Arsip

Halaman Artikel

Halaman Lainnya

Konten

si RA REPUBLIKA KAMIS, 30 MARET 2017 an Integritas KTP elektronik ikan negara 2,3 triliun sangat Korupsi yang bat publik di serta pihak n korupsi ut, melainkan lik dan aktivis entang urgensi jabat publik annya. Tampak- as itu tidak terjadi, eka dilantik hi Pakta integritas lama menjadi ting di berbagai ermasuk di ita perlu MUHAMMAD RAIHAN AMARENDRA M REPUB akin banyak gelombang Honesia sejak Arab sejak awal m gagal. emokratisasi tau implikasi ingkat pula 3-masing negara Overnance, tata g baik, yang rakter pokok: dan akunta- an dan selama hampir mi dan menjadi ar ketiga us diakui-sekali am penguatan negara, baik pun yudikatif. s yang kelihatan upsi-yang egritas-kian tidak hanya ang tidak diikuti s terhadap dengan ang membuat sampai ke tingkat ndah. erlihat dari akukan berbagai d Bank dan nal, tentang esia. Sejak 2001 rsepsi Korupsi embaik, tapi tidak deks IPK gkat satu poin dari duduki posisi ke- onesia tetap p sampaikan hari- mpuk di 21 April berada di separuh bagian bawah negara- negara dengan tingkat korupsl terjelek sampai sekarang. Antara 2012-2016, IPK Indonesia meningkat hanya lima poin. Skandal megakorupsi KTP-el membuat target Indonesia mencapai 50 poin menjelang 2019 menjadi 'musltahil. Meski ada perbaikan pemberantasan korupsi di Indonesia-bahkan pernah dianggap sebagai salah satu negara paling progresif di Asia-berkat masyarakat sipil, media, dan KPK yang terus memerangi korupsi-tetapi korupsi tetap masih merajalela. Karena itu, selain berharap pada KPK, masyarakat sipil dan media untuk terus meningkatkan gempuran terhadap korupsi, perlu pula peningkatan integritas aparatur negara. Integritas (berasal dari kata Inggris, in.teg.ri.ty) secara definisi berarti: kepengikutan dan ketundukan pada prinsip-prinsip moral dan etis (adherence to moral and ethical principles); keutuhan karakter moral jangan waktu dari target? mensi, yang jelas patan bagi wajib sti pajak. Tax am- hun pajak 2016 angkan SPT kan ng dideklarasikan asuk ke SPT ta- a berikan kesem- TA dan yang me- ta atau apa pun Denghasilan atas kan agar masuk m, resource kami aligus. HAN PERPAJAKAN ebih efektif bisa -intah? annya bisa i 21 April, hal yang h memberikan api tidak dikenai tahu dia akan meskipun tidak ya, tetap dianggap (soundness of moral character); kejujuran (honesty); tidak rusak secara moral (morally unimpared) atau keadaan moral sempurna tanpa cacat (morally perfect condition). Untuk melengkapi, PBB mendefinisikan integritas sebagai "sikap jujur, adil, tidak memihak [dalam urusan publik, pemerintahan, dan birokrasi]. Integritas mengacu pada kejujuran, kebenaran, dan keadilan. Integritas adalah kepaduan, dan keutuhan karakter diri berdasarkan prinsip-prinsip etika dan moral dalam kehidupan dan pekerjaan pribadi maupun publik. isan yang seka- efektif menurut NDONESIA hatnya justru ini ebih besar. Soal stem administrasi. itas sistem selalu Integritas dalam konteks pemerintahan dan birokrasi adalah penggunaan kekuasaan resmi, otoritas, dan wewenang oleh para pejabat publik untuk tujuan-tujuan yang sah (justified menurut hukum. Integritas dengan demikian adalah keteguhan diri aparatur birokrasi dan pejabat publik untuk tidak meminta atau menerima apa pun. Dengan demikian, integritas merupakan antitesis dari korupsi yang merupakan penggunaan kekuasaan untuk tujuan-tujuan tidak sah atau ilegal, baik oleh individu maupun kelompok yang memegang kekuasaan, otoritas, dan wewenang. Karena itu, penciptaan dan penguatan integritas para pejabat publik merupakan salah satu faktor terpenting tidak hanya dalam pemberantasan korupsi, tetapi juga dalam reformasi administrasi guna terbentuknya good governance. XATION ANALYSIS (CITA) Penguatan integritas para pejabat publik yang berada pada sektor publik kepemerintahan dan juga dalam otoritas pada sektor swasta dan masyarakat secara keseluruhan terbukti di banyak negara sebagai salah satu cara efektif untuk membangun sikap dan kesadaran dalam pemerintahan dan publik secara keseluruhan dalam memberantas atau setidak-tidaknya mengurangi korupsi secara lebih efektif. Dan, lebih jauh, adanya integritas tersebut dapat memberikan dukungan bagi terciptanya good governance. ■ Harapannya SPT-nya bisa mundur untuk disampaikan. Kita melihat situa- si untuk melihat hal-hal seperti itu. Secara pinsip kita berikan kesempatan untuk partisipasi di TA dan SPT 2016. Bagaimana evaluasi tahun ini dibanding tahun lalu? At least ya dibandingkan tahun lalu, tahun ini jauh lebih baik. Tahun lalu dari seminggu sebelum berakhir su- dah banyak eror. Sebtulnya kemarin aman, dari pagi. Kalau kita dari data- base itu kan, kapasitas kita terbatas bisa down malah kita batesin yang di depan bukan down sebenarnya cuma lama. Ada yang di setting-an komputer sudah lama. Saya imbau pakai e-form lah.ed: fitriyan zamzami an Dalam tuk Pem AGUNG SUPRIYANTO/REPUBLIKA tertunda alias gagal dilakukan dengan berbagai alasan. Ini tantangan bagai- mana kita segera membangun sistem informasi teknologi yang canggih. Se- mua itu harus dipersiapkan dan dise- lesaikan pemerintah dari sisi sistem dan personalianya.ed: fitriyan zamzami REPUBLIKA KAMIS, 30 MARET 2017 Prancis Minta Regulasi Stabil HALIMATUS SA'DIYAH, DEBBIE SUTRISNO Kesepakatan di bi- dang energi dan pendidikan tinggi ditandatangani. JAKARTA-Sejumlah chief executive officer (CEO) dari per- usahaan-perusahaan papan atas asal Prancis meminta Pemerin- tah Indonesia memberikan ke- pastian mengenai regulasi. Hal itu mereka sampaikan saat mela- kukan kunjungan ke kantor pu- sat Badan Koordinasi Penanam- an Modal (BKPM), Rabu (29/3). "Ada tiga perusahaan yang secara khusus mengemukakan mengenai pentingnya stabilitas regulasi yang ada di Indonesia," ujar Deputi Bidang Perencanaan Penanaman Modal BKPM Tam- ba Hutapea, Rabu (29/3). Tamba mewakili Kepala BKPM Thomas Lembong mene- rima kunjungan 25 CEO Prancis ke kantornya. Para pengusaha tersebut merupakan delegasi bisnis yang datang ke Indonesia bersama dengan Presiden Pran- cis François Hollande. Menurut Tamba, para peng- usaha itu juga menyampaikan apresiasinya atas perbaikan iklim investasi yang telah diupa- yakan Pemerintah Indonesia. BKPM mencatat, dalam lima ta- hun terakhir (periode 2012- 2016) investasi dari Prancis mencapai 701,5 juta dolar AS. Jumlah itu menempatkan Pran- cis pada peringkat ke-16 dari 133 negara investor di Indonesia. JAKARTA - Wakil Ketua DPR Fadli Zon berharap nota ke- sepahaman (Mou) yang dilaku- kan antara lembaga penegak hukum tidak menjadi alat untuk melindungi aparat yang tersang- kut kasus hukum. Hal itu disam- paikan Fadli menyusul adanya MoU antara Komisi Pemberan- tasan Korupsi (KPK), Polri, dan Kejaksaan Agung, Rabu (29/3). Fadli mewanti-wanti, MoU jangan sampai mengaburkan tugas pokok dan fungsi lembaga penegak hukum masing-masing. "Polisi, kejaksaan, dan KPK kan punya tupoksi (tugas pokok dan fungsi-Red) masing-masing. Yang jelas, jangan sampai nanti kalau satu sama lain demikian, terus misalnya ada yang tersang- kut, jangan itu menjadi upaya untuk melindungi. Aparat pe- negak hukum kan kedudukan- nya sama di mata hukum," kata Fadli di Kompleks Parlemen Senayan, Rabu (29/3). Menurut politikus Partai Ge- rindra itu, perlu didalami apa- kah isi dari MoU tersebut berpe- Lima sektor utama investasi Perancis adalah industri makan- an 18 persen, logam dasar 15 per- sen, elektronik 15 persen, listrik gas dan air 15 persen, industri nonlogam 14 persen, dan per- tambangan 10 persen. Sedang- kan, untuk lokasi, mayoritas in- vestasi Prancis berada di Jawa dengan persentase 65 persen. Sisanya tersebar di Sumatra, Maluku, Bali, Nusa Tenggara, dan Kalimantan. Dalam catatan Ditjen Pajak, jumlah SPT Pajak Penghasilan (PPh) yang sudah masuk seba- nyak 7,23 juta isian. Sementara itu, 5,9 juta SPT di antaranya merupakan laporan secara e- filing. Hal ini menunjukkan bah- wa wajib pajak sudah beralih dari pengisian secara manual menuju pengisian secara elek- tronik. "Khusus untuk tiga hari ke depan dengan perpanjangan ini, kami harap WP silakan SPT dihitung dan dibayar 31 Maret, namun tak perlu disampaikan sekarang juga, fokus saja dulu ke amnesti pajak," katanya. Kedatangan Hollande di In- donesia kemarin disambut secara resmi oleh Presiden Joko Widodo di Istana Negara. Hollande tiba di Istana Negara sekitar pukul 10.50 WIB. Setelah tiba, kedua- nya kemudian berbincang di teras belakang yang menghadap taman Istana Negara. Menteri Keuangan Sri Mulya- ni Indrawati menjelaskan, pela- poran pengampunan pajak ber- Dari siaran pers Kedutaan Besar Prancis, kunjungan kene- garaan ke Indonesia merupakan bagian dari rangkaian lawatan Hollande ke Asia Tenggara. Da- lam rombongan ini turut serta belasan anggota parlemen dan sekitar 50 orang pemimpin perusahaan Prancis, dari grup perusahaan besar, perusahaan menengah maupun kecil. Setelah bertemu Jokowi, Hol- lande diagendakan untuk meng- ikuti acara kolaborasi Prancis-In- donesia di bidang ekonomi kre- atif, ekonomi digital, dan industri budaya dalam dunia digital. Selain itu, Hollande juga akan mengunjungi ruang kontrol Kementerian Kelautan dan Per- ikanan. Acara tersebut akan me- nyoroti sejumlah capaian yang telah diraih bersama oleh Indo- nesia dan Prancis di bidang ke- lautan. PLN juga melakukan penan- MOU KPK-Polri-Kejagung Jangan Diselewengkan ● FAUZIAH MURSID ngaruh atau berkaitan dengan penegakan hukum. Pasalnya, masing-masing lembaga pene- gakan hukum memiliki aturan- aturan tersendiri dalam pena- nganan hukumnya. Ia berharap jangan sampai MoU justru membuat penangan- an hukum menjadi tidak berke- adilan. "Kita berharap penegak- an hukum harus seadil-adilnya, tidak boleh tebang pilih, tidak boleh juga kemudian ada yang diistimewakan, ada yang dilin- dungi, tetapi ada yang justru di- cari-cari, diburu, dan karena mungkin berbeda sikap atau paham politiknya," kata Fadli. Selain itu, ia juga menilai MoU yang ditandatangani kema- rin tidak menutup kemungkinan terjadinya kebocoran dalam pro- ses penegakan hukum jika yang tersangkut penegak hukum. Pimpinan KPK, Polri, dan Ke- jaksaan Agung menandatangani nota kesepahaman terkait pena- nganan kasus hukum, di Mabes Polri, kemarin. Nota kesepaham- an itu antara lain mengatur bah- wa dalam pemanggilan dan pe- meriksaan kasus yang melibatkan Demi Tax Amnesty Penyampaian Suryo menyebutkan, metode penyampaian SPT yang diberikan perpanjangan waktu hingga 21 April 2017 termasuk penyampai- an secara manual, melalui pos atau jasa pengiriman, serta me- lalui saluran tertentu, seperti e- filing, e-form, dan metode lainnya Direktur Penyuluhan, Pela- yanan, dan Humas Ditjen Pajak Hestu Yoga Saksama menam- bahkan, meski ada kelonggaran yang diberikan dari segi waktu, pihaknya tetap mengimbau ke- pada wajib pajak untuk melapor- kan SPT sesegera mungkin. Ia mengkhawatirkan, penambahan waktu justru membuat wajib pajak akan melakukan pemba- yaran di akhir waktu dan terjadi penumpukan seperti yang terjadi saat ini. SPT Mundur. laku untuk harta yang diperoleh setidaknya pada 2015. Apabila peserta wajib pajak menganggap ada harta yang perlu disampaikan dan akan ikut pengampunan pa- jak, mereka harus mengikuti pro- ses dan prosedur, termasuk mengisi SPT. "Karena jangka waktunya sangat sama dengan deadline SPT pribadi, maka SPT pribadi diperpanjang ke 21 April 2017," kata Sri Mulyani. Repatriasi Sementara itu, Ditjen Pajak Kementerian Keuangan menca- tat, dana repatriasi hingga pekan keempat Måret 2017 sebanyak Rp 146 triliun atau 3 persen dari seluruh deklarasi harta. Total deklarasi harta oleh wajib pajak tercatat sebesar Rp 4.669 triliun, dengan perincian deklarasi harta dalam negeri sebesar Rp 3.495 triliun dan deklarasi harta luar negeri sebesar Rp 1.028 triliun. Suryo Utomo mengungkap- kan, repatriasi dan deklarasi harta luar negeri didominasi enam n- egara asal. Harta repatriasi terbesar berasal dari Singapura dengan jumlah Rp 84,52 triliun atau 57,91 persen dari seluruh dana repatriasi. datanganan nota kesepahaman (MoU) dengan beberapa perusa- haan asal Prancis yang berko- mitmen membangun pembang- kit listrik berbasis energi baru dan terbarukan (EBT). Sementara, posisi kedua dan ketiga diduduki Cayman Island dengan repatriasi sebanyak Rp 16,51 triliun dan Hong Kong se- besar Rp 16,28 triliun. Virgin Island dan Cina menempati po- sisi keempat dan kelima sebagai negara asal dana repatriasi de- Menteri Negara Urusan In- dustri Digital dan Inovasi Pran- cis Christophe Sirugue turut me- nyaksikan penandatanganan ter- sebut. Mou tersebut melibatkan PLN dengan Think Smartgrids, PT Akuo Energy Indonesia, dan Pace Energy Pte Ltd. Tujuan dari MoU ini terkait transfer pengetahuan tentang perencanaan dan implementasi Smartgrid dalam mengintegra- sikan EBT ke sistem yang saat ini telah berjalan di Indonesia. Se- dangkan, MoU antara PLN de- ngan PT Akuo Energy Indonesia terkait studi kelayakan dan ana- lisis sistem pemakaian tenaga surya dan angin. Adapun MoU antara PT PLN dengan Pace Ener- gy Pte Ltd terkait study kelayakan pemanfaatan tenaga surya dan angin. Pihak Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti) juga menan- datangani sejumlah kerja sama dengan Prancis kemarin. Di an- taranya terkait kerja sama pen- gembangan bidang iptek dan pendidikan tinggi. "Meliputi bidang riset, pem- bentukan kelompok peneliti an- tardua negara, dan kemitraan Prancis-Indonesia dalam kegiat- an penelitian dan pembangunan ekonomi," kata Sekretaris Jende- ral Kemenristekdikti Ainun Naim, selepas penandatanganan kema- rin. frederikus bata/kabul astuti ed: fitriyan zamzami aparat penegak hukum harus de- ngan pemberitahuan kepada pimpinan aparat hukum tersebut. Selain itu, berkenaan juga tindakan penggeledahan mau- pun penyitaan, harus juga diberi- tahukan kepada pimpinan pihak yang menjadi objek dilakukan tindakan, atau "permisi", kecuali operasi tangkap tangan. Wakil Ketua Komisi III DPR Mulfachri Harahap yakin nota kesepahaman antara tiga lem- baga tersebut tidak akan mem- buat penanganan kasus korupsi menjadi lemah. Keyakinannya itu meliputi klausul penggele- dahan yang perlu memberitahu- kan pimpinan lembaga yang akan digeledah. Menurut dia, aturan pengge- ledahan yang perlu pemberita- huan memang berbeda dengan penggeledahan tangkap tangan. "Dalam operasi tangkap tangan memang tidak diperlukan izin. Tetapi, dalam hal penggeledah- an, ada tata cara diatur," kata Mulfachri. Ia juga meyakini MoU tak akan memicu saling meng- hilangkan barang bukti. ed: fitriyan zamzami dari hlm 1 ngan nilai masing-masing Rp 6,58 triliun dan Rp 3,65 triliun. Tak jauh beda dengan harta repatriasi, deklarasi harta luar ne- geri melalui amnesti pajak juga menunjukkan bahwa sebagian besar harta dan aset wajib pajak tersimpan di Singapura. Tercatat 73,08 persen deklarasi harta di luar negeri berada di Singapura dengan nilai Rp 751,19 triliun. Sementara itu, Virgin Island menduduki posisi kedua terfa- vorit untuk menyimpan harta dengan deklarasi sebesar Rp 76,92 triliun. Hong Kong, Cay- man Island, dan Australia me- lengkapi posisi lima besar de- ngan besaran deklarasi harta masing-masing adalah Rp 56,27 triliun, Rp 52,86 triliun, dan Rp 41,15 triliun. Suryo melanjutkan, Ditjen Pajak akan tetap melayani amnesti pajak hingga tengah malam pada 31 Maret 2017. Me- nurutnya, masih ada potensi besar adanya penambahan dek- larasi harta dalam sisa waktu tiga hari terakhir ini. Ia juga mengingatkan, wajib pajak yang melaporkan hartanya di luar negeri dan berkomitmen untuk melakukan repatriasi harta di Indonesia, maka diwa- jibkan untuk melaporkan posisi harta secara berkala. Alasannya, dana repatriasi harus tetap bertahan di Indo- nesia paling tidak selama tiga tahun mendatang. antara ed: fitriyan zamzami Pengusaha Muslim Terhambat Akses Muslim dalam daftar konglome- rat terkaya Indonesia) itu akan semakin kecil kalau praktik itu dibiarkan," ujar dia. Persentase tersebut ia sarikan dari lansiran Globe Asia bahwa dari daftar 150 orang terkaya di Indonesia, ha- nya terdapat 24 pengusaha kaya dari kalangan Muslim. JEMBATAN HANCUR Warga melintasi jembatan yang hancur akibat banjir bandang di Lubuk Tarok, Sijun- jung, Sumatra Barat, Rabu (29/3). BPBD setempat menyatakan, banjir bandang yang terjadi pada Selasa (28/3) di daerah itu mengakibatkan 32 rumah rusak, satu jembatan hancur, dan dua ekor ternak hanyut. Meski demikian, Maksum juga tak menyangkal bahwa men- talitas pengusaha Muslim juga harus dibenahi agar bisa menge- jar ketertinggalan dalam pengua- saan perekonomian. Di antara- nya, sedini mungkin membangun kaderisasi ekonomi. Pada tingkat menengah, kerja sama harus di- bangun dan mendesak terbuka- nya akses yang lebih adil. "Pada tingkat elite tertentu, terbuka si- nergi vertikal-horizontal-konglo- meratif, mulai tingkat daerah, na- sional, dan global. Ikhtiar-ikhtiar ini tidak boleh berhenti, semen- tara perjuangan struktural juga harus tetap dilakukan. " Ketua PP Muhammadiyah Bidang Ekonomi, Dr Anwar Ab- bas, menilai, ada tiga kendala yang menghambat munculnya saudagar-saudagar Muslim. Per- tama, kendala yang bersifat bu- daya bahwa umat Islam tidak memiliki mentalitas kewirausa- haan. Menurutnya, banyak umat Islam lebih memilih menjadi PNS daripada menjadi pedagang dan pengusaha. Kedua, kendala yang bersifat struktural. Anwar menilai, ba- nyak regulasi di Indonesia yang kurang berpihak kepada masya- rakat di lapisan bawah. Semen- tara, umat Islam sejauh ini lebih banyak ada di lapisan bawah. "UU yang ada di negeri ini berpi- hak kepada lapis atas. Sementa- ra, yang berada di lapis atas adalah saudara-saudara kita dari etnis Tionghoa. Usaha dan bisnis mereka sudah kuat karena sudah dimulai lebih dulu," kata Anwar. Selama ini KPK sedianya be- kerja dengan regulasi yang ber- beda dari kejaksaan dan kepo- lisian. Selain KUHAP yang dija- dikan pedoman ketiga lembaga penegak hukum, KPK juga be- kerja berdasarkan aturan khusus (lex specialis) melalui UU KPK dan UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor). Dalam regulasi tersebut, KPK berwenang melakukan pe- nyelidikan, penyidikan, dan pe- nuntutan tindak pidana korupsi yang melibatkan aparat penegak hukum. KPK tak diwajibkan Ia juga mencontohkan, kre- dit dan pembiayaan di dunia per- bankan hampir sekitar 80 persen dikucurkan kepada pengusaha besar yang jumlahnya hanya 0,01 persen dari keseluruhan wirausa- ha. Artinya, kata Anwar, kebijak- an dunia perbankan juga lebih berpihak pada pengusaha besar. Ia juga melihat budaya kerja sama antarkonglomerat tidak tumbuh dan berkembang di ka- langan umat Islam. Hal itu, me- nurutnya, juga menjadi salah satu kendala dalam bidang buda- ya karena membuka usaha me- merlukan modal yang banyak. "Orang Islam harus hijrah, pin- dah dari kemiskinan kepada ka- ya, dari kebodohan kepada pin- tar. Jadi, umat Islam di Indone- sia ini harus hijrah menguasai perekonomian," kata dia. Sedangkan, pengusaha San- diaga Uno mengiyakan, jumlah pengusaha Muslim dalam daftar pemilik aset terbanyak di Indo- nesia memang jauh dari kata ideal. Sandiaga adalah satu peng- usaha Muslim yang masuk dalam orang terkaya versi Globe Asia. Menurut Sandiaga, salah satu cara memperbanyak peng- usaha Muslim adalah kolaborasi sekaligus membangun jejaring antara pengusaha besar dan me- nengah sampai pemula. Para pengusaha menengah dan pe- mula Muslim harus diberi ke- sempatan dan akses agar masuk dalam jajaran pengusaha besar di Indonesia. "Harus ada sinergi sama Penindakan Polisi oleh KPK Harus Dilaporkan Selain itu, KPK juga tak bisa sekenanya mengambil alih pe- nyelidikan atau penyidikan ka- sus korupsi yang tengah dita- ngani lembaga lainnya meski UU KPK mengatur hal tersebut. Menurut Prasetyo, penegak hukum yang tengah menangani kasus lebih dulu akan diberikan kesempatan untuk menindak- lanjutinya. "Begitu pun ketika ada di antara anggota, baik jaksa, KPK, maupun Polri yang ternya- ta terindikasi melakukan pe- nyimpangan, itu tentunya prose- durnya diatur supaya tidak ter- jadi tabrakan dan menghindari kekhawatiran cicak dan buaya itu," ungkapnya. memberitahukan petinggi lem- baga yang personelnya tengah diselidiki ataupun disidik. KPK juga tak perlu mendapat izin pengadilan maupun pimpinan lembaga terkait saat melakukan penggeledahan dan penyitaan. Nota kesepahaman kemarin juga terkesan sebagai peresmian telegram dari Kapolri yang beredar di internal kepolisian pada Desember 2016. Dalam telegram tersebut, Kapolri meminta ada pemberitahuan kepada pimpinan Polri jika ada anggotanya yang diperiksa KPK, kejaksaan, ataupun pengadilan. Selain itu, telegram saat itu mengatur bahwa penggeledahan dan penyitaan di markas kepo- lisian oleh KPK ataupun kejaksa- an harus seizin kapolri melalui kadivpropam di tingkat Mabes Polri atau kapolda melalui kadibidpropam di tingkat polda. Kesepakatan kemarin juga memuat klausul pertukaran in- formasi. Dalam pasal 6 poin 1 diatur bahwa "Para pihak dapat meminta atau memberikan data informasi yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan kewe- nangan masing-masing". Prasetyo mengatakan, kese- pakatan itu memunculkan ga- PASAL PEMBERITAHUAN Pasal 3 poin 5 Dalam hal salah satu pihak melakukan pemanggilan terhadap personel pihak lainnya, maka pihak yang melakukan pemanggilan tersebut memberitahukan kepada pimpinan personel yang dipanggil. Pasal 3 poin 6 Dalam hal salah satu pihak melakukan pemeriksaan terhadap personel pihak lainnya, maka personel tersebut didampingi oleh fungsi hukum atau bantuan advokat para pihak dan pemeriksaan dapat dilakukan di kantor para pihak. Pasal 3 poin 7 Publik 9 Dalam hal salah satu pihak melakukan tindakan penggeledahan penyitaan atau memasuki kantor pihak lainnya, maka pihak yang melakukannya memberitahukan kepada pimpinan pihak yang menjadi objek dilakukannya tindakan tersebut kecuali tangkap tangan. Sumber: Nota Kesepahaman KPK, Mabes Polri, dan Kejaksaan Agung 1000Y EL FITRA/ANTARA dari hlm 1 pengusaha menengah sampai pemula. Menurut saya, yang sa- ngat penting adalah bagaimana memberi akses kepada mereka. Jangan mereka hanya diberikan bisnis kecil," kata dia di Jakarta, Rabu (29/3). Sandi mengatakan, jejaring dan akses permodalan ini adalah kunci untuk menaik- kan mereka menjadi pengusaha papan atas. Berangkat dari pengalaman- nya, Sandi mengaku, dua hal ter- sebut harus dibantu oleh pihak lain. Di sinilah peran penting ko- laborasi dan berjejaring di antara sesama pengusaha Muslim. Di sisi lain, lanjut cawagub DKI Jakarta tersebut, pengusaha yang ingin naik kelas juga harus terus meningkatkan keahlian mereka. Tiga faktor dari dua sisi ini diyakini akan mampu men- dongkrak pengusaha Muslim yang selama ini banyak bergelut di skala kecil aatupun mene- ngah, bisa naik tingkat menjadi pengusaha besar. "Tiga itu kunci untuk mengangkat jumlah peng- usaha Muslim di Indonesia," ujar pria yang kekayaannya hampir 1 juta dolar AS ini. Sandi meyakini, bertambah- nya jumlah pengusaha besar dari umat Islam akan mempersempit jurang kesenjangan yang seka- rang menganga. Ia beralasan, mayoritas penduduk di Indo- nesia adalah beragama Islam. Dengan demikian, semakin ba- nyak pengusaha Muslim, kese- jahteraan ekonomi umat Islam akan meningkat. "Pasti akan lebih dipersempit (kesenjangan). Itu kebangkitan era pengusaha pemula, ekonomi baru dan peng- usaha berbasis syariah," ujar dia. mas alamil huda ed: fitriyan zamzami dari hlm 1 gasan surat pemberitahuan di- mulainya penyidikan elektronik (SPDP-e). SPDP-e ini dibentuk untuk saling menyupervisi tiga lembaga aparat penegak hukum Indonesia. Jaksa Agung merasa KPK saat ini memiliki kelebihan da- lam sisi kewenangan. Dengan begitu, lanjut dia, ketika kejaksa- an dan Polri tersandera oleh re- zim perizinan, KPK bisa melaku- kan hal yang tidak bisa dilakukan Polri dan kejaksaan. Ia mencontohkan, KPK bisa kapan saja melakukan penggele- dahan, pemanggilan, bahkan pe- nyadapan, pemeriksan, dan pe- nyitaan. Sementara, Polri dan kejaksaan semuanya perlu me- miliki izin dari pihak yang me- miliki kewenangan, harus mela- kukan izin di pengadilan. Di lain pihak, Polri dan kejak- saan memiliki jaringan yang luas dari pusat hingga ke pelosok- pelosok daerah. Jaksa Agung ber- harap, dengan nota kesepakatan kemarin, ketiga lembaga hukum tersebut dapat saling melengkapi. Ketua KPK Agus Raharjo enggan menyinggung soal poin pemberitahuan peroses hukum personel lembaga lain. Meski begitu, ia mengatakan, nota ke- sepahaman kemarin adalah ke- lanjutan dari MoU sebelumnya. Tujuannya adalah sinergitas tiga lembaga aparat penegak hu- kum dalam menangani kasus-ka- sus yang berkaitan dengan kasus korupsi. "Sebenarnya MoU ini pembaruan dari MoU kita yang lama. Tahun 2016 sudah habis se- hingga harus diperbarui hari ini dan akan berlaku sampai Maret 2019, jadi tiga tahun," kata Agus. Kapolri menyambut baik kerja sama kemarin. Ia meya- kini, nota kesepahaman itu bisa meningkatkan kemampuan ne- gara memberantas korupsi. Da- lam kesepakatan kemarin, diatur juga soal penggunaan penyidik kepolisian di KPK. Hal tersebut, menurut nota kesepahaman, mesti seizin pimpinan lembaga bersangkutan.ed: fitriyan zamzami Color Rendition Chart 4cm