Arsip

Halaman Artikel

Halaman Lainnya

Konten

Jum'at, 25 Agustus 1989 Asi DAERAH - TRANSMIGRASI Digarap Pemanfaatan Singkong di Pemukiman Jakarta, NERACA SINGKONG yang selama ini hanya dimanfaatkan sebagai konsumsi makanan sehari-hari petani, akang digarap untuk dikelola agar bisa memperoleh nilai tambah bagi pendapatan petani. -Demikian Dirjen Industrian Kecil Dep. Perindustrian Ir. Trisura Suhardi kepada Neraca setelah selesai mengadakan pertemuan dengan Dirjen RAHBIN Dep. Transmigrasi Eko Sarwoko, Dirjen Tanaman Pa- ngan Dep Pertanian Dr. Ir. Muin Pabinru dan Dirjen Bina Usaha Dep Koperasi Drs. Soebiakto Tjakrawerdana di Jakarta, kemarin. Menurut Trisura Suhardi, pembicaraan yang dilakukan dengan instansi terkait men- yangkut bagaimana menggugah masyarakat di pemukiman trans- migrasi untuk memasyarakatkan singkong kering, tepung singkong Jakarta, NERACA POLRES Jakarta Barat ber- hasil membekuk komplotan pen- curi brankas sebuah perusahaan leasing berisi surat-surat berharga dan uang tunai seluruhnya ber- nilai Rp 1 milyar. Menurut Kapolres Jakarta Barat, Letkol.Pol.Drs. Azis Efendi, peristiwaanya terjadi pada hari Ahad pukul 13.00 ketika karyawannya sedang kerja lem- bur dan kantor tidak dijaga Satpam. dan singkong olahan, agar singkong menjadi cadangan pangan bagi petani singkong di daerah transmigrasi. Agar program ini bisa ber- jalan lancar, maka diharapkan kepada semua pihak yang terkait dalam rencana ini bekerja sama dalam mencari jenis varitas singkong apa yang dapat dijadikan bahan baku dan bentuk pengolahan bagaimana yang te- pat untuk digunakan. Mereka masuk dari pintu depan dengan mencongkel pintu dan menggergaji gembok lalu menjarah barang-barang alat-alat perlengkapan kantor seperti peti brankas, mesin tik dan komputer. Mereka melarikan diri dan meng- angkut barang-barang tersebut menggunakan mobil. Namun berkat informasi salah seorang warga Pinangsia yang melihat kejadian tersebut dan berhasil mencatat nomer plat mobil keempat pelaku berhasil Mengenai pola pengolahan yang akan dipakai dalam pengo- lahan singkong ini, Dirjen Indus- tri Kecil Dep Perindustrian di- serahi tugas dan wewenang men- cari bentuk yang cocok yang dapat digunakan. PEMBANGUNAN di Bali hampir mencapai titik kulminasinya. Sektor pari- -wisata yang menjadi prima- dona pembangunan daerah, kini telah menjadi incaran orang-orang berduit. Akibat ku rangnya ketegasan aparat setempat menyebabkan ge- dung-gedung menjulang ke angkasa tanpa terkontrol. -Daerah yang semestinya dilarang membangun dilabrak tanpa ampun. Tidak ada istilah intepo seliro, semua hantam kromo. Yang terpenting dalam men- cari bentuk pengolahan ini kata Trisura Suhardi adalah bentuk dapat yang pengolahan menjadikan singkong tahan lama dan tidak rusak, apakah itu disim- pan di dalam karung ataupun di TANAM POHON: Menpen Harmoko menanam pohon tanda dimulainya gerakan penghijauan dalam rangka hari Bhakti Penera ngan 1989 di desa Sidoardjo, Kec. Tepus Kab. Gunung Kidul DIY. (Foto: Deppen) Dibekuk, Pencurian Brankas Berisi Surat Berharga Senilai Rp 1 Milyar 15 di gulung selang enam jam pintu dan alat melakukan kemudian setelah peristiwa di- kejahatan. laporkan pada Polisi. Keempat pelaku masing-ma- sing bernama WP al MF (29) sebagai perencana dan otak komplotan, MM (28), SR (28), EA (28) dan seorang penadah- nya bernama SS (23). Mereka dibekuk di rumah masing-ma- sing pada Ahad pukul 19.00. Korban yangg menderita kerugian adalah perusahaan PT. Panin Arta Indonesia Leasing beralamat di Jl. Pinangsia Timur 49 Jakarta. Kalau semua ini dibiarkan, niscaya dalam tempo tak lama, Bali akan kehilangan identitas sebagai daerah pariwisata budaya. Karenanya pihak Pemda setempat perlu segera memberlakukan peraturan yang benar-benar ada dasar hukumnya. Sehingga, aparat dalam meneg or oknum-oknum yang nakal itu mampu menindak dengan dasar hukum yang kuat. Papan-papan reklame 1 yang terpampang dengan megahnya di sebuah obyek wisata, bangunan-bangunan rumah hotel yang dipajang di daerah-daerah terlarang, benar-benar merusak pe- ..mandangan sehingga mem- buat wisatawan merasa tidak melihat Bali lagi. Bp.MENPEN Wisatawan yang berkelana di Bali sebenarnya bukanlah untuk melihat gedung-gedung yang menjulang, tapi ingin menikmati keindahan plus mencari ketenangan. > Itulah secuil rangkuman Gdari temu rutin wartawan se- -Bali dengan Gubernur Bali Ida Bagus Oka, serta aparatnya yang terkait. Pertemuan yang berlangsung "santai berisi" kali ini mempersoalkan masalah penyimpangan pembangunan daerah Bali yang kemudian dikaitkan diberlakukannya 'Rencana tata ruang daerah' mulai Agustus 1989. Transmigrasi dalam plastik. Mengenai penggunaan tekno- logi dalam pengolahan singkong ini, rapat sepakat untuk menggunakan teknologi tepat- guna, yang dapat menyerap te- naga kerja sebanyak mungkin, khususnya tenaga kerja di kala- ngan petani singkong sendiri, se- hingga pada akhirnya mereka dapat mengolah sendiri singkong yang mereka tanami. Dalam pertemuan tiga bulanan itu, Gubernur Bali Oka mengakui sejujurnya, bahwa pembangunan daerahnya sudah mendekati kesemrawutan. Sulitnya dikontrol oknum-oknum yang menegak begitu lezatnya anggur pembangunan. Ditunjuknya lokasi unit pemukiman transmigrasi sebagai pilihan utama selain petani singkong pada umumnya, karena transmigran memiliki lahan yang umumnya dapat ditanami singkong, sekaligus menambah penghasilan transmigran. Kesulitan yang diha- dapinya itu setelah ditelusuri ternyata cukup beralasan, lantaran setiap suatu pe- nindakan harus ada dasar hukumnya. Sekiranya seorang aparat bertindak, dia seperti kehilangan pijakan. Sebab segalanya memang mudah diatur kalau ada dana (uang). Karena Pembangunan Transmigrasi merupakan pro- gram pembangunan nasional yang harus didukung semua pihak termasuk "Departemen Perindus- trian dan yang lainnya," kata Trisura Suhardi". Di sisi lain kegagalan pengontrolan pembangunan itu juga disebabkan kurangnya koordinasi antara aparat di atas dengan yang di bawah. Misalnya Bupati dengan kepala desanya, camatnya. Gubernur dengan Bupati serta aparat di bawah lainnya. Dengan kurangnya koor- dinasi ini buntutnya ada kepala desa yang kurang mengerti apa itu Perda dan segala tetek bengeknya. Kalau soal koordinasi sudah diabaikan maka akan terjadi saing merasa tidak tahu. "Justru itulah yang sekarang kami harus atasi, caranya dalam setiap pertemuan yang menyangkut Menurut Kapolres, seringnya terjadi kasus tindak pencurian yang umumnya sasarannya kan tor tanpa penjaga, sangat mere- sahkan masyarakat dengan modus operandi yangg hampir sama. Barang-barang yang diambil kebanyakan peralatan kantor seperti mesin tik, komputer, dan barang berharga yang terdapat di kantor tersebut dan mudah ter- jual. Ternyata komplotan ini sudah sering melakukan pencu- rian dan pelakunya ada yang residifis. Azis Efendi mengimbau ke- pada seluruh kantor perusahaan swasta yang tidak ada Satpamnya, supaya waspada dan sebaiknya kantornya dilengkapi dengan alarm. Pihak Koperasi dilibatkan dalam hal ini agar petani-petani singkong dapat dikoordinir melalui wadah koperasi sehingga permodalannya diharapkan dapat terpenuhi dengan mengajukan kredit ke Bank," kata Dirjen Bina Usaha Dep. Koperasi. Barang-barang bukti yang berhasil disita adalah satu peti brankas berisi surat-surat ber- harga seperti cek, giro bilyet, BPKB, garansi Bank, uang tunai seluruhnya bernilai Rp 1 milyar, dua mesin tik listrik merk Kofa dan Olivetti, satu komputerr merk Qubie HR 31.200, satu mobil Menurutnya, kasus ini cepat Daihatsu Zebra, satu gergaji terungkap berkat kecepatan lapo- besi, dua obeng, dua kunci roda, ran masyarakat pada Polisi berikut satu gunting besi. Alat-alat ini ciri-ciri pelaku dan mobil yang digunakan untuk mencongkel digunakan tindak kejahatan. (27). bulan. kebijaskanaan, kami selalu melibatkan aparat di bawah. Camat sampai ke desa," kata Ida Bagus Oka. Tentunya tekadnya ini harus didukung oleh segala aparat yang berada di lingkungannya. Dengan demikian semuanya akan berjalan lancar. Sisi lain yang mendapat sorotan wartawan adalah pe- nyimpangan-penyimpangan peraturan daerah yang diterapkannya di kabupaten- kabupaten. Meletusnya Selain itu pihak pengusaha- pengusaha besar tidak tertutup kemungkinan untuk terlibat se- cara langsung baik itu dalam bentuk penyediaan alat-alat pro- duksi ataupun pendistribusian- nya. (KL) penyimpangan-penyim- pangan tersebut beban yang ditanggung masyarakat justru semakin berat. Tambal sulamnya pembangunan jalan, merupakan kondisi yang dialami paling parah pembangunan di Bali. Mengomentari masalah itu Ida Bagus Oka mengatakan, dengan adanya tata ruang daerah nanti diharapkan kejadian-kejadian seperti yang pernah dialami pada pembangunan sebelumnya tidak terjadi lagi. Karenanya menurut Ida Bagus Oka, Tata Ruang Daerah yang akan lahir sebagai Perda bulan Agustus mendatang sangat relevan. Segala sesuatu yang menyangkut pembangunan Bali secara menyeluruh akan diatur dalam perda tersebut. Dipihak lain, demikian Ida Bagus Oka, kehadiran tata ruang daerah ini akan memperjelas mana-mana daerah yang terlarang. Pesan Sri Sultan Pada Transmigran Yogyakarta Bengkulu, NERACA SRI Sultan Hameng- kubuwono X, Selasa bertatap muka dengan sejumlah warga transmigran asal Yogyakarta yang ditempatkan di lokasiAir Periukan, 45 kilometer sebelah selatan kota Bengkulu. Dalam pertemuan itu Sri Sul- tan, menyampaikan pesan agar warga Yogyakarta yang tinggal di daerah ini meningkatkan ketrampilan dan bekerja keras dalam membangun sesuai de- ngan program pemerintah dalam mencapai kesejahteraan. Untuk itu diharapkan terus menumbuhkan rasa saling asah dan saling asuh guna menghindari kesalahpahaman dalam berkomu- nikasi dengan masyarakat setem- pat. Menangkal Pembangunan yang Semrawut: Bali Segera Berlakukan Tata Ruang Daerah Keuletan dan kerja keras, kata Sri Sultan, akan memberikan hasil yang sebaik-baiknya, terutama bagi masa depan anak-anak yang lebih baik. Sri Sultan juga menekankan agar segenap warga transmigran di daerah ini betul-betul menunjang program pemerintah, terutama dalam memberikan peluang yang lebih baik bagi anak-anak untuk dapat mengikuti pendidikan. Pada kesempatan itu, Guber- nur Bengkulu yang diwakili Asis- ten I Bidang Pemerintahan, Drs Thamrin Djazuli mengatakan, kehadiran transmigran dari ber- bagai daerah di Pulau Jawa, merupakan bantuan yang luar biasa dalam memacu laju pem- bangunan di provinsi ini, teru- tama dalam pengembangan sek- tor non migas. "Melalui kerja sama yang baik antara transmigran dan penduduk setempat, tercipta hidup sejahtera dan mandiri, karena transmigran merupakan kaca mata dari masyarakat Bengkulu dalam menciptakan tarap hidup yang lebih baik," katanya. Untuk ia minta kepada seluruh warga transmigran, agar meningkatkan kegiatan dan par- tisipasinya sebagai warga Bengkulu dalam meningkatkan produksi daerah ini. (Ant). Dili, NERACA SEBANYAK 2.705 tenaga kerja di Timor Timur telah memperoleh kursus ketrampilan melalui proyek peningkatan Mobile Training Unit (MTU) selama delapan tahun terakhir (1980-1988). Kursus tersebut mencakup 11 jenis ketrampilan, dan setiap kursus berlangsung 2 hingga 3- kata Sekiranya ada daerah terlarang, maka pejabat sudah berani bertindak lantaran dasar hukumnya sudah ada. "Ini kalau ada pelanggaran," Ida Bagus Oka menekakankan. Pem- bangunan yang dilaksanakan sekarang oleh Pemerintah adalah untuk kepentingan orang banyak, bukan untuk perseorangan. Filter Pengaman TATA ruang daerah merupakan filter pengaman bagi pembangunan. Karena dalam Perda tata ruang itu diatur mana-mana daerah yang patut dan tidak patut diisi bangunan. Juga mengatur bagaimana memanfaatkan potensi ruang daerah guna menghasilkan pendapatan daerah. Dengan pola-pola yang seperti itu tata ruang di samping berfungsi sebagai filter pengaman sekaligus juga sebagai aturan penggalian potensi. Kata-kata itu dilontarkan wakil ketua DPRD Bali Drs. Ketut Subandi. Agustus merupakan ancer-ancer hari kelahiran Perda tata ruang itu, sekaligus sebagai hadiah bagi HUT Pemda Bali, katanya melanjutkan. Kata Subandi, kehadiran Perda tata ruang ini sebenarnya tidak berarti melarang para pemilik tanah untuk meraih sukses atau mencari kemudahan hidup yang dengan keberadaan HARIAN NERACA Lada Belum Masuk Program PIR Palangka Raya, NERACA PROGRAM Inti Rakyat (PIR) baru mencakup karet, ke- lapa sawit dan kakao, sedangkan lada belum terprogram dalam PIR, kata Menteri Transmigrasi, Socgiarto, Selasa. Yang menentukan program PIR adalah Departemen Pertanian dalam hal ini Dirjen Perkebu- nan," katanya ketika memberi- kan pengarahan di hadapan para transmigran di halaman peru- sahaan swasta nasional PT. Les- tari Unggul Jaya di Sungai Rangit, Kabupaten Kotawaringin Barat, Selasa. Untuk itu, Mentrans menga- takan, pihaknya akan melakukan kontak dengan Menteri Pertanian mengenai kemungkinan lada dapat dimasukkan dalam program PIR melibatkan transmigran dengan memanfaatkan lahan usaha II seluas 0,75 hektar per kepala keluarga. "Dengan demikian, PIR lada dapat dikembangkan dalam Pe- lita V guna meningkatkan pen- dapatan transmigran/petani seka- ligus menggalakkan komoditi ekspor nonmigas dengan meman- faatkan lahan usaha II," harap Soegiarto. 'Saya telah melihat dan membuktikan tanaman lada di milik PT Lestari Unggul Jaya daerah ini bagus sekali, termasuk yang direncanakan sebagai perkebunan inti," ujar Soegiarto. Sementara, para transmigran di daerah Sungai Rangit dan sekitarnya mengharapkan peru- sahaan itu menjadi "bapak angkat" dalam pertanaman lada pola PIR tersebut. Hal ini terungkap dalam dia- log Mentrans dengan para trans- migran. Seorang transmigran yang mewakili temannya meng- harapkan kepada Mentrans agar PT. Lestari Unggul jaya ditunjuk menjadi bapak angkat dalam PIR- lada. 2.500 KK MENURUT Direktur peru- sahaan itu Tohir, sebanyak 2.500 KK transmigran telah mendaftar sebagai calon peserta plasma, rencana PIR lada. Untuk tahap pertama, kami hanya menampung 2.000 KK dengan cakupan areal 1.500 hektar. Apabila tahap pertama terealisir seluruhnya, tidak ter- tutup kemungkinan dilanjutkan untuk tahap-tahap selanjutnya,' katanya. Tohir menjelaskan, dari lahan usaha II seluas 0,75 hektar per KK itu, yang ditanami lada seluas 0,70 hektar atau sebanyak 1.120 pohon, sedangkan yang seluas 0,5 hektar digunakan untuk non tana- man. Penerimaan kotor lada milik transmigran itu (0,70 hektar), umur tanam empat tahun dengan produksi sekitar 1,68 ton bernilai sekitar Rp 8,40 juta. Denpasar, NERACA SEORANG pemimpin yang berwibawa tidak bisa dibentuk dari caranya berpakaian. Biar pakai safari, kalau dia tidak ber- masyarakatnya. Sebaliknya sekali wibawa ya bisa dilecehkan pun seorang pejabat hanya menggunakan kain sarung, kalau dia berwibawa masyarakat pasti akan dihormati. "Karena itu Camat jangan hanya mengenakan pakaian sa- tanahnya itu. Namun hanya mengingatkan agar pemilik tanah mempertimbangkan untuk kepentingan orang banyak. Tanah pantai, jurang, gunung di Bali sejak dua tahun belakangan ini menjadi incaran pemilik modal raksasa dari luar daerah.Tanah-tanah yang strategis dari segi bisnis ini diinginkan pemilik modal untuk dijadikan hotel, restoran atau tambak ikan serta usaha-usaha lainnya. Yang lebih parah lagi, para pemilik modal yang bersangkutan tidak peduli dengan kondisi tanah, apakah di sana dilarang atau tidak membangun. Yang penting asal membangun. "Kalau ini dibiarkan pembangunan daerah Bali akan semakin semrawut," ujar Wakil Ketua DPRD Bali, Subandi yang mengaku mengikuti secara seksama pembangunan yang ber- langsung di daerahnya. Hotel- hotel bergengsi juga kalau tidak diamati akan terus menjulang, padahal di sini sudah ada aturan tidak bisa setinggi pohon kelapa. katanya melanjutkan. Agar lebih jelas lagi nanti dalam tata ruang akan diatur semuanya. Usia lima tahun produksi 2,80 ton bernilai Rp 14 juta, umur enam sampai dengan sebelas tahun rata- rata 3,36 ton bernilai Rp 16,80 juta. "Pokoknya kita ingin membangun Bali itu tidak selalu megah, tapi mempunyai ciri khas tradisi," katanya. Pada kesempatan temu muka ini juga diserahkan hadiah-hadiah kepada para wartawan yang memenangkan lomba tulis peliputan kegiatan pembangunan di daerah Bali masing-masing kepada Majalah Editor, NERACA, Karya Bhakti, Antara dan Suara Pembangunan. (KS) Umur 12 tahun sebanyak 2,80 ton nilai Rp 14 juta, umur 13 tahun produksi 2,24 nilai Rp11,20 juta, umur 14 tahun sebanyak 1,68 ton nilai Rp 8,40 juta dan umur 15 tahun (terakhir) hanya 1,12 ton bernilai Rp 5,60 juta, demikian Tohir. Dalam kesempatan itu, Men- trans dan rombongan didampingi Gubernur Kalteng, Drs. Soepar- manto serta para Muspida menin- jau perkebunan inti seluas lima hektar yang mulai panen perdana. (Ant). Ujung Pandang, NERACA BERKAT kesadaran dan pembinaan Pemda Sulsel, para calon Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Sulsel, yang selama ini banyak dirugikan, sekarang tidak percaya bujuk rayu para calo. Bahkan aktivitasya, secara ber- tahap sudah dilumpuhkan. TKI yang melalui calo risiko kerugiannya cukup tinggi, per- tama berangkat tidak dilindungi dokumen sah, dibebani biaya cukup tinggi dan tidak diberi perlindungan Astek. Manfaat yang diperoleh TKI lewat PPTKI dan AKAN, antara lain Hak dan Kewajiban terjamin, mendapat perlindungan selama dalam perjalanan menuju negara tujuan, dan tidak dianggap se- bagai pendatang haram.. Hal ini, ditegaskan Kakanwil Depnaker Sulsel H.Abdul Rasjid Pawelleri ketika melepa 215 TKI asal Sulsel menuju Serawak di KLK Pare-Pare pekan lalu. Me- nurutnya, TKI yang diberang- katkan ini, adalah duta-duta bangsa yang mentaati segala ketentuan yang berlaku di negara Sulawesi Selatan Berangkatkan 715 TKI ke Serawak Jakarta, NERACA BILA pemogokan terjadi di suatu perusahaan, hal itu menun- jukkan tidak berfungsinya pimpi- nan serikat pekerja, kata sekre- taris departemen transportasi Serikat Pekerja Seluruh Indone- sia (SPSI), Hanafi Rustansi pada ANTARA di Jakarta, Rabu. Ia menjelaskan, kemajuan dan ke- berhasilan pimpinan serikat pe- kerja dapat diukur dari kecilnya jumlah pemogokkan. Dikatakannya, hak mogok bagi pekerja di Indonesia diatur dalam undang-undang, namun Aparatur Pemda Harus Mampu Ciptakan Lapangan Kerja fari dan nongkrong di kantor saja, tapi Camat harus lebih banyak melihat daerah dan masyara- katnya. Camat harus hafal betul dengan masyarakatnya". SP tak Berfungsi Muncul Pemogokan Menteri Dalam Negeri Rudini mengungkapkan itu ketika ber- tatap muka dan sekaligus mem- berikan pengarahan kepada para Camat se-Bali di Denpasar be- lum lama ini. Memang penting para Camat dihadirkan dalam setiap kegiatan Rakorbang, sebab para Camat itulah yang menjadi ujung tom- baknya pembangunan. Makanya, demikian Mendagri, dalam kegia- tan apa pun Camat mesti ikut dilibatkan. Apalagi itu men- yangkut pembangunan di wilayahnya. Dengan cara seperti ini jalan- nya laju pembangunan itu akan lebih berarti dantidak tumpang tindih. Seringnya terjadi pemban- gunan yang tidak pada tempatnya dan sering melenceng dari ren- cana yang diterapkan itu, me- nurut Rudini lantaran tidak adanya komunikasi antara Peme- rintah, Pimpro dan masyarakat. Yang lebih lucu lagi, ada ka- lanya seorang camat tidak menge- tahui kalau didaerahnya ada suatu kegiatan. Berkenaan dengan itu Rudini mengharapkan peristiwa semacam itu tidak perlu terjadi lagi pada masa mendatang. Menurut Rudini, anjurannya untuk menempatkan Gubernur sebagai penguasa tunggal di daerah bukanlah dimaksudkan untuk menjadikan Gubernur ini sok kuasa. Ini, katanya, demi terjamin- nya koordinasi yang baik antara pemerintah dan masyarakat. Di samping itu usaha tersebut juga diharapkan secara pelan-pelan mampu menyerahkan otonomi kepada masing-masing daerah. Gubernur adalah orang-orang pilihan karena itulah dia sendiri harus mampu memecahkan se- gala persoalan. Tenaga Kerja 4000 Perusahaan Belum Membentuk KKB Unit Kerja SPSI dengan jumlah KKB sekitar 5.000 buah. Data itu menunjukkan sebagian besar perusahaan belum memiliki Unit Kerja SPSI. Hubungan Industrial Pancasila (HIP), karena KKB memuat kepastian hak dan kewajiban pen- gusaha dan pekerja. Hal itu merupakan tantangan bagi kita semua dan harus di- tanggulangi secara bersama, jelasnya lagi. KKB itu terbukti mampu memelihara ketenangan bekerja dan ketenangan berusaha di pe- rusahaan-perusahaan. Atas dasar itu, pembentukan KKB akan terus ditingkatkan baik kuantitas maupun kualitas. Untuk itu Menaker minta kepada aparat Departemen Te- naga Kerja, SPS! dan Apindo di Jawa Timur agar menaruh per- hatian yang lebih besar terhadap masalah tersebut. Jakarta, NERACA SEBANYAK 4000 peru- sahaan yang telah ada Unit Kerja SPSI belum berhasil membentuk Kesepakatan Kerja Bersama (KKB). Demikian Menteri Te- naga Kerja Drs. Cosmas Batu- bara, dalam penandatanganan KKB PT. Perusahaan Rokok Gudang Garam di Kediri Jawa Timur, Kamis. "Jangan sampai terjadi, ka- rena masalah tidak terpecahkan di daerah terus ramai-ramai menghadap Mendagri ke Jakarta," ujar Rudini sembari memberikan beberapa contoh kasus yang pernah dialaminya di Jakarta. ia Dalam sambutannya menjelaskan, data yang ada menunjukkan dari sekitar 25 ribu perusahaan yang mempekerjakan pekerja 25 orang keatas, baru terbentuk kurang lebih 9.000 buah Lapangan Kerja RUDINI mengharapkan agar Camat tanggap terhadap kondisi wilayahnya. Segala potensi yang ingkatkan agar TKI yang sudah berhasil dan memiliki pengala- tempatnya bekerja. Tujuan keluar negeri adalah untuk bekerja, guna memperoleh pendapatan yang lebih banyak untuk peningkatan kesejahteraan keluarganya. Untuk itu, diminta agar bekerja keras, dan men- dapatkan upah yang lebih besar. Di samping itu, agar menjaga nama baik dan Citra Bangsa dan Negara RI, pesan Kakanwil. Pada hakekatnya, pengiriman TKI keluar negeri adalah untuk mengisi kesempatan kerja, pen- ingkatan pendapatan devisa, juga mencari pengalaman, khususnya pemgembangan komoditas untuk dikembangkan setelah kembali. Sulsel yang kini tengah mengembangkan tanaman Komoditas eskpor, membutuhkan tenaga kerja yang trampil. Untuk mendapatkan tenaga trampil, jelas diharapkan dari TKI yang sudah berpengalaman di luar negeri. Utamanya pada lokasi perkebu- nan kelapa sawit, Karet dan tana- man Kakao. Drs.H. Rasjid Pawelleri, pemogokan seringkali tidak dapat menyelesaikan persoalan tapi justru menambah rumitnya per- soalan, karena itu pimpinan seri- kat pekerja harus dapat mencegah terjadinya pemogokan. UU Nomor 14 Tahun 1969 menyebutkan di Indonesia ada hak mogok, dan pelaksanaannya diatur dalam UU Nomor 22/1957 tentang perselisihan perburuhan. Dua minggu sebelumnya di- lakukan pemogokkan harus memberitahu kepada aparat Depnaker. ada harus diupayakan seoptimal mungkin untuk dapat men- ciptakan lapangan kerja. Se- hubungan dengan itu kepada Camat Rudini minta agar mem- berikan peluang kepada para investor untuk menanamkan modalnya. Dalam persoalan ini nantinya akan terkait dengan usaha-usaha penggusuran. Sebelum memulai memu- tuskan suatu penggusuran hen- daknya Camat mengadakan kon- sulitasi dengan masyarakat digusur. Lagi pula harus dipikirkan apakah proyek yang akan dijalankan itu ada man- faatnya tidak bagi masyarakat. Jangan sampai Camat bekerja sama dengan PT untuk ikut mematikan masyarakat," kata Rudini menekankan. KKB merupakan sarana yang sangat baik dalam menerapkan "Setelah rakyat itu digusur, pejabat pun dituntut untuk ikut memikirkan masa depan rakyatnya itu. Apakah hidupnya berkelanjutan atau tidak, artinya rakyat yang digusur itu bisa tidak melanjutkan usahanya. Kalau tidak pejabat haurs memberikan jalan keluarnya". Jangan setelah memberikan ganti rugi kepada rakyat, terus rakyat dibiarkan terlantar", kata Mendagri dengan suaranya yang serak tersekat ditenggorokannya. (KS/9). man, segera pulang untuk melak- sanakan pembangunan. "Jangan sama sekali melupakan negara tercinta, pokoknya hujan emas di negeri orang, hujan batu dinegeri sendiri, harus lebih baik negeri sendiri", pesan H.Abdul Rasjid Pawelleri. Walikotamadya Pare-Pare, H. Mirdin Kasim SH, ketika me- lepas para TKI menegaskan bahwa orang Sulsel sejak dahulu sudah terkenal memiliki sema- ngat kerja keras. Di mana saja Orang Bugis-Makassar itu berada tidak akan pulang bila tidak ber- hasil. Sebagai putra Indonesia, kata Mirdin Kasim, dimana saja kita berada, disitu langit harus dijun- jung tinggi". Saya tidak mau mendengar ada TKI asal Sulsel yang melanggar Hukum di nege- ri Orang, tapi saya akan lebih senang bila mendengar para TKI yang diberangkatkan hari ini, ada yang sudah menjadi pengusaha yang terkenal dan sukses". Kepala Perwakilan PPTKI- PT. Amri Brother Pare-Pare Andi Mahluddin menjelaskan, TKI yang diberangkatkan menuju Sarawak sebanyak 515 orang. Tahap pertama diberangkatkan dengan KM. Senang Hati seba- nyak 215 orang, diantaranya 57 orang wanita, dan 30 orang lain- nya berangkat bersama suami/ isteri dan anak. Sebagian tenaga kerja wanita yang diberangkatkan ini, suami mereka sudah terlebih dahulu bekerja pada perkebunan di Sara- wak. Mereka itu berasal dari kabupaten Soppeng 191 orang, Pinrang 18 orang dan 6 ornag dari Kabupaten Barru, kata A. Mahluddin. (K.25). Menurut data, jumlah peserta Astek di Indoensia sampai akhir tahun 1988 tercatat 21.700 peru- sahaan dengan tenaga kerjanya mencapai 3,4 juta jiwa. Di- targetkan sampai tahun mendatang perlindungan Astek akan menjangkau 5,6 juta tenaga kerja, kata Direktur Operasi dan kepesertaan Perum Astek Pusat dalam sambutan tertulisnya yang dibacakan Kepala Divisi Pelaya- nan Jaminan AKK Perum Astek Haris Alberth Tampubolon pada acara pembukaan Pekan Orien- tasi Administrasi (PAD) Astek di Medan baru-baru ini. Peserta Astek (Ant). kepesertaan ASTEK Drs. Mus- di Sumut 516.071 Medan, NERACA DIREKTUR Operasi dan lich Nitiamidjaya mengatakan, program ASTEK di Indonesia saat ini mulai dirasakan man- faatnya sebagai kebutuhan, baik patan yang sama Kepala Kanwil Departemen Tenaga Kerja Sumut oleh perusahaan-perusahaan Abdillah Nusi mengatakan, de- maupun bagi tenaga kerjanya ngan adanya penyuluhan ber- sendiri. kelompok seperti POAD ini pihaknya sangat gembira karena sudah pasti kekeliruan dan salah i penafsiran tentang program As- tek dapat dihindari. Menurut Kakanwil, Pemba- 1993 ngunan kita untuk manusia, bukan manusia untuk pembangunan, seraya menambahkan hal ini perlu ditekankan mengingat dewasa ini masih terdapat sikap dari peng- usaha yang berpendirian masalah jaminan sosial bagi para pekerja bukanlah menjadi urusan pen- gusaha, tapi adalah urusan tenaga kerja itu sendiri. Akibat dari sikap itu, ujarnya pula, ada sementara pengusaha memberikan perlindungan yang lebih tinggi kepada peralatan ketimbang kepada diri para pe- kerja. "Hal seperti ini jelas suatu sikap yang tidak terpuji". Untuk itu Abdillah Nusi menghimbau kepada pengusaha di Sumut yang sampai saat ini belum mendaftarkan perusahaan dan tenaga kerjanya, agar dengan segera mendaftarkan ke Perum Astek. Begitu juga kepda peru- sahaan-perusahaan yang masih hanya mempertanggung- jawabkan pekerjaannya sebagian saja, ataupun melaporkan upahnya hanya sebagian saja, agar melaporkan upah dan jumlah pek- erjaannya yang sebenarnya serta mengikuti program Astek secara lengkap. (ZA/9). Sedangkan untuk pembayaran jaminan bagi tenaga kerja di seluruh Indonesia sampai akhir tahun 1988 tercatat 299.000 kasus kecelakaan kerja yang nilainya mencapai 61,5 milyard, meliputi asuransi kecelakaan kerja, tabun- gan hari tua dan asuransi kema- tian. Halaman X Khusus daerah Sumatera Utara yang meliputi 2 kantor perwakilan di P. Siantar dan Kisaran telah terdaftar 1.441 perusahaan dengan jumlah tenaga kerja yang dilundingi 516.071 orang. Sementara jumlah pem- bayaran Jaminan yang telah dire- alisir dari tahun 1978 sampai Juni 1989 mencapai Rp 6,6 mi- lyar dengan 78.802 kasus. Sementara itu dalam kesem- Dalam Repelita V ini peme- rintah mentargetkan penambahan sekitar 2.000 buah KKB baru. Untuk dapat mencapai sasaran jumlah itu, Depnaker beker- jasama dengan SPSI dan Apindo harus bekerja keras memberikan penyuluhan kepada perusahaan yang telah ada Unit SPSI untuk segera membentuk KKB, "Perusahaan-perusahaan yang belum punya Unit Kerja SPSI agar segera memben- tuknya," kata Cosmas Batubara mengimbau. Sementara itu, dalam rangka melindungi tenaga kerja, pan- dang-an dan sikap yang sangat mendasar yaitu tenaga kerjamem- punyai misi memajukan kese- jahteraan seluruh masyarakat. Karenanya, wajar apabila tenaga kerja yang harus pertama-tama dilindungi kesejahteraannya. Menurutnya, dalam melin- dungi tenaga kerja wanita, dalam setiap KKB harus dihindari adanya hal-hal yang diskriminatif terhadap tenaga kerja wanita. Hal diskriminatif demikian bukan saja tidak sejalan dengan ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku, akan tetapi juga karena tidak sesuai dengan pandangan hidup bangsa Indonesia. Untuk itu, diminta kepada semua perusahaan agar dapat menghapuskan hal-hal yang dapat ditafsirkan bersifat diskriminatif tersebut, sesuai dengan Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja no.04 tanggal 16 Agustus 1988. Sedangkan kebijaksanaan pemerintah dalam pembinaan jaminan sosial bertujuan melin- dungi tenaga kerja dari berbagai risiko yang dihadapi. Dengan peraturan pemerintah no. 33 tahun 1977 ditetapkan Asuransi Sosial Tenaga Kerja (ASTEK) sebagai suatu program wajib bagi perusahaan untuk perlindungan tenaga kerja. Program ASTEK itu meliputi Asuransi Kecelakaan Kerja, Tabungan Hari Tua dan Asuransi Kematian. Kehadiran program ASTEK sangat membantu upaya memperbaiki kesejahteraan te- naga kerja. (14). 45t 3 MEMASANG PONDASI BETON: Dibandingkan dengan pekerja sebuah bangunan gedung bertingkat dan pekerja pekerja kasar lainnya, pekerja jalan layang KA tidak terlalu berat. Mereka bekerja kebanyakan dibantu alat-alat kerja yang canggih, tampak para pekerja jalan layang KA di Gambir Jakarta sedang mempersiapkan pemasangan tiang beton untuk pondasi. (Komar!NERACA)