Arsip

Halaman Artikel

Halaman Lainnya

Konten

FARISI/REPUBLIKA tersebut, ang akan a ahli ada isumpah san yang ara (JPU) mi catat di at hukum AP Noor. pat, pen- yang di- ndonesia andasan t pejawat agamaan nal serta an untuk ikan tin- Denasihat kan BAP m. ukum di rapa ma- , traktat, an, sum- lijadikan ensi. sikap ke- ekuatan MUI tak au tidak- 156 atau jelaskan. z muftisany REPUBLIKA KAMIS, 30 MARET 2017 Aksi 313 Diklaim Bakal Damai M.SP M.Si i, ST, SH, M.Si GUMANTI AWALIYAH JAKARTA-Forum Umat Islam (FUI) dan beberapa elemen umat akan menggelar aksi massa menuntut penegakan hukum terhadap terdakwa kasus dugaan penistaan agama Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Sekretaris Jenderal DPD FPI DKI Jakarta Novel Barmukmin mengatakan, aksi akan dipusatkan di Masjid Istiqlal, Jakarta Pusat, pada Jumat (31/3). Novel mengutarakan, tujuan aksi 313 ini menuntut agar Ahok ditahan setelah menjadi ter- dakwa kasus dugaan penistaan agama. Ia opti- mistis massa akan mencapai empat juta orang. Ia menyebut, massa aksi akan melaksanakan shalat Jumat dan menyampaikan tuntutan ke Istana Negara. "Mudah-mudahan sampai empat juta. Kita aksi super damai, menegakkan keadilan," ujar Novel kepada Republika, Rabu (29/3). Ia menyebut, jika massa aksi mencapai empat juta, tidak akan ada pengerahan massa ke Istana Negara. Namun, jika massa yang datang kurang dari empat juta, ia menyebut akan ada pergerakan ke Istana Negara. Ketua Lembaga Dakwah Kampus (LDK) PP Muhammadiyah Muhammad Ziyad mengatakan, Muhammadiyah secara organisasi tidak akan ikut dalam aksi 313. Namun, organisasi tidak akan me- larang warganya untuk aksi tersebut. "Itu adalah hak individu sebagai warga negara," ujar Ziyad. Ziyad menegaskan, pemerintah harus cepat tanggap terhadap aspirasi umat Islam lewat aksi- aksi tersebut. Karena, lanjut Ziyad, jika peme- rintah tidak sigap terhadap tuntutan dan aksi yang telah dilakukan, niscaya tidak akan ada aksi 313. "Jangan dianggap enteng, apalagi membiarkan hingga berlarut-larut," ujar Ziyad. Polda Metro Jaya mengimbau warga di luar wilayah DKI Jakarta tidak turut serta menggelar aksi 313 bersama FUI. "Kalau mau shalat Jumat di masjid masing-masing, tidak perlu datang ke Jakarta," kata Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Komisaris Besar Polisi Argo Yuwono. Argo mengharapkan warga di luar Jakarta mendukung aksi FUI dengan menggelar shalat Jumat dan doa bersama di wilayahnya. Terkait aksi FUI, Argo menyebut, massa akan menggelar shalat Jumat di Masjid Istiqlal, Jakarta Pusat, dan menyampaikan pendapat di depan Istana Kepresidenan pada Jumat (31/3). Ia belum dapat menyebutkan jumlah massa yang berunjuk rasa, termasuk anggota pengaman- an aksi damai tersebut. Argo mengaku, kepolisian telah mendapatkan pemberitahuan rencana aksi dari elemen FUI terkait rencana aksi 313. Argo pun menyatakan, Polda Metro Jaya siap mengamankan aksi massa organisasi keagamaan tersebut yang akan menyampaikan aspirasi dan pendapat di muka umum. Polda Metro Jaya akan mengantisipasi aksi massa yang bertindak anarkistis dengan menyiapkan sistem pengama- nan secara persuasif. Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ula- ma (PBNU) KH Said Aqil Siroj melarang keras warga NU untuk ikut aksi 313. Menutur Said aksi 313 menghabiskan energi bangsa. "Nggak usah berdemo. Buang-buang energi, waktu, uang saja," kata Kiai Said. Lebih jauh, Kiai Said yang juga menjadi Ketua Lembaga Persahabatan Organisasi Masyarakat Islam (LPOI) tidak mengizinkan warga ormas- ormas tersebut turun pada dalam demo tersebut. "Saya adalah Ketua Lembaga Persahabatan Organisasi Masyarakat Islam. Ada 12 ormas (yang tergabung). Ada Al Irsyad, PITI, Mathlaul Anwar, dan lain-lainnya. Warga ormas itu saya larang un- tuk ikut demo," tegas dia. antara ed: hafidz muftisany PENGUMUMAN kilan Rakyat Republik Indonesia akan melakukan Proses Uji ap Calon Anggota KPU RI dan Calon Anggota Bawaslu RI us DPR RI sesuai Surat Nomor: PW/05097/DPR RI/III/2017 nama-nama tersebut di bawah ini sesuai dengan Surat 2017 tanggal 17 Februari 2017. rdasarkan Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2014 tentang Untuk memenuhi azas keterbukaan dan pertanggungjawaban pkan masukan dan Penilaian dari masyarakat terhadap Para mum RI dan Para Calon Anggota Badan Pengawas Pemilihan but, melalui Sekretariat Komisi II DPR RI Gedung Nusantara II mama-nama calon sebagai berikut: AFTAR NAMA-NAMA CALON NO Jakarta, 29 Maret 2017 impinan Komisi II DPR RI Ttd BAWASLU RI 1 Abdullah, S.TP 2 Abhan, SH 3 Frizt Edward Siregar, SH, LL.M, Ph.D 4 Herwyn Jefler Hielsa Malonda, SH, M.Pd 5 Mochammad Afifuddin, S.Ag, M.Si 6 Mohammad Najib, Drs, M.Si 7 Rahmat Bagja, SH, LL.M 8 Ratna Dewi Petalolo, Dr, SH, MH 9 Sri Wahyu Araningsih, Dr, MH 10 Syafrida Rachmawati Rasahan, SH .Zainudin Amali, SE, M.Si Ketua NAMA Ttd Ir. Fandi Utomo Wakil Ketua Ttd Drs. Al Muzzamil Yusuf, M.Si Wakil Ketua MUHAMMAD HAFIL, ALI MANSUR Sandi bersyukur PPP dukung Ahok-Djarot. JAKARTA - Keputusan Partai Persatuan Pembangunan (PPP), baik kubu Djan Faridz maupun kubu Rommahurmuziy (Romi), untuk mendukung Basuki Tjahaja Purnama (Ahok)-Djarot Saiful Hidayat pada putaran kedua Pilkada DKI Jakarta dinilai blunder. Sebab, PPP dinilai hanya mendapatkan keuntungan jangka pendek. "Maksud jangka pendek ini ada- lah kedua kubu hanya ingin mendu- kung Ahok yang didukung oleh koa- lisi pendukung pemerintah untuk mendapatkan legalitas kepengurus- an," kata Direktur Eksekutif Voxpol Centre Pangi Syarwi Chaniago saat dihubungi Republika, Rabu (29/3). Di sisi lain, PPP dinilai akan men- dapatkan dampak negatif untuk jang- ka panjang, yakni mereka akan di- tinggalkan oleh akar rumput partai. Oleh karena itu, pemilih PPP yang berasaskan Islam dikecewakan oleh keputusan partai mendukung Ahok. "Keputusan PPP mendukung Ahok hanya untuk mengakomodasi kepen- tingan elite partai, bukan keinginan pemilih tradisional PPP," kata Pangi. Pangi mengatakan, keputusan PPP menunjukkan bahwa anggaran dasar, landasan partai, atau asas partai adalah hal yang tidak terlalu penting. Elite partai dinilai hanya melihat partai dari sisi kepentingan pragmatis. Sebelumnya, politikus PPP kubu Romi, Saifullah Tamliha, mengata- kan, alasan mendukung Ahok-Djarot berdasarkan alasan politis. Salah satu di antaranya untuk menjaga kekom- pakan parpol pendukung pemerin- tah. Menurut dia, hal yang wajar jika pihaknya memutuskan bergabung dengan partai pendukung paslon no- mor urut dua bersama PDI Perjuang- PPP Dinilai Kesampingkan Partai Asas ●DIAN ERIKA NUGRAHENY JAKARTA- Komisioner Ko- misi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman mengatakan, tiga kabupaten di Provinsi Papua be- lum menetapkan hasil pemu- ngutan suara pilkada 2017. Hingga saat ini, tiga daerah ter- sebut masih belum menyelesai- kan hasil rekapitulasi pemungut- PILKADA SERENTAK 2017 an suara. Arief menuturkan, Kabupa- ten Intan Jaya dan Kabupaten Puncak Jaya belum menyelesai- kan penghitungan hasil pemu- ngutan suara. "Kedua daerah itu memang belum menyelesaikan proses rekapitulasi untuk seluruh TPS," ujar Arief di kantor KPU, Jakarta Pusat, Rabu (29/3). Satu daerah lain, yakni Kabu- paten Jayapura juga belum me- nyelesaikan hasil pemungutan suara. Daerah itu justru akan menggelar pemungutan suara ulang (PSU). ANGGOTA Arief menuturkan, 229 TPS di Kabupaten Papua yang dipas- tikan akan menggelar PSU. Pe- laksanaan PSU sudah disepakati bersama penyelenggara pilkada dengan pemerintah kabupaten (pemkab) setempat. "Pemkab sudah menyatakan an, Golkar, Nasdem, dan Hanura. "Kami memiliki alasan politis. Kami ingin partai pendukung peme- rintah ini tetap solid dan tidak ter- pecah hanya karena Pilkada DKI Ja- karta. Apalagi, kami berharap koalisi pemerintah ini awet sampai 2019 mendatang," kata Tamliha. ENCAMP SELAL Sebelum kubu Romi, PPP kubu Djan Faridz juga telah menyatakan dukungannya ke Ahok-Djarot. Bah- kan, kubu ini telah mendukung sejak putaran pertama pilkada. Selain PPP, partai berbasis Islam lainnya yang disebut-sebut merapat ke Ahok-Djarot adalah Partai Ke- bangkitan Bangsa (PKB). Namun, sampai saat ini PKB belum menen- tukan sikap untuk putaran kedua Pil- kada DKI Jakarta 2017. Juru bicara tim pemenangan Ahok-Djarot, Bestari Barus, mengata- kan, ada kemungkinan PKB akan mendukung Ahok-Djarot. Anggota DPRD DKI dari Partai Nasdem ini mengungkapkan, sudah ada gerakan yang mulai digerakkan dengan bebe- rapa alat peraga kegiatan PKB di be- berapa lokasi. Dukungan khusus ini juga tak terlepas dari identitas Nah- dliyin yang melekat pada sosok Djarot. Namun, Wakil Sekjen PKB Da- niel Johan menyatakan, semua kepu- tusan dukungan pada putaran kedua adalah hak Dewan Perwakilan Wila- yah (DPW) PKB DKI Jakarta. "Kami belum mendengar itu (mendukung Ahok-Red). Tetapi, memberikan du- kungan ke pasangan siapa pun itu hak DPW DKI Jakarta. Saya kira da- lam waktu dekat mereka segera me- mutuskan akan ke mana kami men- dukung," jelas Johan. Selain memberikan kewenangan kepada DPW, Johan juga mengata- kan, DPP PKB akan menerima dan mendukung keputusan DPW PKB Jakarta. Dia yakin DPW sudah mem- pertimbangkan dengan matang keputusan yang akan diambilnya. Dengan demikian, sambung Jo- han, Ahok-Djarot dan Anies Baswe- dan-Sandiaga Uno masih memiliki kesanggupan mengenai anggar- an untuk PSU. Proses PSU diper- kirakan memakan anggaran se- besar Rp 5,7 miliar," tambah Arief. Kebijakan khusus Pada kesempatan itu, Arief mengharapkan Mahkamah Konstitusi (MK) dapat memberi- kan kebijakan khusus kepada permohonan sengketa hasil Pil- kada Kabupaten Dogiyai, Papua. Kebijakan ini menyusul hilang- nya berkas permohonan sengke- ta pilkada dari daerah tersebut. "Kami tidak tahu seperti apa nantinya kebijakan yang akan diberikan MK terhadap pemo- hon dari Dogiyai. Namun, bisa saja ada kebijakan khusus, seper- ti perpanjangan waktu penyerah- an berkas-berkas," ujar Arief. KETUA Dirinya optimistis MK akan bertindak bijak dalam mengako- modasi tindak lanjut dari kehi- langan berkas sengketa Pilkada Kabupaten Dogiyai. "Mestinya dapat diberi perpanjangan, ya," tambah Arief. Sebelumnya, Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Muhammad, mengatakan, MK harus bertanggung jawab terha- dap hilangnya berkas sengketa Tiga Kabupaten di Papua Belum Tetapkan Hasil peluang yang sama untuk menda- patkan dukungan dari pihaknya. "Kalau ditanya lebih condong ke ma- na, kami yang di pusat belum terima update-nya," tambah Johan. Menanggapi hal tersebut, calon wakil gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno menanggapi santai arah du- kungan DPP PPP dan PKB yang hampir pasti mendukung pasangan Ahok-Djarot. Sandi mengaku tak mempermasalahkan jika dua partai berbasis Islam tersebut akhirnya menjatuhkan dukungan ke pasangan pejawat. RAKHMAWATY LA LANG/REPUBLIKA Tema Debat dari Masyarakat ●DIAN ERIKA NUGRAHENY JAKARTA - Ketua KPU DKI Jakarta Sumarno mengatakan, pihaknya telah menetapkan tema utama untuk debat putaran kedua pilkada. Tema umum yang akan digunakan adalah "Dari Masyarakat untuk Jakarta". "Tema besarnya seperti itu, jadi memang kita ingin memfasilitasi aspirasi yang berkembang di masyarakat untuk menyampaikan kepada calon gubernur dan calon wakil gubernurnya meskipun mereka setiap hari sudah bertemu pada saat blusukan," ujar Sumarno di Kantor KPU DKI Jakarta, Salemba, Jakarta Pusat, Rabu (29/3). Dia melanjutkan, debat dijadwalkan digelar pada 12 April. Rencananya, pelaksanaan debat berlokasi di Hotel Bidakara dengan durasi 120 menit. Pilkada Kabupaten Dogiyai. Me- nurut dia, pengajuan sengketa hasil Pilkada Kabupaten Dogiyai adalah bentuk aspirasi masya- rakat. KPU DKI, tutur Sumarno, sudah melakukan FGD (focus group discussion) dengan para ahli dan sejumlah akademisi untuk merumuskan materi dan mekanisme debat. Rencananya, debat dibagi dalam tiga bagian. "Pertama, ada pertanyaan dari panelis untuk pendalaman materi. Kedua, ada pertanyaan langsung dari warga kepada paslon. Ketiga, ada kesempatan bagi paslon untuk saling melempar pertanyaan," papar Sumarno. Karena itu, MK harus mem- berikan jaminan keadilan dan kepastian hukum bagi masyara- kat Papua. "Ini juga penting untuk menghindari potensi konflik horizontal di Dogiyai akibat per- soalan hilangnya berkas," tutur Muhammad, Selasa (28/3). SIDANG ETIK Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Jimly Asshiddiqie (ketiga kanan) memimpin sidang pelanggaran Kode Etik oleh ketua dan anggota Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah di Jakarta, Rabu (29/3). DKPP menggelar sidang perdana terkait instruksi Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah kepada Panwaslu Kabupaten Buol untuk melakukan tindakan pemidanaan terhadap calon bupati dan wakil bupati Buol 2017-2022, Amirudin Rauf dan Abdullah Batalipu atas dugaan penyuapan. Pada bagian ini, kata dia, akan ada kesempatan saling menanggapi pertanyaan dan mengoreksi paparan antarpaslon. "Durasi untuk sesi ini agak diperbanyak," tambah Sumarno. Pada pekan lalu, kata Komisioner KPU DKI Moch Sidik, KPU DKI mengundang kedua tim pasangan calon untuk merumuskan format debat lebih lanjut. Debat putaran kedua, sambung Sidik akan lebih kepada penajaman visi-misi. "Ini lebih pada penajaman visi dan misi," kata Sidik Peneliti dari Kode Inisiatif, Adelline Syahda, mengatakan, ada potensi konflik horizontal akibat hilangnya berkas sengketa Pilkada Kabupaten Dogiyai. Adapun stasiun televisi yang menjadi penyelenggara yakni Kompas TV, CNN, Jak TV, dan SCTV. ed: muhammad hafil "Peristiwa pencurian ini sa- ngat potensial memicu konflik horizontal di Dogiyai. Masyara- kat di sana dapat terpantik de- ngan anggapan mengapa berkas permohonan bisa hilang," ujar Adelline, di Jakarta, Jumat (24/3) lalu. "Saya serahkan keputusan itu pada masing-masing partai dan saya malah bersyukur," kata dia di Jakar- ta, Rabu (29/3). Dia menilai kasus pencurian berkas ini sangat penting untuk segera diselesaikan oleh MK. Kasus Dogiyai dianggap krusial karena berhubungan langsung dengan masa depan kepemim- pinan di daerah. Sandi mengklaim, selama ini ia menyapa warga DKI selalu ditemani kader-kader PPP dan PKB di tingkat akar rumput. Kalaupun DPP PPP dan PKB mendukung pejawat, Sandi ya- kin masyarakat di tingkat akar rum- put akan menentukan pilihannya sendiri. ed: muhammad hafil Cawagub nomor tiga ini juga yakin simpatisan kedua partai ter- sebut akan memilih Anies-Sandi. ■ Isto. REPUBLIKA KAMIS, 30 MARET 2017 Pemohon dan Termohon Tunggu Jadwal Sidang MK ●DIAN ERIKA NUGRAHENY JAKARTA-Pihak pemohon dan termohon un- tuk sidang gugatan hasil pilkada serentak 2017 me- nunggu jadwal sidang penentuan keputusan oleh Mahkamah Konstitusi (MK) atas permohonan gugatan yang disampaikan. Salah satu pihak yang menunggu itu adalah KPU Kota Yogyakarta. "Sampai sekarang belum ada pemberitahuan resmi mengenai jadwal sidang penentuan keputus- an dari MK. Kami masih menunggu jadwalnya," kata Ketua KPU Kota Yogyakarta Wawan Budi- yanto, Rabu (29/3). Menurut Wawan, MK akan menyampaikan keputusan untuk melanjutkan atau menghentikan permohonan gugatan Pilkada Kota Yogyakarta setelah melakukan rapat permusyawaratan hakim yang dilakukan pada 27-29 Maret. "Penyampaian keputusan dari MK tersebut akan dilakukan pada 30 Maret sampai 5 April. Untuk kepastian waktu- nya, kami belum menerima pemberitahuan resmi," kata Wawan. KAA KPU Kota Yogyakarta sebagai pihak termohon, lanjut Wawan, akan selalu siap menerima keputus- an apa pun yang disampaikan oleh MK, baik kepu- tusan untuk melanjutkan sidang gugatan atau menghentikan sidang gugatan. "Apa pun hasilnya kami siap. Tentunya MK akan memberikan rekomendasi. Apa pun itu, akan kami lakukan," katanya. Jika MK memutuskan untuk meneruskan per- mohonan gugatan, sidang akan dilanjutkan dengan sidang panel pemeriksaan persidangan yang dijad- walkan pada 6 April hingga 2 Mei. Majelis hakim di MK akan melakukan rapat permusyawaratan dan menyampaikan putusannya pada 3-9 Mei, dan keputusan akhir disampaikan pada 10-19 Mei. "Jika permohonan gugatan ditetap- kan untuk dihentikan, KPU Kota Yogyakarta akan bersiap menetapkan calon terpilih," katanya. Ketua Tim Pemenangan Pasangan Calon Imam Priyono-Achmad Fadli, Danang Rudiyatmoko, mengatakan hal senada. Pihaknya belum mempero- leh pemberitahuan resmi dari MK terkait jadwal sidang penyampaian keputusan. Komisioner KPU Arief Budiman mengatakan, ada tujuh permohonan sengketa pilkada serentak dari tujuh daerah yang berpeluang berlanjut ke sidang pembuktian MK. "Dalam perhitungan kita, jika mengacu kepada regulasi, yang akan berlanjut ke persidangan pembuktian atau persidangan pokok perkara ya hanya permohonan sengketa da- ri tujuh daerah saja," ujar Arief. Berdasarkan data dari MK, ada 50 permohonan sengketa hasil pilkada 2017 yang diterima oleh lembaga tersebut. Adapun tujuh daerah yang dimaksud Arief yakni Kota Yogyakarta, Kabupaten Maybrat, Kabupaten Sulawesi Barat, Kota Salatiga, Ka- bupaten Takalar, Kabupaten Gayo Lues dan Kabupaten Bombana. Permohonan sengketa dari tujuh daerah itu dianggap memenuhi kriteria dasar pengaduan hasil sengketa pilkada serentak 2017 berdasarkan ba- tasan waktu pendaftaran sengketa dan selisih am- bang batas perolehan suara sebesar 0,5-2,00 persen. Arief melanjutkan, persidangan di MK menjadi bagian dari pertanggungjawaban KPU. "Kami ingin menunjukkan kepada publik, kepada persidangan, kepada pemohon dan kepada peserta pilkada bah- wa pekerjaan yang sudah kami lakukan itu benar," tegasnya. Sebelumnya, Juru Bicara MK Fajar Laksono mengatakan, tahap putusan perkara sengketa pil- kada serentak dijadwalkan pada 30 Maret-5 April 2017. "Dalam putusan ini, akan ditetapkan perkara- perkara yang terbukti tidak memenuhi syarat sesuai aturan," tutur Fajar kepada awak media awal Maret lalu. 11 AGRINEX Indonesia's International Agribusiness Expo JAKARTA CONVENTION CENTER 31st MARCH 2nd APRIL 2017 for All easons 3 Setelah itu, perkara-perkara yang dinyatakan dapat dilanjutkan akan disidangkan pada 6 April- 2 Mei 2017. Jumat, 31 Maret 2017 Talkshow "Memperkuat Bonus Demografi" | Demo Merangkai bunga | Demo Produk | Talkshow "Infrastruktur Pertanian" | Dialog Interaktif | Cooking Class | Games & Kuis Sabtu, 1 April 2017 Talkshow "Lahan Pangan Bagi Petani" | Demo Merangkai Bungal Talkshow "Agrowisata Hidupkan Desa"| Talkshow "Kalah di WTO. "Benahi Pasar Pangan Lokal" | Cooking Class | Games & Kuis I antara ed: muhammad hafil Minggu, 2 April 2017 Cooking Class | Talkshow "Digitalisasi UKM Sektor Pangan Nasional" | Demo Merangkai Bunga | Dialog Interaktif - Wajah | Petani Modern Indonesia | Games & Kuis | Closing Ceremony REPUBLIKA BESOK DIBUKA Book Your Space on now! Reformed TEL: (021) 782 0523 0 110 Color Rendition Chart 4cm