Arsip

Halaman Artikel

Halaman Lainnya

Konten

2 Nasional Polri Tangkap Dua Pengepul Cabai dari Solo JAKARTA -- Badan Reserse dan Kriminal Porli telah mene- tapkan dua orang pengepul cabai rawit merah sebagai tersangka pada Jumat (3/3). Dua tersangka ini berinisial SJN dan SNO. Kasubdit III Industri dan Perdagangan Direktorat Tindak DESSY SUCIATI SAPUTRI, UMAR MUKHTAR Pidana Ekonomi dan Khusus Bareskrim Polri Kombes Hengki Haryadi mengatakan saat ini tersangka tengah dalam perja- lanan menuju Jakarta. "Sementara ini kami tetapkan dua orang tersangka, ini dari Solo," kata Hengki di Bareskrim Polri, Gambir, Jakarta Pusat, Jumat (3/3). Selain dua orang tersangka ini, masih ada sejumlah pengepul lainnya yang masih dalam proses penyelidikan. Sehingga kemungkinan kata dia, KPK berharap tidak ada guncangan politik saat pengungkapan kasus KTP-el JAKARTA - Ketua Komisi Pem- berantasan Korupsi (KPK) Agus Ra- hardjo mengungkapkan, banyak na- ma besar yang terlibat dalam kasus tindak pidana korupsi pengadaan elektronik KTP (KTP-el). Karena itu, ia pun memperingatkan publik untuk bersiap-siap mendengarkan nama- nama yang akan disebutkan dalam sidang dakwaan kasus ini nanti. Banyak Nama Besar Terlibat Kasus KTP-el "Nanti Anda tunggu. Kalau Anda mendengarkan tuntutan yang diba- cakan, Anda akan sangat terkejut. Ba- nyak orang yang namanya akan dise- butkan di sana," kata Agus saat dita- nya terkait keterlibatan politisi dalam kasus ini di Kantor Staf Presiden, Ja- karta, Jumat (3/3). Karena terlalu banyaknya nama yang akan disebutkan, pihaknya akan mengungkap nama-nama yang terli- bat secara periodik. Kendati demi- kian, Agus enggan menyebutkan si- apa saja yang terlibat dalam kasus du- gaan korupsi KTP-el ini. "Jadi, ba- nyak sekali nama yang disebutkan. PENCEGAHAN KORUPSI Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo (kanan) bersama Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Teten Masduki (tengah), dan Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro (kiri) menyampaikan keterangan kepada wartawan usai pertemuan tertutup di Kantor KSP, Jakarta, Jumat (3/3). Pertemuan tersebut dalam rangka koordinasi supervisi strategi tunggal pencegahan korupsi dalam bidang pengadaan, perizinan dan tata niaga, serta penerimaan negara. DESSY SUCIATI SAPUTRI JAKARTA-Juru bicara Mahkamah Konstitusi (MK) Fajar Laksono mengatakan, seluruh hakim konstitusi sudah menyerahkan laporan harta kekayaan pejabat nega- ra (LHKPN) sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Undang- Undang Nomor 28 Tahun 1999. "Seluruh hakim kons- titusi sebetulnya sudah me- nyerahkan LHKPN," kata Fa- jar ketika ditemui di gedung Mahkamah Konstitusi Jakar- ta, Jumat (4/3). akan ada tersangka lainnya. Para pengepul ini lanjut Hengki yang bekerja menentu- kan harga penjualan cabai rawit merah. Para pengepul juga men- jual cabai ke beberapa perusa- haan bukan ke pasar induk sebagaimana biasanya. Terkait dengan belum ada pembaharuan dalam kurun waktu dua tahunan, Fajar me- nilai hal itu disebabkan per- bedaan pemahaman dalam aturan. Ia menerangkan, da- lam Pasal 5 UU Nomor 28 Ta- hun 1999 disebutkan bahwa penyelenggara negara wajib melaporkan harta kekayaan- nya sebelum dan sesudah menjabat. "Jadi, periode dua tahun- Kekosongan pasokan cabai rawit merah di pasar induk ini yang membuat harga di pasaran melonjak. Sehingga berdampak meroketnya harga cabai di level konsumen. mabruroh ed: hafidz muftisany Jadi, nanti secara periodik juga secara berjenjang ini dulu, habis ini siapa," kata Agus. Saat ditanya apakah KPK juga akan mengejar nama-nama yang ber- asal dari pemerintahan, Agus tak membantah akan ada keterkaitan mereka dalam perkara ini. "Ya, kalau disebutkan, pasti ada kaitannya," ujarnya. Ia pun berharap, disebutkannya nama-nama besar dalam kasus ter- sebut tak menyebabkan terjadinya guncangan politik. Dalam perkara ini, negara mengalami kerugian hingga Rp 2 triliun. "Ya nanti Anda baca saja. Anda dengarkan kemudian Anda akan melihat. Ya mudah-mudahan tidak ada guncangan politik yang be- sar karena namanya yang disebutkan banyak sekali," kata Agus. Dalam perkara KTP-el sudah ada dua tersangka, yaitu mantan direktur jenderal kependudukan dan catatan sipil Kemendagri Irman dan mantan direktur pengelola informasi admi- nistrasi kependudukan Ditjen Duk- capil Kemendagri sekaligus pejabat pembuat komitmen Sugiharto. Keduanya sudah mengajukan diri sebagai justice collaborator atau saksi pelaku yang membantu penegak hu- kum untuk membongkar perbuatan pidana. KPK juga menerima total pe- ngembalian Rp 250 miliar dari kor- porasi dan 14 orang individu. Pem- bagiannya Rp 220 miliar dikemba- an ini mungkin ada di per- aturan atau keputusan Ko- misi Pemberantasan Korupsi (KPK). Barangkali ini soal pe- mahaman dan mungkin juga sosialisasi," kata Fajar. MK Klaim Seluruh Hakim Laporkan LHKPN Polri Tahan Penghina Presiden di Media Sosial likan oleh korporasi dan Rp 30 miliar dikembalikan oleh individu. Sebagian dari 14 orang yang mengembalikan itu adalah anggota DPR. Juru Bicara KPK Febri Diansyah menuturkan, nama-nama besar ter- sebut berasal dari kalangan politisi, birokrat, dan swasta. "Ada tiga klaster besar dalam kasus ini, mulai dari sektor politik, birokrasi, hingga swas- ta," ujar dia di kantor KPK, Kuningan, Jakarta, Jumat (3/3). JAKARTA - Direktorat Tindak Pidana Cyber Bareskrim Polri telah menahan Ropi Yatsman pada Senin (27/2) lalu. Ropi merupakan pelaku yang mengedit foto Presiden Joko KPK melalui penuntut umumnya dalam persidangan kasus KTP-el pa- da 9 Maret nanti tentu akan mem- beberkan nama-nama besar yang ter- indikasi terlibat dalam kasus tersebut. Termasuk peran dan apakah ada ali- ran dana kepada mereka. "Kami akan uraikan peran ma- sing-masing orang tersebut, siapa na- ma besar dan apa perannya dan apa- kah ada indikasi aliran dana terhadap nama-nama itu," ujar dia. Febri melanjutkan, kasus KTP-el ini tidak hanya bermasalah pada proses pengadaannya, tetapi juga sudah bermasalah sejak proses pe- rencanaan. Dari berbagai penyimpa- ngan dalam proses pengadaan KTP- el ini, salah satunya terkait kolusi dalam proyek dan indikasi aliran da- na kepada sejumlah nama. "Nama- nama pihak yang terlibat akan kita munculkan dalam dakwaan," ungkap dia. KPK pun tidak merasa khawatir terkait pembeberan nama-nama tiap dua tahun. "Kami mengingatkan da- lam konteks pencegahan ke- pada hakim Mahkamah Kon- stitusi untuk menaati keten- tuan pelaporan LHKPN. Saat ini ada lima hakim MK yang telah lewat waktu dalam ke- wajiban pelaporan LHKPN," ujar dia. Kendati demikian, Fajar mengatakan, bila masih ada hakim yang belum menyerah- kan pembaharuan LHKPN, tentu harus segera menyerah- kan. "Intinya tidak ada resis- tensi dari hakim MK, tidak ada satu pun hakim MK yang menolak untuk melaporkan kekayaannya," ujar Fajar. Sebelumnya, Juru Bicara KPK Febri Diansyah menga- takan, masih ada lima hakim konstitusi yang belum mela- porkan LHKPN secara perio- dik. Febri memaparkan, satu dari lima hakim MK itu bah- kan ada yang terakhir me- nyampaikan LHKPN pada Maret 2011. Sejak itu pula ha- kim tersebut tidak lagi me- nyampaikan LHKPN secara berkala. Padahal, ungkapnya, Ketua Pansel Hakim Mah- kamah Konstitusi Harjono LHKPN wajib disampaikan menyampaikan, dengan jum- Pengganti Patrialis Panitia seleksi calon ha- kim MK pengganti Patrialis Akbar menutup masa pendaf- taran pada Jumat (3/3). Ang- gota Sekretariat Panitia Se- leksi hakim MK, Rika Puspita, mengatakan, hingga Jumat (3/3) siang, ada 35 calon telah mendaftarkan diri baik secara langsung maupun mengirim- kan berkas melalui surat elek- tronik. Rika mengungkapkan, masih ada kemungkinan jum- lah pendaftar tersebut ber- tambah. Widodo, Basuki Tjahaja Purnama, dan Megawati Soekarnoputri. "Ya, benar sudah kami amankan Senin lalu di sebuah ruko di Jalan Raya Padang Bukit Tinggi," kata Rikwanto melalui pesan singkat di Jakarta, Jumat (3/3). BEBERAPA POLITISI YANG PERNAH DIPERIKSA Menurut Rikwanto, pelaku membuat akun Facebook atas nama Agus Hermawan dan Ropi Yatsman. Pada beranda Facebook itulah pelaku mem- posting berbagai konten yang WIHDAN HIDAYAT/REPUBLIKA Ketua DPR Setya Novanto Mantan menteri dalam negeri Gamawan Fauzi Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo Mantan ketua Fraksi Partai Demokrat DPR M Jafar Hafsah Mantan pimpinan Komisi II DPR Agun Gunandjar Sudarsa Mantan ketua Komisi II Chairuman Harahap Mantan ketua umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum besar itu di sidang nanti. Bagi Febri, penanganan kasus proyek KTP-el ini sudah berjalan dan KPK tentu akan terus menjalankan penanganan kasus tersebut. lah pendaftar yang telah men- capai 35 orang, tim pansel akan merapatkan kembali apa- kah perlu perpanjangan masa pendaftaran atau tidak. "Itu akan dibicarakan nanti saat rapat dengan anggota lain, Selasa," ujarnya. Terkait jika ada keterlibatan pe- rusahaan dari negara lain dalam ka- sus proyek KTP-el ini, kata Febri, KPK tetap akan mengejarnya. Terle- bih, lembaga antirasuah itu telah ba- nyak menangani perkara korupsi lin- tas negara, baik itu di Inggris, Ame- rika, maupun negara lain. Lebih lanjut, ia menga- takan, tim pansel bekerja sa- ma dengan Komisi Yudisial, PPATK, dan KPK untuk me- lacak rekam jejak para calon. Selain itu, masyarakat juga. diharapkan dapat memberi- kan masukan dan informasi. Kerja sama dengan sejumlah otoritas di berbagai negara pun sudah dilakukan KPK. "Kami akan tangani perkara ini dengan maksimal," kata dia. ed: hafidz muftisany Selanjutnya, pada 10 Ma- ret nanti, pansel akan mengu- mumkan nama-nama calon yang lolos dalam seleksi ad- ministrasi. Harjono berharap, hakim MK yang terpilih nan- tinya memiliki catatan dan rekam jejak yang baik serta berintegritas tinggi. "Punya catatan baik yang bisa men- jaga. Jangan nanti track re- cord-nya baik setelah jadi hakim MK malah jelek," kata Harjono. edi hafidz muftisany REPUBLIKA SABTU, 4 MARET 2017 mengadung ujaran kebencian kepada pemerintah. Misalnya, tiga orang wanita yang kemudian diedit mukanya menjadi Presiden Jokowi, Ahok, dan Megawati Soekarnoputri. Dengan disertai tulisan "tiga manusia siluman perusak bangsa. Penyidik juga mengamankan barang bukti, seperti dua ponsel, sebuah komputer, dua akun Facebook, dan sebuah akun surel. mabruroh ed: hafidz muftisany Johor Deportasi 1.500 TKI Tiap Pekan RIZKY SURYARANDIKA TASIKMALAYA - Menteri Sosial Khofifah In- dar Parawansa merasa miris dengan maraknya te- naga kerja Indonesia (TKI) ilegal yang bekerja di luar negeri. Bahkan, ia menyatakan, setidaknya 1.500 TKI ilegal dideportasi dari satu wilayah di Malaysia tiap pekannya. Ia menyebut, ke-1.500 TKI itu dideportasi ke Kota Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, dari wilayah Johor, Malaysia. Deportasi ke wilayah ini terbilang tinggi jika dibandingkan wilayah perbatasan lain. "TKI yang dideportasi tiap minggu dari Tanjung Pinang minimal 1.500 dari Malaysia melalui Johor saja. Jumlahnya cukup besar dari Tanjung Pinang itu," katanya kepada wartawan usai acara penyalu- ran bantuan sosial nontunai PKH, Jumat (3/3) sore, di Bale Kota Tasikmalaya. Lebih lanjut, pihak Kemensos sudah menye- diakan shelter sebagai lokasi penampungan TKI ilegal tersebut. Shelter itu tersebar di wilayah yang rawan sebagai lokasi pengiriman TKI ilegal, seperti di Dumai, Belawan, Nunukan, dan Tanjung Pinang. "Jadi, Kemensos punya shelter di Dumai, Bela- wan, Nunukan, dan Tanjung Pinang. Kami berko- mitmen menampung mereka TKI yang tentunya tidak dideportasi atas alasan pidana," ujarnya. Pemerintahan Malaysia kembali mendeportasi 49 TKI yang bermasalah melalui Pintu Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Terpadu Entikong Kabupaten Sanggau, Kamis (2/3). Kapolsek Entikong Kompol Kartyana menje- laskan, sekitar pukul 12.30 WIB rombongan depor- tasi TKI ini dipulangkan dari KJRI Kuching dan Depot Imigrasi Negara Malaysia yang ada di Semuja Serian. "Ke-49 orang ini dibawa dengan menggunakan satu unit kendaraan minibus dan satu unit truk mi- lik Imigresen Semuja Malaysia. Dengan diantar langsung oleh pihak Imigrasi Semuja, Malaysia, beserta Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Malaysia," ungkap Kompol Kartyana. Ia menjelaskan, ke-49 TKI tersebut dipulangkan karena didera beberapa masalah, seperti salah sa- tunya bekerja di Malaysia, tetapi tidak memegang paspor dan tidak memiliki izin kerja. "Dari hasil penggungkapan yang kami lakukan, ditemukan beberapa permasalahan yang dialami TKI seperti tidak sesuai janji orang yang merekrut bekerja di sana. Gaji tidak sesuai kemudian tidak memegang paspor, tidak ada izin kerja, dan ada yang dalam kondisi sakit," katanya memaparkan. Kartyana menerangkan, 49 orang TKI yang dideportasi dari Malaysia berasal dari tujuh pro- vinsi, yakni Kalimantan Barat sebanyak 34 orang, Sumatra Utara satu orang, Jawa Barat dua orang, Jawa Timur lima orang, Sulawesi Selatan empat orang, NTB dua orang, dan NTT satu orang. "Dari ke-49 orang TKI ini terdiri dari 45 orang laki-laki dan empat orang perempuan. Kemudian kami lakukan proses screening para TKI ini di- berangkatkan menuju kantor Depsos Kalbar di Pontianak dengan menggunakan kendaraan dua unit bus umum," katanya. Ia menambahkan, Polsek Entikong juga mela- kukan pengembangan kasus yang menimpa ke-49 TKI tersebut. "Terindikasi TKI tersebut merupakan menjadi korban perdagangan orang. Nah, ini akan kami usut terhadap agen TKI ilegal dan jaringan- nya," kata dia. Kemudian para TKI yang dideportasi diminta menandatangani surat pernyataan tidak kembali lagi ke negara Malaysia tanpa dokumen lengkap, antara ed: hafidz muftisany WIHDAN HIDAYAT/REPUBLIKA SELEKSI HAKIM MK Petugas panitia sekertariat menunggu penyerahan berkas Seleksi Hakim Mahkamah Konstitusi di Sekretariat Negara, Jakarta, Jumat (3/3). Seleksi ini untuk mencari hakim MK pengganti Patrialis Akbar. SENGKETA PILKADA Petugas menerima permohonan perkara Perselisihan Hasil Pilkada (PHP) melalui sistem daring di Aula Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Kamis (2/3). MK akan menyelesaikan perkara perselisihan hasil pilkada (PHP) paling lama 45 hari kerja sejak perkara tersebut diregistrasi. Dalam tahapan penanganan PHP, semua permohonan PHP yang diterima MK akan diregistrasi pada tanggal 13 Maret 2017. DIAN ERIKA NUGRAHENY, DIAN FATH RISALAH Aturan kampanye putaran dua belum disahkan. Aturan P Wewena JAKARTA- Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hadar Nafis Gumay mengatakan, penyusunan su- rat keputusan (SK) pelaksanaan pu- taran kedua Pilkada DKI Jakarta oleh KPUD DKI Jakarta sudah tepat. Pi- haknya meminta semua pihak meng- hormati proses penyusunan tersebut. "Kami kira sudah tepat karena itu kan otoritas KPUD. Jadi, kami sudah berikan arahan, ya silakan saja nanti akan seperti apa, dan kami minta se- mua pihak menghormati itu," ujar Hadar di Kantor KPU, Jakarta Pusat, Jumat (3/3). Hadar menuturkan, penyusunan SK sudah melalui proses uji publik pa- da Kamis (2/3). Dengan begitu, pe- nyusunan dipastikan tidak dilakukan secara sepihak. "Otoritas penuh ada di KPUD. Tidak menjadi soal sepan- jang mereka menerapkan hal-hal yang tidak bertentangan dengan aturan di atasnya," kata dia menambahkan. Ketua KPUD DKI Jakarta Sumar- no mengatakan, pihaknya telah me- nyelesaikan uji publik penyusunan Color Rendition Chart MAKAM ERDY NASRUL PIL KUPANG- Pemerintah meren- canakan pelantikan kepala daerah serentak. Hal ini dimaksudkan untuk mempercepat kepala daerah melak- sanakan tugas. "Kita rencanakan begitu. Pilkada sudah serentak. Kita harapkan pelantikannya juga bersa- ma-sama," ujar Menteri Dalam Ne- geri Tjahjo Kumolo, di Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT), Jumat (3/3). Pihaknya belum menentukan kapan pelantikan kepala daerah akan diselenggarakan. Saat ini, pemerintah masih fokus menghadapi dinamika Pilkada 2017 yang masih berlangsung. ada 49 Tjahjo mengatakan, mas gugatan hasil pilkada di Mahkamah Konstitusi (MK). Gugatan mereka masih diproses lebih lanjut. MK mem- proses gugatan ini hingga menge- luarkan putusan. Selain itu, masih ada daerah yang mengadakan pemungutan suara ulang (PSU) di beberapa lokasi. Pro- ses ini masih berjalan untuk memas- tikan hasil akhir pilkada. "Yang paling utama adalah aman. Stabilitas kea- manan terjaga. Ini prioritas," ujar mantan sekretaris jenderal PDIP ini. Pihaknya berharap aparat peme- rintahan daerah bersinergi dengan baik. Polri, penyelenggara pemilu, Kejaksaan, dan TNI harus saling membantu menyukseskan agenda lima tahunan ini. Jika stabilitas keamanan terjaga, pihaknya meyakini kualitas demokra- si di Indonesia akan semakin baik. Masyarakat semakin dewasa meng- hadapi pilkada yang rutin diseleng- garakan setiap lima tahun. Tjahjo juga berharap masyarakat dapat menggunakan hak pilihnya dengan baik. Putaran kedua Pilkada 2017 menurutnya harus betul-betul rancangan SK. R nya akan dikom KPU RI. "Berag konsultasi publi kami himpun da paikan kepada Setelah mendap KPU RI, pihakm memperbaiki r ngesahan SK dila Sumarno me sahan SK dilak lambatnya Sabtu KPUD DKI juga paslon cagub dan akan melaju ke pu Dia mengaku rus mematangka kampanye putar termasuk soal da lau ada kampar kampanye. Jadi konsekuensi yan Tapi, apakah ada dak, sekarang bel rena keputusanny ru rancangan. Ra berubah, bisa ng Nantinya, Sur Pemerintah Ing Pelantikan Kep. Daerah Serenta dalam rancangar keputusan tersel secara perinci ba an dana kampany "Itulah yang dalam keputusan nanti sisa yang da dijadikan saldo a dimanfaatkan unt pin yang berkual tahui banyak wan untuk mengguna ujar dia. Hal ini, kata evaluasi bersama mendorong agar p kada dapat berja Masyarakat harus kan hak pilihnya : kin. Pelaksanaan 2017 di Indonesia daerah penyeleng Tenggara Timur (1 ga pilkada di Kota ten Flores Timur, Juru Bicara Umum (KPU) NT ngatakan, tidak ad an calon yang me terhadap hasil p penghitungan sua Konstitusi (MK). Menurut dia, d. Timur dan Lembat an besar saksi pasa lak menandatangan pleno. Namun, bag memengaruhi ha berlangsung pada Mengenai guga di Lembata, dia me beberapa pasangan wakil bupati Len Mahkamah Konstit Dewan Kehormata Pemilu (DKPP). Dia mengatak DKPP tidak ada h hasil pilkada, tetapi kode etik penyelen DKPP itu urusann proses penetapan ca bisa dilakukan," ka antar 4cm