Arsip

Halaman Artikel

Halaman Lainnya

Konten

kibat keputusan ini ASEAN KEPUTUSAN yang mendapat serangan dari diambil ASEAN untuk berbagai pihak. Mereka me- menunda keanggotaan nilai hal ini berkaitan dengan penolak- A an Hun Sen atas upaya mediasi yang ditawarkan ASEAN untuk mengatasi krisis yang terjadi di negeri tersebut. Kamboja memang sangat berat. Karena baru pada akhir Mei lalu, para menteri luar dalam masalah dalam negeri Kambo- Sebaliknya Hun Sen menilai tawa- ran itu sebagai upaya campur tangan ja. Seperti tercermin dalam perkata- negeri ASEAN sepakat annya, "Negara-negara ASEAN ha- rus membiarkan kami menyelesai- kan masalah kami sendiri. Tolong, ja- memutuskan akan menerima Kamboja, Laos dan Myanmar bersama-sama dalam ngan ikut campur terhadap masalah intern kami." pertemuan tahunan menlu ASEAN di Kuala Lumpur. Dengan keputusan tanggal 10 Juli lalu untuk menunda Kamboja, akhirnya hanya Laos dan Myanmar yang resmi bergabung dalam ASEAN, sementara Kamboja tetap berstatus peninjau. CODE OF CONDUCT ASEAN sendiri punya prinsip dan aturan main yang tercantum dalam Treaty of Amity dan Cooperation (TAC). Prinsip-prinsip yang menjadi acuan atau code of conduct ini meng- haruskan penghormatan kebebasan dan kedaulatan seluruh negara ang- gota (penandatangan, red), tidak ikut campur dalam masalah dalam negeri satu sama lain dan menyelesaikan perselisihan dengan jalan damai. ASEAN berdiri secara resmi 8 Agustus 1967 dengan ditandata- nganinya Deklarasi Bangkok oleh kelima negara anggota pertama- nya, Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura dan Thailand. Sejak itu, keanggotaan ASEAN yang memang terbuka bagi negara di kawasannya semakin meluas dengan secara bertahap berga- bungnya Brunei 8 Januari 1994 dan Vietnam 28 Juli 1995. Tapi justru prinsip tidak ikut cam- pur dalam masalah dalam negeri lain inilah yang menjadi alasan yang membuat masalah seputar penunda- an ini menjadi keruh. Di satu pihak ASEAN berhak -00 Alison sni8 mit newalam minuo natap diteleqsi. geu Enu Langkah menuju cita-cita me- rangkul 10 negara di kawasan Asia Tenggara ini selangkah lagi bakal tercapai setelah Myanmar dan Laos bergabung resmi 24 Juli lalu. Kini tinggal Kamboja, yang karena krisis di dalam negeri membuat keanggotaannya ditangguhkan hingga waktu tak terbatas. Menuju Cita-cita ASEAN-10 Bergabungnya Myanmar dan gional akibat didirikannya Federasi Laos ke dalam Perhimpunan Negara-negara Asia Tenggara (ASEAN) selangkah lagi akan me- wujudkan cita-cita pendirian aso- siasi ini hampir 30 tahun lalu. Malaysia yang baru, juga masalah antikomunisme dan kebijakan ha- nya mengakui satu Cina yang dike- luarkan AS, yang dihadapi ASPAC. Tapi akhir tahun 1960-an, Filipina dan Malaysia dapat menyelesai- kan masalah dengan Malaysia, dan konfrontasi berakhir. Mediasi ASEAN Interferensi atau Pengawas? perjanjian damai yang memperta- hankan pemerintahan koalisi CPP pimpinan Hun Sen dengan FUNCIPEC yang dipimpin royalis. Keterlibatan ASEAN lainnya adalah mempertahankan stabilitas kawasan, yang merupakan salah satu tujuan dasar ASEAN. Menlu Ali Alatas menyatakan bila situasi yang ASEAN MINISTERIAL MEETING terjadi di Kamboja tidak segera diatasi, mungkin akan mempe- ngaruhi Kamboja dalam melakukan hak dan kewajibannya sebagai anggota penuh, mungkin juga akan meluas dan mempengaruhi stabi litas Asia Tenggara. Hal inilah yang mendasari penangguhan Kamboja. Untuk tidak dikatakan ikut cam- pur urusan negara lain, ASEAN ha- nya menawarkan untuk bertemu ke- dua pihak yang terlibat - Hun Sen dan Ranariddh- serta Raja Siha- nouk. Kalau ketiga pihak setuju bah- wa ASEAN bersedia membantu. STANDAR GANDA Krisis terbaru di Kamboja dan pe- memberikan persyaratan bagi nega-nangguhkan keanggotaannya dalam ASEAN menaikkan kembali gugatan terhadap perhimpunan kawasan Asia Tenggara bila dikaitkan dengan pene- rimaan ASEAN terhadap Myanmar. KONSULTASI REGULER ASEAN bukanlah upaya perta- ma untuk mendirikan ebuah orga- nisasi regional di Asia Tenggara. Se- belumnya sudah ada ASPAC (Asia Pacific Council), ASA (Association of South Asia) dan MaPhilindo. Namun ketiga aosiasi itu gagal karena adanya perselisihan re- MINGGU 27 JULI 1997 ra lain yang ingin bergabung dalam organisasi kerjasama regional ini da- lam menjamin stabilitas kawasan. Ini tercantum dalam proposal baru yang diajukan ASEAN pada Hun Sen, ujar kalangan diplomat. Di antara usulan usaha mediasi ASEAN itu, ujar kalangan diplomat, ada tuntutan agar Hun Sen menghen- tikan permusuhan dengan Ranariddh, memperbaiki pemerintahan koalisi - meski tak perlu bersama Ranariddh sebagai kepala negara, dan menjamin Negara-negara Barat menuduh ASEAN tidak konsisten dengan prinsip dan persyaratan keanggota- annya. Mereka menuduh ASEAN menerapkan standar ganda dengan menerima Myanmar sebagai anggota sementara menangguhkan keanggo- taan Kamboja. Padahal menurut me- reka, Myanmar tak tak berlangsungnya pemilu 1998 serta lebih "tak bermasalah dengan ada untuk mem eins abon di mempertahankan institusi negara itu nisiga seperti sebelum kudeta terjadi. Wajar saja bila ASEAN mengaju- kan persyaratan yang mungkin agak sulit diterima Hun Sen tersebut, kare- na tak mungkin sebuah organisasi yang tengah memfokuskan diri untuk pertumbuhan ekonomi untuk menun- jang kemakmuran anggotanya, mau menerima anggota baru yang berma- Meski tidak lagi sebagai asosiasi yang eksis, ketiga asosiasi itu memberikan warisan yang kemu- dian terwujud dalam ASEAN. ASA memberi sumbangan kerangka kerja yang menjadi struktur ASEAN. MaPhillndo menyediakan sikap kebijakan luar neger non-aliansi. salah. Bisa-bisa perhatian mereka habis untuk mengatasi masalah ang- gota baru itu. Di pihak lain ASEAN tak ikut cam- pur dalam masalah intern Kamboja. Tapi perubahan drastis di dalam ne- geri Kamboja ini yang menjadi salah satu pertimbangan inti. Kelemahan dan kegagalan orga- nisasi itu memberikan gambaran betapa berbahayanya perbedaan- perbedaan politik dalam suatu orga- nisasi regional. Maka lahirlah tradisi konsultasi reguler antar negara anggota yang dibarengi dengan konsep kerjasama subregional. Pada saat ASEAN berdiri, nega- ra-negara anggota tengah terlibat dalam sejumlah perselisihan serius yang mengarah pada konflik ber- senjata dan ketegangan yang da- pat berkembang menjadi pepera- ngan, seperti ketegangan di Myan- mar dan Vietnam. Menlu Malaysia Abdullah Ahmad Badawi menyatakan ASEAN mem- buat perkecualian atas prinsip non- interferensi dalam masalah intern negara tetangga itu karena adanya penggunaan kekerasan. "Kebijakan non-interferensi kami tetap ada, tapi disana terjadi perubahan dramatis dalam situasi politik di Kamboja dan hal itu dihasilkan melalui penggunaan kekuatan militer," katanya seusai pertemuan khusus menlu ASEAN di Kuala Lumpur 10 Juli lalu. ASEAN juga tidak menilai tawaran mereka adalah upaya campur ta- ngan, karena memang sejak awal usaha perdamaian di Kamboja (akhir 1980-an dan awal 199-an) mereka telah terlibat dalam penyelesaian damai negara tersebut. Indonesia, bahkan menjadi salah satu ketua bersama Persetujuan Da- mai Paris 1991, yang secara resmi mengakhiri perang saudara Kamboja. Masing-masing negara ASEAN sendiri juga menghadapi problem dalam negeri, seperti Indonesia menghadapi pemberontakan-pem- Meski awal yang tidak mulus, ASEAN kini berhasil mencapai apa yang telah dicita-citakan oleh para pendirinya, yaitu menjamin perda- maian dan stabilitas kawasan Asia Tenggara hingga memperkuat pe- ningkatan ekonomi dan pertum- buhan sosial masing-masing nega- ra anggota. Namun masih berderet tugas REUTER penting yang harus dikerjakan ASEAN dalam usianya yang keti- gapuluh ini, yaitu kembali menyele- saikan krisis Kamboja seperti yang dilakukan ASEAN pada tahun 1980-an. Juga mengembangkan organisasi ini untuk menjawab ber- bagai tantangan ekonomi dan politik di era globalisasi. Seperti meningkatkan kerjasa- ma ekonomi dengan menciptakan wilayah perdagangan bebas ASEAN (AFTA), mengembangkan kerjasama dengan kawasan terde- kat seperti ikut dalam APEC (Kerja- sama Ekonomi Asia Pasifik), yang telah mencanangkan suatu wila- yah perdagangan bebas di kawa- san Aspas pada tahun 2020 untuk negara berkembang dan tahun 2010 untuk negara maju. Sejalan dengan perkembangan politik dan keamanan kawasan serta kepentingan nasional ma- sing-masing negara anggotanya, ASEAN juga mengembangkan ker- jasama di bidang politik dan keam- anan dalam rangka memperkuat ketahanan regionalnya. Seperti tercermin dalam Treaty of Amity and Cooperation (TAC) di Asia Tenggara dan Traktat Kawasan Bebas Senjata Nuklir di Asia Teng- gara (SEAN-WFZ) pada KTT ASEAN di Bangkok 1995. Perkembangan di dalam ASEAN dan hubungannya dengan dunia luar tidak berlawanan de- ngan prinsip-prinsip ASEAN yang saling menghormati kemerdekaan dan kedaulatan semua negara; ti- dak mencampuri masalah dalam negeri negara lainnya, menyelesai- kan pertikaian dengan cara damai dan mengembangkan kerjasama ekonomi yang efektif. #can, dari berbagai sumber INTERNASIC JAL berontakan kecil, identitas nasional bagi negara Malaysia baru, Filipina dan Thailand yang bersekutu de- ngan AS mengalami ketegangan ideologi. ulangkali berganti pemerintahan. Dari prinsip ini Myanmar bisa dite- rima, meski junta militer berkuasa ti- dak mendapat dukungan karena me- nolak mengakui kemenangan Partai Liga Nasional untuk Demokrasi pim- pinan Aung San Suu Kyi. Pada kasus Kamboja, yang pada mulanya akan diterima, akhirnya dito- lah ASEAN. Keputusan para menlu perhimpunan ini, setelah melalui per- debatan dalam pertemuan khusus di Kuala Lumpur 10 Juli lalu, memang terlihat seakan mencampuri urusan dalam negeri negara lain. Itu persa- ingan antara Hun Sen dan Ranariddh. Namun ASEAN menekankan ke- terlibatan mereka dalam hal Kamboja ini didasarkan akan persetujuan inter- nasional, Persetujuan Damai Paris 1991 dan serta hasil pemiu 1993 yang menghasilkan pemerintahan koalisi. ASEAN yang terlibat sejak awal proses perdamaian di Kamboja me- rasa terpanggil dan mengingatkan pi- hak yang bertikai di negara Angkor Wat itu akan janji mereka di Paris No- vember 1991. Bahwa krisis akan diselesaikan dengan jalan damai dan konstitusi setelah pemilu ditegakkan. Keikutsertaan ASEAN dalam Pe- milu itu dapat dilihat sebagai penga- was, hingga tindakan ASEAN seka- rang ini tak dapat dipandang sebabi interferensi tapi untuk menjaga dipatu- hinya Pemilu tersebut, demikian pen- dapat Abdul Razak Baginda, kepala Pusat Penelitian Strategis Malaysia. Maka tindakan Hun Sen mengam- bil alih pemerintahan dengan me- nyingkirkan Ranariddh sangat diten- tang ASEAN, yang tak mengakui adanya perubahan pemerintahan yang diambil melalui jalan kekerasan. ASEAN tetap mengakui PM I Ra- nariddh, meski secara implisit dapat menerima calon pengganti Rana- riddh menjelang pemilu tahun depan. Ini untuk mempertahankan klausul nya junta militer di negeri tersebut. ufi- Tapi ASEAN menegaskan kasus mind goal kedua negara ini berbeda. ASEAN sudah menegaskan bahwa peneri- maan anggota baru tidak didasarkan kepada pemerintahan (siapa yang memerintah, red) melainkan ditekan- kan pada negara itu sendiri. Ini untuk menghindari keanggotaan perhim- punan ini menjadi kacau bila ber- KETERLIBATAN KONSTRUKTIF ASEAN juga menegaskan bah- wa rencana penerimaan keanggo- taan Myanmar, Laos dan Kamboja adalah suatu upaya pendekatan yang dilakukan kelompok ini agar pandangan mereka tentang demo- krasi terbuka, seperti yang diung- kapkan oleh Perdana Menteri Malay- sia Mahathir Muhammad, bahwa pe- nerimaan Laos, Myanmar dan Kamb- oja sebenarnya akan membawa pengaruh yang baik bagi ketiganya. Upaya pendekatan ASEAN ini me- mang sangat berbeda dengan upaya penyelesaian ala negara Barat yang berkuasa, yaitu penekanan, ancaman penghentian bantuan, sampai pengi- riman tentara untuk memaksa negara yang tengah mengalami krisis terse- but menerima dan menyerah atas resolusi penyelesaian yang ditekan- kan oleh negara barat. risis baru yang terjadi di Kamboja dua CAN terpanggil untuk membantu mencapai perda- maian di antara pihak yang bertikai. ASEAN ti- dak ingin pertikaian antara Perdana Menteri I Pangeran Norodom Ranariddh dan PM II Hun Sen akan meluas dan mengimbas ke negara te- tangga, khususnya di kawasan Asia Tenggara. Melihat perkembangan situasi di Kamboja melibatkan kekerasan, ASEAN memutuskan untuk menangguhkan keanggotaan Kamboja dalam ASEAN. Selain itu ASEAN memutuskan untuk mengirim utusannya -- Menlu Ali Alatas dari Indonesia, Menlu Domingo Siazon dari Fili- pina dan Menlu Thailand Prachuab Chaiyasarn - untuk menemui pihak-pihak yang bertikai dan terkait di Kamboja. Presiden Soeharto sendiri telah menyata- kan Indonesia mendukung dan merestui lang- kah yang ditempuh ASEAN dalam menyelesai- kan kemelut Kamboja saat ini, termasuk pengi- riman ketiga menlu untuk bertemu Sihanouk, Ranariddh dan Hun Sen. COCKTAIL PARTY Keterlibatan ASEAN dalam konflik terbaru Kamboja ini seolah mengingatkan jerih payah asosiasi, terutama Indonesia, dalam menduduk- kan pihak yang bertikai di Kamboja (akhir 1980- an) hingga tercapai perdamaian dengan di- tandatanganinya Perjanjian Damai Paris 1991. Keikutsertaan Indonesia, meski tak terlepas dari ASEAN, bagi perdamaian Kamboja dapat dilihat dari tiga tahapan: Sebelum perdamaian di Paris 1991, masa transisi 1991-1993, dan pas- ca-pemilu 1993. Indonesia, yang ingin ikut memelihara per- damaian kawasan dan dunia, mulai menca- nangkan tonggak mengakhiri perang saudara di Kamboja sejak 1978. Menlu (waktu itu) Muc- htar Kusuma-atmadja di Ho Chi Minh City menggagas apa yang disebut cocktail party, membawa pertikaian yang mempunyai banyak dimensi ini ke meja perundingan. Langkah konkret terwujud dalam bentuk pertemuan informal di Istana Bogor Juli 1988. Waktu itu, pertemuan dihadiri wakil dari Viet- nam, Laos, ASEAN dan faksi-faksi yang berti- kai di Kamboja, untuk membahas kemungkinan penyelesaian politik di Kamboja. Pertemuan informal di Bogor, yang sempat mengejutkan ini, ditindaklanjuti dengan perte- muan Jakarta Informal Meeting (JIM) I Oktober 1988 dan JIM II Februari 1989. Untuk pertama kalinya, keempat faksi yang bertikai duduk dan saling bertemu dalam satu meja. Peristiwa itu menjadi momentum tersendi- ri setelah belasan tahun pertikaian dilakukan dengan persenjataan. Apalagi saat itu dilaku- kan di Indonesia. BERITA Tuxsorom zeitlo fulegrem ATIR38 Abage bar Indonesia dan Perdamaian Kamboja Meski suasana waktu itu masih memperli- hatkan wajah-wajah tegang dari pemain utama, seperti Pangeran Ranariddh yang waktu itu mewakili ayahnya Pangeran Norodom Siha- nouk sebagai ketua FUNCINPEC, wajah Son Sann dari KPNLF (Front Pembebasan Nasional Rakyat Khmer), Khieu Samphan dari faksi Kh- mer Merah dan Hun Sen sendiri dari faksi pe- merintahan Kamboja (SOC). Perundingan-perundingan berlangsung cu- kup alot apalagi sulitnya memegang kata-kata pelaku utama tersebut. Tidak heran kalau perun- dingan tersebut berlangsung sampai dini hari itu. 21-25 JULY 1997 SUBANG JAYA, MALAYSIA OPENING CEREMONY BY RABLE DATO' SERI DR MAHATHIR MOHAMAD PRIME MINISTER OF MALAYSIA Namun bukan berarti di antara menlu ASEAN sendiri tak ada masa- lah karena sebelumnya sempat terja- di perdebatan antara menerima atau menolak keanggotaan Kamboja pada AMM kemarin. Menlu Filipina Domi- ngo Siazon dengan tegas menyata- kan bahwa jika pertempuran di Kam- boja tidak berhenti, maka ASEAN tidak dapat menerima Kamboja seba- gai anggota. Berbeda dengan sikap pejabat Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim yang tetap akan menerima Tapi Indonesia, selaku pihak penyelenggara dan interlokutor, terus berupaya menyatukan pandangan di antara mereka. Sehingga se- ringkali pendekatan pribadi dilakukan dan perundingan ti- dak lagi di ruangan resmi me- lainkan beralih ke balik layar. Tapi justru pendekatan pribadi ala ASEAN ternyata cukup ampuh. Seperti pen- dekatan bilateral Indonesia dengan Vietnam, yang masa itu mendukung pemerinta- han Hun Sen. Vietnam me- ngumumkan akan menarik pasukannya dari Kamboja secara bertahap hingga selesai akhir 1989, yang merupakan tuntutan Khmer Merah untuk berdamai. Menlu Ali Alatas Perundingan memang tidak lepas dari ham- batan dengan kemajuannya tidak begitu besar, Sehingga saat itu sempat muncul penilaian bahwa JIM telah gagal dan meminta agar perun- dingan diadakan di tingkat internasional dan netral. Perundingan disepakati diadakan di Paris, Perancis yang bersama Indonesia (Menlu Ali Alatas) menjadi ketua bersama Paris Interna- tional Conference on Cambodia (PICC). LTYWALIH Setelah melalui perundingan yang sama alot- nya di Paris selama dua tahun (30 Juli-30 Agustus 1989) dan 21-23 Oktober 1991, semua pihak yang bertikai akhirnya menandatangani Perjanjian Damai Paris 23 November 1991. DIPLOMASI MILITER Kalau semasa pra-Perdamaian Paris 1991 diplomasi Indonesia bagi perdamai- an Kamboja dilakukan di balik meja, maka periode transisi Kamboja menjelang pe- milihan umum 1993 bisa dikatakan me- rupakan diplomasi militer, walau pun diplo- masi di ruang tertutup terus berlangsung. Sebagai salah satu negara dari 21 negara penandatangan Perjanjian Paris, Indonesia mengirimkan staf dan personel militernya untuk bergabung dalam pasu- kan penjaga perdamaian di Kamboja bagi keberlangsungan pemerintahan semen- tara PBB di Kamboja (United Nation Tran- sitional Authority on Cambodia - UNTAC). Pendekatan teritorial yang diterapkan Kontingen Garuda XII, yang bergabung dengan pasukan penjaga perdamaian PBB, mendapat pujian karena peranan- nya yang memberi contoh kepada pasu- kan penjaga perdamain dari negara lain. Pola pendekatan pribadi pun melu- nakkan sikap kaku Khmer Merah, yang menolak melucuti senjatanya dan demo- bilisasi ke kantong-kantong karena me- nuntut klarifikasi penarikan pasukan asing. Mulai dari membujuk Khmer Me- rah agar dapat juga menerima personel militer PBB dari negara lain, membebas- kan personel UNTAC yang ditahan Kh- mer Merah hingga terlibat langsung da- lam kehidupan dan keperluan rakyat se- tempat seperti memberikan pelayanan kesehatan untuk warga setempat. yang dipercaya semua faksi Kamboja yang bertikai. Ke- berhasilan personel Garuda XII ini diakui sendiri oleh man- tan wakil panglima UNTAC sat itu, Brigjen M Loridon, yang menyoroti sikap disiplin, kualitas serta keberanian pa- sukan Indonesia dalam me- ngatasi setiap persoalan yang timbul. Keberhasilan Kontingen Garuda XII ini terlihat sewak- tu warga setempat berat hati melepaskan kepulangan mereka, karena kontingen pemelihara perdamaian, termasuk Kontingan Garuda XII, dengan berakhirnya mandat UN- TAC pertengahan November 1993. REUTER BANTUAN REKONSILIASI Dengan terbentuknya pemerintahan koalisi Hun Sen-Ranariddh melalui pemilu 1993, yang diboikot Khmer Merah, Indonesia pun terus terlibat bagi rekonsiliasi Kamboja. INDIA Kamboja meski negara itu tengah dilanda krisis. "Sikap kami (ASEAN) tidak berubah karena komitmen telah dibuat. Namun akhirnya semangat konsensus dalam ASEAN membuat mereka sepakat menunda masuk- nya Kamboja tanpa batas waktu, tapi tetap menerima Laos dan Myanmar. Para pengamat percaya bahwa isolasi internasional, yang dijatuhkan selama beberapa periode, dapat me- nekan Hun Sen untuk mempertim- bangkan kembali sikapnya. "Dalam waktu dekat ini, ASEAN tak akan waktu dekat ini, ASE tak akan Untuk membantu Kamboja mengejar keter- tinggalannya dari negara-negara kawasan Asia Tenggara, Indonesia terus memberikan komit- mennya. v Seperti saat pelaksanaan pemilu, Indonesia selaku ketua GNB mengirimkan seorang peninjau dan 54 pejabat untuk mengawasi Jelas sekali pasukan In- donesia adalah penengah THAILAND Luas 513.115 kin persegi Populasi: 60 JUTA Perkembangan PDB 1996 7.3% Neraca Perdagangan 13 Milyar dollár (1996) Mitra dagang AS, Jepang Singapura, Malaysia MYANMAR MYANMAR Luas: 676.550 km persegi Populasi 43,7 juta Parkambangan PDB 1996 9.8% Ninaca Perdagangan 17 Jub (1996) Mara daging Cina, Singapur MALAYSIA Luas: 330 433 km perseg Populasi: 17 juta Perkembangan PDB 1996: 5.5% Naraca Perdagangan -2,08 Mayar Dollar (1996) Mitra dagang Jepang. AS. Singapura, Uni Eropa INDONESIA Luas 2 Milyar km perseg Populasi 200 juta Perkembangan PDB 1996 7,5% Neraca Perdagangan +4.75 Milyar Dollar (1995) Mitra dagang Jepang, AS Singapura, Uni Eropa LAOS Cuan: 236.800 km perseg Populasi: 4.6 JUTA Perkembangan PDB 1996: 7,1% Neraca Perdagangan: -239 JUTA (1995) Mitra dagang AS, Thaland, Korea Selatan CINA LAOS THAILAND KAMBOJA VIETNAM Luas: 329,568 km perseg Populasi 66 JUTA Perkembangan PDB 1996 9,5% Neraca Perdagangan -2.3 Milyar dolar (1995) Mitra dagang Jepang, Cina, Singapura, Talwan MALAYSIA pelaksanaan pemilu. v Dalam membantu merumuskan konstitusi baru, Indonesia menerima kunjungan dan berbagi pengalaman dengan delegasi parlemen Kambija September 1993. v Setelah Pangeran Sihanouk dinobatkan kembali menjadi raja, perwakilan Indonesia di Phnom Penh ditingkatkan menjadi kedu- taan besar. 3 berpengaruh banyak pada Hun Sen," kata Sorpong Peou dari Institut Si- ngapura untuk Studi Asia Tenggara." Tapi dalam jangka waktu tertentu! akan terjadi frustasi dalam partainya sendiri," kata Sorpong, yang dibesar- kan di Kamboja. "Banyak anggota Partai Rakyat Kamboja (CPP) men- dukung sikap moderat. Mereka tak menginginkan ekstrimisme. Jika Hun Sen gagal dan mengeksekusi lebih banyak (lawannya), ini akan meme- cah belah partainya." #can, dari berbagai sumber v Kontingen Garuda XII menghibahkan sejumlah peralatannya kepada pemerintah untuk membangun Kamboja v Dalam pertemuan ke-3 International Com- mittee on the Reconstruction of Cambodia (ICORC) di Paris 14-15 Maret 1995, Indone- sia menyatakan bersedia membagi penga- laman dengan Kamboja dalam memperbaiki sarana air bersih dan sanitasi serta mene-, gaskan kembali "janji" bantuan sebesar 400.000 dolar AS. Hubungan kedua negara pasca pemilu pun berjalan baik. Raja Sihanouk sudah mengunju- ngi Indonesia 31 Agutus-2 September 1995, pada saatmana Presiden menjanjikan bantuan kemanusiaan bagi rakyat Kamboja yang se- dang kekurangan pangan. Begitu pun dengan hubungan ABRI dengan AB Kerajaan Kamboja sejak kunjungan Panglima ABRI Jenderal Feisal Tanjung ke Kamboja dan kunjungan balasan Jenderal Ke Kim Yan ke Indonesia, Indonesia memberikan bantuan militer berupa material dan pelatihan personel yang di- mulai Januari 1995. #cuk, dari berbagai sumber VIETNAM FILIPINA KAMBOJA Luas 181.040km persegi Populasi: 10 juta Pertambangan PDB 19 63% Neraca Pardagangan -0.37 Milyar Dollar (1996) Mitra dagang Singapura Malaysia, Thailand BRUNEI SINGAPURA INDONESIA REUTER FILIPINA Luns 299 433 km perseg Populasi: 65 jula Perkembangan PDB 1996: 5.5% Neraca Perdagangan -11.78 Milyar Dollar (1996) Mira dagang Jepang AS Uni Eropa INDONESIA BRUNEI Luas: 5,700 km persegi Populasi: 261.00 Perkembangan PDB 1996: 2,0% Neraca Perdagangan N/A Mitra dagang Jepang AS Singapura, Thailand تخز SINGAPURA Luas: 662,8 km persag Populaal 2,90 Perkembangan POB 1994. 6,5% Neraca Perdagangan 2 Mayar Dollar (1990) Mitra dagang Japang AS, Malaysia, Uni Eropa