang diajukan oleh pemerintah. Banyak orang yang tidak mengerti dan memahami tentang sistem pemerintahan yang dikehendaki 1945, sehingga menimbulkan soal. Padahal jika UUD 1945 dipahami, tak jadi soal, ujarnya pula. Sangat menarik tanggapan yang diberikan oleh Mensesneg ini. Belakangan memang terdapat banyak pendapat yang dilontarkan oleh sementara orang, pakar, pengamat mengenai tugas DPR. Banyak yang menyorotnya dari sudut menjalankan fungsi dan tugasnya. Sepanjang ingatan kita, DPR dinilai kurang dapat menjalankan fungsinya, sesuai dengan UUD 1945, terutama mengenai hak inisiatif. Selama ini hak ini lum pernah diguna- kan. Keadaan semacam ini dianggap sebagai salah satu kekura- ngan dari DPR. DPR hendaknya juga mengajukan RUU. Sebagai salah satu pertanda kemampuan lembaga legislatif ini, menang- gapi berbagai macam aspirasi masyarakat. Atau dalam bentuk hak-haknya yang lain, seperti interpelasi. Melalui hak ini justru DPR dapat menanyakan kepada pemerintah mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan kebijaksanaan yang dijalankan oleh pemerintah secara keseluruhan atau masing- masing departemen. Hingga kalau perlu bisa dilakukan perbaikan, tindakan tertentu (dalam hal ini bisa digunakan hak angket). Di samping itu kita sudah sering menyaksikan adanya dengar penda- pat antara menteri -sebagai pembantu Presiden- dengan DPR/Ko- misi. Bahkan dalam menjalankan hak budget/begrooting (menetap- kan APBN) kedudukan DPR sebenarnya lebih kuat daripada kedudukan pemerintah. Ini merupakan pertanda dilaksanakannya kedaulatan rakyat di negara kita ini. Kedudukan DPR sederajat dengan Presiden. Sebab Presiden tidak dapat membubarkan DPR. Dan DPR di lain pihak tidak dapat menjatuhkan Presiden (tidak subordinated/untergeordnet), kecuali sidang istimewa MPR yang diusulkan oleh DPR. Di sisi lain Presiden selain sebagai kepala kekuasaan eksekutif dalam negara (yang punya pula pouvoir reglementair), juga bersama dengan DPR menjalankan kekuasaan legislatif (legislatif power). Hingga bilamana banyak RUU yang datangnya dari pemerintah tidak mengherankan pada saat sekarang. Sehubungan dengan tugas-tugas DPR RI, kita teringat pada pidato Ketua MPR/DPR yang mengatakan, karena terlalu banyak- nya RUU yang harus dibahas, tugas pengawasannya kurang dapat dijalankan. Namun bagaimana juga demokrasi berdasarkan UUD 1945 dan Pancasila telah kita jalankan bersama. Masih perlu kita kembangkan dan mantapkan. Hingga fungsi eksekutif dan legislatif tampak "tidak berat sebelah". Dari itu di masa mendatang kita memerlukan DPR yang kualitasnya meningkat, lincah, peka dan cepat tanggap terhadap dinamika, aspirasi rakyat yang pasti makin beragam dan berbobot pula. Berkat kemajuan yang kita capai bersama. Semuanya kita kira nantinya akan memperoleh kepuasan yang sepadan. Pemimpin Umum: Kusfandi Wakil Pramono BS BERNAS Pemimpin Redaksi : Abdurrachman Wakil: AM Dewabrata, R. Subadhi Redaktur Pelaksana: Trias Kuncahyono, J. Roestam Afandi Wakil: Bambang Sigap Sumantri, Y.B. Margantoro, Sulaiman Ismail Manajer Produksi : Yusran Pare Sekretaris Redaksi : Ny. Arie Giyarto... Penerbit: PT Bernas ISSN: 0215-3343 BERNAS luran TV: Melongok Posisi TVRI BISN VALUTA AS bandingan yang dikemukakan Menpen kita tidak kehilangan maknanya yang hakiki, mari ki- ta lihat pertelevisian di beberapa negara. Daftar Kurs Kon di Bank Indon Secara garis besar, ada tiga tipe sistem pengelolaan televisi. Pertama, State Ownership, pe- ngelolaan televisi oleh negara/ pemerintah. Dalam sistem ini, fasilitas dimiliki pemerintah, dan setiap kegiatan penyiaran bera- da di tangan menteri atau komi- te yang diangkat oleh pemerin- tah. Australia, iklan juga menjadi sumber utama pembiayaan si- aran televisi nonpublik. Di ne- gara-negara Eropa Barat, sebagi- an Afrika dan Asia iklan me- mang masih kecil porsinya da- lam pembiayaan siaran televisi, tapi semakin lama porsinya se- makin besar (Browne, 1989). Jika uang berarti kekuasaan dan kekuasaan terwujud dalam kontrol terhadap siaran televisi, maka dapat kita bayangkan sia- pa yang menjadi pengontrol utama siaran televisi di masing- masing negara. Di Amerika Seri- kat sangat jelas, televisi komer- sial menyandarkan pada pemasukan dari iklan. Pa- ra pemasang iklanlah yang akhirnya menentukan bagaima- na televisi harus tampil. Konsumen televisi komersial bukanlah para pemirsanya. Konsumen utamanya adalah "para pembeli waktu" yang dise- diakan televisi komersial. Jum- lah pemirsa menjadi alat ampuh bagi televisi komersial untuk menarik iklan dan mengeruk keuntungan. hidupnya IG Ngurah Putra SEJAK dikeluarkannya Kep- pres No 40 th 1990, yang kemu- dian ditindaklanjuti dengan SK Menpen No 158/ 1990, masalah iuran televisi kembali menjadi perbincangan umum. Penarikan iuran televisi, yang sebelumnya dilakukan oleh Kantor Pos dan Giro, sejak keluarnya SK Men- pen tersebut, beralih ke tangan PT Mekatama Raya (MR). Sejak persoalan iuran televisi sering muncul dalam pemberita- an media massa. itu Kini, hak PT MR untuk mena- rik iuran televisi dari masyarakat sudah tidak ada lagi. Perkem- bangan terakhir menunjukkan, penarikan iuran televisi akan ditangani langsung oleh Dep- pen bekerja sama dengan Dep- dagri (Bernas 18/4/1992). Ba- gaimana hasil kebijaksanaan ini mungkin belum bisa kita lihat dalam waktu dekat ini. TAK lama lagi kita akan me- masuki masa kampanye, masa di mana kita akan dipengaruhi oleh DPR yang Lincah Berkualitas kasi, bahkan mungkin intimida- si. Saat kampanye seringkali ju- ga membuat kita jadi terpecah belah oleh emosi yang dipom- pakan oleh OPP (Organisasi Peserta Pemilu). Dari perkembangan masalah iuran televisi ini, kita melihat ada dua persoalan yang kemu- dian mencuat ke permukaan -- walaupun kemudian berkem- bang menjadi banyak yakni pertama, persoalan iuran televisi itu sendiri, mengapa harus ada iuran televisi, untuk apa iuran itu, kenapa tidak diganti saja dengan iklan, misalnya, dan sebagainya. Kedua, persoalan yang berkaitan dengan badan yang diberi wewenang untuk menarik iuran itu dari masyara- kat. Kedua persoalan inilah yang kemudian berkembang di tengah-tengah masyarakat, yang sampai kini tampaknya belum terselesaikan dengan tuntas. Suasana saling mencurigai memaksa kita saling membeda- kan, mana yang kawan mana yang lawan, karena orang bisa berubah jadi setan bila kepen- tingan sempit sudah membuta- kan mata hatinya. Atau mung- kin karena kita memang belum begitu maklum, apa sih sebetul- nya manfaat Pemilu bagi kita, bagi bangsa dan negara ini? Andreas A Susanto Kenapa Istri Lagi yang Dituding? bangkan pembiayaan dari iklan oleh beberapa wakil rakyat di DPR masih tetap dengan ke- putusannya untuk menolak da- na dari iklan untuk menggan- tikan iuran sebagai sumber pembiayaan siaran TVRI. DENGAN demikian, mau ti- dak mau, pemasukan dari iuran televisi harus diusahakan se- maksimal mungkin, agar TVRI dapat mengadakan siaran de-. ngan sempurna. Sebagai ilustra- si, tahun anggaran 1991-1992 TVRI membutuhkan dana tidak kurang dari Rp 120 milyar. Dana itu diharapkan bersumber dari iuran sebesar Rp 90 milyar, jumlah ini yang dijanjikan oleh PT MR walaupun akhirnya tidak tercapai, subsidi pemerintah se- besar Rp 10 milyar dan sisanya yang sebesar Rp 20 milyar diha- rapkan berasal dari sumbangan TV swasta. Bulan April, wanita banyak sekali menjadi bahan pembica- raan. Maklum, di bulan tersebut lahir seorang pejuang emansipa- si wanita Indonesia, RA Kartini. Selain sanjungan di antaranya wanita sebagai tiang negara, yang sorga-pun terletak di tela- pak kaki ibu (wanita), banyak pula segi negatif yang muncul. Di antaranya adalah dampak kemajuan wanita saat ini, di mana wanita dituntut untuk bisa sebelah kaki berpijak di rumah- tangga, sedang sebelah lainnya berada di luar rumah untuk kepentingan karier maupun kemasyarakatan atau sosial. Dalam kasus seperti ini, kalau saja terjadi ketidakberesan di Bagian Pertama dari Dua Tulisan Pemimpin Perusahaan : A. Kardjono Wakil: Bimo Sukarno Tidak disebutkan dengan je- las sumber-sumber lain yang potensial seperti dari sponsor acara oleh beberapa perusaha- an, dana dari Yayasan Dana. Bakti Kesejahteraan Sosial dan mungkin juga dari sumber lain- nya. Sementara itu, pada tahun anggaran 1992-1993, TVRI mem- butuhkan dana untuk siaran dan perluasan jaringan TVRI di be- berapa daerah tidak kurang dari Rp 160 milyar. YANG dipahamkan pada ki- ta, lebih banyak kegunaan Pe- milu dari sudut pandang yang sangat umum, sedang apa man- faat selanjutnya yang lebih kon- kret sering terlupakan begitu saja setelah upacara ritual terse- but selesai. Padahal pemilu mestinya bukan sekadar tanda bahwa lembaga demokrasi itu sudah dijalankan di negeri ini, jadi Indonesia adalah negara yang demokratis. Juga bukan DARI ANDA Pengirim rubrik ini harap melampirkan fotokopi KTP atau identitas lainnya SIUPP: SK Menpen No 110/Menpen/SIUPP/A.7/1986, tanggal 22 Maret 1986. Redaktur: Agoes Widhartono, Baskoro Muncar, Giyarno MH, Hari Budiono, Ireng Laras Sari, LB Indrasmawan, Putut Wiryawan, Rs Rudhatan, Sigit Setiono. Staf Redaksi : Anis Suryani, Anggit Nugroho, A. Tavip Pancoro, Basili, Bambang Sukotjo, Daniel Tatag, Dedi H Purwadi, Eddy Hasby, Endah Saptorini, Farid Wahdiono, Handoko Adinugroho, Herry Varia Deriza, Krisno Wibowo, Mantoro FX, Nuruddin, RHR Sarjana BS, Rr. Susilastuti, Suroso, Suryanto Sastroatmodjo, Sugeng Prayitno, Tertiana Kriswahyuni, T. Poerya Langga, Tarko Sudiarno, Urip Daryanto, Wineng Endah Winarni, Yuliana Kusumastuti. Alamat Redaksi/Tata Usaha : Jl Jend. Sudirman 52, Yogyakarta 55224 Telepon Semua Bagian: 61211 (PABX) Fax: 64062 cuma asal rakyat sudah diberi haknya, karena Pemilu tidak sama dengan pengumpulan cap jempol di atas segel kosong, yang kemudian bisa diisi semu- anya oleh si penerima kuasa. Pemilu harus membuka pelu- ang bagi perubahan-perubahan yang dapat semakin memperba- iki nasib rakyat. Dengan kata lain, Pemilu baru bisa dikatakan berguna, apabila ia dapat meng- hasilkan wakil-wakil rakyat yang sungguh punya kemampu- an untuk mewujudkan prinsip kedaulatan rakyat, dari golong- an politik apa pun mereka. Bagi kita, sebagai rakyat kebanyakan yang lebih banyak dipolitisir ketimbang berpolitik, pada hakikatnya adalah lebih penting untuk melihat bagaima- na mandat rakyat itu dijalankan, ketimbang siapa mandatarisnya. Karena siapa pun yang menang dalam Pemilu, tugas utamanya tetap sama, yaitu melaksanakan amanat dan kepentingan selu- ruh rakyat, bukan kepentingan golongannya. Mengenai iuran televisi yang harus dibayar pemilik pesawat televisi, pemerintah -- terutama melalui Menpen Harmoko -- berkali-kali menjelaskan pen- tingnya iuran itu bagi penye- lenggaraan siaran TVRI. Iuran televisi bahkan diandalkan men- jadi sumber utama pembiayaan siaran TVRI. Di samping itu, Menpen kendati berkali-kali disarankan untuk mempertim- Besarnya dana yang dibutuh- kan TVRI untuk tahun anggaran 1992-1993 mungkin yang me- nyebabkan di tengah kemelut PT MR yang akhirnya mengaki- batkan gagalnya perusahaan itu memenuhi janji kepada pihak TVRI - Menpen mengeluarkan Surat Keputusan No 16 tahun 1992 tertanggal 27 Januari 1992. SK ini antara lain berisi "penye- suaian" tarif iuran televisi mulai Pemilu dan Harapan Kita Bagi golongan ini, pemilu me- mang tidak lebih dari sebuah pesta, sekadar ramai-ramai. Itu bisa dilihat juga dari mas- sa yang berbondong-bondong menghadiri kampanye. Umum- nya, mereka tidak datang untuk mendengarkan pidato, tetapi untuk melihat hiburan dari para artis terkenal. *** DENGAN melihat peta keku- atan politik yang berkembang di Indonesia sampai saat ini, maka tampaknya cara pandang di atas Bernas edisi Kamis (23/4) halaman 1 kolom 9 memuat berita berjudul: Istri Banyak Bicara Sebabkan Suami Impo- ten. Berita tersebut bersumber dari seminar ilmiah populer Impotensia yang diselenggara- kan Program Pengabdian Ma- syarakat Fakultas Kedokteran ÚGM. Tentu saja yang tampil adalah para pakar. Di antaranya petikan berita tersebut adalah: Hampir 90 persen impotensi Pelaksana Pemimpin Perusahaan : Bambang Trisno Manajer Sirkulasi: Sugeng Hari Santoso, Iklan: Bimo Sukarno, Gunawan Wibisono (Wakil), Promosi: Indro Suseno, Keuangan: Daryono, Umum: Gunawan Wibisono, Personalia: Isnu Hardoyo. Tarif Langganan: Rp 9.000/bulan (7 x seminggu) Tarif iklan: Warna Rp 3.000/mmk (minimal 1.215 mmk), Umum Rp 2.000/mmk, Keluarga Rp 1.300/mmk, Kolom Rp 2.000/mmk (minimal 1x30 mm, maksimal. 1x150 mm), Mini Rp 1.500/baris (minimal 3 baris, maksimal 15 baris). Semua ditambah PPN 10% bulan April 1992. "Penyesuaian" ini sempurna adanya mungkin agar tidak repot menghitungnya -- menca- pai 100 persen. Maka, agar masyarakat bisa memahami, menerima dan sekaligus mau membayar iuran televisi yang sudah disesuaikan itu, Menpen dalam berbagai kesempatan selalu menjelaskan tentang alasan "penyesuaian" tarif iuran itu. BANK: Lippo Bank Sudirman Yogyakarta AC 787.30.0386.5, Bank Niaga AC 211.2078.2 BANK BNI '46 Rek No. 008561001 Yogyakarta, Rekening Dinas & Giro Pos: J 11848 Percetakan PT Muria Baru Offset Yogyakarta Isi di luar tanggung jawab Percetakan Alasan yang selalu dikemuka- kan Menpen antara lain, kenaik- an iuran itu juga diperuntukkan bagi kepentingan masyarakat luas dengan peningkatan pro- gram siaran TVRI baik pening- katan kualitas maupun kuantitas siaran. Di samping itu, alasan lainnya, selama 11 tahun ini iuran TV belum pernah naik. Tentu, harus diingat juga, dana semakin operasional TVRI membengkak saja, sedangkan subsidi pemerintah semakin kecil. Menpen juga menegaskan bahwa iuran televisi tak mung- kin diturunkan (Bernas 18/3/ 1992). Ferdinand Matita, Arief Sofiyanto, Doddy • Biro Jakarta: J Soetardjo (Koordinator), Marcel Weter Gobang (Sekred), Manuel Kaisiepo, Richardus Satrio Barnas, Josef Umarhadi, Rochyati, Yosef Suhirno, Alex Palit, Ries Mariana, Herryanto Prabowo, Heroe Baskoro, Budi Purnomo, Ermansyah Rachman, Nanik S Deyang, Andy Pribadi, Ratih Prahesti Sudarsono, Drajat Wibawanto, Daryadi Pribadi, Tatang Suherman, Paulus Sulasdi, Victorawan M Sophiaan, Tonnio Irnawan, Sugiyanto, A M Putut Prabantoro, Yan Supriyatna, Agus Setyabudi, Waris S Haroen, Antonius Bramantoro. (Jalan Palmerah Barat 33-35, Jakarta 10270, Telepon: 548363, 5495359, 5483008, 5490666 (ext: 4340-4341), 5494999, 5301991, 5495077, 5495006, (ext: 300-3005). Fax: 5495360 Semarang: Yupratomo Dwi P (Koordinator), Suherdjoko, Heru Prasetya, Yohanes Agus Ismunarno (Jalan Menteri Supeno No. 30 Telp. 319659) Solo: Mulyanto (Koordinator), Joko Syahban Panggih (Jalan Slamet Riyadi No. 284 Telp. 42767) Purwokerto: Sigit Oediarto. Dengan penegasan itu ba- rangkali sudahlah jelas persoal- annya. Apa pun yang terjadi, Menpen akan tetap pada kepu- tusannya. Agar kita tidak berkepanjang- an mempersoalkan iuran televisi dari segi jumlahnya yang cukup besar itu, tulisan ini mencoba mencari makna iuran TV bagi masyarakat secara keseluruhan dan peran apa yang semestinya dijalankan oleh para pembayar iuran itu. Serta bagaimana ideal- nya, dengan sumbangan yang begitu besar yang diberikan ma- syarakat terhadap TVRI, serta sikap pemerintah terhadap TVRI? tensia. lingkungan anak-anaknya, siapa Lho...., kok yang dituding yang dituding? Pasti ibu, bukan istri lagi? Padahal secara umum, bapak. Padahal tugas untuk dalam segala hal kaum wanita membesarkan, mendidik dan atau ibu itu secara kodrati lebih membimbing anak-anak adalah ngemong, lebih nrima meski- tugas suami istri. Apalagi kalau pun lebih sering disakiti hati istri bekerja, pasti sebagian wak- oleh suami. Pernahkah diteliti tunya berlalu di luar rumah. dalam kaitan si istri berubah Namun selama ini dalam kasus menjadi "almari es", berapa seperti ini, tak pernah ada suara besar peranan suami dalam yang menggugat si bapak. membuat istri menjadi urigid? Sebagai seorang istri kadang- kadang saya merasa bahwa meski secara teori wanita dan pria sudah mempunyai hak yang sama, namun dalam me- nikmati emansipasinya, wanita masih dikungkung oleh segudang keharusan yang me- numpuk di punggung. Sementa- ra pria bisa lebih bebas meleng- gang. era *** MENPEN dalam beberapa ke- sempatan pernah mengemuka- kan, di beberapa negara iuran televisi juga ada. Di Jepang misalnya, NHK juga memungut iuran televisi. BBC di Inggris melakukan hal yang sama. Na- mun demikian, di beberapa negara ASEAN tidak dikenal adanya iuran televisi. Agar per- lebih relevan, atau bisa dikata- kan lebih realistis. Apa pun hasil Pemilu nanti, komposisi DPR tidak akan mengalami per- ubahan secara signifikan. Lagi pula apalah artinya perbedaan jumlah kursi yang dimiliki setiap fraksi, bila suara yang dikeluar- kan oleh wakil-wakil rakyat itu selalu bulat, atau aklamasi me- nurut istilah legislatifnya. Ironis, kebulatan suara itu tidak jarang malah mengakibatkan nasib rak- yat yang diwakilinya jadi bulan- bulanan. Bila hasilnya cuma begitu, lalu untuk apa kita mengeluar- kan biaya Pemilu sampai mil- yaran rupiah? Ada sebagian orang yang beranggapan bahwa bagaimanapun Pemilu itu pen- ting sebagai proses politik yang disebabkan oleh faktor psikolo- gis. Antara lain yaitu istri yang terlalu dominan, banyak bicara, mudah marah, terlalu agresif serta secara terbuka menyata- kan ketidaksetiaannya bisa mempercepat timbulnya impo- Kedua, Autonomous Corpo- rations, pengelolaan siaran oleh sebuah badan otonom yang hampir seluruhnya mandiri, be- bas dari pengaruh pemerintah, meskipun fasilitasnya disedia- kan oleh pemerintah. BBC dan NHK bisa dipakai sebagai con- toh. Ketiga, Private Ownership, fasilitas penyiaran dimiliki dan dilakukan oleh perorangan yang biasanya juga diatur oleh peme- rintah (Summers dkk, 1978). Ketiga pola ini pada dasarnya juga menunjukkan cara pembia- yaan siaran televisi yang ada di berbagai negara. Untuk tipe pertama, hampir pasti biaya pengelolaan sepenuhnya bera- sal dari negara. Nama dan alamat ada pada Redaksi Biaya tersebut bisa berasal dari berbagai pajak yang dipu- ngut pemerintah. Sudah tentu pemerintah sangat dominan da- lam menentukan mata acara si- aran yang akan ditayangkan te- levisi. Pada tipe ini, televisi me- mang menjadi organ pemerin- tah. Kehilangan Kamera di Bus Patas Jenis yang kedua, pembiaya- an untuk siaran biasanya berasal dari iuran yang dibayar oleh pe- milik pesawat televisi dan bebe- rapa sumbangan dari donatur. Sedangkan jenis yang ketiga, se- mua pembiayaan untuk siaran televisi berasal dari pemasang iklan. Bagi kita, sebagai rakyat kebanyakan yang lebih banyak dipolitisir ketimbang berpolitik, pada hakikatnya yang lebih penting adalah melihat bagaimana mandat rakyat itu dijalankan. Siapa pun yang menang dalam Pemilu, tugas utamanya tetap sama, yaitu melaksanakan amanat dan kepentingan seluruh rakyat, bukan kepentingan golongannya. Dengan demikian, sebenar- nya ada tiga pola umum dalam pembiayaan siaran televisi. Namun yang dominan dan me- nonjol serta banyak diterapkan di berbagai negara adalah dua pola yang disebut belakangan. konstitusional. Lewat Pemilu, di- harapkan rakyat dapat menem- patkan wakil-wakilnya yang memiliki kualitas dan kapasitas, sehingga akhirnya DPR dapat menjadi lembaga yang mampu mengimbangi kekuatan peme- rintah. Namun, bila kita amati meka- nisme dalam proses pemilihan para calon legislatif tersebut, serta kekuasaan DPR di negeri ini yang sebatas mengimbau, dan mengajukan pertanyaan, tampaknya harapan kita terha- dap fungsi Pemilu terlampau tinggi. Jadi, apa yang masih bisa kita harapkan? Sebagian orang memang sudah tidak melihat harapan apa-apa, karena itu mereka me- milih untuk menjadi golput. mengetahui, ternyata tas kamera yang saya letakkan di bawah bangku berganti isi dari peralat- an fotografi seperti tersebut di atas, menjadi dua gelas aqua. Ketika hal tersebut saya sam- paikan kepada kru bus, ternyata ia tidak bisa berbuat banyak. Saya yakin, yang mengambil peralatan tersebut pasti orang yang berada di dalam bus terse- but. Tentu saja ini hanya kilasan pikiran seorang wanita yang picik pengetahuannya. Mudah- mudahan tidak ditertawakan oleh para pakar yang tentu sudah melengkapi dengan se- jumlah argumentasi sehingga tega menambah satu beban TVRI, Selamat baru bagi istri sebagai penyebab impotensi. Pengalaman saya ini hendak- nya dapat dipakai sebagai peri- ngatan untuk Anda semua, yang sering melakukan perjalanan malam dengan bus atau kenda- raan umum. Bahwa di sekitar kita masih banyak "tangan-ta- ngan terampil" yang siap untuk mengambil barang milik orang. Buat Anda yang mengambil peralatan tersebut, harap me- ngerti bahwa peralatan tersebut sangat berarti buat saya. Kalau Anda masih punya hati, tolong kembalikan film yang ada di dalam kamera dan separuh dari peralatan tersebut. Separuhnya saya ikhlaskan untuk Anda, semoga bermanfaat. Eko Teguh Paripurno Fakultas Teknik Geologi UPN Veteran Jalan Babarsari Yogyakarta. Sejak beberapa waktu yang lalu, TVRI menyiarkan berita dari berbagai daerah secara langsung dari berbagai studio di tanah air. Upaya ini bisa lebih memberi warna sendiri terhadap sajian visualisasinya, agar tidak monoton. Karena selama ini gambar orang berjabat tangan lebih banyak mengetengahkan atau gunting pita saja. Pola kedua sering juga dise- but sebagai public television, sedangkan pola ketiga sering disebut televisi komersial. Di beberapa negara, pola kedua dan ketiga sering diterapkan secara bersama-sama, dan ada salah satunya yang kemudian tampak dominan. Senin (20/4) malam, merupa- kan perjalanan sial bagi saya lantaran saya kehilangan kame- ra merk Olympus, normal lens Di samping itu, laporan dari luar negeri TVRI juga semakin Olympus, wide angle lens, tele cantik. Pengiriman reporter lens dan lampu blitz. Waktu itu luar negeri nampaknya semakin saya naik bus Patas Mila Sejah- ditingkatkan. tera dari Terminal Purbayan Untuk dua hal tersebut, saya Surabaya ke Yogyakarta dengan kursi nomor 11-12, berangkat ucapkan selamat buat TVRI. pukul 23.15 WIB. Setelah sam- pai di Yogyakarta saya baru Didik R Pleret Bantul. Di Jepang misalnya, di sam- ping ada NHK (Nippon Hoso Kyokai) yang biaya siarannya berasal dari iuran rumah tangga pemilik televisi (license fee), se- hingga ia dijuluki sebagai public television, masih ada beberapa stasiun televisi komersial yang menyandarkan biaya pengelola- annya berdasarkan pemasukan dari iklan. Siaran-siaran NHK di sam- ping dibiayai dari iuran pesawat televisi, juga dibiayai dari subsi- di pemerintah. Namun, harap dicatat, iuran yang dibayar oleh rumah tangga pemilik televisi di Jepang hampir berbeda dengan iuran televisi di Indonesia. Be- sarnya jumlah iuran pesawat te- levisi yang harus dibayar ma- sing-masing rumah tangga pe- milik pesawat televisi harus disetujui oleh Parlemen Jepang (Diet). Parlemen Jepang juga meninjau pengeluaran rutin NHK dan rencana anggarannya. Penambahan jumlah anggaran harus mendapat persetujuan da- ri Parlemen. (Browne, 1989: 327). Dari sini tampak, masya- rakat pemilik pesawat televisi di Jepang memiliki hak secara ti- dak langsung untuk mengon- trol siaran NHK melalui parle- men. Walaupun demikian, banyak juga pemilik pesawat televisi yang tidak setuju dengan iuran televisi. Penentangan ini bisanya datang dari mereka yang merasa tidak pernah menonton NHK. Hal ini tentu saja hampir sama dengan alasan yang mun- cul di Indonesia dalam menen- tang iuran televisi. Banyak juga yang menganggap mereka bisa memperoleh informasi dan hi- buran tanpa harus melalui NHK. Pemerintah Jepang tetap mendukung adanya iuran televi- *** KITA semua tentu boleh- boleh saja pesimis, tetapi rasa- nya tidak perlu sampai putus asa dan kehilangan harapan sa- ma sekali. Bagaimanapun kita harus percaya, bahwa selama waktu terus berjalan, maka se- jarah tidak mungkin dihentikan oleh kekuatan status quo apa pun. Mahasiswa Fakultas Hukum UNDIP, Semarang DALAM pandangan saya, tak ada komentar yang pas bagi pelarangan acara Halal bil Halal Fodek, kecuali ironis! Lebih jauh, saya menilai hal itu sebagai kebijakan yang konyol. Kita semua tahu, beta- pa selama ini pemerintah se- nantiasa menghembuskan angin keterbukaan dan demo- krasi. Tapi pada kenyataanya, sikap sebaliknya justru yang banyak disodorkan. si untuk pembiayaan NHK, karena televisi ini (NHK) diang- gap sebagai media penting un- tuk kesinambungan kebudayaan Jepang. Televisi komersial di- pandang tidak bisa diharapkan untuk hal-hal semacam ini. Bagaimanapun, pelarangan tersebut mencerminkan sikap pemerintah sejauh ini. Apalagi alasan pelarangannya ternyata juga tidak jelas. Pantas saja jika kemudian Gus Dur, pen- tolan Fodek, geram dan me- ngatakan bahwa demokrasi memang belum berjalan de- ngan baik di republik ini. Untuk Amerika Serikat, ja- ringan siaran televisi yang me- nonjol memang siaran televisi komersial seperti CBS (Colum- bia Broadcasting System), ABC (American Broadcasting Compa- ny) dan NBC (National Broad- casting Company). Di samping itu, ada ribuan stasiun televisi nonkomersial yang sering dise- but sebagai public television. Stasiun penyiaran yang dise- but terakhir ini biasanya dike- lola oleh lembaga pendidikan, kelompok-kelompok keagama- an dan organisasi-oragnisasi sosial lainnya. Biaya siaran bia- sanya berasal dari sumbangan donatur, anggaran universitas, dana yayasan dan sumbangan lain yang sejenis. Sebagian besar stasiun non- komersial ini menjadi anggota jaringan televisi keempat terbe- sar di Amerika setelah NBC, ABC dan CBS yang disebut PBS (Public Broadcasting Service). Tujuan stasiun nonkomersial ini jelas di samping untuk ideal, ju- ga untuk mengimbangi siaran televisi komersial yang ada. Iur- an televisi memang tidak dike- nal di Amerika Serikat, karena televisi nonkomersial mengan- dalkan dana siarannya dari sum- bangan-sumbangan yang telah disebutkan di atas. Perubahan-perubahan yang tak pernah terbayangkan di blok Timur, merupakan bukti yang harus mempertebal keya- kinan kita akan kemungkinan yang lebih baik di masa menda- tang. Bila tiba saatnya, tak satu kekuatan pun dapat memben- tung arus perubahan. Namun, bila kita menunggu-nunggu sampai gerak sejarah memaksa- kan perubah itu, akibatnya akan pahit sekali. Lalu siapa yang harus meng- antisipasi perubahan tersebut? Karena di negeri ini, diakui ataupun tidak, yang paling ber- DEBAT MAHASISWA Pelarangan "Halal Bil Halal" Fodek: Kebijakan yang Konyol Budi Haryono *** ILUSTRASI di atas ditampil- kan sekadar untuk menggam- barkan bahwa pada dasarnya setiap negara mengembangkan sistem pertelevisian sesuai de- ngan kebutuhan nasionalnya. Sengaja dipilih dua negara di atas, karena pada dasarnya pola di kedua negara tersebut diikuti oleh beberapa negara lain. Di beberapa negara Amerika Utara, Tengah dan Selatan, iklan menjadi sumber utama pembia- yaan siaran televisi. Sedangkan di Inggris Raya, Jepang dan kuasa bukan rakyat tetapi pe- merintah, maka tidak terlalu berlebihan kiranya bila dikata- kan bahwa segala perubahan untuk memperbaiki keadaan ki- ta sekarang ini, sangat tergan- tung pada political will dari pemerintah. Meskipun, pada akhirnya semua perubahan itu akan menguntungkan pemerin- tah juga, dengan perolehan simpati rakyat. Sebetulnyalah, perubahan itu bukan sesuatu yang perlu ditakuti dan dihin- dari, bila kita dapat mengelola- nya secara bijak, ia akan mem- buat sesuatu jadi lebih baik. mengatakan takut - dalam menanggapi acara Fodek. Be- lum apa-apa, sudah timbul (barangkali) "kecurigaan", sehingga langsung melarang- nya. Saya tidak dapat menga- takan lebih jauh bagaimana "kecurigaan" itu, karena sejauh ini pihak pemerintah sendiri tidak memberikan penjelasan yang terbuka.. Padahal, jika ditilik dari isi acara yang hendak digelar, di samping halal bil balal, Fodek juga ingin mengajak untuk le- bih menumbuhkan daya kritis masyarakat. Nah, apanya yang perlu dikhawatirkan dari hal itu? Mestinya pemerintah se- makin bangga bila rakyatnya kian kritis. Mosok pemerintah menghendaki masyarakatnya bodoh-bodoh? Pasti tidak. Perubahan apa yang paling mendesak untuk dilakukan pemerintah dewasa ini? Bela- kangan ini semakin kuat im- bauan dari masyarakat agar pemerintah lebih bersikap de- mokratis dan terbuka. Persoal- annya, sejauh mana suatu sikap bisa dikatakan sudah demokra- tis dan terbuka itu bisa direlatif- kan ukurannya, sehingga akan terus menimbulkan perselisihan pendapat yang berkepanjangan. Yang lebih penting diperta- nyakan adalah, apakah peme- rintah yang berkuasa sekarang mau berjiwa besar untuk mem- biarkan adanya sebuah DPR yang sungguh independen dan mempunyai bargaining power yang kuat? Sebab, hanya de- ngan DPR yang bisa mengata- kan "No! Don't do that kepada pemerintah, kepentingan rakyat bisa lebih diartikulasikan dan dilindungi. Andreas A Susanto, maba- siswa Program Pascasarjana Jadi, persoalannya tinggal UK Satya Wacana, Salatiga. Saya yakin, jika pemerintah pun terbuka bagi pemikiran- pemikiran yang kritis, tentu ide-ide yang cemerlang untuk pembangunan bakal muncul. Dan seharusnya sikap itulah yang dikembangkan pemerin- tah. Tak bisa dipungkiri, keter- bukaan dan demokrasi sudah menjadi kebutuhan pokok masyarakat modern.*** Program Percobaan Siti Munawiroh Untuk menggaet konsumen (pemasang iklan) sehingga diperoleh biaya operasional dan meraih keuntungan, masing-ma- sing jaringan televisi komersial bersaing membuat dan mena- yangkan program yang mampu menarik semaksimal mungkin pemirsa. Iklan akan dengan sendirinya datang, kalau sebuah jaringan televisi memiliki pro- gram unggulan yang mampu menarik banyak pemirsa. Maka, bukanlah hal yang ter- lalu aneh kalau ketika orang menyaksikan serial Mahabarata atau acara unggulan lainnya di TPI, iklan seperti menjadi bagi- an yang tak terpisahkan dari si- aran itu. Ini sebenarnya meru- pakan cerminan, begitulah kon- trol iklan terhadap siaran televi-- si.*** Mahasiswa Fakultas Dakwah Jawa Tengah, Wonosobo IG Ngurah Putra, dosen Jurusan Ilmu Komunikasi Fisi- pol UGM dan staf LP3Y, Yogya- karta. Rubrik ini mengundang mahasiswa untuk berpendapat tentang tema aktual. Tulisan maksimal dua halaman kwarto spasi rangkap. Dimuat setiap Senin dan Kamis. IIQ relakah mereka yang berkuasa dalam pemerintah itu? Suka atau tidak suka, nasib kita sebagai rakyat yang nrimoan memang sangat tergantung pada kemau- an baik penguasanya. *** KARENANYA, kita cuma bisa memanjangkan harapan sampai anugerah itu berkenan diturun- kan oleh yang berkuasa, entah kapan? Mudah-mudahan, tidak perlu menunggu sampai keada- an sudah darurat, yang hanya akan mengundang pahlawan- pahlawan kesiangan. Namun, yang jelas, selama DPR yang sesungguhnya belum boleh dihidupkan, maka adanya anggapan bahwa Pemilu hanya sebuah ritual yang wajib dijalan- kan rakyat, bukan sesuatu yang dilebih-lebihkan. Semua juga tahu, kalau kebanyakan orang yang ikut nyoblos itu bukan ka- rena kesadaran politiknya, teta- pi cuma mengikuti rutinitas atau takut dicap yang bukan-bukan sehingga bisa kehilangan ma- kan. Pada kenyataannya jugalah, kita hanya menjalankan kewa- jiban, tetapi tidak mendapatkan hak dan kemanfaatannya. Bukti- nya, semakin lama semakin ba- nyak kepentingan rakyat yang dikorbankan. Kemana orang- orang yang telah kita pilih itu? Ah, mungkin mereka sedang si- buk latihan paduan suara.*** pun bisa mengambil sendiri kesimpulan dari peristiwa tersebut. Jadi tak salah, jika kemudian masyarakat pun mempertanyakan kesungguh- an pemerintah ketika melon- tarkan isu demokratisasi bebe- rapa waktu lalu. Kalau sudah begitu, wiba- wa pemerintah paling tidak menjadi taruhannya. Bisa-bisa kepercayaan rakyat kepada pemerintah bakal semakin me- mudar. Bagaimana tidak? Rak- yat yang kian kritis ini pasti menilai "minor" pada kebijak- an yang ternyata tidak demo- kratis tersebut. Tak salah bila ada yang beranggapan, bahwa gembar-gembor keterbukaan dan demokratisasi tak lebih dari sekadar slogan. Tak ada realisasi dalam sikap, apalagi tindakan. SAYA menilai, bisa jadi acara Halal bil Halal Fodek itu sekadar program percoba- an saja. Tentu saja dengan maksud untuk mengukur seja- uh mana iklim demokrasi dan keterbukaan telah terwujud di Indonesia. Saya kira, pemerintah ter- Lantas, dengan adanya lampau apriori untuk tidak pelarangan itu, masyarakat kah begitu?*** Topik Berikutnya: Penataan Pedagang Kaki Lima Malioboro Kita lihat reaksi Gus Dur, terhadap larangan tersebut, cuma biasa-biasa. Nyatanya, ia bersama rekan-rekannya tak banyak memprotes. Ia hanya menyampaikan beberapa pernyataan, yang pada dasar- nya menegaskan bagaimana nasib demokrasi kita. Dan setidaknya kita juga dapat mengetahui bagaimana sikap pemerintah terhadap Fodek. Bila kita pikir, sebenarnya terlalu naif melarang suatu kegiatan yang bernama Halal bil Halal Lebih-lebih jika pelarangan itu hanya berkena- an dengan masalah perizinan. Apakah memang lazim untuk mengadakan Halal bil Halal itu butuh izin yang njelimet Saya kira baru kali ini saja itu terjadi, ya karena yang menye- lenggarakan Fodek. Sudah sedemikian memba- hayakankah Fodek itu, sehing- ga ruang geraknya perlu di- pantau dan diawasi? Saya kira pemerintah kurang proporsio- nal, bila memiliki alasan yang demikian. Atau bahkan terlalu mengada-ada dan tidak masuk akal. Dalam penilaian saya, Fodek hanyalah sebuah forum diskusi, yang punya concern dalam masalah demokrasi. Itu saja. Lalu, apanya yang mem- bahayakan? Dan tindakan ber-. serikat, berkumpul, dan me- ngeluarkan pendapat tidaklah melanggar konstitusi. Bukan- Shilling Austria Dolar Australia France Belgia Dolar Brunei Darusalam Dolar Kanada Franc Swiss Mark Jerman Kron Denmark Franc Perancis Poundsterling Inggris Dolar Hongkong Lira Italia (100) Yen Jepang (100) Ringgit Malaysia Gulden Belanda Krone Norwegia Dolar Selandia Baru Peso Filipina Krone Swedia Dolar Singapura Bath Thailand Dolar AS SUKU BUN BTN BPD Bank Summa Bank Jakarta BII BBI Bank BTN BPD Lippo Bank Danamon Bank Niaga BNI '46 BCA BTPN Bukopin BDN BHS Bapindo BONI 19% BBD 19% BRI 19% Bank Pasar 18% Bank Duta 19% BPR Mandiri SP 22% BPR Danagung R 21% 21% 19% TABUNGAN Bank Summa Bank Jakarta BII 881 Bank Niaga Lippo Danamon BNI 46 Bukopin Color Rendition Chart BTPN BCA BDN BHS 1 bul 19,50 19,50 20% Bapindo BBD BDNI 21,50 19% 19% 19% 19% 19% 19% 19% 20,59 19% Jenis Tabana Pradan Upakar Terjam Taperu Simpec Tabung Sutera Kesra Kencar Tabung Tabung Kesra Priorita Produk Tab Bu Tahapa Super 5 Tahapa Kesra Primad Primag Tabana Tabung SiAga SiKosi Tabana Kesra Tab. P Citra Tahapa Tapres Tabana Central Tabana Tab BC Tab. H. Tab. Hi Kesra Tabana Mitra Tab. B Jumbo Tabung Kesra Dana Tab. Ba Tamas Tab. D Tab Ma Bank Pasar Bank Duta BPR Mandiri SP BPR Danagung R Tab. D Pengusaha agar Le WINA- Dubes RI un mengharapkan agar pen untuk menembus pasar "Pihak Austria telah m meningkatkan hubungar Tinggal pengusaha kita. Dubes di Wina, Jumat. transaksi sudah berjalan, "Jangan sampai, ada klaim menyebutkan kasus yang Menyinggung kegiatan ini, Dubes mengemukaka birakan. Walaupun volur masih relatif kecil, tapi ju BEL BIMBINGAN UMPTN '9 PIKSE $92 PROGRAM INTENSIF KHU SETELAH EBTANAS MASUK SETIAP HARI BAHAN BELAJAR LENGKA RUMUS-RUMUS PRAKTI KISI-KISI UMPTN 1992 KONSULTASI SISWA BEAYA TERJANGKAU ANGKATAN I, 22 MEI 18 PENDAFTARAN S.D. 30 APRI KERINGANAN Rp. 15.00 Hubungi segera: LEMBAGA PENDIDA PRIMAGAL KANTOR PUSAT J. Kapten P. Tendean 31, 4 Telp. (0274) 4769, 2919 PO BC YOGYAKARTA 55252 CABANG-CABANG YOGYAKARTA: JL. Kapten P. Tendean 36 J. Demangan Kidul 92 J. Sultan Agung 24 JI. P. Mangkubumi 22 Jl. Kaliurang Km 5,8 (Barat Cemara Tujuh) J Abu Bakar All 20 (Kotaba J, Magelang Km 6 no.43 (Utara Ardiyanto Gallery)