Arsip

Halaman Artikel

Halaman Lainnya

Konten

8 Pro Kontra KONFERENS ERS Pemerintah akan tiru skema pajak negara lain. JAKARTA - Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan juga memperkirakan potensi dana repatriasi pengampunan pajak sebesar Rp 29 triliun terancam gagal kembali ke Tanah Air. Hal itu karena wajib pa- jak (WP) tidak merealisasikan komit- mennya. BATAS LAPORAN SPT Staf Ahli Menkeu Bidang Kepatuhan Pajak Suryo Utomo (tengah) bersama Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas Ditjen Pajak Hestu Yoga Saksama (kiri), serta Direktur Peraturan Perpajakan II (kanan) memberikan keterangan terkait perpanjangan lapor Surat Pelaporan Tahunan (SPT) di Gedung Direktorat Jenderal Pajak, Rabu (29/3). Direktur Humas Ditjen Pajak Hes- tu Yoga Saksama menjelaskan, pihak Ditjen Pajak tidak mengetahui secara pasti alasan para wajib pajak tidak me- realisasikan komitmen repatriasi. "Ka- mi tidak mengetahui kenapa tidak di- realisasikan, kesulitan di sana atau lain-lain. Apakah masalah regulasi di negara lain atau masalah apa, itu se- muanya ada di wajib pajak sendiri. Ada negara yang, misalnya, menerapkan devisa ketat," tutur Hestu. WP Ingkari Komitmen SAPTO ANDIKA CANDRA, DEBBIE SUTRISNO ke dalam wilayah Indonesia harus su- dah merealisasikannya sebelum 31 Ma- Kementerian Keuangan (Kemenkeu) yang memang harus diubah, seperti di sektor bea cukai, transfer across bor- der, dan ease to pay atau kemudahan membayar pajak. Meski sudah ada per- baikan di bea cukai, Kemenkeu di- harapkan bisa membuat perubahan yang radikal dalam mempermudah in- vestasi dan perdagangan. Selain itu, untuk pembayaran pa- jak, Ditjenl Pajak sudah mulai memu- dahkan masyarakat atau pengusaha untuk membayar pajak dengan sistem digital. Pembayaran bisa dilakukan melalui alat transfer mandiri (ATM). E-filing dan e-payment pun sudah diberikan kemudahan. Dia menjelaskan, angka Rp 29 tri- liun tersebut didapat melalui nilai ko- mitmen repatriasi sepanjang periode I dan II pengampunan pajak yang mencapai Rp 141 triliun dikurangi de- ngan realisasi repatriasinya yang men- capai sekitar Rp 112 triliun. UU Pengampunan Pajak menjelas- kan, wajib pajak peserta pengampunan pajak periode I (Juli-September 2016) dan II (Oktober-Desember 2016) harus mengalihkan harta ke dalam wilayah Indonesia dan menginvestasikannya paling singkat selama tiga tahun sebe- lum 31 Desember 2016. Sementara un- tuk peserta periode III (Januari-Maret 2017) pengampunan pajak, wajib pajak yang bermaksud mengalihkan harta KEMENKEU.GO.ID OLEH SAPTO ANDIKA CANDRA R ementerian Keuangan torat Jend ret 2017. Terkait dana repatriasi yang urung pulang ke Tanah Air tersebut, Hestu mengimbau agar wajib pajak meman- faatkan sisa waktu periode terakhir amnesti pajak untuk melakukan dek- larasi. "Yang tadi gagal repatriasi di- jadikan deklarasi luar negeri, memang harus tambah uang tebusan," ucapnya. Hestu menegaskan, apabila wajib pa- jak memilih tidak mengubah atau tak melaporkan, akan dikenai sanksi. Tiru asing Menteri Keuangan Sri Mulyani akan meniru sistem perpajakan di negara lain yang lebih baik. Sistem tersebut diharapkan bisa membuat peringkat ease of doing business (EO- DB) atau kemudahan berusaha di In- donesia semakin baik. Penyampaian surat pemberi- tahuan (SPT) tahunan Diundur. Apa latar belakangnya? Terkait dengan penyampaian SPT tahunan wajib pajak orang pribadi 2017. Mengingat kondisi di Maret Kami tidak mengetahui kenapa tidak direalisasikan, kesulitan di sana atau lain-lain? "Presiden bilang lihat saja bench- ma praktik pajak terbaik di dunia, lalu kita kopi saja," kata Sri Mulyani usai menghadiri rapat terbatas EODB di Kantor Presiden, Rabu (29/3). Ani, sapaan akrabnya, menilai bahwa terdapat sejumlah peraturan di Waktu pelaporan surat pela- poran tahunan (SPT) pajak peng- hasilan (PPh) orang pribadi tahun ini diperpanjang. Apakah ini ka- bar gembira bagi wajib pajak? Ini kan semacam kejadian yang berulang dalam dua tahun terakhir. Kejadian seperti ini juga terjadi tahun lalu. Satu hal yang terlihat adalah kapasitas sistem yang tidak memadai. Tahun lalu karena tidak bisa menerima pelaporan secara elektronik yang menumpuk di akhir masa pelaporan. Ini hampir kejadian lagi karena ada tanda-tanda menumpuk kembali di akhir waktu pelaporan. Seharusnya adalah kondisi bersamaan dengan hari terakhir TA, kami memutuskan untuk berikan perpanjangan jangka waktu penyampaian SPT sampai 21 April 2017. Jadi, sampaikan SPT hingga 21 April. Yang bisa sampaikan di akhir Maret 2017, highly appreciated. Soalnya, di sisi lain, kami secara bersamaan juga menerima amnesti pajak. Jangan lupa, penyampaian boleh mundur, namun pembayaran tetap hanya sampai 31 Maret 2017. Kalau bayarnya, UU KUP (Keten- tuan Umum dan Tata Cara Perpajakan) juga nyatakan maksimal 31 Maret setiap tahunnya. Hak negara meneri- ma penerimaan tidak diundur, yang diundur hanya administrasi. Kalau wajib pajak sudah bisa manfaatkan AGUNG SUPRIYANTO/REPUBLIKA Indonesia Pajak yang seperti ini bisa diantisipasi. Agar tidak terjadi penumpukan lagi, tentu harus disiapkan sistem dan personel yang cukup. Kalau bagi wajib pajak, bisa saja ini kabar menggembirakan, tapi ada substansi yang lebih besar dari sekadar itu. YUNIRWANSYAH Jadi diskresi ini percuma? Coba dilihatnya dengan pandangan keputusan ini baru keluar di akhir- akhir masa pelaporan. Kalau dari awal Maret atau paling tidak di pertengahan Maret, mungkin masih banyak manfaatnya. Diskresi ini dikeluarkan tanpa disertai pengunduran masa bayar Meski demikian, Kemenkeu tetap akan mencari contoh dari negara lain yang memberikan pelayanan pajak le- bih mudah. "Kalau pajak, Korsel (Ko- rea Selatan) itu terbaik. Nanti bisa kita contoh. Masa kita tidak bisa, kan ting- gal kita contoh, kita adopsi," ungkap Ani. Selain itu, Sri Mulyani menga- takan, akan ada kemudahan untuk 950 komoditas yang mendapat larangan terbatas di bea cukai. Menteri Koordinator Bidang Per- ekonomian Darmin Nasution menu- turkan, pihaknya belum bisa membe- berkan secara terperinci perbaikan apa yang tengah dilakukan pemerintah. Sebab, jika semua dijelaskan sekarang, akan banyak negara lain yang ikut me- lakukan perubahan regulasi mengikuti langkah yang dilakukan Indonesia. "Nanti kita rugi. Semua juga ikut ber- gerak. Seperti ketika kita kirim orang ke Vietnam, mereka seperti tidak be- gitu gembira," ungkapnya. Meski demikian, Darmin memasti- kan bahwa 18 kementerian dan lem- baga yang berkaitan dalam EODB te- ngah melakukan deregulasi. Sejauh ini terdapat enam hingga tujuh indikator yang masih merah dah harus segera diperbaiki.ed: fitriyan zamzami Landasan hukumnya sudah ada? Soal perpanjangan SPT hingga 21 April dan batas waktu pelaporan tadi sudah diputuskan oleh Pak Dirjen Pajak dan akan dituangkan dalam perdirjen yang besok akan keluar. Tapi, mungkin teman-teman walau diperpanjang SPT- nya, tetap bisa isi sekarang dan jangan menunggu-nunggu. Ini kejadian ramai banget. Kalau setelah tahu diundur dan semua ikut isi 21 April, nanti sama saja, >> Resonansi OLEH AZYUMARDI AZRA wajib pajak. Sia-siakah? Ya, memang semua ini kan diatur undang-undang, tidak bisa leluasa mengubah itu. Menurut undang- undang kan pelaporan dan pembayaran paling lambat 31 Maret setiap tahunnya. Nah, bagi yang terlambat melapor dikenai sanksi Rp 100 ribu. Pemerintah bisa hapuskan denda terlambat lapor. Tapi kan bagi yang terlambat bayar itu penaltinya dua persen. Coba bayangkan kalau nilai pajaknya Rp 1 miliar, itu dendanya sudah Rp 20 juta sendiri. Tentu, negara tidak mau menanggung ini. Sekali lagi, batasan di undang-undang kan membuat tidak leluasa mengubah ini semua. REPUBLIKA KAMIS, 30 MARET 2017 Korupsi dan Integritas M egakorupsi KTP elektronik yang merugikan negara sekitar Rp 2,3 triliun sangat keterlaluan. Korupsi yang melibatkan banyak pejabat publik di legislatif dan eksekutif serta pihak swasta itu menunjukkan korupsi bukannya kian menyurut, melainkan terus merajalela. Telah lama juga publik dan aktivis antikorupsi berbicara tentang urgensi penguatan integritas pejabat publik dalam berbagai tingkatannya. Tampak- nya, penguatan integritas itu tidak terjadi, meski tidak jarang mereka dilantik dengan menandatangani Pakta Integritas. Subjek atau ikhwal integritas sebenarnya telah cukup lama menjadi wacana dan praksis penting di berbagai banyak belahan dunia, termasuk di Indonesia. Karena itu, kita perlu meningkatkan pemahaman lebih baik dan langkah konsisten secara simultan untuk pengukuhan inte- gritas guna membe- rantas korupsi ke akar-akarnya. Soal integritas muncul berbarengan dengan perkem- bangan politik dunia yang ditandai gelombang demo- krasi yang terjadi sejak paruh kedua dasawarsa 1980-an. PRONES C Dunia menyaksikan semakin banyak negara yang mengalami gelombang demokrasi, termasuk Indonesia sejak 1998 dan negara-negara Arab sejak awal 2011-yang kini kelihatan gagal. Dalam gelombang demokratisasi yang juga terjadi akibat atau implikasi dari globalisasi, kian meningkat pula tuntutan warga di masing-masing negara bagi terwujudnya good governance, 'tata kelola pemerintahan yang baik, yang terutama ditandai tiga karakter pokok: integritas, transparansi, dan akunta- bilitas dalam pemerintahan dan kepejabatan publik. Indonesia yang telah selama hampir dua dasawarsa mengalami dan menjadi negara demokrasi terbesar ketiga setelah India dan AS harus diakui-sekali lagi-belum berhasil dalam penguatan integritas penyelenggara negara, baik eksekutif, legislatif, maupun yudikatif. Bahkan, bukan integritas yang kelihatan menguat, melainkan korupsi-yang merupakan antitesis integritas-kian merajalela berbarengan tidak hanya dengan demokratisasi yang tidak diikuti penegakan hukum tegas terhadap pelaku korupsi, tapi juga dengan desentralisasi daerah yang membuat korupsi kian mewabah sampai ke tingkat pemerintahan paling rendah. SURYO UTOMO STAF AHLI MENKEU BIDANG KEPATUHAN PERPAJAKAN Kami Beri Kesempatan layanan langsung secara elekteronik, sangat dianjurkan. Karena untuk SPT sudah bisa dilakukan lewat e-filing dan e-form. Itu yang pertama, mohon disampaikan kepada wajib pajak ada fleksibilitas penyampaian SPT. MUHAMMAD RAIHAN AMARENDRA Kenyataan ini bisa terlihat dari berbagai survei yang dilakukan berbagai institusi, termasuk World Bank dan Transparency International, tentang indeks korupsi di Indonesia. Sejak 2001 sampai 2016, Indeks Persepsi Korupsi Indonesia cenderung membaik, tapi tidak signifikan; pada 2016 indeks IPK Indonesia hanya meningkat satu poin dari 36 ke-37 poin dan menduduki posisi ke- 90 dari 176 negara. Dengan begitu, Indonesia tetap REPUB padat lagi. Intinya tetap sampaikan hari- hari ini jangan menumpuk di 21 April. Intinya perpanjangan waktu karena masih jauh dari target? Ada beberapa dimensi, yang jelas kami berikan kesempatan bagi wajib pajak yang ikut amnesti pajak. Tax am- nesty itu kan untuk tahun pajak 2016 dan sebelumnya, sedangkan SPTkan tahun pajak 2016. Yang dideklarasikan di tax amnesty kan masuk ke SPT ta- hun pajak 2016. Intinya berikan kesem- patan bagi yang ikut TA dan yang me- masukkan harta-harta atau apa pun yang terkait dengan penghasilan atas harta dia yang di-TA-kan agar masuk dalam SPT 2016. Dan, resource kami kerjakan dua hal sekaligus. Ada hal yang lebih efektif bisa dilakukan pemerintah? Ya, kalau pelaporannya bisa diperpanjang sampai 21 April, hal yang bisa dilakukan adalah memberikan kesempatan lapor, tapi tidak dikenai sanksi. Publik diberi tahu dia akan dianggap terlambat meskipun tidak dikenai denda. Artinya, tetap dianggap terlambat. berada di separuh bagian bawah negara- negara dengan tingkat korupsi terjelek sampai sekarang. Antara 2012-2016, IPK Indonesia meningkat hanya lima poin. Skandal megakorupsi KTP-el membuat target Indonesia mencapai 50 poin menjelang 2019 menjadi 'musltahil. Meski ada perbaikan pemberantasan korupsi di Indonesia-bahkan pernah dianggap sebagai salah satu negara paling progresif di Asia-berkat masyarakat sipil, media, dan KPK yang terus memerangi korupsi-tetapi korupsi tetap masih merajalela. Karena itu, selain berharap pada KPK, masyarakat sipil dan media untuk terus meningkatkan gempuran terhadap korupsi, perlu pula peningkatan integritas aparatur negara. Integritas (berasal dari kata Inggris, in.teg.ri.ty) secara definisi berarti: kepengikutan dan ketundukan pada prinsip-prinsip moral dan etis (adherence to moral and ethical principles); keutuhan karakter moral (soundness of moral character); kejujuran (honesty); tidak rusak secara moral (morally unimpared) atau keadaan moral sempurna tanpa cacat Imorally perfect condition). Untuk melengkapi, PBB mendefinisikan integritas' sebagai "sikap jujur, adil, tidak memihak [dalam urusan publik, pemerintahan, dan birokrasi]. Integritas mengacu pada kejujuran, kebenaran, dan keadilan. Integritas adalah kepaduan, dan keutuhan karakter diri berdasarkan prinsip-prinsip etika dan moral dalam kehidupan dan pekerjaan pribadi maupun publik. Kalau keputusan yang seka- rang ini, sudah efektif menurut Anda? Kalau saya melihatnya justru ini ada masalah yang lebih besar. Soal ketidakmampuan sistem administrasi. Penambahan kapasitas sistem selalu YUSTINUS PRASTOWO DIREKTUR EKSEKUTIF CENTER FOR INDONESIA TAXATION ANALYSIS (CITA) AGUNG SUPRIYANTO/REPUBLIKA Kapasitas Sistem tak Memadai OLEH EH ISMAIL NDON Integritas dalam konteks pemerintahan dan birokrasi adalah penggunaan kekuasaan resmi, otoritas, dan wewenang oleh para pejabat publik untuk tujuan-tujuan yang sah (justified menurut hukum. Integritas dengan demikian adalah keteguhan diri aparatur birokrasi dan pejabat publik untuk tidak meminta atau menerima apa pun. Dengan demikian, integritas merupakan antitesis dari korupsi yang merupakan penggunaan kekuasaan untuk tujuan-tujuan tidak sah atau ilegal, baik oleh individu maupun kelompok yang memegang kekuasaan, otoritas, dan wewenang. Karena itu, penciptaan dan penguatan integritas para pejabat publik merupakan salah satu faktor terpenting tidak hanya dalam pemberantasan korupsi, tetapi juga dalam reformasi administrasi guna terbentuknya good governance. Penguatan integritas para pejabat publik yang berada pada sektor publik kepemerintahan dan juga dalam otoritas pada sektor swasta dan masyarakat secara keseluruhan terbukti di banyak negara sebagai salah satu cara efektif untuk membangun sikap dan kesadaran dalam pemerintahan dan publik secara keseluruhan dalam memberantas atau setidak-tidaknya mengurangi korupsi secara lebih efektif. Dan, lebih jauh, adanya integritas tersebut dapat memberikan dukungan bagi terciptanya good governance. ■ Harapannya SPT-nya bisa mundur untuk disampaikan. Kita melihat situa- si untuk melihat hal-hal seperti itu. Secara pinsip kita berikan kesempatan untuk partisipasi di TA dan SPT 2016. Bagaimana evaluasi tahun ini dibanding tahun lalu? At least ya dibandingkan tahun lalu, tahun ini jauh lebih baik. Tahun lalu dari seminggu sebelum berakhir su- dah banyak eror. Sebtulnya kemarin aman, dari pagi. Kalau kita dari data- base itu kan, kapasitas kita terbatas bisa down malah kita batesin yang di depan bukan down sebenarnya cuma lama. Ada yang di setting-an komputer sudah lama. Saya imbau pakai e-form lah.ed: fitriyan zamzami an Dalar tuk Pem tertunda alias gagal dilakukan dengan berbagai alasan. Ini tantangan bagai- mana kita segera membangun sistem informasi teknologi yang canggih. Se- mua itu harus dipersiapkan dan dise- lesaikan pemerintah dari sisi sistem dan personalianya.ed: fitriyan zamzami REPUBLIKA KAMIS, 30 MARET 2017 Prancis Regulas HALIMATUS SA'DIYAH, DEBBIE SUTRISNO Kesepakatan di bi- dang energi dan pendidikan tinggi ditandatangani. JAKARTA - Sejumlah chief executive officer (CEO) dari per- usahaan-perusahaan papan atas asal Prancis meminta Pemerin- tah Indonesia memberikan ke- pastian mengenai regulasi. Hal itu mereka sampaikan saat mela- kukan kunjungan ke kantor pu- sat Badan Koordinasi Penanam- an Modal (BKPM), Rabu (29/3). "Ada tiga perusahaan yang secara khusus mengemukakan mengenai pentingnya stabilitas regulasi yang ada di Indonesia," ujar Deputi Bidang Perencanaan Penanaman Modal BKPM Tam- ba Hutapea, Rabu (29/3). Tamba mewakili Kepala BKPM Thomas Lembong mene- rima kunjungan 25 CEO Prancis ke kantornya. Para pengusaha tersebut merupakan delegasi bisnis yang datang ke Indonesia bersama dengan Presiden Pran- cis François Hollande. Menurut Tamba, para peng- usaha itu juga menyampaikan apresiasinya atas perbaikan iklim investasi yang telah diupa- yakan Pemerintah Indonesia. BKPM mencatat, dalam lima ta- hun terakhir (periode 2012- 2016) investasi dari Prancis mencapai 701,5 juta dolar AS. Jumlah itu menempatkan Pran- cis pada peringkat ke-16 dari 133 negara investor di Indonesia. JAKARTA - Wakil Ketua DPR Fadli Zon berharap nota ke- sepahaman (Mou) yang dilaku- kan antara lembaga penegak hukum tidak menjadi alat untuk melindungi aparat yang tersang- kut kasus hukum. Hal itu disam- paikan Fadli menyusul adanya MoU antara Komisi Pemberan- tasan Korupsi (KPK), Polri, dan Kejaksaan Agung, Rabu (29/3). Fadli mewanti-wanti, MoU jangan sampai mengaburkan tugas pokok dan fungsi lembaga penegak hukum masing-masing. "Polisi, kejaksaan, dan KPK kan punya tupoksi (tugas pokok dan fungsi-Red) masing-masing. Yang jelas, jangan sampai nanti kalau satu sama lain demikian, terus misalnya ada yang tersang- kut, jangan itu menjadi upaya untuk melindungi. Aparat pe- negak hukum kan kedudukan- nya sama di mata hukum," kata Fadli di Kompleks Parlemen Senayan, Rabu (29/3). Color Rendition Chart Menurut politikus Partai Ge- rindra itu, perlu didalami apa- kah isi dari MoU tersebut berpe- MOU KPK-Polri- Jangan Diselew FAUZIAH MURSID Lima sektor ut Perancis adalah inc an 18 persen, logam sen, elektronik 151 gas dan air 15 per nonlogam 14 pers tambangan 10 per kan, untuk lokasi, vestasi Prancis be dengan persentas Sisanya tersebar Maluku, Bali, Nus dan Kalimantan. Kedatangan Ho donesia kemarin dis resmi oleh Presiden di Istana Negara. H di Istana Negara 10.50 WIB. Setelah nya kemudian berbin belakang yang meng Istana Negara. Dalam catatan Ditjen Pajak, jumlah SPT Pajak Penghasilan (PPh) yang sudah masuk seba- nyak 7,23 juta isian. Sementara itu, 5,9 juta SPT di antaranya merupakan laporan secara e- filing. Hal ini menunjukkan bah- wa wajib pajak sudah beralih dari pengisian secara manual menuju pengisian secara elek- tronik. "Khusus untuk tiga hari ke depan dengan perpanjangan ini, kami harap WP silakan SPT dihitung dan dibayar 31 Maret, namun tak perlu disampaikan sekarang juga, fokus saja dulu ke amnesti pajak," katanya. Menteri Keuangan Sri Mulya- i Indrawati menjelaskan, pela- poran pengampunan pajak ber- Dari siaran per Besar Prancis, kunj garaan ke Indonesia bagian dari rangka Hollande ke Asia Te lam rombongan in belasan anggota pa sekitar 50 orang perusahaan Pranci perusahaan besar, menengah maupun Setelah bertemu. lande diagendakan ikuti acara kolaboras donesia di bidang el atif, ekonomi digital, budaya dalam dunia Selain itu, Hol akan mengunjungi ru Kementerian Kelaut ikanan. Acara terseb nyoroti sejumlah ca telah diraih bersama nesia dan Prancis di lautan. PLN juga melaku ngaruh atau berkait. penegakan hukum. masing-masing lemb gakan hukum memil aturan tersendiri da nganan hukumnya. Ia berharap jang- MoU justru membuat an hukum menjadi tie adilan. "Kita berharap an hukum harus sead tidak boleh tebang p boleh juga kemudian diistimewakan, ada y dungi, tetapi ada yang cari-cari, diburu, da mungkin berbeda si paham politiknya," ka Selain itu, ia juga MoU yang ditandatang rin tidak menutup kem terjadinya kebocoran d ses penegakan hukum tersangkut penegak hu Pimpinan KPK, Polr jaksaan Agung menand nota kesepahaman terk nganan kasus hukum, Polri, kemarin. Nota kes an itu antara lain menga wa dalam pemanggilar meriksaan kasus yang m Demi Tax Amnesty Penyampaian Suryo menyebutkan, metode penyampaian SPT yang diberikan perpanjangan waktu hingga 21 April 2017 termasuk penyampai- an secara manual, melalui pos atau jasa pengiriman, serta me- lalui saluran tertentu, seperti e- filing, e-form, dan metode lainnya Direktur Penyuluhan, Pela- yanan, dan Humas Ditjen Pajak Hestu Yoga Saksama menam- bahkan, meski ada kelonggaran yang diberikan dari segi waktu, pihaknya tetap mengimbau ke- pada wajib pajak untuk melapor- kan SPT sesegera mungkin. Ia mengkhawatirkan, penambahan waktu justru membuat wajib pajak akan melakukan pemba- yaran di akhir waktu dan terjadi penumpukan seperti yang terjadi saat ini. SPT Mundur laku untuk harta yang di setidaknya pada 2015. peserta wajib pajak men ada harta yang perlu disar dan akan ikut pengampu jak, mereka harus mengil ses dan prosedur, te mengisi SPT. "Karena waktunya sangat sama deadline SPT pribadi, ma pribadi diperpanjang ke: 2017," kata Sri Mulyani. Repatriasi Sementara itu, Ditjen Kementerian Keuangan tat, dana repatriasi hingga keempat Maret 2017 seb Rp 146 triliun atau 3 pers seluruh deklarasi harta. deklarasi harta oleh wajib tercatat sebesar Rp 4.669 dengan perincian deklaras dalam negeri sebesar Rp triliun dan deklarasi hart negeri sebesar Rp 1.028 t Suryo Utomo mengun kan, repatriasi dan deklaras luar negeri didominasi en egara asal. Harta repa terbesar berasal dari Sing- dengan jumlah Rp 84,52 1 atau 57,91 persen dari se dana repatriasi. Sementara, posisi kedu ketiga diduduki Cayman I: dengan repatriasi sebanya 16,51 triliun dan Hong Kor besar Rp 16,28 triliun. V Island dan Cina menempat sisi keempat dan kelima seb negara asal dana repatrias 4cm