Arsip

Halaman Artikel

Halaman Lainnya

Konten

4cm • 4 28 JANUARI 2005 JUMAT WASPADA Terbit sejak: 11 Januari 1947 Pendiri: H. Mohammad Said (1905-1995) Hj. Ani Idrus (1918-1999) Pemimpin Perusahaan/Pemimpin Umum Dr. Hj. Rayati Syafrin Wakil Pemimpin Perusahaan Drs.H.Bahtiar Tanjung Pemimpin Redaksi/Penanggungjawab H. Prabudi Said Wakil Pemimpin Umum/Wapemred H. Teruna Jasa Said Redaktur Pelaksana Azwir Thahir, Sofyan Harahap TAJUK RENCANA Perlukah RI-GAM Berunding Lagi? P ertanyaan di atas banyak dilontarkan masyarakat saat mendengar kabar pemerintah Indonesia mengutus sejumlah menterinya untuk berunding dengan menteri GAM (Gerakan Aceh Merdeka) di Helsinki, Finlandia. Tidak jelas kapan perundingan itu pastinya, sepertinya ingin dirahasiakan. Di satu sisi kita setuju saja dilakukan perundingan bila hal itu bermanfaat bagi upaya penyelesaian konflik di Aceh setelah beberapa kawasan di sana dilanda gempa dan tsunami yang memakan banyak korban jiwa dan harta benda milik rakyat maupun negara. Namun di sisi lain kita pesimis. Bukannya hasil positif yang didapat Indonesia, tetapi dapat merusak citra Indonesia. Apalagi perundingan itu dilangsungkan di luar negeri, seakan-akan GAM itu sudah seperti sebuah negara yang diakui eksistensinya. Memang kita harus mengakui GAM cukup solid dan mampu bertahan. Meskipun korban jiwa sudah cukup banyak di pihak GAM setelah pemerintah menerapkan darurat militer dan kini dalam status darurat sipil, namun mereka tetap memberi perlawanan. Berulang kali terjadi kontak senjata pasca-gempa dan gelombang tsunami. Justru itu, jalan damai memang jauh lebih baik, karena kekerasan diyakini tidak akan mampu menyelesaian masalah. Tapi, jalan damai bagaimana yang akan dihasilkan dari pertemuan informal di Helsinki? Masih kabur bagi publik, karena pertemuan itu sendiri sepertinya mendadak. Kalau mendadak berarti ada pihak yang "memaksa" pemerintah Indonesia untuk hadir ke sana. Negara mana yang memaksa itu? Tidak terungkap juga, namun kita bisa memprediksi pastilah negara besar, punya power. Harapan kita inisiatif berunding lagi itu bukan dari PBB, karena masalah Aceh dengan GAM-nya adalah murni masalah dalam negeri, sehingga tidak sepatutnya negara lain campur tangan ikut mengintervensi kedaulatan sebuah negara. Intisari Berunding boleh saja, namun NKRI merupakan harga mati. Kita sebagaimana juga keinginan tokoh masyarakat di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) mendukung upaya-upaya perdamaian antara pemerintah RI dengan kelompok separatis di Aceh. Damai itu indah. Harapan kita dari pertemuan itu konflik di bumi Aceh akan selesai dengan perundingan menyeluruh, adil, dan bermartabat. Melihat yang berangkat ke Helsinki terdiri dari Menkopolhukam Widodo AS, Menkum dan HAM Hamid Awaluddin serta Menkominfo Sofyan Djalil, sedangkan dari GAM akan diwakili PM GAM Malik Mahmud dan Menlu Abdullah Zaini, maka pertemuan itu tergolong besar dan penting. Sekali lagi kita harapkan, GAM tidak membuat ulah dan menuntut yang macam-macam, seperti dalam pertemuan dan perundingan beberapa tahun lalu. Di masa lalu, GAM bisa dibilang meraih kemenangan" karena masalah Aceh diangkat menjadi berita internasional, dan tuntutan GAM agar PBB dilibatkan sangat tidak mendasar, sulit dapat disetujui pemerintah In- donesia. Sebab, kalau hal itu terjadi, nasib Aceh bisa seperti Timtim. Kedatangan PBB akan berlanjut dengan jajak pendapat bagi rakyat Aceh untuk menentukan nasibnya sendiari. Besar kemungkinan Aceh akan lepas jika jajak pendapat sampai terjadi, apalagi PBB berpihak pada GAM. 70 70 70 Berdasarkan pengalaman-pengalaman dialog beberapa tahun lalu, ternyata dialog-dialog dan keputusan yang diambil banyak merugikan pemerintah Indonesia. Di sinilah kita ingatkan agar utusan Indonesia dalam pertemuan dengan GAM di Helsinki mempersiapkan dirinya dengan matang sehingga tidak terjebak dengan skenario GAM atau negara/lembaga yang menjadi mediator. GAM akan senang jika perundingan nanti ditunda dan akan dilanjutkan di tempat-tempat lain, sehingga kegiatan GAM terpublikasikan. Kita melihat ada perubahan kebijakan pemerintah terdahulu (Megawati) dengan sekarang (Susilo Bambang Yudhoyono). Megawati sudah sampai pada satu titik bahwa GAM harus ditumpas habis sampai ke akar-akarnya karena tidak ada tempat bagi kelompok separatis yang ingin mendirikan negara di dalam NKRI. Sebaliknya, SBY berulang-ulang mengajak GAM berdamai dengan membujuk lewat pemberian amnesti. Perubahan itulah yang terjadi saat ini sehingga terwujud perundingan RI-GAM di luar negeri. Tentunya kita mengharapkan tokoh-tokoh GAM di luar negeri menyadari kesalahannya telah memprovokasi rakyat Aceh untuk meraih keuntungan pribadi dan kelompok. Kasihan rakyat Aceh harus mati sia-sia, tetapi kita tidak bisa menyalahkan rakyat Aceh yang termakan bujuk rayu GAM karena perlakuan tidak adil pemerintah terhadap rakyat Aceh sejak masa Orde Baru di bawah rezim diktator Soeharto. Adalah fakta, kalau bumi Aceh kaya dengan sumber daya alam, namun kekayaan itu diangkut ke pusat, sementara rakyat Aceh hidup dalam kemiskinan. Ironis, kalau di daerah petro dollar Lhokseumawe, Aceh Utara, ternyata paling banyak penduduk miskinnya. Kita yakin pemerintahan sekarang ini sudah menyadari kesalahan pendahulunya dan berupaya berempati dengan rakyat Aceh. Apalagi setelah Aceh hancur lebur digasak gempa dan tsunami. Kalau pemerintahan SBY benar-benar memperhatikan rakyat Aceh kita yakin dengan sendirinya perlawanan GAM akan mengecil, dan akhirnya hilang sendiri tanpa harus mengerahkan mesin perang. Tak pelak lagi rehabilitasi dan rekonstruksi daerah-daerah yang hancur di Aceh menjadi ujian bagi masa depan Aceh. Pemerintah diminta serius menolong rakyat Aceh. Hilangkan rasa dendam. Tulus ikhlaslah dalam melindungi dan menolong rakyat Aceh yang lagi dirundung musibah. Jika rakyat Aceh sudah bulat mendukung NKRI, maka perundingan dengan GAM tidak diperlukan lagi.+ Hubungi kami KANTOR PUSAT WASPADA Jalan Letjen Suprapto/Brigjen Katamso No.1, Medan 20151 Tel: (061) 4150858 (3 saluran) Faks: (061) 4510025 E-mail: redaksi@waspada.co.id Website: http://www.waspada.co.id KANTOR PERWAKILAN WASPADA JAKARTA: Bumi Warta Jaya, Jalan Kebon Sirih Timur Dalam No. 3, 10340 Tel: (021) 322216 Faks: (021) 3140817 BANDA ACEH Jalan Ratu Syafiatuddin No. 21-C, 23122 Tel & Faks: (0651) 22385 LHOKSEUMAWE: Jalan Listrik No.11 Tel: (0645) 44208 Penerbit: PT Penerbitan Harian Waspada Komisaris Utama: Tribuana Said Direktur Utama: Dr. Hj. Rayati Syafrin, MBA, MM SIUUP: 065/SK/MENPEN/SIUUP/A.7/1985 tanggal 25 Februari 1988 ISSN 0215-3017 Percetakan: PT Prakarsa Abadi Press Jalan Letjen. Suprapto/Brigjen Katamso No.1 Medan 20151 Tel. 612681 Isi di luar tanggungjawab pencetak Harga iklan tiap mm kolom: Rp. 7.000 ukuran 42 mm. Opini Politik Amerika Selaku Adikuasa Tunggal kembangan politik internasional. Kita boleh mengidealisir tentang perkembangannya. Tapi jangan ke luar batas. Kita harus tetap berpikir dalam batas-batas rea- lisme. Real politik harus menjadi pedoman dan dasar politik kita, baik politik dalam maupun luar negeri. Atas dasar "real politik" itu harus membangun kekuatan real dan nyata di bidang sosial- ekonomi, di bidang militer, di bidang moral etika, yang semua itu merupakan suatu kebulatan kekuatan politik. Berhasil atau tidaknya kita dalam menyusun kekuatan ini akan menentukan pula lancar-tidaknya pelaksa- naan politik kita. Oleh Dr. H. Roeslan Abdulgani nang perang dunia kedua mela- wan fasisme Jerman dan Italia. Dan juga menang perang mela- wan militer-fasisme Jepang. Kini dengan perkembangan terbaru dalam politik internasio- B aru-baru ini kita ber- kesempatan mengi- kuti pidato inagurasi- nya Presiden Amerika Serikat George Bush untuk ter- min kedua. Dengan realita ini bangsa Amerika dalam keselu- ruhan menganggap dirinya se- bagai "the single superpower in the world". Negara super kaya yang tidak ada tandingannya di dunia. Dewan Keamanan PBB Memang, sebelumnya dunia mengenal beberapa super power, yaitu Amerika, Uni Sovyet, Ing- gris, Perancis dan RR Cina. Lima negeri ini, menduduki posisi di Dewan Keamanan PBB, sebagai anggota tetap, sebagai "perma- nent members" yang mempunyai hak veto. Tanpa persetujuan me reka DK-PBB tidak akan dapat mengambil keputusan. Kekuasaan negara demikian ialah terletak pada kekuatan posisi politik dan ekonominya. Tapi yang terpokok adalah ke- kuatan persenjataan, yang ber- sumber kepada iptek super mo- dern yang tidak dimiliki oleh ne- gara-negara lain. Semula yang dimasukkan dalam kelompok super-khusus ini adalah lima negara yang memimpin dan me- ntuk pertama kalinya dalam sejarah dunia, Pidana Internasional (ICC-In- ternational Criminal Court) di Markas Besar Perserikatan Bangsa-bangsa di New York terbentuk dan mendapat du- kungan penuh dari PBB. Negara negara anggota PBB, berhasil membentuk lembaga permanen tentang peradilan kejahatan internasional tersebut setelah meratifikasi lebih dari 60 statuta lembaga lembaga peradilan di selu-ruh du- nia.("Antara/AFP":11/4-'02). Ratifikasi ICC itu dilakukan di Markas Besar PBB di New York oleh sejumlah negara yaitu Bosnia dan Herzegovina, Bul- garia, Kamboja, Republik Kongo, Irlandia, Jordania, Mongolia, Nigeria, Romania dan Slowakia. Meskipun dibentuk oleh ma- syarakat internasional dan bu- kan merupakan satu badan di bawah PBB, namun masih me- miliki kaitan dengan sistem kerja PBB. Lembaga peradilan interna- sional dengan statuta yang dite- tapkan di Roma tahun 1998 itu akan mencoba menangani ka- sus-kasus seperti pembersihan etnis, kejahatan perang dan kejahatan terhadap kema- nusiaan. ICC ini yang mulai diresmi- kan keberadaannya pada tang- gal 1 Juli 2001 sebenarnya diha- rapkan bisa memulai kegiatan persidangannya di Den Haag, negeri Belanda awal tahun 2003 yang lalu. Sebagai badan pengadilan pidana internasional yang bersi- fat permanen, ICC sejak awal telah menyepakati tiga bidang yang akan ditangani yaitu keja- hatan perang (war crime), keja- hatan atas pemusnahan suatu masyarakat secara teratur (cri- me against genocide-pember- sihan etnis) dan kejahatan terha- dap kemanusiaan (crime against humanity). Satu bidang yang belum dise- pakati adalah kejahatan atas agresi (crime against agression) yang sampai saat ini masih men- jadi perdebatan panjang di anta- ra negara-negara yang mendu- kung terbentuknya ICC. Tentu saja ini berkaitan dengan agresi AS/sekutunya ke Irak yang di- nyatakan sebagai tindakan ille- gal ICC terbentuk dengan du- kungan dari sebagian besar ne- gara-negara Eropa Barat dan Eropa Timur. Namun Amerika Serikat tidak mendukung ICC ini. Jika AS tidak mendukung ICC ini bukan sesuatu hal yang luar biasa, mengingat ketiga bidang yang ditangani oleh Mah- kamah Peradilan Internasional (ICJ-International Court of Jus- tice) terbukti selama ini tidak dikelola secara adil dan hakiki oleh Dewan Keamanan PBB. Sebenarnya pada masa pe- merintahan Presiden Bill Clin- ton, Washington sudah ikut me- nandatangani traktat pemben- tukan ICC. Akan tetapi Presiden George W.Bush sekarang mengabaikan tandatangan Clinton dan tidak mau meratifikasi satuta ICC tersebut. nal kita mengalami globalisasi; yang menyebarkan sistem lib- eral-kapitalisme ke mana-mana; sambil menggulung sistem otori- ter-komunisme. Globalisasilah yang menempatkan Amerika da- lam posisi negara super secara sendirian. AS sebagai anggota tetap DK-PBB dengan berbekalkan hak veto (hak untuk meno- lak/membatalkan sesuatu resolusi atau keputusan ba- dan-organ PBB itu) yang dimilikinya telah mendominasi badan internasional tersebut hanya untuk kepentingan dan keuntungan pihaknya dan se- kutunya belaka. Bush Tetap Tolak ICC de- ngan strategi "jitu" untuk menu- Ekspresi Amerika secara ne- gara adikuasa sendirian terlihat dalam agresi militernya terha- dap Irak. Tanpa izin DK-PBB dan dengan alasan yag dicari- cari dan kemudian ternyata ha- nya dalih belaka Amerika kini terlibat dalam perang-agresi yang berat sekali. Sekalipun ada beberapa negara yang mendu- kung aksi ini; namun yang tidak menyetujuinya dan menentang- nya jauh lebih banyak. Boleh di- kata suara mayoritas dunia, terutama dari dunia Islam dan AA sangat menentangnya. Pidato Inagurasi Presiden Bush Yang sangat menarik ialah apa yang dikemukakan oleh Presiden Bush dalam pidato ina- gurasinya waktu di sumpah se- bagai presiden. Pidatonya penuh dengan kontroversi dan kontra- diksi. Tak dapat dipegang kepala tupi taktiknya menguasai dunia. Untuk menghadapi muncul- nya ICC, AS memasang strategi dengan memanfaatkan celah yang terdapat dalam Pasal 98 Statuta ICC yang menyebutkan lolos dari ICC jika telah terjalin kesepakatan dengan negara tempat terjadinya pelanggaran oleh warga AS. Secara rahasia AS menanda- tangani kesepakatan kekebalan hukum dengan lima negara. Kini negara adidaya ini mengakui telah mengantongi kesepakatan tersebut dengan sekurangnya 38 negara di dunia. Kelima negara tersebut ada lah Mesir, Mongolia, Nikaragua, Tunisia, dan Seychelles. Dengan kesepakatan tersebut, maka tin- dakan warga negara AS di 38 negara tersebut tidak akan dapat diseret ke mahkamah ICC yang berpusat di Den Haag, Belanda tersebut. Namun kesepakatan ini di- nilai kontroversial karena Eropa umumnya mendukung berdiri- nya ICC ini. Selama ini AS me- mang menentang keberadaan ICC sehingga hal ini menjadi sumber perpecahan lainnya dengan Uni Eropa. Deplu AS sendiri masih me- nolak memberi pernyataan me- ngenai kesepakatan rahasia ini. Namun mereka mengakui tidak mengumumkan seluruh negara yang telah menjalin kesepakatan mengenai kekebalan hukum ini. Hal ini disebabkan negara pe- nandatangan meminta Wash- ington untuk tidak mengumum- kan mereka sebagai penanda- tangan. Demikian pernyataan tertu- lis Deplu AS dalam sebuah konfe- rensi pada pertengahan 2003 lalu. ("Antara/AFP:17/6-2003). Tidak jelas mengenai alasan kelima negara tersebut. Apalagi AS berniat mengumumkan daf- tar negara penandatangan sete- lah 1 Juli 2003-yaitu tenggat bagi anggota ICC untuk menye- tujui kesepakatan dengan AS atau mereka akan kehilangan bantuan militer dari negara adidaya ini. dan buntutnya. Dengan penuh retorika be- liau menjanjikan akan menghi- langkan tirani. Beliau berkata bahwa: "Kebebasan Amerika makin tergantung pada kebebas- an di luar negeri. Syarat terbaik untuk perdamaian dunia adalah menyebarkan kebebasan dari tirani ke seluruh dunia. "9 AS Tetap Menolak Mahkamah Pidana Internasional-ICC Oleh Enna Nurhaina Burhan Inggeris "The Guardian" (12 Juni 2003) penguasa di Wash- ington benar-benar sedang me- lancarkan kampanye untuk membuat negara-negara Bal- kan dan Eropa Timur menye- Apa yang diucapkan Bush ini sudah menimbulkan keragu- raguan atas seriusitasnya. Sebab Presiden Bush-lah yang tidak hanya membiarkan zionisme Is- rael dengan teror dan tiraninya terhadap rakyat Palestina dan dunia Arab, Islam, malahan mendukung dan membiayai., Dan kini pun Presiden Bush me- ngancam untuk menyerang Iran atas tuduhan Iran memiliki sen- jata kimia dan nuklir untuk men- teror tetangganya. Suatu tuduh- an yang sama sekali tanpa bukti nyata. Umum mengetahui bah- wa ancaman Amerika adalah untuk melindungi zionisme Israel. Dan juga untuk me- nguasai sumber-sumber mi- nyaknya Iran. Seperti halnya dengan minyaknya Irak. Selain iming-iming bantuan militer dan persenjataan yang telah memantapkan kesepa- katan rahasia secara bilateral dengan sementara negara-ne- gara Balkan tersebut, maka AS telah melantunkan tawaran bentuan ekonomi khususnya ke negara-negara seperti Bosnia Herzegovina. Seperti disiarkan oleh koran Reaksi Sinis-Ironis Secara sinis dan ironis ba- nyak pengamat luar negeri ber- pendapat bahwa: Bush berte- riak-teriak lawan teror dan pe- merintahan tirani dunia Arab dan Islam, tapi yang sebenarnya balan hukum sehingga tak bisa diseret ke depan sidang ICC. Para pemimpin Uni Eropa telah terpecah belah, terutama sejak agresi AS terhadap Irak bulan Maret 2003 lalu yang se- benarnya sudah mereka lancar- kan sejak tahun-tahun sebelum- nya. Seorang tokoh dari LSM Human Right Watch di New York yang dikutip oleh "The Guar- dian menyatakan bahwa kebi- jakan yang dilaksanakan AS terhadap bekas Yugoslavia ter- sebut benar-benar merupakan kemunafikan yang nyata (bla- tant hypocricy). Sesungguhnya tawaran ban- tuan AS tersebut telah menda- tangkan hasil yang campur aduk yang dirasakan oleh bangsa- bangsa di Balkan yang terus di- tekan dan diintimidasi oleh ne- gara adikuasa tersebut. Negara- negara seperti Bosnia-Herzego- vina dan para warga Muslim di Eropa itu benar-benar menderita kezaliman yang lebih parah dibanding dengan nasib Yahudi yang dibantai oleh Nazi sebelum dan semasa Perang Dunia II yang lalu. Kemudian mereka diancam dan ditekan oleh masyarakat "internasional" (khususnya AS) untuk bekerjasama dalam mah- kamah peradilan kejahatan pe- rang Yugoslavia (Serbia!) yang disidangkan di Den Haag ham- pir dua tahun lalu. Akhirnya kita melihat bah- wa pemimpin Serbia (Slobodan Milosevic dan Jendral Ratko Mladic) sebagai pelaku agresi atas Bosnia Herzegovina tidak terjerat oleh hukum, sementara yang mengaku bertanggung ja- wab atas pembantaian etnik Muslim Bosnia dengan usianya yang sudah tua dihukum tidak seberat yang diduga orang. Adalah suatu kenyataan yang paling kontroversial, ketika Kiat AS ini memang dinilai mahkamah peradilan kejahatan sangat "jitu" karena bantuan perang di Den Haag (Hague Tri- militer (termasuk persenjataan bunal) tersebut didukung oleh dan mesin perang lainnya) me- AS yang mendesak dan mene- mang sangat dibutuhkan oleh kan republik-republik bekas negara-negara tersebut untuk federasi Yugoslavia untuk be- mengantisipasi ancaman serang- kerjasama. an dari musuh mereka yakni "kelompok teroris internasional". Sejauh ini AS mengumum- kan bahwa negara yang telah menandatangani kesepakatan berdasarkan pasal 98 adalah: Afghanistan, Albania, Azerbai- jan, Bahrain, Bhutan, Bolivia, Bosnia-Herzegovina, Djibouti, Republik Demokratik Kongo, Republik Dominika, Timor Leste, El Salvador, Gabon, Gambia, Georgia, Ghana, Hon- duras, India, Israel, Mada- gaskar, Maldives, Marshall Islands, Mauritania, Mi- kronesia, Nepal, Palau, Fili- pina, Rumania, Rwanda, Si- erra Leone, Sri Lanka, Taji- kistan, Thailand, Tonga, To- valu, Uganda, dan Uzbekistan. Untuk mengelakkan jeratan ICC agar WN AS tidak diseret Republik Kroasia yang tegak ke depan sidang ICC di Den di persimpangan antara meneri- Haag tersebut, khususnya di ma kesepakatan dengan Wash- kawasan Balkan di bekas fede- ington tersebut juga masih ber- rasi Yugoslavia, penguasa Wa- harap untuk berkompromi de- shington menerapkan kebijakan ngan adikuasa Barat tersebut. lain selain kesepakatan rahasia Dalam kaitan ini ternyata AS tersebut. terus menekan Zagreb melalui surat yang disiarkan di media pers setempat. Ultimatum AS itu memper- ingatkan Kroasia akan kehilang- an dana bantuan militer sebesar AS$19 juta jika pemerintah Za- greb tidak menandatangani ke- sepakatan tersebut sampai 1 Juli tahun 2003 yang lalu. Demikian pula tekanan AS terhadap Serbia yang nyata-nya- Sebaliknya untuk sidang ICC ini, Washington menentang- nya dengan berbagai cara dan strategi licik dengan menekan negara-negara tersebut untuk menyepakati persetujuan mere- ka memberikan kekebalan hu- kum kepada AS. Alasan yang paling "rasional" dari pihak Washington untuk tidak menerima proses peradilan oleh ICC, terutama karena ke- beradaan para serdadu AS di kawasan Balkan di Bosnia dan Kosovo. ia maksud ialah; kuasai sumber kekayaan minyak mereka! Majalah Amerika "The Wa- shington Post" sendiri menulis; pidato ini sangat indah; tapi se- cara jujur isinya penuh kontra- diksi..! Karena diancam tidak akan diberikan bantuan oleh AS, ma- ka negara-negara Balkan terse- but (seperti Bosnia Herzegovina) mau tak mau menerima kesepa- katan rahasia dengan AS atau bantuan akan dicabut. Bukan main pedasnya ko- mentar media massa Amerika sendiri terhadap pidato inagu rasinya itu. Presiden Bush telah menempatkan cita-cita kemerde- kaan sebagai program penting dari politiknya, seperti dengan Presiden Roosevelt, Truman, Kennedy dan Presiden terdahu- lu. Malahan Bush menempat kan asal kemerdekaan yang an- ti-tirani dan anti-terorisme itu lebih tinggi lagi dalam agenda global, "pushed higher on the global agenda." Munafikisme Amerika Dengan begitu sebenarnya Presiden Bush menempatkan juga masalah "American hypoc- risy" lebih tinggi lagi disorotan dunia. Dan mingguan "News- week" terbaru di halaman depan- nya mencetak kata-kata huruf besar; "America leads....But is anyone following?" Siapa mau mengikuti pemimpin yang mu- nafik? Hanya para munafikun saja yang mengikuti pemimpin munafik dan hipokrit. Dalam teriakan kaum de- monstran anti Bush di pinggir jalan Washington terdapat ber- ta melaksanakan agresi dan pembantaian etnik Muslim di Balkan, secara nyata justru me- nampakkan standar ganda dari adi kuasa tersebut. Slovenia yang dengan tegas menolak tawaran AS tersebut di-pastikan akan kehilangan dana bantuan sebesar AS$4 juta, sementara Kroasia, Serbia dan Macedonia terus ditekan oleh AS untuk bersama 39 negara lainnya bergabung menyepakati perjanjian bilateral yang mem- berikan kekebalan hukum bagi para WN Amerika untuk diadili ICC sebagai penjahat perang di Den Haag. Namun demikian Uni Eropa kali ini, setelah kasus agresi AS ke Irak, kembali menentang ke bijakan Washington. Pemimpin Uni Eropa telah menyurati se- mua negara-negara di Balkan yang berisi nasehat agar mereka menolak ajakan dan tawaran bantuan AS tersebut. Hal ini berkaitan erat de- ngan hasrat negara-negara ter- sebut untuk bergabung dalam kelompok Uni Eropa. Terakhir ini kembali AS me- nampilkan sikap yang anti kepa- da ICC. Hal ini berkaitan dengan konflik di Sudan antara pihak Pemerintah dan faksi pemberon- tak di Sudan Selatan (yang non Muslim). Awal Januari 2005 lalu per- tempuran di Darfur meningkat dan wilayah Sudan itu dapat menghadapi lonjakan baru keru- suhan kendati ada upaya Dewan Keamanan PBB dan pihak lain. Demikian kata Sekretaris Jen- Menanti Kepastian Dari Walikota Medan Lebih setahun sudah kami dari pedagang buku bekas yang berada di lapangan sepatu roda (sebelah timur Lapangan Merdeka) atau persis di depan stasiun besar Kereta Api Medan menempati kios kecil yang dibangun dan ditata apil oleh Pemko Medan. Tidak dikutip bayaran apapun dari penghunian kami di sana baik berupa sewa, jaga keamanan dll. Keadaan demikian persis kami alami selama berpuluh tahun ketika masih berdagang di seputar daerah yang dahulu dikenal dengan pedagang titi gantung. Aman, tenteram dan suasana kekeluargaan di antara sesama pedagang menambah unik dan khasnya berjualan di sana. Entah dengan niatan. apa, tiba-tiba setahun yang lalu (2003) pihak Pemko Medan memerintahkan pedagang buku titik gantung untuk mengosong- kan tempatnya selama ini dan kemudian memindah- kan seluruh kegiatan jual beli buku di areal lapangan Merdeka Medan dengan menduduki kios kecil. Aneh- nya sudah selama setahun titi gantung tidak ada lagi aktivitas jual beli dan kosong namun di tempat itu tidak juga ada rehabilitasi, renovasi maupun aktivitas lainnya yang dilakukan oleh Pemko Medan. bagai bendera besar bertulisan kata-kata; "Bersalah menjadi penjahat perang." Dan tulisan lain yaitu; "Kami bersatu mela- wan monster." Gusur menggusur me- mang suatu yang tidak aneh dan tidak asing bagi suatu pertumbuhan kota namun menggusur dengan tidak menggunakan tempat se- mula juga sangat tidak mendidik. Penggusuran tan- Sekalipun kata-kata ini me- nyentuh emosi rakyat, tapi ki- ranya tidak cukup kuat untuk mensabot pemerintahan kedua dari Presiden Bush. Apalagi menjatuhkan. Pendukung Bush masih cukup kuat; baik di parle- men dan senat maupun di nega- ra-negara bagian. Perputaran politik lebih di- tentukan oleh kekuatan fisik ketahanan dan kekuatan fi- nansial-ekonomis dari yang se- dang memegang kekuasaan daripada kekuatan kaum oposisi dengan tuntutan moral etisnya. Itu realita dari kehidupan politik di mana saja di dunia ini. "Power dan money politics selalu meng- ungguli "moral and etical politics". Baru kalau penginjak-injak nilai-nilai moral etika oleh keka saran kekuatan fisik dan oleh keberingasan kekuatan keuang- an, sehingga menimbulkan reak- si yang memadai dan mengung- guli "power and money politics" maka yang berkuasa dapat di- lengserkan dan dijatuhkan. Real Politik Realita politik di atas harus kita perhatikan dengan sung- guh-sugguh. Jangan kita mimpi yang bukan-bukan tentang per- deral PBB Kofi Annan seperti dikutip pers.("Antara/ Reu- ters":8/1-2005). Satu-satunya sokongan guna mencegah perang yang lebih luas ialah Uni Afrika (AU), yang telah menjanjikan lebih dari 3.000 prajurit dan pemantau tapi be- lum mampu menyediakan lebih dari sepertiganya di lapangan serta memerlukan bantuan luar, kata Annan. DK-PBB, yang memiliki 15 anggota, tampaknya tak memi- liki banyak pilihan, kecuali mem- bantu pasukan Afrika dan mene- kan pemerintah Sudan dengan menahan bantuan pembangun- an yang dijanjikan negara kaya setelah Khartoum mencapai ke- sepakatan dengan bekas pembe- rontak di wilayah selatan ne- gerinya. Anggota DK-PBB, Rusia dan Cina, telah menolak untuk men- jatuhkan sanksi atas orang- orang yang bertanggung-jawab atas kerusuhan tersebut, semen- tara Washington mengingini dijatuhkannya sanksi PBB ter- hadap Khartoum. Dalam hal ini pemerintah George W. Bush menolak untuk mengizinkan perujukan peng- hukuman ke ICC di Den Haag tersebut. Bukankah AS sangat menentang kehadiran Mahka- mah Pidana Internasional itu. PBB ingin mengeluarkan hasil penyelidikan mengenai pelanggaran hak asasi manusia sekitar 25 Januari, sebagaimana diminta oleh Dewan Keamanan, yang juga akan memutuskan apakah terjadi pemusnahan SURAT PEMBACA pa konflik yang berarti harus diacungi jempol tetapi menilai hal itu saja tentunya tidak cukup sebuah peng- gusuran dengan orientasi pembangunan kemanusiaan juga harus melihat bagai- mana pihak yang digusur sebelum penggusuran itu jika dibanding dengan setelah/pasca penggusuran? Apakah dia justru lebih melarat atau minimal lebih terjamin ketenteramannya/ keamanannya berusaha atau malahan lebih menda- patkan rasa teror? Di kios yang baru justru kami di- kenakan berbagai persoalan baik yang datang dari apa- rat pemerintah maupun "pihak keamanan swasta". Dari pihak Kelurahan Kesawan dengan suratnya No.660.2/189 tgl 9 Agustus 2004 melakukan pengutipan uang sampah walaupun sampah sendiri tidak di- bersihkan atau disapu oleh petugas kebersihan. Anehnya lagi pengutipan itu tidak ada tanda terimanya dan kepada kios yang tutup seharian bahkan berminggu tetap dikenakan Realita kita dewasa ini mem- perlihatkan banyak kelemahan dalam negara dan masyarakat kita. Karena itu kita menjadi sasaran rongrongan negara- negara lain. Khusus dari Amerika sebagai NegaraAdikuasa Tunggal. Juga dari negara-nega-ra industri maju lainnya. WASPADA Situasi kita makin berat aki- bat bencana alam tsunami di Aceh dan Sumut. Kita harus hi-dup lebih prihatin lagi. Tapi kita tidak boleh berputus asa. Bagaimana pun beratnya juga masa kini dan masa depan bangsa dan rakyat kita, kita memerlukan pimpinan yang beriman, berilmu dan beramal. ●Penulis adalah kolumnis Waspada suku bangsa atau tidak. Krisis di Darfur meletus Februari 2003, ketika kelompok pemberontak mengangkat sen- jata guna menentang pemerin- tah dalam perebutan kekuasaan dan sumber daya alam. Jelas ada peran adidaya Barat yang mendukung para pemberontak yang "hak asasinya" ditindas oleh pemerintahan Sudah yang sah. AS, mendukung dilakukan persidangan terhadap para ter- sangka pelaku kejahatan perang di Darfur, Sudan, namun meno- lak apabila kasus tersebut di- ajukan ke Mahkamah Pidana Internasional (ICC) di Den Haag, Belanda.("Antara/AFP":22/1- 2005). "Kami mempunyai beberapa alasan untuk menolak kasus Darfur dibawa ke pengadilan Kejahatan Internasional, dan karena itu tidak yakin dan per- caya akan manfaat membawa kasus tersebut ke pengadilan Den Haag," kata Richard Bou- cher juru bicara Departemen Luar Negeri AS. AS telah menolak untuk me- ngakui eksistensi ICC yang berkantor pusat di Den Haag karena mengkhawatirkan pe- ngadilan dunia tersebut akan dapat menggunakan wewenang- nya untuk mengadili para peja- bat, diplomat dan tentara AS yang ditempatkan menyebar di seluruh dunia.- Penulis adalah Kolumnis Hr.WASPADA.- tagihan pembayaran uang kebersihan. Pada sisi lain muncul pula tagihan dari pihak atau kelompok yang selama ini dikenal sebagai "penguasa keamanan di la- pangan merdeka" dengan istilah uang keamanan se- bagai jasa penjagaan ke- amanan atas kios-kios buku tersebut dan itu juga ditagih dengan keseragaman, jadi tidak dikenal hari libur, ti- dak kenal kios tutup berha- ri-hari karena ada halangan dan juga tidak ada bukti penerimaan uang. Karenanya kami selaku pedagang kecil yang untuk mencari uang makan bagi keperluan perut sendiri saja sangat keberatan dan kesu-sahan meminta perhatian Walikota Medan tentang keluhan tersebut. Terutama yang menyangkut dengan status kios dan bagaimana dengan kewajiban dari Lurah Kesawan serta uang keamanan dari "penguasa keamanan swasta" itu? SUDUT BATUAH Nama dan alamat ada pada Redaksi *Anggota KPU Pusat Mulyana W Kusumah menyatakan, Pilkada secara langsung memiliki banyak titik rawan - Paten lah banyak celah bisa diolah - Biar tak begadoh saja kerja Dirut dan Dirop, he...he...he * Gaikindo memproyeksikan pertumbuhan pasar mobil dalam negeri hanya sekitar 8,6 persen -Tapi dampak kemacetan lalu-lintasnya 100 persen *Anggota DPRD Medan Landen Marbun menantang perlunya Pemko meningkatkan SDM aparatur sampai ketingkat bawah Wak Doel Color Rendition Chart WASPADA PN Mec Ditamp: MEDAN (W 1), menggelar sid anggota polisi ol Plaza Medan, pa Sidang perd SH, mendengark disaksikan terda Sipahutar, dan Menurut jal Bripda M Pardon Santi,saat itu se Medan. Tiba-tiba Vios warna silve menuju pintu ge Tindakan ter dan Santi melara kanan. Tetapi ter Melihat terdakw cuaca hujan der untuk meminta Namun terda menabrak kaki dan Briptu Santi memotong Jl. Za Plaza. Kemudian B hampiri terdakwa menolaknya. Tida terdakwa dan sa Lalu, terdakw kepada Bripda M menampar pipi hendak menampa topi pet yang dip Akibat perbu ayat (2) KUHP, at Usai mendeng keterangan saks Dari empat sa yang dilakukan t pipi saya ditampa Sidang dilanj keterangan saks UMP 20 Tingkat MEDAN (Wasp 2005, yang tetap m pengaruh berarti Demikian Ko Nadapdap kepada UMP saat ini tidak. yang lama. "Paradi taraf hidup minir Seharusnya un taraf hidup yang l No. 13/2003. Bag. dilatarbelakangi "Jadinya tidak buruh berhak untu dihitung minimum Upah yang lay melihat ada kesang tersebut. Sehingga untuk menolak ke "Pengusaha tida kondisi perusahaar Semuanya ini t untuk melaporkan pemerintah. "Tapi Pengusaha bilang ti Realitanya saat in Dengan sikap semakin merugika memperoleh upah a Namun karena ba menerima begitu Di lain sisi, sil kondisi ini. Masih dinilai turut menjad yang tidak bisa mem ujarnya. Masih rendahn belum serius menga yang jelas, peneta "Pemerintah pa upah mutlak haru memperhatikan bu semata," ucapnya. Ja Berangkat: 06:30 Pekanbaru. Batam 06:45 Pekanbaru Batam/ Pontianak 07:00 Padang/ Jakarta 07:00 Banda Ace 07:10 Lhokseuma 07:15 Jakarta 08:00 Jakarta 08:15 Jakarta 08:50 Kuala Lum 09:10 Banda Ace 09:30 Jakarta 09:45 Singapura 09:50 Jakartal Balikpapar Banjarmas 09:55 Jakarta 10:10 Kuala Lum 10:15 Jakarta 10:50 Jakarta 11:15 Jakarta 11:29 Penang 12:20 Banda Ace 12:25 Jakarta 12:30 Jakarta 12:30 Batam Surabaya 12:40 Banda Ace 12:40 Jakarta 13:00 Jakarta 13:25 Jakarta 13:25 Penang Taipeh 13:50 Penang 14:30 Jakarta 14:50 Singapura 15:20 Jakarta 15:25 Kuala Lum 15:30 Penang 15:35 Jakarta 15:50 Jakarta 16:45 Jakarta 16:50 Jakarta 18:10 Jakarta 20:20 Singapura Informasi penerba (MZ) 4551888, Mar 4514300, Jatayu Al (5H) 4518222.