Arsip

Halaman Artikel

Halaman Lainnya

Konten

12 Perjuangan Dinas PU terhadang pedagang K-5 Banjir Terus Ancam Glodok Niat Dinas Pekerjaan Umum DKI Jakarta untuk mengeruk lumpur yang mengendap di anak Kali Ciliwung sebagai salah satu penyebab banjirnya kawasan Glodok-agaknya akan menghadapi ken- dala. Yang utama, di sepanjang bantaran anak Kali Ciliwung itu, kini telah berdiri ratusan kios peda- gang kaki lima tak resmi. Pedagang kaki lima yang menawarkan berbagai jenis barang kebutuhan bangun- an asal pasar Blustru itu, telah menggelar dagangan- nya di bantaran kali terse- but sejak bangunan pasar direnovasi awal 1992. Mere- ka inilah nantinya yang me- nyulitkan petugas yang akan mengeruk lumpur tersebut. Sebagaimana pemberita- an Neraca (4/8), kawasan Oknum Kantor BPN Jakbar Diduga Buat Sertifikat Palsu Jakarta, NERACA Oknum Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Jakarta Barat disinyalir te- lah membuat sertifikat pal- su terhadap tanah seluas 375 m2 di Jl. Kopi No. 19-21, Jakarta Barat. Akibat pe- malsuan itu, HA Muthalib yang mengaku pemilik ta- nah tersebut meminta ban- tuan Gubernur DKI untuk menyelesaikannya secara perdagangan Glodok adalah salah satu daerah di Jakarta Barat yang rawan banjir. Sedangkan penyebabnya, tak lain, karena endapan lumpur anak Kali Ciliwung di menggunung yang belakang pusat pertokoan itu. Sehingga, bila air laut sedang pasang, kali itu tidak mampu lagi menampung air. Sementara, akibat sering- nya banjir di kawasan pusat hukum. HA Muthalib mengata- kan kepada wartawan, kemarin, bahwa tanah ter- sebut dimilikinya sejak 1943 dengan bukti kepemilikan Hak Guna Bangunan No. 945. Sedangkan pada 1950 diperoleh Surat Ijin Penghu- nian (SIP) dari Dinas Peru- mahan DKI yang berlaku sampai dengan 30 Juli 1995. Tetapi pada 1980, tanah tersebut diakui sebagai mi- lik Dr Liem Khe Loen alias Dr Lukito Husodo dengan bukti kepemilikannya beru- pa foto copy setifikat tanah. Akibat pengakuan itu, akhir- nya tanah tersebut diperka- rakan di Pengadilan Negeri sampai tingkat Mahkamah Agung, yang hasilnya me- nyebutkan HA Muthalib kalah dalam perkara ini. Padahal, menurut HA Muthalib, bukti kepemilik- an tanah dari Dr Lukito hanya berupa foto copy serti- fikat yang seolah-seolah di- buat Kantor BPN Jakarta Barat berdasarkan HGB nomor 945. Selain itu, Mu- thalib sendiri mengaku ti- dak pernah menjual tanah dan bangunan di atasnya kepada siapapun juga. Sementara Kantor BPN Jakarta Barat juga melapor kepada gubernur bahwa pihaknya tidak pernah me- ngeluarkan sertifikat yang foto copynya dimiliki Dr Lukito. Muthalib menilai kepu- tusan Pengadilan Negeri dan Mahkamah Agung itu mengandung error atau keli- ru, karena telah memenang- kan Dr Lukito dalam seng- keta tanah tersebut. (27) Konsorsium- 10 Produser akan Atasi Kelesuan Film Jakarta, NERACA Beberapa anggota PPFI (Persatuan Prodser Film In- donesia), sepakat membentuk satu konsorsium untuk mengatasi kelesuan produksi film nasional yang sudah berjalan beberapa tahun ini. Direktur PT Bintang Inovacitra, Firman Bintang yang ditunjuk sebagai koordinator konsorsium itu katakan kepada Neraca kemarin, anggota konsorsium dibatasi 10 produser/perusahaan saja dari usulan semula 17. Perampingan itu, kata Firman, untuk bisa lebih efektif dan efisiennya langkah yang akan diambil." Perusahaan yang masuk konsorsium produksi itu adalah PT Bintang Inovacitra, PT Sarinande Film (milik Ketua PPFI Turino Junaidy), PT Soraya Intercine, PT Multi Permai, PT Cancer Mas, PT Garuda, PT Cendera Betari serta beberapa produser daerah PT Kharisma, PT Lia Indah (Jabar) dan PT Sanggar Film (Jawa Tengah). "Apa yang akan kami lakukan adalah memulai untuk mendorong kegairahan produksi kembali, dengan pendekatan back to basic," katanya. Menurut dia, back to basic dalam hal ini adalah kembali kepada pengertian dasar film sebagai hiburan."Sehingga yang akan kami buat, ya, film-film yang menghibur masyarakat," kata- nya. Direncanakan dua produksi dalam setahun, konsor- sium-10 produser itu diharapkan September 1993 sudah akan memulai produksi pertama. Minat menurun Turunnya minat penduduk Indonesia menonton film nasional dewasa ini ternyata tidak hanya terjadi di kota- kota besar, tapi juga telah merasup kepada penduduk kota-kota kecil di daerah. Padahal, sebelumnya daerah merupakan andalan utama bagi pemasaran film nasio- nal kita. perbelanjaan barang-barang elektronik itu, membuat se- jumlah pedagangnya menge- gi, karena tak ada pembeli luh. Mereka mengaku meru- yang datang. Pembeli eng- gan masuk ke pertokoan ini, akibat adanya air yang ter- di sekitarnya. genang Sumber Neraca di bagian penangulangan banjir Dinas Pekerjaan Umum DKI Ja- karta, alternatif yang harus ditempuh instansinya ada- lah dengan jalan mengang- kat kembali lumpur itu ke daratan. Namun, kapan hal itu akan direalisasikan, hing- ga kini tak jelas. Yang pasti, kalaupun niat itu akan direalisasikan, sumber menyebutkan, pi- haknya terpaksa harus ber- hadapan dengan pedagang tak resmi yang berasal dari Pasar Blustru itu. HARIAN EKONOMI NERACA Ketua Umum PPFI mengatakan untuk menyelamat- kan asset nasional tersebut beberapa perusahaan film di Indonesia bersatu berbentuk konsorsium. Sedangkan dalam usaha memenuhi kebutuhan bioskop pada film nasional akan disuplai dengan film-film yang sebelum- nya laku dan disenangi masyarakat (re-issue). Menurut keterangan, upaya re-issue film nasional ini muncul dalam pembicaraan dengan seorang konsultan PR yang juga pengusaha pertunjukan film keliling, Hi- dayat Effendie. Film-film yang akan diputar ulang dengan copy baru, adalah film-film yang sempat menjadi fenom- ena dalam pemasaran film nasional. Dari sisi lain, kata Hidayat, re-issue ini akan memberi tambahan income bagi produser dan laboratorium ce- tak-film di dalam negeri. Para pengurus PPFI menghadap Gubernur Jakarta, Surjadi Soedirdja antara lain melaporkan dan sekaligus meminta restu berkenaan akan dikirimkannya tiga judul film nasional mengikuti Festival Film Asia Pasifik di Jepang 7-10 Sept 1993 mendatang, antaranya Ramadhan dan Ramona (sutradara Chaerul Umam), Plong (Putu Wijaya). Selain itu juga dilaporkan tentang akan dijadikannya kota Jakarta sebagai tuan rumah FFAP tahun 1995 mendatang. *(27/2) Goldstar Para pedagang yang jum- lahnya ratusan itu, menem- pati bantaran anak Kali Cili- wung, karena Pasar Blustru YAL Electronic RM Jakarta, NERACA Badan Pembinaan Hu- kum Nasional (BPHN) seca- ra bertahap akan menyusun Naskah Akademis penggan- tian sekitar 400 peraturan kolonial yang masih berla- ku. Tahun ini dipastikan 70 peraturan kolonial akan diganti dan dicabut, guna mengacu kerangka sistem hukum nasional. Kepala BPHN Prof. Dr. C F G Hartono SH kepada wartawan di Jakar- ta, kemarin, mengatakan bahwa dari jumlah itu, 90 peraturan kolonial sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, tetapi peraturan-peraturan terse. masih diteliti, di renovasi. Mereka memang diberikan izin sementara, sampai menunggu selesai- nya peremajaan pasar terse- but. Tetapi, yang jadi masa- lah, meski peremajaan Pa- sar Blustru itu sudah ram- pung, para pedagang tetap bertahan di penampungan sementara tersebut. Alasan para pedagang tidak mau masuk ke gedung baru tersebut, karena mere- ka ditempatkan di bagian belakang lantai dasar ba- ngunan itu.Peyebab lain adalah munculnya PT Ge- rak Maju Abadi (GMA) yang ditunjuk Gubernur DKI Jakarta, sebagai pengelola pasar tersebut. Menurut para pedagang, perusahaan itu bertindak sebagai pengusaha murni. Ia menetapkan harga kios di luar kemampuan mereka. rutama menyangkut pasal- pasalnya dan terjemahan- nya. Kepala PD Pasar Jaya Cabang Jakarta Barat, Sa- leh Tuasikal ketika dihubu- ngi mengatakan, pihaknya Jakarta, NERACA Sulona Hubl Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPPP) Golkar, Wahono, menegas- kan, tidak ada tekanan dari pihak mana pun supaya ada istilah sipilisasi. Di Golkar selamanya tidak ada istilah sipil-ABRI. Sejak dulu na- manya Keluarga Besar Gol kar (KBO). Jadi, tidak ada dikotomi sipil-ABRI itu. *** SANYO Sementara itu, bekas Sekretaris FKP, Ben Mes- sakh, tidak yakin bahwa ada tekanan dari luar agar di Golkar harus ada sipilisasi, karena selama ini Golkar tidak dipimpin oleh militer, tapi oleh sipil. Seorang mil- iter yang sudah pensiun itu sipil. Jadi, pemimpin Golkar itu sudah sipil, dan tak perlu tidak bisa berbuat apa ter- hadap PT GMA itu. Lebih- lebih, penunjukan itu dilan- dasi dengan SK Gubernur No. 1462/1992. SINAR SURYA Menurut dia, pihaknya tidak lagi aktif dalam masa- lah penempatan pedagang di gedung baru tersebut. Tapi, menurut hasil peman- tauannya dan surat yang diterima PD Pasar Jaya dari pedagang tersebut, keeng- ganan pedagang untuk kembali ke pasar Blustruitu, karena pengelola dipegang pihak swasta. Salah seorang pedagang asal pasar Blustru menye- butkan, sesuai keputusan Gubernur DKI, sebenarnya merekalah yang diprioritas- kan untuk menempatai lan- tai dasar gedung baru milik Pemda DKI berlantai enam di jalan Blustru tersebut. Namun, kenyataannya PT GMA, lebih memperioritas- kan pedagang sebagai pen- datang baru. (he) ANADIAN DAR SA PEDAGANG TETAP LANGGAR: Para pedagang barang-barang elektronik di depan gedung Glodok Plaza, Taman Sari, Jakarta Barat, ternyata tidak mengindahkan peringatan Pemda DKI tentang tidak diperbolehkannya meletakkan barang dagangan di depan toko yang bisa mengganggu kenikmatan pejalan kaki. Seperti tampak dalam gambar yang diambil Kamis (19/8). (Endang) Penyusunan yang dijad- walkan selesai pada akhir Repilita VI, crash program dibagi enam se- hingga setiap tahun dapat diganti dan dicabut sekitar 60-70 peraturan kolonial. BPHN segera Ganti 70 Peraturan Kolonial aturan yang menentukan azas-azas hukum dan peme- rintahan bagi kehidupan hukum di negara kita. Sementara peraturan- "Akibatnya hampir seluruh dari 79 perusahaan film nasional di Indonesia saatini dalam keadaan loyo. Bahkan 60% dikatakan sekali dalam memproduksi film," kata Ketua Umum PPPI Wahono: Sipilisasi di Golkar Turino wartawan usai diterima Guber- nur Jakarta, Senin (16/8) bukan Tekanan dari Negara Luar Lesunya produksi itu antara lain akibat terus mero- sotnya penonton film nasional, terutama di daerah- daerah. Selain itu juga disebabkan karena persaingan yang ketat dengan film impor yang begitu bebas masuk ke Indonesia, pengaruh TV, dan daya beli masyarakat yang rendah. Akibatnya lagi, sekitar 80% gedung bios- kop di Indonesia kekurangan persediaan film nasional. Menurut Turino, dari 79 perusahaan film di Indone- sia baru memproduksi 12 judul film sampai Juli tahun ini. Sedangkan tahun sebelumnya masih bisa mempro- duksi 112 film, sementara puncaknya 170 film dicapai pada tahun 1974. tem Hukum Nasional kita, yaitu yang terdapat di dalam Indische Staatsregeling (Undang-undang Negara Hindia-Belanda), H.I.R (untuk Hukum Acara Perda- ta kita), Indische Comptabi- liteits Wet (Undang-undang Perbandingan Hindia Belanda), Indische Bedri- "Bila terjemahannya be- Tahap pertama tahun juen Wet (Undang-undang lum tepat, tentu pasal-pasal 1993/1994 akan diganti/di- Perusahaan Hindia itu masih harus disempur- cabut sekitar 70 peraturan Belanda), Burgerlijk Wetboek nakan, bahkan perlu ditam- oleh 30 orang pakar yang (Kitab Undang-undang bah atau dikurangi. Dengan telah diminta kesediaannya Warga Sipil), Wetboek van demikian, penggantian pe- oleh BPHN, untuk menyu- Koophandel (Kitab Undang raturan kolonial itu harus sun Naskah Akademis, sete- undang Perdagangan), Wet- dimulai dengan menyusun lah mereka meneliti secara boek van Strafrecht (Kitab Naskah Akademis secara interdisipliner dan secara Undang-undang Hukuman), berbeda dalam peraturan- perbandingan hukum pera- Maritieme Kringen Ordonan- peraturan hukum yang turan-peraturan yang ber- tie (Peraturan untuk Kalang- baru," katanya. sangkutan. an Maritim) dan lain per- www. GA RAYA Peraturan-peraturan ko- lonial yang diprioritaskan untuk diganti ialah pera- Kalau Blok M dikenal orang dengan pasar kaget serta lesehannya, yang me- rupakan tempat jajanan malam hari sekaligus men- cuci mata, rupanya Bintaro Jaya tidak ingin ketinggal an. Di kawasan ini, masya- rakatnya juga memiliki satu tempat seperti itu yang di- juluki Pujaro (Pusat Jajan Bintaro). Asal usul berdirinya pa- sar kaget di Bintaro yang lantas menjadi satu tempat jajanan malam hari ini, memang tidak ada yang tahu. Hanya, menurut kete- rangan salah seorang peda- gang, sebelum mereka dipu- satkan untuk berdagang pada satu tempat di sektor 5 perumahan Bintaro ini, mereka adalah pedagang yang sejak dahulu sudah berada di kawasan ini. Bah- kan, jauh sebelum peruma- han Bintaro Jaya berdiri. Cerita tentang terbentuk- nya Pujaro ini, berawal dari ide pengelola perumahan Bintaro Jaya. Developer perumahan ini, dengan ren- dah hati, mengumpulkan para pedagang yang biasa Bintaro pun Ada Pasar Kaget Kab. Tangerang Pindah ke Tiga Raksa Tangerang, NERACA Pemerintah daerah (Pemda) Tangerang, Jawa Barat kini tengah menyi- apkan dana, guna memba- ngun satu ibukota kabu- paten baru di Kecamatan Tiga Raksa seluas 45 hek- tar dengan nilai Rp 36 miliar. Bupati Tangerang, H. Syaefullah Abdulrach- man kepada Neraca me- ngatakan, untuk memba- ngun pusat pemerintahan yang akan dilakukan se- cara bertahap itu nanti, Pemda Tangerang diha- ruskan mengalokasikan Rp 2 miliar/tahun. MO RADAR DAR Dengan demikian, setiap struktur termasuk Dewan Pembina harus bertanggung jawab pada Munas, lanjut nya. 184 Messakh berpendapat, perlu diluruskan mengenai pengertian sipil dan ABRI di Idealnya, pemilihan Ke- Indonesia, sebab pengertian tua Umum Golkar dalam yang keliru akan membawa Munas mendatang melalui pengaruh yang salah di luar pemilihan langsung. Kalu- negeri, sehingga mereka pun sekarang melalui forma- menekan seolah-olah di sini tur, formatur itu dipilih lang- Golkar dipimpin ABRI. sung dalam floor, bukan di- Menurut Messakh, Kel- tunjuk.(19) Jakarta, NERACA disipilkan. uarga Besar ABRI (KPA) itu bukan ABRI. Artinya, orang KBA yang ada di Golkar itu bukan ABRI. Semua bekas ABRI yang menjadi anggota DPR itu sipil. Ini harus di- masyarakatkan. Bila menghayati secara mantap peran dan misi-mis- inya, juru penerang (Jupen) sejati tidak mengenal istilah bahwa tugas penerangan telah selesai. Berkarya un- tuk perjuangan bangsa bagi Jupen adalah pengabdian yang diperoleh melalaui karya. "Menurut saya, Pak Wahono itu sipil. Saya tidak sependapat jika ada yang mengatakan, Golkar itu di- pimpin ABRI, tetapi bekas ABRI yang sudah menjadi sipil. Kondisi seperti ini Messakh mengatakan, bukan di Indonesia saja tapi jika Golkar ingin tetap domi- juga di Jepang, AS, Inggris, nan dan sebagai pembaru di mana banyak sekali bekas dan Orsospol terbesar, Gol- pimpinan militer menjadi kar harus berani mengem- pemimpin politik, pemerin- bangkan demokrasi dalam baik di desa-desa maupun DPPP Golkar Wahono keti- tahan ataupun swasta," te- tubuhnya sebelum melaku- ka ditanya "adanya sipilisa- gas Messakh. kannya ke luar negeri. sebagai angkasawan radio, si di Golkar sepertinya kare- Kalau ada persepsi bah- Harus dipertimbangkan televisi, media cetak, dan na tekanan dari negara do- wa di Golkar perlu pemim- agar kekuasaan Dewan tenaga profesional di man- nor", di Gedung DPR, Ka- pin sipil itu, akibat kriteria Pembina, Dewan Pertim- apun mereka berada," mis. Wahono kemudian ABRI dan sipil belum jelas. bangan dan struktur-struk- demikian Menpen Harmoko mengatakan, "Tekanan dari Siapa itu ABRI dan siapa itu tur lain di Golkar tidak me- pada upacara Hari Bakti siapa? Tekanan dari luar sipil. Kerancuan itu mendo- lebihi kekuasaan Munas, Penerangan di Jakarta, mana? Saya tidak pernah rong adanya pemikiran bah- karena Munas lembaga ter- dengar ada tekanan dari luar wa di Golkar harus ada sipi- tinggi. negeri supaya di Golkar ada lisasi. Padahal, kenyataanya sipilisasi." sipilisasi itu sejak awal ada di Golkar, katanya. "Ini harus tercermin dalam aktivitas Jupen sejati, di kecamatan-kecamatan, atau Demikian kata Ketua kemarin. Dalam hal ini, katanya, peraturan-peraturan terse- but sekaligus perlu diterje- mahkan dan disesuaikan perumusannya agar sesuai Karena itu, katanya, ke- giatan penggantian pera- turan kolonial dilaksanakan secara besar-besaran, beren- cana dan terpadu, dan diper- dengan Pancasila dan UUD lukan kesatuan visi tentang peraturan kolonial yang 1945 serta kebutuhan ma- sudah diteliti antara lain, syarakat Indonesia masa kini dan masa mendatang. Sistem Hukum cara melaksanakan trans- peraturan-peraturan me-. formasi ke arah unifikasi hu- kum. Mengingat penggantian peraturan kolonial perlu diselesaikan dalam Repelita VI, kata dia, maka penggan- tian itu dilaksanakan mela- ngenai catatan sipil, hukum kekayaan dan perkawinan, perwalian, hak kebendaan soal waris, perserikatan, perbuatan melawan hukum, akan badan-badan menentukan kerangka Sis- hukum, bursa, asuransi, le- yang kuat. lui suatu crash program (program cepat) mulai tahun terakhir Pelita V secara ber- tahap. lang, pengacara, dan hukum perdata. Menurut dia, selama ini pemerintah dalam menyu- sun undang-undang hanya melakukan jalan pintas, yaitu lewat biro-biro hukum masing-masing instansi, tanpa melalui Naskah Aka- demis, misalnya pemben- tukan UU No. 14 Tahun 1992. an Naskah Akademis dalam penyusunan undang-un- dang sangat penting sekali. Bahkan, Mensesnegg Moer- diono juga menganjurkan agar BPHN memasyarakat- kan Naskah-Naskah Akade- mis dalam forum yang lebih luas.(43) Jupen Terus Berjuang MILIE MONUMEN PERS NASIONAL SURAKARTA Harmoko mengingatkan, dalam PJPT II, bangsa Indo- nesia akan memasuki proses tinggal landas, yang berarti harus mampu meningkatkan kemampuan untuk tumbuh dan berkembang dengan mengandalkan kekuatan sendiri. Untuk itu, seluruh jajaran penerangan, dengan landasan semangat Panca- Bakti Penerangan, harus memiliki etos kerja yang militan dan dinamis. (12) mangkal di seputar kawas- an Bintaro Jaya di satu tempat, guna melakukan aktivitas usahanya. Lantas, tanpa basa-basi, kemudian tempat itu dinobatkannya sebagai pusat jajanan di Bintaro Jaya pada malam hari alias pasar kaget. Menurut para pedagang yang berjualan di Pujaro itu, mereka sangat menyenangi lokasi berdagang yang dise- diakan developer Bintaro Jaya. Karena, selain terbe- bas dari petugas ketertiban yang biasanya menjadi "momok" bagi para peda- gang, di tempat ini omzet penjualan mereka setiap harinya pun mengalami peningkatan dibanding sebe- lumnya. Konsumen yang datang ke tempat ini, biasanya para warga yang juga tinggal di Bintaro Jaya, meskipun ada juga yang berasal dari luar kawasan. Mereka datang ke lokasi ini bersama rekan- rekannya. Belum sesuai Seorang warga Bintaro Jaya, Alex mengatakan, lahirnya satu tempat jajan- an malam hari di kawasan ini, mungkin mengambil ide dari Pusat Jajan Serba Ada (Pujasera) yang terkenal sebagai tempat jajanan ma- lam hari pada tahun 85-an di Kebon Sirih. Tetapi, menurut dia, pemberian nama Pujaro untuk tempat ini, belumlah begitu tepat. Alasannya, panganan yang dijajakan di Pujaro ini tidak lengkap, seperti yang tersedia di Pu- jasera, Kebon Sirih yang kini sudah tutup atau Pujasera di Mangga Besar. "Tempatnya pun belum terlalu memadai untuk bisa dikatakan sebagai pusat ja- janan, di samping makanan yang tersedia hanya bebera- pa jenis saja," kata Alex. Lain lagi dengan cerita seorang pemuda yang juga warga Bintaro Jaya, Iwan, yang sedang asyik ngobrol sambil minum es campur di tempat ini. Menurut dia, tempat ini sudah cukup memadai, hanya memang tidak terlalu besar dan jenis makanan yang tersedia pun sangat terbatas. Jakarta, NERACA Ketua Umum Pimpinan Pusat Dewan Ekonomi Vete- ran Republik Indonesia (DEVI), H. Sutan Husin Syah, menegaskan, untuk meningkatkan kemampuan golongan pengusaha ekono- mi lemah harus didukung undangan, sehingga program oleh perangkat perundang- itu mempunyai landasan nya. Paling tidak, dia bisa membawa teman-temannya yang datang ke rumah un- tuk makan atau minum sambil ngobrol di tempat ini. "Terlepas dari ajakan itu, saya juga ingin sekedar menunjukkan pada teman- teman bahwa tempat ting- gal saya bukan sekedar komplek perumahan, seper- ti banyak perumahan lain- nya di Jakarta. Tapi, lebih dari itu," ujar Iwan. Selain itu, adanya pasar kaget ini, secara langsung telah menjadikan kawasan perumahan ini sebagai satu kota kecil yang menyenang- kan, lengkap dengan berba- gai fasilitas termasuk ada- nya tempat jajan itu. "Pokoknye pas banget buat kite-kite sebagai kaum mude Bintaro, untuk nong- krong sambil ngerumpi di tempat ini," kata Iwan de- ngan logat Betawinya. Para pedagang Pujaro mulai menggelar dagangan di tempat ini sekitar pukul 18.00 dan tutup pukul 23.00. Panganan yang dijajakan Meskipun demikian, ka- antara lain martabak, onde- tanya, munculnya pasar onde, pisang goreng, soto kaget ini, telah memberikan Madura, sop kaki dan soto suasana lain dari sebelum- babat(TE) Pujaro rupanya tidak hanya menjadi monopoli bagi kaum muda di kawasan ini. Terbukti, dengan banyaknya keluarga yang terdiri dari Bapak dan Ibu untuk makan atau sekedar membeli panga- nan kecil, seperti martabak, di Pujaro. Mereka datang sekeluar- ga ke pusat jajanan Bintaro ini, untuk mencari makanan dan menikmati suasana malam di kawasan permu- kiman ini. Perlu Undang-undang untuk Tingkatkan Pengusaha Kecil Menurut Sutan, kemau- an politik pemerintah untuk meningkatkan pengusaha golongan ekonomi lemah sudah ditegaskan dalam GBHN, begitu juga Presiden sudah menegaskan, golong- an ekonomi lemah dan me- nengah sangat berperan dalam pembangunan ekono- mi nasional. Bahkan, menurut seorang pedagang, beberapa artis terkenal Widyawati dan Slamet Rahardjo, juga ting- gal di Bintaro Jaya, sering mampir ke tempat ini untuk makan atau sekedar mem- beli makanan kecil untuk dimakan di rumah. Seorang Bapak yang se- dang membeli kue onde-onde mengatakan, dengan adanya tempat ini, paling tidak bisa menjadi tempat refreshing yang murah bagi dia dan keluarganya pada malam hari. untungan sihkannya, dirasakan belum mantap betul. Karena itu, DEVI dalam "Kami tidak perlu jauh- jauh pergi ke pasar kaget Blok M, hanya untuk seke- dar membeli makanan ke- cil," ujar dia. Jumat 20 Agustus 1993 Musyawarah Kerja Nasional IV pada 25-27 Agustus men- datang akan membahas Rancangan Undang-Undang Pembinaan dan Pengem bangan Usaha Kecil yang dirumuskan oleh tim Badan Koordinasi Nasional Peng- usaha Kecil dan Menengah Indonesia. "Karena itu, agar pem- bangunannya tidak sam- pai 18 tahun, maka Pemda kini sedang berusaha mengajak pihak swasta untuk bekerjasama," ujar bupati seusai melantik sejumlah pejabat eselon III dan IV di jajaran Kabupa- ten Tangerang. Hingga kini, menurut dia, memang belum ada pihak swasta yang meng- ajukan diri untuk mereali- sasikan pusat pemerintah- an itu. Meski begitu, agar rencana ini dapat segera terlaksana, Pemda Tange- rang dalam waktu dekat ini segera memulai pem- bangunannya, terutama untuk gedung-gedung ter- tentu. Langkah itu, seka- ligus agar mekanisme pemerintahan dapat ber- jalan lancar. Dia juga optimis bahwa pembangunan pusat peme- rintahan itu nanti tidak akan memakan waktu hingga 18 tahun. "Pemba- ngunannya dipastikan lebih cepat, mengingat pelaksanaannya akan mendapat bantuan dana dari Pemerintah Tk.I dan Pemerintah Pusat. Rencana pembangunan pusat pemerintahan ini muncul, menurut Syaeful- lah, terutama setelah ter- jadinya perubahan status Kota Administratif Tange- rang menjadi Kotamadya pada 28 Pebruari 1993. "Dengan dibangunnya pusat pemerintahan itu nanti, kita harapkan pe- merintahan Kabupaten dan Kotamadya akan ter- pisah dan berdiri sendiri- sendiri," kata dia. (SB) Jakarta, NERACA Pangdam Jaya Mayjen AM Hendropriyono meng- isyaratkan, Satuan Tugas (Satgas) Ulama segera dibe- ntuk untuk mengantisipasi kemungkinan berkembang- nya aliran sesat bermotif aga- ma Islam, yang akhir-akhir ini muncul dengan ajarannya yang bertentangan dengan kaidah-kaidah agama. Rancangan undang-un- dang itu memuat ketentuan umum pengusaha kecil dan menengah, upaya-upaya "Satuan tugas Ulama itu pembinaan dan pengembang meliputi unsur Bina Mental an, kriteria usaha kecil, fasi- Kodam Jaya, Kandep Aga- litas permodalan dan pem- ma, unsur Pemda, MUI, dan biayaan, hubungan kemitra- lembaga kemasyarakatan an, larangan usaha besar me- Islam, dengan melibatkan masuki bidang dan wilayah tokoh-tokoh masyarakat dan usaha kecil, penyelesaian agama," kata Hendropriyo- sengketa dan pembentukan no pada acara serah terima Badan Pembinaan dan Dandim 0507 Bekasi, dari Pengembangan Usaha Kecil. Letkol Joni Nahun Siahaan Namun, karena tidak ada Tujuannya, kata Sutan kepada Letkol Gunarso Is- landasan hukum yang kuat, Husin, untuk meningkatkan mail.Bagi agama non-Islam, peningkatan golongan eko- partisipasi aktif usaha kecil, Pangdam merencanakan nomi lemah tidak dilaksana- agar berperan besar dalam juga untuk menyiapkan kan dengan baik, sehingga kegiatan perekonomian na- Satgas yang sama. Menurut Pangdam, Sat- upaya yang ada saat ini, sional; untuk meningkatkan bantuan modal 5% dari ke- taan, kepercayaan pada menjadi kepanjangan tangan seperti pemberian KUK dan kemampuan kewiraswas- gas Ulama ini harus mampu kemampuan diri sendiri ser- 'aparat teritorial di desa-desa ta pengelolaan usaha, agar terpencil untuk mendeteksi berkembang menjadi unit secara dini timbulnya aliran usaha yang mandiri. (3) yang menyesatkan. (12) BUMN disi- yang Satgas Ulama untuk Antisipasi Aliran Sesat Para petugas keamanan Mesir dengan berbagai senjata dan pistol yang siap ditembakkan sedang mencari para penyerang Menteri Dalam Negeri Mesir, Hassan el-Alfy, beberapa menit setelah usaha pembunuhan Menteri Dalam Negeri itu, Rabu (18/8), di Kairo. Empat orang dinyatakan tewas dalam serangan bom dan senjata semi mesin itu. Sementara el-Alfy yang mengendarai Peugeot hitam menjadi salah satu di antara 15 orang yang terluka dalam serangan itu. Ia dikabarkan berada dalam kondisi serius di Rumah Sakit Kairo. (AP)