Arsip

Halaman Artikel

Halaman Lainnya

Konten

1 a S a- di コー 1 m a n コー n ) 1 1 n. K- S- n -S h, un is ng ng an г u- an ati ar- li- ya pi an ar- an ga ai- en- an aja ar ja. an eri un en- ba- ya gin n m- Fan- In- bu- ng- kal pop an- ede eka Ge- la- ini NPI en- Can- am NPI eb- leh 08) Senin Umanis, 31 Desember 2001 PENDATANG LIAR RAMPOK, PENGEDAR NARKOBA MALI PROVOKATOR CURANMO BERBAU SARA ٤٤ Keamanan dan stabilitas politik menjadi indikasi sekaligus cermin sebuah daerah, sebuah negara dan dengan sendirinya suatu bang- sa stabil. Keamanan pula, salah satu faktor penting, yang bisa mem- berikan jaminan kepada kita untuk bisa hidup rukun berdampingan- bisa melakukan aktivitas keseharian feas ratfog tanpa harus dihantui rasa waswas.eb Lebih-lebih bagi mereka yang berg- equat sdo erak di sektor ekonomi dan jasa seperti pariwisata, tentu sangat mendambakan keamanan di mana ia bisa melakukan aktivitas ekonomi secara normal tanpa harus dihantui akan munculnya kerusuhan atau tindak kriminalitas yang- secara langsung atau tidak lang- sung-akan berpengaruh pada aktivitas perekonomian. Lantas bagaimana keamanan Bali sepan- jang tahun 2001? Inilah hasil jajak pendapat Pusat Data Bali Post. LAPORAN KHUSUS PUSAT DATA BALI POST BALI 200 BALi AMAN! BALI aman. Benarkah? Me- mang tak seorang pun bisa mem- berikan jaminan bahwa Bali aman seratus persen. Namun, dari realitas yang ada dan bila dibandingkan dengan daerah- daerah lain, Bali relatif paling aman. Bisa dicatat bahwa di Bali sepanjang tahun 2001 tidak ada kerusuhan yang sampai "meng- guncangkan sebagaimana terja- di di sejumlah daerah seperti Iri- an, Kalimantan, Jakarta, Jawa Timur, atau Aceh. Tentu saja semua ini lantaran adanya komitmen dari berbagai elemen masyarakat, termasuk tentunya pemerintah, untuk ber- sama-sama menjaga Bali. Lebih- -ures grlebih Bali yang mengandalkan sektor pariwisata sebagai salah jonen satu kontributor pendapatan asli daerah (PAD) terbesar dari ham- pir sebagian besar kabupaten/ kota, soal keamanan menjadi sangat penting. Sebab, pariwisa- ta sangat signifikan dengan keamanan sedikit saja terjadi gejolak apalagi sampai meluas menjadi kerusuhan akan berdam- pak langsung pada kondisi dunia perpelancongan itu. Tak kurang Gubernur Bali Dewa Made Beratha dan Bupati Badung AA Oka Ratmadi dalam beberapa kali kesempatan men- gatakan Bali relatif paling aman dibandingkan dengan daerah lain. Pernyataan kedua kepala daerah itu memang bukan tanpa argu- mentasi. Sebab, pada kenyataan- nya memang selama rentang tahun ular ini Bali masih aman- aman saja. Lantas apakah pern- yataan kedua kepala daerah itu (Gubernur Bali dan Bupati Ba- dung) sejalan dengan pendapat masyarakat? Setidaknya hasil jajak penda- pat yang dilakukan Pusat Data Bali Post terhadap 1.000 re- sponden yang tersebar di seluruh PAGE とに kabupaten/ kota di Bali awal Desember ini tak jauh berbeda dengan penilaian Dewa Beratha dan Cok Ratmadi. Namun, tentu saja Bali belum bisa disebut aman dalam arti seaman-aman- nya. Sebab, masih ada sebagian responden yang menyatakan Bali tidak aman. Berbagai riak kerusuhan masal yang melibat- kan pihak desa adat atau antara kelompok masyarakat masih saja terjadi, sehingga membuat se- bagian kecil masyarakat merasa tidak aman. Demikian juga tin- dak kriminalitas masih saja me- warnai wajah Bali sepanjang tahun ini. Di awal tahun ini misalnya, Bali sempat diguncang isu bom. Sementara menjelang tutup tahun isu sweeping terhadap war ga asing di Bali sebagai ekses se- rangan AS terhadap Afghanistan juga menjadi wacana yang cukup mendapat perhatian media, bah- kan sampai mengundang protes serta demonstrasi penolakan. Syukurnya, semua itu hanya seka- dar wacana yang ternyata tak mengurangi keyakinan pihak luar (asing) terhadap keamanan Bali sebagai salah satu daerah tujuan wisata utama di Tanah Air. Key- akinan mereka ini terungkap dalam pertemuan Bupati Ratma- di dengan sejumlah konsul di Kuta beberapa bulan lalu. Sementara jajak pendapat yang dilakukan terhadap pegawai negeri (PNS/ABRI), mahasiswa, karyawan swasta, anggota DPRD, pensiunan, serta buruh ini me- mang khusus dilakukan untuk mendapatkan gambaran keamanan dan stabilitas Bali di tahun ular ini. Ternyata dari 1.000 responden itu 518 orang (51,8%) memberikan jawaban aman. Selebihnya, 315 orang (31,5%) mengatakan tidak aman, 91 orang (9,1%) kurang aman, dan Bali Aman, Halaman 9 Bagaimana ke Depan? 76 orang atau 7,6% menyatakan tidak tahu. Kesimpulan ini ternyata ko- relatif dengan pendapat re- sponden tentang stabilitas Bali di tahun yang sama, dimana se- bagian besar yakni 430 responden (43,0%) menyatakan Bali stabil. Sedangkan yang menyatakan kurang stabil 90 orang (9,0%), tidak stabil 399 orang (39,9%), dan sisanya 81 responden (8,1%) tidak berpendapat alias tidak tahu. Lantas bagaimana jika keamanan Bali dikaitkan dengan sikap aparat keamanan? Adakah sikap aparat keamanan, dalam hal ini polisi, masih represif se- bagaimana kesan di era orde baru? Ternyata antara yang ber- pendapat sudah bagus dan masih represif cukup bersaing. Mereka yang menilai sikap aparat sudah bagus dalam menjaga keamanan Bali sebanyak 359 orang atau 35,9%, hanya 34 suara lebih ung- gul ketimbang mereka yang me- nilai aparat masih represif-325 orang (32,5%). Jadi ini jelas memperlihatkan bahwa aparat keamanan masih perlu sungguh-sungguh berupaya memperbaiki citra di masyarakat yang tentu saja memperbaiki kinerjanya. Yang menarik, sikap aparat keaman an dikaitkan dengan munculnya arogansi massa dari berbagai el- emen masyarakat sebagai salah satu ekses bergulirnya era refor- masi-tak kurang dari 221 orang (22,1%) yang menyebutkan apar- at kini tidak berani bertindak, bahkan terkesan apatis (95 orang atau 9,5%). Jaga Bali Lantas jika Bali aman di tahun 2001, bagaimana ke depannya? Bisakah kondisi ini dipertahan kan atau malah ditingkatkan? Responden yang terdiri atas 632 orang (63,2%) laki-laki dan 368 orang (36,8%) perempuan-pun memberikan saran beragam dalam menyikapi keamanan Bali ke depan. Paling tidak, secara garis besar mereka mengharap- kan tahun 2002 Bali tetap aman, bahkan lebih aman. Dari puluhan butir saran re- sponden itu, dapat diklasifikasi- kan menjadi lima butir pokok. Pertama, dalam menjaga keamanan Bali aparat diharap- kan tidak berlaku represif atau sebaliknya apatis. Namun, apar- at harus mampu melakukan pendekatan yang persuasif dan simpatik-tidak asal main tangkap atau sebaliknya pura- pura tidak tahu. Sebaliknya, harus proaktif, tegas dan tidak pandang bulu dalam menegak kan supremasi hukum. Lebih dari itu, terkait dengan adanya pecalang (petugas keamanan tradisional di Bali), aparat diharapkan bisa bekerja sama dengan baik. Sementara pecalang diminta tidak arogan dan menghindari mengambil wilayah kerja aparat keamanan (kepolisian dan ABRI). Kedua, menjaga keamanan Bali tidak bisa sepenuhnya dibe- bankan kepada aparat. Re- sponden menyadari bahwa ini adalah pekerjaan atau tanggung jawab semua lapisan masyarakat, sehingga perlu ket- erlibatan semua pihak. Untuk itu, disarankan agar koordinasi semua lembaga lebih ditingkat- kan. Demikian juga siskamling (sistem keamanan lingkungan) dihidupkan kembali-dilakukan setiap hari. Ketiga, responden menilai soal keamanan Bali tak bisa dilepas- kan dari masalah kependudukan, lebih-lebih dengan penduduk pen- datang. Untuk itu, disarankan agar penertiban penduduk penda- tang lebih ditingkatkan-perda- perda kependudukan yang ada harus disosialisasikan dan dire- alisasikan secara benar. Dalam hal ini, penduduk asli (tuan ru- mah) diharapkan bisa memban- tu pemda dalam melakukan pen- ertiban penduduk, demikian juga dengan desa adat. Bagaimana kondisi keamanan Bali tahun 2001? Kurang aman 32% 9% 8% Tidak tahu Aman Tidak aman Stabilitas Bali tahun 2001 43% Stabil 51% 39,9% Tidak stabil 9% 8,1% Kurang Tidak stabil tahu Keempat, dalam penegakkan hukum selama ini responden masih melihat banyak kelemah- an dan kejanggalan, sehingga muncul penjahat-penjahat kam- buhan karena ganjaran hukuman yang pernah diterima terlalu rin- gan. Ke depannya, responden mengharapkan hukuman ter- hadap mereka yang terbukti melakukan tindak kejahatan (kriminalitas) atau kejahatan narkotika bisa lebih berat. Untuk itu, aparat penegak hukum dim- inta tidak mudah menerima suap, tapi lebih konsekuen. Dalam kon- teks inilah, aparat diharapkan benar-benar mampu sebagai pen- gayom masyarakat, bahkan mampu memberikan teladan ke- pada masyarakat. Bukan, sebaby liknya, sebagaimana ditengarai ada aparat yang justru menjadi daw nagrobnibdib tilibge backing judi dan sebagainya.endo Kelima, menghindari muncul- nya kasus Poso atau Sambas di Bali, soal kerukunan antarumat dinilai responden sebagai hal ter- penting yang harus tetap dijaga. Bali yang selama ini terbebas dari kasus-kasus SARA, diharap- kan tetap mampu memelihara kerukunan antarumat. Untuk itu, tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh masyarakat, diharapkan senan- tiasa malakukan komunikasi ser- ta silaturahmi. Dari sumbang saran responden itu, pada dasarnya mereka meng- harapkan Bali ke depan- setidaknya di tahun 2002-bisa lebih aman, lebih damai, sehing- ga masyarakat bisa melakukan aktivitas keseharian tanpa harus dihantui rasa waswas. Lebih dari itu, karena Bali sebagai daerah tujuan utama para pelancong- dan sebagian besar masyarakat hidupnya tergantung dari pariwi- sata, baik langsung atau tidak langsung diharapkan kepariwi- sataan Bali bisa pulih kembali. Dwikora Putra Menegakkan Supremasi Hukum dengan Mengerahkan Massa? "Jika suatu struktur formal tidak lagi berfungsi, maka masyarakat akan membangun struktur tandingan di luar struktur formal", demiki- an teori sosial strukturalisme dari Levi-Strauss. Katakanlah keluar- ga dalam masyarakat. Jika sang istri tak mampu memberikan kepua- san kepada suaminya, maka sang suami akan memelihara wanita idaman lain (WIL) di luar yang lebih hebat. Mengapa banyak sang suami mencari kepuasan seks di luar, karena struktur keluarga tak menjamin memberikan kualitas hidup dalam rumah tangga. JIKA lembaga peradi- Catatan Nyoman Naya Sujana kekua saan". Pen- lan di negeri ini tidak berfungsi guasa pemerintahan dapat me- untuk menegakkan keadilan makai hukum sebagai alat un- (struktur formal), maka rakyat tuk mencapai tujuan-tujuannya. akan mendirikan "lembaga Hukum dapat dipakai alat men- peradilan tandingan" (struktur indas rakyat, demikian teori informal). Karena itulah jika Nicollo Maciavelli. warga masyarakat berhasil menangkap pencuri, masyarakat tidak menyerahkan pencuri itu kepada penegak hu- kum, namun mereka mendirikan "pengadilan kilat", dan menjatu- hkan hukuman berat seperti den- gan membakar pencuri hidup: hidup. Pencuri yang dihakimi massa jumlahnya mencapai ra- tusan orang. Terdapat beberapa pencuri di Kabupaten Mojoker- to, Jatim, tertangkap, lalu di- adili massa, dan kemudian pen- curi diikat dan ditumpuk di atas ban mobil lalu dibakar sampai mati. Pengadilan massa me- mang sangat kejam. Secara normatif, memang hu- kum adalah alat untuk mene- dalam gakkan keadilan masyarakat. Namun dalam ke- hidupan berbangsa dan bernega- ra, hukum dapat menjadi "alat Di samping itu, hukum dapat menjadi "barang komoditi", dalam arti hukum bermakna materi dan uang. Siapa yang be- rani membayar mahal penegak hukum, dia akan cenderung be- bas, seperti apa yang dilakukan oleh sementara para konglomer- at. Kejujuran penegak hukum, terutama hakim, masih menja- di wacana-wacana belaka. Rasa keadilan di Indonesia memang sangat mahal. Sangat sulit untuk menyata- kan hukum dan keadilan itu se- bagai realitas. Lebih baik hukum dan keadilan dipahami sebagai suatu konstruksi pikiran manu- sia, terutama konstruksi pikiran penegak hukum dan negara yang berlandaskan kepada undang- undang dan berbagai peraturan lainnya. Apakah yang terjadi di balik gerakan massa yang menghu- kum penjahat secara langsung? Setelah dilakukan banyak pene- litian dapat disimpulkan bahwa rakyat tidak percaya lagi ter- hadap lembaga peradilan dalam menegakkan hukum, dan para hakim dipercaya tidak memiliki rasa keadilan. Umpamanya mencuri ayam dihukum 3 bulan, namun oknum pejabat korupsi 10 milyar langsung bebas. Kepercayaan rakyat terhadap lembaga peradilan di Indonesia sangat rendah, bahkan menca- pai titik nol. Citra sistem per- adilan yang bersih hanyalah se- buah wacana. Rakyat masih menilai penegak hukum (Polri, Kejaksaan, dan Kehakiman) banyak melakukan sandiwara, karena penegakan hukum dapat bermakna sebagai proyek dan uang. Oknum penjahat yang mencuri mobil dapat bebas, jika mampu menyediakan sejumlah uang. Pemerintah memang telah memberikan pernyataan akan menindak oknum-oknum aparat yang menyimpang, namun dalam prakteknya praktek so- gok-menyogok itu tetap saja ber- langsung. *** SEMENTARA pengacara menyatakan bahwa para hakim sekarang ini telah menjadi bon- gol (tuli dan tebal muka), kare- na siapa saja yang berperkara harus menyiapkan massa untuk datang ke pengadilan. Rakyat belum memiliki kepercayaan tusan. lis dan brutal. me- yang berarti terhadap hakim yang cukup, dapat bepergian ser- si yang pertama ialah hi- dalam menegakkan "rasa keadi- ta jaminan lainnya. Dari teori ger- langnya tindakan lan", karena itu massa harus dik- akan massa maka orang desa kekerasan erahkan ke pengadilan untuk yang datang ke pengadilan itu dan mempengaruhi kinerja hakim. tentu ada dalangnya". Mereka maksa or- Di Surabaya terdapat sejenis diskenario untuk mempengaru- ang lain, perusahaan pengerahan massa, hi hakim dalam membuat kepu- demiki- dan pemohon dapat meminta an pan- jumlah massa berapa pun akan Di kota besar seperti Sura- dangan dapat dipenuhi. Honor setiap or- baya, gerakan massa banyak Henry ang sekitar Rp 20.000 s.d. Rp melibatkan mahasiswa. Terda- Mayo 30.000 per hari dalam bentuk pat ribuan mahasiswa yang siap dalam buku- demonstrasi massa. Jika demon- digerakkan jika honornya mema- nya "The Theory strasi massa dengan kekerasan, dai. Gerakan massa itu dibeda- of Democratic State" honornya akan ditambah, kan menajdi (1) gerakan massa (1961). demikian pernyataan rekan biasa, (2) gerakan massa resist- Masya-rakat Bali masih penulis yang membuka usaha en, dan (3) gerakan massa van- senang dengan budaya tarung, bu- pengerahan massa. Yang bany- dalis dan brutal. Banyak anak daya gelutan, dan budaya adu ak mempergunakan demonstra- muda yang siap menjadi kelom- kekuatan. Selama ini terdapat si massa ialah Parpol. Seringka- pok gerakan massa yang vanda- mitos bahwa masyarakat Bali ad- li terjadi demonstrasi massa alah masyarakat yang ramah, yang mengatasnamakan Parpol. Jika demikian, gerakan mas- halus dan damai. Namun mitos Memang tidak semua hakim sa belum tentu memperjuangkan itu telah terbang. Tahun 1999 yang bekerja dengan penuh ke- aspirasi rakyat yang murni. Per- sewaktu Ibu Megawati tak terpil- percayaan diri. Rekan saya yang juangan mereka hanyalah tujuan ih menjadi orang nomor satu, lalu menjadi hakim bahkan menya- pendek, yaitu memperoleh honor rakyat Bali frustrasi dan menga- takan bahwa harga dirinya men- yang cukup. Karena itu gerakan muk. Berbagai fasilitas publik di jadi turun jika didatangi massa. massa di kota besar seperti Sura- rusaknya. Melihat massa yang beringas itu baya lebih banyak bermakna hura- Dalam konsep masyarakat dia menjadi takut. Dalam hura. madani (civil society) perilaku sistem sosial demikian tentu ter- rakyat dalam berpolitik adalah jadi balas dendam. Bagaimana- dalam posisi kesukarelaan (vol- kah halnya jika penjahat-penja- IKLIM politik di Indonesia untary positition), dan rakyat tak hat akan terus menguntit kelu- masih belum kondusif. Indonesia dapat dipaksa untuk melakukan arganya? Secara psikologis, me- masih berada dalam masa peny- tindakan politik. Dalam ken- mang massa dapat mempengaru- adaran kehidupan demokrasi, yataannya tokoh-tokoh politik hi hakim dalam membuat kepu- demikian pandangan Fukuyama, justru menggerakkan massa yang menulis buku "The End of His- dalam melakukan tindakan poli- tory" (2000). Bangsa dan negara In- tik. Di samping itu sebagian donesia belum mampu hidup ber- rakyat belum mengerti arti dan demokrasi, karena tindak kek- hakikat politik itu. erasan masih terjadi di mana- Mengapakah rakyat begitu mana. Syarat kehidupan demokra- mudah digerakkan menjadi kel- tusan. Namun rakyat kecil atau rakyat desa tak akan mengerti tentang tujuan dan makna gera- kan massa, kecuali memang mereka ingin memperoleh honor *** angelog Jumelsesd Sikap aparat dalam menjaga keamanan Bali selama 2001 9.50% Apatis 22.10% Tidak berani bertindak Masih refresif Sudah bagus 32.50% 35.90% N=1000 Responden seluruh Bali Bali Post/dok 4cm ompok massa (mass group)? Dari ing belum memiliki kekuatan pengamatan penulis bahwa moral yang tinggi. Penegak hu- rakyat Indonesia, termasuk kum juga manusia biasa, kare- rakyat Bali, adalah rakyat yang na itu mereka tak bebas dari per- sangat setia dan loyal menye- buatan yang salah dan menyim- lenggarakan ritual-ritual kehidu- pang. pan, terutama ritual keagamaan. Dalam diri rakyat telah terdap- na hura-hura tersebut akan Gerakan massa yang bermak- at "emosi ritual" yang siap dusu- berkurang dan kemudian lenyap, lut setiap saat. Jangan heran manakala kualitas sumber daya jika sementara rakyat Karangas- manusia rakyat Indonesia men- em sangat mudah diajak ke Pen- ingkat dan semakin berkemam- gadilan, karena pergi ke Penga- puan rasional-kritis. Kini kondi- dilan itu sebuah ritual yang ber- si hidup rakyat masih dalam makna yadnya. Mereka akan tatanan emosional dan sangat merasakan kedatangannya ke mudah bergejolak. Kemiskinan Pengadilan memberikan ke- dan kebodohan masih terjadi di senangan dan kepuasan. mana-mana. Tindakan hura- yang adil dan baik tidaklah tetap menjadi bagian ritual-rit- Membangun citra hukum hura dan gerakan massa masih mudah karena lembaga hukum ual budaya dalam masyarakat. dan para penegak hukum masih memiliki kemampuan profesion- alisme yang terbatas, di samp- Penulis adalah sosiolog, dos- en Unair Surabaya.