Tipe: Koran
Tanggal: 2005-01-28
Halaman: 18
Konten
4cm 28 JANUARI 2005 JUMAT 18. Kecam AWG Dan YLBHI Penganiayaan Atas Farid Faqih Aceh. Orang ditangkap oleh mi- liter, lalu dipukuli," kata Rafendi. memakai pendekatan keama- nan yang menonjol, bukan pendekatan kemanusiaan. JAKARTA (Antara): Aceh Working Group (AWG) menge- cam tindakan kekerasan apa- rat TNI terhadap Ketua Gover- nment Watch (Gowa) Farid Fa- qih oleh pihak TNI yang terjadi pada Rabu (26/1) malam di Aceh. Dia menganggap, tindakan penganiayaan tersebut sudah jelas melanggar konvensi yang telah ditandatangani Indonesia sendiri, misalnya konvensi anti penyiksaan dan KUHAP. atas tuduhan pencurian terse- but, bahkan bila perlu membe- rikan sanksi," kata Ketua YL- BHI Munamarman dalam konferensi pers yang digelar di gedung YLBHI, Jakarta Pusat, Kamis. dilakukan pemerintah. "Dua isu itu merupakan pu- sat perhatian kami yang akan kami perjuangkan, karena kehadiran Farid Faqih di Aceh juga atas permintaan Presiden Yudhoyono untuk mengawasi proses pendistribusian bantu- an," kata Munarman. "Ini menjadi satu hal yang dapat dimanfaatkan untuk delegitimasi terhadap peran masyarakat sipil dalam kon- teks bantuan di Aceh. Menjadi suatu pembenaran untuk pem- batasan ruang gerak aktivis LSM di Aceh," ujar Rafendi. "Apapapun alasannya pe- nganiayaan itu tidak dibenar- kan dan pelakunya juga harus diproses hukum," kata Koor- dinator Badan Pekerja Indo- nesian Corruption Watch (ICW) Teten Masduki mewakili AWG dalam jumpa pers di Hotel Sahid Jakarta, Kamis (27/1). AWG juga meminta dan menuntut Pangdam Iskandar Muda dan Polda NAD untuk mengusut tuntas penyelesaian kasus tersebut dan memberi kan sanksi secara adil sesuai aturan hukum bagi pelakunya. AWG memandang tinda- kan yang dilakukan aparat TNI tersebut merupakan tinda- kan yang melanggar ketentuan hukum pidana sebagaimana diatur dalam KUHAP. Sementara itu, Koordinator Human Right Watch Group (HWRG), Rafendi Djamin, me- ngatakan tindakan terhadap Farid Faqih menandakan tidak adanya penghargaan terhadap hak-hak sipil yang paling men- dasar, yaitu hak untuk tidak disiksa dan dipukuli. "Siapa yang paling berwe- nang untuk menahan dan me- nginterogasi adalah polisi. Ini kebiasaan di daerah konflik di Berdasarkan jaringan AWG di Aceh, dia mengindikasikan adanya birokratisasi bantuan oleh Satkorlak PBP di beberapa tempat. "Sekarang harus jelas Satkorlak jangan sampai men- jadi suatu institusi pengham- bat dalam mencapai bantuan," katanya. Teten Masduki mengata- kan peristiwa penganiayaan Farid dapat menimbulkan ke- curigaan merupakan bagian politik pengelolaan bantuan. "Karena sejauh ini sudah mulai ada pendekatan keama- nan dan pengelolaan bantuan, sudah mulai ada pembatasan tentara asing, LSM, dan warta- wan. Hal tersebut akan meru- gikan Indonesia, menurunkan kepercayaan dunia luar terha- dap Indonesia," kata Teten. Menurut dia, dari peristiwa tersebut dapat disimpulkan pe- ngelolaan bantuan untuk Aceh JAKARTA (Antara): Menteri Luar Negeri Hasan Wirajuda mengatakan tanpa diberi tenggat waktupun militer-militer asing yang terlibat dalam penanggulangan bencana di Aceh secara alamiah akan keluar dari wilayah itu. "Singapura sudah mengganti pasukan militernya dengan sipil seperti Palang Merah untuk membantu korban bencana di Aceh, begitu juga dengan tentara Amerika Serikat," kata Hasan Wirajuda dalam rapat kerja dengan Komisi I DPR yang dipimpin Theo L Sambuaga di Jakarta Kamis (27/1). Menlu mengatakan, rumah sakit terapung (Floating Hospital) yang disediakan Amerika Serikat juga sudah tidak diperlukan lagi karena rumah sakit-rumah sakit di Aceh sudah mulai dapat dimanfaatkan. Menlu juga mengatakan keterlibatan Deplu dalam pemben- tukan Badan Otorita Aceh tetap dibutuhkan. "Deplu akan men- jadi penghubung bagi pemerintah negara lain yang menawar- kan bantuannya dalam pembangunan kembali Aceh," katanya. Menurut Hasan, ada beberapa negara seperti Perancis yang menawarkan bantuan apa saja yang dibutuhkan Indonesia. "Namun sebelum memberikan bantuan itu, mereka perlu mengetahui rancangan-rancangan apa yang sudah dibuat Indonesia dalam membangun kembali Aceh," katanya. Hasan mengatakan Bappenas masih memerlukan waktu satu sampai dua bulan untuk menyusun rancangan pem- bangunan Aceh secara rinci. Menurut Menlu rancangan pembangunan Aceh itu perlu secepatnya disusun sebab negara lain yang siap membantu perlu secepatnya mengetahui rancangan pembangunan Aceh itu. "Jika rancangan tersebut tidak cepat dibuat, maka momentumnya akan hilang dan negara lain tidak sempat membantu lagi," katanya. Dalam kesempatan itu, Hasan mengatakan peran Deplu untuk mengatasi bencana tsunami di Aceh juga diwujudkan dalam bentuk diplomasi kemanusiaan. "Kami juga telah melakukan perjalanan ke Eropa untuk membicarakan soal moratorium utang bagi Indonesia. Salah satu tujuannya adalah untuk mendapatkan bantuan lunak dari negara lain," katanya. Di samping itu, moratorium utang itu juga dimaksudkan agar Indonesia mendapatkan kemudahan dan keringanan tarif dalam ekspor komoditi di Uni Eropa. Menlu mengatakan pihaknya merasa terkejut membaca berita berkaitan dengan moratorium utang yang dikutip Reuters dari Menko Perekonomian yang menyatakan mora- torium tak diperlukan lagi. "Tetapi mudah-mudahan kutipan berita itu salah," katanya. Butuh Rp1,8 T Untuk Rekonstruksi Fasilitas Transportasi Di NAD SURABAYA (Antara): Menteri Perhubungan Hatta Rajasa mengatakan, tiga tahap perbaikan sarana dan prasarana transportasi di Nangroe Aceh Darussalam (NAD) akibat tsunami diperkirakan membutuhkan dana sekitar Rp1,8 triliun. "Tahapan itu adalah tahap tanggap darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi," katanya disela-sela serahterima kapal penanggulangan musibah (Marine Disaster Prevention Ship/ MDPS) pesanan Ditjen Perhubungan Laut di Surabaya, Kamis (27/1). Secara Alamiyah Militer Asing PDIP Dukung Presiden Akan Keluar Dari Ganti Panglima TNI Tingginya dana yang dibutuhkan untuk proses itu, kata Menhub, karena tingkat kerusakan sarana dan prasarana di NAD cukup parah. Apalagi, lanjutnya, sejumlah peralatan-khususnya peralatan navigasi pendukung kelancaran transportasi- harus didatangkan dari luar negeri. Dia menyebutkan, sepuluh pelabuhan laut di NAD rusak cukup parah akibat tsunami, sedangkan lima pelabuhan lainnya tingkat kerusakannya relatif tidak parah. Selain itu, dari tujuh bandar udara (Bandara), empat di antranya mengalami kerusakan. Beberapa pelabuhan maupun Bandara yang rusak itu akan segera dibangun kembali. "Semuanya akan kita bangun kembali karena infra struktur lewat laut sangat penting di sana," kata Menhub. Di antara pelabuhan yang bakal direkonstruksi kembali adalah Pelabuhan Malahayati. Pelabuhan terbesar di NAD ini nantinya akan dipergunakan kapal-kapal penumpang milik Pelni maupun kapal asing yang ikut dalam program restrukturisasi Aceh pasca tsunami. Dephub kini juga sudah mengagendakan untuk mengeruk alur maupun kolam pelabuhan yang mengalami kerusakan. Kolam pelabuhan diharapkan bisa dikeruk hingga kedalaman 7 meter sehingga kapal-kapal besar bisa merapat. Dephub, kata Hatta Rajasa, juga akan memperbaiki Bandara Meulaboh sehingga landasan sepanjang 1.000 meter bisa digunakan kembali, sedangkan 400 meter lainnya digunakan untuk taxi way dan apron. Saat ini penerbangan perintis telah dimulai lagi dua kali sehari, yakni rute Meulaboh-Banda Aceh dan Meulaboh- Tapak Tuan. Mengenai posisi AWG ter- hadap kasus Farid, Teten me- ngatakan, "LSM tidak berarti harus melindungi Farid Faqih kalau memang bersalah, tetapi harus diproses secara hukum. Dia mengatakan, Dephub akan menata kembali lokasi penyeberangan Ulele yang hancur total. "Nantinya, akan disesuaikan dengan tata ruang baru yang kini digarap Bappenas. Dengan demikian, nantinya ada studi baru tentang tata ruang pelabuhan laut maupun Bandara yang rusak akibat tsunami," ujarnya. Dia mengatakan, AWG akan mencari tahu duduk per- soalan yang menimpa Farid Faqih, sebab akan mempenga- ruhi citra. WG sebagai sebuah LSM yang banyak ikut campur dalam bantuan ke Aceh. Koordinator Government Watch (Gowa) Farid Faqih ditangkap oleh provost TNI AU dengan tuduhan melakukan penyelewengan bantuan untuk korban tsunami Aceh yang dikumpulkan di Bandara Iskandar Muda Blang Bintang. Farid yang dianggap me- langgar, nampaknya diperiksa dengan kekerasan, dapat dili- hat dari wajahnya yang babak belur dan sejumlah bagian wa- jahnya yang nampak membiru. Sementara Yayasan Lem- baga Bantuan Hukum Indo- nesia (YLBHI) mengecam tindakan penganiayaan serta penangkapan terhadap Ketua Government Watch (Gowa) Fa- rid Faqih oleh pihak TNI. "Kami mengecam keras serta meminta agar Panglima TNI mengambil tindakan tegas terhadap anak buahnya mela- kukan tindak penganiayaan JAKARTA (Antara): Ketua Fraksi PDI-Perjuangan DPR RI Tjahjo Kumolo menyatakan, pihaknya akan memberi du- kungan apabila Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memu- tuskan untuk mengganti Pang- lima TNI Jenderal Endriartono Sutarto. Hal itu diungkapkan Tjahjo Kumolo di Gedung DPR/MPR Jakarta, Kamis (27/1) berkai- tan dengan informasi kemung- kinan akan adanya pergantian Panglima TNI dari Jenderal En- driartono kepada KSAD Jen- deral TNI Ryamizard Ryacudu. Tjahjo mengatakan, dalam proses pergantian pimpinan puncak TNI itu sebaiknya jang- an mempertentangkan dua su- rat Presiden tentang pergan- tian Panglima TNI. Dalam kaitan itu, permintaan Komisi I kepada Presiden untuk sece- patnya mengganti Panglima TNI dengan mengajukan na- ma yang dicalonkan dinilainya cukup wajar. "Saya yakin Presiden cu- kup arif mencermati hal ter- sebut dan akan mendukung proses regenerasi dalam tubuh TNI," katanya. Dengan pergantian Pang- JAKARTA (Waspada): Men- teri Kesehatan RI Dr Siti Fadilah Supari menyatakan, pemerintah telah memanfaatkan seluruh tenaga medis di Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) sebagai te- Nusantara Dalam kesempatan tersebut Menkes Siti Fadilah menyam- paikan niatnya untuk merekrut tenaga medis dari daerah NAD sendiri sudah dirancang sejak Menurut Munarman, pi- haknya telah menelefon YLBH Cabang Aceh agar mencari tahu keberadaan Farid Faqih yang diberitakan telah ditahan pihak kepolisian setempat. "Kami juga akan mengirim- kan dua pengacara yakni Da- niel Panjaitan dan Syarifudin untuk membantu advokasi Fa- rid selama proses pemeriksa- an," katanya. Menurut dia, YLBHI sa- ngat menyayangkan tindakan aparat TNI yang melakukan penganiayaan terhadap Farid atas tuduhan pencurian bahan- bahan bantuan untuk korban tsunami di Aceh. Demikian rekomendasi Ko- misi II kepada pemerintah yang disampaikan Ketua Komisi II Ferry Mursyidan Baldan didam- pingi Tim Monitoring Aceh DPR di Jakarta, Kamis (27/1). Masih menurut Munar- man, dua isu yang akan diang- kat YLBHI sehubungan deng- an penangkapan serta penga- niayaan Farid Faqih adalah kekerasan dan masalah distri- busi bantuan logistik bagi kor- ban Aceh. Rekomendasi Komisi II DPR juga menyebutkan, terkait de- ngan pengalihan kepemimpinan dalam darurat sipil di Aceh, pe- merintah perlu mengkaji secara intensif segala kemungkinan untuk mengakhiri status daru- rat sipil di NAD. Tidakan kekerasan, kata- nya, sangat dikecam, karena semestinya aparat keamanan tidak boleh berlaku sewenang- wenang. Sedangkan tuduhan mencuri bantuan logistik meru- pakan cermin buruknya prose- dur penanganan bencana yang lima TNI dan kepala staf seti- daknya gerbong akan bergerak. "Ini dinamis untuk perkem- bangan profesionalisme dan karir prajurit TNI berdasarkan prestasi perwira TNI," katanya. Menurut Tjahjo, banyak perwira TNI yang masih muda usia dan cukup potensi penga- laman untuk memimpin jajar- an TNI di semua lapis. Tjahjo mengingatkan, da- lam proses pergantian sebaik- nya tidak dipertentangkan dua surat, yaitu surat Presiden Su- silo Bambang Yudhoyono No.R41 dengan surat yang dikirim ke DPR oleh Presiden Megawati No.R32. Uusulan agar Jenderal Ryamizard Ryacudu diangkat sebagai Panglima TNI meng- gantikan Jenderal Endriartono sangat wajar. Dengan demi- kian, posisi KSAD digantikan Wa-KSAD," katanya. awal, sehingga tenaga-tenaga medis tersebut dapat langsung dimanfaatkan. "Apalagi saat badai tsunami menghantam NAD, maka dipastikan lebih 1040 tenaga naga kesehatan untuk menanggu kesehatan di sana meningal langi masalah kesehatan pasca bencana gempa dan tsunami. Sekitar 6000 tenaga medis yang baru saja selesai pendidi- kan kesehatan direkrut untuk keperluan penanggulangan ke- sehatan di NAD. Hal itu diung- kapkan Menkes Siti Fadilah didampingi jajaran eselon I Depkes dalam pemaparan 100 hari kinerja pemerintah di bidang kesehatan di Depkes Pusat Jakarta Kamis (27/1). dunia dan hilang. Untuk menga- tasi kehilangan ribuan tenaga medis dan tenaga dokter di NAD itu, pemerintah perlu melaku- kan rekrutmen tenaga medis yang sudah tersedia di NAD," kata Menkes Siti Fadilah. Tjahjo yakin Presiden Yudhoyono juga berpikiran sama dan dia sebagai mantan anggota TNI cukup tanggap terhadap aspirasi mengenai hal itu. "Kami sejak awal mendu- kung agar regenerasi di tubuh TNI dan Polri secepatnya dila- kukan Presiden Yudhoyono. Komite Independen Pe- mantau Pemilu (KIPP) Indo- nesia mengutuk keras penang- kapan yang disertai pemuku- lan terhadap Farid Faqih dari Government Watch (GOWA) yang ditangkap aparat keama- nan di NAD dalam rangka mem- bantu korban bencana gempa dan tsunami di provinsi itu. KIPP Indonesia dalam siaran pers, di Jakarta, Kamis menye- butkan, pihaknya minta agar aparat penegak hukum semes- tinya melakukan pengusutan dan penyelidikan atas kasus tindak kekerasan yang dialami personil dari LSM tersebut. Dalam pandangan KIPP Indonesia, tindakan kekerasan tersebut akan dapat berakibat munculnya perasaan tidak nyaman, tidak tenang serta penuh ketakutan terhadap relawan kemanusiaan di Aceh. 6000 Tenaga Medis NAD Tangani Korban Tsunami Menurut Menkes, peman- faatan tenaga medis yang ber- asal dari NAD merupakan lang- kah penting dalam mengatasi pengangguran di sana. Dengan memanfaatkan tenaga medis yang berasal dari NAD, maka akan dapat teratasi pengang- guran akibat banyaknya tempat kerja yang rusak, tegasnya. Dia menyebutkan, puluhan Penangkapan kepada Farid yang pernah mensinyalir ada- nya penyelewengan bantuan oleh oknum TNI/Polri di media Asia Street Journal, edisi 24 Januari 2005 merupakan salah satu contoh sikap berlebihan sepihak anggota TNI/Polri. DPR pasti tidak mempolitisasi dua surat itu," katanya. Sementara itu anggota Ko- misi I DPR Ade Nasution meni- lai lambatnya SBY mengganti jabatan Panglima TNI mung- kin dikarenakan salah satu sebabnya karena kepala negara menginginkan pergantian setelah masa 100 hari pemerin- tahannya. Calon yang ideal, kata Ade, adalah Jenderal Ryamizard Ryacudu dilihat dari sisi usia dibanding dengan dua kepala staflainnya, KSAU dan KSAL. Ade menjelaskan, sebab lainnya mengapa SBY masih menunda pergantian Panglima TNI karena SBY dalam kondisi gamang untuk menetapkan Ryamizard menggantikan En- driartono. Namun dibalik itu Ryamizard seharusnya mela- kukan instropeksi diri teruta- ma menyangkut gaya bicara dan berkomunikasi yang perlu diperbaiki. "Posisi panglima itu stra- tegis. Ryamizard harus menge- tahui hal itu. Gaya bicaranya yang terkesan vulgar sebagai suatu ciri prajurit tempur perlu diperbaiki, " kata Fungsionaris Partai Bintang Reformasi. DS NAD Agar Diserahkan Ke Pemda JAKARTA (Antara): Komisis II DPR RI mendesak pemerintah agar segera menyerahkan kepe- mimpinan darurat sipil kepada pemerintah daerah Nanggroe Aceh Darusalam (NAD) agar lebih efektif bagi penyelengga- raan pemerintahan. Berkaitan dengan musibah yang dimaksudkan adalah gu- juga perlu segera mengangkat gempa dan tsunami, pemerintah bernur NAD, Bupati Aceh Besar, pejabat sementara Walikota Banda Aceh dan pejabat semen- tara bupati di Aceh yang kosong. Dalam pengangkatan pejabat di Provinsi NAD agar dilakukan sesuai perundang-undangan yang berlaku dengan memper- timbangkan usulan pemerintah dan DPRD setempat. Komisi II juga mengingat- kan pemerintah untuk menunda pemilihan kepala daerah secara langsung untuk daerah yang terkena musibah gempa dan tsu- nami sampai dengan pulihnya kehidupan masyarakat, yaitu selesainya proses rehabilitasi sosial. Pemilihan kepala daerah Posko dan rumah sakit bantuan asing didirikan di NAD guna membantu korban bencana tsu- nami. Mengenai adanya sejum- lah lumpur dan harus dibersihkan, Menkes mengatakan pihaknya telah mendatangkan sejumlah peralatan tercanggih ke NAD, antara lain mendatangkan bron- koskopi sebagai alat penyedot lumpur beracun yang masuk ke tubuh pasien korban tsunami. Menyinggung masalah wa- bah malaria yang diisukan telah menulari sejumlah pengungsi di NAD, Menkes Fadilah menya- takan, setelah dilakukan peme- riksaan yang seksama terhadap malaria, hasil penelitiannya ter- pasien yang dianggap menderita nyata menunjukan pasien yang bersangkutan tidak terserang penyakit malaria, tapi hanya demam biasa. (j05) UAN Ukur Indeks Prestasi 2 Antara RUMAH BUAT PENGUNGSI ACEH. Beberapa Truk yang mengangkut bahan untuk pembuatan rumah darurat di Aceh antri memasuki KRI Teluk Langsa di Kolinlamil Tanjung Priok Jakarta, Kamis, (27/1). Rumah darurat yang diperkirakan dapat menampung 2.000 pengungsi di Calang itu adalah hasil sumbangan Perhimpunan Masyarakat Golongan (PMG), Walubi dan TNI AL. Rencananya KRI Teluk Langsa akan berangkat Ke Aceh Sabtu (29/1) dan mampir di Padang untuk mengambil 500 meter kubik kayu. JAKARTA (Antara): Ang- nal diatur mengenai ujian ak- gota komisi X DPR RI Muna- hir studi. Hanya saja dilakukan war Sholeh menyatakan, sis- guru masing-masing. tem ujian akhir nasional (UAN) untuk seluruh siswa sekolah di Indonesia diperlukan untuk mengukur indeks prestasi sekaligus untuk menetapkan standard mutu pendidikan. Namun ujian itu kemudian dilakukan serentak dan dikoor- dinasi Depdiknas. Materi ujian yang disampaikan kepada sis- wa saat ujian akhir disiapkan guru masing-masing. Materi itu kemudian disa- tukan untuk kemudian dipilih tim Depdiknas mana yang akan ditetapkan sebagai ma- teri ujian nasional. Penetapan materi dengan standard sama itu untuk mengukur prestasi dan indeks pendidikan nasional. Dia mengakui, standard mutu pendidikan di Indone- sia untuk masing-masing dae- rah memang berbeda sehingga agak sulit menetapkan stand- ard kelulusan hanya pada satu ukuran tertentu tanpa mem- perhatikan kondisi sarana dan prasarana pendidkan di dae- rah. Untuk itu, standar kelu- lusan bisa saja disesuaikan dengan kondisi di daerah, na- mun materi ujian akhir tetap perlu ditetapkan secara nasional. Pemerintah dalam Raker dengan Komisi X DPR RI bebe- "Wacana dan opini menge- nai ujian nasional sudah jauh menyimpang. Sudah terlalu dipolitisasi," katanya kepada pers di Gedung DPR/MPR Ja- karta, Kamis (27/1). Sasaran dari politisasi itu, kata munawar, adalah Menteri Pendidikan Nasional Bambang Soedibyo. Dengan politisasi, maka akan mudah memojok-, kan Mendiknas. Munawar mengatakan, ujian untuk siswa sekolah di Indonesia sangat diperlukan dan tanpa ujian akan sulit me- ngukur indeks prestasi dan me- netapkan standar pendidikan. "Apa jadinya pendikan nasio- nal tanpa ada standar mutu dan indeks prestasi," katanya. Anggota DPR dari Fraksi PAN itu mengatakan, dalam UU tentang pendidikan Nasio- Diperlukan Untuk JAKARTA (Antara): Menko Kesra Alwi Shihab selaku Ke- tua Harian Badan Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana dan Pengungsi (Ba- konas PBP) menjamin tidak akan ada kasus kelaparan bagi korban gempa dan tsunami di Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) dan Sumut yang terjadi pada (26/12). "Tidak akan ada kelaparan karena stok bantuan bahan makanan dan distribusinya ke- pada pengungsi di lokasi pe- nampungan telah lancar," kata- nya dalam pertemuan dengan Tim Pengawas dari DPR untuk Bencana NAD dan Sumut di Jakarta, Kamis (27/1) sore. Menko Kesra menambah- kan, hingga saat ini tidak dite- mukan adanya kasus kelapar- an di lokasi pengungsi di NAD DI ACEH, di mana sedikit nya 96.000 orang meninggal dunia (berdasarkan pengumu- man pemerintah terakhir) aki- bat hempasan tsunami pada tanggal 26 Januari kemarin tidak kelihatan adanya upa- cara keagamaan atau di peme- rintahan untuk mengenang hari bersejarah itu. Aceh Utara, Aceh Jaya, Aceh Ba- rat Daya dan Bupati Aceh Barat serta Walikota Lhokseumawe. wilayahnya tidak mengalami Namun untuk daerah yang kerusakan parah agar dilakukan penundaan hanya enam bulan terhitung sejak Mei 2005, yaitu untuk Bupati Aceh Tengah, Gayo Meriah, Aceh Timur, Nagan Luwes, Aceh Tamiang, Bener Raya dan Aceh Singkil, Walikota Langsa serta Sabang. Komisi II DPR menyatakan, Ibukota Aceh Jaya (Calang) yang punah dan seluruh sarana/ kegiatan pemerintahannya prasarana musnah sebaiknya parah dihantam tsunami. Banyak pelajar di Aceh dipindahkan ke Lamno, kata Ferry. yang ketika datang ke sekolah mereka menemukan kondisi Para pejabat Indonesia ke- pada Associated Press menga- takan cara yang tepat mempe- ringati hari itu adalah meng- Januari memang merupakan upayakan anak-anak kembali ke bangku sekolah. Tanggal 26 hari pertama secara resmi di- mulainya kembali proses bela- jar mengajar di sekolah-sekolah di Aceh, daerah yang paling Menko Kesra Jamin Korban Tsunami Tidak Kelaparan rapa waktu lalu menyatakan, akan tetap menyelenggarakan UAN, karena PP sesuai ama- nat Pasal 58 ayat 2 itu belum ada. Karena itu, ketentuan lama yang harus tetap dijadi- kan pijakan mengenai pelak- sanaan UAN tersebut. dan Sumut, namun laporan yang ada hanya menyangkut kekurangan gizi atau nutrisi dari pengungsi. Pemerintah akan meng- upayakan agar bantuan bahan makanan disertai lauk-pauk yang cukup gizinya seperti ikan, telur, sayuran, buah-bua- han dan susu khususnya bagi anak dan Balita agar tidak ter- ganggu pertumbuhannya. Stok bantuan bahan maka- nan seperti beras, lauk-pauk serta obat-obatan dari peme- 561.688 Pengungsi di NAD itu kini tersebar di 64 titik pe- ngungsian, selanjutnya mereka akan ditempatkan di 28 titik pengungsi dan akan diberikan bantuan uang lauk-pauk Rp5.000, rintah, bantuan masyarakat per jiwa per hari, sehingga da- dan negara sahabat mencukupi pat terpenuhi nutrisi. untuk beberapa bulan serta bantuan uang dari masyarakat dan pemerintah mencapai Rp914 milir lebih, sehingga mencukupi kebutuhan pangan dan obat-obatan untuk pe- ngungsi di NAD dan Sumut. sekolah yang masih penuh lum- pur dan kepingan bangunan, di mana buku-buku, komputer dan barang lainnya berserakan di mana-mana. Dan banyak teman serta guru mereka pergi untuk selamanya. Atas alasan tersebut, Mas- duki Baidlowi anggota Panitia Anggaran (Panggar) DPR me- nyatakan, hal itu tidak bisa dijadikan alasan, karena ama- nat pasal 58 ayat 2 itu sudah lahir sekitar dua tahun lalu. "Mereka yang berhak mem- buat PP. Waktunya sudah lewat sekitar dua tahun. Itu kan kesalahan mereka sendiri. Jadi, sudah seharusnya mere- ka tidak melaksanakan UAN. Mereka tidak punya hak untuk melaksanakan UAN,"katanya. Sesuai dengan ketentuan UU Sisdiknas tahun 2002, pe- merintah, dalam hal ini Dep- diknas harus bertindak sebagai fasilitator dan evaluator terha- dap lembaga pendidikan dalam bidang pengelolaan dan penye- lengaraan pendidikan. Semen- tara evaluasi terhadap peserta didik, harus dilaksanakan lem- Alqausar, seorang anak laki-laki berusia enam tahun datang ke sekolah bersama ibu- nya dan mencari-cari sahabat- nya, Andi. Setelah dua jam ber- ulangkali melihat ke arah ger- bang sekolah, dia segera sadar. "Aku rasa dia tidak akan da- tang," ujarnya pelan. Hanya enam dari 43 teman kelasnya yang datang. Dari 600 murid yang terdaftar di sekolah SD Kartika itu hanya 260 orang yang kembali bersekolah Rabu (26/1). Yang lainnya diperkirakan tewas. Di sekolah lain, seorang guru bahasa Inggeris Roslina Data Bakonas PBP menun- jukkan jumlah korban gemapa di NAD yang telah dimakam- kan 97.396 orang dan di Nias, Sumut 130 orang, sedang kor- ban yang hilang dilaporkan 132.196 orang di dua provinsi itu serta jumlah pengungsi 561.688 orang. Menko Kesra menambah- kan, penyediaan air bersih dan BBM mencukupi untuk pe- ngungsi di NAD dan transpor- tasi Meulaboh - Tapaktuan, Medan - Meulaboh mulai nor- mal keculai Calang yang rusak WASPADA Kondisi Masih Memprihatinkan Sebulan Setelah Tsunami baga independen. Ketentuan masalah itu se- mua, menurut Masduki, harus diatur dalam PP, yang harus dibuat pemerintah. Oleh kare- na itu, di sini pemerintah telah melakukan kelalaian yang cu- kup serius. Karena, waktu dua tahun setelah lahirnya UU Sis- diknas, pemerintah belum membuat ketentuan itu. "Saya harus memperlihat- kan wajah tegar," kata Roslina. "Tugas guru adalah memberi- kan kekuatan dan bimbingan kepada para muridnya meski itu sulit." Di satu ruang kelas, sejum- lah pekerja yang melakukan upaya pembersihan menemu- nyekop lumpur tebal dari ruang kan satu jenazah ketika me- kelas itu. DPR mencermati kenyata- an itu, ketika membahas AP- BN 2005 pada tahun 2004 lalu, tidak menganggarkan dana untuk penyelenggaraan UAN tersebut. Karena itu, kalau Depdiknas memaksakan diri melaksanakan UAN, hal itu sebagai suatu pelanggaran ter- hadap ketentuan perundang- undangan yang sangat serius. "DPR sudah sejak tahun 2003 mendesak pemerintah se- gera membuat ketentuan se- suai amanat pasal 58 ayat 2 itu. Kenyataannya mereka me- lalaikannya. Sehingga, para anggota DPR, khususnya Ko- misi X sekarang bersikap tegas. Kita akan menolak, kalau pe- merintah tetap melaksanakan UAN," kata Masduki. Pemerintah Indonesia mem- perkirakan 700 sampai 1.100 sekolah di provinsi Aceh hancur dan 1.750 guru sekolah dasar meninggal dunia atau hilang. Hampir 180.000 pelajar tidak berat serta pelabuhan Melaha- yati di Aceh Barat juga berfung- si dengan baik. Ketua tim pengawas ban- tuan NAD dan Sumut dari DPR Muhaimin Iskandar ber- harap agar Bakonas PBP khu- susnya Menko Kesra menyam- paikan laporan pelaksanaan bantuan untuk korban gempa dan tsunami di NAD dan Su- mut secara rutin ke DPR'serta kepada Tim Pengawas dari DPR yang dibentuk DPR dari lintas partai dan lintas fraksi. Tim pengawas bantuan DPR akan mengunjungi NAD dan Nias, 4-11 Februrai 2005 untuk memantau langsung dan melakukan pengawasan dari segi keuangan, pembangu- nan infrastruktur, kesejahtera- an pengungsi dan pelaksanaan pemerintahan di NAD. Ramli, yang kehilangan empat lagi memiliki sekolah, kata anak-anak akibat tsunami, merupakan satu dari 25 guru Alwi Shihab. yang hadir mengajar pada saat itu. Sebelum gelombang tsu- nami menghantam ada 75 guru yang mengajar di sana. Satu bulan ke depan, jum- lah pasti korban tewas akibat gempa dahsyat dan tsunami masih belum diketahui, dan kemungkinan tidak akan per- nah diketahui. Para pekerja sukarelawan masih menemu- kan jenazah setiap harinya, dan banyak korban lainnya yang hanyut terbawa ke laut. Perbedaan jumlah korban di Sri Lanka dan Indonesia, dua negara yang paling parah di- hantam tsunami, menjadikan menyeluruh di 11 negara an- jumlah korban tewas secara tara 144.000 dan 178.000. Seba- nyakan di antaranya diperkira- nyak 147.000 orang hilang, keba- kan telah meninggal dunia, kemungkinan jumlah yang tewas meningkat menjadi lebih dari 300.000 jiwa. (Syafri) Color Rendition Chart WASPADA KIL Warga P. P.BRANDAN kaum mislimin da acara zikir yang Hadi, SH, PSN be Raya Pangkalan Bupati Langkat Surya Jahisa, Can DPRD Langkat H Panpel Drs Khaic Zidín Nst, para p Kecamatan Bab Bupati Langk sambutannya me arti, dalam rangk kita peduli terha kecamatan kita Bersatu-sekara, 10 Parpol P.SIANTAR: Pemilu 2004 me perkembangan aspek kehidupan "Untuk menc esrta masyarakat terutama dalam 32 tahun 2004 pa daerah," kata Ketu saan (PPDK) Ni 10 Parpol yar Pelopor, Partai Bu (PKPB), Partai Pe Bangsa (PKB), Pan Partai Penegak N Nahdlatul Umm Padang Main DOLOK BAT Kecamatan Dola harus puas dengan program PKK de beberapa waktu la tahui, Selasa (11) hadiah bagi pem Ketua progra Ny. Yeni, 30, kepa walau nagorinya senang. Karena na dibuku PKK Pro tersebut. Hadiah (Megaphon) dise Ny Walikota Binjai 15 Balon B PANYABUNG Kepala Daerah pengurus DPD PK Sejahtera) setemp 15 bakal calon (Ba ini telah melewat Hal itu disamp Riyadi Hasnan, L di Desa Kayujati F 4 dari 15 Balon yar dan digodok di DF satu calon bupati Ke 15 nama Ba itu adalah M. Iqba Hasibuan, Syafaru tion, M. Daud Bat Maruli Lubis, Nah sution, Zuhril Par Nasution yang gaga wawancara. (a21, Walikota B TEBING TIN Hafiz Hasibuan, S bangunan mushall Tanjung Marulak H membantu sejumla juta. Bantuan untuk APBD TA 2004 ini H. Ponidi. Di sampin bang seng multyro Terlihat hadir d Kabag Sosial Drs. H. Ismail Budiman, S serta kepala kelur Rapat Parip KISARAN:Rap untuk membahas p Legislatif tersebut, batas waktu yang tic Qorum. Rapat paripurna dihadiri Sekdakab As Kadis, Kepala dinas Ketua DPRD Asaha menutup rapat ters ditentutan. "Acara ini tidak m tidak memenuhi qor dewan dari 45 jumlah Syamsul Bahri Batu Bantuan Gu PANYABUNGA yang diwakili Kepala. Drs H Hakimil Nasu Sumut H Raja Inal Madina untuk Desa E kun) Kecamatan Na. Batang Gadis, baru- Demikian disamp Iskandar, SH kepada" Dalam kesempata bantuan kepada kor berjumlah Rp 100 ju Walikota And TG.BALAI: Walil SpOG mengancam ak bila dalam tempo tiga s kinerja yang baik. "Saya akan menco 2005 ini merupakan t Bálai saat melantik p Pejabat yang dila Publikasi dan Pers Kant dan Komunikasi Masya Kasi Pelayanan Data Hasanuddin, dari sek menjadi Kasubban Tata SH dari staf bagian ur Megawati, S.Sos, staf E Muhazirin Siregar, Ka sebagai Kasi Perenca BIRO SUMUT: Langkat Tanjung: Deli Serdang: HM Hus Gultom; Karo: Dickson P, Basa Natar Manalu; Tebing Tingg MS Sinaga, Edoard Sinaga; Balas Sirait, Tapanuli Utara: Pa Syarifuddin Nasution, Balyan Iskandar Hasibuan, Munir Lub Iwan Hasibuan; Labuhan Ba S. Armansyah Abdi; Sibolg Semua wartawan Ha
