Arsip

Halaman Artikel

Halaman Lainnya

Konten

4cm Nusantara FPDIP Tolak Kenaikan BBM Karena Pemerintah Langgar UU rakyat kecil di seluruh daerah. "DiAPBN 2005 sudah ada dua triliun rupiah untuk kesehatan, sekarang ditambah lagi melalui dana kompensasi itu," katanya. Karena itu, katanya, Fraksi PDIP akan tetap menolak kenaikan har- ga BBM dan bila dalam keputusan DPR nanti FPDIP kalah melawan fraksi lain yang menerima kenai- kan harga BBM itu, maka FPDIP akan berjuang dalam pemba- hasan perubahan UUAPBN 2005. 18 18 MARET 2005 JUMAT JAKARTA (Antara): Fraksi PDIP DPR tetap bersikeras meno- lak keputusan pemerintah tentang kenaikan harga bahan bakar mi- nyak (BBM) karena pemerintah telah melanggar UUAPBN 2005. "Presiden sesuai sumpah jan- jinya akan melaksanakan undang- undang dengan sungguh-sungguh, termasuk undang-undang APBN 2005, tetapi ternyata pemerintah melanggar undang-undang itu," kata anggota FPDIP M Said Ab- dullah di Jal rta, Kamis (17/3). Dia menyebutkan, asumsi da- sar harga BBM dalam UUAPBN 2005 di pasaran internasional ada- lah 24 dolar AS per barel, tetapi pemerintah memutuskan menai- kkan harga BBM karena harga minyak melonjak melebih asumsi tersebut. Seharusnya, menurut Said, sebelum memutuskan kenaikan harga BBM itu, pemerintah meng- ajak DPR untuk merevisi UU APBN 2005. Kalangan DPR, katanya, da- pat memahami keputusan me- naikkan harga BBM merupakan wewenang pemerintah dan bila BBM tidak dinaikkan akan me- nambah beban pemerintah dalam APBN yang bisa mencapai Rp110 triliun. Soal Kenaikan BBM FPG Pelajari Opsi "Tetapi sebagai pelaksanaan sumpah jabatan Presiden untuk melaksanakan undang-undang, JAKARTA (Antara): Ketua Fraksi Partai Golkar (FPG) DPR Andi Matalatta menegaskan pihaknya belum bisa menyatakan kecenderungan fraksinya terhadap tawaran opsi PDIP terkait dengan keputusan akhir DPR yang menerima atau menolak kenaikan harga BBM. "Saya harus membicarakan kembali apakah opsi ini sesuai dengan sikap politik kita atau tidak dan itu perlu waktu," kilahny ketika wartawan menanyakan bagaimana sikap fraksinya atas tawaran baru FPDIP seusai rapat konsultasi pimpinan DPR dan pimpinan fraksi-fraksi Dewan di Jakarta, Kamis (17/3). Dalam rapat konsultasi itu F-PDIP secara resmi mengajukan opsi baru dari dua opsi yang telah ditawarkan dalam rapat paripurna, yakni hanya memvoting pilihan menerima atau menolak kebijakan pemerintah menaikkan BBM. Apabila paripurna DPR menolak kenaikkan harga BBM, maka pembahasan dilanjutkan ke komisi-komisi Dewan yang terkait. Menurut Andi, dua opsi yang ditawarkan sebelumnya sebenarnya telah melewati proses yang panjang dan demokratis, baik di internal FPG maupun lintas fraksi. "Lalu sekarang muncul opsi baru dan saya tidak bisa memutus- kannya sendiri," katanya. Andi mengaku dirinya pun belum sepenuhnya mempelajari opsi yang ditawarkan FPDIP itu baru mendengar sekilas saja. "Redaksinya saja saya belum tahu," katanya. Ketika berulang kali didesak wartawan bagaimana kecende- rungan sikap FPG nantinya, Andi menyatakan opsi itu baru ditawarkan dan belum dibahas intensif sementara fraksi-fraksi masih perlu mendalaminya. Dikatakannya terhadap dua opsi yang sudah ada saja perlu pembicaraan mendalam dan menguras energi. Ditanya tentang adanya indikasi FPG berupaya mengulur- ulur waktu, Andi menyatakan fraksinya justru menghendaki permasalahan itu segera terselesaikan dan DPR tinggal memilih dua opsi yang sudah matang itu saja. "Kita justru meminta agar DPR segera mengambil keputusan memilih satu di antara dua opsi yang ditawarkan itu. Artinya Golkar ingin cepat masalah ini selesai," katanya. Living Cost Dikurangi Di Arab Saudi Jamaah Haji Dapat Makan Gratis JAKARTA (Waspada): Departemen Agama merencanakan akan memberikan makan secara gratis kepada seluruh jamaah haji Indonesia selama berada di Arab Saudi dengan persaratan merelakan living cost yang diterimanya tidak utuh 1500 real, tapi hanya 1000 real. Demikian diungkapkan Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggara Haji, Drs.H. Taufiq Kamil, kepada wartawan di ruang kerjanya, Kamis (17/3) mengenai pelaksanaan haji tahun 2005/2006. "Itu bisa dilakukan asal jamaah setuju living cost (uang bekal jamaah) yang biasanya diterima 1500 real menjadi 1000 real saja, karena yang 500 itu untuk biaya makan selama di tanah suci," tutur Taufiq Kamil saat menjawab pertanyaan wartawan seputar katering jamaah haji. Menurutnya, ini adalah gagas-an bagus tapi perlu di sosialisasikan lebih dahulu. Berapa banyak jamaah yang menolak dan berapa banyak jamaah yang menerima gagasan seperti ini. Pada kenyataannya banyak juga jamaah haji yang tidak menerima living cost secara utuh. "Kalau kita mau jujur, toh kenyataannya mereka banyak yang tidak terima utuh. Makanya kalau potongan yang 500 real itu kita gunakan untuk makan di Makkah dan Madinah sepanjang musim haji mereka makan ditanggung," kata Taufiq Kamil lagi. Dengan jamaah haji memperoleh makan gratis jamaah bisa lebih berkonsentrasi dalam beribadah, karena sudah tidak memikirkan lagi masalah makanan. Dia juga menyadari wacana seperti ini memang masih riskan sekali dan pasti banyak yang tidak setuju termasuk KBIH. Sementara di Indonesia, berdasarkan sumber yang sama, setiap tahunnya ada 140 ribu kasus kematian akibat penya- kit yang menjadi mesin pembu- nuh nomor tiga di Indonesia setelah penyakit jantung dan pernafasan akut. Gagasan ini, tambah Taufiq, bisa diujicobakan lebih duhulu, misalnya pada embarkasi yang kecil seperti Banjarmasin. Kalau yang menjadi sampel itu bisa berjalan baik, dengan sendirinya itu akan tersosialisasikan dengan baik, bahkan mungkin akan ada menyontoh. Direktur Jenderal Pembe- rantasan Penyakit Menular dan Penyehatan Lingkungan Departemen Kesehatan (Dirjen P2M&PL), Umar Fahmi Ach- madi kepada wartawan di Ja- karta, Kamis (17/3) menjelas- kan keinginan kuat pemerintah untuk terus memerangi penye- barluasan penyakit TBC. "Untuk itu, tema hari TBC Dengan mendapat katering tersebut, para jamaah tak perlu lagi membeli makanan yang diasongkan kaki lima. Dari sisi higinis, makanan yang dijual di pinggis jalan tidak terjamin. (j01) maka Presiden sebelum memutus- kan menaikkan BBM, harus mere- visi UU APBN untuk mengubah asumsi harga minyak. Itu tidak dilakukan Presiden Susilo Bam- bang Yudhoyono," katanya. Selain itu, tambah Said, kepu- tusan menaikkan harga BBMitu juga telah melanggar janji Susilo Bambang Yudhoyono ketika ber- kampanye di Jambi pada 15 Juni 2004 dirinya akan berusaha sekuat tenaga memperjuangkan kebu- tuhan pokok rakyat tetap stabil dan terjangkau. Ditambahkan Umar, pemerin- tah sendiri telah mencanangkan sebuah gerakan terpadu nasio- nal (Gedurnas) TB sejak 1999 di mana sebuah strategi pengobatan dengan metode minum obat secara langsung selama enam bulan ber- turut-turut diperkenalkan secara luas. "Penderita TBC hanya diha- ruskan minum obat secara teratur selama enam bulan tanpa putus, tanpa harus masuk sanatorium hingga tak mengganggu aktivitas kese- harian mereka," tambah Umar. Dalam kaitannya dengan Gedurnas tersebut, Umar meng- klaim pihak Depkes telah menye diakan sarana laboratorium di 92 persen Puskesmas di seluruh Indo- nesia yang jumlahnya saat ini mencapai 12 ribu unit. "Laboratorium di Puskesmas tersebut sangat berguna dalam hal mendeteksi serta mendiagnosa penderita TBC di daerah, yang nan- "Dengan kenaikan harga BBM ini bagaimana mungkin harga bisa stabil dan terjangkau seluruh rakyat," katanya. "Kami mengajak semua pihak untuk menyelidiki hal itu," katanya kepada pers di Gedung DPR/MPR Jakarta, Kamis (17/3). Marisa Haque: Selidiki Kemungkinan Terjadi Suap pemandangan sebagian besar frak- simenolak. Namun mengapa tidak mau mengambil keputusan untuk menolak," katanya. Marisa mengatakan, proses pengambilan keputusan DPR me ngenai kenaikan harga BBM telah mengecewakan rakyat karena ter- lalu berbelit-belit, walaupun sebagi- an fraksi menolak kebijakan peme- rintah itu. Bersamaan dengan pro- ses yang sengaja berbelit-belit, ter- jadi perubahan-perubahan sikap. "Patut dipertanyakan, dalam JAKARTA (Waspada): Anggo- ta Fraksi PDI-P DPR RI Marisa Haque mendesak aparat terkait dan semua kalangan untuk me- nyelidiki kemungkinan terjadi Proses pengambilan keputus- transaksi uang dan suap dalam anjustru diputar-putar dan diulur proses pengambilan keputusan ulur waktunya agar anggota DPR mengenai kenaikan harga Fraksi PDI-P yang ngotot menolak BBM. kenaikan harga BBM merasa lelah. "Namun kami akan cermati setiap perkembangan dan tetap komit pada sikap," katanya. Dia menduga kemungkinan ada transaksi uang di luar persida- ngan untuk membelokkan sikap. "Ada pimpinan yang sebelumnya tegas menolak, kemudian melu- nak. Ini ada apa?," katanya. Marisa tidak menyampaikan jawaban ketika dikonfirmasi me- ngenai dugaan suap kepada ang- gota parlemen untuk memuluskan kebijakan pemerintah menaikkan Rusdiharjo JAKARTA (Antara): Mantan Presiden KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) mengecam dan mende- sak agar Duta Besar Indonesia untuk Malaysia Rusdihardjo di- copot terkait ucapannya yang me- nyebut pengunjukrasa pembakar bendera Malaysia sebagai orang gila atau tidak waras. Gus Dur: Yang Tak Waras "Tarik saja dia (Rusdihardjo- red), dia yang tidak waras," kata Gus Dur kepada wartawan di ke- diamannya di Ciganjur, Jakarta Selatan, Kamis (17/3), usai menja- lani pemeriksaan sebagai saksi oleh petugas Kepolisian Daerah Metro Jaya terkait laporannya ka- rena merasa dicemarkan nama baiknya oleh somasi salah alamat yang dilayangkan Lembaga Ban- tuan Hukum (LBH) Jakarta bebe- rapa waktu lalu. Seperti dikutip koran Utusan JAKARTA (Antara): Peme- rintah diminta menaikkan gaji para tenaga pendidik yang saat ini masih dalam kondisi sangat memprihatinkan jika dibanding- kan dengan perolehan para guru dari negara-negara tetangga yang bisa mencapai 10 kali lipat dari gaji tenaga pendidik di Indonesia. Tidak berpihak rakyat Said juga mengatakan, prioritas penyaluran dana kompensasi so- sial BBM sebagai pengganti pengu- rangan subsidi pemerintah pada BBM, tidak berpihak pada rakyat. Dia mencontohkan, dana kom- pensasi beras bagi rakyat miskin (Raskin) yang mencapai Rp8,6 triliun, sudah tiga Presiden yang melakukan hal seperti itu, tetapi selalu saja terjadi kebocoran alias dikorupsi atau tidak kena sasaran. "Saat ini mutu pendidikan di Indonesia makin menurun dan terus disusul negara tetangga se- perti Vietnam yang semula masih berada di bawah Indonesia," kata Ketua Pelaksana Harian Kongres Pendidikan Nasional II, Abdul Dja- lil AR, di Jakarta, Kamis (17/3). Dia mengatakan, saat panitia Kongres Pendidikan Nasional ber- temu dengan Ketua MPR-RI Hida- yat Nur Wahid, pihak DPR dan MPR akan mendukung usulan Selain itu, katanya, kompen- sasi dana kesehatan yang dica- nangkan sebesar Rp2,1 triliun melalui asuransi kesehatan (As- kes) dipastikan akan berputar di pusat dan tidak akan sampai ke Sementara itu, beberapa lem- baga donor yang konsern dengan masalah TBC di dunia tergabung dalam Tim Pemantau TBC Dunia menyatakan siap menyalurkan dana kepada pemerintah Indone- sia sedikitnya Rp 400 Miliar untuk tiga tahun ke depan. "Kami siap menjawab kekha- watiran soal ketersediaan dana guna menanggulangi masalah TBC di Indonesia. Mudaha-mudahan ini bisa cukup membantu dan benar- benar bisa digunakan secara tepat sasaran," tandas Mario dari WHO. Keinginan lembaga donor untuk terus mendanai kegiatan pemberantasan TBC di Indonesia, dikatakan Mario disebabkan juga pemantauan pihaknya ke 11 pro- vinsi di Indonesa di antaranya Su- 140 Ribu Penduduk Indonesia Meninggal Akibat TBC Tiap Tahun sedunia yang diperingati 24 Maret tinya akan ditindaklanjuti dengan 2005 adalah berjuang terus meme strategi minum obat secara lang- rangi TBC," kata Umar. sung," imbuh dia. JAKARTA (Waspada): Ber- dasarkan data Lembaga Kese- hatan Dunia, WHO, saat ini terjadi sedikitnya tiga juta kematian tiap tahunnya akibat penyakit Tuberkulosis (TBC) di seluruh dunia. Hal itu berarti terjadi delapan ribu kematian tiap harinya akibat penyakit TBC. matera Utara, Sumatera Barat, Lam- pung, Banten dan DKI Jakarta. "Di sana kami melihat komit- men yang tinggi dari pemerintah Malaysia edisi Selasa (15/3), Rus- dihardjo usai bertemu pimpinan Pergerakan Pemuda Barisan Na- sional di Kedutaan Besar Indone- sia di Malaysia menyatakan per- mintaan maafterkait pembakaran bendera Malaysia oleh pengunjuk- rasa di Indonesia sehubungan dengan sengketa Blok Ambalat. Rusdihardjo yang mantan Ke- pala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) itu menyebut pembakar an bendera Malaysia dilakukan orang-orang yang tidak waras. "Per- buatan itu berpuncak daripada orang yang lapar, orang lapar ini orang yang marah, orang yang marah ini orang gila," katanya yang dikutip koran itu. Menurut Gus Dur, sebenarnya Indonesia tidak perlu meminta maaf karena tindakan para pe- ngunjukrasa merupakan sesuatu Pemerintah Diminta Naikkan Gaji Guru untuk menaikan gaji guru dan akan meminta kepada pemerin- tah menaikkan tunjangan dan gaji tenaga pendidik," katanya. Kongres Pendidikan Nasional II yang berlangsung pada 25-27 Mei 2005 akan diikuti sekitar 1000 peserta dari berbagai kalangan, seperti gubernur, bupati, walikota, guru, pemerhati pendidikan, lembaga peduli pendidikan, forum pendidikan dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi dan para rektor dari perguruan tinggi negeri dan swasta. Sementara Staf Ahli Menteri Pendidikan Nasional Bidang Sumber Daya Pendidikan, Endro Sumarjo menambahkan, dalam kongres pen- didikan itu nantinya semua pihak diminta untuk memberikan masukan demi perbaikan mutu pendidikan. Mensekab Sudi Silalahi, kata- nya, pernah mengatakan pemerin- tah akan mengajukan RUUAPBN Perubahan ke DPR segera mung- kin agar dibahas dan diselesaikan sebelum masa reses mendatang. daerah dalam hal pemberantasan TBC, salah satunya dengan didi- rikannya Balai Pengobatan TBC yang akan merujuk penderita ke Puskesmas dan rumah sakit ter- dekat," papar Mario. harga BBM seperti dilansir sebuah penerbitan AS. Dia hanya menya- takan, dugaan seperti itu harus diselidiki bersama. Merubah stigma Selain terkait dengan masalah medis, proses penyembuhan pe- nyakit TBC yang jumlah pende- ritanya menjadikan Indonesia sebagai negara ketiga terbesar sete- lah China dan India, juga erat hubungannya dengan perubahan stigma di masyarakat. Direktur Eksekutif Koalisi Untuk Indonesia Sehat (KUIS) sekaligus Ketua Panitia Hari TBC 2005 Taufik Omar Malik menya- yangkan sikap sebagian masyara- kat yang menghubungkan penya- kit TBC dengan hal berbau mistik. "Berdasarkan pantauan saya langsung ke lapangan, banyak masyarakat, terlebih di daerah terpencil di pedesaan yang meng- anggap penyakit ini sebagai pe- Marisa Haque, istri pemusik Ikang Fauzi mengatakan, pihak- nya tidak kuasa menolak aspirasi dan keberatan publik mengenai kenaikan harga BBM. Fraksi PDI- Pakan sekuat tenaga melakukan perjuangan di parlemen, walaupun nantinya bisa saja perjuangan itu sendirian. "Kenaikan BBM hampir 30 persen itu sangat memberatkan, semua kebutuhan hidup menjadi naik. Seingat saya Ibu Mega me- mang pernah mau menaikkan harga BBM 15 persen, namun kemudian diurungkan karena publik meno- lak. Sekarang kenaikan 30 persen saya rasa belum pernah ada dalam sejarah kita," kata Marisa. (07) yang wajar sebagai reaksi atas tindakan Malaysia terkait Blok Amabalat dan jika negara jiran itu tidak senang maka itu urusan mereka. "Kalau Malaysia tidak senang itu urusan dia. Apa tindakan Malaysia tidak membikin geram? Itu reaksi terhadap tindakan Ma- laysia," kata Gus Dur yang nota- bene memiliki hubungan akrab dengan Wakil Perda à Menteri Malaysia Datuk Sri Najib bin Tun Haji Abdul Razak itu. Sebelumnya kecaman terha- dap Rusdihardjo dan desakan agar dia dicopot dari jabatannya juga dilontarkan sejumlah kalangan, antara lain Ketua Umum Forum Study Aksi Demokrasi (Fosad) Faisal Riza Rahmat yang menilai Rusdihardjo telah melecehkan rak- yat bangsa sendiri. Sebab, dari data Human Deve- lopment Index (HDD), mutu pendi- dikan nasional terus melorot hing- ga ke posisi 117 dari 180 negara. "Negara Malaysia saja saat ini posisinya berada di urutan 59. Sedangkan Indonesia terus melo- rot dari semula 111 kini 117 dari 180 negara. Padahal pada era ta- hun 1970-an Malaysia, justru mem- perdalam ilmunya di sejumlah pergu- ruan tinggi di tanah air," katanya. Selain membahas mutu pen- didikan, Kongres Pendidikan juga akan memperjuangkan anggaran pendidikan sebesar 20 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Selain itu dia meminta peme- rintah untuk menaikkan tunjang- an dan gaji guru yang saat ini masih memprihatinkan, katanya. nyakit kiriman atau akibat ulah dukun santet," jelas Taufik. Untuk itu, dikatakannya, pemerintah dan pihak yang peduli perlu terus memberikan sosialisasi secara terpadu ke- pada masyarakat tentang apa itu TBC dan proses penyem- buhannya. "Masyarakat perlu dibe- ritahu, kalau penyakit TBC itu nyata dan bisa disembuh- kan dengan mudah. Apalagi untuk kalangan tidak mampu, jangan lupa untuk meminta haknya agar diberi obat gratis sampai sembuh di Puskesmas terdekat," papar Taufik. Selama ini, obat yang diperuntukkan bagi penderita TBC dihargai sebesar Rp 280 ribu per paket. "Artinya kalau kalangan mampu ingin sem- buh obat TBC untuk enam bu- lan itu harganya telah di- tentukan seperti itu," tandas dia. (dianW) KOMANDAN PALAKSA KADEP OPS KADEP EXA KADEP SIN KADEP LOG KADIV ART KADIV AKS KADIY NAGI KADIY PIT KADIV KOM KADIY BAH KADY EXANAVYKON KADIV EXASEN KADIY MPK KADIV KADIV BAMA BAKES BAPROV BADISLAM Antara IKUTI PERKEMBANGAN. Beberapa personel TNI-AL awak KRI Karelsatsuitubun 356 dengan penuh antusias mengikuti berita koran mengenai perkembangan hubungan Indonesia Malaysia, ketika kapal tersebut bersandar di Pelabuhan Malundung, Tarakan, Kaltim, Senin (14/3). TNI-AL terus menyiapkan alat dan persenjataannya guna mencegah terjadinya pelanggaran oleh Malaysia yang mengklaim perairan Ambalat sebagai miliknya. JAKARTA (Antara): Mayori- tas kader Partai Demokrasi Indo- nesia Perjuangan (PDIP) masih Akar Rumput Masih Ingin Mega Pimpin PDIP sebut perolehan suara PDIP diatas 80 persen sejak Pemilu 1999 sampai 2004. 1200 Kader PDIP dipilih seba- gai sampel secara random untuk margin error tiga persen dan ting- kat kepercayaan 95 persen," kata Dolfie. menghendaki Megawati Soekarno- putri memimpin kembali partai berlambang banteng gemuk itu untuk periode 2005-2010, karena kinerja kepemimpinannya selama ini dinilai sangat baik. Demikian salah satu hasil survei tentang "Persepsi Kader PDIP Menjelang Kongres II Tahun 2005" yang dilakukan Rekode, satu lembaga riset data dan strategi komunikasi yang diluncurkan di Jakarta, Kamis (17/3). Menurut Direktur Eksekutif Rekode Dolfie Palit, pihaknya telah melakukan survei di 11 provinsi yang dianggap mewakili basis utama pendukung PDIP. Sebelas provinsi itu adalah Sumut, Sumsel, Lampung, DKI, Jabar, Banten, Jateng, DIY, Jatim, Bali dan NTT di mana di provinsi-provinsi ter- Berdasarkan hasil jajak pen- dapat itu 95 persen responden ma- sih menginginkan Megawati ter- pilih kembali menjadi pucuk pim- pinan PDIP dan 68 persen tidak setuju jika mantan Presiden RI kelima itu hanya menjadi ketua dewan pengarah partai. Kalaupun Megawati tidak mencalonkan diri, kata Dolfie, kader PDIP didaerah survei ter- sebut (70 persen) menghendaki Guruh Soekarnoputra sebagai gantinya dan selisih kekuatan Guruh dengan tokoh-tokoh PDIP lainnya seperti Kwik Kian Gie, aufik Kiemas ataupun Sophan JAKARTA (Antara): Tim Pe nasehat Hukum Abdullah Puteh, terdakwa kasus dugaan tindak pidana korupsi pembelian helikop- ter MI-2 milik Pemerintah provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) dalam pledoinya menyatakan, Jaksa Penuntut Umum (JPU) telah meng- ambil kesimpulan sepihak yang menganggap proses pengadaan helikopter telah merugikan negara Dalam pledoi yang dibacakan secara bergantian Tim Penasehat Hukum Puteh pada persidangan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) yang berlangsung di gedung Upin- do, Jakarta, Kamis (17/3), dinyata- kan proses pembelian helikopter MI-2 antara Pemprov NAD deng- an PT Pobiagan Putra Mandiri (PPM) yang mewakili perusahaan Rostovmil, Rusia belum selesai karena pihak Pemprov NAD be- lum melunasi pembayaran pembe lian helikopter tersebut. "Karena itu, berdasarkan kete rangan dari ahli, Drs Suyatna dan Prof Dr MArifin maka belum bisa dikatakan adanya kerugian nega- ra. Selain itu secara fisik Pemprov NAD telah memiliki helikopter tersebut, sehingga dakwaan JPU yang mana terdakwa telah merugi- kan negara sekurang-kurangnya UU no 31/1999 jo UU no 20/2001 Pada persidangan sebelum- nya, JPU menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakin- kan melakukan tindak pidana ko- rupsi sesuai dengan dakwaan pri- mair pasal 2 ayat 1 jo pasal 18 ayat 1 huruf a, huruf b, ayat 2, ayat 3 JAKARTA (Antara): Persida- ngan Adiguna Sutowo, terdakwa dalam kasus pembunuhan Yohan- nes Brahman Haerudi Natong (Rudi), ditunda hingga Kamis mendatang, pukul 14.00 di Penga- dilan Negeri (PN) Jakarta Pusat, karena menurut keterangan Jaksa Penuntut Umum (JPU) dan Pena- sehat Hukum terdakwa, Adiguna masih dirawat di RS Pusat Perta- mina (RS PP). 8 JPU Ambil Kesimpulan kepala Rutan Salemba yang me- nyatakan Adiguna dirawat di RS PP sejak Senin (14/3). Berdasarkan pemberitahuan pihak Rutan tersebut JPU telah mengirim surat ke RSPP untuk meminta laporan hasil pemeriksa- an kesehatan Adiguna tetapi sam- pai saat ini JPU belum menerima laporan itu. Penasehat Hukum Adiguna, Di akhir pledoinya yang men- capai lebih kurang 300 halaman tersebut, Tim Penasehat Hukum Puteh meminta kepada Majelis Hakim untuk menerima pembe- laan atas terdakwa, menyatakan dakwaan dan semua akibat hu- kumnya tidak dapat diterima, menyatakan Abdullah Puteh tidak melanggar pasal didakwakan, membebaskan terdakwa dari se- mua dakwaan dan tahanan serta memulihkan nama baik terdakwa Sophiaan, sangat jauh. "Tokoh-tokoh yang selama ini berseberangan pendapat atau si- kap dengan Megawati ternyata tidak populer di mata kader-kader PDIP," kata Dolfie lagi seraya me- maparkan hasil surveinya yang menunjukkan popularitas Kwik Kian Gie ataupun Sophan Sophia- an masing-masing hanya enam persen saja. Penasehat Hukum Puteh Anggap Sepihak Pada persidangan yang dibuka pimpinan Majelis Hakim, Lilik Mulyadi, SH, Kamis (17/3), terse- but, JPU membacakan surat dari di RS PP. Mengenai kinerja Ketua Umum PDIP, Dolfie menuturkan, survei menunjukkan walaupun kinerja partai dan kader-kadernya secara keseluruhan kurang baik tapi se- cara khusus kinerja Megawati se- bagai Ketua Umum PDIP dinilai sangat baik, yakni mendapat nilai 3,6 pada skala 4 (sempurna). Buruk Sementara untuk kinerja ka- der-kader PDIP, responden meng- akui kinerja mereka masih kurang "Namun Majelis Hakim tidak pernah memberi ijin baik secara lisan atau tertulis pada JPU mau- pun Kepala Rutan Salemba agar terdakwa bisa keluar dari Rutan," kata Lilik Mulyadi, SH. Majelis Hakim juga memper- tanyakan kalau memang Adiguna dalam keadaan sakit seharusnya saat ini sudah ada laporan tentang kesehatannya. Karena itu Majelis Rp10,8 miliar tidak tepat,' ujar sa- lah seorang Tim Penasehat Hu- kum Puteh, Farida Sulistyani, SH. Tim Penasehat Hukum ter- dakwa juga menyatakan Abdullah Puteh sebagai Gubernur Pemprov NAD yang memiliki otonomi khu- sus berhak melakukan suatu kebi- TPF Munir Minta BIN Terbuka jakan negara yang darurat (increa- tional management) dalam peng- adaan helikopter untuk menganti- sipasi situasi dan kondisi yang serba darurat. JAKARTA (Antara): Tim Pen- cari Fakta (TPF) kasus Munir minta Badan Intelijen Negara (BIN) mau terbuka dalam pertemuan keduanya yang dijadwalkan Rabu (23/3) mendatang. "Kita sudah punya data awal mengenai dugaan keterlibatan BIN dalam kasus Munir. Karena itu, kita harapkan mereka mau terbuka dalam pertemuan Rabu nanti," kata anggota TPF kasus Munir, Usman Hamid, di Jakarta, Kamis (17/3) malam. Usman mengaku, data awal mengenai dugaan keterlibatan BIN tersebut didapat dari sumber sumber yang dirahasiakan. "Informasi itu terlalu penting jika diabaikan, namun juga ber- bahaya untuk dipercayai," ujarnya. Karena itu, menurut dia, ke- terbukaan BIN itu juga bisa menja- ga nama baik institusi negara. WASPADA jo pasal 55 ayat 1 jo pasal 54 ayat 1 KUHP tentang melakukan perbuatan yang memperkaya diri sendiri sehingga menjatuhkan tuntutan penjara delapan tahun. Majelis Hakim yang diketuai (replik). Jika Adiguna dalam keadaan sakit, harus ada laporan kesehatan dari RS PP, jika tidak JPU harus menghadirkan Adiguna secara paksa ke persidangan untuk men- dengarkan hasil putusan sela. atau buruk di mana intensitas para kader dalam melakukan kegiatan- kegiatan yang dapat membesar- kan PDIP masih rendah. Apabila kinerja kader tersebut dinilai dari aspek kegiatan yang sering diikuti dan dilakukan kader PDIP, maka skornya hanya 3,4 dari skala 10, yang berarti kinerja kader buruk. "Pengadilan harus berpihak pada keadilan dan kepastian hu- kum," kata Ketua Majelis Hakim. Sementara itu, penasehat hu- kum dari pihak keluarga korban, Hendrik J mengatakan pihak ke- luarga korban menginginkan agar sidang tidak diundur dan putusan sela dapat dibacakan hari ini juga karena ada dasar hukum di KU- HAP putusan sela bisa dibacakan tanpa kehadiran terdakwa. Lebih jauh survei memperli- hatkan kader PDIP memiliki loya- litas yang tinggi (86 persen) dan alasan bergabung dengan partai itu pada umumnya karena alasan nilai-nilai idealis seperti memper- juangkan kepentingan rakyat (49 persen) dan bangga sebagai bagian dari perjuangan Soekarno (43 persen). Selain itu, kader PDIP diting- kat akar rumput juga sangat kecil kemungkinannya untuk berpin- dah partai kecuali terjadi peruba- han nilai-nilai dasar atau ideologi partai (78 persen). Adiguna Tidak Hadir, Putusan Sela Ditunda Hakim Tak Pernah Ijinkan Terdakwa Keluar Rutan Amir Karyatin juga menyatakan Hakim memberi waktu kepada kalau Selasa (15/3), tim Penasehat JPU untuk mengecek keadaan Hukum telah menjenguk Adiguna. Adiguna. "Adiguna masih diinfus dan menggunakan alat bantu pernafa- san, saat itu. Karena itu kami me- nyerahkan seluruhnya kepada Majelis Hakim, apakah akan me- nunda atau melanjutkan putusan sela," katanya. Sementara itu Majelis Hakim menyatakan pada Selasa (15/3) pukul 16.30, telah menerima surat dari kepala PN Jakarta Pusat yang menyebutkan Adiguna dirawat Kalau terdakwa sudah sehat nanti bisa diberi tahu penasehat hukumnya tentang hasil putusan sela," ujarnya. Pihak keluarga korban khawa- tir jika diundur terus maka Adigu- Kresna Menon melanjutkan per- sidangan pada Senin (21/3) sekitar pukul 09.00 dengan agenda men- dengarkan tanggapan JPU atas pledoi dari Tim Penasehat Hukum Sebelumnya, Kepala BIN Syamsir Siregar mengatakan, pihaknya akan menindak tegas anggotanya yang memang terbukti terlibat dalam kasus kematian Munir. Namun, menurut dia, hingga saat ini, pihaknya belum mene- mukan bukti-bukti keterlibatan BIN dalam kasus tersebut. Sementara itu, di Mabes Polri Jakarta, kuasa hukum Pollycarpus Budihari Priyanto, Suhardi Somo- moeljono memprotes kehadiran Ketua TPF kasus Munir, Brigjen Pol Marsudhi Hanafi, dalam pemeriksaan kliennya. "Kehadiran Ketua TPF itu merupakan bentuk intervensi ter- hadap proses penyidikan klien saya," katanya. Karena itu, Suhardi akan me layangkan surat protes ke Kapolri dengan tembusan ke Presiden. na dapat bebas karena masa pena- hanannya habis atau memperoleh hukuman ringan karena telah di- potong masa tahanan yang lama. Adiguna Sutowo dijerat deng- an pasal 1 ayat 1 UU RI No.12/ DRT/1951 tentang kepemilikan senjata api tanpa surat ijin dari pihak yang berwenang dan dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain pada 1 Januari 2005 pukul 04.47 di Island Bar Fluid Club Lounge Hotel Hilton Jakarta. Menurut jaksa, berdasarkan keterangan saksi, terdakwa mem- bunuh Rudi dengan senjata api genggam jenis revolver kaliber 22 merk Smith & Wesson dari jarak sekitar 0,5 meter. Perbuatan tersebut dilakukan karena terdakwa marah ketika kartu kredit BCA tidak dapat digu- nakan untuk membayar minu- man yang dipesannya. Sidang tersebut dipimpin Ha- kim Ketuai Lilik Mulyadi, berang- gotakan Agus Subroto dan Mulyani. WASPADA Color Rendition Chart KILA Rehabilitasi 2 TG.BALAI: Wa SpOG dinilai cuku merehabilitasi 250 dibandingkan den terdahulu setelah Ketua DPRD Ta hal tersebut secar 3) setelah menyak ngunan Mushala A tan Sungai Tualar Tanjung Balai. Dalam kaitan rapkan warga jang Pemko Tanjung Ba lian sosial ini telah 5 tahun masa kep Festival Marl BINJAI: Festi diselenggarakan Pa (15/3) di Lapanga penyanyi ibukoa H Sumatera Utara H Binjai Prof H Sya Amru Daulay, Wal Haris Harto serta Merdeka. Ketua DPD Pa MKn sekaligus mel yang diketuai Ir dihadapan ribuar amanan dan keter kada. Mantan Wal walikota periode tidak menyakiti Penyanyi Isla sambutan meriah. kedua kalinya, min yang beriman dan titik darah terak Ketua DPD Pa gaskan Partai Gol pasangan HM Ali MAP untuk walil Balon KDH BINJAI: Ketu Binjai HM Yusu pemberitaan, PA balon walikota B Di Binjai, Rab PBR Murdi punya sah saja. Teapi pe balon walikota seb PAN nantinya a kecamatan yang c figur yang tepat r sebagai pelopor r harus yang puny puannya. "Tunggu saja ngan Balon Walik PAN di DPRD setel Koalisi juga ditent ngan partai, bukan Pembanguna BINJAI: PT EL perkebunan kelapa yang menghubungi Ukur, Kecamatan 5 Km. Beberapa warg kan, mereka meng ningkatkan kualita masyarakat sekita jalan ini memang r jalan rusak parah truk angkuan ber perusahaan Eka K jalan utama mem Untuk tahap a Karya Prima, peru Pemda sepanjang bukan sekadar itu seperti rumah ibad Jalan yang dibang terlaksana 50 per Ortu Murid BINJAI: Sekira mendukung serta yang berpasangan menang dalam pe untuk periode 200 di ambang pintu. Pernyataan itu menilai sosok kepi pas untuk memimp ngan dengan Drs yang sudah pahar Pernyataan si orang tua muri dar Selatan, Rabu (16/3 sekolah yang disen sepuluh perwakila diadakan di halar di Jalan Jamin G Hadir di sana b nya Drs H Anhar M wakili H Elyuzar S Yusron Harahap, C dewan pengurus Ge H Fadlan, SH, serta ranya Azharuddin Ali Umri dalar berterima kasih a orangtua murid di I bahwa bantuan ter tisnya. (c04) Secara Psikol SIBUHUAN: V matan Barumun, F mekarkan sejak dua mun, Ulu Barumum masing daerah sud- tetapi lain halnya an,"Wirit Yasin Ama psikologis menilai Demikian panc Amaliah Akbar, sec. karkan. Pandanga dari sejumlah ange ketika menghadiri a Jae, Kecamatan Ban "Kecamatan Barur Pengajian Amalia Al Pantauan Wasp kukan sekali dalam Basyrah Lubis, SH, I Barumun Jamalu tokoh masyarakat s tiga kecamatan (L Barumun).(c24)