Arsip

Halaman Artikel

Halaman Lainnya

Konten

2cm 12.SENIN LEGI, 27 APRIL 1992 BERNAS Kemungkinan Terkena Kanker Semakin Muda JAKARTA - Data ang penyakit kanker yang dikemukakan berbagai pihak menunjukkan adanya kecenderungan peningkatan jumlah penderita baru dan umur kemungkinan terkena kanker yang semakin muda. Demikian dikatakan Direktur RSU Persaha- batan, Jakarta dr. Padmo Hoedoyo, MHA di Jakarta, Sabtu. "Pada tahun 1991 di RSU Persahabatan didiagnosa 451 kasus tumor ganas pada penderita berusia antara 22-75 tahun. Angka ini jauh lebih tinggi dari tahun-tahun sebelumnya," jelasnya pada pembukaan seminar Peranan Sitostika dan Radioterapi pada Ke- ganasan. Dicontohkan, antara tahun 1984-1988 jumlah penderita kanker paru di rumah sakit yang merupakan rujukan perawatan penyakit itu, tercatat 666 orang. Namun tahun 1991 saja jumlahnya 272 orang. Umur kemungkinan terkena penyakit itu juga semakin menurun, sebab jika tahun 1984-1988, tercatat penderita kanker termuda berusia 27 tahun, maka pada tahun 1991 ada penderita kanker yang berumur 22 tahun. Menurut dia, perubahan gaya hidup masyarakat dan pengaruh polusi kimiawi terbukti berpengaruh pada timbulnya kecenderu- ngan tersebut, di samping pengaruh faktor fisika dan biorenik vang telah diketahui sebelumnya. (Ant) 7.500 Lintasan KA Tanpa Palang Pintu JAKARTA - Dari 10.000 lintasan kereta api yang ada di Jawa dan Sumatera, 7.500 di antaranya tidak mempunyai palang pintu, yaitu 6.000 lintasan di pulau Jawa dan 1.500 di Sumatera. "Di lintasan KA tanpa palang pintu itu hanya terpasang rambu- rambu lalu lintas berjarak dua ratus meter dari pintu KA dan sangat rawan kecelakaan," ujar Dirut Perumka, Anwar Suprijadi, di Jakarta, Sabtu. Perumka sendiri, tambahnya, belum mampu membangun palang pintu yang berjumlah ribuan itu. "Biaya pem- buatan palang pintu memang kecil, tetapi pembangunan 7.500 pa- lang pintu KA memerlukan paling tidak 30.000 tenaga kerja yang harus digaji setiap bulan, sehingga diperlukan dana sekitar 2,4 milyar rupiah perbulan," jelas Anwar Suprijadi. Dikatakan, satu pintu lintasan KA idealnya harus dijaga empat pegawai, dengan gaji masing-masing Rp 80.000 per-bulan. Alternatif lainnya yang tidak mungkin diatasi Perumka adalah pembuatan penyeberangan jalan di atas lintasan KA untuk ken- daraan bermotor. Satu bangunan lintasan jalan raya bisa menghabiskan biaya Rp 500 juta, sehingga total pembangunan seluruhnya akan mencapai Rp 3,75 trilyun, itu untuk 7.500 jalan raya di atas lintasan KA. Untuk mengatasi permasalah tersebut, Perumka memasang ram- bu-rambu lalu lintas sejauh 200 meter dari pintu kereta api itu, yang memang dianggap daerah berbahaya. Demikian Anwar Su- prijadi.(Ant) Kepala BAKN: Belum Ada Data Akurat tentang PNS AMBON Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara (BAKN), Drs Waskito Reksosoedirdjo mengakui, hingga kini be- lum ada data akurat yang dimiliki suatu lembaga atau instansi di Indonesia mengenai pegawai negeri sipil (PNS), terutama jumlah- nya. "Kantor perbendaharaan negara (KPN), yang biasa membayar gaji pegawai negeri pun, tidak mungkin mempunyai data yang akurat, apalagi BAKN yang seringkali tidak menerima tembusan atau laporan mengenai pengangkatan pegawai dari daerah, khu- susnya mengenai pengangkatan guru yang nomor induk pegawai (NIP)-nya dikeluarkan pemda," ujar Waskito di Ambon, Sabtu. Ketika memberi penyuluhan mengenai pensiun otomatis dan kenaikan pangkat langsung kepada pejabat dan jajaran Korpri, Waskito menegaskan, data PNS perlu diperhatikan dan ditangani secara seksama, sebab sangat berpengaruh terhadap kesejahteraan pegawai, khususnya golongan I dan II yang sering resah karena haknya kurang diperhatikan. Berdasarkan data BAKN, pegawai negeri sipil golongan I dan II persentasenya sangat besar, yakni 84 persen dari 3,9 juta pegawai yang terdaftar, sedangkan golongan III 15,2 persen dan golongan IV hanya 0,8 persen. (Ant) Satpam Dibunuh, Uang Dijarah JAKARTA - Nasib nahas menimpa Yohanes (39), seorang pe- tugas Satpam pada Apotek Imphi, Jl Otto Iskandar Dinata Jakarta. Minggu (26/4) dinihari ia dibunuh tersangka Ar (25), dan uang yang tersimpan di apotek itu sejumlah Rp 1.643.700, dijarah sang pembunuh yang kini sedang diperiksa Polsek Jakarta Timur. Korban, Yohanes, Lembata, Flores Timur yang telah delapan ta- hun bekerja di apotek itu, tewas dibunuh Ar, asal Banjarnegara Ja- wa Tengah, seorang karyawan cleaning service yang sering ditu- gasi membersihkan apotek tempat korban bekerja. Tersangka Ar ditangkap petugas ronda yang mencurigai gerak-geriknya di se- buah perumahan tak jauh dari tempat kejadian. Kepada polisi yang memeriksanya, Ar mengatakan, setelah membunuh Yohanes, sempat beristirahat di salah satu ruang apo- tek. Dan sebelum melarikan diri, Ar menggasak uang tunai Rp 1.643.700 milik apotek yang disimpan di laci meja kasir. Jenazah Yohanes ditemukan di depan lemari es, dekat tempat cuci botol di apotek itu. Polisi datang ke tempat kejadian setelah Ar di- tangkap petugas rinda dan mengakui telah mencuri uang, sekali- gus membunuh korban. Diperoleh keterangan, antara korban dan tersangka sudah lama saling mengenal. Bahkan Ar sering bermalam di apotek. Korban tinggal bersama istri dan seorang anak angkatnya di Kam- pung Sawah Rt 05/02, Jatimurni, Pondok Gede, Bekasi.(yos) Cenderung Meningkat, Penjahat Narkotik yang Lari ke Bali DENPASAR - Kadit Serse Polda Nusa Tenggara (Nusra), Kol. Pol Drs Mohamad Kassah khawatir atas kemungkinan meningkat- nya pelaku kejahatan narkotika, baik sebagai pengedar, penyelun- dup maupun pemakai obat terlarang itu yang lari ke Bali dengan berkedok sebagai wisatawan. "Kecenderungan tersebut bisa saja terjadi, karena Jepang akhir-akhir ini melancarkan anti narkotika dengan lebih ketat, sehingga pelaku kejahatan narkotika yang ber- kedok sebagai wisatawan memilih Bali sebagai tujuannya," ujar Kassah di Denpasar, Sabtu. Namun ditegaskan, Polda Nusra selalu siap dan siaga apalagi kerjasama internasional berjalan baik, misalnya dengan Interpol, polisi Jepang, Kanada, Australia, Amerika Serikat, dan Jerman dalam usaha bersama memberantas kejahatan narkotika. Dikemukakan pula, seorang tersangka gembong narkotika asal Amerika Serikat, JSF (39) juga berhasil ditangkap di Nusa Dua, Sa- nur setelah sempat bersembunyi sekitar tiga tahun. Buronan poli- si Amerika itu baru tertangkap setelah data lengkap dan surat dari pengadilan Nevada AS diperoleh. JSF kemudian dideportasi ke Amerika 24 April 1992. Dikatakan, sejak tahun 1981 hingga Maret 1992, Polda Nusra berhasil menangani 209 kasus penyalahgunaan narkotika dan benda-benda terlarang lainnya yang melibatkan 105 warga negara asing dan 175 warga negara Indonesia. Selain itu, Polda Nusra juga menyita barang bukti jenis basis 18.825,21 gram, ganja 15.500,24 gram, heroin 2.776,10 gram, morfin 933,2 gram, candu 115,1 gram, cocain 112,5 gram dan empat batang pohon gan- ja. (Ant) Jakarta, Bernas Terdakwa JFDC (37), pimpin- an demonstrasi anti-integrasi yang disidangkan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan tuduhan melakukan tindak pi- dana subversi, dalam sidang hari Sabtu (25/4) dituntut hu- kuman 13 tahun penjara. Sedangkan tiga rekannya yang dikenai tuduhan pasal- pasal pidana umum, VDSG (26), AC (25) dan DB (29), pada si- dang terpisah masing-masing dituntut hukuman 3 tahun, 1 ta- hun dan 6 bulan penjara. Dalam nota tuntutannya di hadapan majelis hakim yang diketuai Sarwono SH, jaksa T Simanjuntak SH berpendapat, JFDC terbukti bersalah melaku- kan tindak pidana subversi se- cara bersama-sama sebagai per- buatan yang diteruskan dengan maksud menggulingkan atau merusak atau merongrong ke- kuasaan negara atau kewiba- waan pemerintah yang sah, se- Sedang faktor-faktor yang memberatkan terdakwa, ada sembilan poin. Di antaranya, terdakwa yang sempat 5 tahun di hutan dengan GPK Fretilin itu tetap menentang pemerintah RI meski pemerintah telah membe- ri kesempatan untuk memper- baiki diri antara lain dengan membiayai kuliah; selalu me- nyebarkan berita-berita yang mendeskreditkan pemerintah RI melalui LSM luar negeri, anggo- ta Kedubes asing maupun pers asing; menghimpun dana dari luar negeri untuk membiayai kegiatannya; menyamakan inte- grasi Timtim dengan invasi Irak terhadap Kuwait; meminta cam- pur tangan luar negeri untuk menekan RI sebagaimana terha- dap Irak; menyesatkan pemikir- TURUN KE JALAN- Sejumlah generasi muda yang menghadiri Harlah PPP di Sport Hall Kridosono, Minggu, saat berangkat maupun pulang, mereka terlihat turun ke jalan Pengamat pers nasional At- makusumah mengatakan, surat kabar boleh mendukung organi- sasi peserta pemilu (OPP) ter- tentu dalam rangka menyuara- kan aspirasi politik yang diya- kininya. Ia katakan itu dalam Seminar Liputan Pers Tentang Pemilu di Bogor, Jawa Barat, Sabtu, yang diadakan Lembaga Pers dr Soetomo (LPDS) Jakarta. "Namun dukungan itu harus disalurkan melalui tajuk atau opini surat kabar bersangkutan dan bukan lewat liputan berita," ujar Atmakusumah, mantan war- tawan yang kini banyak meng- geluti penulisan buku mengenai pers nasional itu. Bila ada surat kabar tertentu yang gigih meyakini pandangan politik salah satu kontestan yang akan terjun dalam pemilu 1992, hal itu menurut Atmaku- sumah dinilai sebagai suatu hal yang sah. Namun Atmakusumah mengi- ngatkan, liputan pers tentang kampanye harus tetap seimbang dan obyektif. "Berdasarkan pengalaman la- lu, surat kabar yang tidak inde- penden atau mementingkan go- longan tertentu saja tak akan maju. Surat kabar partai tak per- nah besar," ujarya. Editor buku "70 Tahun Moch- tar Lubis" itu percaya bahwa sampai sekarang masih ada su- rat kabar yang gigih mendu- kung partai politik tertentu mes- ki menanggung risiko hanya di- baca sedikit kalangan. Oleh sebab itu, katanya, ka- lau ingin dibaca orang banyak, maka surat kabar itu harus inde- penden, harus menjadi koran umum yang menyuarakan se- mua golongan. (Ant) Surat Kabar Boleh Dukung Menyongsong PMA 100 Persen OPP Tertentu Tingkatkan Investasi Sumber Daya Manusia Jakarta, Bernas Bogor, Bernas Jakarta, Bernas Menyongsong masuknya Pe- nanaman Modal Asing (PMA) 100 persen, Pemerintah perlu meningkatkan Investasi sumber daya manusia (SDM) dalam bi- dang pendidikan di Irja. Selain itu, Pemda Tingkat I Irja perlu mencari alternatif baru dalam pendekatan pembangunan dae- rah untuk menyerap tenaga ker- ja lokal. Kalau kedua hal ini tidak dilakukan, orang Irian akan semakin tertinggal diban- ding saudara-saudara lainnya di Sejumlal ahli falakiyah dan ahli fiqih mengadakan perte- muan informal dengan Ketua Peradilan Agama Departemen Agama H Taufik SH di kantor PB NU Jakarta kemarin. Ini me- rupakan pertemuan pertama an- tara PB NU dengan Kepala Per- adilan Agama setelah kasus per- bedaan penentuan 1 Syawal be- berapa hari lalu. Jakarta, Bernas Terhitung mulai hari Minggu (26/4), semua LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) dan ormas (organisasi masyarakat) dilarang menerima bantuan dari peme- rintah Belanda atau bantuan dari NGO (Non Governmental Organization) Belanda yang menerima dana dari pemerintah Belanda. Bagi ormas dan LSM yang melanggar ketentuan ini, akan dikenai sanksi sesuai pera- perundang-undangan turan yang berlaku. Demikian pernyataan resmi Menteri Dalam Negeri RI selaku pembina politik dalam negeri tentang larangan menerima ban- tuan dari Belanda bagi orga- nisasi kemasyarakatan (ormas) dan lembaga kemasyarakatan, yang ditandatangi Mendagri Ru- dini 24 April 1992, dan dikemu- kakan kepada pers hari Sabtu (25/4) di Depdagri, Jakarta. Maka, tegas Mendagri Rudini, "Mulai Minggu 26 April, kalau ada ormas atau LSM yang keta- huan masih tetap menerima D'A A Rudini: LSM dan Ormas Dilarang Terima Bantuan dari Belanda Sedangkan faktor yang meri- ngankan, hanya satu, yakni ter dakwa belum pernah dihukum. Menurut jaksa penuntut umum, di persidangan terbukti, bahwa terdakwa pernah berga- Indonesia. Direktur Pusat Data Bisnis Sejak permintaan suakanya di Kedubes Belanda ditolak pada tahun 1986, terdakwa malah bantuan Belanda tersebut akan ditindak." Harjono Tjitrosoebono, SH Perlu Kesungguhan, Membangun Landasan Kokoh kelompok ekonomi kuat untuk terus hidup, sebaliknya menye- babkan yang lemah segera mati. "Ini jelas bertentangan dengan konsep keadilan sosial yang kita inginkan. Maunya kita memba- ngun dengan menjauhi konsep liberalisme, tapi nyatanya kita diam-diam malah mulai melak- sanakannya," kata Harjono. la menegaskan, "Kalau kita ingin membangun landasan, se- harusnya menempatkan social justice sebagai dasar pokoknya. Jadi, perlindungan terhadap hak azasi manusia harus berdasar- kan kepada keadilan sosial. Selama peraturan dibuat dengan mengesampingkan keadilan so- sial atau tidak berorientasi kepa- da rakyat, maka semuanya akan 'habis' digulung oleh yang be- sar-besar," tambahnya sambil mengungkapkan berbagai con- toh kasus yang sangat merugi- kan rakyat kecil. (dan/put) Yogya, Bernas Kesungguhan dan konsistensi Harjono menegaskan, ke sikap terhadap pelaksanaan arah mana pembangunan bi- peraturan, sangat diperlukan dang hukum akan dilaksanakan, untuk membangun landasan demikian pula sistemnya, cara- yang kokoh, guna memasuki nya, bidang-bidang apa saja, un- pembangunan tahap tinggal lan- tuk menampung perkembangan das. Selama ini, peraturan yang yang bagaimana, sampai seka- dibuat baru sampai pada pem- rang belum jelas benar. Apa buatan kata-kata. Penjabaran le- yang sudah dicapai selama ini bih lanjut serta sanksi terhadap masih ngambang, "Masih terlalu pelanggarannya, sejauh ini be- dogmatis, sloganistis. Kita bilang lum nampak nyata. Dengan ka- tinggal landas - tinggal landas, tapi macam apa ting-gal landas itu nggak pernah ada kejelas- an," ungkapnya. ta lain, kita belum konsekuen menjalankan peraturan. Ketua DPP Ikadin (Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Advokat Indonesia) Harjono Tjitrosoebo- no, SH mengatakan hal itu ke- pada wartawan semalam di Si- nar Bulan Room Ambarrukmo Palace Hotel Yogyakarta. Per- nyataan ini dikemukakan men- jawab pertanyaan tentang pe- laksanaan pembangunan bidang hukum selama lima Pelita tera- Bernas/eta membentuk konvoi sepeda motor. Aksi mirip kampanye itu sempat membuat sibuk petu- gas keamanan. Berita tentang Harlah PPP di halaman 1. Menurut Rudini, latar bela- kangnya adalah pelarangan yang termuat pada keputusan pemerintah tersebut. "Berarti, apa saja kegiatan di tanah ini yang sumber dananya dari bantuan Belanda, ya harus berhenti. Dari itulah saya kata- kan, LSM-LSM dilarang itu harus menghentikan penerimaan ban- tuan yang bersumber dari Pe- merintah Belanda, sesuai de- ngan jiwa semangat surat kepu- tusan Pemerintah RI 24 Maret 1992 itu," tegas Mendagri. (ars) an dan perbuatan sebagian ma- meningkatkan upaya makarnya. hasiswa asal Timtim untuk me- Ia menyebarkan paham dan nentang integrasi; menggunakan ajakan yang menyesatkan kepa- fasilitas WNI untuk berbagai ke- da sejumlah mahasiswa perluannya sementara dia sendi- Timtim, menyebarluaskan berita ri bersikeras sebagai WN Portu- yang merugikan Pemerintah RI gal; serta tidak menunjukkan si- baik melalui pers asing maupun kap menyesal atas semua per- Kedubes asing, selalu berhubu- buatannya itu. ngan dengan tokoh-tokoh anti- integrasi di luar negeri, dan me- minta serta menerima pasokan dana dari pihak anti integrasi di luar negeri. Terakhir, sebagai Ketua Renetil (Organisasi Perla- wanan Mahasiswa Timtim) Ca- bang Jakarta, terdakwa memim- bung di hutan bersama GPK pin demo anti-integrasi sekali- Fretilin selama hampir 5 tahun dalam kedudukannya sebagai Asisten Politik Sektor Selatan. Namun setelah kuliah di Uni- versitas Atmajaya atas biaya pe- merintah, ia tetap berupaya menggulingkan pemerintah yang sah melalui upaya-upaya makarnya. gus menyusun dan menyerah- kan deklarasi kepada Perwakil- an PBB dan beberapa Kedubes asing. Indonesia (PDBI) Drs Christian- to Wibisono, Pimpinan Sahid Group Dr Sukamdani Sahid Gito Sardjono dan Direktur Central Strategic International Study. (CSIS) Yusuf Wanandi menge- mukakan hal itu ketika ditemui Bernas di Jakarta, Sabtu (25/4). "Kalau setelah 29 tahun ber- integrasi orang Irian masih ke- tinggalan, itu berarti investasi sumber daya manusianya yang kurang, sebab itu tingkatkan investasi dalam bidang pendi- dikan, dan jangan cuma omong- omong melulu," kata Christianto Wibisono. Pernyataan resmi Mendagri ini sebagai tindak lanjut dari kebijaksanaan Pemerintah RI pada 24 Maret lalu, yang me- nyampaikan kepada Pemerintah Belanda, agar menghentikan pencairan semua bantuan dalam bentuk pinjaman maupun hibah dari Belanda kepada Indonesia, UU dan untuk tidak memberikan bantuan baru. Meskipun tiga rekan JFDC di- nyatakan terbukti bersalah me- langgar pasal-pasal yang sama sebagaimana dakwaan primer, yaitu menyatakan perasaan per- musuhan, kebencian atau peng- khir. Sidang Mahasiswa Timtim Pimpinan Demo 19 November Dituntut 13 Tahun Penjara bagaimana dakwaan primer. Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam dengan hu- kuman dalam pasal 1 (1) lb pasal 13 (1) UU No 11/PNPS/- 1963 yo pasal 55 (1) 1e KUHP yo pasal 64 (1) KUHP. Advokat yang baru saja jadi buah bibir karena kasus pemal- suan putusan MA ini memberi- kan contoh. Produk-produk hu- kum yang menyangkut soal ekonomi, belum mendukung terwujudnya kehidupan ekono- mi seperti yang diinginkan. Peraturan yang dibuat, tetap memberikan kesempatan bagi Lebih jauh dia mengatakan, ketertinggalan itu merupakan kesalahan kita sendiri. Karena itu kita jangan ulangi kesalahan. Mulai sekarang pengembangan SDM harus diprioritaskan untuk meningkatkan pendidikan dan ketrampilan orang Irian agar ikut mengelola dan memanfaat- kan Sumber Daya Alam (SDA). Konglomerat Dr Sukamdani yang ditemui di tempat terpisah mengingatkan, investor yang berminat menanamkan modal- nya di Irja harus ikut memperhi- tungkan penggunaan tenaga kerja lokal yang tersedia. (abe) hinaan terhadap Pemerintah RI, namun tuntutan hukuman terha- dap mereka bervariasi sesuai kadar keterlibatannya. pembentuk UU, karena itu ka- lau presiden mengambil lang- kah-langkah yang agak funda- mental dianggap tidak sesuai dengan UU. Padahal UUD 1945 mengatakan bahwa kekuasaan presiden itu sangat besar. Faktor yang meringankan baginya antara lain berterus- terang, belum pernah dihukum, menyesali perbuatannya, bersi- kap sopan, dan masih berstatus mahasiswa aktif. Menurut Mensesneg, DPR se- lama ini telah cukup baik da- lam menjalankan tugasnya me- ngawasi pemerintah dan dalam menyetujui rancangan UU yang diajukan oleh pemerintah. "Setiap kali memasuki rapat dengar pendapat dengan DPR, saya beserta staf telah menyiap- kan diri dengan baik, semua pertanyaan saya jawab dengan sungguh-sungguh dan jika ada pertanyaan yang belum dapat dijawab saat itu, akan dijawab pada kesempatan lain," katanya. Mensesneg menambahkan, peran dan fungsi DPR selama ini cukup baik, namun dapat di- tingkatkan dengan lebih baik la- gi, mengingat demokrasi di In- donesia masih dalam proses pertumbuhan. (hr) dono Miftah SH, meskipun DB ikut serta menandatangar de- klarasi dan menyerahkai nya kepada Perwakilan PBB da am demo yang dipimpin JFDC, na- mun terdapat sejumlah faktor yang meringankan dia. Terdakwa VDSG, mahasiswa Institut Teknologi Malang, mi- salnya, dituntut 3 tahun penjara karena ia dinilai turut berperan dalam rapat mempersiapkan de- monstrasi serta merancang de- klarasi, turut aktif membuat poster-poster anti-integrasi, dan turut menandatangani deklarasi DB, terbukti hadir di Jakarta bukan untuk demonstrasi ke Perwakilan PBB dan Kedubes asing, tetapi untuk menyatakan aspirasinya sehubungan Peristi- serta menyerahkannya kepada sebagaimana ajakan semula wa 12 November kepada DPR Perwakilan PBB. JFDC. Istilah Swasembada Beras Tidak Harus 100 Persen Sementara AC, mahasiswa Faktor yang meringankan lainnya, terdakwa menyatakan menyesal baik dikemukakan secara tertulis maupun secara lisan pada persidangan, terdak- wa menyesalkan sikap sebagi- Universitas Udayana Bali, dan Tiga rekan an rakyat Timtim yang tidak DB, mahasiswa Universitas menerima UU no 7/1976 (ten- Katholik di Semarang, hanya tang Integrasi), serta sebelum dituntut masing-masing 1 tahun demo 19 November 1991 tidak dan 6 bulan penjara. pernah ikut kegiatan yang me- Sebagaimana dikemukakan rongrong kewibawaan peme- penuntut umum Moch Prihan- rintah. (dob) Jakarta, Bernas Meskipun sempat tujuh tahun Indonesia menyatakan diri telah berswasembada beras, namun pemerintah mengakui bahwa di masa mendatang istilah "swa- sembada" tidak harus 100 per- sen. Mensesneg: Aneh Bila Hal itu dikemukakan oleh DPR Dikatakan "Mandul" Sekjen DPP PDI Nico Daryanto Jakarta, Bernas Mensesneg Moerdiono me- ngatakan, adalah aneh jika ada pendapat bahwa dengan tidak digunakannya hak inisiatif DPR untuk mengajukan undang un- dang, fungsi DPR "mandul". ketika tampil sebagai pemrasar- an dalam seminar sehari berte- ma Pendidikan Politik bagi Ma- basiswa yang diselenggarakan Sema Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Sabtu, di kampus itu. Selain Nico, pembicara lain adalah pengamat dari Univer- sitas Indonesia Dr Bintan R Ditekankan Moerdiono, ke- berhasilan fungsi DPR jangan hanya diukur dari banyaknya dihasilkan setiap ta- Saragih, Dr Mudji Sutrisno dari Sekolah Tinggi Filsafat Driyar- kara Jakarta, dan Ketua Senat Mahasiswa UGM Anies R Bas- wedan. yang hun, melainkan juga dilihat dari tugas mengawasi pemerintah. Moerdiono mengemukakan itu menanggapi pertanyaan war- tawan, seusai menghadiri pe- ngukuhan Dr.A Hamid S. Attamimi, Wakil Sekretaris Kabi- net RI, sebagai guru besar FHUI, di kampus UI Depok, Sabtu. Menurut Moerdiono, banyak orang tidak mengerti dan me- mahami tentang sistem peme- rintahan yang dikehendaki UUD 1945, sehingga menimbulkan soal. "Padahal kalau UUD 1945 dipahami, tak jadi soal," kata- nya. Dia mencontohkan, orang mengira bahwa presiden bukan "Intinya, kalau kita berlebih bisa ekspor atau untuk mensta- bilkan konsumsi dalam negeri kita impor," tegas Dr Ir Faisal Kasryno, Kepala Biro Perenca- naan Departemen Pertanian, di Jakarta, hari Sabtu (25/4). Mewakili Menteri Muda Per- tanian Sjarifudin Baharsjah pada seminar sehari dalam rangka HUT XIX HKTI (Himpunan Ke- rukunan Tani Indonesia), Faisal Kasryno mengatakan, bahwa keadaan dulu dengan kini dan masa mendatang memang ber- beda. Apalagi tantangan iklim terkadang muncul sebagai pe- nghambat. "Tantangannya kian hari kian berkembang," ujarnya, dan un- tuk itu istilah swasembada diha- rapkan tidak diartikan secara murni. Menurut KH Aziz Masyhuri salah satu pengasuh pondok pesantren Denannyar, Jombang, Dibahas, Perbedaan Dasar Penetapan Tanggal 1 Syawal pertemuan ini sebagai pra per- temuan antara pihak Perdailan Agama Depag dengan sejumlah organisasi Islam yang direncana- kan berlangsung Senin (27/4) di Jakarta dan lima hari di Puncak, Bogor Jawa Barat. Kepala Peradilan Agama Dep ag hadir atas permintaan Aziz pribadi. "Pak Taufiq saya minta datang ke rapat Falakiyah ini, karena dia teman saya sajak di Bojonegero. Dia kan NU. Malah pemah jadi Katib Syuriah NU Tuban," kata Aziz. Taufiq, kata Aziz, antara lain mempertanyakan hukum (tin- Ia memberi contoh tantangan yang masih dihadapi Indonesia dalam dasa warsa terakhir ini. Menurut dia, walaupun ba- han pangan yang tersedia untuk dikonsumsi rata-rata penduduk sudah melampaui angka kecu- kupan energi yang dianjurkan, namun komposisinya masih didominasi padi-padian, yaitu lebih dari 60 persen. Dengan tingginya peranan padi-padian, diingatkannya, berarti ketergantungan pangan pada beras sangat besar. Se- mentara itu peranan kelompok komoditas lainnya seperti dari sumber protein, malah menjadi kecil. Nico menjelaskan, dalam per- caturan politik di belahan dunia. mana pun sebenarnya ada tiga komponen yang berperan, yak- ni partai politik (parpol), militer, dan mahasiswa. Karenanya, su- dah menjadi tuntutan jika seo- rang mahasiswa harus tahu po- litik. "Tantangannya dengan demi- kian, bagaimana meningkatkan peranan atau sumbangan ke- lompok komoditas selain padi- padian ke tingkat yang sesuai dengan pola pangan harapan," ujarnya sambil menambahkan, itu semua sekaligus berarti me- ngurangi ketergantungan sum- ber energi dan protein dari beras serta meningkatkan nilai "Meski pun mahasiswa dilan- da frustrasi, tetapi dia tetap harus tahu politik. Karena kalau sampai tidak tahu, maka mereka hanya diombang-ambingkan ke kiri dan ke kanan. Tidak tahu arah," jelasnya. Diakui, mahasiswa memang nesia (DDII) dan NU membuat keputusan sendiri," ujar Aziz mengutip pertanyaan Taufiq. Menurut Aziz, NU telah me- nyampaikan informasi menge- nai hasil rukyatul bilal dari orang-orang yang bisa deperca- ya di Ujungpangkah, Gresik, ta- pi tak diterima Depag. Karena pemerintah tidak menerima, pa- dahal rukyatul hilal itu ukuran utama, maka NU mengambil si- kap sendiri untuk warganya dan siapa saja yang mau meyakini- nya. "Ini, alasan hukumnya sa- ngat kuat," jelas Aziz. jauan fiqih) pengambilan kepu- tusan mengenai lebaran itu. Hampir semua kitab kuning mengisyaratkan, kata akhir yang berhak disebarluaskan adalah keputusan qodhi (Peradilan. Agama). "Tapi mengapa menga- lagi. (fen) pa Dewan Dakwah Islam Indo- Dalam pengumumunan Men- teri Agama mengenai hari lebar- an, di antara alasannya adalah kesepakatan para Menteri Aga- ma se-Asean. Menurut mantan Wakil Rois Aan KH Ali Yafie yang dikutip Aziz Masyhuri, ke- sepakatan para Menteri Agama se-Asean itu, tak bisa mengarah jadi "madzhab" "Itu hanya sebatas kesepakat- an tukar informasi antar negara se-Asean. Memang ada keingin- an untuk bersama-sama, tapi itu jangka panjang jika bisa dite- mukan kesepakatan dengan da- sar dalil-dalil hukum," jawab Ali Yafie yang dikutip Aziz. Dari si- ni terlihat, bahwa landasan pengumuman pemerintah me- ngenai lebaran hari Ahad itu tidak semuanya kuat, kata Aziz gizi masytarakat. Ia juga menyinggung tentang tingkat konsumsi energi dari beras rata-rata Indonesia yang sudah mencapai 1.506 kalori. Angka ini diartikannya sudah jauh di atas angka optimal ber- imbang setinggi 1.000 kalori. Bahkan diakuinya, total kon- sumsi kalori masyarakat Indone- sia rata-rata mencapai 2.650 kalori yang hampir menyamai konsumsi kalori Singapura dan Malaysia, yang rata-rata 2.850 kalori. Konsekuensinya, bila men- coblos tanda gambar, berarti daftar keutamaan dalam daftar tanda gambar itu. Bila ia men- coblos daftar nama, berarti ia menghendaki calon ini sebagai anggota DPR. Bila suara pada nama calon lebih banyak dari suara pada tanda gambar, maka yang terpilih jadi anggota DPR adalah calon yang mendapat suara terbanyak. Dari angka itu, menurut Fai- sal, masalah utama dalam kon- sumsi pangan Indonesia adalah diversifikasi pangan dengan meningkatkan konsumsi protein hewani dan nabati, konsumsi lemak, dan holtikultura. Di sinilah ia menyebutkan, kini misi utama sektor pertanian tak lagi mempertahankan swasem- bada beras, melainkan bertam- bah dengan upaya peningkatan nilai gizi masyarakat dalam ke- rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia.(apr) Menurut Binatan, cara ini akan membuahkan persaingan sehat di antara OPP sekaligus persaingan antar-caleg. Dalam sistem ini tidak berlaku hal recall Sistem pemilihan propor- sional ini bisa dipakai sebagai Masyarakat Madura Dambakan Jembatan Tol "Suramadu" Jakarta, Bernas Politik Perlu, Supaya Tak Dijadikan Komoditi Yogya, Bernas transisi menuju sistem pemilih- an distrik. Mahasiswa yang bersikap tidak mau tahu tentang dunia politik atau apatis, hanya akan menjadi korban dan jadi komo- diti politik. Padahal politik me- rupakan upaya untuk mencipta- kan kesejahteraan masyarakat (welfare). tidak harus terlibat langsung dalam parpol atau menjalankan politik praktis. Paling tidak ada tiga cara agar mahasiswa dapat mengenal politik, yakni sebagai analis, praktisi dengan terlibat langsung di parpol, dan pelaku politik sebagai wakil rakyat atau pembuat kebijakan. Selama ini, sistem pemilihan yang dianut akan menghasilkan anggota DPR dari orang-orang yang dekat dengan pimpinan orsospol. Kuatnya pimpinan or- sospol dimaksud, ditandai de- ngan adanya hak recall untuk mengganti anggota di DPR yang dipandang terlalu berani, misal- nya. Di pihak lain, anggota DPR sendiri juga tak perlu takut untuk di-recall Masyarakat Madura sangat mendambakan agar pemerintah dapat secepatnya merealisasi pembangunan jembatan tol Su- rabaya-Madura (Suramadu) da- lam upaya mempercepat pem- bangunan di pulau penghasil garam di Jawa Timur itu. "Saya minta masyarakat Ja- karta asal Madura ikut mendoa- kan agar jembatan itu secepat- nya terlaksana," ujar mantan Gubernur Jawa Timur H.Moh Noer selaku sesepuh masyara- kat Madura dalam halal bil balal di Jakarta, Sabtu malam. Apabila pembangunan jem- batan Suramadu sepanjang 5,6 km terwujud, maka sarana per- hubungan itu merupakan yang terpanjang di Indonesia dan akan menarik investor untuk membangun kawasan industri di daerah yang dikenal tandus tersebut. Pertumbuhan industri diper- kirakan akan lebih pesat de- ngan adanya sarana perhubung- an ini. Namun Moh Noer minta agar masyarakat setempat tidak khawatir terhadap perkembang- an kebudayaan dan agama de- ngan adanya perkembangan baru nanti. Jembatan antarpulau pertama di Indonesia itu semula dijad- walkan Maret 1992 pelaksanaan konstruksinya sudah dapat di- mulai, namun hingga kini mo- bilisasi peralatan beratnya be- lum terlihat.(Ant) Perlu diubah Akibat dari kondisi macam Dr Binatan R Saragih dalam kesempatan itu lebih menyoroti masalah bagaimana mewujud- kan wakil rakyat yang ideal. Sistem pemilihan proporsional sekarang perlu disempurnakan. ini, lanjut Bintan, sulit bagi Artinya dalam sistem pemilihan orang yang berbakat dan ber- anggota DPR, selain memilih kualitas tetapi tidak dekat de- tanda gambar, pemilih juga di- ngan pimpinan orsospol untuk beri kesempatan memilih lang- menjadi anggota DPR. Karena sung calon-calon yang ada da- yang dipentingkan orsospol lam tanda gambar tanpa melihat aspek loyal dan dapat dipercaya urutan keutamaan dalam daftar. pemimpinnya. Belum berfungsi Bintan juga memaparkan, DPR sekarang ini belum dapat berfungsi atau berperan sesuai dengan ketentuan UUD 1945. Hal itu bisa dilihat belum mam- punya DPR menjalankan hak- haknya, misalnya hak bertanya, hak angket dan lainnya. Guna memperbaiki kondisi itu selain dengan mengubah sistem pemilihan, juga perlu ada perubahan tata tertib DPR yang mampu mendukung pelaksana- an fungsi DPR dan hak-hak anggota DPR. Perlu diciptakan hubungan sejajar dan seimbang antara DPR dan pemerintah se- suai UUD 1945.(tra/rin/sus) LTH LTH Reuter TERMENUNG- Seorang lelaki warga Guadalajara, Jorge Munoz, duduk termenung di depan toko musiknya yang nancur berantakan, menyusul ledakan gas di tengah kota Guadalajara, beberapa waktu lalu, yang menewaskan ratusan warga kota itu. Lelaki itu, dan mungkin ribuan warga lainnya, seperti tak tahu harus berbuat apa setelah musibah yang meluluhlantakkan Guadalajara itu. 2cm Color Rendition Chart