Arsip
Halaman Artikel
Creative Commons License

Jika anda mendapati gambar tidak sesuai dengan spesifikasi data (salah tanggal dan atau salah penomoran halaman), posisi gambar landscape, satu gambar terdapat dua halaman, kualitas gambar kabur, anda bisa melaporkan data tersebut agar segera diperbaiki dengan menekan tombol laporkan.

Kata Kunci Pencarian:

Nama: Harian Ekonomi Neraca
Tipe: Koran
Tanggal: 1993-10-29
Halaman: 01

Konten


" Jumat 29 Oktober 1993 No. 2458 Tahun IX N Jakarta, NERACA-Departemen Keuangan (Depkeu) tengah mempersiapkan suatu Rancangan Undang-Undang (RUU) Kepabeanan, yang salah satu pasalnya mengatur masalah dumping. Karena itulah pemerintah memandang tidak perlu ada UU Anti Dumping yang berdiri sendiri. "Kekhawatiran mengenai kemungkinan Paket Oktober 1993 akan menimbulkan praktek dumping tidak akan diantisipasi dengan pembu- atan UU Khusus Anti Dum- ping," ujar Menteri Keuang- an, Marie Muhammad ke- pada wartawan, usai melan- tik pejabat eselon II di ling- kungan Departemen Ke- uangan, di Jakarta, Kamis. Namun, ujar Marie, bu- kan berarti pemerintah tu- tup mata terhadap kekha- watiran kalangan dunia usaha mengenai kemungki- nan terjadinya dumping, setelah Pakto 1993 menurun- kan tarif bea masuk atas sejumlah komoditi produk hasil industri. Saat ini De- partemen Keuangan sedang menyiapkan RUU Kepabea- nan yang salah satu pasal- nya mengatur soal dumping. "Dalam RUU Kepabeanan tersebut ada pasal yang membahas secara rinci mengenai antisipasi terha- dap praktek dumping, jadi tidak perlu ada UU Anti Dumping. Untuk saat ini kita mengantisipasinya dengan membentuk Tim Pemantau Anti Dumping," ujar Mar'ie. Kadin Indonesia mengu- sulkan agar pemerintah segera membentuk UU Anti Dumping untuk mengantisi- pasi kemungkinan terjadi- nya praktek dumping terha- dap barang produksi nasio- nal. Himbauan itu disampai- kan Kadin (Kamar Dagang dan Industri) Indonesia da- lam pertemuan dengan HARIAN EKONOMI NERACA Untuk Kesejahteraan dan Keadilan Sosial Depkeu Siapkan RUU Kepabeanan Giliran Orang Hongkong Palsu Visa Ekspor TPT RI Jakarta, NERACA Eks Kepala Cabang Bank Bumi Daya Kebayoran-Fa- latehan, Drs Gazfan S. Ali mengakui ia pernah "memin- jam" Rp 50 juta dari reke- ning R. Soeprindriyo, Dirut. PT Banyu Mas Agung (BMA) nasabah yang memperoleh Perjanjian Kredit (PK) dari pihaknya. Hal itu terungkap ketika Gazfan Ali diajukan sebagai saksi dalam perkara gugat- an R. Soeprindriyo terhadap BUPLN, di persidangan Pengadilan Tata Usaha Ne- gara (PTUN), Kamis (28/10). Selain eks Kacab BBD Ke- bayoran itu, atas panggilan Majelis Hakim perkara No. 28/1992 PTUN, juga diha- dapkan saksi Oding Per- mana SH dan Drs Tosman. Ketiga saksi adalah pejabat- pejabat BBD yang semula menolak menjadi saksi. menteri-menteri Kabinet Pembangunan VImembahas paket deregulasi 23 Oktober 1993. Tim Pemantau Anti Dumpung terdiri dari Men- teri Keuangan, Marie Mu- hammad, Menteri Perindus- trian, Tungki Ariwibowo dan Menteri Perdagangan, Satrio B. Joedono bertugas memo- nitor perkembangan nilai dan harga barang-barang impor. Kalau pada suatu saat terjadi praktek dumping, Menteri Keuangan yang menjabat Ketua tim akan memutuskan barang terse- but dikenakan tarif bea masuk (BM). Ketika ditanya mengenai rincian bunyi pasal tersebut dan kapan RUU Kepabea- nan tersebut akan dibahas di DPR, Mar'ie tidak menye- butkan. Namun secara tersi- rat Menkeu mengatakan bahwa komoditi impor yang masuk ke Indonesia dengan harga dumping akan dike- nakan tarif tambahan. Berapa besarnya bea masuk tambahan bagi ba- rangimpor berlabel dumping tadi, Marie menolak mem- berikan jawaban. Namun, diperkirakan penerapan tarif tambahan tadi akan meng- acu pada kebijaksanaan yang diberlakukan secara nasio- nal. Itu, karena Indonesia bukan termasuk negara yang telah menandatangani kese- pakatan UU Anti Dumping International. Menurut Gazfan, pihak- nya pernah memberikan dua kali pinjaman kepada peng- gugat (Soeprindriyo) masing- masing Rp 75 juta dan Rp 25 juta. Setelah PK pertama, pe- nggugat mengaku sudah me- nyetorkan kembali Rp 50 juta berupa cek. "Tetapi itu tidak dibukukan dalam rekening saya," kata Soeprindriyo, Bahkan ia menemukan bukti cek itu dimasukkan rekening orang lain (fiktif). "RUU Kepabeanan terse- but, nantinya dapat dijadi- Eks Kacab BBD Akui 'Pinjam' Setoran Rekening BMA ke atasnama siapa saja. Keterangan saksi ini di- tanggapi oleh Hakim seba- gai "kericuhan administra- si" dimana rekening nasa- bah dicampur-aduk dengan rekening pribadi. Gazfan mengakui hal "pinjaman pribadi" itu setelah diberi waktu dua menit oleh Ha- kim, untuk mengatakan hal yang sebenarnya "untuk ke- baikan dunia akherat." Sementara R. Soeprindri- yo membantah ia pernah me- nerima uang dari kredit (ke- dua) senilai Rp 25 juta. Juga pada tanggal 18 April 1982, ada PK lain sebesar Rp 7,5 juta atasnamanya, yang sa- ma sekali tidak diketahui- nya. kan alat kontrol untuk men- cegah masuknya barang barang impor dengan harga yang sangat murah. RUU tersebut akan melengkapi fungsi kontrol tim tarif yang telah dibentuk pemerintah," katanya. Menkeu mengatakan dengan memaksimalkan dua alat mekanisme kontrol tadi, Indonesia memang tidak perlu menga- dukan terjadinya kasus dumping ke lembaga GATT (General Agreement On Tar- Penggugat menyatakan keberatannya, karena pe- nyimpangan administrasi kredit itu, dan pengeluaran kredit yang tidak diketahui- nya tetapi perhitungan se- bagai utang dan bunganya dibebankan padanya. Saksi Oding Permana se- belumnya menyebutkan ada tujuh PK dari BBD Keba- yoran-Faletehan atasnama Soeprindriyo/PT BMA de- ngan jumlah total Rp 794.648.832,39 terdiri dari utang pokok Rp 562.477. 114,26 dan bunganya. Oding menegasí, bahwa "begitu suatu kredit macet Atas desakan Hakim dilimpahkan oleh BBD (ca- anggota majelis saksi kemu- bang) ke (BBD) Pusat dan dian mengakui bahwa ia atau PUPN, maka perhitung- "meminjam secara pribadi an bunga berhenti." Tetapi kepada penggugat, tapi itu di pihak lain, Soeprindriyo sudah dibayar kembali" mengatakan pihaknya sudah Dikatakan, dengan itu ia melunasi utang tersebut bah- boleh memasukkan rekening kan sampai sejumlah Rp 2,1 miliar, sehingga ada kelebih- an yang mestinya dikemba- likan oleh pihak BBD. Dirjen Aneka Industri Soesanto Sahardjo meninjau Pameran Kulit dan Sepatu seusai meresmikan di Balai Sidang Jakarta, Kamis (28/ 10). Pameran berlangsung hingga 31 Oktober tersebut diikuti para pengusaha kulit dan sepatu dari dalam dan luar negeri antara lain Italia, Australia. (ant) Dalam sidang kemarin juga terungkap hilangnya sebuah sertifikat agunan, yakni Sertifikat hak Milik No.4/Cikanyere. Oding kata- kan surat-surat jaminan itu, sepengetahuannya ada di arsip BBD Pusat. Di pihak lain, Kuasa Hukum tergugat, BUPLN mengakui soal pemeriksaan tidak pernah dibuat "berita acara"nya apalagi dikonfi- masikan dengan nasabah. Oding maupun Gazfan menyebut dalam kesaksian- nya, persoalan kredit di BBD Cabang itu "lebih banyak ditangani oleh bawahannya" yang pada waktu itu dijabat oleh Ny. Woro. Sementara saksi lain, Drs Tosman, lebih banyak me- ngelak untuk menjawab pertanyaan Majelis Hakim. "Karena masalahnya sudah ditangani Pusat, jadi saya tidak banyak tahu," katanya berkali-kali. Sikap saksi yang satu ini, yang akhir proses penanganan di Sub- 1992 diketahui mengikuti dit Udpal Ditserse Mabes Polri atas kredit BMA terse- but rupanya "memuaskan" sehingga usai sidang ia disa- lami oleh seorang pejabat BBD yang mengantar. Pemeriksaan kemarin ditekankan pada kredit yang keluar sekitar 1982-1983, sementara saksi Oding sebe- lumnya merinci PK sampai tahun 1986. Sidang akan dilanjutkan 11 November dengan saksi lain. * (2) proteksi tadi tetap akan di- sesuaikan dengan daya sa- ing industri yang bersang- kutan dengan industri seru- pa di luar negeri. iffs and Trade) yang khusus menangani masalah dum- ping. Apalagi, tidak gampang mengajukan masalah dum- ping ke panel GATT yang konon sering bertele-tele. Mar'ie menjelaskan, De- partemen Keuangan beker- jasama dengan Departemen Perindustrian dan Departe- "Semuanya tidak bisa di- lakukan dalam sekejap, tapi harus bertahap. Sebab, ka- lau kita buka proteksinya ternyata industri bersang kutan belum siap,bisa cela- ka kita," katanya. men Perdagangan secara bertahap terus menurunkan berbagai proteksi yang sam- pai saat ini masih memayu- ngi beberapa sektor indus- tri. Namun, pembukaan curkan pemerintah merupa- Yang penting, ujar Marie, setiap kebijaksanaan terma- suk Pakto 1993 yang dilun- Teater Mandiri malam ini (pk 20.00) WIB kembali menggelar 'Aum" di Gedung Kesenian Jakarta 29- 31 Oktober 1993. Acara yang menghabiskan dana Rp 48 juta dengan 24 pemain ini adalah yang ke dua kali setelah pementasan pertamanya di Taman Ismail Marzuki (1983). (endang) Jakarta, NERACA Presiden Soeharto menawarkan kepada Grup Bisnis Italia-Jepang (Italy-Japan Business Group) untuk mem- bangun infrastruktur pembangkit listrik, pelabuhan dan jalan-jalan tol di Indonesia. "Infrastruktur ini memang sangat dibutuhkan, tetapi pemerintah dananya terbatas," kata Kepala Negara ketika menerima Ketua Grup Bisnis itu, Umberto Agnelli dan Wakil Ketuanya Yoshitoki Chino di Kediaman jalan Cendana Kamis siang. Untuk mengatasi kendala tersebut, pemerintah Indo- nesia mengundang swasta asing maupun nasional untuk investasi di bidang prasarana dan memberikan insentif guna mendorong partisipasi semua pihak, ujar Menko Indag Hartarto usai mendampingi Presiden. Organisasi ini menurut Hartarto merupakan bisnis grup yang besar, dibentuk beberapa tahun lalu, yang biasanya mengadakan kerjasama industri perdagangan baik di Italia atau di Tokyo. Sekarang mereka menyadari bahwa perkembangan ekonomi di Asia dan Pasifik sangat cepat dan tinggi. Mereka melihat potensi yang cukup baik dan andalan mereka adalah Indonesia, tambah menko. Kepada Presiden Soeharto mereka menyampaikan keinginannya untuk ikut berpartisipasi dalam pem- bangunan bidang infrastruktur di Indonesia, yang memang diperlukan untuk memacu pembangunan. Di samping bidang infrastruktur, mereka juga ingin berpartisipasi dalam manufakturing dan industri, ter- masuk agroindustri. MILIK MONUMEN PERS NASIONA Kedatangan mereka itu, menurut Hartarto, tepat waktunya, yaitu setelah Indonesia mengeluarkan paket deregulasi yang sangat menarik bagi mereka, "Tadi pagi saya sudah jelaskan kepada mereka mengenai maksud daripada deregulasi tersebut," katanya. Sementara menajemen P.T. Lippo Land Development ("Lippoland") juga mengundang para anggota Kelompok Bisnis Italia-Jepang (IJBG) untuk melakukan investasi di Lippo City, ketika mereka bertemu di Jakarta pada 28 Oktober. Lippo City, afiliasi P.T. Lippoland Development, sedang membangun kawasan industri seluas 2.000 Ha dengan potensi untuk tumbuh menjadi 4.000 Ha. Konsep yang ditawarkan adalah saling-hubungan antara kawasan industri dengan daerah-daerah pemukiman, perdagan- gan, hiburan dan rekreasi. Kota baru, berlokasi di Bekasi, 30 Km dari Jakarta, adalah pintu masuk ke pusat keuan- gan Jakarta. kan sebuah langkah maju untuk menuju kepada target yang akan dicapai. Soal nantinya ada permasalahan yang menghambat, maka kendala itu akan diselesai- kan sambil berjalan. "Untuk itu, kita perlu optimis dan konsisten dengan pemikiran yang telah kita jalankan," katanya. Selain tengah mempersi- apkan RUU Kepabeanan, Departemen Keuangan juga sedang menggodok RUU Pasar Modal. (42) Kenneth R. Wynn, Penasehat Manajemen Perusahaan P.T. Lippo Land Development dan Direktur Properti Lippo Group, akan menyajikan potensi investasi di P.T. Lippo City kepada 50 anggota delegasi. (18/jon) Jakarta, NERACA Sudwikatmono Cs mela- lui PT Kuningan Persada Group-sebuah perusahaan konsorsium- akan memba- ngun kawasan terpadu atau superblok di Kelurahan Gun- tur, Setiabudi, Jakarta Sela- tan seluas 50 ha, dengan in- vestasi Rp 1,5 triliun. Italia-Jepang Siap Bangun KPG Bangun Superblok Rp 1,5 Triliun Infrastruktur di Indonesia Jakarta, NERACA Satu perusahaan Hong- kong diduga mendalangi pemalsuan visa ekspor tekstil dan produk tekstil (TPT) tujuan Jerman. Perusahaan Hongkongini bekerjasama dengan Gol- den Phoenix, perusahan berdomisili Moencheng- ladbach, kota kecil di Jer- man. Sedikitnya 10 nama perusahaan dicatut dalam dokumen visa palsu itu. Menurut sumber Nera- ca di Itjen Depdag, kasus kali ini lebih rumit diban- dingkan kasus-kasus se- belumnya. Dari sisi pela- ku, sampai saat ini, didu- ga lebih banyak. Kali ini sejumlah dokumen dipal- sukan untuk kategori 4 (polo wear), 5 (sweater), dan 21 (jaket) tujuan ME. Menurut data, terse- butlah perusahaan ber- nama Golden Phoenix yang berlokasi di Moenc- hengladbach, kota kecil 76 Km di luar Koeln, Jerman. Perusahaan ini bertindak sebagai pembeli produk ΤΡΤ yang masuk dengan visa palsu. Sejak awal 1993 sedikitnya ada 10 nama perusahaan yang dicatut. Jakarta, NERACA Analisis mengenai dam- pak lingkungan (Amdal) yang tertuang dalam dere- gulasi Paket Oktober 1993 dinilai Inkindo (Ikatan Na- sional Konsultan Indonesia) belum menyentuh substansi persoalan Amdal itu sendiri. Pakto 93 itu baru merupa- kan penyederhanaan proses perizinannya. "Karena itu, Inkindo meminta pemerintah segera menindaklanjuti dengan petunjuk pelaksanaan (Juk- lak) yang lebih rinci dan je las," ungkap Sekjen DPP Inkindo Ir.Solahudin Wahid kepada wartawan di Jakar- ta, kemarin (28/10). Golden Phoenix tidak membayar harga produk TPT itu kepada Indone- sia. Devisa ekspor lari ke Hongkong. Sebab, invoice tagihan harga produk TPT itu datang dari Hongkong. Pengapalan barang di lakukan dari Tanjung Priok. Visa palsu yang mendampingi barang itu seolah-olah ditandatanga- ni Kepala Kantor Wilayah Departemen Perdagangan DKI, Drs. Hamonangan Pane. Sementara doku- men visa asli ditandanga- ni oleh Drs. D. Tarigan, Kepala Perdagangan Luar Negeri Kanwil Depdag DKI Jakarta, yang juga Direktur Utama PT KPG, Sudwikatmono mengatakan, pembangunan kawasan ter- sebut dimaksudkan sebagai usaha membantu Pemda DKI dalam meremajakan daerah hunian padat di te- Dalam membangun ka- ngah kota. Di atas lahan selu- wasan terpadu ini PT KPG as 50 hektar itu akan diba- kerjasama dengan Pemda ngun secara bertahap berupa DKI Jakarta dalam penga- apartement, hotel berbin- daan lahan yang diperlukan, tang V, kondominium, pusat tapi ganti ruginya tetap dipi- perbelanjaan, perkantoran, kul perusahaan. Sudwikat- pertokoan, dan sarana olah raga, katanya kepada warta- wan di Jakarta, kemarin. Jakarta, NERACA selanjutnya di luar negeri," Hollywood. Jimenez & Martina Sud katanya. Dia menyebut ren- "Dalam ruang hiburan wikatmono Incorporation cana pembangunan serupa dari Hollywood nantinya (J&MS Inc) perseroan yang di di Singapura, Hongkong akan diperagakan berbagai bergerak di bidang investasi dan Tokyo, dan satu tahun real estate, restoran dan lagi akan menyusul di Cina. entertainment dalam upaya Menurut dia, pembangu- menjaring wisatawan asing ke Indonesia merencanakan Jakarta nan Planet Hollywood di yang peletakan akan investasi pembangun- batu pertamanya pada bu- an "Planet Hollywood" di lan Juni 1994, merupakan Jakarta senilai Rp 16 miliar. Planet Hollywood ke dua Hal itu dikatakan oleh yang dibangun di luar Ame- Vice President J& MS Inc, rika Serikat, setelah Lon- Martina Sudwikatmono De don. Jimenez,MA, MBA, putri pengusaha ternama, Sudwi- kadmono kepada Neraca di Jakarta. Sedangkan empat perusa- haan yang tergabung dalam konsorsium tersebut antara lain terdiri dari PT Kuningan Persada Pratama, Napan Group, dan Barito Group, dan sebuah perusahaan lagi mi- lik Bambang Wiyogo. Pem- bangunan superblok ini juga akan dilakukan melalui ker- jasama dengan perusahaan asing dari Jepang dan Ero- pa. Planet Holywood adalah bentuk restaurant entertai- Dengan demikian, para ments yang dikemas selain wisatawan yang berkunjung menyediakan berbagai ma- ke restoran Planet Hollywo- "Investasi Rp 16 Miliar itu hanya khusus di Jakarta akan dilengkapi dengan yang sebenarnya, saat film cam hidangan masakan juga od akan terbawa ke suasana saja, belum terhitung pem- ruangan hiburan dengan tersebut berlangsung bangunan Planet Hollywood sajian dari berbagai film lebih menawarkan suasana "Kita tentu tidak mengi- Menurut dia, pemerintah nginkan adanya perbedaan secara eksplisit menyederha- bahasa antara pemerintah nakan perizinan Amdal, dan Inkindo dalam menilai Dengan begitu, katanya, anggota Inkindo yang berge- rak di bidang jasa konsul- tansi lingkungan mempu- nyai pegangan dan acuan yang jelas dan konkret. Izin Departemen Penerangan RI No. 002/Menpen/SIUPP/A7 1985 familier. Menurut dia, bagi wisa- tawan asing nama "Holly- wood" ada daya tarik tersen- busana dan perlengkapan diri, oleh sebab itu Planet film yang top dari Holly- Hollywood yang dirancang wood, misalnya ada busana identik dengan suasana Superman, ada Harley pembuatan film di Hollywo- Davidsion film Terminator, od punya nilai lebih, sebagai dan di ruang lain ada ruang tempat tujuan wisata. Star War dan pengunjung Menyinggung pengala- akan dihibur oleh para artis man investasi real estate ternama seperti, Demi senilai kurang lebih sebesar Moore, Bruce Willis dan US $20 Miliar, dia menyata- sebagainya secara berganti- kan rasa bangga sebab in- an," katanya. vestasi di kota tersebut cukup menguntungkan. "Investasi real estate di Los Angeles lebih menye- nangkan sebab harga tanah di tempat itu ternyata lebih dan murah di bandingkan de- ngan harga tanah di Jakar- berwenang. Chamroel Djafri, ekseku- tifMayertex Group,-korban yang hak kuotanya 'dicuri'- kepada Neraca menuturkan ekspor TPT kategori 5-nya sejumlah 4.758 lusin ditolak pemerintah Jerman. Berda- sarkan data pabean setem- pat, nomor visa yang diguna- kan PT Kirana Langgeng Permain, perusahaan anak Mayertex Group itu, ternya- ta sebelumnya sudah pernah masuk. "Dipalsu orang lain,." "Tentu saja kami kaget. Soalnya, ekspor untuk kate- gori itu baru kami lakukan dalam jumlah tersebut. Namun setelah kami minta kopi visa yang sudah lebih dulu masuk, ternyata visa tersebut sengaja dipalsukan oleh eksportir lain atas nama PT (Persero) Sarinah, sebu- ah BUMN," ujarnya. Direktur Utama BUMN yang dicatut namanya terse- but ketika dihubungi, me- ngatakan perusahaannya be- lum pernah mengekspor ke Jerman. "Bagaimana mung- kin kami menggunakan visa orang lain untuk ekspor tu- juan Jerman, sementara or- der dari sana belum pernah kami terima. Jelas nama per- usahaan kami dicatut oknum eksportir yang tidak bertang- gungjawab. Kami akan tun- tut eksportir tersebut." Harga eceran Rp 500. Nama Sarinah masih di catut. Hal itu diketahui keti- ka PT Evershinetex meng- ekspor TPT kategori 5 dito- lak Jerman. Diberitahu bah- wa visa dengan nomor sama telah masuk atas nama Sari- nah. 14 Agustus 1985 ISSN 02 531 81 mono mengatakan, 40% dari keseluruhan bangunan di kawasan tersebut akan dilo- la Pemda DKI setelah bebe- rapa tahun kemudian, yakni sesuai dengan perjanjian. Selain itu PT KPG juga mempunyai kewajiban membangun rumah susun sederhana bagi masyarakat Jakarta golongan kurang mampu sebanyak 296 unit di Kel Bendungan Hilir. PT Persindotama Antar Nusa Kasus pemalsuan doku- men ekspor TPT yang ber- tubi-tubi ini, telah mem- buat Direktorat Ekspor Hasil Industri dan Pertam- bangan (Ditekssilintam), Inspektur Perdagangan Luar Negeri (Irdaglu) dan Kantor Wilayah Depdag DKI harus bekerja keras. Berbeda dengan kasus pemalsuan dokumen eks- por ke Kanada, pada ka- sus pemalsuan ke AS dan Eropa, sudah terdeteksi Kasus pemalsuan lain lebih dini. Pada kasus ke telah mencatut nama PT Kanada, pemalsuan terde- Tjiriadarma. Hal itu terung- teksi setelah terjadi over- kap ketika ekspor TPT atas shipment. "Sedangkan nama PT aliwig ditolak kasus pemalsuan ke AS Jerman. Ketika dikonfirma- dan ME dideteksi sebelum si ulang, ternyata visa nomor overshipment ujar In- itu sudah masuk atas nama spektur Pembantu Perda- PT Tjiriadarma. Menurut gangan Luar Negeri, copy visa, ternyata nomor Hayadhi. (47/30) Menurut Dirut PT KPG, perusahannya telah berha- sil membebaskan lahan yang diperlukan seluas 24 hektar dari 50 hektar yang diperlu- kan. Sedangkan ganti rugi yang diberikan rata-rata Rp 800.000/m2, atau paling rendah Rp 400.000/m2 dan tertinggi Rp 1,5 juta/m2. Deregulasi Amdal belum Substansial antara lain dengan membe- baskan aktivitas sejumlah usaha dan industri dari ke- tentuan Amdal. Di lain pi- hak, tetap ada proyek yang wajib menyediakan Amdal. Juklak sangat dibutuh- kan, baik yang menyangkut dalam pengawasan maupun pelaksanaan di lapangan. Hal ini untuk menyamakan persepsi atau "kesamaan bahasa" antara pemerintah dan Inkindo. persoalan yang sama," ucap melaksanakan studi Amdal Solahudin dalam jumpa pers secara terpadu dengan meli- kemarin. Jumpa pers itu batkan semua instansi ter- sendiri diadakan berkenaan kait dan perusahaan jasa dengan "Musyawarah Nasio- konsultansi. nal IV Inkindo" yang akan diselenggarakan pada Ja- nuari 1994. Ketua I DPP Inkindo Djo- ko Aminota, MSc berpenda- pat senada dengan Solahu- din tentang perlunya Juklak lebih lanjut. Kalau menge- nai penyederhanaan prose- dur perizinan, Inkindo sen- diri sudah melontarkannya sejak tiga tahun silam, saat Munas di Medan. "Deregulasi itu sudah bagus, tapi memang masih harus ada tindak lanjutnya," cetus Djoko, seraya menam- bahkan, hal yang mendesak harus dilakukan kini adalah ta," katanya. Tingginya harga tanah di Jakarta, menurut dia sem- pat membuat shock teman dari Amerika Serikat yang ikut mencari lokasi tanah buat Planet Hollywood di Jl Thamrin belum lama ini. "Ternyata menurut dia harga tanah di Jakarta lebih mahal dari pada di kota Los Angeles dan Manhattan," lanjutnya. Melihat harga tanah di Jakarta yang sangat mahal itu, menurut dia beberapa teman investor real estate dari Amerika Serikat ba- nyak yang tertarik ingin menanamkan modalnya. Perbandingan harga ta- nah di wilayah strategis Jakarta, yang mencapai Rp visa itu untuk kategori 21 (jaket), bukan kategori 6. Direktur Tjiriadarma, Benny Soetrisno, memban- tah mengekspor dengan menggunakan visa nomor tersebut. Usut punya usut, ternyata nama perusaha- annya telah dicatut eks- portir lain. "Buyer dan pemalsu dokumen itu ha- rus segera ditemukan," kata Benny, yang juga Sekjen Asosiasi Pertekti- lan Indonesia (API). Kasus pemalsuan doku- men ekspor lain merugi- kan PT Kreasi Permai Langgeng. Ekspor TPT kategori 5 kembali ditolak. Ternyata nomor visa yang digunakannya sudah dipa- kai eksportir lain. Kali ini copy dokumen itu atas nama PT Sumber Multi Kreasi. Pada dua no- mor visa yang sama itu, tertera dua kategori ber- beda. Visa atas nama PT Kreasi Permai Langgeng untuk kategori 5, sedang- kan atas nama PT Sumber Multi Kreasi, untuk kate- gori 4. Tahap pertama pemba- ngunan kawasan terpadu tersebut antara lain akan dibangun hotel berbintang V, yang diharapkan sudah dapat dimulai awal tahun depan. Tahap selanjutnya akan dibangun apartemen berlantai 38, kondominium, pusat perbelanjaan, perkan- toran, pertokoan, sarana olah raga, dan fasilitas lainnya yang diperlukan. Semua fasilitas yang di- bangun di kawasan terpadu ini akan menggunakan satu pusat saluran limbah, seper- ti yang dilakukan di negara modern. Tapi tidak menggu- nakan semacam septictank yang biasanya dilakukan hampoir di semua bangunan yang ada di Ibukota..(27). J&MS Inc akan Bangun Planet Hollywood di Jakarta 5 juta/meter, di tempat yang sama di Los Angeles dan Manhattan hanya mencapai Rp 3 juta/ meternya. "Apalagi, sekarang di Amerika Serikat harga ta- nah mengalami penurunan drastis, setelah negara ter- sebut mengalami resesi ekonomi yang berkepanja- ngan, sehingga tanah murah sekali" lanjutnya. Sementara itu, di Jakar- ta harga tanah tidak pernah mengalami penuruanan, bahkan harganya terus membumbung. "Makanya mereka sangat tertarik membeli tanah di Jakarta, dengan cara mencari mitra usaha dengan pengusaha Indonesia,' katanya Martina. (swas) Menyinggungisi Pakto 93 yang antara lain membuka peluang usaha lebih luas bagi konsultan, Solahudin dan Djoko menilai sebagai salah satu indikasi kuat bahwa pemerintah tengah berusa- ha mendorong dan memaju- kan Inkindo. Hal itu berarti eksistensi Inkindo semakin diakui. "Dengan Pakto 93 tersebut, sudah jelas peluang usaha bagi konsultan akan terbu- ka lebih luas, sekaligus tan- tangan bagi Inkindo untuk terus meningkatkan kemam- puan dan profesionalitas," kata Djoko.(38)