Arsip

Halaman Artikel

Halaman Lainnya

Konten

odo, Basuki Tjahaja mama, dan Megawati karnoputri. Ya, benar sudah kami ankan Senin lalu di sebuah o di Jalan Raya Padang Bukit gi," kata Rikwanto melalui an singkat di Jakarta, Jumat Menurut Rikwanto, pelaku mbuat akun Facebook atas a Agus Hermawan dan Ropi man. Pada beranda ebook itulah pelaku mem- ing berbagai konten yang YAT/REPUBLIKA (tengah), Jakarta, ta niaga, NG to geri n tai fsah DPR sa tai rum gi Febri, TP-el ini tu akan an kasus REPUBLIKA SABTU, 4 MARET 2017 atan pe- alam ka- a Febri, a. Terle- telah ba- upsi lin- is, Ame- tangani al," kata mengadung ujaran kebencian kepada pemerintah. Misalnya, tiga orang wanita yang kemudian diedit mukanya menjadi Presiden Jokowi, Ahok, dan Megawati Soekarnoputri. Dengan disertai tulisan "tiga manusia siluman perusak bangsa. Penyidik juga mengamankan barang bukti, seperti dua ponsel, sebuah komputer, dua akun Facebook, dan sebuah akun surel. mabruroh ed: hafidz muftisany Johor Deportasi 1.500 TKI Tiap Pekan RIZKY SURYARANDIKA TASIKMALAYA - Menteri Sosial Khofifah In- dar Parawansa merasa miris dengan maraknya te- naga kerja Indonesia (TKI) ilegal yang bekerja di luar negeri. Bahkan, ia menyatakan, setidaknya 1.500 TKI ilegal dideportasi dari satu wilayah di Malaysia tiap pekannya. Ia menyebut, ke-1.500 TKI itu dideportasi ke Kota Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, dari wilayah Johor, Malaysia. Deportasi ke wilayah ini terbilang tinggi jika dibandingkan wilayah perbatasan lain. "TKI yang dideportasi tiap minggu dari Tanjung Pinang minimal 1.500 dari Malaysia melalui Johor saja. Jumlahnya cukup besar dari Tanjung Pinang itu," katanya kepada wartawan usai acara penyalu- ran bantuan sosial nohtunai PKH, Jumat (3/3) sore, di Bale Kota Tasikmalaya. Lebih lanjut, pihak Kemensos sudah menye- diakan shelter sebagai lokasi penampungan TKI ilegal tersebut. Shelter itu tersebar di wilayah yang rawan sebagai lokasi pengiriman TKI ilegal, seperti di Dumai, Belawan, Nunukan, dan Tanjung Pinang. "Jadi, Kemensos punya shelter di Dumai, Bela- wan, Nunukan, dan Tanjung Pinang. Kami berko- mitmen menampung mereka TKI yang tentunya tidak dideportasi atas alasan pidana," ujarnya. Pemerintahan Malaysia kembali mendeportasi 49 TKI yang bermasalah melalui Pintu Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Terpadu Entikong Kabupaten Sanggau, Kamis (2/3). Kapolsek Entikong Kompol Kartyana menje- laskan, sekitar pukul 12.30 WIB rombongan depor- tasi TKI ini dipulangkan dari KJRI Kuching dan Depot Imigrasi Negara Malaysia yang ada di Semuja Serian. "Ke-49 orang ini dibawa dengan menggunakan satu unit kendaraan minibus dan satu unit truk mi- lik Imigresen Semuja Malaysia. Dengan diantar langsung oleh pihak Imigrasi Semuja, Malaysia, beserta Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Malaysia," ungkap Kompol Kartyana. Ia menjelaskan, ke-49 TKI tersebut dipulangkan karena didera beberapa masalah, seperti salah sa- tunya bekerja di Malaysia, tetapi tidak memegang paspor dan tidak memiliki izin kerja. "Dari hasil penggungkapan yang kami lakukan, ditemukan beberapa permasalahan yang dialami TKI seperti tidak sesuai janji orang yang merekrut bekerja di sana. Gaji tidak sesuai kemudian tidak memegang paspor, tidak ada izin kerja, dan ada yang dalam kondisi sakit," katanya memaparkan. Kartyana menerangkan, 49 orang TKI yang dideportasi dari Malaysia berasal dari tujuh pro- vinsi, yakni Kalimantan Barat sebanyak 34 orang, Sumatra Utara satu orang, Jawa Barat dua orang, Jawa Timur lima orang, Sulawesi Selatan empat orang, NTB dua orang, dan NTT satu orang. "Dari ke-49 orang TKI ini terdiri dari 45 orang laki-laki dan empat orang perempuan. Kemudian kami lakukan proses screening para TKI ini di- berangkatkan menuju kantor Depsos Kalbar di Pontianak dengan menggunakan kendaraan dua unit bus umum," katanya. Ia menambahkan, Polsek Entikong juga mela- kukan pengembangan kasus yang menimpa ke-49 TKI tersebut. "Terindikasi TKI tersebut merupakan menjadi korban perdagangan orang. Nah, ini akan kami usut terhadap agen TKI ilegal dan jaringan- ejumlah nya," kata dia. Kemudian para TKI yang dideportasi un sudah diminta menandatangani surat pernyataan tidak kembali lagi ke negara Malaysia tanpa dokumen lengkap. lantara ed: hafidz muftisany MA WIHDAN HIDAYAT/REPUBLIKA MK Petugas panitia sekertariat menunggu penyerahan berkas -ahkamah Konstitusi di Sekretariat Negara, Jakarta, Jumat (3/3). mencari hakim MK pengganti Patrialis Akbar. SENGKETA PILKADA Petugas menerima permohonan perkara Perselisihan Hasil Pilkada (PHP) melalui sistem daring di Aula Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Kamis (2/3). MK akan menyelesaikan perkara perselisihan hasil pilkada (PHP) paling lama 45 hari kerja sejak perkara tersebut diregistrasi. Dalam tahapan penanganan PHP, semua permohonan PHP yang diterima MK akan diregistrasi pada tanggal 13 Maret 2017. ●DIAN ERIKA NUGRAHENY, DIAN FATH RISALAH Aturan kampanye putaran dua belum disahkan. Aturan Putaran Dua for ibu Wewenang KPUD 62 636 JAKARTA - Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hadar Nafis Gumay mengatakan, penyusunan su- rat keputusan (SK) pelaksanaan pu- taran kedua Pilkada DKI Jakarta oleh KPUD DKI Jakarta sudah tepat. Pi- haknya meminta semua pihak meng- hormati proses penyusunan tersebut. "Kami kira sudah tepat karena itu kan otoritas KPUD. Jadi, kami sudah berikan arahan, ya silakan saja nanti akan seperti apa, dan kami minta se- mua pihak menghormati itu," ujar Hadar di Kantor KPU, Jakarta Pusat, Jumat (3/3). Hadar menuturkan, penyusunan SK sudah melalui proses uji publik pa- da Kamis (2/3). Dengan begitu, pe- nyusunan dipastikan tidak dilakukan secara sepihak. "Otoritas penuh ada di KPUD. Tidak menjadi soal sepan- jang mereka menerapkan hal-hal yang tidak bertentangan dengan aturan di atasnya," kata dia menambahkan. Ketua KPUD DKI Jakarta Sumar- no mengatakan, pihaknya telah me- nyelesaikan uji publik penyusunan ERDY NASRUL KUPANG- Pemerintah meren- canakan pelantikan kepala daerah serentak. Hal ini dimaksudkan untuk mempercepat kepala daerah melak- sanakan tugas. "Kita rencanakan begitu. Pilkada sudah serentak. Kita harapkan pelantikannya juga bersa- ma-sama," ujar Menteri Dalam Ne- geri Tjahjo Kumolo, di Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT), Jumat (3/3). Pihaknya belum menentukan kapan pelantikan kepala daerah akan diselenggarakan. Saat ini, pemerintah masih fokus menghadapi dinamika Pilkada 2017 yang masih berlangsung. Tjahjo mengatakan, masih ada 49 gugatan hasil pilkada di Mahkamah Konstitusi (MK). Gugatan mereka masih diproses lebih lanjut. MK mem- proses gugatan ini hingga menge- luarkan putusan. Selain itu, masih ada daerah yang mengadakan pemungutan suara ulang (PSU) di beberapa lokasi. Pro- ses ini masih berjalan untuk memas- tikan hasil akhir pilkada. "Yang paling utama adalah aman. Stabilitas kea- PILKADA SERENTAK 2017 manan terjaga. Ini prioritas," ujar mantan sekretaris jenderal PDIP ini. Pihaknya berharap aparat peme- rintahan daerah bersinergi dengan baik. Polri, penyelenggara pemilu, Kejaksaan, dan TNI harus saling membantu menyukseskan agenda lima tahunan ini. MAHKAMAH KONSTITUSI Jika stabilitas keamanan terjaga, pihaknya meyakini kualitas demokra- si di Indonesia akan semakin baik. Masyarakat semakin dewasa meng- hadapi pilkada yang rutin diseleng- garakan setiap lima tahun. Tjahjo juga berharap masyarakat dapat menggunakan hak pilihnya dengan baik. Putaran kedua Pilkada 2017 menurutnya harus betul-betul Pemerintah Ingin Pelantikan Kepalatium Daerah Serentak rancangan SK. Rancangan itu nanti- nya akan dikonsultasikan kepada KPU RI. "Beragam pendapat dari konsultasi publik pada Kamis sudah kami himpun dan nanti akan disam- paikan kepada KPU RI," ujarnya. Setelah mendapatkan arahan dari KPU RI, pihaknya terlebih dahulu memperbaiki rancangan SK. Pe- ngesahan SK dilakukan sesudahnya. Sumarno menambahkan, penge- sahan SK dilaksanakan selambat- lambatnya Sabtu (4/3). Pada Sabtu, KPUD DKI juga akan menetapkan paslon cagub dan cawagub DKI yang akan melaju ke putaran kedua pilkada. Dia mengakui, pihaknya masih te- rus mematangkan aturan soal teknis kampanye putaran dua Pilkada DKI, termasuk soal dana kampanye. "Ka- lau ada kampanye, pasti ada dana kampanye. Jadi, pasti itu, ini kan konsekuensi yang tidak terpisahkan. Tapi, apakah ada kampanye atau ti- dak, sekarang belum disimpulkan ka- rena keputusannya belum diketok, ba- ru rancangan. Rancangan itu kan bisa berubah, bisa nggak," ujar Sumarno. Nantinya, Sumarno melanjutkan, dalam rancangan yang akan menjadi keputusan tersebut akan dijelaskan secara perinci bagaimana pengguna- an dana kampanye di putaran kedua. "Itulah yang nanti akan diatur dalam keputusan KPU DKI, apakah nanti sisa yang dana kemarin itu bisa dijadikan saldo awal, misalnya, atau dimanfaatkan untuk memilih pemim- pin yang berkualitas. "Kami menge- tahui banyak warga yang terhambat untuk menggunakan hak pilihnya," ujar dia. Hal ini, kata dia, menjadi bahan evaluasi bersama. Pemerintah akan mendorong agar penyelenggaraan pil- kada dapat berjalan lebih baik lagi. Masyarakat harus dapat mengguna- kan hak pilihnya semaksimal mung- 'kin. Pelaksanaan pilkada serentak 2017 di Indonesia menyertakan 101 daerah penyelenggara. Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) menggelar ti- ga pilkada di Kota Kupang, Kabupa- ten Flores Timur, dan Lemabata. Juru Bicara Komisi Pemilihan Umum (KPU) NTT Yosafat Koli me- ngatakan, tidak ada satu pun pasang- an calon yang mengajukan gugatan terhadap hasil pleno rekapitulasi penghitungan suara ke Mahkamah Konstitusi (MK). Menurut dia, di Kabupaten Flores Timur dan Lembata memang sebagi- an besar saksi pasangan calon meno- lak menandatangani berita acara hasil pleno. Namun, bagi KPU hal itu tidak memengaruhi hasil pilkada yang berlangsung pada 15 Februari 2017. Mengenai gugatan dari pasangan di Lembata, dia mengatakan gugatan beberapa pasangan calon bupati dan wakil bupati Lembata bukan ke Mahkamah Konstitusi, melainkan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Dia mengatakan, gugatan ke DKPP tidak ada hubungan dengan hasil pilkada, tetapi berkaitan dengan kode etik penyelenggara. "Kalau di DKPP itu urusannya kode etik, jadi proses penetapan calon terpilih sudah bisa dilakukan," katanya. antara edi hafidz muftisany Draf Keputusan Putaran Dua Pilkada DKI ● Pemutakhiran data pemilih ● Aturan kampanye ● Aturan dana kampanye Aturan pemungutan dan perhitungan suara ● Rekapitulasi hasil pemungutan ● Penetapan calon terpilih seperti apa. Apakah rekeningnya tetap menggunakan rekening yang lama atau kemudian rekening baru," katanya menerangkan. Tahapan program dan jadwal putaran kedua Penetapan pasangan calon untuk putaran kedua Hari pemungutan suara putaran kedua Sol cuti pejawat, Sumarno menye- but hal itu diatur usai pengumuman resmi tahapan putaran kedua yang akan dilakukan hari ini. KPU DKI akan mengumumkan secara resmi dua nama pasangan calon yang maju di putaran kedua serta dipaparkan aturan di tahapan kedua Pilkada DKI. "Cuti nanti dimulai ketika masa kampanye (sudah dimulai). Jadi, surat (pengajuan) cuti bisa diserahkan pada * PRD KB Sumber: KPUD DKI FKB 46 PARTAI KEBANGKITAN BANGSA РКВА RAISAN AL FARISUREPUBLIKA saat nanti prosesnya yang penting kan sudah dilakukan. Tentu, proses admi- nistrasi kan. Itu nanti kalau rancangan putusan itu ditetapkan. Sekarang belum," ujarnya menjelaskan. Terkait kampanye, ia menambah- kan, durasinya akan jauh lebih sing- kat dibandingkan putaran pertama. Akan ada perbedaan pula bentuk kampanye di putaran pertama dan putaran kedua. "Masa kampanye pasti lebih singkat, tapi ada jenis-jenis kampa- nye yang sebagian sama sebagian nggak. Misalnya, yang terkait dengan rapat umum itu ditiadakan, kemu- dian yang terkait dengan penyebaran alat peraga kampanye itu tidak di- adakan," kata Sumarno menerang- kan. DPRD PKB YULIANINGSIH YOGYAKARTA - Puluhan massa PDIP mendatangi Kantor Panitia Peng- awas Pemilu (Panwaslu) Kota Yogyakar- ta, Jumat (3/3). Mereka mempertanya- kan ketegasan Panwaslu dalam menin- daklanjuti laporan atas indikasi pegawai negeri sipil (PNS) dan tenaga bantu (Naban) Balai Kota Yogyakarta yang tidak netral dalam pilkada. Ada enam PNS dan Naban yang dilaporkan menggunakan kaus bergambar paslon pilkada nomor 2 ke Panwaslu setempat. Dalam rancangan yang dibuat KPU DKI, kampanye akan dimulai ti- ga hari setelah penetapan calon sam- pai tiga hari sebelum pemungutan suara. Dengan demikian, kemung- kinan jadwal kampanye adalah mulai 7 Maret 2017 sampai 15 April 2017. Sumarno juga memastikan tidak ada calon yang menggugat hasil pil- kada putaran pertama ke Mahkamah Konstitusi (MK). Ia mengaku sudah mendapatkan laporan resmi dari MK. "Saya sudah terima dari MK bahwa tidak ada gugatan untuk Pilkada DKI Jakarta putaran pertama," ungkap Sumarno. ed: hafidz muftisany Ketua Tim Pemenangan paslon no- mor 1 Imam-Fadli yang juga pengurus DPC PDIP Yogyakarta, Danang Rudiat- moko, mengatakan, kedatangannya ber- sama puluhan massa ke Panwaslu ter- sebut untuk mempertanyakan sejauh mana lembaga tersebut menangani indi- kasi pelanggaran PNS itu. "Kita hanya ingin menanyakan sejauh mana kasus ini sudah di proses," ujarnya. REPUBLIKA SABTU, 4 MARET 2017 KPU Kota Tasik Siap Hadapi Gugatan RIZKY SURYARANDIKA TASIKMALAYA - Kubu pasangan calon Dede Sudrajat-Asep Hidayat mengajukan gugatan terkait hasil pilkada ke Mahkamah Konstitusi. Pihak Komisi Pemilihan Umum (KPU) tengah bersiap menghadapi sidang MK dengan penjelasan yang mungkin dibutuhkan dalam persidangan. Ketua KPU Kota Tasik Kholis Muchlis meng- ingatkan gugatan hasil pilkada ke MK hanya bisa kalau menyangkut soal perolehan suara. Jika kubu Dede-Asep hendak menggugat yang berkaitan dengan pidana, tentu bukan kewenangan MK. Ia menyebut nantinya ada tiga opsi keputusan MK, yaitu menolak seluruh atau sebagian gugatan. "KPU hanya persiapkan faktor-faktor yang pengaruhi perolehan suara, di soal itu saja. Adapun hal jawaban pidana bukan ranah kami. Putusan MK umumnya menolak seluruhnya atau sebagian. Kalau menyangkut selisih suara ada pilihan pemungutan suara ulang (PSU) atau perhitungan ulang, itu pun hanya di TPS bermasalah," katanya pada wartawan. Hingga saat ini, ia mengatakan, KPU belum me- nerima laporan dari Panwaslu maupun tim kam- panye soal isu yang berpeluang muncul dalam per- sidangan. KONSOLIDASI KETUA UMUM DPR DENGAN ANGGOTA DPRD PKB SE-SU Anggota Panwaslu Kota Yogyakarta Bidang Penindakan Pelanggaran, Pil- keska Hiranurpika, mengatakan, panwas Namun, pihaknya akan fokus soal isu yang ramai diperbincangkan publik, yaitu penggiringan massa, surat keterangan (suket) ilegal, dan daftar pemilih tambahan (DPTb). Mengenai isu peng- giringan massa, ia mengakui ada yang menanggapi petugas KPPS melakukannya. Meneguhkan DPRD PKB se Pembela Rakyat sedan 3-4 ARET 2017 "KPPS boleh layani di rumah kalau sempat, itu siang hari. Di sana ditafsirkan ada penggiringan. KPPS juga sebutkan calon-calon dan tunjukkan fotonya itu SOP-nya begitu dan atas surat mandat KPPS boleh wakili mencoblos," ujarnya. Lebih lanjut, ia membantah soal isu suket ilegal. Ia mengklarifikasi tudingan suket ilegal bertuliskan tangan merupakan daftar nama orang yang mem- peroleh suket atau register. Ia pun mengakui hal itu memang wewenang Disdukcapil, tetapi pihak KPU hanya membantu agar proses cepat selesai. "KPPS itu diberi tugas catat daftar nama orang yang dibagikan suketnya dan serahkan ke pemilih bersangkutan. Itu tugas Disduk, tapi KPU bantu karena pemilih harus segera pegang suket untuk didaftar KPU. KPU bantu tugas untuk lancarkan pilkada. Secara prosedur memang salah, tapi kalau cuma dikerjakan Disduk akan banyak orang yang tidak terdaftar memilih," katanya menjelaskan. Sedangkan tentang DPTb, ia menyebut jum- lahnya sekitar 3.554 orang. Menurutnya, jumlah itu terbilang lebih kecil dari pilkada di Kabupaten Cimahi jika dibandingkan dengan daftar pemilih tetap. Ia menjanjikan 3.554 nama itu dapat dicek keberadaannya. "Apakah ada yang tidak sah dari mereka? Sebab, tujuan DPTb untuk keabsahan memilih mereka, tunjuk saja orang itu apakah ada dalam server. Kependudukan dibuktikan KTP. Dalam surat KPU teraakhir bisa dengan identitas terakhir, seperti SIM, paspor," ujarnya menerangkan. Hasil akhir pleno rekapitulasi penghitungan suara tingkat KPU Kota Tasikmalaya menetapkan pasangan nomor urut 1 Dicky Chandra-Deni Rom- doni memperoleh 22,54 persen atau 85.510 suara. Selanjutnya, pasangan nomor urut 2 Budi Budiman-M Yusuf memperoleh 40,06 persen atau 151.931 suara, dan pasangan nomor urut 3 Dede Sudrajat-Asep Hidayat memperoleh 37,40 persen atau 141.854 suara.ed: hafidz muftisany Danang mengakui, ASN tersebut memakai atribut pasangan calon nomor urut dua usai pemungutan suara. Namun, ia beralas-an proses pilkada belum selesai sebab pemenang Pilkada Yogya belum diumumkan hingga saat ini. Pihaknya berharap Panwaslu Kota Yogyakarta bisa transparan dan tidak memihak dalam menangani kasus ini. "Ini bukan persoalan menang-kalah, tapi bagian dari kontrol untuk menegakkan aturan seadil-adilnya," katanya. 3 Menurutnya, indikasi pelanggaran yang dilakukan enam PNS dan Naban Pemkot Yogyakarta itu jelas-jelas ada. Meskipun, kata dia, penggunaan kaus bergambar paslon nomor urut 2 dilaku- kan di wilayah Jawa Tengah. "Meski di luar Yogya, tetapi itu sudah di luar kewenangan mereka sebagai aparatur sipil negara (ASN)," ujarnya. Massa PDIP Datangi Panwaslu Yogyakarta IRSAN MULYADIANTARA KONSOLIDASI Ketua Umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar (kiri) bersiap menyampaikan pidato disaksikan Menteri Tenaga Kerja yang juga pengurus DPP PKB Hanif Dhakiri (kedua kiri), Sekjen Abdul Kadir Karding (kedua kanan) dan Ketua LPP DPP PKB Marwan Jafar (kanan) pada konsolidasi dengan anggota DPRD PKB Se Sumatra, di Medan, Sumatra Utara, Jumat (3/3). Konsolidasi tersebut dalam rangka mengevaluasi peran legislatif dari PKB sekaligus persiapan jelang Pemilu 2019. sudah menindaklanjuti laporan dugaan pelanggaran netralitas ASN. Dari enam orang yang dilaporkan, kata dia, lima orang di antaranya sudah dipanggil untuk dimintai keterangan dan penjelasan ter- kait foto yang mengenakan kaus paslon. "Masih ada satu terlapor yang belum diperiksa," katanya. Menurutnya, sejauh ini pihaknya ma- sih terus memproses kasus tersebut se- suai prosedur. Untuk melengkapi bukti- bukti, pihaknya juga mengundang pihak terkait atau saksi ahli untuk menafsirkan aturan dan memaknai bagaimana dan da- lam kondisi seperti apa keenam pegawai Pemerintah Kota Yogyakarta itu mengenakan kaus paslon. Ia mengatakan, panwas masih mem- butuhkan dua hari untuk bisa menyim- pulkan ada dan tidaknya unsur pelang- garan dalam kasus tersebut. "Ini masih terus kita proses, mudah-mudahan pekan depan sudah ada rekomendasi yang kita hasilkan," katanya.ed: hafidz muftisany Color Rendition Chart 4cm