Arsip

Halaman Artikel

Halaman Lainnya

Konten

Color Rendition Chart 2cm uby SOLOPOS, JUMAT WAGE, 31 OKTOBER 1997 PENGECORAN ATAP-Gubernur Jatim Basofi Soedirman (tengah) didampingi Pimpinan Grup Jawa Pos (JP) Dahlan Iskan (kiri) menyak- sikan proses pengecoran atap Gedung Graha Pena di Surabaya, Kamis (30/10). Gedung perkantoran 20 lantai milik JP yang dibangun Maret 1997 Pembebasan Nasiroh bukti Islam tidak kaku Jakarta (Espos) Kalangan ulama dan cendekiawan muslim menilai, pembebasan tenaga kerja wanita (nakerwan) Indonesia Nasiroh dari hukuman pancung di Arab Saudi, merupakan bukti fleksibilitas hukum Islam yang memang tidak kaku tapi dapat dilaksanakan sesuai dengan kehendak para pihak yang terlibat dalam perkara yang bersangku- tan. Hal itu diungkapkan Prof Dr Quraish Shihab, Dr Nurcholish Madjid dan Drs Luman Harun yang ditanya wartawan secara ter- pisah di sela-sela rehat Muktamar ke-6 Menteri Wakaf dan urusan Islam negara anggota Organisasi Konferensi Islam (OKI) di Jakarta, Kamis. "Misalnya hukuman pancung, dapat batal dilaksanakan bila kelu- arga korban memberikan maaf kepada pelaku terpidana. Pemberian maaf itu dinilai perbuatan terpuji yang dianjurkan dalam agama," kata Rektor IAIN Jakarta Prof Dr Quraish Shihab menjawab pertanyaan soal pembebasan itu. Namun, pembebasan itu juga tidak terlepas dari berbagai upaya pendekatan yang dilakukan pihak Indonesia, baik melalui jalur diplomatik maupun posisi Indonesia sebagai negara berpenduduk Muslim terbesar di dunia serta kekeluargaan. "Selain itu, pembe- basan juga bukti bahwa hubungan Indonesia-Arab Saudi tidak rapuh bahkan menunjukkan kemesraan antarnegara muslim," katanya. Namun demikian dia mengharapkan Nakerwan dan TKI yang bek- erja di negara manapun agar berhati-hati serta meningkatkan keimanan sehingga tidak melakukan tindakan yang melanggar hukum setempat. "Hikmahnya, setiap orang harus hati-hati agar tidak secara ceroboh melanggar hukum di negara orang." katanya. Tentang adanya kecenderungan pihak majikan bertindak sewe nang-wenang kepada pembantunya, menurut Quraish, hal itu bukan saja terjadi di negara asing tapi juga kadangkala di dalam negeri. "Yang jelas perbuatan itu dapat dikategorikan perbuatan dzalim yang sangat bertentangan dengan ajaran agama dan moralitas," katanya. Sementara itu, Dr Nurcholish Madjid menyatakan syukur atas pem- bebasan Nasiroh dari hukuman pancung yang dinilai sebagai suatu penghormatan bagi bangsa Indonesia, khususnya Nakerwan. Senada dengan Quraish Shihab, dia berpendapat, pembebasan itu merupakan upaya hukum yang dapat dikatakan sebagai hasil hubungan baik Indonesia dengan Arab Saudi. (Ant) No KA 55 77 71 73 8039 83 75 107 109 111 123 301 56 64 84 108 TAMU 118 110 300 126 58 63 177 127 79 125 57 Nama KA Bima 1 Fajar Utama Senja Utama Senja Utama II Argolawu Jaya Baya Senja Utama JADWAL PERJALANAN KERETA API Gaya Baru Malam Matarmaja Bengawan Purbaya KA Bima Mutiara II Jayabaya Gayabaru Malam Badra Surya Kereta Api Ekspres Purwokerto Cirebon Pasar Senen Purwokerto Cilacap Madiun Surabaya Madiun Surabaya Matarmaja Purbaya Kahuripan Turangga Mutiara I Badra Surya Cisadane Senja Mataram Kahuripan Turangga Tujuan Jakarta 代 Gambir Jkt Gambir Jkt Gambir Jkt Gambir Jkt Purwokerto Cirebon Jakarta Gambir Purwokerto Cirebon Pasar Senen Purwokerto Cirebon Pasar Senen Jkt Purwokerto Cirebon Tanah Abang Dari Stasiun Tugu Yogya Madiun Surabaya Madiun Surabya Madiun Surabaya Madiun Blitar Malang Madiun Surabaya Madiun Kediri Madiun Surabaya Banjar Bandung Banjar Bandung Kroya Banjar Bandung Banjar Bandung Banjar Bandung Banjar Bandung Bandung Jam keberangkatan 22.40 07.00 18.00 20.00 08.41 20.50 19.05 17.05 23.17 18.25 06.50 15.30 01.25 00.15 23.03 22.33 13.30 00.38 10.05 05.45 01.45 21.55 10.45 08.15 21.18 20.15 23.38 Bisnis Expos/Wahyu Darmawan tersebut dijadwalkan beroperasi 19 November bulan depan, dengan investasi sebesar Rp 60 miliar. Dari total ruang seluas 20.000 m2, gedung itu saat ini sudah terjual 60%, sementara 40% di antaranya dipakai sendiri oleh grup penerbitan itu. Jayapura (Espos) Bencana kelaparan yang dise- babkan musim kemarau panjang saat ini telah merenggut 430 jiwa penduduk Kabupaten Jayawijaya, Irian Jaya. Bencana kelaparan tewaskan 430 orang Data yang dihimpun wartawan mengungkapkan ke-430 orang penduduk yang meninggal dunia itu tercatat di Kecamatan Kurima sebanyak 153 orang, menyusul Kecamatan Ninia 105 orang, Anggruk 72 orang, Mapnduma 70 orang serta Kecamatan Tiom 30 orang. Bupati Jayawijaya JB Wenas ketika ditanya tentang upaya Satlak dalam membantu meringankan beban penduduk pedalaman yang tertimpa ben- cana tersebut mengakui, pihak- nya saat ini telah mengambil langkah-langkah untuk mem- bantu penduduk misalnya men- girimkan bahan makanan dan obat-obatan. Selain itu tenaga medis baik dokter maupun paramedis juga diterjunkan ke desa-desa yang terkena bencana kekeringan. Diakui Wenas, untuk men- droping bahan makanan pihak- nya mengalami kesulitan kare- na gangguan asap dan cuaca yang sering berubah apalagi lokasi bencana berada di lereng lereng gunung yang terjal sehing- ga membutuhkan keberanian tersendiri dari para pilot. Untuk mendroping bahan Klas Semi Tidur Eksekutif A Bisnis Eksekutif A Bisnis Eksekutif A Bisnis Eksekutif A Bisnis Eksekutif Bisnis Eksekitif A Khusus Bisnis Ekonomi Ekonomi Ekonomi Ekonomi Ekonomi Ekonomi Ekonomi Ekonomi Ekonomi Ekonomi Ekonomi Ekonomi Ekonomi Ekonomi Ekonomi Ekonomi Ekonomi Ekonomi Semi Tidur Eksekutif A S.Tidur Eksekutif A Eksekutif A Bisnis Eksekutif A Bisnis Bisnis Bisnis Ekonomi Ekonomi Bisnis eng Ekonomi Bisnis Ekonomi Ekonmi Ekonomi Ekonomi Ekonomi Ekonomi Ekonomi Ekonomi Ekonomi Elevi Eksekutif A Chaen Bisnis Eksekutif A Bisnis Skeek Eksekutif A Bisnis Eksekutif A Bisnis Bisnis Bisnis Bisnis Ekonomi Bisnis Ekonomi ekonomi Ekonomi Ekonomi Eksekutif A Bisnis Bisnis Ekonomi Ekonom Ekonomi Ekseku Eksekutif A Bisnis Dishis Eksekutif A 37.000 Eksekutif A Bisnis Dewasa 110.000 70.000 45.000 45.000 23.000 20.000 55.000 25.000 55.000 55.000 25.000 70.000 23.000 23.000 23.000 55.000 32.000 32.000 25.000 25.000 10.500 10.500 10.500 10.500 10.500 10.500 14.000 14.000 14.000 14.000 14.000 14.000 14.000 14.000 3.000 4.500 7.000 3.000 4.500 90.000 60.000 90.000 60.000 50.000 25.000 50.000 25.000 23.000 23.000 10.500 10.500 2000 20.000 20.000 7.000 20.000 20.000 7.000 7.000 14.000 1000 14.000 14.000 14.000 3.000 Tarif 4.500 2000 9.000 0000 9.000 50.000 50.000 2000 37.000 2000 50.000 2.000 37.000 50.000 25 000 25.000 50.000 50.000 25.000 25.000 20.000 20.000 7.000 7.000 20.000 20.000 7.000 7.000 7.000 9.000 35.000 20.000 9.000 2.000 9.000 50.000 37.000 1000 50.000 30.000 50.000 37.000 Anak 110.000 70.00 45.00 45.000 17.00 55.000 20.000 55.000 20.000 70.000 17.000 17.000 17.000 55.000 28.000 28.000 20.000 20.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 2.500 3.500 5.000 2.500 3.500 9.0000 60.000 90.000 60.000 50.000 17.000 50.000 17.000 17.000 17.000 8.000 8.000 14.000 14.000 200 5.500 18:900 14.000 E 500 5.500 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 2.500 3.500 3.000 6.500 6 500 6.500 50.000 50.000 20.000 30.000 20.000 50.000 20.000 30.000 20 000 50.000 17.000 17.000 50.000 50.000 17.000 14.000 14.000 5.500 5.500 14.000 14.000 5.500 5.500 5.500 5.500 6.500 6.500 35.000 Pembahasan naskah GBHN alot capai kesepakatan Jakarta (Espos) semuanya sudah sepakat dengan terlihat apakah GBHN nanti man- dek, ada kemajuan atau pening- menyerahkan dua pemuda Ketua Badan Pekerja Panitia Ad Hoc (PAH) IR komitmen itu." "Mengapa PDI mempunyai katan, sekaligus merupakan Timtim yang diduga merakit satu pengertian. Sebab, hingga Kamis (30/10) kemarin debat alot masih mewarnai persidangan. Selain itu, dia juga mem Hartono mengharapkan, perdebatan antarfraksi yang usulan tahun 1993?" tanya war- benang merah kesinambungan di kawasan Plamongan, Den membahas naskah GBHN 98 akan segera tuntas dengan tawan. Hartono menyatakan, pembangunan nasional," tan- Jateng, beberapa waktu lalu Selain itu, Hartono juga men- agar pemerintah cq Deplu un dasnya. at, karena hanya bertugas gungkapkan, sesuai kesepakatan segera mengambil langk Dengan adanya pengertian, mengalami perkembangan mengkoordinir dan memimpin. anggota pleno tanggal 18 Novem- langkah untuk segera bertind katanya, pada dan menyampaikan protes tasan Jumat (31/10) hari ini Meski dalam penyampaian frak- paikan fraksiyraksi ulah yang materi GBHN, tanggal 10 De- kepada Kedubes Austria sudah ada keputusan yang di- si yang mengajukan rancangan menurut fraksinya yang terbaik, sember selesai tugas kelompok Jakarta. "Saya sebagai pimpinan tidak bisa memberikan sikap atau pendap- "Tindakan pihak Kedubest pembahas hasilkan, apakah akan menggu- nakan istilah acuan seperti yang diusulkan FKP atau bahasan dari usulan FPP. GBHN dari FKP posisinya masih dan saya tidak boleh memihak Kalau di luar jadwal tersebut sebut selain telah mencamp seperti itu, begitu pula dengan sebagai pemimpin," jawabnya. PDI yang mengacu pada GBHN Jubir FPDI Sudaryanto menya- masih ada yang tersisa atau urusan dalam negeri juga me 93 serta rancangan FPP yang takan, FPDI mengusulkan agar belum diselesaikan oleh ke- persulit keadaan," katanya me pendiriannya. Ya, kita semua berharap masih tetap bertahan dengan pembahasan GBHN 98 meagu lompok pembahas, maka akan jawab wartawan di Gedung D Kamis (30/10). masalah ini akan segera selesai," katanya menjawab wartawan diselesaikan tim penyerasi. usai acara persidangan PAH I yang masih memperdebatkan istilah acuan atau bahasan di Ketika ditanya bila tidak dica- karena pai kesepakatan akan terjadi voting, Hartono menyatakan, semua fraksi sudah ada kesepa- nakan bahan acuan GBHN 93, naskah tersebut sudah disahkan dalam SU MPR. De ngan demikian dapat dijadikan naskah sumber yang paling bo- "Saya optimis, sesuai jadwal kesepakatan itu semua pokok bahsan agar selesai terutama pada tingkat kelompok bahasan bisa menyelesaikan tugas mere ka dengan baik," ujar Hartono. (ref) katan untuk tidak menggunakan nafid. voting. "Semangat kita adalah "Jadi, dengan memperguna- gan yang berlangsung hari ini, musyawarah dan mufakat, dan kan naskah acuan GBHN 93 akan Gedung DPR, Kamis (30/10). Menurut Hartono, persidan- makanan dan obat-obatan serta tenaga medis,Satlak Jayawijaya menggunakan helikopter ban- tuan Mabes ABRI dan pesawat cessna bantuan PT Freeport dan penerbangan misionaris, MAF. Korban yang meninggal dunia di Kabupaten Merauke dan Puncak Jaya 62 orang. Bupati Merauke R Soekardjo secara terpisah mengatakan, musim kemarau panjanga tahun ini menyebabkan penduduk di wilayah paling timur Indonesia ini mengalami kekurangan air bersih. Sedangkan masalah kesulitan pangan tidak dialami penduduk di wilayahnya, namun akibat kekurangan air bersih 47 orang meninggal akibat terserang pem- nyakit diare karena mengkon- sumsi air kotor. Menurut Soekardjo, selain 47 orang yang meninggal dunia akibat diare juga delapan orang lainnya meninggal dunia akibat penyakit lainnya. Jadi jumlah penduduk Kabupaten Merauke yang me- ninggal dunia sejak terjadinya musim kemarau seluruhnya ter- catat 53 orang," jelas Bupati Soekardjo. NASIONAL Sementara Bupati Puncak Jaya, Drs.Ruben Ambrauw seca- ra terpisah mengakui, penduduk di daerahnya saat ini tidak ada yang kekurangan pangan mau- pun air bersih. (Ant) Presiden-pimpinan DPR sepakat soal hak inisiatif Jakarta (Espos) Presiden Soeharto dan pimpinan DPR sepakat bahwa Hak Inisiatif yang dimiliki anggota Dewan akan dimanfaatkan untuk memperbaiki UU-UU yang isinya sudah tidak sesuai lagi dengan perkem- bangan zaman. "Telah disepakati agar anggota DPR mampu melaksanakan Hak Inisiatif khususnya untuk meng- ubah pasal UU yang tidak sesuai lagi dengan kema juan masyarakat," kata Ketua DPR Harmoko kepa- da pers di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (30/10). Harmoko berkonsultasi dengan Kepala Negara bersama keempat wakilnya yaitu Fatimah Achmad, Ismail Hassan Metareum, Abdul Gafur serta Syarwan Hamid. Sementara itu ketika ditanya tentang pelak- sanaan rapat-rapat kerja antara DPR dengan peme- rintah, Harmoko menyebutkan raker akan dilak- Surabaya (Espos) Menteri Dalam Negeri Yogie S Memet meminta KNPI bersabar dan tidak mengagendakan pem- bahasan tentang calon Wakil Presiden dalam Rakernas, sebab waktunya kurang tepat untuk dibahas di forum tersebut. "Presidennya saja kan belum ada, bagaimana menentukan Wapresnya. Kalau Presiden sudah terpilih, nanti fraksi- fraksi di MPR akan meng- hadap Presiden untuk mengusulkan sejumlah alternatif nama calon Wakil Presiden," kata Mendagri di Surabaya, Kamis. Yogie: Jangan bahas Cawapres kemiskinan dan kebodohan. Namun demikian saya tidak menyalahkan jika KNPI bersikeras untuk membahasnya," kata Mendagri. Usai memberikan ceramah pada Rapat Kerja Nasional KNPI yang berlangsung 29-31 Oktober 1997 ia mengatakan, KNPI hendaknya memba- has masalah-masalah yang lebih fundamental yang sedang dihadapi bangsa Indonesia saat ini seper- ti masalah kemiskinan dan kebodohan serta kenakalan remaja yang kini semakin merajalela. "Tahan diri dulu sajalah, lebih baik pemuda itu ikut bantu pemerintah mengatasi pengentasan SEKILAS NUSANTARA Elakkan Jamsostek diadili Jakarta (Espos) Kanwil Depnaker DKI Jakarta menggelar Operasi Jamsostek untuk menjaring perusahaan yang belum mengikut-sertakan pekerjanya dalam program Jamsostek (Jaminan Sosial Tenaga Kerja). Pgs. Kakanwil Depnaker DKI Jakarta Freddy P. Tuamelly, SH ketika melepas Tim Operasi Jamsostek di Jakarta, Kamis, men- gatakan, jika perusahaan tidak peduli dengan program Jamsostek akan diseret ke pengadilan. Freddy tanpa menyebutkan angka, menyatakan saat ini masih banyak perusahaan yang tidak mengikut-sertakan pekerjanya dalam program perlindungan sosial itu. (Ant) 135 KK kekurangan pangan Banjarmasin (Espos) Akibat kekeringan dan kemarau panjang yang melanda Kalimantan Selatan dewasa ini menyebabkan sebanyak 135 kepala keluarga (KK) warga Desa Dayak Pitap mengalami keku- rangan bahan pangan. "Kami telah menerima laporan dari Camat Awayan dan Pekerja Sosial Kecamatan (PSK) tentang adanya warga Desa yang men- galami rawan pangan di daerah ini," kata Kasi Penanggulangan Bencana Kanwil Depsos Kalsel, Ir.Doyo Pudjadi di Banjarmasin, Kamis. Dia mengatakan, berdasarkan laporan Camat tersebut dise- butkan kedua Kampung yang mengalami kekurangan pangan itu berada di kaki Pegunungan Meratus itu dan memang sulit transportasi. (Ant) Pemilik lahan PLTA disumpah Pekanbaru (Espos) Sebagian masyarakat dari dua desa di Kabupaten Kampar, Riau terpaksa disumpah secara Islam untuk memastikan kepemi- likan persil mereka yang dipakai pembangunan PLTA Kotopanjang dan belum diberi ganti rugi, kata Asisten I Setwilda Kampar, H Abdullah BA. "Pengambilan sumpah ini tidak main-main, sehingga di antaranya ada yang tidak berani disumpah karena mungkin merasa tidak memiliki lahan di areal genangan waduk itu," kata Abdullah di Bangkinang, Kamis. Mereka yang tidak berani bersumpah, otomatis tidak diajukan dalam daftar penuntut ganti rugi, katanya. Sampai saat ini, sebagian warga dua desa yaitu Desa Pongkai dan Koto Tuo, belum menerima ganti rugi pembebasan persil lahannya yang dijadikan waduk PLTA Kota Panjang, kata Abdullah. (Ant) FKP dituding lecehkan wartawan Denpasar (Espos) Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Cabang Bali menuding Fraksi Karya Pembangunan (FKP) DPRD Kodya Denpasar melakukan rekayasa politik sekaligus melecehkan profesi dunia kewartawanan. Penegasan itu disampaikan Ketua PWI Cabang Bali, Drs Made Nariana di Denpasar, Rabu, menanggapi surat Pimpinan FKP Kodya Denpasar yang isinya menyebutkan bahwa pernyataan 14.000 anggotanya, Kesuma Wardana mengenai reklamasi Pantai 6.500 Padanggalak merupakan kesalahan koran dan wartawan yang 6.500 memberitakan masalah tersebut. 50.000 30.000 50.000 50.000 30.000 sanakan di kompleks Gedung DPR Senayan apala- gi Dewan sudah memiliki gedung baru. masuk Sementara itu, kegiatan yang bersifat khusus ter- pembahasan RUU akan dilaksanakan di Wisma DPR, Kopo, Bogor. Selama ini pembahasan RUU dilakukan di hotel- hotel yang umumnya mewah. Ketika menjelaskan materi konsultasi lainnya antara pimpinan DPR dengan Kepala Negara, Harmoko mengatakan kedua pihak sepakat agar kedua lembaga tinggi negara itu harus sama kuat- nya, dalam arti tidak saling melecehkan, tidak adu kekuatan serta tidak saling ngotot. Nariana menilai, FKP telah bertindak ceroboh karena tanpa dasar argumentasi yang kuat telah menyalahkan wartawan dalam kasus pemberitaan reklamasi Pantai Padanggalak yang sempat menghangat diberitakan media massa. (Ant) Khusus mengenai pembahasan RUU-APBN, Presiden mengatakan" Mekanisme yang sudah ada sudah memberi arah yang benar, karena telah dilakukan pembicaraan-pembicaraan pendahulu an". (Bisnis/ass/Ant) Jakarta (Espos) Dirjen Imigrasi Pranowo menegaskan ada mafia di belakang percaloan paspor tenaga kerja dan jemaah yang menunaikan ibadah umroh, sehingga merugikan peme rintah. "Mereka tidak bertanggung jawab ter- hadap jemaah umroh yang over stay. Buktinya, pendataan anak buah saya men- emukan dari satu pesawat yang diangkut Garuda 707 terdapat 75 jemaah umroh over stay," tegasnya. Menurut Mendagri, masalah pencalonan Cawapres sudah ada mekanismenya sendiri. Oleh karena itu pencalonan di luar mekanisme yang ada menjadi kurang tepat apalagi disalurkan dengan cara yang kurang simpatik. Sementara itu, Ketua Umum DPP KNPI, Maulana Isman mengaku akan tetap menawarkan agenda Cawapres kepada para peserta Rakernas sebab hal tersebut tetap dipandang penting untuk dibicarakan oleh pemuda. Maulana juga membantah bahwa pihaknya telah mengantongi sejumlah nama tentang calon Wakil Presiden mendatang. "Tidak benar kami sudah mengantongi nama-nama Cawapres, buktinya kan tidak ada," kata Maulana. Secara terpisah panitia pengarah Rakernas KNPI, Ali Masykur Musa mengakui masalah pembahas- an Cawapres sudah diagendakan. (Bisnis/11/Ant) tut. (Ant) Penegasan itu disampaikan Pranowo dalam wawancara khusus dengan Bisnis Indonesia yang melaporkan untuk Espos, berkaitan dengan pemulangan 10.000 TKI dari Saudi Arabia. Menurutnya, mafia percaloan itu mem- punyai kaki tangan untuk membujuk calon jemaah menunaikan ibadah umroh dengan janji akan disambung ibadah haji besar. Padahal, sudah pasti untuk keberang katan jemaah yang akan umroh saja ada pembatasan waktu, bagaimana dapat dis- atukan dengan ibadah haji besar. "Itu kan, sudah termasuk over stay." HALAMAN Theo kecar Kedubes Austria Melihat kondisi seperti itu, lanjutnya, maka perlu sosialisasi kepada calon jemaah umroh dan siapa pun yang akan berangkat ke luar negeri harus mengetahui tata cara melakukan perjalanan ke luar negeri dan peraturan negara, di mana sebagai tujuan yang bersangkutan. Perbuatan para calo yang memanfaatkan jemaah umroh itu dapat diartikan mengo- tori niat para jemaah yang sebenarnya ingin melaksanakan ibadah suci yang sebenarnya, Jakarta (Espos) Ketua FKP DPR Theo LS buaga mengecam keras Kedubes Austria yang tidak Dailami: Pers jangan ajak pembaca bersikap semu Jakarta (Espos) Dirjen Pembinaan Pers dan Grafika (PPG) Deppen, H Dailan mengingatkan, kalangan pers nasional agar tidak mengajak masy rakat bersikap semu menjelang pelaksanaan SU MPR 1998. "Informasi yang kami alirkan hendaknya merupakan informas yang nantinya betul-betul menghiasi halaman media massa," kata nya kepada wartawan di Jakarta, Kamis. Dengan demikian, kata Dailami, diharapkan masyarakat tidak men dapatkan informasi yang berisi konotasi-konotasi tidak menye nangkan. "Masa sekarang adalah saat yang serius dan membu tuhkan pendalaman, bahkan ada hal-hal tertentu yang harus diliha secara serius serta hati-hati," katanya. Ada mafia percaloan paspor TKI Kedua pemuda asal Tim yang diduga merakit bom ters but masing-masing Constanc Costa dos Santos (21), serta Pa Jose Pereira (23), diduga hings Austria. (ref) kini masih berada di Kedub Satu hal yang perlu mendapat perhatian serius dan hati-hati di kalan gan pers adalah menyangkut pencalonan Presiden dan Waki Presiden. Untuk persoalan itu, pers diminta untuk mendalami infor masi yang sebenarnya. "Hal seperti itu hendaknya menjadi sikap kit dalam memberi penjelasan kepada masyarakat. Kita juga tidak bisa lagi berkelit dengan cara yang lama, yakni bad news is good news katanya. Soma Dirjen PPG juga mengatakan bahwa jika semua pihak telah mema hami peraturan yang berlaku di dunia pers, mestinya tidak perlu ad teguran atau peringatan (somasi). "Persoalannya karena kita hany ingin orang lain berbuat seperti yang kita mau, tetapi kita tida mau berbuat sesuai aturan atau sesuai keinginan orang lain. Selal pada satu pihak sehingga menyulitkan kita," katanya. Untuk itu, diperlukan perilaku yang proporsional dan selam semua pihak berlaku sesuai aturan, semua tidak menjadi masalah katanya. "Bagi kalangan pers, jika kita mengikuti semua ketentua sesuai Kode Etik Jurnalistik, masyarakat pasti akan senang ha mengikuti cara bermain yang baik sama dengan kita, termasu dalam mengggunakan hak jawab, daripada langsung menggunaka tindakan yang lebih jauh," katanya. la menegaskan, hal-hal seperti itu, tentu bisa dipahami bersam melalui upaya mematuhi peraturan yang berlaku. Yang jelas, kata nya, jika KEJ dilaksanakan secara baik maka masyarakat aka menyambut baik pula. Ketika ditanya apakah munculnya somasi mengindikasikan kala gan pers tidak mematuhi peraturan yang berlaku, termasuk KE Dailami menolak menjawabnya. Dia hanya mengatakan bahwa KE perlu terus dimasyarakatkan baik di kalangan pers maupun d masyarakat. la menegaskan, antara pers, pemerintah dan masyarakat hen daknya saling mengindahkan dan tidak sebaliknya, saling menun Mereka wajib melaporkan kepada instan- si terkait tentang pemberangkatan, keber- adaan para jemaah di sana dan pemulan- gannya. Membohongi Peran para calo sangat besar membo- hongi masyarakat pedesaan dengan cara mendatangi desa-desa membujuk para calon jemaah umroh menunaikan ibadah umroh sekaligus menunaikan ibadah haji besar. "Bujuk rayu mereka itu sudah enggak benar dan harus ditindak tegas," tuturnya. Pranowo mencontohkan tindakan tegas Dirjen Imigrasi itu memperkirakan ten- terhadap jemaah umroh yang paspornya tang kerugian yang diakibatkan pemulan- asli, tapi palsu pernah terjadi terhadap 19 gan 10.000 tenaga kerja Indonesia karena jemaah umroh. Kejadian itu karena para melanggar peraturan Keimigrasian. calo menyodorkan data palsu berupa KTP, KK dan surat kelahiran. Kasusnya terung kap di Arab Saudi karena petugas imigrasi di negara tersebut yang melakukan penge- cekan menemui kejanggalan data lalu mere- mencarter pesawat ke luar negeri dan mem- "Bisa dibayangkan kerugian negara untuk bawa mereka ke Jakarta," katanya. tenaga kerja ke Arab Saudi dan negara Berkaitan dengan proses pengiriman tetangga lain Malaysia, menurut dia, sebe- narnya tidak ada permasalahan sepanjang mereka dikirim ke luar negeri memenuhi ka dipulangkan. Batas pertanggungjawaban petugas imi- grasi, katanya, mengisi data pembuatan pas por hanya berdasarkan data yang disodor- persyaratan keimigrasinya. Yang menjadi kan, jika alamat dan datanya lengkap, maka masalah di imigrasi. Misalnya, tidak kerasan tidak bisa dicek satu per satu ke berbagai dengan majikan, mereka lari, tanpa dike- daerah dengan jumlah pemohon yang cukup tahui resmi, akhirnya cari pekerjaan di luar. besar. "Sulit kalau kita harus mengecek Bisa saja jadi bekerja di pinggiran jalan dan satu per satu kebenaran KTP, KK dan surat akhirnya mereka disebut over stay. kelahiran palsu yang disodorkan untuk mengurus paspor pemohon paspor umroh nuhi prosedur yang ditaati dan tertib, maka Sebetulnya, jika tenaga kerja telah meme- maupun tenaga kerja." tidak ada masalah. Masalahnya menjadi Dia mengutarkan, sebelumnya ada aturan lain jika mereka memalsukan identitas diri ujarnya. "Saya menyadari hak untuk melakukan ibadah umroh itu merupakan hak. Sebaik- nya, ibadah umroh itu dikelola biro per- jalanan yang mendapat izin Departemen umroh yang kemudian dicabut berdasarkan tentang umur, sehingga dapat saja dikem- Agama, Departemen Pos dan Telekomuni- Keputusan Presiden (Keppres) untuk me- balikan petugas Arab Saudi. (Bisnis/et) kasi (Parpostel). Tujuannya, menghindari mudahkan jemaah umroh yang disebut adanya jemaah umroh over stay lalu men- Faskim (Fasilitas Keimigrasian), apabila jadi tenaga kerja," saran Pranowo. seseorang akan umroh, berbadan sehat, mempunyai tiket pulang pergi, harus izin kepala desa dan diketahui walikota dan bupati dan keempat harus menyetor uang tunai 3.000 real untuk hidup di sana selama umroh. Dengan demikian, tambahnya, travel biro dapat diminta tanggung jawab jika ada jemaah umroh over stay dan bekerja seba- gai pembantu rumah tangga. Jika sudah lengkap, maka imigrasi dicap lalu boleh berangkat. Kemudahan itu justru dimanfaatkan calo untuk mengeruk keun- tungan pribadi. "Caranya lewat suatu travel biro. Namun jangan lupa, hak umroh adalah hak per- orangan. Kapan pun bisa, tapi sekarang ada in between antara travel biro yang tertib dan orang-orang yang mau dengan baik melaksanakan serta calo berkeliaran yang perlu ditertibkan," urainya. Pembahasan Rantap GBHN tak bahas pri-nonpribumi si yang ada cukup beragam, baik yang mener- yang bertujuan untuk menciptakan keadi- yakni BUMN, Ketua FKP MPR Ginandjar Kartasasmita ima maupun yang menolak. "Kejadian lan sosial bagi seluruh rakyat dengan mene Rancangan GBHN yang diajukan FKP, musyawarah kita yang disetujui, meski swasta, dan koperasi yang saling berinte samasekali tidak disinggung soal pri-non- pengertian golongan ekonomi lemah itu seba- grasi melalui pola kemitraan yang saling menguntungkan. pribumibumi. Karena, katanya, masalah ter- sebut bisa menimbulkan kerawanan serta diskriminasi sosial, ekonomi dan politik. gian besar adalah pribumi," katanya. Dia mengakui, menggunakan istilah pribu- mi untuk katagori tertentu atau menyebutkan "Rumusan tentang ekonomi Pancasila ter sebut telah terangkum secara padat dalam "Jadi soal pri-nonpribumibumi itu memang identitas seseorang, merupakan masalah GBHN yang akan menjadi pedoman bag tidak kita singgung, karena masalah tersebut yang rumit. "Apakah yang disebut pribumi kita dalam melakukan kegiatan ekonomi, Ketika ditanya mengapa naskah GBHN sangat rawan," katanya menjawab Espos di itu yang seratus persen tidak ada darah cam- katanya. Gedung DPR, Jakarta Kamis (30/10) kema- puran, dan mereka yang disebut nonpribu- mi hanya diperuntukkan bagi golongan Cina yang mengatur soal koperasi dan BUMN rin. Menurut Ginandjar, dalam SU MPR 78, semata. Ini kan masalah yang rumit," jelas terlalu ringkas, Ginandjar menjelaskan, "Ya Tanpa batasan Ginandjar menyatakan dalam naskah yang adanya. Kalau GBHN terlalu rinci tent nya. pembahasan soal pri-nonpribumi juga pernah dibahas dalam sidang-sidang fraksi. Ketika kalau dianggap usulan FKP terlalu ringkas mengenai masalah itu, memang begit itu, katanya, ada kesepakatan bersama dari fraksi-fraksi untuk mengusulkan soal golon- diajukan FKP mengenai GBHN juga telah bukan GBHN lagi nama ya. Penjabaranny gan ekonomi lemah, tanpa menyebutkan isti- memuat beberapa pokok permasalahan yang nanti akan diatur melalui Repelita yang dirit lah pribumi. Namun, rumusan dan usulan fraksi-frak- perlu dibahas dalam bidang ekonomi. Misalnya, soal sistem ekonomi Pancasila ci kembali melalui persektor, sesuai bidang bidang yang sudah ada." (ret) SOLOPO SEMINAR Moena (kir beramah Ketua GIAN Ba Seorang Jakarta (Es sial dari ba untuk mer atu provol nak persy justru seb tu kuat da "Kita ja tidak-tidal eral itu ti proses pe pengama Jakarta, K Dia me tanyaan m Malaysia, menawar Indonesia untuk me kan syara Justru jutnya, m untuk me ada sema tu kuat da nor tadi. pura, Jepa Bebera nat mem Indonesi: terhadap moneter, dingan an IMF. Moena mundur, bantuan ga terseb Dia jus selektif m bilateral, pemberi tis terten "Beda kepentin karena F Jakarta Pemer insentif p bang yan han di at cana, se memban tu tertent pajak de Penga versitas E Silalahi (30/10) genaan p perlu di sehingg bang m ngunan yang diin Menu merupal kan pen ngemba perumah penyelar tepat dil menerap Solo (Es Ketua Sugiono periode investasi tar Rp 11 dari USS "Samp sekian m ribu unt untuk pr sama ata kepada Investas I Jawa Kamis (3 Menu rangan it ekspor dolar. Ta bahan b agroindu Sehingg ini secar diharap sionalisa Dia m