Arsip

Halaman Artikel

Halaman Lainnya

Konten

HARIAN EKONOMI NERACA Diteliti, Kebakaran di Perumnas Dispenda Akan Cek Izin Reklame Coca Cola di Jl. Pasar Minggu 12 Jakarta, NERACA - Kasus terbakarnya kantor pe- masaran Perum Perumnas Cengkareng, 2 unit ru- mah tipe 70, 3 truk, dan sebuah buldozer di kawasan di perumahan itu, Rabu (27/10), kini sedang diteliti. Sementara, Walikota Jakarta Barat, Sutardjianto, kemarin mengatakan, warga tidak perlu khawatir akan kehilangan haknya." Sebanyak 89 Desa di Kab. Bogor Dinyatakan Miskin Akibat tindakan massa yang menimbulkan kebakar- an itu, Perum Perumnas menderita kerugian yang tidak sedikit nilainya. Keru- gian itu, terutama karena "Kalau ada masalah sila- kan pamong mur, Jakarta Barat itu. Peristiwa kebakaran yang setempat. Jangan mengam- disebut-sebut, karena ulah data yang menyangkut pe- bil keputusan sendiri. Apa- lagi, tindakan warga itu karena adanya oknum-ok- num yang tidak bertang- sekitar 500 warga itu, terja- di Rabu sekitar pukul 23.30. Tiga buah truk yang siap beroperasi membawa tanah, dan anaan pelaksanaan proyek Perum Perumnas di Kantor Pemasaran Cengka- reng Jakarta Barat itu, ikut dilalap si jago merah. satu buldezes, kantor pema- saran, dan dua unit rumah tipe 70 habis terbakar. gungjawab. Karena itu, war- ga jangan sampai terhasut, sebab akan merugikan war- Diperkirakan, peristiwa ga sendiri," jelas Sutardji- anto, menanggapi pertanya- kebakaran di lokasi Perum an wartawan tentang peris- Perumnas Cengkareng Ti- mur itu, merupakan buntut tiwa kebakaran di Perum Perumnas Cengkareng Ti- dari pengamanan kembali Bogor, NERACA Sebanyak 89 desa dari 530 desa yang ada di Kabupaten Bogor, dinyatakan sebagai desa miskin. Berdasarkan hasil penelitian Biro Pusat Statistik menyebutkan, se- bagian desa yang tergolong miskin di kota hujan itu, umumnya berada di bagian barat. Sementara, hasil peneli- tian Pemda Bogor tentang kemampuan desa yang ada di bawah kekuasaannya mengatakan, dari seluruh desa yang ada sebanyak 518 desa atau 97,74% merupa- kan desa swasembada. Sisa- nya, 12 desa atau 2,26% merupakan desa swakarsa. Kepala Bagian Pemerin- tahan Desa Pemda Kabu- paten Bogor, H Harris, kema- rin, mengatakan dari kedua penelitian tersebut memang satu sama lain tidak ada keterkaitan. Begitu pula indikator dan variabel yang digunakan dalam kedua penelitian tersebut. "BPS menggunakan 27 indikator, sedang Pemda Hal itu diungkapkan Pre- siden Direktur PT Komari- tim, Odo Suhada, kepada Ne. raca, di ruang kerjanya, di Jakarta, Rabu (27/10). "Sete- lah dicabut, sehari kemudian penggunaan TKA Cina itu direvisi," kata Odo Suha- da. "Hal ini bisa terjadi kare- na manusia bisa saja mem- buat kesalahan. Kesalahan seperti itu manusiawi sifat- nya," lanjutnya. izin setempat hanya berdasarkan dari potensi daerah yang ada," jelas H. Harris. Sementara itu, Bupati Bogor, Eddy Yoso Martadi- pura menjelaskan, tentang keberadaaan desa miskin yang sebagian berada di wi- layah barat tersebut, tidak terlepas dari pelaksanaan pembangunan di kota Bogor. Pembangunan di kota ini, antara barat dan timur, ter- nyata tidak merata. Mengenai tanggal revisi itu, Odo Suhada tidak tahu persis tanggal berapa ia memperoleh izin tersebut. "Pokoknya, setelah izin TKA itu dicabut, sehari kemudian direvisi," jelasnya. Namun, dia menyebut- kan, ketidakmerataan pem- bangunan antara kedua wila- yah itu tidak terlepas pula dari rencana umum tata ruang (RUTR) yang berlaku kini. Dalam RUTR disebut- kan, wilayah timur diperun- tukan sebagai daerah non pertanian dan barat untuk pertanian. Sedangkan Humas Pem- da Bogor mengatakan, terja- dinya ketimpangan perkem- bangan di kedua wilayah itu, lebih diutamakan karena wilayah barat masyarakat- nya sebagian besar peran- tau.(dod) Dalam surat Nomor B 953/ BP/PP/IX/93 tertanggal 24 September 1993 itu, Soepono menyatakan, IKTA Semen- tara bagi crew Kapal Bin Hai 109 dan 261 yang telah dikeluarkan dengan No. Kep- 9161 sampai dengan 9182 dan Kep-9183 sampai dengan 9235 tertanggal 23 Agustus 1993 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi. Ketika Neraca mengkon- firmasi izin revisi ini, Kamis (28/10), di ruang kerjanya di Jakarta, Dirjen Binapenta Depnaker Ismail Sumaryo juga tidak tahu persis kapan Depnaker memberikan izin kembali penggunaan TKA Cina itu. Namun, ia juga lahan seluas 67 ha milik Perum Perumnas (22/10) yang sempat dikuasai oleh oknum-oknum tertentu. Tanah itu diklaim miliknya. Menurut sumber, oknum- oknum itu tidak puas, se- hingga mereka melakukan brutal dan meng- hasut warga yang berstatus penghuni tanpa hak (PTH) di Perum Perumnas Ceng- kareng tersebut. "Penguasaan dan penge- tahuan bahasa asing yang dimiliki jangan memperkecil peran Bahasa Indonesia dalam kehidupan kita seba- gai bangsa," kata Presiden dalam sambutannya ketika memperingati Hari Sumpah Pemuda ke-65 di Jakarta Convention Center, Kamis. Namun, katanya, pengua- Baan dan kemampuan ber- bahasa asing itu jangan sampai melunturkan rasa hormat terhadap bahasa nasional yaitu Bahasa Indo- nesia. Sementara, tertundanya pembangunan 100 unit RSS itu sendiri, dikarenakan 67 ha lahan yang dimanfaatkn untuk pembangunan itu di- serobot oknum yang meng- aku dari Usaha Pejuang Re- publik Indonesia (UPRI). Sutardjianto mengata- kan, pada prinsipnya dia sangat menyesalkan terjadi- nya kebakaran itu. Sebab, akibat peristiwa itu, selain hilangnya harta benda, juga lah melakukan tatap muka dengan warga yang ada di Kelurahan Cengkareng ujar Kepala Unit Perum Perumnas Cengkareng Ti- Timur, guna menjelaskan mur, Jakarta Barat, Kelana maksud dan tujuan pemba- Asikin, pelaksanaan pembangunan yang tengah dilaku- ngunan rumah sangat seder- kan Perum Perumnas itu," Sebab, sesuai dengan perencaannya, sebagaimana Presiden Soehartom min- ta agar upaya pem! aan dan pengembangan Bahasa Indonesia terus digalakkan, karena jika lengah bukan mustahil dalam era globali- sasi sekarang kita bisa kehi- Menurut Ismail, secara hukum, penggunaan TKA Cina itu tidak melanggar ketentuan ketenagakerjaan selama TKA itu tidak turun ke daratan Indonesia. Sebab, katanya, setiap kapal asing dibolehkan beroperasi di perairan Indonesia. "Kalau awak kapal itu bekerja di flatform satu-dua jam saja, itu yang disebut. pekerja sementara," ia men- jelaskan. Masalah kapal Bin Hai beserta 72 pekerjanya ini muncul ke permukaan sete- lah diprotes para kontraktor nasional, dengan alasan bahwa kontraktor-kontrak- tor nasional sendiri telah mempunyai kapal-kapal yang jauh lebih baik daripa- da Bin Hai dan telah mampu mengerjakan proyek sema- cam itu. Selain itu, masuk- diprotes karena tidak meme- nya kapal Bin Hai itu juga nuhi kualifikasi yang telah ditetapkan oleh ARCO-Per- tamina. Presiden: Pemakaian Bahasa Asing Ancaman Lambang Jatidiri Bangsa MENARA BANTEN: Lima bocah santri bercanda riang di dekat Menara Masjid Agung Banten, Serang, Jawa Barat. Menara yang menyatu dalam komplex mesjid bersejarah ini, menjadi daya tarik wisatawan untuk berkunjung ke kawasan Banten Lama selain komplex makam para Sultan Banten. Menara ini didirikan seorang Belanda bernama Jan Lucas Cardeel atau yang dikenal warga Banten dengan nama Pangeran Wiraguna. (IPHOS) Izin TKA RRC di Bin Hai Direvisi dalam Satu Hari Jakarta, NERACA menolak surat itu disebut pencabutan izin, tapi surat evaluasi. aturan karena sebelum ma- suk, Bin Hai ini telah diperik- sa ARCO, Pertamina, dan Migas. "Kapal Bin Hai 'telah mendapat lisensi dari pihak- pihak terkait," katanya. Dengan demikian, izin Izin pembaruan untuk penggunaan TKA asal Cina tenaga kerja asing (TKA) itu diperoleh kembali oleh RRCina yang bekerja di ka- PT Komaritim pada 25 Sep- pal Bin Hai 109 dan 261 mi- tember 1993. Sebab, menu- lik perusahaan RRCina Bo- rut catatan Neraca, penca- hai Oil Offshore Engineering butan izin kerja 72 awak Company (BOOEC), di proyek kapal bargas RRC oleh Dep- instalasi anjungan dan pipa naker melalui surat dari bawah laut FSA, FZA, dan Ditjen Pembinaan dan Pe- FSWA di Atlantic Richfield nempatan Tenaga Kerja Indonesia Incorporated (Binapenta) ditandatangani (ARII), milik perusahaan oleh Direktur Penyaluran minyak Atlantic Richfield dan Penempatan Tenaga Company (ARCO), di Laut Kerja, RE Soepono, pada 24 Jawa, direvisi satu hari sete- September 1993. lah izin itu dicabut. Suhada, masuknya kapal Bin Namun, menurut Odo Hai itu tidak menyalahi Jakarta, NERACA dan teknologi memang meng- haruskan orang menguasai bahasa asing. langan jati diri. Kemajuan nal mutlak dilakukan dan Presiden Soeharto menga- dalam ilmu pengetahuan menjadi bagian dari pembi- takan bahwa bahasa meru- pakan salah satu lambang naan bangsa," katanya. jatidiri bangsa. Dewasa ini Presiden mengingatkan, ancaman terhadap lambang semua bangsa di dunia seka jatidiri itu sudah mulai tera- sa, terutama melalui pema- kaian kata-kata dan istilah bahasa asing yang makin tidak terkendali. hana (RSS) yang sempat tertunda itu sebanyak 100 unit, sudah harus diselesai kan Desember 1993 menda- tang. Sementara, rencana detail proyek itu kini mus- gusnya kantor pemasaran tersebut. nah bersamaan dengan han- Indonesia, para ahli bahasa Melalui Kongres Bahasa dan budayawan bangsa akan melihat secara cermat per- kembangan bahasa nasional. Kesadaran pentingnya men- junjung tinggi bahasa nasio- nal yang diamanatkan oleh Sumpah Pemuda itu hendak- ujar Kepala Negara. nya terus disebarluaskan, "Bertambah majunya kehidupan kebudayaan, harus diimbangi dengan dalam membina dan me- upaya yang makin besar ngembangkan bahasa. Kare- na itu, pembinaan dan pe- ngembangan bahasa nasio- Ia juga menyatakan bah- wa penggunaan kapal Cina itu didasarkan atas harga- nya yang murah. Untuk pro- yek semacam itu, katanya, kapal nasional yang ada, har- ganya mahal, tidak kompeti- tif, dan kapasitasnya terlalu berlebihan (overcapasity). kata dia. Jakarta, NERACA Soal pengurukan yang Kepala Suku Dinas Pen- dilakukan Perum Perumnas, menurut Sutardjianto, bu- dapatan Daerah (Dispenda) Jakarta Selatan, Lasa Sia- kan bertujuan untuk menghaan akan mengecek perizin- gusur warga yang masih tinggal di lokasi Perum Pe- rumnas itu. yang saat ini masih tinggal di sekitar Perum Perumnas itu tetap akan mendapat prioritas. an reklame Coca-Cola yang terpasang di sepanjang Jalan Raya Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Upaya itu mengingat, aktivitas perusa- haan yang memproduksi minuman ringan di kawas- an itu promosi. unsur "Kenapa harus menggu- nakan kapal yang mahal dan overcapasity kalau proyekitu bisa dikerjakan dengan ka- pal murah seperti Bin Hai ini?" tanyanya. membantu program peme- Pelaksanaan pembangun- an perumahan itu, jelas dia, sesuai dengan rencana Pem- da DKI Jakarta menghilang- Berdasarkan pengamatan di lapangan, kegiatan pro- kan daerah kumuh dan mengentaskan kemiskinan. mosi produsen Coca Cola, PT Karena itu, warga jangan Enam Sekawan, di kawasan mau digerakkan oleh oknum- itu dilakukan dengan cara oknum yang tidak bertang- rintah dalam mengentaskan gungjawab. Menyinggung adanya kemiskinan. Perusahaan itu keberadaan oknum-oknum berpartisipasi menyumbang yang mengaku dirinya dari kan 46 unit gerobak yang Usaha Pejuang Republik diserahkan kepada Usaha Indonesia (UPRI), Sutardji- Peningkatan Kesejahteraan anto menjelaskan, untuk di Masyarakat Terpadu (UPK- KMT) Kecamatan Pasar wilayah Jakarta Barat, or- ganisasi itu belum terdaftar. Minggu. Karena itu, dia menilai lem- baga itu ilegal. (he) beserta awaknya itu akibat Masuknya kapal Bin Hai adanya pemutusan kontrak antara PT Adiguna Ship- building & Engineering dan PT Satmarindo yang menja- di duet pemenang tender dari ARCO pada 1991. PT Adigu- PT Komaritim, yang menye- na kemudian menghubungi 261, dengan harga US$ 4,8 wa kapal Bin Hai 109 dan juta. Sedangkan PT Satma- US$ 6,2 juta untuk proyek rindo mengajukan harga pemasangan anjungan dan pipa bawah laut itu. Odo Suhada mengakui bahwa masalah perebutan proyek semacam ini pernah dialaminya pada tahun 1989 ketika ia memenangkan proyek sebesar US$ 40 juta. "Seperti halnya kali ini, saya waktu itu juga dioyok-oyok orang lain yang ingin mere- but proyek yang saya me- nangkan. Namun, karena saya merasa benar, saya maju terus pantang mun- dur," katanya. "Kalau yang dipersoalkan kapal asing," lanjut Odo, "di Indonesia ini, kapal yang berbendera asing tidak ha- nya Bin Hai, tapi banyak. Jadi, penggunaan Bin Hai ini jangan didiskriminasi." Menurut Odo, proyek ini diberikan kepada Komaritim karena pihaknya telah mempunyai pengalaman 20 tahun tanpa cacat, tidak pernah terlambat, bahkan kadang-kadang selesai sebe- lum waktunya. Jakarta, Neraca Dalam acara yang sekarang terus menghadapi pe- ligus merupakan pembuka- rubahan. Dunia terus berge- ABRI tidak pernah me- ngeluarkan fatwa apapun sehubungan dengan kongres KNPI. Sebab walaupun metodologi ABRI bersifat an Kongres Bahasa ke-6 dan Kongres Komite Nasional gai peristiwa yang mempu- rak bertambah cepat. Berba- komando, tapi paham benar Pemuda Indonesia (KNPI) nyai dampak global terjadi bagaimana harus bermain akan hakekat demokrasi dan ke-7 ini, sejumlah penghar- di luar dugaan. Dampak politik, kata Ketua Panca Pemuda Pelopor, Sarjana perkembangan bangsa dan Jakarta, membantah kabar gaan diserahkan kepada global itu mempengaruhi Marga Suryo Susilo di Penggerak Pedesaaan dan Tenaga Kerja Sukarela Ter- dan negara yang bisa lepas ABRI telah mengeluarkan negara. Tidak ada bangsa yang kini beredar bahwa didik. dan bebas dari proses per- fatwa kepada semua KBA ubahan itu dalam kehidup- untuk mendukung kader an sosial, dan budaya. an ekonomi, politik, kehidup yang telah disiapkan. Untuk menghadapi pro- Menurut dia, penyebarisu pengaruhnya itu, kata Pre- ngan kongres KNPI adalah ses globalisasi dunia dan yang mengaitkan ABRI de- Sejumlah kandidat yang siden, harus ditingkatkan mereka yang tidak mempu- mendukung pemilihan ketahanan nasional. Bukan nyai kepercayaan diri dan langsung antara lain, untuk melawan arus sejarah, tipologi pemuda yang kon- Kristiya Kartika, Maulana tetapi untuk memantapkan Isman, Herman Widyananda jati diri kita sebagai bangsa. Penyebar isu itu adalah dan Harris Ali Moerfi. begitu saja dalam arus peru- "Kita tidak ingin hanyut pemuda kader "jengot" dan Sedangkan para kandidat bahan dunia. tidak pantas untuk me- yang menolak pemilihan mimpin organisasi sebesar langsung antara lain, mendorong perubahan tadi Untuk itu kita harus KNPI. "Orang seperti tidak Tubagus Haryono dan ke arah kebaikan kehidupan lah sendiri. Ia sangat pernah memecahkan masa- Chandri Puspitasari. dan maratabat manusia," Tubagus mengatakan, kata Presiden. (18) bergantung ke pihak lain. sistem one delegation one vote Jika pemimpin KNPI seper- merupakan permainan cer- servatif. Gerobak seharga Rp 800 ribu/unit yang terdiri dari ti itu, apa jadinya nanti or- ganisasi ini," ujar Suryo Susilo yakin bahwa pemu- da Indonesia tidak memiliki mental pragmatis dan tun- duk pada kepentingan sesa- at. Karenanya, ia yakin bahwa pemilihan Ketua Umum kali ini akan menca- tat sejarah demokrasi dalam sia. kehidupan politik di Indone- Jakarta,NERACA Hari ini (29/9), sebanyak 56 kelurahan di wilayah Jakarta Barat akan meneri- ma dana bantuan Inpres Pembangunan masing-ma- sing senilai Rp 5,5juta. Dana bantuan tahun anggaran 1993/1994 yang keseluruh- annya senilai Rp 308 juta itu, menurut rencananya akan diserahkan langsung oleh Walikotamadya Jakar- ta Barat, Sutardjianto. Tak Mulus pemilihan langsung Ketua Sementara itu, gagasan Umum KNPI tidak berjalan mulus dan mumunculkan pro dan kontra. Sutardjianto mengata- kan, bantuan yang akan diserahkannya kepada ma- sing-masing Kepala Kelura- han di Jakarta Barat itu, nantinya akan dimanfaat- kan untuk pembangunan proyek-proyek yang disesuai dengan hasil keputusan musyawarah Lembaga Mu- syawarah Kota (LMK) dan Lembaga Ketahanan Masya- rakat Desa (LKMD) di tiap- tiap kelurahan. Saya harapkan dana bantuan Inpres itu, dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk menunjang Surat Peringatan Akhirnya, ARCO, menu- rut Suryo, tidak merasa menyalahi peraturan kare- na TKA Cina itu mempunyai izin kerja.Mengenai surat pe- ringatan dari ARCO kepada Komaritim ini dibantah oleh Setelah muncul permasa- Dirut Komaritim Odo Suha- lahan kapal Bin Hai dan da. "Saya belum pernah pada 7 Oktober 1993, ARCO awaknya itu, sesungguhnya, merasa diberitahu adanya surat peringatan itu," telah memberikan surat katanya.(Set) Dana Bantuan Inpres di Jakbar Diserahkan Walikota Hari Ini peringatan (warning) kepa- da PT Adiguna dan PT Komaritim karena TKARRC itu tidak memiliki izin kerja sesuai dengan keputusan Depnaker tanggal 24 Sep- tember 1993, yang dapat membatalkan ARCO dan kedua perusaha- an itu, kata Presiden Direk- tur PT Satmarindo, Suryo B kontrak ABRI tak Pernah Keluarkan Fatwa untuk Calon Ketua Umum KNPI Sulisto, yang dihubungi Ne- CO, Tengku Nathan Mach- raca, mengutip Presdir AR- mud, setelah keduanya ber- temu pada 25 Oktober 1993. "Namun," kata Suryo kembali mengutip TN Ma- chmud, "Pada 8 Oktober 1993, Komaritim membawa surat izin TKA Cina, yang direvisi kembali dari Depna- ker, dan ditandatangani oleh Kasubdit PTKA Depnaker, Soewarno, SH." min tirani dalam minoritas, karena yang berlaku yang kuat harus mengalah pada yang kecil dan lemah. Asum- si ini berangkat dari pemikir- an bahwa kekuatan DPD dan OKP tidak berimbang. Dia mencontohkan, bagai- mana DPD di Pulau Jawa yang memiliki DPD Tingkat II yang puluhan jumlahnya harus memiliki suara yang sama dengan DPD di Pulau Sumatera yang jumlah DPD dari hitungan jari kanan. Tingkat II-nya tidak lebih "Karena itu perlu diberlaku- kan sistem akreditasi jika pemilihan langsung akan diberlakukan," ujar Tubagus dalam diskusi di Yayasan Humanika, dua pekan lalu. Pendapat Tubagus ini, kata sejumlah kalangan, karena pemilihan langsung dinilai Tubagus merupakan wujud pemuda yang tidak percaya diri akan kemampu- annya. berisi 5 krat minumam Coca- payung dan gerobak dan Cola, satu peti pendingin, topi dan kaus lengkap de- ngan atribut perusahaan itu, dimaksudkan agar diterus- kan kepada masyarakat, terutama pemuda yang masih menganggur di Keca- matan Pasar Minggu. Pendapat itu juga didasarkan karena selama ini dia sering berkunjung ke beberapa DPD dan OKP.(33) Selain bantuan gerobak, perusahaan itu juga memas- ang 20 spanduk dan umbul- umbul, yang jelas-jelas me- ngandung produk perusaha- an itu di sepanjang Jl. Pasar Minggu. bertolak dengan ketentuan yang dia- dipatuhi, maka masalah reklame liar itu tidak akan terjadi. Bahkan, sumbangan 1989 tentang reklame (SK) Gubernur No.10 tahun pemasangan reklame untuk spanduk dan umbul-umbul, dikenakan biaya Rp 4.000/ meter/hari dan pemasangan reklame pada gerobak dike- nakan biaya Rp 10.000/unit/ masukan ke Pendapat sebagai Daerah (PAD) dapat me- ningkat. Pada 1992/1993 lalu, pe- hari. nerimaan PAD Pemda DKI sebesar Rp 753,87 miliar. Dari perolehan itu, sekitar 9 miliar merupakan kontiribu- si pajak reklame.(TE) Karena itu, meski perusa- haan itu memiliki latar bela- pelaksanaan pembangunan yang ada di tiap-tiap kelura- han dan jangan sampai digu- nakan untuk kepentingan pribadi," kata Sutardjianto. Program Inpres ini, kata dia, merupakan bantuan stimulasi. Artinya, lewat bantuan Inpres ini diharap- kan dapat mendorong dan meningkatkan swadaya par- tisipasi masyarakat yang ada di kelurahan pada masa mendatang. Pada kesempatan itu, Sutardjianto, menghimbau kepada masyarakat agar seluruh proyek dan prasara- na yang telah dibangun dari dana Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan Be- lanja Daerah (APBD) mau- pun Inpres untuk dipelihara secara swadaya. di masing-masing kelura- hannya sebagai berikut: Rp 4,5 juta dipergunakan untuk proyek yang diprioritaskan hasil musyawarah LMK/ LMKD, Rp 500 ribu, untuk menunjang kegiatan 10 pro- gram pokok PKK dan Rp 500 ribunya lagi, digunakan untuk permodalan usaha peningkatan pendapatan keluarga (UP2K). Di sisi sisi lain, Sutardji- anto, sehubungan dengan tekadnya untuk menjadikan wilayah Jakarta Barat, ber- sih, manusiawi dan berwi- bawa (BMW) dan bertekad mendapatkan adipura di tahun mendatang juga menghimbau tiap-tiap Kepa- la Kelurahan, setiap harinya memantau kebersihan di lingkungan masing-masing. Kepala Kelurahan, juga "Masyarakat dan LKMD harus dapat mengantisipasi bertanggungjawab atas munculnya permukiman pemeliharaan seluruh pro- kumuh baru. Karena, tidak yek dan prasarana yang te- menutup kemungkinan se- lah dibangun dari anggaran telah diberantasnya permu- negara itu," katanya. kiman kumuh yang satu, Sutardjianto menjelas- kemudian muncul permu- kan, perincian penggunaan kiman kumuh lainnya.(he) kang yang jelas, yaitu membantu misi pemerintah untuk mengentaskan kemis- kinan, namun disinyalir perusahaan itu tidak mem- bayar biaya perizinan seba- gaimana yang diatur dalam SK Gubernur tersebut. Masalah pemasangan reklame di Jakarta papa ini, memang belum tertata dengan baik. Dan hal ini telah menjadi kendala tersendiri bagi pemda DKI, karena banyaknya pema- sangan reklame liar di ja- lan-jalan. Padahal, jika Jakarta, NERACA Davis Langdon & Seah Indonesia kini berhasil menguasai pangsa pasar 60% bisnis konsultan biaya sara- na pembangunan di Indone- sia. Keberhasilan itu berkat kepercayaan dari pemerin- tah dan sejumlah konglome- rat di sini yang telah mem- percayakan pembangunan gedung-gedung bertingkat- nya seperti, Plaza Indonesia, ITC Mangga Dua, Bekasi Mall, Roxi Mas, Gedung BNI Pusat, serta gedung milik Duta Anggada Group dan Ciputra Group. Keberhasilan itu juga di- tunjang dengan sejumlah tenaga ahli kata Presdir Davis Langdon untuk Indo- nesia, Ian Dennis Reynolds, dalam acara peringatan Hari Ulang Tahun ke-20, Davis Langdon & Seah Indonesia, Rabu malam, di Atrium World Center (WTC), Wisma Metropolitan, Jakarta. Dalam resepsi itu dihadi- ri oleh tokoh konstruksi Indonesia Prof. Doktor Ir. Roseno, Mr. Davis Langdon dari kantor pusat di Inggris, Ian Dennis Reynolds, Prof. Dr. Ir. Doelhomid sebagai Presdir dan Direktur untuk Indonesia, serta sejumlah pejabat pemerintah. Menurut Ian Dennis Rey- nolds, resepsi semacam ini telah rutin diselenggarakan setiap tahun dengan tujuan untuk konsolidasi ke dalam, guna mencapai sukses masa depan, dan lebih dari itu juga dimaksudkan mempererat tali silaturahmi antara pim- pinan, pemegang saham, dan para staf serta karyawan Davis Landon Indonesia Davis Langdon Kuasai 60% Bisnis Konsultan Biaya Sarana Pembangunan - Tempat di - Mulai hari/tanggal PENGUMUMAN PELELANGAN Nomor: 050.2933.Diperta 3. Jadwal pelelangan adalah sebagai berikut : a. Mengambil dokumen pelelangan : LANGDON & SEAH INDONESIA PT. 1973 - 1993 Jumat 29 Oktober 1993 Akhirnya Lahan Wisata Terpadu Diciutkan Tangerang,NERACA : Dinas Pertanian Tanaman Pangan Sultra. : Jum'at 29 s/d Sabtu 30 Oktober 1993. Bupati Tangerang, H Saefullah mengatakan rencana pembangunan proyek wisata terpadu di Teluk Naga, tetap akan memperhatikan kebera- daan 341 ha hutan bakau dan 4.259 ha sawah tek- nis. Lahan yang ada tak akan digunakan seluruh- nya dan tetap sesuai de- ngan Keppres No. 33 serta SK Gubernur Jawa Barat No.539/815/Binfrop/1991. Presdir Davis Langdon Indonesia Mr. lan Dennis Reynolds sedang memotong tumpeng, disaksikan Prof Dr. Ir. Doel Homid, selaku Direktur didampingi istrinya. (Ist) yang kini berjumlah sekitar 96 orang. Davis Langdon & Seah Indonesia merupakan peru- sahaan konsultan yang ber- gerak dalam bidang peren- canaan biaya sarana pemba- ngunan segala bidang, seper- ti menangani proyek mana- jemen, konstruksi mana- jemen, project programming, development economics and appraisals, value analysis and management, kualitas manajemen, the tax treat- ment of construction expen- diture, computer software development, dan lain-lain. "Perusahaan inimempu- nyai 50 kantor di 19 negara dengan jumlah karyawan keseluruhan sebanyak 4.500 orang," kata Reynolds sera- ya menjelaskan di Indone- sia, perusahaannnya boleh b. Mengikuti pemberian - Tempat di - Mulai hari/tanggal - Jam Atas perhatian saudara diucapkan terima kasih. penjelasan (Anwijzing) pada : Menurut Bupati kepa- da Neraca, kemarin, ren- cana tersebut kini sudah disetujui Gubernur Jawa Barat. Meski begitu, areal yang semula direncana- kan memakan lahan se- luas 4.600 ha harus diteliti kembali, karena di lahan itu terdapat ratusan ha hutan lindung bakau dan ribuan ha sawah teknis. Surat persetujuan gubernur yang dikirimkan ke Sesdalobang 8 Oktober lalu, menyarankan agar proyek wisata terpadu ti- dak harus bertentangan dengan Keppres RI dan SK Gubernur Jawa Barat. Untuk itu, kata Saeffulah, luas areal 4.600 ha itu terpaksa diciutkan. Sedangkan ke delapan perusahaan yang akan menggarap kini terpaksa merinci kembali rekomen- dasi yang sudah terlanjur dikeluarkan, karena luas lahan yang tersedia tidak mencukupi. Dia juga mengatakan bahwa pro- yek ini tidak akan me- nyengsarakan rakyat Te- luk Naga dan Kosambi. "Tapi, dampak negatif pasti ada," kata dia. Kendati begitu, kebera- daan Bandara Soekarno- Hatta dengan adanya kawasan wisata itu, tidak akan terancam, sebab Pemda Tangerang saat ini tengah menggodok Renca- na Umum Tata Ruang. : Dinas Pertanian Tanaman Pangan Sultra. : Selasa 2 Nopember 1993. 09.00 Wita. Semetara itu, ketua DPRD Kabupaten Tange- rang, Jawa Barat, H Mu- mu Suherman, me- ngatakan tingkat kesu- buran tanah di Teluk Na- ga itu tinggi. Karena itu, sebaiknya lahan itu di pertahankan dan kalau perlu Pemda mencetak sa- baru di daerah wah itu.(SB) PEMERINTAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I SULAWESI TENGGARA DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN Bersama ini diberitahukan bahwa : 1. Pekerjaan : Land clearing dan land levelling dalam rangka pencetakan sawah. 2. Dari Kantor/Satuan Kerja 3. Anggaran Tahun : Dinas Petanian Tanaman Pangan Propinsi Dati I Sulawesi Tenggara. 1993/1994. 4. Sumber Dana : Proyek Peningkatan Produksi Tanaman Pangan Sulawesi Tenggara (PIADP). Akan dilelangkan dengan pelelangan terbatas dengan syarat-syarat sebagai berikut : 1. Peserta harus sudah terdaftar dalam DRM untuk kualifikasi pengairan atau pembukaan areal/lahan dan atau pencetakan sawah dengan kualitifikasi A serta mempunyai kapasitas sisa keuangan nyata. 2. Peserta diperuntukan bagi perusahaan setempat/bukan setempat. dikatakan tidak mempunyai kendala dalam hal sumber daya manusia karena saat ini bagi tenaga ahli khusus orang Indonesia juga sudah cukup mampu. "Bahkan, perusahaan kami tahun ini juga telah mengirim 5 orang Indonesia untuk dididik di Inggris," lanjutnya. Perusahaan yang bersta- tus PMA ini di Indonesia dulunya bernama PT Risli- yanto dengan komposisi saham 80% Inggris dan 20% Indonesia. Perusahaan pa- tungan ini juga bertekad memberikan pelayanan yang baik kepada semua kolega di sini, ujar Muchdy S Noor, Manajer Keuangan dan Administrasi Davis Langdon & Seah Indonesia menam- bahkan.(2) Kendari, 25 Oktober 1993 t.t.d PANITIA PELELANGAN