Arsip

Halaman Artikel

Halaman Lainnya

Konten

Kamis 30 September 1993 No. 2433 Tahun IX N Jakarta, NERACA-Rencana pembelian 30 pesawat Boeing 737-200 milik Lufthansa seharga US$ 270 juta, atau US$ 9 juta per buah, hingga kini berjalan tersendat-sendat dan terancam batal. Perkembangan ini menyusul setelah Dephub mengaitkan syarat keharusan Jerman memperluas 8 bandara di Kawasan Timur Indonesia. Persyaratan yang diaju- kan Dephub ini merupakan salah satu diantara sejum- lah persyaratan guna memu- luskan realisasi pembelian pesawat tersebut. Pemerin- tah Jerman hingga kini be- lum memutuskan apakah mereka menerima persyarat- an itu atau tidak, kata Dir- jen Perhubungan Udara Zainuddin Sikado di Jakar- ta, kemarin. Nasib pembelian pesawat itu kini tidak lagi berada di tangan pihak penjual dan pembeli-empat maskapai nasional sebagai pembeli dan Lufthansa sebagai penjual, tapi permasalahannya kini berada di tangan kedua pemerintah. "Permintaan atas syarat-syarat pembeli- an yang diajukan Dephub sifatnya sudah Government to Government," kata Sika- do. Isu pembelian 30 pesawat B 737-200-keluaran tahun 1980-an itu mencuat belaka- ngan ini setelah Garuda Indonesia secara resmi menolak penawaran pesawat tersebut, dengan alasan bahwa pesawat-pesawat itu adalah second hand. Penola- kan Garuda ini memang cukup beralasan karena pesawat tipe itu sudah di- tinggalkan oleh maskapai ini. Dephub akhirnya menga- ●Dephub Ajukan Kompensasi Pembelian 30 Pesawat Eks-Lufthansa: Ketentuan Bukan Jerman Harus Perluas 8 Bandara KTI Penghambat Tumbuhnya HARIAN EKONOMI NERACA Untuk Kesejahteraan dan Keadilan Sosial Presiden Soeharto mene- gaskan bahwa pembangun- an bangsa Indonesia yang memberikan perhatian besar kepada pertanian ternyata merupakan strategi yang tepat, pembangunan itu te- lah berhasil meningkatkan pendapatan dan perekonomi- an bangsa. Kepala Negara pada pe- resmian Sistem Stasiun Bumi Satelit Penginderaan Jauh Lapan dan proyek pembangunan yang dipusat- kan di Kab. Pare-Pare, seki- tar 155 kilometer Utara Ujungpandang, Sulsel, Rabu menambahkan, pembangun- an yang menekankan perta- nian itu telah mengurangi jumlah penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan. Presiden menegaskan / kui bahwa pihaknya mena- warkan Boeing milik Luft- hansa kepada empat maska- pai penerbangan nasional masing-masing Merpati Nusantara Airlines, Sempa- ti Air, Mandala Airlines dan Bouraq. Penawaran ini resmi dila- kukan dalam sebuah rapat khusus pengadaan Boeing yang diselenggarakan di ruang rapat Dirjen Perhu- bungan Udara. Rapat terse- but dihadiri oleh lima eksku- tif maskapai nasional-ter- masuk Direktur Teknik Garuda, Suratman. Satu pekan setelah rapat berlangsung, sejumlah eksekutif penerbangan an- tara lain Dirut MNA, Rid- wan Fatarudin menyempat- kan pergi ke Jerman untuk melihat kondisi pesawat ter- sebut. Setelah peninjauan langsung itu, muncul kabar bahwa Dephub akan menga- jukan pembangunan 8 ban- dara itu sebagai syarat pembelian. Sikado membantah bah- wa keinginan Dephub me- minta persyaratan fasilitas kebandaraan ini muncul tiba-tiba atau setelah para eksekutif itu datang ke Jer- man untuk melihat pesawat bekas tersebut. Persyaratan yang diajuk- an Dephub ini sangat logis karena setiap pengadaan bahwa penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan masih besar. Namun, dengan terus melajunya pembangu- nan, Kepala Negara yakin jumlah penduduk yang ma- sih hidup di bawah garis ke- miskinan itu setahap demi setahap akan berkurang. MILIK MONUMEN PERS NASIONAL SURAKARTA Menurut Kepala Negara, sejak Indonesia mulai mem- bangun, perhatian yang be- sar diberikan kepada bidang pertanian, karena disadari pentingnya peran pertanian bagi kehidupan dan pemba- ngunan bangsa. Penduduk Indonesia be- sar jumlahnya, meskipun gerakan KB berhasil mene- kan angka kelahiran, namun pertambahan tetap berlang- sung. Karenanya, jumlah pa- ngan yang dibutuhkan juga besar dan meningkat. www pesawat harus diimbangi tempat atau ruang pergera- kan pesawat tersebut. Jakarta, NERACA PT Prima Comexindo (PCT) dalam setahun ini, ternyata diam-diam telah mengekspor kereta api ke Myanmar. Demikian dikata- kan Menteri Perdagangan (Mendag), Satrio Boedihar- djo Joedono, usai menerima Mendag Myanmar, Lt. Gen Tun Kyi, di ruang kerja Mendag, kemarin. Artinya, yang diajukan Dephub adalah konsekuensi logis untuk membantu Pe- merintah Indonesia memba- ngun perluasan bandara agar dapat menampung ruang pergerakan pesawat yang ingin dijual mereka kepada empat maskapai nasional. Dephub telah lama men- canangkan untuk memper- luas kebandaraan di Indone- sia sebagai dampak kebijak- an baru penataan jalur-jalur domestik. Penataan itu membutuhkan bandara yang dapat menampung pesawat- pesawat jet. Instansi ini harus membangun 8 banda- ra yang sebagian besar ber- ada di Kawasan Timur Indo- nesia dengan dana yang se- luruhnya bersumber dari APBN. Sekjen Dephub Muchta- rudin Siregar membenarkan adanya program pemba- ngunan perluasan fasilitas 8 bandara tersebut. Pemba- ngunan itu sangat dibutuh- kan guna menambah kapa- sitas bandara-bandara di kawasan itu yang hingga kini baru dapat di darati oleh Fokker-27. Penataan ini juga adalah bagian dari antisipasi atas proyeksi perkembangan bis- nis angkutan udara yang belakangan ini sedang memanas. Persaingan tajam di kala- ngan maskapai nasional ini berawal dari adanya pro- gram jetisasi- dengan diiz- inkannya maskapai swasta membeli pesawat jet. Mas- kapai swasta membutuhkan ruang yang final guna me- nampung operasional pesa- wat jetnya agar dapat mem- bayar kembali cicilan mere- ka. Menurut Muchtarudin, Pembangunan Pertanian Strategi Tepat Tingkatkan Komunikasi antara Bursa Efek Pare-Pare, NERACA "Tanpa pembangunan pertanian, sulit bagi kita untuk memenuhi kebutuh- an pangan," kata Presiden, seperti dikutip Antara. Sebagian besar rakyat juga hidup dari pertanian. Tanpa pembangunan perta- nian, maka pendapatan dan mutu kehidupan rakyat su- lit diperbaiki. Di samping itu, apabila penghasilan sebagian besar masyarakat tidak meningkat maka pembangunan indus- tri juga akan sulit. Sebabnya adalah barang yang dihasil- kan industri kurang luas pasarannya di dalam negeri. Karena itulah, pemba- ngunan pertanian merupa- kan upaya strategis untuk meningkatkan kesejahtera- an lapisan terbesar masya- rakat," ujar Presiden. (*) Menteri Perdagangan Satrio Budihardjo Joedono (kedua kiri), didampingi Dirjen Perdagangan Luar Negeri K. Algama (kiri), memberikan keterangan kepada Menteri Myanmar Letjen Tun Kyi (kedua kanan) di Jakarta, Rabu (29/9). Menteri Myanmar datang ke Indonesía dalam rangka meningkatkan hubungan dagang antara dua negara. (ant) Prima Comexindo Ekspor Gerbong KA sil menjual barang ke Uzbe- kistan dan Sudan, masing: masing kurang lebih senilai US$ US$ 17 juta dan US$ 25 juta," tuturnya. dalam program baru itu maskapai swasta dan mas- kapai milik negara tidak perlu lagi mengajukan jalur- jalur domestik. Mereka nan- tinya akan diberi langsung oleh Dephub sesuai dengan permintaan dan keinginan maskapai tersebut. Myanmar tersebut. Ketika terus didesak, Hashim hanya mengatakan selain menjual gerbong ke- reta api dan relnya, Prima Comexindo juga selama ini menjual pupuk, semen dan sejumlah barang manufak- tur ke Myanmar. Barang- barang itu dijual ke sana dengan cara imbal beli (co- untertrade). Sementara itu, Presiden "Selama ini prospeknya Direktur PCT, Hashim Djo- cukup bagus. Selain itu, kami johadikusumo, usai men- juga melakukan sistem per- dampingi Mendag, kepada dagangan serupa ke sejum- pers membenarkan berita lah negara lain, seperti Su- itu. Namun dia menolak dan, Syiria, Yordania, dan memberikan keterangan negara-negara Balkan. Ta- rinci tentang bisnisnya di hun lalu saja, Prima berha- "Dalam peta penerbangan nanti, mereka dipersilakan rang yang dijual ke negara- Menurut dia, barang-ba- kan dengan cara countertra- negara itu, biasanya dilaku- de. Untuk Myanmar, biasa- nya ditukar dengan beras yang selanjutnya dijual kembali ke negara ketiga. Sehubungan dengan ken- upaya peningkatakan perda- dala yang dihadapi dalam gangan dengan Myanmar, Joedono mengatakan biasa- nya bermuara pada langka- nya devisa yang dimiliki. (47) Jakarta, NERACA Kasus transaksi saham PT Astra International (AI) pada 23 September yang me- lebihi porsi asing 49%, telah medorong pihak otoritas pa- sar modal Indonesia menge- luarkan instruksi kepada Bursa Efek Jakarta (BEJ) dan Bursa Efek Surabaya (BES) untuk meningkatkan komunikasi antara kedua- nya sehingga dapat dila-ku- kan pengawasan batas porsi asing sesuai ketentuan. memilih, bahkan kalau per- lu Dephub akan menawar- kan kepada maskapai swas- ta untuk mengisi jalur-jalur yang ditetapkan," kata Muchtarudin. Tapi Sikado menolak anggapan bahwa penataan ini akan membuat maskapai milik negara terdesak oleh swasta khususnya dalam Namun Bapepam menilai transaksi itu telah dilaksa- nakan sesuai ketentuan masing-masing bursa itu dapat diakui, sehingga ra- malan pelaku bursa akan terjadi pembatalan transak- si atas transaksi itu jadi meleset. 1 Jakarta, NERACA Masalah kapal RRC Bin Hai 109 dan Bin Hai 261 beserta 72 tenaga kerjanya harus dikembalikan terlebih dahulu kepada instansi ter- kait, merujuk pada Pasal 3 UU No. 358 tentang pengu- tamaan penggunaan tenaga- tenaga kerja dalam negeri. Demikian hasil keputus- an pertemuan antara Kom- isi VI DPR, dan Ditjen Bina- penta Departemen Tenaga Kerja, Perhubungan Laut, Imigrasi, Migas, serta Badan Pengawas dan Pengelolaan Kontraktor Asing (BPPKA/ Pertamina), Rabu (29/9). Menko Ekku/Wasbang Saleh Affif, terkejut ketika plakat yang diberikan oleh Dekan Universitas Indonesia (UI) Arsjad Anwar jatuh kelantai, seusai membuka seminar "Upaya Mengoptimalkan Kredit Perbankan Bagi Pengembangan Sektor Usaha Kecil Di Indonesia", di Jakarta, kemarin. (Komar) mengisi jalur-jalur baru. Menurut dia, maskapai swasta di samping diberikan jalur gemuk, juga diharus- kan untuk mengisi jalur kurus sebagaimana keingin- an pemerintah untuk menye- lenggarakan penerbangan yang seimbang di jalur do- mestik. Yang jelas kalau mereka Diselenggarakan Dalam Rangka Dies Natalis FEUI ke.43 Rabu, 29 September 1993 Ball Room Hotel Indonesia, Jakarta Bapepam menunrunkan instruksi itu dalam upaya menghindarkan terjadinya pelanggaran pemindahan pemilikan dari Indonesia ke asing melewati batas porsi asing sebagaimana diatur dalam Keputusan Menkeu No. 1055/KMK.013/1989. Menurut Bapepam, peng- awasan pemilikan porsi as- ing atas saham tertentu perlu memperhartikan batas atas (upper-limit) dari catatan di Bursa Efek atau Biro Admi- nistrasi Efek/Emiten, sebe- lum saham itu ditransaksi kan, sehingga dapat dicegah lewat batas porsi asing. saham yang akan dibeli a- sing dikonfirmasikan dahulu pada Registrar saham. tidak mau melayani jalur kurus, konsekwensinya mereka juga tidak mungkin begitu saja mendapatkan jalur kurus. Ini dilakukan terhadap maskapai mana saja. "Kalau mereka me- minta jalur gemuk, mereka juga harus siap menerbangi jalur kurus. Jadi adil," ujar Sikado.(33) "Sebagai pedomannya dapat dilihat Surat Ketua Bapepam No. S-183/PM/ 1993,11 Pebruari 1993," kata sumber Neraca di Bapepam. Isi surat Ketua Bapepam kepada Direksi PT BEJ, antara lain menegaskan masih berlakunya Kep Men- keu No. 1055/KMK.013/1989 bahwa batas porsi asing 49%, perlu bursa efek menetap kan ketentuan mengatur pemantauan kegiatan dalam rangka melindungi pemodal dari praktek terlarang. SUB patkan persepsi yang sama mungkin," katanya. mengenai Ps.3 UU No. 358. Komisi VI DPR mengim- Karena itu forum sepakat bau agar Ditjen terkait da- untuk mengembalikan se- lam waktu cepat meninjau mua permasalahan meru- masalah tenaga kerja di le- juk kepada pengutamaan pas pantai. Menurut mere- penggunaan tenaga-tenaga ka, masalah ketenagakerja- kerja nasional. an di lepas pantai itu perlu dikonsolidasi, dan kasus serupa diharapkan tidak terjadi lagi. Di samping kontraktor- kontraktor Indonesia sudah mempunyai kapal-kapal yang lebih baik dari Bin Hai 109 dan 261, menurut Oedy- anto, tenaga RRC yang di inginkan itu sudah kita punyai. me rekonsiliasi periodik an- tara Daftar Pemegang Sa- ham tiap-tiap emiten di bursa efek dan registrar saham. Jakarta, NERACA Dikatakan, kebohongan lum bersedia menyerahkan IKPP yang hingga kini be- IV DPR H. Poerwosasmito, Kalangan DPR-RI mende- anggota DPR dari daerah sak Kejaksaan Agung dan pemilihan Riau, Zamharir ngusut dan melakukan pe- Kepolisian untuk segera me- A.R, serta anggota Komisi nyidikan terhadap pelangga- Robiato mengemukakan hal ran yang dilakukan PT Indah tersebut secara terpisah. IV, Sjahrani Sjahrin dan Kiat Pulp & Paper (IKPP). daftar nama pemegang Izin Akibat ulah IKPP negara iknya segara menurunkan Kejaksaan Agung seba- Pemanfaatan Kayu (IPK) dirugikan miliaran rupiah. yang selama ini memasok aparatnya melakukan pe- bahan baku-kayu bulat "Nama baik bangsa dan ngusutan, dan diharapkan (log) merupakah contoh. negara di mata masyarakat pihak kepolisian melakukan hanya dengan devisa serta Sudah seminggu lebih sejak dunia tidak bisa diukur penyelidikan, sehingga Rapat Dengar Pendapat jumlah tenaga kerja yang dibawa ke pengadilan. kasus itu bisa secepatnya Umum (RDPU) Komisi IV dihasilkan dan diserap oleh dengan IKPP, namun daftar itu belum juga diserahkan. IKPP. Kita memang butuh Direksi IKPP dengan jangan dijadikan serana ngan kerja. Namun hal itu devisa dan penciptaan lapa- tusan denda dari Departe- sengaja telah membohongi men Kehutanan (Dephut) lembaga tinggi negara- untuk merusak hutan alam kebohongannya yang tak RDPU dengan Komisi IV, sebesar Rp 1,273 miliar atas DPR. Hal itu terbukti ketika kita," ujar sejumlah anggota melaporkan tata usaha Dana IKPP mengatakan tidak DPR di Jakarta. Reboisasi (DR) dan Iuran pernah menampung kayu Hasil Hutan (IHH) dua ta- curian. Padahal sepuluh hari "IKPP boleh saja menga- jukan keberatan atas kepu- Antaralain Ketua Komisi Berkenaan dengan masa- lah 10 emiten yang pemilikan Dalam melaksanakan Dalam kaitan itu, perlu saham asingnya telah me- koordinasi pengawasan Bursa Efek melakukan pem- lampaui 49%, perlu segera pemilikan saham porsi as- bicaraan dengan registrar dikomunikasikan dengan ing, telah diinstruksikan saham untuk menciptakan emiten bersangkutan untuk kepada BEJ dan BES agar suatu sistem dan mekanis- dapat mengatasinya. (stn) Bin Hai Dikembalikan ke Instansi Terkait Jika catatan registrar saham mencapai 49% pemi- likan asing, maka bursa efek wajib melarang pembelian saham yang akan dilakukan pemodal saham atas saham. Untuk mendapatkan in- formasi demikian, Bur-sa Efek perlu aktif mengkonfir- masikan lebih dahulu sa- ham yang akan dibeli asing ke registrar saham sebelum saham ditransaksikan. perizinan pabean (custom cle- aring). Kapal milik perusa- haan Cina Bohai Oil Offsho- re Engineering (BOOEC) itu rencananya segera berangkat ke lapa- ngan eksplorasi lepas pantai di proyek instalasi anjungan dan pipa laut FSA, FZA, dan FZWA-ARII (Atlantic Rich- field Indonesia Incorporated milik Arco) sesuai kontrak CC # 0135, dan dengan nilai kontrak US$ 4,08 juta dari PT Komaritim. Arco mentenderkan pe- "Karena itu, kita berusa- ha mencoba dengan segera untuk menggantinya dengan tenaga-tenaga Indonesia sendiri. Dan untuk itu akan Kontraktor-kontraktor nasional yang bergerak di bidang pembangunan anju- ngan untuk pengeboran minyak lepas pantai meng- khawatirkan bahwa kedata- ngan kapal itu bisa menjadi preseden buruk yang berke- panjangan di kemudian hari. Bin Hai 109 memasuki kerjaan pemasangan pipaitu sebesar US$ 7 juta dan dime- nangkan oleh PT Komaritim. PT Satmarindo mengaju- kan tawaran untuk menger- Dalam rapat yang dike- tuai oleh Ketua Komisi VI DPR-RI, Marsekal Pertama ada bahasan lebih menda- perairan Indonesia, Rabu jakan proyek itu dengan ni- Oedyanto HS (F-ABRI), di- lam lagi untuk menyelesai- (15/9) lalu, untuk mengisi lai tender US$ 6,2 juta kepa- konsultasikan untuk menda- kan masalah ini secepat bahan bakar dan mengurus da PT Komaritim. (set) Jakarta, NERACA Komitmen Indonesia un- tuk mengurangi hambatan di bidang perdagangan in- ternasional, adalah sesuai dengan persetujuan AFTA dan konsisten dengan se- mangat GATT. Hal itu ditegaskan Men- teri Keuangan Marie Mu- hammad di depan sidang ta- hunan Dewan Gubernur Bank Dunia/IMF (Dana Mo- neter Internasional) di Was- hington DC, Amerika Seri- kat. Menkeu tampil sebagai pembicara pertama pada si- dang Rabu (29/9). mendesak untuk ditangani. Mengenai pembangunan ekonomi Indonesia, Menkeu mengatakan, keberhasilan pembangunan Indonesia adalah berkat kebijaksana- an pemerintah yang tepat di bidang ekonomi makro, dila- kukannya peru-bahan struk- tural dan berkat meningkat- Mengutip pesan Presiden Soeharto kepada G-7 di Tok- yo 5 Juli 1993, ditekankan pentingnya koordinasi dian- tara negara-negara kreditur, debitur dan lembaga-lemba- ga keuangan internasional dalam mengatasi masalah hutang sehingga memung- kinkan ekonomi negara-ne- gara tersebut tetap dapat bertumbuh. Usaha-usaha penyelesaian yang ada diang- gap masih kurang memadai. Company nya peranan perdagangan internasional didalam per- ekonomian Indonesia. "Oleh sebab itu adalahiro- nis, sementara negara-nega- ra berkembang makin mem- buka perekonomiannya, di pihak lain negara-negara industri meningkatkan pro- teksionisme," katanya. Dalam kaitan GATT Men- keu menekankan pentingnya negara-negara maju mem- Tindakan yang lebih nya- ta diperlukan untuk mengu- rangi beban hutang negara- negara itu. Ditekankan pentingnya hubungan anta- ra pengurangan hutang (debt relief), pertumbuhan dan aliran sumber dana yang baru (new resource flows). Menkeu katakan, negara- negara industri yang me- nyumbang separuh dari pro- duksi dunia, belum sepenuh- nya berhasil melepaskan diri dari resesi ekonomi. Sementara nilai output menyinggung negara-negara berkembang a proses pembentukan tahun lalu bertumbuh lebih ASEAN dari gabungan nilai perhatikan kepentingan khusus negara-negara ber- kembang, misalnya dalam bidang jasa, yang walaupun sektor jasanya berkembang dengan cepat, namun masih kecil dan rapuh. Menkeu IKPP (AFTA), yang ditegaskannya output negara-negara Ame- perdagangan, meningkatkan persaingan, menambah pi- lihan yang tersedia bagi konsumen dan untuk mena- rik investasi kedalam satu pasar yang sangat besar dengan 350 juta penduduk. Eropa dan Jepang. Hal yang sama diperki- rakan akan terjadi pula ta- hun ini. "Pada hakekatnya negara berkembang telah berperan sebagai lokomotif pertumbuhan ekonomi du- nia," katanya. Ditegaskan, Indonesia akan meneruskan kebijaksa- naan ekonomi berhati-hati (prudent) dan akan tetap me- menuhi kewajiban pemba- yaran hutang luar negerinya. Akan tetapi, Indonesia prihatin atas kesulitan yang dihadapi sekitar 50 negara berpenghasilan rendah da. lam memenuhi kewajiban hutang luar negeri mereka. Di pihak lain, negara-ne- gara berkembang perlu me- neruskan usaha mereka me- rumuskan dan melaksana- kan kebijaksanaan ekonomi yang tepat, mengembangkan lembaga-lembaga pemerin- tah yang sehat, mendorong investasi dan meningkatkan penerimaan dalam negeri. Disamping masalah per- dagangan internasional, masalah hutang luar negeri, terutama hutang oleh nega- Juga pentingnya bantuan keuangan dan pengurangan hutang dirundingkan se- bagai bagian integral dari paket bantuan luar negeri ra-negara miskin, merupa- yang bersifat menyelu- kan masalah yang sangat ruh.* (2) Kejakgung dan Polri Didesak Usut IKPP dan Polri Didesak Usut Izin Departemen Penerangan RI No. 002/Menpen/SIUPP/A7.1985 hun terakhir. Namun kebe- sebelumnya-10 September ratan itu harus dibuktikan," 1993, Dirjen Pengusahaan kata Zamharir. Hutan Dephut, Hendarsun Syurjanda Sanusiputra telah sebesar Rp 1,273 miliar. menjatuhkan sanksi denda Pada RDPU dengan Ko- misi IV DPR-RI, pihak IKPP, pihak mengatakan telah me- lakukan penanaman seluas 68.000 hektar. Padahal se- minggu sebelumnya, Menhut mengatakan perusuhaan ini baru menanam HTI seluas 28.000 hektar. 14 Agustus 1985 ISSN 02 531 81 Ketua Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam), Ba- celius Ruru, Selasa lalu telah melayangkan surat kepada minta IKPP untuk segera Direksi IKPP. Surat itu me- memberikan penjelasan me nyeluruh, sebab IKPP adalah perusahaan public. (19/29) PT Persindotama Antar Nusa Harga eceran Rp 500. Jakarta, NERACA Menteri Negara Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pengawasan Pembangunan, Saleh Afiff meminta agar ketentuan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) jangan ditinjau sebagai penghambat bagi pertumbuhan sektor usaha pada umumnya dan perbankan khususnya. "Ketentuan BMPK harus ditinjau lebih sebagai suatu upaya untuk mengembangkan iklim usaha yang memberikan peluang lebih besar bagi pemerataan kesempatan dalam memperoleh pembiayaan dari bank, sekaligus untuk meminimumkan risiko kredit melalui penyebaran yang lebih luas dalam penyaluran kredit," ujar Afiff pada diskusi nasional yang diselenggarakan Lembaga Manajemen FE-UI di Jakarta, Rabu. Menurut dia, bila pelaksanaan ketentuan BMPK dapat dilakukan oleh setiap bank dan juga para pengusaha, maka dapat diharapkan akan lebih banyak dana perbankan yang dapat tersedia bagi pengembangan usaha kecil. Afiff mengatakan upaya mengoptimalkan penggunaaan sumber pembiayaan bagi pengembangan usaha kecil memerlukan peran serta dari banyak pihak. Memang dalam upaya pengembangan usaha kecil banyak upaya yang menghambat. Namun kendala yang menghambat tumbuhnya sektor usaha kecil dapat diatasi dengan lebih efektif bila semua mampu memahami secara lebih baik lagi mengenai ciri, sifat, pola kerja dan perilaku usaha kecil. Menurut dia, semua pihak perlu jujur bahwa pemahaman mengenai hal-hal tersebut pada umumnya masih kurang memadai. "Untuk itu perlu lebih banyak memberikan perhatian mengenai seluk-beluk usaha kecil agar semua pihak dapat dengan tulus bersedia menghindarkan diri dari penetapan kebijaksanaan maupun tindakan yang mengakibatkan terjadinya iklim usaha yang menekan tumbuhnya kesempatan melakukan usaha pada umumnya dan kesempatan untuk tumbuhnya usaha kecil pada khususnya. Pada bagian lain Afiff mngatakan pemerintah terus mendukung penyediaan modal bagi pengembangan usaha kecil melalui mekanisme modal ventura oleh BUMN, dengan pengelolaan yang terus disempurnakan supaya penggunaan dan alokasi dana yang ada dapat dioptimalkan. Menurut Afiff, masalah permodalan saat ini masih menjadi kendala utama bagi pengembangan usaha kecil selain kendala masalah perizinan, kesempatan usaha dan kelemahan manajemen. Untuk mengatasi. hal tersebut, maka secara simultan perlu dibentuk iklim usaha yang mendukung tumbuhnya usaha kecil yang tangguh. Menyinggung tentang penyaluran kredit kepada sektor usaha kecil Afiff mengatakan sampai dengan Mei 1993 secara keseluruhan mencapai nilai Rp 31,07 triliun. Dari jumlah tersebut yang disalurkan oleh BPR adalah lebih kurang Rp 1,12 triliun dan selebihnya oleh bank umum. (42) Menkeu: Kurangi Hambatan Perdagangan Internasional Sejalan AFTA dan GATT