Arsip

Halaman Artikel

Halaman Lainnya

Konten

Color Rendition Chart 2cm 12.SABTU WAGE, 17 OKTOBER 1992 BERNAS Tidak Mendadak, Aturan Asuransi Kendaraan Umum JAKARTA - Pengaturan mengenai keharusan mengasuransikan kendaraan umum serta awaknya termasuk keharusan mengguna- kan sabuk pengaman tidak akan dilakukan secara mendadak. Pemerintah akan melaksanakannya secara bertahap dalam waktu lima tahun. Menhub Azwar Anas mengisyaratkan pemberlakuaan keharus- an yang diatur dalam UULLJR (Undang-undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya) itu menjawab pertanyaan wartawan setelah dia diterima Presiden Soeharto di kediaman Jl. Cendana, Jakarta, Rabu (14/10). Menhub menghadap Presiden melaporkan persiapan peresmian perluasaan bandara internasional Ngurah Rai, Bali. Direncanakan peresmian itu akan dilaksanakan 31 Oktober mendatang. Proyek yang diresmikan itu merupakan tahap pertama. (*/tar) Terungkap, Penyelundupan Gula asal Malaysia JAKARTA - Polda Kalimantan Timur baru-baru ini berhasil me- ngungkap kasus penyelundupan gula asal Tawao, Malaysia Ti- mur, sekaligus menangkap tiga tersangka pelakunya. Demikian Kasubdispenum Polri Kolonel Pol Drs Hari Sutanto kepada war- tawan, di Mabes Polri, Jakarta, Kamis (15/10). Penangkapan atas tiga orang yang terdiri pelaku penyelundup dan penadahnya itu dilakukan oleh tim yang dipimpin Kabag Re- serse Ekonomi Polda Katim Mayor Pol Drs Tri Handoyo, bekerja- sama dengan KP-3 setempat. Operasi pengejaran terhadap penye- lundup itu sendiri dilancarkan sejak 12 Oktober 1992, menyusul dibentuknya tim khusus oleh Kapolda Kaltim Kolonel Pol Drs I Wayan Karya. Sementara itu, dua komplotan pencuri mobil - Is dan Her -- dibekuk Polres Metro Jakarta Barat. Dari penangkapan itu, sebuah sedan Toyota Twin Cam dan 6 Toyota Kijang disita dari tahan penadahnya. Modus operandi komplotan itu tak jauh berbeda de- ngan komplotan lain yakni menggunakan kunci palsu yang ber- bentuk huruf T dan membuat STNK palsu. Demikian Kapolres Ja- karta Barat Letkol Pol I Lebang didampingi Kadispen Letkol Pol Latif Rabar di Jakarta, Rabu (14/10). (yos/dob) Delegasi Terbesar Belanda Kunjungi Indonesia JAKARTA - Lima puluh dua orang delegasi dari kerajaan Belanda akan berkunjung ke Indonesia selama seminggu, mulai Sabtu 17 Oktober guna meningkatkan hubungan ekonomi, iptek dan kebu- dayaan antara kota Amsterdam dan Indonesia. Pengumuman itu disampaikan Direktur Perkumpulan Indonesia Belanda (Indonesi- an Netherlands Association, INA) Jochum Haakma kepada pers di Jakarta, Kamis (15/10). Menurut Haakma, rombongan terdiri atas unsur pemerintah kota, otorita pelabuhan dan bandara, perguruan tinggi dan , pengusaha dan akan dipimpin langsung Walikota Amsterdam E. Van Thijn. Duta Besar RI di Belanda seperti dikutip Haakma, mengatakan, kunjungan resmi rombongan tahunan ke negara-ne- gara yang mempunyai hubungan kebudayaan dan ekonomi pen- ting dengan Belanda kali ini adalah terbesar yang pernah berkunjung ke Indonesia. Selain mengadakan pembicaraan dengan Menko Ekuin Radius Prawiro, Menhub Azwar Anas, Menkes dr. Adhiyatma, Gubernur DKI Jakarta Soerjadi Sudirja dan pengurus KADIN, tambah Haakma, antara 22-24 rombongan akan mengunjungi pelabuhan Tanjung Perak dan PT PAL Surabaya untuk menjajaki kemungkin- an kerjasama bidang ekonomi, khususnya pengelolaan pelabuhan laut. Sebab, dalam delegasi terdapat tiga kelompok dengan misi khusus, yaitu pengelolaan pelabuhan udara, perawatan kesehatan dan pengelolaan pelabuhan laut. (mun) Peraturan Investasi Harus Lebih Jelas JAKARTA - Pemerintah harus membuat peraturan yang lebih jelas mengenai investasi, sehingga investor asing tidak merasa khawatir bila nantinya terjadi perselisihan. Demikian Wakil Sekretaris Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal A. Zen Umar Purba ke- tika menjawab pertanyaan Bernas sehubungan dengan menurun- nya investasi asing di Indonesia saat istirahat dalam Ali Budiardjo, Nugrobo, Reksodiputro 25th Anniversary Seminar di Jakarta, Jumat (16/10) Walau sampai bulan Oktober tahun ini angka persetujuan PMA yang masuk ke Indonesia baru mencapai 4,74 milyar dollar AS, namun menurut A. Zen Umar Purba masih wajar. Menurut dia, angka itu baru sampai bulan ke-10 tahun 1992, yang berarti masih ada sisa waktu dua bulan untuk mengatakan bahwa PMA ke Indo- nesia mengalami penurunan. "Kalau toh pada akhirnya nanti tu- run, ya harus kita terima dengan lapang dada, karena sekarang pasar untuk melakukan investasi tambah luas," ujar Umar Purba. Menurut Umar Purba, izin untuk mendirikan perusahaan baru di Indonesia juga terlalu lama. Tetapi ini bukan kesalahan De- partemen Kehakiman, masalahnya sangat rumit. Umar Purba tidak sependapat jika yang menjadi salah satu penyebab menurunnya PMA di Indonesia adalah karena hak guna usaha yang diberikan cuma 25 tahun. Indonesia sebenarnya bisa sampai 30 tahun, bahkan menurut KUHD bisa mencapai 75 tahun. Namun pemerin- tah melakukan hal ini karena disesuaikan dengan usia suatu perusahaan, yaitu 30 tahun. (mmt) Maluku Sebaiknya Dimekarkan Jadi Sembilan Dati Il JAKARTA - Sebagai negeri kepulauan, Provinsi Maluku seharus- nya tidak terpencil karena bisa dijangkau dari laut maupun udara, namun pada kenyataannya masih banyak daerah terpencil karena kurang mendapat perhatian dan pelayanan dari pemerintah Da- erah. Sebab itu, sebaiknya lima daerah tingkat II dimekarkan menjadi sembilan daerah tingkat II. Hal itu diungkapkan Staf Dosen Universitas Pattimura Dr Nurmi Marna M.Sc kepada Bernas di Jakarta, Kamis (15/10) seusai membawakan makalah berjudul Pembangunan Daerah Maluku dalam PJPT II (1994-2019). Dikatakan, secara geografis Provinsi Maluku yang luasnya mencapai 851.000 km2 merupakan salah sa- tu provinsi terbesar di Indonesia. Daerah seluas itu hanya dibagi menjadi lima daerah tingkat II masing-masing Kodya Ambon, Ka- bupaten Maluku Utara, Kabupaten Maluku Tengah, Kabupaten Maluku Tenggara dan Kabupaten Halmahera Tengah. Selain itu secara keseluruhan propinsi maluku memiliki 56 kecamatan dan 1605 desa. Tidak pula hanya berkisar mengenai apakah problem itu muncul karena kultur kemalas- an, kebodohan, rendahnya pro- fesionalitas dan buruknya etos entrepreneurship sebuah komu- nitas miskin. Atau, apakah pro- blem kemiskinan muncul kare- Lebih dari itu, yang paling se- ring diperdebatkan adalah ba- gaimana pendekatan memang- kas problem kemiskinan. Dalam diskursus soal terakhir ini, pen- dekatan "pertumbuhan yang sangat memitoskan akan terjadi- nya tetesan berkah (tricle down effect) berasal dari teori Rostow, merupakan pendekatan yang paling getbol dikritik oleh para pakar ekonomi dan sosial. *** na kesalahan dogma teologis, Kenyataan yang menunjuk- seperti kepasrahan terhadap kan, mayoritas miskin adalah nasib menjadi miskin, sehingga umat Islam (lebih kecil lagi melemahkan etos kerja. warga NU, untuk konteks Indo- nesia), juga membuat sebagian pengamat sosial-ekonomi ber- pendapat, ada dogma teologis (konsep nasib, zubud, qona'ah, tawakkal, misalnya) yang dima- nipulasi untuk melegitimasi "di- pertahankannya" kemiskinan. Pendapat yang (bisa jadi) lebih kritis dan bisa mengako- modir tesis sebelumnya menya- takan, sebenarnya problem ke- miskinan lahir dari struktur sosial-ekonomi-politik yang ti- dak adil. Struktur yang tidak adil itu berjalan secara berke- panjangan, sehingga mencipta- Tema-tema seperti itu juga muncul dalam sarasehan Kaum Muda NU dan Transformasi So- sial Ekonomi, untuk menganali- ASUMSI klasik yang biasa di- lontarkan oleh mazhab kolonial- isme atau neokolonialisme, ke- miskinan merupakan problem yang berpangkal dari kemalas- an, kebodohan dan kelemahan lain yang sifatnya kultural. Tesis mazhab itu bukan tanpa alasan, bila mengingat adanya bukti le- mahnya kemampuan manaje- men masyarakat yang "bernasib" miskin. Dua Hakim PTUN akan Diberi Kesempatan Membela Diri serta hasil pemeriksaan Irjen Depkeh," ujar Ismail Saleh. Jakarta, Bernas Menteri Kehakiman Ismail Saleh mengatakan, dua hakim pada PTUN Jakarta yang diduga menerima uang dari pihak yang berperkara di pengadilan terse- but akan diberi kesempatan un- tuk membela diri di hadapan Hakim Majelis Kehormatan (MKH) yang akan dibentuk da- lam waktu dekat. "Namun demikian, sebelum 'disidangkan' di muka MKH, kedua hakim itu tetap akan dikenai pemberhentian semen- tara. Ini merupakan hal yang diatur oleh PP no 26/1992," katanya di Jakarta, Jumat. Ini berarti merupakan sejarah baru dalam dunia hukum Indo- nesia. Selama ini belum pernah terjadi adanya pembentukan MKH, sebab Peraturan Pemerin- tah (PP) tentang itu pun baru terbentuk tahun ini, yakni PP No 26/1992. PP tersebut me- ngatur tata-cara pemberhentian dengan hormat, pemberhentian tidak dengan hormat dan pem- sementara, serta berhentian hal-hal hakim agung dan hakim yang dibenarkan pemberhenti- annya. Sebelum terbitnya PP 26/- 1992 ini, penindakan terhadap hakim-hakim "nakal" didasarkan kepada PP No 30/1980 yang mengatur tentang disiplin pega- wai negeri. Hasil pemeriksaan Usulan tentang pemberhenti- an-sementara kedua hakim itu sudah diajukan Menkeh kepada Kepala Negara dua hari lalu. Ini berdasarkan hasil peme- riksaan oleh Ketua Pengadilan Tinggi TUN, pertimbangan Ke- tua Mahkamah Agung (MA), Jakarta, Bernas Ketika menyampaikan per- timbangan pengajuan nama-na- ma calon pimpinan komisi-ko- misi di DPR RI, juru bicara F-PP berharap agar para pimpinan komisi ini dapat mengembang- kan semangat 3 S (serius, santai, tetapi selesai). Semangat kerja yang demikian ini dimaksudkan untuk menghindari bahaya 3 S (stres, stroke, dan selesai atau mati). Pimpinan-pimpinan Komisi-- komisi dan alat-alat kelengkap- an DPR RI periode 1992-1997, Jumat (16/10) pagi terpilih, dalam sidang DPR RI, Jakarta, kemarin. Pemilihan itu dilaksa- nakan secara terpisah dalam si- dang gabungan komisi-komisi yang dipimpin oleh keempat Wakil Ketua DPR/MPR. Berdasarkan PP tersebut, pemberhentian seorang hakim diatur dengan dua Keppres. Pertama, Keppres tentang pem- berhentian sementara, dan ke- dua andaikata terbukti bersa- lah dan harus diberhentikan berdasarkan pemeriksaan MKH -- Keppres tentang pemberhen- tian baik dengan hormat atau tidak dengan hormat. MKH yang akan memeriksa kedua hakim itu sejauh ini be- lum terbentuk. Dan pemben- tukannya nanti harus didasarkan SKB Menkeh dan Ketua MA. Adapun anggota-anggotanya terdiri atas hakim agung, hakim tinggi, serta wakil dari organisa- si profesi kehakiman (Ikatan Hakim Indonesia, IKAHI). Sebagaimana diberitakan Bernas (17/9), dua hakim PTUN, Na dan MA, dilaporkan menerima uang dari pihak yang berperkara masing-masing sebe sar Rp 21 juta dan Rp 19 juta. Sebagaimana dikatakan Ke- tua PTUN Jakarta Amarullah Salim, kedua hakim tersebut mengaku bahwa uang yang di- terimanya itu sekadar imbalan atas jasa mereka membuatkan gugatan intervensi pada sebuah perkara sengketa tanah. "Penerimaan laporan pertang- gung jawaban itu adalah berda- sarkan logika. Namun, itu tidak berarti tidak ada kritik terhadap laporan tersebut," kata Ismail Hassan Metareum, menjawab pertanyaan Bernas, Media Indo- nesia dan Merdeka, di DPR, Ja- karta, Jumat (16/10). Sementara itu, Dr Albert Hasibuan SH, anggota Komisi III dari FKP, bahkan secara tegas mengatakan, dengan di- ajukannya kembali Jenderal Ketika perkara pokoknya hampir selesai disidangkan oleh majelis yang diketuai Amarullah Salim, kedua hakim itu konon didatangi OM, putra bekas Men- lu, yang bermaksud intervensi. Keduanya menyanggupi untuk membantu, termasuk membuat- kan gugatannya. Terpilih, Pimpinan Komisi di DPR RI Kembangkan dan Sekaligus Hindarkan "3 S" Namun gugatan intervensi itu tidak diterima majelis dengan dasar si penggugat intervensi Namun kesulitan tidak juga surut, ketika pada saatnya hasil Wakil Ketua DPR/MPR Kor- dinator Bidang Polkam Soetedjo memimpin sidang gabungan ko- misi I, komisi II, komisi III, dan Badan Kerja Sama Antar Parle- men. Wakil Ketua Koordinator Bidang Industri dan Pemba- ngunan Ismail Hassan Meuta- reum SH memimpin sidang ga- bungan komisi IV, komisi V, komisi VI. Wakil Ketua Koordi- nator Bidang Ekonomi dan Ke- uangan Drs Soerjadi memimpin komisi VII, komisi APBN, dan BURT. Sedangkan Wakil Ketua Koordinator Bidang Kesra Prof Dr JA Katili memimpin sidang gabungan komisi VIII, komisi IX, komisi X. Adapun susunan pimpinan-- pimpinan komisi-komisi sebagai berikut. Komisi I dipimpin oleh Jakarta, Bernas Ketua Umum DPP PPP Ismail Hassan Metareum berpenda- pat, dengan dicalonkannya Presiden Mandataris MPR Jen- deral (Purn) Soeharto menjadi calon Presiden untuk periode 1993-1998 oleh PPP, maka seca- ra logis Fraksi Persatuan Pemba- Pendapat-pendapat tersebut ngunan di MPR sudah bisa me- muncul setelah terdengar desas nerima laporan pertanggung desus di kalangan pakar ilmu jawaban Presiden Mandataris, ketatanegaraan, apakah sebe- meskipun laporan pertanggung lum seseorang Presiden me- jawaban itu baru akan didengar nyampaikan laporan pertang- nanti pada saat Sidang Umum gung jawaban kepada MPR MPR 1993. orang itu bisa dicalonkan. Menurut Buya, panggilan akrab Ismail yang juga Wakil Ketua MPR/DPR ini, walaupun secara resmi SU MPR baru akan berlangsung pada tahun 1993, namun, karena FPP sudah bulat hati mencalonkan Pak Harto, maka logis kalau FPP juga su- dah bisa dipastikan akan mene- rima laporan pertanggung ja- wabannya. Walaupun demikian, pada saatnya nanti (SU MPR--- red), FPP akan melaksanakan pencalonan sesuai dengan pro- (Purn) Soeharto yang saat ini memegang jabatan Presiden Mandataris MPR sebagai calon Presiden mendatang, maka su- dah pasti laporan pertang gung jawaban akan diterima oleh pihak yang mencalonkan itu. Meski SU MPR Belum Terlaksana Laporan Pertanggungjawaban Presiden Pasti akan Diterima MPR tidak memiliki hubungan lang- sung dalam perkara pokok. Karena itulah OM yang kecewa melaporkan bahwa ia sebenar- nya telah menyerahkan uang sebesar Rp 40 juta. pada giliran berikutnya menda- patkan legitimasi teologis. Paham terakhir ini sebenar- nya sudah disadari oleh keba- nyakan pengamat dan aktivis sosial-ekonomi, termasuk para teknokrat birokrasi, kalangan ormas seperti NU, pihak swasta dan kalangan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Namun dari realisasi gerakan ekonomi mere- ka, terkesan adanya warna tesis kultural dan teologis sebagai da- sar gerakan. Berangkat dari tesis tersebut, terapi yang mereka lakukan be- rupa diklat dengan berbagai macam metode, untuk mening- katkan skill, kemampuan mana- jerial dan profesionalitas. Aktivi- tas ini bisa dibilang cukup ber- hasil meningkatkan etos kerja. Bahkan mereka tidak hanya berhenti di situ. Sadar bahwa keterampilan tidak akan ber- fungsi (berproduksi) tanpa mo- proteksionisme pasar yang dila- dal, maka seed capital pun di- suntikkan. Dasar PB NU mendi- negara maju," ungkap peneliti rikan BPR dan upaya pengem- dari P3M Jakarta, Masdar Farid bangan modal oleh kalangan Mas'udi. pesantren untuk meningkatkan produksi masyarakat sekitarnya (juga munculnya Bank Muama- lat Indonesia-BMI), adalah tidak lepas dari konsep seperti ini. Suroso Imam Zadjuli produksi harus dipasarkan. "Pa- sar ternyata adalah rezim yang begitu luar biasa. Jangankan perorangan, negara berkembang pun, kini sulit menaklukkan ukan oleh blok-blok ekonomi Dalih itulah yang meyakin- kan Masdar Farid, dosen Fisipol Unair, Hotman Siahaan, dosen ekonomi Pascasarjana Unair, Dr Suroso Imam Zadjuli dan bebe- rapa narasumber lain dalam sa- rasehan di atas, bahwa problem Menurut Amarullah, uang tersebut belakangan dikembali- kan kedua hakim tersebut kepa- da pihak yang memberinya. Amarullah tidak sependapat bila kasus itu dikatakan memperda- gangkan hukum, karena kedua hakim bersangkutan bukanlah pihak yang menentukan dalam pemutusan perkara. Hal itu pulalah yang mem- buat OM kemungkinan tidak akan diperkarakan dengan tu- duhan menyuap. Sebab seperti dikatakan Ismail Saleh, kasus ini tidak bisa dikategorikan sebagai penyuapan. "Keduanya bukan hakim yang menyidangkan per- kara bersangkutan," ujarnya. Sebagaimana diberitakan Bernas (17/7), Ketua MA Pur- woto Suhadi Gandasubrata SH mengatakan, usul pemecatan kedua hakim pada PTUN Jakar- ta itu sebelumnya didisposisikan Ali Said SH kepada pihaknya, sebelum Ali Said menyerahteri- makan jabatan Ketua MA. Presiden Resmikan "Saya setuju, karena setelah dilakukan pemeriksaan ternyata mereka memang bersalah Padang Golf Ciputra katanya. Atas pertanyaan pers seusai menerima kunjungan Menkeh RRC Cai Cheng di Jakarta pada waktu itu, Purwoto mengatakan, UU yang mengatur mengatur penggajian hakim belum dileng- kapi peraturan pelaksanaan. Menurut UU tersebut, keduduk- an, pangkat serta gaji hakim akan diatur dengan PP tersendi- ri. (dob) Ny Aisyah Amini (F-PP), Komisi II dipimpin oleh Soeparman Achmad (F-ABRI), Komisi III dipimpin oleh Suhardi SH (F- KP), Komisi IV dipimpin oleh HA Poerwosásmito (F-KP), Ko- misi V dipimpin oleh Moh Diran (F-KP). nun Kemudian Komisi VI dipim- pin oleh MZ Wazaraka (F-KP), Komisi VII dipimpin oleh Syai- ful Anwar Hussein (F-PP), Ko- misi VIII dipimpin oleh Nadjeh Sudradjat (F-ABRI), Komisi IX dipimpin oleh H Ismail Hassan (F-KP), Komisi X dipimpin oleh Drs MArkus Wauran (F-PDI), Komisi APBN dipimpin oleh Afief Ma'roef (F-ABRI), BKSAP dipimpin oleh Ny Tati Sumiati Darsoyo, BURT dipimpin oleh Jhony Alwi Banyo. (sef) sedur yang berlaku. Penyebutan nama calon Pre- siden oleh FPP ini, kata Buya, bukan karena mendahului SU MPR, tetapi untuk memberikan pembekalan kepada Fraksi, PP di MPR supaya mengajukan na- ma tersebut. Ketika ditanya apakah FPP yakin benar laporan pertang- gung jawaban Presiden itu akan diterima seluruh fraksi MPR, Ismail yakin MPR akan meneri- manya. "Yang pasti PPP akan menerima, apalagi kalau partai pendukung pemerintah ini juga mengajukan nama tersebut," ujar Buya. "Dengan demikian, dalam SU MPR nanti tidak ada lagi hal-hal yang menarik (crucial)?" tanya wartawan. Ismail berjanji tetap akan membuat SU MPR itu menga- lami hal-hal yang menarik. Na- mun, hal-hal yang crucial itu dengan pasti juga akan bisa di- selesaikan. (sef) Bila ditinjau dari sudut optik administratif, katanya, kabupaten sebagai pusat pelayanan sekunder (provinsi, digolongkan sebagai primer) rata-rata melayani kawasan yang luasnya tidak kurang dari 170.000 meter persegi, sedangkan jangkauan sebuah keca- matan mencakup areal seluas 16.785 meter persegi. "Wajar kan kalau banyak daerah di Maluku masuk kategori terpencil," tandasnya. (abe) Dari Sarasehan Kaum Muda NU (2-Habis) Meretas Kemiskinan Secara Sistemik PROBLEM kemiskinan mung- sis lebih tajam terhadap gerakan kan "kultur kemiskinan" yang kin sama tuanya dengan usia ekonomi PB NU selama dua ta- hun terakhir ini (setengah perio- de kepemimpinan Abdurrahman Wahid). sejarah manusia. Namun pro- blem berkepanjangan itu selalu aktual dibicarakan. Diskusi soal kemiskinan, tidak hanya berki- sar soal apakah problem itu ber- sifat struktural, berpangkal dari struktur ekonomi dan politik yang tidak adil. MONUMEN PERS NASIONAL SURAKARTA nun Hotman Siahaan kemiskinan atau lebih luas lagi, kesenjangan sosial-ekono- mi -- merupakan problem struk- tural yang harus dipecahkan secara sistemik. www DIHANCURKAN KHMER MERAH- Seorang tentara Cina yang tergabung dalam Pasu- kan Perdamaian PBB untuk Kamboja, kemarin memeriksa salah satu jembatan yang hancur di provinsi perbatasan Kompong Thom, 16 Oktober. UNTAC menuduh Khmer TESIS terakhir itu terbukti dari peta ekonomi internasional, dengan terbentuknya blok per- dagangan Masyarakat Eropa (ME) dan NAFTA. Blok ekono- mi negara maju itu selain menu- tup pasar negara berkembang dengan strategi proteksionisme, juga mengeksploitasi negara berkembang dengan injeksi utang luar negeri (LN). Jakarta, Bernas Hari ini lapangan golf Damai Indab Golf & Country Club (DIG&CC) yang dibangun ko- nglomerat Ciputra di kawasan pemukiman "Kota Mandiri" Bumi Serpong Damai, akan diresmikan oleh Presiden Soe- harto. Padang golf yang digelar di atas tanah seluas 80 ha ini di- rancang desainer padang golf termasyur di dunia saat yaitu Jack Nicklaus dari Amerika Serikat. Ciputra menolak menyebut- kan bayaran yang diterima pa- kar pembangunan padang golf yang dijuluki "Beruang Emas" ini. "Kami membayar 3 kali lebih mahal dari desainer lainnya, tetapi ia melakukan pekerjaan 10 kali lebih baik," kata konglo- merat yang tadi malam didam- pingi Jack Nicklaus dan Menko Polkam Soedomo selaku Ketua Olahraga Golf Indonesia di Jakarta. Dikatakan oleh Ciputra, DIG & CC adalah padang golf berta- raf international yang memiliki panjang 6408 meter dan memi- liki 72 par. Padang golf ini me- rupakan desain pertama di In- donesia oleh Jack Nicklaus. Adapun untuk pembangunan fisiknya dikerjakan oleh PT Jaya Obasashi dan PT Jaya Con- struction, dengan investasi total sekitar Rp 40 milyar di luar tanah. Seperti halnya padang golf bertaraf international lainnya, DIG&CC ini dipasarkan dengan sistem member. Para member di DIG & CC antara lain para ko- nglomerat Indonesia, seperti Sudwikatmono, Liem Sioe L- iong, Anthony Salim, Eka Tjiota Widjaya, Sukamdani Sahid Gito- sardjono, Aburizal Bakrie, dan lain-lainnya. (dey) 190 Jakarta, Bernas Mendagri Rudini menyatakan, penandatanganan Memoran- dum of Understanding (MOU) antara Depdagri dengan PT Humpuss dan PT Mabco, bukan dimaksudkan melibatkan swasta dalam penarikan pajak daerah. Humpuss hanya menawarkan alat untuk membantu penghitu- ngan pajak dengan masa uji- coba selama empat bulan. Jika alat itu terbukti tidak efektif, Depdagri tidak akan menggu- nakan sistem itu. Demikian penegasan Menda- gri dikemukakan kepada warta- wan di Depdagri, Jakarta, Jumat (16/10), sehubungan masih ada pendapat bahwa langkah Dep- dagri itu dimaksudkan melibat- nun Masdar F. Mas'udi Data dari Organization of Economic Cooperation and De- velopment (OECD) menunjuk- kan, krisis utang LN terjadi kare- na negara dunia ketiga justru menjadi net capital exporter ke negara maju. Dalam periode 1982-1990, negara maju telah menginjeksi bantuan LN sekitar 927 milyar dolar AS. Tapi negara kerkembang jus- tru mengalirkan modal lebih ba- nyak, sebesar 1.345 milyar dolar AS pada periode yang sama. Data itu menunjukkan telah ter- jadi draining capital di dunia ketiga tidak kurang dari 418 mil- Mendagri Tegaskan Jabatan Wakil Ketua MPR Tidak Boleh Dirangkap Jakarta, Bernas Mendagri Rudini mengakui, soal jabatan rangkap Wakil Ketua MPR Prof Dr H Achmad Amiruddin dari Fraksi Utusan Daerah, hingga kini masih di- persoalkan. Posisi Amiruddin dinilai agak unik, sebab ia me- wakili Utusan Daerah di MPR dikarenakan jabatannya sebagai Gubernur. Kalau jabatan Guber- nur dicabut, timbul problema apakah ia masih sebagai wakil Utusan Daerah. Untuk menyelesaikan masa- lah ini Rudini akan berpegang pada ketentuan undang-undang yang berlaku. "Menurut pakar, ini kasus unik di Indonesia. Untuk itu kami akan mengguna- kan undang-undang yang kena saja. Yakni sebagai pimpinan MPR yang tidak boleh merang- kap," ujar ujarnya kepada warta- wan di Jakarta, Jumat. Amiruddin sendiri bingung dengan jabatan itu. "Saya ini menjadi anggota MPR dari utus- an daerah, karena saya guber- nur. Kalau saya bukan gubernur lagi, apakah saya masih menjadi utusan daerah. Jika saya bukan utusan daerah, lalu saya di MPR mewakili siapa," katanya kepa- da wartawan Kamis lalu. Ketentuan Ketentuan jabatan wakil ke- tua DPR/MPR tidak bisa dirang- Pelaksana tugas kap itu telah ditetapkan dalam "Karena jabatan itu tidak UU No 16/1969 pasal 38 ayat 2 Jakarta, Bernas Peringatan Hari Sumpah Pemuda dan Hari Pemuda (HS- P/HP) tahun 1992 akan memilih Tenaga Kerja Sukarela Terdidik (TKST) tingkat nasional. Pemi- lihan tersebut adalah yang per- tama kali dilaksanakan. Menpo- ra Akbar Tanjung mengatakan hal itu kepada wartawan, di Jakarta, Jumat. Karena masalah TKST berada di bawah Departemen Tenaga Kerja, maka untuk pemilihannya dilakukan kesepakatan dengan kantor Menpora. Ditanya ten- tang jumlah dan daerah mana saja yang sudah mencalonkan wakilnya, Menpora mengatakan, Rudini Bicara Soal Humpuss Pendaftar Haji Sudah 1.076 Orang Jakarta, Bernas 1992-15 Februari 1993 dengan target 100.000 orang. Sedang tahun sebelumnya, jumlah jama- ah haji sebesar 105.000 orang yang melebihi target. kan swasta dalam penarikan Pajak Pembangunan I. Menurut Mendagri, pajak pembangunan yang selama ini ditangani secara manual, kini akan ditangani dengan Sistem Informasi Manajemen (SIM) alias komputer. Untuk itu, PT Humpus dan PT Mabco mena- warkan sistem itu. Tawaran tersebut diterima Depdagri dan penandatanganan MOU dilaksa- nakan Kamis 8 Oktober lalu. Pertama Kali, Pemilihan Tenaga Kerja Sukarela Terdidik Nasional Alat itu akan dipasang untuk menghitung Pajak Pembangun- an I, yakni penginapan, restoran dan hiburan, masing-masing di Sulawesi Utara, Nusa Tenggara Barat, Jawa Timur dan Bali. (ars) Reuter Merah sebagai pelaku peledakan jembatan vital ini. Namun sejauh ini pihak Khmer rah membantah tuduhan terse sekalipun Kontingen Garuda dari Indonesia juga telah menemukan sejumlah bukti yang memperkuat tuduhan itu. yar dolar AS. Suroso memaparkan data- data utang IN pemerintah Indo- nesia sejak tahun 1967-1992, sekitar 70 milyar dolar AS. Cicil- an dibayar sekitar 35,6 milyar dolar AS, sehingga sisa seharus- nya 36,34 milyar dolar AS. Na- mun karena selalu terjadi keme- rosotan nilai rupiah, Indonesia menderita rugi sekitar 12,9 mil- yar dolar AS, sehingga pada 1992, utang LN berjumlah 49,3 milyar dolar AS. Lebih menyedihkan lagi, jum- lah cicilan dan bunga periode 1987-1992 telah mencapai 31,8 milyar dolar AS. Jumlah itu lebih tinggi 29,66 persen dibanding perolehan utang LN baru dalam periode yang sama, sekita. 24,54 milyar dolar AS. boleh dirangkap kami akan menunjuk pelaksana tugas (PL- T), untuk membedakan dengan care taker. Langkah ini diambil sambil menunggu proses peng- gantian gubernur," kata Rudini. Permainan kurs mata uang itu tentu tidak lepas dari struk- tur ekonomi-politik yang tidak adil. Struktur ekonomi itu diper- buruk oleh dominasi elit terten- tu. Di negara paling maju sekali- pun seperti AS, hanya 50 peru- sahaan asuransi besar mengua- sai 85 persen aset asuransi, 50 perusahaan transportasi besar menguasai 79 persen aset trans- portasi, 50 perusahaan yang bergerak pada fasilitas umum menguasai 71 persen aset sektor itu, 50 bank besar menguasai 41 aset dan deposito perbankan di negara tersebut. Semula jabatan rangkap itu akan dilepas dengan menunjuk care taker, namun karena ber- bagai pertimbangan, maka Men- dagri memutuskan akan menun- juk PLT saja. Konsentrasi kegiatan ekono- mi akibat struktur yang tidak adil, juga terjadi di Indonesia, dengan munculnya 50 konglo- merat dewasa ini. Pada tahun akan diadakan pertemuan pada 1992 di Istora Senayan, Jakarta. 26 Oktober 1992. "Saat ini na- ma-nama calon yang bakal ter- pilih masih dirahasiakan. Po- koknya tunggu tanggal main- nya," kata seorang pejabat Hu- mas. Belum sampai satu bulan pendaftaran Baik haji dibuka, jumlah orang yang mendaftar sudah banyak. Itu dapat dilihat dari jumlah pendaftar yang mencapai angka 1.076 orang sampai 13 Oktober. Sementara itu Menteri Agama menyatakan, tidak membatasi peminat naik haji. Di Provinsi Timor Timur, pani- tia peringatan HSP/HP akan me- Usulan dari berbagai daerah lakukan bakti sosial kesehatan telah masuk di panitia nasional di beberapa daerah tingkat II. dan kini sedang diproses untuk menentukan siapa saja yang Bakti sosial kesehatan berupa berhak menyandang TKST ting- operasi katarak (mata) dan bibir kat nasional. Mereka yang terpi- sumbing. Sebuah tim yang meli- lih akan mendapatkan penghar- batkan banyak dokter muda da- gaan dari pemerintah dan akan ri Jakarta telah dibentuk dan diberikan oleh Presiden Soe- akan berada di Timor Timur harto pada puncak peringatan pada akhir Oktober sampai HSP/HP tanggal 28 Oktober awal Nopember 1992. (suk) Pendaftaran tersebar di ber- bagai embarkasi, menurut data Humas Departemen Agama di Jakarta kemarin, 616 orang berasal dari Embarkasi Halim Perdana Kusuma, Ujungpan- dang 58, Juanda Surabaya enam orang dan Embarkasi Medan 396 orang. Pendaftaran calon jemaah haji dibuka sejak 22 September 1988-1989-1990, secara berurut- an sebanyak 14,69 persen, 14,31 persen dan 13,84 persen dari Gross Domestik Produk, telah dikuasai oleh beberapa perusa- haan Pertamina dan perusahaan asing mitra kerjanya. tentang Susunan dan Keduduk- an MPR, DPR dan DPRD, seba- gaimana telah diubah terakhir dengan UU No 2/1985. Ketentu- an ini menetapkan jabatan ang- gota MPR tidak dapat dirangkap dengan jabatan presiden, wakil presiden, menteri, jaksa agung, jaksa agung muda, ketua, wakil ketua, wakil ketua muda dan hakim anggota pada Mahkamah Agung (MA). Dana yang tersedia di per- bankan tahun 1986-1987, sebe- sar 63,8 persen dikuasai oleh bankers di Jakarta. Di Jatim ter- sedia 8 persen dari dana nasio- nal, namun 6 persen di antara- nya parkir di bank-bank sekitar Kodya Surabaya. Di Sumut ter- sedia 3,7 persen, Jabar 6 persen dan Jateng 4,6 persen dari dana nasional. Secara khusus, ketentuan pasal 43 UU No 16/1969 itu, sebagaimana telah diubah tera- khir dengan UU No 2/1985 mencantumkan ketentuan "Seo- rang gubemur kepala daerah tingkat I yang terpilih sebagai- anggota pimpinan MPR dan sesuai dengan ketentuan pasal 38 ayat 2 tidak dapat dirangkap jabatan sebagai gubernur kepala daerah tingkat I, tidak mengaki- batkan, kedudukan sebagai anggota tambahan MPR Utusan Daerah berakhir". (ars) tradisi birokrasi. "Sekitar 30-40 persen lahan di Kodya Surabaya, izin pengusa- haannya hanya diberikan kepa- da 10 konglomerat saja," ung- kap Suroso mencontohkan. *** Di samping pemilihan TKST, juga akan dipilih Pemuda Pelo- por dan Sarjana Penggerak Pembangunan Pedesaan (SPPP) tingkat nasional tahun 1992. KENYATAAN ekonomi nasio- nal maupun internasional itulah Untuk Ongkos Naik Haji (ONH) calon jemaah harus membayar Rp. 6.700.000 per- orang, biaya ini mengalami kenaikan yang sebelumnya, Rp. 6.475.000. Sehubungan dengan ibadah haji 1993, Menteri Agama Muna- wir Sadzjali menyatakan, bahwa pemerintah tidak membatasi jumlah calon jemaah haji. Teta- pi kita harus menyesuaikan diri dengan kondisi dan daya du- kung di Arab," tuturnya kepada wartawan seusai memberi peng- arahan pada Konferensi Pusat PGRI, di Jakarta, kemarin. (te) Kenyataan itu menunjukkan, kelima provinsi di atas mengua- sai 86,1 persen dana nasional, sedang selebihnya 13,9 persen beredar di 22 provinsi lainnya. Jumlah kredit yang diberikan oleh bank pemerintah maupun swasta, ternyata 85 persen juga jatuh ke tangan konglomerat. PB NU dinilai belum punya strategi yang matang mengenai transformasi sosial ekonomi. Konsentrasi kegiatan ekono- Karena itu PB NU harus segera ambil langkah holistik dengan mi itu, menurut Suroso, umum- nya terjadi lewat monopoli mempertimbangkan variabel kultural dan teologis, untuk BUMN, BUMD, Koperasi atau swasta yang mendapatkan fasili- memecahkan problem ini. Peni- tas pemerintah. Pemberian fasi- laian ini juga sesuai dengan litas dan izin prinsip untuk pengakuan Wakil Sekjen PB konglomerat tertentu, sudah jadi NU, Ir Musthafa Zuhad Mughni. yang menambah keyakinan ka- um muda NU, bahwa problem kemiskinan dan kesenjangan so- sial ekonomi adalah problem struktural, harus diretas dengan mengubah sistem lebih adil. Dalam rekomendasi saraseh- an kaum muda NU itu menye butkan, kemiskinan struktural telah "menyejarah", sehingga membentuk "kultur kemiskinan yang pada gilirannya mendapat legitimasi teologis (pasivisme religius). Karena itu, orientasi pemecahan problem harus ber- sifat struktural dan holistik. Gerakan ekonomi PB NU se- lama ini, menurut rumusan re- komendasi itu, dianggap masih tambal sulam, parsial, cende- rung karitatif, serta mengabai- kan aspek struktural untuk ber- saha mengubah sistem. Konsep transformasi sosial ekonomi yang ditawarkan da- lam rekomendasi itu adalah, pemecahan problem kemiskin- an yang berorientasi mencipta- kan tatanan sistem sosial ekono- mi yang lebih adil, merata, serta menciptakan kemandirian ma- syarakat. (Nuruddin) 4cm 2cm