Arsip

Halaman Artikel

Halaman Lainnya

Konten

Perintis Pemimpin Umum/Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab Wakil Pemimpin Umum/Redaksi/ Penanggung Jawab Wakil Pemimpin Redaksi/ Penanggung Jawab Redaktur Pelaksana Koordinator Liputan K. Nadha : K. Nadha ABG. Satria Naradha Widminarko Nariana, B. Ashrama Wirata, Dwikora Putra Redaksi Abinawa, Alit Susrini, Djesna Winada, Dwikora Putra, Mawa, Sumendra, Surawan, Suryawan, Suyadnyana, Wirata, Wirya. Kantor Redaksi: Jalan Kepundung 67A, Denpasar 80232. Telepon: (0361) 225764-238582- 238239, Faxcimile: 227418, Teleks: 35191, Alamat Surat: P.O. Box: 3010 Denpasar 80001. Perwakilan Ball Post Jakarta, Bag. Iklan/Bagian Redaksi: Jl. Palmerah Barat 21F, Telp.021-5357602, Fax: 021-5357605 Jakarta Pusat. NTB: Jalan WR Supratman 22A Telp. (0370) 32737. Surat Izin Usaha Penerbitan Pers: SK Menpen No: 005/SK/Menpen/SIUPP/A.7/ 1985 tanggal 24 Oktober 1985, ISSN 0852-6515. Anggota SPS-SGP Penerbit: PT Bali Post. MINGGU KLIWON,5 JANUARI 1997 MILIK Bali Post Pengemban Pengamal Pancasila TERBIT 16 HALAMAN Pemimpin Perusahaan Sekretaris Umum Manajer Iklan Manajer Sirkulasi Bagian Iklan ABG. Satria Naradha Retno Endah Sada Suryantha, Kariadi Kariawan, Oka Wipraja Jl. Kepundung 67 A, Denpasar 80232 Bagian Iklan Telepon: 225764 Fax: 227418 Teleks: 35191 Senín s.d. Jumat 08.00 19.00 Sabtu 08.00-13.00 Minggu 08.00-19.00. Tarif Iklan: Iklan Mini: minimal 21 baris makimal 10 baris, perbaris Rp. 5.000 Iklan Umum: Rp. 6.000 per mmk. Iklan Keluarga/Duka Cita: Rp. 5.000 per mmk. Iklan Warna: 1 warna Rp. 6.500, 2 warna Rp. 8.500, 4 wama Rp. 9.500 per mmk. Pembayaran di muka, iklan mendesak untuk dimuat besok dapat diterima sampai pukul 19.00. Bagian Langganan/ Pengaduan Langganan : Jl. Kepundung 67 A, Denpasar 80232. Telepon : 225764 Pager Telepon: 139, 234139. Fax: 227418. Harga Langganan: Rp 12.000 sebulan. Pembayaran di muka. Harga eceran Rp 700. Terbit 7 kali seminggu. Rekening BRI Denpasar Rekening BDB Denpasar Rekening BCA Denpasar Rekening Bank Aken Denpasar Rekening Bank Seri Partha Rekening BUN Denpasar 31-45. 1065.4 $173.804 040-30-07061-8 900601028 0274000384 071 000567.7 NOMOR 138 TAHUN KE-49 Komnas HAM Jalan Sendiri? PPP Keberatan dengan Keppres KETIKA Komite Nasion- al (Komnas) Hak Asasi Manu- sia (HAM) mengumumkan korban peristiwa 27 Juli 1996, masyarakat seakan merinding. Jumlah korban yang ditemukan Komnas HAM ternyata me- lebihi jumlah korban menurut versi pemerintah. Menyusul setelah pengungkapan kasus 27 Juli itu, ada beberapa peristi- wa lagi yang ditangani Kom- nas HAM. Sebut saja kasus Udin dan Cece Tadjuddin. Lagi-lagi, atas kasus ini, ter- ungkap hasil akhir penelitian yang berbeda antara pemerin- tah dengan Komnas HAM. Yang kemudian tampak di permukaan adalah adanya jar- ak atau paling tidak ada semacam cara pandang yang berbeda dalam melihat masalah antara pemerintah dan Komnas HAM. Puncaknya ke- tika Menko Polkam menyentil Komnas HAM dengan menga- takan, ada kesan yang belum tentu benar dan Komnas HAM dalam melaksanakan fungsin- ya sudah menjurus kepada sikap operasional. "Ini harus dihindari," kata Soesilo Soe- darman. Waktu itu Ketua Komnas HAM Mu- nawir Sadjzali hanya tersenyum. Namun Clementino Dos Reis Amaral (Wakil Ketua Komnas HAM) membantah sin- yalemen Menko Polkam itu. Menurut- nya, tiap menjalankan fungsinya Kom- nas selalu melakukan koordinasi dengan pemerintah, dalam hal ini departemen bersangkutan. Maksud Amaral, selama ini Komnas HAM dalam menangani tiap persoalan misalnya soal tanah dengan Badan Pertanahan Nasional atau kasus kerusuhan dengan Bakorstanas nas HAM tidak berjalan sendiri. tidak terakomodasi. Ada pula keinginan banyak pihak, karena ketidakpuasannya terhadap kinerja Komnas HAM, mereka mau membentuk Komisi HAM sendiri. "Biar saja, asal standarnya baku dan memenuhi kriteria," komentar Amaral perihal komisi HAM "tandingan" itu. Soal standar ini adalah hal yang penting. Menurut Amaral, jika tidak ada standar baku nanti masing-masing kelompok yang berkepentingan memiliki lembaga HAM sendiri-sendiri, dan pada giliran- nya akan melihat persoalan dengan ka- Kom-camata masing-masing. Dikatakan, Komnas HAM kini me- mang kian sibuk. Sekarang ada enam pengaduan sehari yang datang ke Kom- nas HAM, sedangkan pengaduan mela lui surat mencapai 10 surat per hari. Ken- dati Komnas HAM banyak menangani persoalan masyarakat, tidak berarti lem- baga ini menjadi segala-galanya. Buktin- ya ada pihak yang tidak puas dan merasa Cukup beralasankah ketidakpuasan sejumlah pihak terhadap kinerja Komnas HAM? Yusril Ihza Mahendra, pengamat politik dari FISIP UI melihat ada golon- gan tertentu yang mencoba memanfaat- kan HAM sebagai senjata untuk kepent- ingan kelompoknya. Apa pun yang telah dicapai Komnas HAM sekarang, memang belum maksi- mal. Perlu dukungan semua pihak untuk Grafis: Wahyu Mukti memaksimalkan kinerja Komnas HAM. Seperti diketahui soal HAM dalam waca- na pembangunan Indonesia baru pada ta- taran teoritis. Seperti yang dikatakan Mulya Lubis, Ketua Yayasan Pusat Stu- di Hak Asasi Manusia (PUSHAM), sudah waktunya rasa hormat terhadap HAM ditingkatkan khususnya menyangkut hak- hak sipil dan politik. Cegah Pelanggaran Anggota MPR/DPR RI (F-PDI) VB Da Costa menyarankan, guna mencegah ter- jadi pelanggaran HAM pada rakyat, se- baiknya aparat keamanan yang berbakat menjadi "algojo" segera dikaryakan di rumah jagal hewan agar bakatnya tersalur- kan. Kalau tidak, ulahnya bisa merusak kesucian korps aparat keamanan. Saran Da Costa itu berkaitan dengan kasus kekerasan dan pelanggaran HAM yang terjadi akhir-akhir ini, seperti di Situbondo dan Tasikmalaya. Menurut dia, masalah pelang- garan HAM biasanya dilihat dari segi penguasa dan rakyat. Suatu contoh, katanya, polisi memukul orang sudah me- langgar HAM. "Dia telah me- langgar HAM dengan berlin- dung di balik kekuasaan," kata Da Costa. Da Costa memaparkan ke- jadian di Tasikmalaya, dan polisi memanggil beberapa or- ang. Merasa sebagai warga negara yang baik, orang-orang tersebut datang secara taat me- menuhi panggilan. Setelah tiba, orang-orang tersebut "dipermak" di kantor polisi secara keroyokan. "Apa itu etis?" tanya Da Costa. "Bu- kankah hal tersebut merupa- kan pelanggaran HAM? Itu kan tidak sportif. Tindakan main hakim sendiri tersebut menunjukan pelanggaran HAM. Lebih-lebih dia mem- pergunakan posisi dan jabatan- nya untuk menghakimi or- ang," paparnya. Di lain pihak Da Costa mengatakan, masalah moral di Indonesia sekarang sedang dis- jaga nama baik Indonesia. Kita dikenal orot dunia. "Kenapa kita tidak bisa men- orang taat beragama, tetapi kenapa sam- pai beringas begitu? Hal ini sangat meng- herankan," tambahnya. Wakil Sekretaris F-PP H. Muhsin Bafadal S.H., belum bisa menilai sejauh mana kebenaran kasus pelanggaran HAM yang bersifat kasuistis itu. "Saya belum sampai ke situ. Saya tidak bisa melihat kalau pada hari esok atau lusa ada orang yang keserempet mobil lalu dikatakan telah terjadi pelanggaran HAM. Atau ada polisi yang penganiaya orang lalu itu merupakan sebagai pelanggaran HAM," tuturnya. "Saya tidak mau menanggapi kasus per kasus, kita lihat saja bagaimana pen- gadilan menentukan, apakah dia melang- gar atau tidak," sambungnya. (Bersambung ke Hal 15 Kol 1) Soal Komnas HAM lebih jauh, baca Hal.2 dan 3 Selasa, BAP Zarina Para Pemimpin Para Pemimpin Jepang tak Penyelenggaraan Kampanye Pemilu Buya Ismail Sowan ke Idham Chalid Jakarta (Bali Post) - Ketua Umum DPP PPP H Ismail Hasan Metareum menyatakan, pihaknya sangat keberatan dengan dikeluarkannya Keppres No. 99 Tahun 1996 tentang penyelengga- raan kampanye pemilu. "Kami bukan takut dengan atu- ran yang ada dalam Keppres itu. Cuma aturan tersebut akan me- maksa kami untuk bekerja keras, terutama mengenai aturan kam- panye di desa-desa," katanya ke pada wartawan seusai mengadakan pertemuan dengan pendiri PPP DR. KH Idham Chalid, di Jakarta, Sabtu (4/1) kemarin. Menurut tokoh PPP yang akrab dipanggil Buya ini, dengan adanya aturan kampanye di tingkat desa, maka PPP akan mengalami banyak kesulitan. "Selama ini parpol hanya be- rada sampai daerah tingkat II, tidak sampai ke desa-desa. Nah, sekarang kok parpol harus kam- panye di desa-desa, bagaimana kami bisa mendapatkan massa kalau penggalangan di desa se- belumnya tidak boleh kami laku- kan," tegasnya. Buya mengakui, pihaknya akan mendapatkan banyak ken- dala jika harus mencari massa di tingkat desa. "Bagaimana mau cari massa, kalau baru masuk ke desa saja kami sudah dipelototi camat dan lurah. Jelasnya, rakyat umum sudah ketakutan dengan parpol," tambahnya. musan kampanye tersebut? tan- ya wartawan. "Terus ter- ang, PPP tidak pernah menanda- tangani rumusan itu sewaktu masih dibahas di Yogyakarta," jawabnya. Jadi Keppres itu tidak aspiratif ? kejar wartawan lagi. "Saya tidak mengatakan begitu, saya bilang bahwa PPP tidak menandatanganinya. Keppres jika sudah ditanda- tangani oleh Pres- iden, ya sudah sah. Jika itu sudah jadi peraturan pemerin- tah, ya kami akan mengikuti," tambah- nya. Karena itu, dalam waktu dekat PPP akan mengadakan rapat khusus untuk mencari kiat terbaik guna menyiasati atu- ran kampanye terse- but. Dukung PPP Sebelumnya, Buya Ismail dan selu- ruh pengurus DPP PPP mengadakan sowan kehadapan DR. KH Idham Cha- Tetapi kenapa PPP mau lid salah satu menandatangani persetujuan ru- pendiri PPP. Acara tersebut, menurut Buya suatu kela- ziman dari PPP sebagai upaya menghormati sesepuh partai, di samping merupakan bagian dari acara peringatan hari lahir PPP yang ke-24. Buya mengakui, kedatangan pengurus PPP menghadap man- tan Ketua Umum PBNU itu, juga untuk meminta nasihat dan arah- H Ismail Hasan Metareum an bagi perkembangan PPP di masa yang akan datang. sung dengan suasana kekeluar- Dalam acara yang berlang- gaan tersebut, KH Idham Cha- lid yang kini berusia 74 tahun sempat memberikan beberapa nasihat kepada pengurus dan tang tersebut. warga partai berlambang bin- KH Idham yang juga Pimpi- nan Pondok Pesantren Daarul Ma'arif berpesan kepada seluruh kepribadian yang selama ini jajaran PPP untuk tetap menjaga sudah tertanam dengan baik. "Baju bisa berubah, strategi bisa diubah, tetapi kepribadian tak bisa diubah-ubah dan juga tidak bisa dibohongi karena berasal dari sejarah," ucap mantan Ket- ua MPR/DPR itu lagi. Dengan adanya kepribadian tersebut, kata KH Idham, PPP akan bisa tumbuh dengan segar. "Saya inginkan PPP menjadi se- gar. Orang bisa saja gemuk dan besar tetapi belum tentu segar. Sedangkan yang kurus belum ten- tu tidak segar," tambahnya. Dalam aitan sikap dan per- ilaku politik, kyai yang juga man- tan Wakil Perdana Menteri ini dengan tegas meminta kepada warga PPP agar tidak terjebak pada istilah yang vokal itu adalah yang terpuji. "Vokal kalau berisi, memang baik, tetapi kalau vokal tak ada isinya, itu tidak sesuai dengan akhlak PPP," jelas KH Idham lagi. (rud) Wapres: Pedesaan jangan Dikorbankan Pasuruan (Bali Post) - Wakil Presiden Try Sutrisno menilai, kehidupan masyarakat kota yang sebagian telah masuk ke dalam sikap dan gaya hidup global, kini makin sarat dengan polusi, kesibukan dan ketegan- gan. Kondisi ini mendorong mereka untuk mencari ketenan- gan dan kedamaian hidup di Diserahkan ke PN akan Temui Ramos Horta Sehingga Jakarta (Bali Post) - Berkas acara pemeriksaan (BAP) si "ratu eccstasy" Zarina Mirafsur (24), Selasa (7/1) menda- tang akan diserahkan oleh Kejak- saan Tinggi (Kejati) Jakarta ke Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Barat. Demikian dikatakan Kahu- mas Kajati, Agus Sutoto yang di- hubungi, Sabtu (4/1) kemarin, di ruang kerjanya. KataAgus, sebelum BAP terse- but dilimpahkan, secara prosedur- al Kejati akan menyerahkannya dahulu kepada pihak Kejaksaan Negeri (Kejari) Jakarta Barat un- tuk diteruskan kepada pengadilan. "Jadi tidak benar kalau ada koran yang menulis, BAP itu sudah kami serahkan Jumat (3/1) lalu. Sum- bernya dari mana?" tandas Agus. Menurutnya, sampai saat ini pihaknya masih menyempurnakan isi BAP yang akan dibacakan jak- sa di PN Jakarta Barat nanti. "Ber- kas itu sekarang sedang kami sus- un. Di antara tim penyusun itu ad- alah Jaksa Rizia Djamil S.H.." sambungnya. Di tempat terpisah, pengacara Zarina, Amir Syamsuddin, S.H. ketika dihubungi Bali Post di ru- mahnya, mengatakan, kondisi kesehatan kliennya sampai saat ini masih prima. "Kalaupun tahun baru lalu saya tidak membesuk dia, karena masih berada di luar negari, tetapi berdasarkan laporan dari anggota saya, Zarina dalam kon- disi prima," kata Amir. Soal senjata pamungkas yang di milikinya untuk membela Zarina, kata Amir, ia akan membela klien nya sebaik mungkin. Tentang trik-trik yang lain, itu masih menjadi rahasia yang tidak bisa diungkapkan saat ini. Alasannya, jaksa sendiri pasti juga mempunyai senjata pamungkas. "Kita lihat saja di pengadilan nanti," ungkapnya. Di pengadilan nanti, lanjut Amir, Zarina akan ditemani tiga penasihat hukum, satu di antaran- ya Didi Irawadi Syamsuddin, S.H. "Semua itu tergantung kebutuhan nanti. Yang jelas saat ini kami se- dang menyiapkan tiga orang tim, termasukk saya," tambahnya. Seperti diberitakan sebelumn- ya, Zarina dijebloskan ke Rutan Pondok Bambu, Kamis (19/12). Selama berada di rutan, Zarina sempat mengeluh karena tidak be- tah tinggal di ruang tahanan itu. Berbeda sewaktu ia berada di tah- anan Polda Metro Jaya. Di Polda ia masih mendapat perlakuan yang manusiawi, bahkan terkesan ada keistimewaan. Seperti, bebas me- mesan makanan yang ada di luar tahanan. Kapolda Metro Jaya Mayjen Pol Drs. Hamami Nata, saat mema- parkan laporan akhir tahun, sem- pat berseloroh menyebut Kadit- serse Kolonel Pol. Drs. Paimin Aboemar sempat merasa kehilan- gan Zarina. "Zarina sedih tuh men- inggalkan tahanan Polda Metro. Habisnya tidak bertemu dengan Pak Kadit lagi sih," kata Kapolda ketika itu. Di Rutan Pondok Gede ini, kata Amir, Zarina sempat mengeluh. Di samping kamarnya kumuh, ia juga sering diserang nyamuk. Namun, saat ini kelihatannya Zarina sudah biasa dan tidak mengeluh lagi. (ds) Tokyo- Perdana Menteri Jepang Ryu- Negeri Yukihiko Ikeda tidak akan taro Hashimoto dan Menteri Luar menemui gembong anti-integra- si Timor Timur, Ramos Horta yang pekan mendatang mengun- jungi Jepang. Demikian berita di Tokyo Sabtu (4/1) kemarin, men- gutip keterangan pejabat Kemen- terian Luar Negeri. Jose Ramos Horta, penerima hadiah Nobel Perdamaian 1996 dikabarkan sudah meminta wak- petinggi tersebut. "Akan tetapi, tu untuk berbicara dengan kedua baik Hashimoto maupun Ikeda tidak dapat menyediakan waktu, dengan alasan banyak tugas resmi," kata pejabat tersebut ke- pada wartawan. media massa lain memberitakan Asahi Shimbun dan beberapa bahwa pemerintah Jepang agakn- ya berupaya tidak mengganggu hubungannya dengan Indonesia yang dijadwalkan tiba di Jepang lewat pertemuan dengan Horta, Senin (6/1) untuk kunjungan se- pekan. Pada pekan yang sama, Hashimoto merencanakan mela- wat ke Asia Tenggara mengun- jungi Indonesia, Brunei, Malay- sia, Vietnam dan Singapura. Dinilai Tepat Sementara itu tokoh masya- rakat Timtim menilai, keputusan Hashimoto dan Ikeda menolak sebagai tindakan yang tepat. bertemu dengan Ramos Horta, Penilaian ini diungkapkan Ketua DPD Golkar Tk. I Timtim, Armindo Soares Mariano dan Direktur Eksekutif Pusat Studi Pembangunan Timtim (PSPTT) Antonio Castro da Silva, di Dili, Yayasan Duc In Altum (DIA) Drs. Sabtu (4/1) kemarin. "Jika Pemberontak Peru: akhirnya pemimpin Jepang me- nolak menemui Horta, itu adalah gus menunjukkan kepada si gem- keputusan yang tepat dan sekali- bong anti-integrasi itu bahwa pe- sepak terjang dan aktivitasnya," merintah Jepang tidak menyukai tandasnya. "Saya kira pemerintah Jepang tidak akan mengorbankan hubungan baik dengan Indonesia hanya kare- na menerima Horta," lanjutnya. menilai, keputusan pemimpin Antonio Castro da Silva juga Jepang menolak Horta tidak han- ya berkaitan dengan masalah politis, tetapi juga menyangkut kepentingan yang berdimensi ekonomi. "Saya melihat, keputu- san itu tidak hanya bersegi poli- tis karena khawatir Horta mem- mensi ekonominya juga besar," bahas masalah Timtim, tetapi di- katanya. (ant/afp) Tak akan Pernah Ada Penyelesaian Lima - itu. Salah satu dari tiga spanduk tanpa dialog tidak akan pernah tersebut memperingatkan bahwa ada penyelesaian atas krisis yang telah berlangsung 17 hari itu. Fujimori sejauh ini tetap me- nentang pemberontak, dengan mengatakan Peru tidak ingin di- intimidasi. "Peru yang kami dam- bakan tidak dibangun hanya Pemberontak kiri yang mena- han 74 sandera di rumah dubes Jepang di Lima, Peru, Sabtu (4/ 1), memperingatkan bahwa tidak akan pernah ada penyelesaian atas krisis tersebut jika Presiden bil langkah yang lebih lunak. Alberto Fujimori tidak mengam- Revolusioner Tupac Amaru dalam waktu semalam, dan bu- Empat pemberontak Gerakan (MRTA) memasang tiga spanduk kan dengan senjata yang diletak besar di atas rumah dubes Jepang kan di kepala sandera," ujarnya. terjadilah pergeseran yang membuahkan gan di kawasan pedesaan. pertumbuhan dan perkemban- Perkembangan kompleks peru- mahan di desa, harus mencegah penggalihan fungsi tanah perta- nian beririgasi teknis, pencema- ran dan menurunnya daya duku- ng lingkungan," kata Wapres saat membuka Pekan Peneran- gan Pedesaan di Desa Wonosa- ri Pasuruan, Jatim, Sabtu (4/1) kemarin. "Juga, dalam pembangunan perumahan di kawasan pedesaan, hendaknya bisa mel- ibatkan sebanyak mungkin masyarakat setempat. Langkah ini untuk mencegah agar mere ka tidak hanya sekadar menja- di penonton. Jangan mereka di- jadikan korban pembangunan masyarakat perkotaan," tutur Wapres. Memang kesibukan dan ketegangan kehidupan kota dan asri di kawasan pedesaan membutuhkan suasana segar yang alami. Hal ini harus men- dorong kita untuk berupaya mengembangkan berbagai ob- jek pariwisata di desa, baik wisata alam, budaya dan agrow- isata. Ini merupakan peluang bagi masyarakat desa guna mengembangkan berbagai ko- moditas pendukung pariwisata seperti kesenian, produk kera- jinan, buah-buahan, sayuran, bunga-bungaan dan lainnya," paparnya. Dengan demikian, menurut Wapres, masyarakat desa tidak perlu lagi mencoba mengadu nasib untuk hidup menetap di kota. Mereka bisa tetap tinggal di desa, mengembangkan berb- agai produk barang dan jasa yang bisa mendukung kehidu- pan dan perekonomiannya. "Di lebih aktif dan inovatif, sekali sinilah kelompencapir berperan dalam upaya pemberdayaan gus sebagai motor penggerak masyarakat pedesaan," kata Wapres. ompencapir agar ikut berperan menjadi filter pembangunan dan mampu menyerap atau menangkap arus informasi dan budaya global itu. "Saya meng- hargai kerja keras seluruh ang- gota kelompencapir beserta aparatur Departemen Peneran- gan, pemda dan berbagai instan- si terkait. Kelompok ini dapat tumbuh dan berkembang serta berperan aktif dalam upaya mempercepat pembangunan di pedesaan," tambah Wapres. yang dihadiri enam menteri Pekan Penerangan Pedesaan Menkes, Menkop, Menag, Kabinet VI seperti Mendikbud, Menteri Negara Kependudukan/ Ketua BKKBN, Menteri Sekre- Wapres mengharapkan, seg- enap anggota kelompok komu- sebelum dibuka diawali dengan taris Kabinet dan Menpen ini, nikasi dan informasi yang ada tari Ngremo dan Gandrung di masyarakat, termasuk kel- Banyuwangi. (e) Aspek Keadilan Perlu untuk Cegah Birokrasi Birokrasi Berlebihan Jakarta (Bali Post) - standar sikap pemerintah, merupa- Aspek keadilan yang meliputi persamaan di depan hukum dan kan unsur penting untuk memeli- hara mekanisme pasar dan mence- gah birokrasi yang berlebihan. Demikian dikemukakan DR. Erman Rajagukguk pada pidato pengukuhannya sebagai Guru Be- sar Fakultas Hukum Universitas Indonesia, di Jakarta, Sabtu (4/1) kemarin. Sebanyak 20 pemberontak kediaman dubes Jepang itu tetap MRTA yang berada di tempat menuntut pembebasan 440 rekan apa yang adil dan apa yang tidak "Tidak adanya standar tentang nya yang dipenjarakan di Peru. adil, adalah masalah besar yang Mereka juga mendesak perlunya dihadapi oleh negara-negara perubahan kebijakan ekonomi di berkembang. Dalam jangka pan- negeri tersebut, yang 49 persen jang, ketiadaan standar tersebut penduduknya tinggal dalam ke- menjadi sebab utama hilangnya nolak tuntutan MRTA, de- miskinan. Namun Fujimori me- ngan mengatakan penyelesaian lan tersebut merupakan salah satu legitimasi pemerintah," kata Er- (Bersambung ke Hal 15 Kol 1) dari lima kualitas syarat untuk man. Menurutnya, aspek keadi- menciptakan hukum yang kon- dusif bagi pembangunan. Selain aspek keadilan, diperlu- kan empat syarat lainnya yakni sta- bilitas, prediksi ke depan, pendid- ikan dan kemampuan profesi hu- kum yang meningkat. "Stabilitas dan kemampuan meramalkan ad- alah prasyarat untuk berfungsinya sistem ekonomi. Prediksi ke depan sangat diperlukan bagi negara yang pertama kali memasuki katanya. hubungan ekonomi melampaui lingkungan sosial tradisionalnya," Sementara stabilitas, sam- bungnya lagi, memberi arti bah- jaga keseimbangan dan menga- wa hukum berpotensi untuk men- komodasi kepentingan yang sal- ing bersaing. ri Rektor UI, Dekan FH UI dan sejumlah pejabat tinggi negara di Pada orasi ilmiah yang dihadi- SAJIAN Ketika Gay Hadapi Pernikahan Eksistensi Komnas HAM Diuji 2 4cm Lopa soal Kesenjangan Sosial 3 Dongeng: Penasihat Raja 4 Sanggar Pos Remaja Diaktifkan 5 Kontroversi Pengobatan Alternatif 6 Perubahan Tubuh Usai Melahirkan 7 Jika Djaduk Bertemu Aminoto 8 Film Laga ala Steven Seagal 9 Lagu Permainan Tradisional 10 Bulir Padi untuk Hati Nurani 11 Rancangan Ruko Gaya Hongsui 12 Obrolan tentang Homo Sapiens 14 balipost@dps.mega.netid Home Page Ball Post: http://dps.mega.net.id/news/balipost/balipos.htm E-mail "MENDENGAR atau menyaksikan up- acara pernikahan, akal dan perasaan saya tiba- tiba mendidih. Saya heran, mengapa mesti ada pernikahan. Lebih heran lagi, mengapa perni- kahan hanya untuk pria dan wanita ?"pern- yataan dan pertanyaan ini dilontarkan Made Astawa (bukan nama sebenarnya), seorang gay dari Denpasar. Masih tentang pernikahan, lain lagi pern- yataan Bagus Irawan (bukan nama sebenar ya), gay asal Singaraja. Soal tersebut, ia han- ya bilang. "Saya bahagia bisa menikah." Ba- gus juga mengaku mendapat seorang momon- gan dari pernikahannya dengan seorang dara Jawa yang disuntingnya tiga tahun lalu. Sementara itu, melalui hubungan telepon, Bali Post juga menerima pengakuan dari se- orang gay di Surabaya. Jos, nama panggilan- nya. Secara blak-blakan Jos mengaku pernah menikah. Namun sayang, pernikahan itu han- ya bertahan dua bulan. Kendati demikian, hing- ga kini ia mempunyai dua anak angkat yang diadopsi dari panti asuhan setempat. Kata Jos, pengadopsian itu untuk membuktikan, tanpa nikah pun seorang gay bisa punya anak. Dan terpenting, para gay ini bisa menyalurkan kasih sayang layaknya perasaan pria-wanita kepada anak-anak yang didapat dari hasil pernikahan. "Tolong tulis, Pak. Untuk urusan kasih sayang kepada anak-anak, saya tidak main- main," tegas Jos. *** TIGA ungkapan tersebut hanyalah sebagi- an kecil dari sekian banyak ungkapan kaum gay tentang pernikahan. Tanpa bermaksud menyamaratakan pendapat gay per individu, ungkapan-ungkapan itu dapat dipakai dasar memahami dunia gay ketika berhadapan den- gan konsep serta hakikat pernikahan. Atau setidaknya, menambah referensi tentang reali- tas gay. Seperti Made Astawa, gay berumur 31 tahun dan bekerja di sebuah travel di Den- pasar ini menerima konsep pernikahan tak ubahnya menerima perintah "simalakama", Dijalani berdampak tak baik, tidak dijalani pun sama saja. ajaran anti-durhaka. Di antara kedurhakaan "Boleh dibilang, saya termasuk penganut yang serius saya hindari adalah durhaka kepa- da dua pusaka hidup, yang tak lain adalah ked- ua orangtua saya," ujar Astawa. Maka, saat pusaka hidup itu memerintah- nya memasuki dunia pernikahan, Astawa pun membalas dengan satu anggukan kecil. Dan, terjadilah pesta pernikahan pria-wanita di se- buah gedung megah yang menghabiskan ber- juta biaya. "Apa lacur, sedetik setelah pintu kamar pengantin ditutup dari dalam, sebuah pengakuan naluriah tak kuasa saya tahan. Ke- pada Samsina (bukan nama sebenarnya) istri saya, saya tegaskan, ia tak kan mungkin mem- peroleh hak-hak yang semestinya diperoleh,' papar Astawa. Samsina tak pernah dijamah. Dunia malam Memang benar, selama dua tahun berjalan, dilalui kemesraan dan hubungan intim. "Saya tak munafik, mustahil bagi saya melakukan sesuatu yang unsur-unsur pendukungnya tidak sina dan kebenaran keadaan saya, seganas apa saya miliki. Bila ini memang dosa, demi Sam- pun yang namanya dosa, saya siap menerima,"aku Astawa. *** ontong di Singaraja ini, mengaku berhasil me- mur 30 tahun yang membuka usaha toko kel- ASTAWA bukan Bagus Irawan. Gay beru- manage cita rasa gay dengan problema teknis pernikahan pria-wanita. Katanya, nyawa perni- kahan adalah kesepakatan. Jantung kesepaka- tan adalah itikad keterbukaan. cak, ketika saya dan istri sama-sama men- "Ketika malam pengantin mencapai pun syukuri kenikmatan, dengan jujur saya kata kan, kenikmatan serupa juga bisa saya peroleh dari gairah hubungan intim sejenis. Menden- gar kejujuran itu, istri saya hanya tersenyum," papar Bagus, dengan kewajiban seorang suami, laksana per- Bagi Bagus, persilangan antara naluri gay silangan dua sisi kepingan mata uang. Kedu- anya berbeda namun mustahil dipisah. "Suatu waktu lain saya pun damai menyanyikan lagu waktu, saya salurkan hak batin untuk istri, di gay," kata Bagus. Jalan keluar persilangan Bagus bisa dibilang tak terlalu rumit. Ia hanya memerlukan satu garis senyum keikhlasan dikalimatkan, garis senyum itu berbunnyi, yang menyembul lewat bibir sang istri. Bila "Sebagai suami, sebaiknya kau tak melenceng dari deretan tugas dan kewajiban. Tetapi se- bagai dirimu sendiri, sebaiknya kau bebaskan aku dari posisi penghalang." Maka berjalanlah rumah tangga Bagus den- tober 1996, terlahir dari rahim sang istri seor gan segenap kemulusan. Hingga pada 18 Ok- ang bayi mungil berkelamin laki-laki. Saat sang bayi berumur sepuluh menit, Bagus pun berbisik, "Jika kelak keadaanku mengalir dalam perilakumu, sebagai bapak kubebaskan kau untuk menerima, sekaligus tak kularang untuk menolak." (pam) antaranya Jaksa Agung Singgih S.H. itu, Erman juga mengemuka- kan soal hak asasi manusia dan pembangunan yang menurutnya sudah terintegrasi secara total. "Hak asasi tidak saja hak ber- kumpul, berserikat dan berbicara, tetapi juga hak sipil, sosial dan kebudayaan. Sebaliknya, pem- bangunan juga tidak hanya diar- tikan sebagai pertumbuhan ekonomi semata, tetapi juga pem- bangunan sosial, politik dan ke- budayaan," ujarnya. Untuk pembangunan manusia, lukan makanan maupun kebe- menurut Erman, seseorang memer- tuhan absolut. "Dengan menerima basan berpendapat sebagai kebu- bahwa semua hak-hak asasi manu- hak-hak sipil, politik, ekonomi, sia adalah saling berkait dan tak sosial dan kebudayaan harus dilak dapat dipisahkan, maka penegakan sanakan dan didorong dengan in- tensitas yang sama," ucapnya lagi. Indonesia sebagai negara yang memiliki Pancasila dan UUD 1945, harus bisa menegakkan hak- hak tersebut. "Itu bukan berarti kita tunduk pada tekanan luar negeri, tetapi sejak semula hak-hak tersebut sudah menjadi milik bang- sa Indonesia. Kritik-kritik terhadap pelaksanaannya harus mendorong kita untuk lebih peka, terutama dalam masalah pertanahan, perbu- ruhan, lingkungan hidup dan per- lindungan konsumen," tegasnya. lingkungan hidup serta perlind- Perburuhan, pertanahan dan harus mendapat perhatian yang ungan konsumen, katanya lagi, ekonomi Indonesia sudah terkait lebih karena investasi asing telah menjadi bagian pembangunan dengan ekonomi dunia. (rud) ekonomi Indonesia. Sementara Ilustrasi: Wahyu Mukti 4cm Color Rendition Chart