Arsip

Halaman Artikel

Halaman Lainnya

Konten

10 P ER TANIAN Deptan Diminta Batasi Impor Daging Sapi Lampung, NERACA Direktorat Jenderal Peternakan, Departemen Pertanian (Deptan) dimin- ta untuk membatasi impor daging sapi. Hal ini dimak- sudkan supaya tidak terja- di perang harga antara daging lokal dan impor. Demikian dikatakan Inspektur Jenderal Pemba- ngunan (Irjenbang) H. Humuntar Lumban Gaol usai meninjau penggemu- kan sapi milik PT Tippera- ry Indonesia (Tippindo) di Desa Jabung, Lampung Tengah, Kamis (28/10). Dia menyebutkan Dir- jen Peternakan, Deptan harus membatasi daging impor, termasuk jeroan, agar tidak terjadi perang harga di pasaran. "Daging impor yang masuk ke pa- sar tradisional akan meng- geser daging lokal dengan harga bersaing, karena itu perlu daging impor perlu dibatasi," tegasnya. Irjenbang berpendapat jika daging impor terus membanjir, berarti Indone- sia menghidupi peternak sapi luar negeri, seperti Australia, sementara pe- ternak Indonesia semakin miskin. Impor daging sapi terse- but sangat terbatas. Hal ini dilakukan karena un- tuk memenuhi kebutuhan konsumen hotel. Jumlah volume impornya tidak lebih dari 6 ribu ton per tahun. Selain itu Lumban Gaol mengusulkan kepada Dir- jen Peternakan supaya segera membuat standari- sasi daging sehingga da- ging lokal bisa bersaing dengan daging impor. "Ini untuk menjamin kepasti- an pasar bagi produsen daging lokal," katanya. Jakarta, NERACA Komisi X DPR mendesak kepada para anggota DPRD untuk ikut terjun secara aktif mengawasi perusahaan yang kurang perhatikan pena- nganan limbah. "Pengelolaan limbah se- benarnya soal yang mudah, tetapi alatnya yang mahal. Karena mahal, para peng- usaha masih berpikir untuk membeli peralatan tersebut," ujar Gazali Amna, Wakil Ke- tua Komisi XDPR saat mene- rima kunjungan 13 Anggota DPRD Tingkat II Mojokerto, di Jakarta, Kamis. nyai standar daging, maka sulit menerobos pasar eks- por, Asosiasi Pengusaha Feedlot Indonesia, bersa- ma dengan pemerintah telah menggodok konsep standarisasi gading Indo- nesia, yang berpedoman dengan kualitas daging dari Australia. Namun ternyata sampai sekarang belum tundas. Salah satu sumber di Asosiasi Pengusaha Feed- lot Indonesia, menyebut- kan konsep standarisasi daging Indonesia, masih tertahan di Ditjen Peter- nakan. Sementara itu Direktur Utama PT Tippindo, Dicky Adiwoso menyatakan be- lakangan ini banyak da- ging impor berkualitas rendah masuk ke pasaran dalam negeri dengan har- gamurah, sehingga daging dalam negeri yang mutu tinggi kalah bersaing. Contoh harga daging impor Rp 5.500/kg. Pada- hal dalam lokal Rp 6.900/ kg, sementara daging tete- lan impor Rp 4.500/kg, sedangkan dalam negeri Rp 5.800/kg. Dia mengatakan gejala tersebut disinyalir sebagai usaha negara-negara pe- masok untuk mendomina- si pasaran daging sapi di Indonesia. Dengan adanya standa- risasi daging itu, diharap- kan Indonesia dapat meng- ekspor daging, sebab seka- rang ini industri peterana- kan sapi sudah mulai tumbuh seperti Tippindo. Industri peternakan tersebut sudah mampu menghasilkan daging ber- kualitas, namun karena Indonesia tidak mempu- (Im) K LHanem estat nex BIAM zimitqo siG Daging impor yang semula untuk konsumsi restoran dan hotel berbin- tang saja, kini juga masuk ke pasar tradisional, khu- susnya untuk jeroan, se- hingga peternak daging sapi di Indonesia kewalah- an memasarkan produk- nya. "Dunia pendidikan yang didukung dan dilengkapi program latihan tenaga ker- ja akan dapat menyediakan tenaga yang dibutuhkan "Padahal, jeroan di luar negeri dianggap tidak mempunyai nilai komersi- al dan dianggap sebagai sampah," katanya. Jakarta, NERACA Menteri Tenaga Kerja (Mennaker) Drs Abdul La- tief mengatakan, secara kualitatif jumlah angkatan kerja yang berpendidikan tinggi terus bertambah Namun yang permasalahan adalah kuali- tas dan kualifikasi tenaga kerja sering dipandang tidak sesuai dengan kebutuhan dan persyaratan jabatan. Hal itu mennaker kemu- kakan dalam sambutan ter- tulis yang dibacakan oleh canaan Tenaga Kerja (Peran- perta), RE Soepono, pada pembukaan "Pelatihan Pe ningkatan Profesionalisme Kehumasan" yang berlang. sung 27-28 Oktober 1993, di Jakarta, kemarin. Pelatihan yang diikuti 100 peserta itu, diadakan oleh Ikatan Wani ta Pengusaha Indonesia (IW. API) bekerjasama dengan Forum Kehumasan. Menanggapi masalah tersebut, Direktur Bina Usaha Petani Ternak, Ir. Djarsanto, mewakili Dir- jen Peternakan, mengata- kan pihaknya akan mene- liti kembali daging impor, terutama kriteria antara daging dan jeroan. Para anggota DPRD Mo- jokerto, Jawa Timur yang di- pimpin Wakil Ketua H. Mah- fud Barnawi mengadakan kunjungan kerja selama dua hari untuk mengadakan stu- dy banding ke Kabupaten Ta- ngerang dan Bekasi. Namun ternyata mereka juga me- nyempatkan diri mampir di Gedung Wakil-wakil rakyat di Senayan, Jakarta, Menunjuk pengalaman saat Tim Komisi X meninjau TENAGA an perlu diperketat. Sebab hing- ga kini masih banyak peng- usaha yang berpandangan keliru dalam masalah pena- nganan limbah," katanya. F Anggota Komisi X Harefa menambahkan, para anggota DPRD memiliki posisi yang lebih strategis dibanding anggota DPR se- bab mereka termasuk pe- rangkat pemerintah. Kare- na itu para anggota DPRD bisa dengan cepat mengan- tisipasi bila diketahui ada perusahaan yang membuang TRANSMIGRAS 1 Mentrans-PPH Siswono Yudohusodo: Gepeng dan Masyarakat Terasing Segera Ditransmigrasikan trans-PPH) mencoba mena- tuk memindahkan PMKS ke Penyandang Masalah warkan suatu konsep riil un- Jakarta, NERACA Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang terdiri dari Gepeng (Gelandangan, Pengemis) dan masyarakat terasing segera ditransmigrasikan. Menteri Transmigrasi dan Pemukiman Perambah Hu- tan (Mentrans-PPH), Siswo- no Yudohusodo mengatakan pada acara penandatangan Surat Keputusan Bersama (SKB) Mentrans-PPH dengan Menteri Sosial (Mensos), di Jakarta, Kamis (28/10). PT Pakerin di Mojokerto limbah dan merugikan ma- baru-baru ini, Gazali Amna syarakat. mengatakan pihak perusa- haan menjanjikan akan memasang alat pengolah limbah pada bulan Desem- ber mendatang. Itu sebab- nya, dia mengharapkan para anggota DPRD setempat memantau dan mengawasi masalah tersebut sehingga dampak pencemaran yang merugikan masyarakat bisa dicegah sedini mungkin. Para anggota DPRD bisa menyampaikan pertimbang- an kepada Bupati sebelum mengeluarkan rekomendasi atau ijin. Bila diketahui mencemari lingkungan yang merugikan masyarakat, bisa dicegah. buh dan berkembang sesuai dengan kemajuan ilmu dan teknologi. "Berdasarkan hal itu, maka kegiatan pelatihan peningkatan profesionalisme di bidang kehumasan ini dapat menciptakan tenaga trampil dan profesional. Yang mampu menyerap per- kembangan informasi global. Saya mengharap pokok-po- kok pikiran tersebut dapat digunakan sebagai bahan informasi yang penting da- lam bidang kehumasan." Lebih lanjut menteri atau yang sesuai dengan mengemukakan, sebagian Deptrans PPH mempunyai target setiap tahun sekitar 50 ribu kepala keluarga (KK) ke luar Pulau Jawa, 5% diantaranya adalah masyarakat PMKS. Menurut Siswono pena- Ujungpandang, NERACA pa kali dihubungi Neraca Tahun ini merupakan tahun kerugian bagi petani dan KUD pelaksana tatani- aga cengkeh di Sulawesi Selatan. Hingga Oktober ini diperkirakan 5.000 ton ceng- keh asal Sulsel terpaksa harus dijual ke Sulawesi Tengah. selalu tidak ada di tempat. "Bos lagi tugas ke Jakarta,"kata salah seorang stafnya. "Kalau masalah pengetatan kualitas ceng- keh, kami tidak berani memberikan keterangan, lanjut staf tersebut. Nurdin Halik berjanji akan memperjuangkan dan melobi Badan Penyangga dan Pemasaran Cengkeh (BPPC) agar memberikan kebijaksanaan terhadap kualitas cengkeh yang dila- kukan Sucofindo Ujungpan- dang. "Ini dimaksudkan agar cengkeh Sulsel tidak lagi dijual ke luar daerah seperti Palu, Kendari dan Surabaya,"katanya. Sejumlah pengurus KUD pelaksana tataniaga ceng- keh di Luwu dan Wajo yang ditemui secara terpisah menuturkan, penjualan cengkeh ke Palu untuk mendapatkan harga yang layak. Sebab selama ini KUD sulit menjual cengkeh de- ngan alasan tidak memenu- hi kualitas Sucofindo. Pada- hal KUD membeli cengkeh dari petani dengan harga sesuai dengan ketentuan. Dia berharap masalah ini tidak bisa dibiarkan terus berlangsung, karena sangat merugikan KUD dan Penda- patan Asli Daerah (PAD). Kepala Kanwil Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil (PPK) Sulsel ketika dikonfirmasi sekitar menga- lirnya cengkeh Sulsel ke Palu dan Kendari, menegaskan akan segera mengambil lang- -90 Temel harimu sentieri andedma dalsbe Ee Kepala Cabang Sucofindo Ujungpadang yang bebera- lebrat: 201930 46 Pengusaha HTI dan Pertanian DPR Desak DPRD Ikut Mengawasi Curi Kayu, 6 Perusahaan Dicabut Izin Lahannya di Kalbar Didenda Rp 100 juta Penanganan Limbah Perusahaan "Yang bergerak di sektor pertanian, ada 36 perusaha- an yang dicabut izin pengar- ahan lahannya yang luasnya meliputi 300.000 ha. Untuk sektor pertanian ini dari 198 perusahaan dengan lahan 1.748.804 ha, hanya 36 per- usahaan yang melakukan ha," ujar Pedi. kegiatannya seluas 360.000 Dari data yang diberikan Pedi, tidak dijelaskan bera- pa besar rencana investasi usahaan lainnya yang telah diberikan peringatan dengan luas areal 361.450 ha. Se- dangkan hasil pengamatan Neraca di Pontianak menun- jukan, banyak perusahaan sering menunda pelaksa- naan proyeknya. Disebabkan ada beberapa kendala yang sulit diatasi, misalnya besarnya ganti rugi tanaman tumbuh yang dituntut masyarakat setempat. yang akan ditanam. Namun dia berharap agar lahan dan izin yang tidak digunakan, diberikan kepada pengusa- ha lain yang mau serius Selain itu, memang ada pengusaha yang "nakal" untuk mengalihkan izin pengerahan kepada perusa- haan lainnya maupun masih banyaknya terjadi tumpang tindih dengan kegiatan pro- yek lainnya. "Berbagai kendala itu perlu mendapat perhatian pemerintah daerah, mengi- ngat dalam usaha penanam- an modal di daerah Kalbar masih terjadi keterlambat- an realisasi oleh lembaga keuangan, prosedur perizinan yang masih biro- kratis dan lain sebagainya," ujar Drs M Muazzi Harun, ketua BKPMD (Badan Koor- dinasi Penanaman Modal Daerah) Kalbar. (K-18/rz) nganan PMKS tidak cukup dengan pendekatan ekonomi, keamanan atau ketertiban, tetapi memerlukan pendekat an kemanusiaan dan psikolo- gi. Disebutkan PMKS adalah masyarakat yang tergolong kategori Gepeng, korban ben- cana, masyarakat terasing termasuk eks narapidana dan eks penyakitkusta. yang dikeluhkan para ang- Masalah lingkungan lain gota DPRD Mojokerto ada- lah soal tambang golongan Dalam penyelesaikan PMKS itu, Departemen Transmigrasi dan Pemukim- an Perambah Hutan (Dep- Terhadap masukan-ma- sukan tersebut, Wakil Ke- sangat menghargai dan tua Komisi X menyatakan menjadi masukan yang akan dibicarakan kepada pejabat terkait. Khusus masalah tambang golongan C, menu- nantinya bisa ditangani oleh rut Komisi X tidak mustahil Daerah Tingkat II, sehingga PENCUCI JARING: Seorang pencuci berbagai jenis jaring penangkap ikan, Bahar (50 th), sedang mengeringkan jaring yang dicucinya di kawasan pantai Cilincing, Jakarta Utara Dengan usaha ini, rata-rata setiap hari Bahar memperoleh penghasilan Rp 10.000 hingga Rp 15.000 (ant) e non poffu nelada no KEHUTANA N BMBE 19 AND JAITSJ MO alubog na hede2 snime2 s 5% para PMKS. "Transmigrasi memba- ngun masyarakat yang ku- pemukiman baru, dengan rang beruntung, hingga kelak lebih baik. Siswono memberikan con- toh keberhasialan pemukim- an tahan politik yang juga penyandang masalah di Pu- lau Buru yang dibangun 1969 untuk 14 ribu KK. "Sekarang daerah itu sudah makmur dengan penghuninya yang sejahtera bahkan surplus pangan yang mampu mengi- rim beras ke pulau-pulau lain,"katanya. tidak hanya menerima dam- paknya tetapi menentukan apakah layak atau tidak izin itu diberikan. "Peranan DPRD dalam pengawasan tetap terbuka dalam masalah ini," jelas Gazali Amna. F Harefa menambahkan, Komisi X sangat konsern dan ningkatan kewenangan Ba- akan memperjuangkan pe- dan Pengendali dan Penga- was Lingkungan Deptrans-PPH, selama Pelita VI menargetkan me- mindahkan penduduk seba- nyak 350 ribu KK atau 50 ribu per tahun. Untuk tahun anggaran 1994/1995, pelak- sanaan transmigrasi harus mengikutsertakan sedikitnya Pontianak, NERACA Pemerintah Daerah Kali- mantan Barat (Kalbar) dan Departemen Kehutanan se- jak pertengahan hingga Oktober 1993, mencabut izin pengerahan lahan terhadap 46 perusahaan Hutan Tana- man Industri (HTI) maupun Kalbar. Sebab sejak dikelu- usaha pertanian di daerah arkan izin tersebut, perusa- haan tersebut tidak melaku- kan kegiatan proyek mau- pun persiapan kegiatannya. Gubernur Kalbar, H. A. wartawan memang saya anggap Pelaksanaan pengawas- C.Banyak contoh-contoh pe- (Bappedal) termasuk masa- dang para dalang atau pela- karena itu mereka harus usia membuka Lokakarya nambangan yang tidak ter- kontrol dimana ijin diberi- kan oleh Pemda Tingkat I, tetapi justru dampak yang merasakan adalah Daerah Tingkat II. mendapat dukungan dari masyarakat yang dikenal de- ngan keamanan swakarsa. lah eksekusi, sehingga ke- lestarian lingkungan makin terjaga. Selain itu, Bappedal bisa ditingkatkan keberada- annya tidak hanya di pusat tetapi juga sampai ke daerah- daerah. Menurut dia, Komisi Xsedang mencari upaya agar ditangani. dampak lingkungan cepat ku tersebut dikenakan den- da 20 kali iuran Hasil Hutan (HH) ditambah dengan pro- ses pidana satu tahun," ujar Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Tingkat I Sumbar, Ir Kayat R Sutaryo kepada Neraca di Padang, kemarin. Pola Dasar Pembangunan Daerah Kalbar, membenar- kan adanya pencabutan izin tersebut. "Pencabutan izin usaha ke-46 perusahaan HTI itu harus kami lakukan, walaupun resikonya mem- pengaruhi pencapaian inves- tasi di Kalbar," tambahnya. ngan. tenaga kerja yang memiliki "Tersedianya sejumlah kemampuan manajerial, kewirausahaan dan kepe- mampu melaksanakan fung- si sosialnya," kata Siswono. Sehubungan dengan itu ke- bijaksanaan Deptrans-PPH mencakup antara lain me- ningkatkan peluang keikut sertaan para PMKS sebagai transmigran dan tentu saja dengan pembinaan-pembina- an serta perlakukan khusus terutama pada tahap prakon- disi agar mereka menjadi sumberdaya manusia poten- sial. pengarahannya mengata- kan, laju perkembangan pengetahuan dan teknologi serta pesatnya arus informa- si sangat membantu keber- hasilan sebuah organisasi maupun usaha. "Untuk itu kita akan siap- kan pemukiman transmigran, sebab dengan tersedianya pe- mukiman dan adanya jamin- an lapangan kerja bagi eks PMKS adalah tujuan dari SKB ini. Kondisi diikuti de- Padang, NERACA Enam pengusaha di Sumatera Barat (Sumbar) masing-masing didenda Rp 100 juta, karena terbukti terlibat dalam kasus pencu- rian kayu atau menjadi pe- nadah. Kasus ini terungkap terpadu, terdiri dari Wakil Gubernur, Kasrem, Dinas/ Kanwil Kehutanan, Penga- dilan, Polisi, DLLAJR, Di- nas/Kakanwil Perdagangan dan instansi terkait lainnya. "Bagi yang terkena razia, Jumat 29 Oktober 1993 menurutnya, memakai sis- tem fungsional dan sistim ter- padu. Pada sistem fungsional ini ditunjuk petugas kehu- tanan yang lazim disebut Jagawan, sejak 1986. Saat ini di Sumbar petugas itu berjumlah 139 orang. Selain masyarakat di tiap daerah, itu ditambah para tokoh berjumlah 40 irang, dengan imbalan Rp 25.000/orang Untuk mengamankan hutan seluas 4,5 juta hektar di Sumbar tidak bisa dengan mengandalkan petugas yang luar pelanggan listrik di Bali kebanyakan kalangan per- hotelan. Tetapi dalam kenya- taannya pelangan ari hotel berbintang dan nonbintang Mengenai masalah Surat Angkutan Kayu Olahan (SAKO) dan Surat Angkutan Kayu Bulat (SAKB), menu- rut Kayat diberikan oleh pengusaha/perorangan yang Dinas Kehutanan kepada ngan keengangkut kayu de akan ngan pembinaan-pembinaan umum, juga penanganan khu- mental spritual," katanya. sus," kata Inten. Disebutkan masalah ini Penanganan secara khu- sus, kata Inten, antara lain penyelengaraan trans- migrasi Gepeng, sebelum ca- lon transmigran ditempatkan di transito, harus mendapat pembinaan baik fisik, metal, sosial dan keterampilan. sangat kompleks, maka pe- nangannya mungkin dilakukan secara parsial. "Untuk itu SKB ini disusun agar dapat menyelaraskan rencana, program dan pelak- sanaan kegiatan, evaluasi, pengawasan serta pengen- daliannya,"kata Siswono. "Setelah memenuhi per- syaratan dikirim ke lokasi untuk mendapatkan pembi- naan seperlunya," tegas In- ten. Sedangkan penanganan khusus PMKS masyarakat terasing baik masyarakat ter- asing yang mempunyai mata pencaharian sebagai pela- dang berpindah maupun se- bagai perambah hutan de- ngan program transmigrasi Alokasi Pemindahan Pendu- duk Daerah Transmigrasi (APPDT). Agar pelaksanaan trans- Jumlah PMKS 19,5 juta jiwa Sementara itu Menteri Sosial, Inten Soeweno, me- ngatakan PMKS yang ada di Indonesia sekitar 19,5 juta jiwa yang terdiri atas Gepeng dan masyarakat terasing. "Sasaran garapan masing- masing PMKS mempunyai ciri khusus yang berbeda, hingga penyelengaraan transmigrasi pun harus di- ketentuan berlakukan KOPERA SI Terutama di sektorindus- % pada 1980 menjadi 11,6% tri dan perdagangan, dari 9,1 tahun 1990. Di sektor perda- mereka yang tidak mengiku- "Namun sebaliknya, bagi % tahun 1980 menjadi 14,9 dan menemui hambatan- gangan meningkat dari 13,0 tinya, pasti akan tertinggal % tahun 1990. Diperkirakan hambatan di dalam langkah hana yang rata-rata mem- hingga 5-10 tahun menda- operasionalnya. Maka man- na dan rumah sangat seder- berikan kepastian kepada konsumen. Artinya mereka tang kesempatan kerja yang faatkan sebaik mungkin pe-sampai 900VA. Jumlah utama masih di sektor per- latihan kehumasan ini untuk butuhkan sambungan 450 akan mendapatkan listrik yang ada di rumahnya, lima yang kedua adalah di sektor tanian dan lapangan kerja meningkatkan keberhasilan mereka saat ini sudah men- hari setelah bayar akan jasa-jasa termasuk perdaga- tambah Ismail Sumaryo. (rz) Dari jumlah itu dicatat ha- kepastian itu, konsumen organisasi maupun usaha," capai 644.260 pelanggan. menyala. Dengan adanya usahaan terkena sanksi Sedangkan keenam per- denda CV lingkungan adalah kerusa- Prinsipnya kerusakan CV BR, CV RK, CV LR dan kan bangsa. Sehingga semua pihak harus ikut merasa bertanggungjawab atas pe- tegas Harefa lagi.(19) nanganan masalah limbah," dalam menangani kasus ngan waktu yang ditentukan. dengan luas 91.125 hektar CV MS. Sementara itu CV K dan CVTK hingga kini masih dalam proses penyidikan. Pemerintah, menurutnya, kubik. Surat itu diberikan Dinas Kehutanan secara gratis dan berlaku selama satu tahun Sementara itu Ketua Bappeda Tk I Kalbar, Ir Pedi Natasuwarna MSc di tem- pat terpisah mengatakan dari 46 perusahaan itu, ter- diri dari 10 perusahaan HTI (Oce/rz) are (ha). Κ ΠΕ RJA terjadinya pencurian kayu, P E R T AMB A NGAN ΕΝ Mennaker: Mutu Lulusan Pendidikan Tinggi PLN IX Andalkan Konsumen Menengah ke Bawah Tak Sesuai Kebutuhan Persyaratan Jabatan PLN XI justru akan kelebih- an daya. Misalnya kalau sudah dilaksanakannya ja- ringan kabel udara yang menghubungkan Bali de- ngan Gresik dengan sumber listrik dari pembangkit lis- trik Paionta. Apalagi bila rencana listrik di Bedugul sudah direalisasi. Maka per- masalahan kelistrik di dae- rah sudah bisa dituntaskan. Cengkeh Sulsel ke Sulteng KUD dan Pemda Rugi Rp 2,1 M Akibat penjualan cengkeh ke luar provinsi itu, KUD dan Pemda dirugikan seki- tar Rp 2,1 miliar, kata Dirut Puskud Hasanuddin, H.Nurdin Halik, kepada Ne- raca di Ujungpandang baru- baru ini. ja merupakan proses pe- Indonesia masih berpendidi- pembangunan. Latihan ker- besar dari angkatan kerja di ngembangan keahlian dan kan rendah, walaupun pro- ketrampilan kerja yang di- porsinya cenderung terus kaitkan dengan pekerjaan menerus. Selama periode dan persyaratan kerja atau profesionalisme," ujar Latief. tidak kalah pentingnya da- Jalur tenaga kerja yang lam peningkatan mutu tena- ga kerja, menurutnya, de- ngan jalur pengembangan di an tenaga kerja juga rendah. tempat kerja. Dengan bimbi- ngan dan pengalaman yang ief, sebagian besar dari mere- Selain itu, menurut Lat- kerja. Maka profesionalisme pertanian. Yang secara pro- terus menerus dalam dunia ka masih bekerja di sektor an kerja yang berpendidikan rendah (SD ke bawah) me- menjadi 76,3 %. Dengan nurun. dari sekitar 88,3 % demikian maka ketrampil persyaratan. Agar dapat mendorong pertumbuhan pangan kerja. Sejumlah te- ekonomi dan perluasan la- naga ahli dan peneliti diper- lukan untuk memanfaatkan ilmu pengetahuan dan tek- nologi dan untuk mengolah sumber daya laut." Sebelumnya, Dirjen Bina- Direktur Penempatan Peren- tenaga kerja akan dapat tum- porsional telah menurun. Da- penta Ismail Sumaryo dalam itu hanya 2%. Pernyataan mencapai 1X20 Mw. Mengi- sekian itu. Menurut Alfian berbintang dan non- ri 56,3% tahun 1980 menjadi 50% tahun 1990. Sebaliknya proporsi angkatan kerja yang bekerja di sektor non perta- nian meningkat. HARIAN EKONOMI NERACA nya 2% terdiri dari hotel akan merasa senang dan berbintang dan nonbintang, tidak perlu lagi susah me- Bila melihat posisi konsu- ngurus itu ini. Mengingat kalau PLN hanya memper- men listrik di Bali seperti itu, terbatasnya kemampuan kata Alfian tidak masuk akal pelayanan khusus ini baru dilaksanakan di kota Den-' pasar. Dipilihnya Denpasar 91,5% dari jumlah seluruh ngah ke bawah. Namun di kota ini memiliki potensi sebagai area pelayanan khusus tersebut mengingat langganan listrik di Bali. Alfian menambahkan se- Denpasar, NERACA Kepala PLN Wilayah XI Ir. Alfian Helmi mengata- pendapatan langganan dari kan, pihaknya sampai kini masih tetap mengandalkan konsumen menengah keba- wah. Konsumen PLN yang atas, sedangkan tidak me- hatikan konsumen kelas medulikan konsumen mene- akui oleh PLN tahun-tahun yang sangat besar. sehingga sering mengecewa- pok pelanggan terbesar at sebelumnya kondisi listrik di Dalam persoalan ini Alfi- ini stabil an berpendapat, jika kelom- kan. Sekarang kondisi itu dapat sudah berubah sejak diope- disimpulkan seluruhnya rasikannya PLTG Pesang sudah puas. Jika masih ada garan yang kekuatannya yang kurang besar satu dari bantahan adanya anggapan ini juga sekaligus sebagai ngat tingginya konsumen tidak bisa dicarikan kesim- bahwa PLN hanya memprio- dalam rangka peringatan PLN kurang memuaskan. dari masyarakat umum, kini pulan, bahwa pelayanan ritaskan layanannya kepa- hari listrik nasional (HLN) da konsumen kelas atas tadi. PLN XI yang mewilayahi Kepada Neraca Alfian Bali, NTB, NTT dan Timor menjelaskan khusus untuk Timur memberikan pelayan- pelanggan menengah ke an khusus. terdiri atas rumah sederha- bawah itu maing-masing Pelayanan khusus itu, menurut Alfian, akan mem- Di masa-masa mendatang program lima hari ini akan dijadikan sistem pelayanan PLN XI, jelas pimpinan PLN XI yang cukup ramah ini. menggarapnya. "Untuk kegiatan HTI murni yang seluruhnya 48 perusahaan, luas permoho- nan 6.085.700 ha. Serta luas rekomendasi yang dikeluar- kan seluas 2.769.473 ha. Sedang luasizin penanaman percobaan 294.476 ha dan kini luas pengembangannya menjadi 501.150 ha," ujar Ketua Bapedda Tingkat I Kalbar itu. PLTG Pesanggaran yang berkekuatan 1x20 Mw kini Bali tidak lagi mengalami krisis kelistrikan. Karena- nya, dulu PLN sempat membatasi daya listrik pada Pedi lalu menjelaskan, da- lam usaha pengembangan usaha pertanian, ada 38 per- E R G I saat beban puncak, kini sudah tidak berlaku. Mala- han sekarang pihaknya jus- tru menggencarkan pencari- an konsumen. migrasi yang dikaitkan de- ngan pengentasan PMKS ini berjalan sebagaimana yang diharapkan, maka ditingkat Kerja tetap (Panjatap) yang diben- tuk Mentrans-PPH dan Men- sos. Sedangkan ditingkat wi- layah dibentuk Kakanwil Deptrans dan Kakanwilsos. "Panjatap ini sudah mulai sebab pelaksanaannya dila- kukan tahun anggaran 1994/ 1995. Dari Panjatap ini dike- tahui lokasi pemukiman mau- pun jumlah PMKS yang diik- utkan," kata Inten. Inten menyebutkan pe- nandatangan SKB ini bukan hal yang baru. Tahun 1984 sudah pernah dilakukan, namun berdasarkan evaluasi pelaksanaan SKB itu tidak berjalan dengan baik, karena itu dilakukan penyempur- naan. (23) Selama ini ke- lihatannya dar luar pelanggan listrik di Bali kebanyakan kalangan perhote- lan. Tetapi dalam kenyataannya pelangan ari hotel bintang itu hanya 2%. Pernyataan ini juga sekaligus se- bagai bantahan adanya anggapan bahwa PLN hanya memprioritaskan kah dan koordinasi dengan instansi terkait, terutama Pemda setempat harus mencegah jika ada kegiatan seperti ini. Tidak Krisis Sejak dioperasikannya layanannya kepada konsumen kelas atas tadi. Tahun 1993 ini ditunjuk 104 KUD pelaksana tatani- aga cengkeh di Sulsel pada 18 kabupaten dengan plafon kredit yang disiapkan sebe- sar Rp 2,6 miliar. Hingga Oktober ini baru dapat dire. alisir pembelian 400 ton dari target 12.500 ton. KUD yang merealisir pembelian baru 45 KUD pada 10 kabupaten. Sementara yang belum melaksanakan pembelian masih terdapat pada beberapa daerah pusat produksi cengkeh, seperti Wajo, Luwu, Enrekang dan Tanah Toraja tetap mempe- lajari pasar. Kabupaten Wajo, satu- satunya kabupaten yang belum melakukan pembeli- an cengkeh. "KUD masih enggan membeli sebelum adanya kepastian dari Pus- kud dan Sucofindo," Kakan- depkop dan PPK Kabupaten Wajo. H Naharuddin Adam. (K-25) Sekarang ini menurut Alfian permasalahan yang dihadapi PLN XI adalah kualitas sumber daya ma- nusia. Alfian menilai SDM di instansi yang dipimpin- nya itu masih perlu diting- katkan, terutama yang menyangkut disiplin kerja mereka. "Untuk itu kami kini se- dang mendidik beberapa karyawan di Rindam IX/ Udayana, Denpasar, Semua karyawan itu akan diberi- kan latihan tentang disiplin dan bela negara. Pendidikan ini menurut pimpinan PLN XI ini dimaksudkan untuk mempersiapkan tenaga-te- naga kerja yang berkualitas serta memiliki potensi besar Alfian memperkirakan dan berdisiplin tinggi," untuk masa-masa mendatan katanya. (pr).