Arsip

Halaman Artikel

Halaman Lainnya

Konten

Jum'at, 1 Desember 1989 DAERAH - TRANSMIGRASI Transmigran Bekasi Tak yang Jauh Mau Lokasi Bekasi, NERACA PARA calon transmigran Bekasi bersedia bertransmigrasi asal lokasi yang akan ditempati benar-benar sesuai janji peme- rintah. Jika lokasi itu tak sesuai yang dijanjikan mereka akan kembali ke daerah asal. Demikian Kepala Kantor Deptrans Bekasi, Didik Pratiwo, SH didampingi Kasie Penerangan dan Seleksi Deddy Rohendi kepada Neraca, sehubungan adanya permintaan anggota DPRD Kab Sambas, Kalbar dalam kunjungannya ke Kab Bekasi pada studi perbandingan, dimana DPRD Kalbar menghimbau agar meningkatkan arus transmigran Bekasi ke Kab Sambas. a 1 TINJAU KUD: Wapres Sudharmono dan Ibu Soedarmono, dalam kunjungan baru-baru ini ke Jambi, menyempatkan diri meninjau KUD Sumber Makmur di lokasi PIR II Sungai Bahar (Foto: OTINERACA) Riam Kanan Telan Rp 453 Miliar Kalsel makin mapan," ujarnya. Dalam pertemuan, yang juga dihadiri sejumlah unsur Muspida, kalangan pers dan instansi terkait itu, gubernur mengakui adanya sedikit kendala, terutama mengenai masalah ganti rugi tanah kepada masyarakat yang tanahnya terkena proyek besar itu. Banjarmasin, NERACA gr PROYEK Irigasi Riam Ka- nán, yang apabila rampung mampu mengairi areal per- sawahan di kawasan Kabupaten Banjar seluas 26 ribu ha, diperkirakan menelan biaya sékitar Rp 453 miliar. "Gubernur Kalsel, Ir H.M. S'aid ketika mengadakan pertemuan dengan seluruh ins- tansi terkait dan jajaran Pemda tk. I dan Kabupaten Banjar, Se- lása malam mengungkapkan, proyek tersebut merupakan satu kesatuan dengan pengembangan pemanfaatan pembangunan PLTA Ir. Pangeran Muhammad Noor (dahulu dikenal dengan sebutan PLTA Riam Kanan, red). Ia menjelaskan bahwa apabila proyek yang dikerjakan dalam tiga tahap ini rampung, akan mampu meningkatkan produksi padi Kalsel, dan paling tidak petani sanggup mengolah sawah- nya minimal 2 atau 3 kali se- tahun. "Jadi bayangkan saja sean- dainya satu kali musim tanam menghasilkan empat ton/hektar, berarti minimal antara 200 dan 300 ton/tahun padi bisa dipro- duksi, tegasnya. Belum lagi lumbung padi yang diproduksi daerah lainnya se-perti Hulusungai Tengah, Tapin, Bar- ito Kuala, dan Hulusungai Sela- tan, yang swasembada pangan Juru Bicara DPRD Sambas, Asmadi Alwi dari F-KP meng- harapkan transmigran Bekasi diberangkatkan ke Kab Sambas, karena transmigran yang ada di Sambas sebagian besar penda- tang dari Jawa Barat. Sambas saat ini telah menampung 40.000 Kepala Keluarga (KK) yang berasal dari Jabar, Jatim, dan Jateng. Namun sebagian besar dari jumlah tersebut di dominasi oleh Jawa Barat. Palembang, NERACA. Kanyantel KANTOR Pelayanan PE- RUMTEL (KANYANTEL) Palembang Pindah Lokasi Besar. Palembang mulai 1 Desember ini dipindahkan dari Jalan Kapten A.Rivai No.31/F ke Jalan Mer- deka No.5 (Gedung KAN- DATEX Palembang) setelah ter- lebih dulu sentral telex Palem- bang yang berkapasitas 500 satu- an sambungan dipindahkan sejak 12 Oktober 1989 ke Jalan Kapten A.Rivai menjadi satu lokasi de- ngan sentral telepon Palembang. Diharapkan dengan kepin- dahan tempat pelayanan ini para pemakai jasa telekomunikasi lebih bergairah datang untuk memenuhi kebutuhannya akan jasa telekomunikasi. Pemindahan tempat tersebut sebagai upaya PERUMTEL dalam meningkatkan pelayanan kepada para pemakai jasa tele- komunikasi khususnya di kota- madya Palembang dan sekitarnya, agar lebih merasa nyaman baik selama menunggu, di ruang loket, di KBU, maupun di tempat parkir kendaraan yang lebih luas di- banding di tempat lama. Di Palembang saat ini terdapat tiga lokasi/tempat pelayanan tele- komunikasi, yaitu di KANYAN- TEL sendiri, WARTEL Triguna (Swasta) di Jalan Kolonel Atmo, dan di WARTEL UNSRI yang terletak di dalam Kampus UNRI. Sementara itu jumlah telepon umum yang ada 67 buah tersebar diberbagai lokasi yang tiga di antaranya berupa telepon umum kartu, yang dapat untuk berhubu- ngan interlokal langsung/SLJJ Tempat lama, selain ge- maupun internasional. Dalam dungnya bukan milik PERUM- waktu dekat jumlah telepon TEL sendiri juga tempat par- umum dan telepon umum kartu kirnya sangat sempit sehingga ini akan ditambah dengan jumlah sering kali mengganggu arus lalu yang memadai sehingga kebu- lintas di Jalan Kapten A.Rivai, tuhan masyarakat terhadap jasa khususnya dari arah Hotel telekomunikasi akan lebih terpe- Sanjaya ke Kampus atau Bukit nuhi. (K.6). Dua potensi sumber daya tersebut merupakan sebagian dari modal dasar yang sangat penting bagi keberhasilan pembangunan nasional. Belajar dari pengalaman bangsa-bangsa lain yang te- lah berhasil meraih sukses, kita dapat menyimpulkan bahwa yang terpenting dan menjadi faktor utama dari keberhasil- an pembangunan bukan terle- tak pada faktor kekayaan alamnya, tetapi lebih banyak pada faktor manusianya se- bagai pelaku pembangunan. Kekayaan alam tidak akan banyak artinya, jika manu- sianya sebagai pelaku pemban- gunan tidak mampu menggali, memanfaatkan dan mengelola- nya secara baik dan tepat. Bahkan sebaliknya jumlah manusial penduduk yang sa- ngat besar dapat menjadi beban dan kendala bagi pem- bangunan, jika kualitas ma- nusial penduduk tersebut san- gat rendah, sehingga tidak mampu menjadi sumber daya manusia yang efektif. Oleh karena itulah, sangat tepat apa yang diamanaikan oleh GBHN yang menekankan pentingnya peningkatan sum- ber daya manusia di dalam pelaksanaan Pelita V yang merupakan tahap akhir pelak- sanaan pembangunan jangka panjang 25 tahun pertama un- tukmenyongsong tahap tinggal landas pada Pelita berikutnya. Peningkatan sumber daya manusia dalam bentuk pening- katan kualitas manusia Indo- nesia inilah yang memang menjadi prasyarat agar sasa- ran era tinggal landas dapat dicapai secara maksimal, Me- ningkatkan kualitas manusia Indonesia berarti meningkat- kan bobot idiologis, kemam- puan kerja, keterampilan dan pengetahuan teknologis dalam membangun prasarana pisik, prasarana sosial dan kelem- bagaan masyarakat serta me- ningkatkan bobot moral manu- sia Indonesia. Upaya untuk melahirkan manusia Indonesia yang ber- kualitas dimaksud telah dimu- lai, dan telah terlihat dari berbagai keberhasilan yang dicapai. Tetapi, apabila diukur darí sasaran yang hendak di- capai, baik pada Repelita V sekarang ini maupun dalam menyongsong era tinggal lan- das pada akhir abad 20 nanti, masih dibutuhkan lebih ba- nyak lagi, tidak hanya terbatas pada manusia berkualitas, te- t-api juga masyarakat Indone- sia yang berkualitas. Banyak sekali kendala yang dihadapi dalam membentuk manusia Indonesia yang berkualitas dimaksud. Salah satu gambaran yang paling menonjol dari pengalaman yang lalu dan perkiraan keadaan pada masa datang adalah masalah yang berkaitan dengan faktor kependudukan. Masalah kependudukan ini menjadi titik sentral yang sa- ngat mempengaruhi faktor- faktor lainnya, yang pada gi- lirannya berpengaruh kuat pada kualitas manusia yang dihasilkan. Hasil sensus penduduk mengungkapkan bahwa sejak tahun 1960 penduduk Indone- sia semula hanya 96 juta jiwa, dan pada tahun 1970 me- ningkat 119 juta jiwa. Se- lanjutnya pada tahun 1980 meningkat lagi menjadi 147 juta jiwa. Diper-kirakan pada tahun 2000 nanti penduduk In- donesia akan mencapai 223 juta jiwa. Hal ini berarti bahwa laju pertumbuhan penduduk pada periode 1960-1971 men- galami pening-katan sebesar 1,97 % pertahun. Sementara pada periode tahun tahun 1971 -1980 meningkat menjadi 2,32 % pertahun, dan diperkirakan menurun menjadi 2,21 % - pertahun pada perio-de tahun 1980-1990, serta lebih men- urun lagi menjadi 2,0% per- tahun pada periode 1990. 2000, Di Kab Sambas para transmi- gran bekerja di perkebunan karet PTP XI, dan di bidang pertanian. Disamping itu, masih banyak lokasi yang dapat digarap, se- hingga diharapkan calon trans- migran Bekasi dapat dikirim ke Kab. Sambas, Kalimantan Barat. Menurut Didik, pengisian lokasi di Kab Sambas itu sebe- narnya wewenang Pusat dan Kanwil Deptrans Jabar. Ia hanya menyiapkan calon trans. Bila memang diharuskan mengirim transmigran ke daerah pihaknya hanya mampu menyediakan 50 KK, selebihnya terserah pada Kanwil Deptrans Jabar. Sekalipun terjadi penurun- an pertumbuhan penduduk secara riil, tetapi secara alami penduduk Indonesia masih cukup tinggi, yang salah satu sebabnya adalah semakin ren- dahnya angka kematian. Be- gitu pula halnya dengan penye- baran penduduk yang masih belum merata. Sebagian besar terkonsentrasi pada wilayah tertentu yang berakibat pada tingkat kepadatan yang tidak seimbang Kepadatan tertinggi pada tahun 1988 dijumpai di Pulau Jawa, yakni sekitar 800 jiwa/km2. Bandingkan dengan Pulau Sumatera yang hanya 76 jiwal Km2, Pulau Sulawesi 65 jiwa/Km2 dan Pulau Kali- mantan 16 jiwal Km2. Akibat dari banyak dan padatnya penduduk dimaksud, berakibat pula pada semakin sempitnya lahan untuk hidup. Tanah ladang seluas 0,25 Ha yang semula menghidupi 5 jiwa terpaksa harus menunjang kehidupan 10 jiwa. Dengan sendirinya akan terjadi pene- kanan terhadap lingkungan yang pada akhirnya berakibat pada penurunan kualitas hidup manusia itu sendiri. Dikatakan, sebenarnya calon transmigran Bekasi sulit diten- tukan pengirimannya, karena mereka ingin bertransmigran sesuai lokasi yang dikehendaki. Para calon transmigran itu lebih suka ke Sumatera, disebabkan dekat hingga mudah dijangkau, juga memerlukan biaya kecil. "Sejak dulu calon trans Bekasi kurang tertarik ke Kalimantan, mereka lebih senang ke Sumatera Selatan, Jambi dan Riau, sebab daerah tersebut dinilai cuku ber- hasil," ujar Didik menambahkan. Sementara itu, untuk akhir Oktober 1989 sudah dibe- rangkatkan ke Sumatera seba- nyak 108 KK dan pada 4 Desem- ber 1989 akan diberangkatkan 20 KK ke Jambi. Sebelum berangkat menuju lokasi terlebih dulu mengikuti kursus ketrampilan yang diselenggarakan Yayasan Dharmais Bogor. Sedangkan fasilitas yang di- berikan pada calon trans tersebut, di samping rumah yang disedia- kan lahan kebun plasma seluas 2 hektar/KK, dan lahan pangan 500 meter/KK. Bagi calon trans Pir Bun mendapat lahan plasma 2 ha ditambah lahan pangan 1 ha/KK. Sedang bagi trans umum hanya mendapat lahan pangan saja. Disisi lain Didik mengatakan, sebenarnya ia ingin mengirim "transkill" yang mempunyai keterampilan di bidang guru namun program itu, Jabar belum memasukkan dalam perencanaan, sedang di DKI sudah "Padahal calon trans skil ini sangat dimungkinkan karena Bekasi banyak lulusan guru yang masih menganggur. Jika hal ini bisa ditanggulangi kami mohon agar 25 guru bisa diberangkatkan secara kolektif," harap Didik. Untuk tahun 1989-90 ini para calon transmigran Bekasi umum- nya berasal dari Kecamatan Cikarang, Lemah Abang dan Bekasi Timur yang akan dibe- rangkatkan ke daerah Sumatera Selatan, Riau dan Jambi. Dijelaskan bahwa target trans- migran nasional dari 20 Ka- bupaten provinsi Jawa Barat 6400 KK. Untuk target transmigran Bekasi tahun 89/90 adalah 200 KK terdiri dari transmigran umum dan PIR Trans 150 KK dan 50 KK transmigran swakarsa. Ter- hitung akhir Nopember 89 target yang telah tercapai 160 KK, demikian Rohendi menutup keterangannya. (ULI) Bertitik tolak dari masalah kependuduk di atas, perlu di- ambil langkah-langkah se- bagai berikut pertama, me- ningkatkan program Keluarga Berencana; kedua, memin- dahkan penduduk dari daerah padat ke daerah yang kurang padat melalui program trans- migrasi; ketiga melaksanakan program industrialisasi agar luas tanah yang tidak cukup menampung keluarga melalui pertanian dirubah menjadi daerah industri; keempat, berusaha merubah pola ber- tani tanpa merusak tanah atau lingkungan serta meningkat- kan daya dukung alam. Berdasarkan ungkapan di atas, dapat dilihat betapa pe- liknya masalah yang dihadapi. Disatu pihak untuk mewu- judkan pembangunan prasa- rana seperti diungkapkan di atas kita memerlukan manusia berkualitas, di lain pihak akibat terbatasnya manusia berkuali- tas kita membutuhkan pemban- gunan berbagai prasarana. Sudah barang tentu kita tidak boleh memilih satu dian- taranya, karena kita membu- tuhkan keduanya. Disini faktor pendidikan dituntut memainkan peranan yang penting, baik yang for- mal maupun non formal. Un- tuk itulah, Pemerintah telah mengeluarkan kebijaksanaan Gerakan Wajib Belajar bagi penduduk usia 7-12 tahun, disamping membangun sarana dan prasarana belajar lainnya. Seperti sekolah, perpustakaan, penyediaan buku-buku, bea siswa, dan lain-lain. HARIAN NERACA Disamping itu secara non formal dikenalkan pula sistim pendidikan melalui Kelompok Belajar Paket A dan bagi masyarakat di pedesaan, Balai Latihan, pendidikan non gelar, kursus-kursus, dan lain-lain. Khusus untuk membentuk kualitas generasi muda sedini mungkin, kepada para Ibu rumah tangga dikenalkan pula sistimpendidik melalui Pen- Administrasi Pertanahan Tangerang Masih Lemas Tangerang, Jakarta ADMINISTRASI per- tanahan di Tangerang dinilai oleh sejumlah Kepala Desa/Kelurahan sangat lemah hal ini terbukti dalam buku Datar Himpunan Pokok dan Pembayaran (DHPP) PBB yang dikeluarkan Direkorat Jenderal Pajak, nama-nama pemilik tanah sebagian besar ti- dak dirubah padahal tanah terse- but sudah dijual belikan, begitu juga obyek pajak perusahaan- perusahaan sebagian besar tidak terdaftar. Menurut Kepala Desa Jatake Kecamatan Jati Uwung Tange- rang, Anwar Yasin, sebagian besar obyek pajak yang tidak terdaftar, tanahnya sudah diser- tifikatkan melalui Notaris. Anehnya pihak Desa tidak per- nah dijadikan saksi dalam pem- buatan sertifikat tersebut. Disamping itu, menurut Anwar, obyek pajak, dalam buku DHPP perkotaan terdaftar begitu juga dalam DHPP pedesaan ter- daftar, mereka lebih condong memilih obyek pajak pedesaan, harganya lebih murah kalau di- bandingkan dengan obyek pajak perkotaan. "Seandainya pihak BPN Tangerang memberikan tembusan atau mengajak aparat desa sebagai saksi dalam pem- buatan sertifikat tanah hal itu ti- dak akan terjadi" katanya. "Dari 30 perusahaan yang ada, hanya 7 perusahaan masuk dalam daftar Wajib pajak, dan mereka pun tidak terdaftar dalam obyek pajak pedesaan," tegas Kades Jatake sambil menambahkan, sebagian besar perusahaan yang tidak terdaftar dalam obyek pajak itu dikawasan industri setempat yang dikelola oleh spekulan tanah yang tidak asing lagi di Tange- rang. Menurut Anwar Yasin kesim- pang siuran nama pemilik tanah ▪▪▪▪▪▪▪ Swasembada bacakan kesimpulan rapat kerja itu menyatakan, perkembangan ekspor dalam semester II tahun 1989/90 dipengaruhi oleh ba- nyak faktor, sehingga nilainya saat ini belum dapat diperkirakan secara tepat. Namun katanya, berdasarkan perkembangan yang ada nilai ekspor non migas pada semester II tak jauh berbeda dengan se- mester I yang berjumlah US$ 6,7 miliar. Upaya yang dilakukan untuk menekan defisit jasa jasa terus diusahakan memperbesar pemasukan devisa antara lain melalui pengembangan dan pembenahan berlanjut terhadap sektor pariwisata, perluasan ja- ringan penerbangan Garuda, pe- ningkatan pengiriman tenaga kerja Indonesia ke luar negeri. Antara dewan dan pemerintah sependapat bahwa prinsip-prin- sip penyediaan kredit kepada masyarakat tetap memperhatikan kelayakan usaha yang dibiayai dengan kredit itu. Cara dan mekanisme pelayanan kredit kepada golongan ekonomi lemah diupayakan terus disempurnakan. Adapun bila SPT dijadikan se- bagai jaminan untuk men- dapatkan kredit, sulit untuk diper- timbangkan. Mengenai konglomerat Menuju Manusia Indonesia yang Berkualitas terdiri KITA patut bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena bangsa Indonesia, di- anugerahi kekayaan alam yang cukup berlimpah. Wilayah Indonesia yang sangat luas dan ribu-ribu pulau, dengan hamparan hutan, laut, sungai, sumber mineral dan tanah yang sangat subur meru- pakan sumber daya alam yang sangat besar yang berguna bagi kepentingan pelaksanaan pembangunan nasional. Demikian juga dengan jumlah penduduk kita yang sangat besar, yang pada tahun 1988 diperkirakan mencapai 176 juta jiwa merupakan po- tensi sumber daya manusia yang sangat besar pula yang dapat didayagunakan bagi pelaksanaan pembangunan na- sional. didikan Kesejahteraan Ke- luarga (PKK). Perjalanan waktu tidak dapat kita hentikan, tahap Repelita V kita sudah kita mulai, dan pada akhir abad 20 nanti Bangsa Indonesia memu- lai pembangunan jangka panjang 25 tahun kedua yang sekaligus menyongsong era tinggal landas. Sesuai dengan hakekat pembangunan itu sendiri, bahwa disamping mampu meningkatkan kesejahteraan hidup manusia juga akan melahirkan berbagai ekses yang apabila tidak mampu kita antisipasi dari awal akan berakibat fatal bagi keberhasil- an yang telah dicapai. Disinilah kita perlu meng- hayati dan mengamalkan prin- sip pembangunan yang kita laksanakan. Seperti yang yang ditegaskan oleh Bapak Pre- siden Suharto pada upacara pelantikan Presiden pada tanggal 11 Maret 1988 yang lalu, bahwa seluruh semangat, arah dan gerak pembangunan nasional kita harus makin menampilkan wujud pemba- ngunan sebagai pengamalan Pancasila, dengan pening- katan yang terus menerus kualitas manusia dan kualitas masyarakat Indonesia. Dari ungkapan Bapak Presiden tersebut, jelas bahwa pelaksanaan pembangunan yang kita laksanakan meru- pakan perwujudan nyata dari Penghayatan dan Pengamalan Pancasila. Oleh karenanya pembentukan manusia Indone- sia yang berkualitas tidak ter- lepas pulanilai-nilai Pancasila itu sendirinya. yang di wilayah desanya, akibat ulah spekulan tanah yang tidak menghargai aparat desa. Mereka melakukan transaksi penjualan melalui Notaris, begitu juga dalam pembuatan sertifikatnya BPN Tangerang tanpa memberi- kan tembusan pemilikan tanah kepada desa. "Seharusnya dalam pembua- tan sertifikat aparat Desa dili- batkan sebagai saksi, karena yang membuat sertifikat itu orang- orang berduit, segala sesuatunya bisa diatur, dan lancarlah pem- buatan sertifikat" ujar Anwar. Akibat lemahnya administrasi tanah di Tangerang dan mun- culnya buku DHPP-PBB Dengan demikian pemben- tukan manusia Indonesia yang berkualitas adalah juga pem- bentukan manusia seutuhnya, yang tidak hanya bertujuan untuk memenuhi kebutuhan lahir tetapi juga kebutuhan bathin, yang mempunyai ciri hubungan keselarasan hubu- Dimana dalam buku itu tertera lagi nama pemilik lama, padahal tanah tersebut sudah dijual kini banyak kasus, ahli waris pemilik tanah merasa masih memiliki tanah tersebut. Mereka usul kepada desa dengan alasan bahwa tanahnya tidak pernah dijual, begitu juga dengan nama ganda dalam buku DHPP-PBB kota dan pedesaan, mereka lebih cen- derung memilih obyek pajak desa. Akibatnya target PBB tak terca- pai, ungkap Sanusi Kades Ka- rang Tengah Kecamatan Ciledug Tangerang. Seandainya target itu tidak bisa kami penuhi, pasti point kredit kami jelek di mata atasan "tambah Sanusi. Untuk mensukseskan proyek percontohan, hendaknya aparat terkait dalam pertanahan, melakukan rincian pemilikan tanah kembali. Seandainya tidak melakukan hal itu, sudah dipasti- kan proyek percontohan PBB di Tangerang ini tidak akan sukses yang timbul hanya masalah- masalah yang membuat pusing aparat desa keluh sejumlah aparat desa lainnya. (Syam/9) (Sambungan dari Hal I) dinyatakan perlu pengaturan agar ciri-ciri negatip dari konglomerat dan bentuk perusahaan peru- sahaan lain dapat dicegah sedini mungkin. Menyinggung jalan Tol yang diperbincangkan dalam raker selama tiga hari itu dinyatakan, Komisi APBN DPR dapat me- mahami kebijaksanaan pemerin- tah untuk merealisir pemba- ngunan jalan Tol selama Repelita V sepanjang 295 Km dengan mengikutsertakan swasta, meng- ingat keterbatasan anggaran ne- gara. Diharapkan agar dalam ker- jasama pemerintah (PT. Persero Jasa Marga) dengan swasta, pengeluaran dalam penyediaan tanah dan lain lain yang dilakukan pemerintah harus diperhitungkan didalam nilai investasi total se- hingga tercermin dalam per- bandingan prosentasi pembagian pendapatan. Perbandingan pendapatan jalan Tol Tomang-Cawang Tg. Priok antara Jasa Marga dan PT. CMNP dengan 25%: 75% de- ngan memperhatikan jumlah in- vestasi yang sebenarnya dan jumlah rata-rata kendaraan yang melalui jalan Tol Tomang Cawang Pirok, perlu untuk men- dapat perhatian dan dikaji kem- bali. (16) ngan antara manusia dengan Tuhan Maha Pencipta, kese- larasan hubungan antara manusia dengan masyarakat dan keselarasan hubungan manusia dengan alam lingku- ngan. Dalam kaitan dengan inilah kita perlu mengembangkan sifat dan perilaku masyarakat yang memiliki toleransi yang tinggi di segala bidang tanpa melepaskan prinsip-prinsip yang diyakini. Sebab proses menuju era tinggal landas akan ditandai dengan berbagai mobilitas yang sangat tinggi dengan segala dampaknya, yang apa- bila tidak dibarengi dengan sikap toleransi yang tinggi akan dapat mengancam per- satuan dan kesatuan bangsa. Kita juga memerlukan sifat dan perlakuan yang berkeadil- an sosial.Sebab mobilitas yang tinggi serta perubahan tata nilai yang bakal terjadi akan menyebabkan persaingan yang semakin ketat dalam menda- yagunakan sumber alam. Dengan demikian kemajuan yang ingin kita capai dari seseorang bukan kemajuan yang bersifat individualistis, tetapi kemajuan yang diiringi oleh rasa tanggung jawab sosial yang tinggi. Atau de- ngan kata lain pengembangan sikap profesionalisme harus tetap dibarengi dengan usaha pengembangan sikap morall etika yang memiliki ciri-ciri keselarasan dalam diri ma- nusia terhadap Tuhan Maha Pencipta, terhadap masya- rakat dan terhadap lingku- ngan alamnya. PERTANYAAN: Apa yang dapat Saudara serap dari tulisan/artikel terse- but di atas. Dalam hal ini materi apa yang tepat untuk didiskusikan, dipraktekan! dimasyarakatkan di lapangan dan yang hanya sekedar infor- masi saja? Uraikan dengan jelas jawaban Saudara! (*19). Tenaga Kerja Untuk Jadi Usahawan Harus Memiliki Kemampuan Tiga. T Jakarta, NERACA MENAKER Cosmas Batu- bara menegaskan, untuk dapat menjadi usahawan yang berhasil seseorang harus memiliki kemampuan "tiga T" yaitu tanggap, terampil dan tangguh. Menteri menegaskan itu pada Pembukaan Pelatihan Pemaga ngan Pemuda Pekerja Mandiri atas kerjasama Depnaker dengan Bina Nusantara Mega Eltra, Kamis di Jakarta. Latihan diikuti 120 peserta terbagi atas pengrajin bambu, rotan, kayu dan makanan yang masing-masing berjumlah 30 peserta. Menurut Cosmas Batubara, ketiga T tersebut harus dapat menyatu dengan jiwa calon usahawan, mengingat dunia usaha adalah dunia yang keras, penuh tantangan dan rintangan. Untuk itu ia berharap, agar setiap pendidikan dan latihan yang ditujukan kearah pemba- ngunan usaha mandiri, perlu memasukkan aspek pembinaan dan pengembangan jiwa tanggap, terampil dan tangguh. Nilai lebih program Pelatihan dan Pemagangan Pemuda Pe- kerja keluarga ini adalah adanya keterlibatan secara aktip peru- sahaan yang akan menjadi tem- pat magang dan menjadi bapak angkat. Begitu pula keterlibatan aktip Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dalam proses pelatihan Empat ...... (Sambungan dari Hal I) serta pengembangan penangkaran buaya di Irian Jaya. Selain itu, dana luar negeri juga dialokasikan untuk program in- ventarisasi dan evaluasi sumber alam dan lingkungan hidup, dalam rangka inventarisasi hutan na- sional seluas 132 juta hektar, peningkatan pendidikan pertanian dan pengairan untuk pemba- ngunan pusat latihan pengolahan kayu di Samarinda, Kalimantan Timur serta latihan pengembang- an konservasi sumberdaya alam dan managemen pengolahan DAS di Bogor. Realisasi pelaksanaan proyek pembangunan kehutanan untuk tahun anggaran 1989/1990, sam- pai dengan bulan Oktober 1989 (semester I) telah mencapai 43,18% untuk proyek sektoral, 22,11% untuk INPRES penghi- jauan dan rebeisasi, sedangkan untuk anggaran rutin telah men- capai 49,60%. Menteri mengakui bahwa dalam pelaksanaan proyek-proyek pembangunan Kehutanan untuk 1989/1990 masih dihadapkan pada beberapa permasalahan dan ken- dala yang menjadi penghambat pelaksanaan pembangunan kehu- (KL). tanan. Go Public .... (Sambungan dari Hal I) takan go public sendiri disam ping satu cara untuk menghint- pun dana juga merupakan salah satu faktor yang akan mening- katkan kredibilitas perusahaan di mata masyarakat, pemerintah, lembaga keuangan serta lembaga- lembaga lainnya. Untuk sampai pada go public menurut Soeparno, tentu harus melalui persyaratan yang ketat antara lain adalah satu perusahaan harus mendapatkan laba selama 3 tahun berturut-turut. Faktor yang penting lanjutnya, dengan go public suatu per- usahaan dalam pengelolaannya dituntut untuk lebih profesional mengingat pengawasannya di- lakukan oleh banyak pihak." 'Apabila Garuda diisyaratkan untuk go public, hal ini memungkinkan Garuda akan le- luasa untuk mendapatkan tamba- han dana, yang selama ini hanya diperoleh dari pemerintah dan lembaga keuangan saja. Dikatakan, go public juga dapat mendukung mengatasi kekurangan ruang cargo untuk ekspor nonmigas. Karena keku- rangan ruang cargo tergantung adanya penambahan kapasitas yang erat hubungannya dengan "fleet planning" yang di da- lamnya termasuk proyeksi kebu- tuhan pesawat dan rencana frekwensi penerbangan. "Untuk melaksanakan hal tersebut dibutuhkan tambahan dana dan salah satu upaya adalah dengan jalan go public," kata Soeparno. Tentang persiapan jika garuda diijinkan go public, Soeparno menjelaskan akan terus berusaha memberikan yang terbaik untuk pemerintah, masyarakat dan konsumen, sehingga bila saatnya diijikan untuk go public, Garuda sudah siap melaksanakannya. Upaya-upaya yang sedang dan terus dilaksanakan adalah pro- gram restrukturisasi yang meli- puti keuangan, usaha/niaga, orga- nisasi dan system. (16/15) lanjut. dan pemagangan. Hal ini sangat penting untuk keperluan tindak BPN ...... (Sambungan dari Hal 1) tralia untuk menghadiri Konpe- rensi Penggunaan Tanah yang diselenggarakan oleh negara- negara Asia Pasifik. Selama di Australia, juga akan ditinjau dan dipelajari cara-cara penyelesaian penggunaan tanah di negara itu sebagai perbandingan. (18) "Kadang-kadang program pelatihan yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun masya- rakat, menjadi kurang efektip karena tidak adanya pembinaan lebih lanjut. Akibatnya setelah dilatih mereka kembali kepada keadaan semula," jelas Menaker. Diungkapkan, sebenarnya adanya pelatihan ini merupakan salah satu jalur pengembangan sumber daya manusia yang lebih berorientasi pada pasar kerja dan persyaratan kerja. Oleh karena itu harus selalu dekat dengan kebutuhan pasar. Di samping itu juga dikatakan, angkatan kerja Indonesia akan bertambah 11,9 juta dalam Pelita Vini. Bahkan sampai tahun 2000 akan bertambah 30,4 juta. Dari jumlah tersebut 16,2 juta atau 53,29% dari angkatan kerja wanita. Di samping ledakan angkatan kerja wanita, kita juga meng- hadapi tantangan angkatan kerja muda terdidik mengingat 44,2% dari 11,9 juta angkatan kerja baru diantaranya lulusan SMP dan SMTA, serta 8,6% lulusan Di- ploma dan Strata. Menurut Menaker, untuk mengatasi angkatan kerja muda terdidik ada tiga hal pokok yang perlu diperhatikan yaitu: *. Orientasi dan Ethos Kerja: dimana orientasi angkatan Investor ... lagi. Namun dia tidak menutup kemungkinan ada akuntan yang melakukan "ada main" itu. Namun dia merasa kemungkinan akuntan melakukan perbuatan itu kecil sekali. "Kalau pun ada yang melakukan perbuatan itu, maka itu tetap tidak boleh terjadi," ujarnya lagi. "Kami punya kode etik yang ketat." Sebaliknya Drs Utomo me- lihat bahwa konsultan hukum selama ini tidak melakukan legal audit terhadap emiten. "Selama ini mereka hanya melakukan sesuatu untuk memberikan legal opinion," kata Utomo. Diingatkan Artinya, lanjut dia, perbankan Indonesia harus mempunyai visi seperti yang dimiliki para perintis kemerdekaan kita. Karena domi- nasi ekonomi dunia Jepang juga dilandasi visi bangsa Jepang yang ingin nomor satu. Korupsi .... "Mencuri uang pemerintah lebih dari mengambil makanan dari mulut mereka yang kela- paran, demikian makin banyak rantai yang mengikat kita, menceburkan kita lebih dalam lagi ke dalam peningkatan kemelaratan yang memperbudak yang kita minta-minta agar dilepaskan dengan bantuan luar. Dalam keadaan sekarang, kegia- tan itu merupakan dosa yang paling hitam, dosa yang berteriak ke langit menuntut balas den- dam". Halaman X kerja muda terdidik biasanya masih tertuju pada sektor formal, khususnya sektor pemerintah dan mengalihkan orientasi mereka kearah sektor informal sangat susah. *.Kemampuan profesional: pada umumnya kemampuan pro- fesional angkatan kerja terdidik memang masih kurang. Untuk itu perlu peningkatan melalui ber- bagai latihan. *. Sikap Mental Kerja: di sini sikap mental kerja seperti disiplin, dedikasi dan motivasi yang kerjanya perlu ditingkat- kan. Mengingat tak ada suatu ka rier yang dapat dicapai tanpa disiplin, dedikasi dan motivasi kerja yang tinggi. www. (Sambungan dari Hal 1) Pompa Dalam mengutuk sogok menyogok dan korupsi, para uskup mendesak kaum Katolik agar tidak hanya mengutuknya, tapi juga melakukan sesuatu un- tuk menghentikan praktek terse- but. Mereka mendesak yang beri- man agar menjadi tauladan keju- juran dan menolak ikut serta dalam tindakan sogok menyogok dan korupsi apapun. Tapi lebih dari itu para uskup mengatakan agar rakyat beralih dari "kesabaran pasif ke mem- benci sogok menyogok dan korupsi secara aktif". Mereka katakan bahwa satu cara melakukannya bagi penduduk swasta yang berprihatin adalah membentuk dewan anti-sogok menyogok dan korupsi di tiap tingkatan masyarakat. Dewan seperti itu, mereka tambahkan, harus dibentuk teru- Sementara itu Menpora Akbar Tanjung dalam sambutannya mengatakan, bahwa pada angga- ran 1988/1989 untuk kegiatan pendidikan dan latihan gerakan pemuda dilakukan di 11 departe- men. Sedangkan anggaran 1990/ 1991 difokuskan untuk mening- katkan ketrampilan dari hasil la- tihan tersebut. tama dari tingkat propinsi ke bawah, karena lebih mudah un- tuk mengorganisasikannya pada tingkat-tingkat lebih rendah. Anggauta, kata mereka, harus datang seluruhnya dari penduduk swasta dengan nama baik dalam masyarakat mereka dan tidak ada hubungan dengan partai politik (Sambungan dari Hal I) begitu ada kemungkinan banjir langsung masyarakat disiagakan... Diakui, banyak penyebab banjir di daerah DKI Jakarta ini, d sebelum membeli saham". Sementara itu Direktur Bank Danamon, Drs. Yusuf Arbianto yang berbicara pada sessie per- tama dengan makalah "Strategi Perbankan Menghadapi Persaing- an Yang Ketat" mengemukakan, karena terdapatnya sekitar 13 bank mesti memiliki visi yang sungai besar kecil yang hulunya - jelas. di Jabar, tapi bermuara ke daerah Jakarta. Disamping itu secara. geografis Jakarta juga merupakan daerah rendah sehingga di mu- sim hujan atau air laut pasang selalu tergenang. Diungkapkan, anggaran 1989/ 1990 sebesar Rp 5 milyar terbagi di berbagai departemen dan berpusat di Kantor Menpora. Disamping itu sebagai realisa- sinya Kantor Menpora telah me- rintis kerjasama dengan bebe- rapa perusahaan swasta, juga program latihan pertanian lahan kering. (25). (Sambungan dari Hal I) Namun Zen Umar Purba, menjelaskan masalahnya. Legal konsultan hukum, mencoba audit dan legal opinion itu tidak katanya, legal opinion itu keluar bisa dipertentangkan. "Sebab, setelah ada legal audit." Me- nurut dia, yang menjadi masalah adalah kadar pelaksanaan legal audit itu sendiri. Mengenai instalasi pompa yang diresmikan ini dan terletak "Bagi saya visi perbankan disamping jembatan Tomang, Indonesia cukup jelas yaitu se- Jakarta ini, terdiri dari dua paket bagai agent of development dalam kerja dimana paket I sepenuh oleh pemerataan daerah", katanya. pembangunan tenaga teknisi Indonesia dan paket II terpaksa bekerjasama sambil melaksanakan alih teknologi dari Selain itu, bank juga harus memiliki pola berpikir positif Jepang. dalam merealisir visi tersebut. Pertama air ditampung di sa- Bank mempunyai full commitment luran Cideng, kemudian air ini guna menjaga kondisi bank selalu dengan pompa dibuang ke Banjir sehat, menerapkan profesional- Kanal Cengkareng. Pada insta- isme dalam manajemen, mem- lasi ini terpasang 6 pompa de- perkuat struktur modal bank, serta ngan kekuatan 40 meter kubik menjaga kemurniaan usaha per- per detik, juga ada pompa bankan. pengglontor. Kerja dari mesin- "Yang penting pula yakni bank mesin pompa ini dilakukan de- harus memiliki prinsip 'kenali ngan komputer, bahkan dengan nasabah Anda". Karena hal ini sistem ini juga dapat diperkirakan prinsip pokok penunjang pertum- lebih dini daerah-daerah mana buhan bank", ungkap Arbianto. akan terjadi genangan dan lain- (26). (18) (Sambungan dari Hak Vi) yang mana saja. nya. Fungsi utama dewan itu adalah : Djoko Kusnadi, Kepala Biro Hukum dan Investasi Bapepam, mengingatkan agar lembaga pe- nunjang perjanjian emisi bekerja sesuai ketentuan yang berlaku.. Banyak pasal-pasal hukum yang lembaga penunjang perjanjian mengawal mereka. "Karena itu emisi jangan hanya sekedar menyenangkan emiten." (ma) • Memantau pemberian dana pemerintah pada tingkat dana itu dioperasikan. Mengawasi agar dana se- perti itu dipakai secara jujur un- tuk tujuan dana itu dikeluarkan. • Bertindak sebagai tangan sipil pejabat pemerintah yang diangkat untuk mendengar dan menyelidiki keluhan masyarakat terhadap badan dan pejabat pe- merintah dan lain-lain (Ombuds- man). • Membantu upaya yang sedang dilakukan dari sektor swastamaupun pemerintah dalam mencegah dan mengumagi so- gok menyogok dan korupsi. Presiden Aquino memberikan reaksi keras terhadap pengaduan para uskup itu dalam pidatonya di depan Kongres. Dia katakan bahwa, "Saya capek ditegur un- tuk satu hal di atas segalanya yang lain yang hendak saya tinggalkan sebagai warisan " contoh peme- rintah yang bersih dan jujur". Dia mengusulkan agar untuk memajukan kejujuran dan efisiensi dalam pemerintah, harus dikenakan hukuman keras ter- hadap kejahatan penjarahan dan menghalangi pengumpulan kekayaan yang tidak halal. "Kepada sesama rekan pejabat dalam pemerintah, biarlah saya katakan bahwa kecurangan jika masyarakat segera melihat hasil, akan merupakan selamat jalan bagi anda, Aquino memperingat- kan korps pegawai sipil. Tapi hanya waktu sajalah yang dapat mengatakan apakah peri-ngatan keras Presiden itu dapat diterima begitu saja, dibiarkan bagaikan angin lalu. (DNI) Jum K Lon bant pial sepa N Lon men seba -tara seba ini' itu C seka har han tahu tahu Bel lit, seb tahr Bra Fla "pe ini. tah 1. Ne Be per ma tua tem me dal tur ha har Be lah de mu 6-1 per an Sw ma na de pe Gi - 1, be ya me Aa ya ken gru dal Be ki be of ta SE of ka pe ma tic da pu lar pe pe со da ba me bu ken BOS tas kel dis sya mer Gen loga Dr. dar dok nem yang dike kait fung lama sakn F sejen berk otak laka kerja peka jadin Varte P itu te ini di Pene Se tein pasie