Arsip

Halaman Artikel

Halaman Lainnya

Konten

2 Nasional Wakil Bupati Cirebon Masuk DPO CIREBON-Wakil Bupati Cirebon Tasiya Soemadi dima- sukkan dalam daftar pencarian orang (DPO) sebagai terpidana dalam perkara tindak pidana korupsi dana bantuan sosial Ka- bupaten Cirebon. Hal itu menyu- sul adanya putusan Mahkamah Agung (MA) yang mengabulkan permohonan kasasi dari jaksa penuntut umum (JPU). "Bahwa benar pada Februari 2017 Kejari Kabupaten Cirebon telah menyatakan yang bersang- kutan (terpidana) masuk dalam daftar pencarian orang (DPO)," kata Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Kabupaten Cirebon, Bambang Marsana, Ahad (12/2). Bambang mengungkapkan, eksekusi atas Tasiya Soemadi merupakan perintah UU Pasal 270 KUHAP dan sesuai petikan putusan No 435 MABRUROH, DJOKO SUCENO Pemeriksaan Ustaz Bachtiar Nasir soal TPPU ditunda setelah pilkada. SELAMATKAN МАЛКАМАН KONSTRUSL JAKARTA - Pengamat hukum pidana Universitas Indonesia (UI), Akhiar Salmi, menilai kasus tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang menjerat Yayasan Keadilan untuk Se- mua harus diusut tindak pidana asal- nya. Akhiar mengungkapkan, kasus yang menjadikan Ketua GNPF MUI Ustaz Bachtiar Nasir sebagai saksi ini tidak bisa serta-merta dijerat dengan pasal TPPU. Tetapi, harus dicari dulu asal-muasal dana tersebut. Polri Harus Ungkap Pidana Asal TPPU "Jadi, kuncinya dulu yang dicari, asal uang dari mana, melanggar tidak, baru diusut," kata dia saat dihubungi Republika di Jakarta, Ahad (12/2). Akhiar menjelaskan, yang dimak- sud TPPU adalah ketika uang terse- but berasal dari uang haram atau uang hasil tindak melawan hukum. Kemudian uang tersebut digunakan oleh pelaku untuk transaksi lain demi menyamarkan kejahatan. K/KPID.SUS.2016, yang mana hakim Mahkamah Agung me- ngabulkan permohonan kasasi dari pemohon kasasi, dalam hal ini jaksa penuntut umum. Putusan hakim MA tersebut menyatakan terdakwa Tasiya Soemadi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melaku- kan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut. Hakim pun menjatuhkan pidana terhadap terdakwa pidana penjara selama lima tahun enam bulan. ed: hafidz muftisany AKSI SELAMATKAN MK Aktivis ICW mengelar aksi Selamatkan Mahkamah Konstitusi di Jakarta, Ahad (12/2). Dalam aksinya mereka mengecam keras perilaku oknum hakim Mahkamah Konstitusi (MK) yang korup dan mengajak masyarakat untuk mengawasi kerja MK. Salah satu modus pencucian uang, ungkap Akhiar, dengan cara memindahkan dana hasil kejahatan ke pihak lain untuk disamarkan. Ke- mudian dana haram tersebut kembali ke pemberi setelah digunakan untuk keperluan lain. Akhiar menekankan, penyidik harus mengungkap asal dana yang dikumpulkan lewat Yayasan Keadilan untuk Semua, apakah hasil kejahatan atau bukan. "Jadi, namanya nyuci uang ya uangnya ini uang kotor, uang hasil melawan hukum. Itu dulu cari, diperoleh uang itu dari mana nih. Bahwa nanti disalurkan ke yang lain atau ada tidak penyelewengan atau penggelapan dari situ, ya lain lagi persoalannya," jelas Akhiar. Ia melanjutkan, jika memang ada dana hasil transaksi narkoba, hasil perdagangan manusia, atau korupsi, jelas dapat disebut TPPU. Namun, ji- ka dana tersebut bukan berasal dari suatu yang melanggar hukum, Akhiar menyebut, sangkaan pasal TPPU ti- dak dapat digunakan. "Dicari dulu be- nar tidak ini uang dari hasil tindak pi- dana? Kalau tidak, ya tidak bisa dika- takan TPPU menurut saya," katanya. Ketua GNPF MUI Ustaz Bachtiar Nasir rencananya akan kembali memenuhi panggilan penyidik, pas- SUKABUMI - Kondisi kawasan Ujung Genteng, Kecamatan Ciracap, Kabupaten Sukabumi, sudah kondusif setelah peristiwa amuk warga ke pos TNI Angkatan Udara (AU) Sabtu (11/2) malam. Kini, warga sudah beraktivitas normal seperti biasa. Sebelumnya, warga mengamuk dan me- rusak pos TNI AU di Ujung Genteng, Suka- bumi, pada Sabtu malam sekitar pukul 20.00 WIB. Dampaknya, bangunan pos TNI AU mengalami kerusakan. "Saat ini kondisi di Ujung Genteng sudah kondusif," ujar Ka- polres Sukabumi AKBP M Ngajib kepada Re- publika, Ahad (12/2). Ngajib menyebut, petugas kepolisian te- tap melakukan pemantauan dan penjagaan di wilayah tersebut. Hal ini untuk menjaga kondisi keamanan setelah kejadian tersebut. Ngajib menambahkan, warga juga sudah beraktivitas normal seperti hari-hari biasa. Warga dan perwakilan dari TNI Angkatan Udara sudah menggelar pertemuan di kantor Balai Desa Ujung Genteng, Kecamatan Cira- cap, Kabupaten Sukabumi, Ahad (12/2) siang. Pertemuan tersebut untuk menyelesaikan kesalahpahaman yang berujung pada peru- sakan pos TNI Ujung Genteng, Sukabumi. "Iya betul, ada pertemuan di Balai Desa Ujung Genteng," ungkap Dandim 0622/Ka- bupaten Sukabumi Letkol (Kav) Guruh Pra- bowo kepada Republika. CLEAN Peredaran Narkoba di Sumut Capai 300 Kg MEDAN-Kapolrestabes Medan Kombes Pol Sandi Nu- groho menyebutkan, peredaran narkoba saat ini sudah sangat masif. Berdasarkan data yang dimiliki Polri, tercatat peredaran narkoba di Indonesia mencapai capilkada serentak 2017. "Panggilan kedua Pak Bachtiar sehari setelah pilkada, 16 Februari," kata penesihat hukum GNPF, Kapitra Ampera, saat dihubungi di Jakarta, Ahad (12/2). Tanggal tersebut, terangnya, di- pilih berdasarkan kesepakatan bersa- ma antara polisi dan pihak GNPF. Tidak ada tujuan lain, sambungnya, hanya untuk menjaga suasana hari pencoblosan tetap kondusif. "Biar suasana kondusif saja, supaya hari pencoblosan semua bisa tenang ju- ga," kata dia. Pada pemanggilan kedua nanti, Ustaz Bachtiar diminta untuk mem- berikan keterangan tambahan pada pemanggilan pertama, Jumat (10/2) lalu. Pihaknya pun telah memper- siapkan dokumen-dokumen yang di- dapatkan agar mampu memperkuat keterangan Ustaz Bachtiar. "Doku- men saja yang akan kami bawa. In- tinya untuk memperkuat keterangan yang disampaikan," jelasnya Hingga berita ini diturunkan, pi- hak Polri tidak banyak memberikan keterangan soal kasus TPPU dalam penggalangan dana Aksi Bela Islam II dan III. Kabagpenum Divisi Humas Polri Kombes Martinus Sitompul mengatakan bahwa kasus ini akan dirilis langsung oleh Direkur Tindak Pemkab Sukabumi meminta warganya untuk menahan emosi dalam menjaga situasi keamanan. "Semua pihak harus mampu me- nahan emosi," kata Wakil Bupati Sukabumi Adjo Sardjono kepada wartawan, Ahad (12/2). Penyelesaian kasus yang terjadi, lanjut dia, diserahkan sepenuhnya kepada aparat penegak hukum. Adjo mengatakan, masyara- kat diimbau untuk berkomunikasi dengan kepala desa atau tokoh lainnya ketika ada permasalahan. Ia mengimbau warga jangan mudah terprovokasi saat ada kabar yang beredar. Menurut dia, semua persoalan bisa diselesaikan dengan cara yang baik. TNI Angkatan Udara berjanji akan me- nindak oknum anggotanya yang terbukti melakukan penganiayaan terhadap warga di Ujung Genteng, Kecamatan Ciracap, Kabupa- ten Sukabumi. "Untuk anggota saya yang terbukti, pasti dihukum," kata Kepala Dinas Operasi Lanud Atang Sendjaja Bogor Kolonel Pnb Muzafar usai pertemuan yang berakhir kesepakatan damai tersebut. Situasi Ujung Genteng Kondusif RIGA NURUL IMAN, MABRUROH Menurut dia, oknum TNI AU yang terbuk- ti bersalah akan dikenakan sanksi yang tegas sesuai ketentuan yang berlaku. Sementara, terkait perusakan pos jaga TNI AU di Ujung Genteng, Kecamatan Ciracap, Sukabumi, Menurut Guruh, kesalahpahaman yang pihaknya menyerahkan penanganan kasus terjadi antara anggota TNI dan warga ter- tersebut kepada aparat kepolisian. "Intinya sebut seharusnya tidak perlu terjadi. Ketika saat ini sudah tidak ada lagi permasalahan terjadi permasalahan, ia mengatakan, dapat dengan warga di Ujung Genteng," ujar dia. diselesaikan secara kekeluargaan. Muzafar menerangkan, keberadaan pos jaga TNI AU di Ujung Genteng untuk meng- amankan inventaris milik negara di sana. Ia juga membantah adanya amuk massa akibat adanya sengketa dengan warga setempat. Pidana Ekonomi Khusus Brigjen Agung Setya. Sedangkan, saat men- coba menghubungi Agung, panggilan Republika tidak direspons. Pemeriksaan Habib Rizieq Sementara, kuasa hukum Habib Rizieq Shihab, Kiagus Choiri, memas- tikan kliennya akan memenuhi pang- gilan penyidik Direktorat Reserse Umum (Krimum) Polda Jabar, Senin (13/2). "Insya Allah, Senin HRS (Ha- bib Rizieq Shihab) akan memenuhi panggilan di Polda Jabar," kata Choiri dalam pesan singkatnya. satu ton setiap hari dan 300 kg di antaranya di Sumatra Utara (Sumut) Choiri juga meluruskan informasi yang menyebutkan kliennya akan mendatangi Polda Jabar usai meng- hadiriri acara 112 di Masjid Istiqlal, Jakarta. Menurut dia, informasi ter- sebut tidak benar karena HRS ada ha- langan usai acara tersebut. "Insya Allah, Senin akan memenuhi pang- gilan Polda Jabar," ujar dia. "Di mana dari peredaran narkoba satu ton tersebut, 300 kg di antaranya beredar di wila- yah Sumut per hari. Sedangkan, dari 300 kg itu, sekitar 100 kg per hari beredar di Kota Medan," ujarnya di Medan, Ahad (12/2). la mengatakan, peredaran narkoba tidak hanya terjadi di Kota Me- dan, tetapi juga di seluruh wilayah Indonesia. Sementara, bandar narkoba PRAYOGI/REPUBLIKA Sebelumnya, Habib Rizieq kem- bali tak hadir pada panggilan kedua dalam kasus dugaan penistaan lam- bang negara dan pencemaran nama baik. Sedianya, Jumat (10/2), penyi- dik Direktorat Reserse Kriminal Umum (Krimum) akan memeriksa Rizieq sebagai tersangka. ed: hafidz muftisany Keterangan dari Polda Jabar menyebut- kan, peristiwa amuk massa tersebut berawal dari perselisihan seorang anggota TNI AU dengan warga setempat. Sekitar pukul 17.00 WIB, anggota TNI AU berpapasan dengan seorang warga. Keduanya mengendarai ken- daraan dari arah berlawanan. Saat berpapasan, warga tersebut melin- tasi genangan air dan cipratannya mengenai anggota TNI AU. Diduga, karena tidak teri- ma, oknum TNI tersebut terlibat perselisihan. Informasi tersebut menyebar di masyarakat sehingga menyebabkan amuk massa di pos TNI AU yang ada di Ujung Genteng. Sementara, Kepala Dinas Penerangan Angkatan Udara (Kadispenau) Marsekal Per- tama TNI Jemi Trisonjaya mengatakan, se- telah terjadi cekcok, anggotanya mendatangi rumah warga tersebut dan meminta maaf. "Anggota kami menyambangi rumahnya dan. bertemu dengan orang tuanya untuk memin- ta maaf," ungkap dia. Tetapi, sambung Jemi, kemudian warga menangkap informasi yang berbeda sehingga datang ramai-ramai ke pos dan melakukan perusakan. edi hafidz muftisany REPUBLIKA SENIN, 13 FEBRUARI 2017 yang kerap mengedarkan sabu di Kota Binjai, Sumut, diringkus. Da- ri tangannya, polisi menyita lima paket sabu seberat 3,18 gram. Kasat Narkoba Polres Binjai AKP Bambang H Tarigan menga- takan, tersangka yang diaman- kan berinisial ZE alias UK alias Bob (42), warga Jl R H Juanda, Mencirim, Binjai Timur. Dia di- ringkus petugas Satuan Reserse Narkoba Polres Binjai di ke- diamannya, Jumat (10/2) petang. issha harruma/antara ed: hafidz muftisany ICW: KY Harus Kembali Awasi MK ● MABRUROH JAKARTA - Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Aradila Caesar menilai kewenangan Komisi Yudisial (KY) untuk mengawasi hakim Mahkamah Konstitusi (MK) harus dikembalikan. Aradile menyebut, lembaga yang dipimpin Arief Hidayat tersebut tidak ideal tanpa pengawasan KY. Aradila mengatakan, mantan ketua MK Akil Muchtar ditahan dan hakim Patrialis Akbar tersan- dung kasus suap. Ia juga menyebut Ketua Mahka- mah Konstitusi (MK) Arief Hidayat pernah tersan- dung kasus kode etik. "Kita ingat 2006 kewenangan KY justru dibatalkan sendiri oleh hakim-hakim MK kala itu dan KY tidak punya lagi kewenangan pengawasan. Lantas siapa yang mengawasi?" tanya Aradila Cae- sar di Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta Pu- sat, Ahad (12/2). Aradila menilai, pemerintah tidak perlu lagi naif dengan melihat kondisi peradilan Indonesia saat ini. "Jadi, dengan kondisi seperti ini, apakah kita akan tetap berpegang teguh pada putusan MK ter- kait dengan KY yang tidak punya pengawasan itu?" katanya. ICW, kata dia, melalui aksi pengisian petisi online mengusulkan agar merevisi UU tersebut serta kembali memperkuat kewenangan KY dalam mengawasi hakim-hakim MK. "Jadi, harus ada lembaga pengawas, tentunya yang menjaga hakim MK supaya tidak tersandung kasus dan itu harus berangkat dari pemerintah, presiden, DPR dibantu KPK dan KY tentunya untuk mengubah sistem yang demikian lebih baik lagi," kata dia. Aradila mengatakan, kebutuhan badan peng- awasan ini sangat menentukan nasib lembaga per- adilan Indonesia. Bukan saja untuk MK, melainkan juga lembaga peradilan di kabupaten dan kota seluruh Indonesia. "Maka, memperkuat kewenang- an KY adalah harga mati," kata dia. Sementara, anggota Komisi III DPR RI, Nasir Djamil, mengimbau Presiden Joko Widodo untuk segera merespons surat rekomendasi dari Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK). MK- MK merekomendasikan memberhentikan Patrialis Akbar. "Perihal usulan penggantian Pak Patrialis Akbar, MKMK sudah melakukan prosedur, yakni mengi- rimkan surat kepada Presiden," kata Nasir. Menurut Nasir, MKMK merekomendasikan pemberhentian hakim konstitusi Patrialias Akbar setelah ia tertangkap tangan oleh KPK atas dugaan penyuapan karena dinilai melanggar etika. Nasir berharap, Presiden dapat merespons po- sitif agar posisi hakim konstitusi yang lowong se- mentara dapat terisi. Politikus Partai Keadilan Se- jahtera (PKS) ini menyadari, tidak mudah bagi Pre- siden Joko Widodo untuk menentukan hakim konstitusi pengganti Patrialis Akbar. "Ada beberapa langkah yang harus dilalui Presiden, yakni memilih sejumlah calon, kemudian menyeleksi dan dipilih satu nama," katanya. Anggota Komisi III DPR RI, Arsul Sani, mem- prediksi, kerja-kerja Mahkamah Konstitusi akan semakin berat. Sebab, MK yang terbiasa bekerja dengan tiga panel hanya akan menjadi dua panel karena pemberhentian Patrialis. Padahal, kata Arsul, tugas-tugas MK sangat ba- nyak, apalagi MK juga akan menangani kasus seng- keta pidana pilkada serentak 2017. Karena itu, Arsul juga mengusulkan agar Presiden dapat segera me- nentukan hakim konstitusi pengganti Patrialis Akbar. antara ed: hafidz muftisany PRAYOGU REPUBLIKA FAN ELAWA SINA DIKSUSI PILKADA Direktur Lingkar Madani Indonesia (LIMA) Ray Rangkuti (kiri) dan Koordinator Komite Pemilih Indonesia (Tepil Jerry Sumampouw dalam diskusi bertajuk "Jaga Demokrasi, Tolak Kecu- rangan dan Kekerasan. Selamatkan Demokrasi, Tolak Koruptor dan Dinasti di Jakarta, Ahad [12/2). PI Pulau Te Jadi Prior Distribusi logistik akan dikawal ketat. KENDARI - Komisi Pemilihan Umum (KPU) memprioritaskan distribusi logistik pilkada 2017 untuk pulau terluar di Sulawesi Tenggara (Sultra). Mereka diharapkan dapat lebih dahulu siap me- nyelenggarakan pemilihan. Ketua KPU Sultra, Hidayatullah, me- ngatakan, pihaknya sudah menyalurkan logistik ke Pulau Batu Atas, Buton Selatan, sebagai wilayah terjauh. "Kita mengguna- kan kapal laut," katanya, di Kendari, Ahad (12/2). Wilayah terpencil yang juga menjadi prioritas adalah Kabupaten Kolaka Utara. Wilayah itu berbatasan dengan Sulawesi Tengah dan Sulawesi Selatan. KPUD Sul- tra mengklaim, tidak ada kendala serius terkait distribusi kelengkapan pemilihan. Penyelenggara pilkada tetap mengantisi- pasi sekecil apa pun kendala yang diha- dapi. Ia mengimbau pasangan calon, tim sukses, simpatisan, dan partai politik pen- dukung menjunjung tinggi keamanan dan ketertiban. Masyarakat diharapkan dapat mengikuti pilkada dengan aman dan lan- car. Jika ada keberatan, dapat disalurkan pada mekanisme yang telah ditentukan oleh undang-undang. Ketua tim pemenangan pasangan calon wali kota/wakil wali kota Kendari, Muhammad Endang, yakin semua pihak mendukung pilkada demokratis dan aman. Tujuh daerah di Sultra akan mengge- lar pilkada serentak 2017. Daerah tersebut adalah Buton, Buton Tengah, Buton Se- latan, Muna Barat, Bombana, Kolaka Uta- ra, dan Kota Kendari. Pantau persiapan KPUD Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT), merampungkan persiapan pilkada di tingkat kecamatan. "Kami me- ngumpulkan panitia pemilihan kecamatan (PPK) untuk memantapkan kesiapan me- nuju penyelenggaraan pilkada serentak 15 Februari mendatang," kata Komisioner KPU Kota Kupang Lodowyk Frederik, di Kupang. Rapat ini bertujuan untuk memas- tikan seluruh kesiapan yang sudah dila- kukan menjelang hari pelaksanaan nan- ti. PPK akan menjadi koordinator pelak- sanaan penyelenggaraan di tingkat kelu- rahan melalui panitia pemungutan suara (PPS) di 51 kelurahan. PPS akan berkoor- asyarakat yang tergabung M dalam Aliansi Kawal Demok- rasi Pilkada (AKDP) Pati di Jawa Tengah, mengeluarkan beberapa seruan. Di antaranya berbunyi, "Buat apa golput kalau ada kotak kosong. Seruan lainnya adalah, "Innalillahi wainnailaihi rajiun, turut berduka cita atas matinya demokrasi Pati. Ada satu lagi seruan yang tersebar dalam bentuk spanduk. Kalimatnya, "Suara kotak, suara rakyat. Jangan golput, pilih kotak kosong." Seruan itu tersebar di sejumlah titik di Pati. Ma- syarakat mudah menemukan seruan tersebut. Sebelumnya, pada Kamis (26/1), para pendukung kotak kosong mem- bubuhkan ribuan tanda tangan di atas kain putih sepanjang 400 meter. Kain itu terbentang mulai dari Jalan Kotak Kosong un Pemuda hir Di antara m kan kaus be kalau ada ke Ajakanj kotak koson kan informar setempat, m los bukan be suara kotak Sesuai d Pemilihan U nesia Nomor surat suara p pasangan ca Surat itu terd memuat foto calon dan koll bergambar. S "kotak koson Masyaraka BANDA ACEH - Ratusan personel Polda Aceh mulai disebar untuk pengamanan pilkada 2017. Kepala Biro Operasi (Karo Ops) Polda Aceh Kombes Guntur Wido- do mengatakan, personel yang di- sebar tersebut untuk menutupi ke- kurangan petugas pengamanan TPS. k "Ada 10 polres yang kekurang- an personel. Mereka yang di bawah kendali operasi Polda Aceh ini ditempatkan di sana untuk pe- ngamanan pilkada serentak yang digelar 15 Februari mendatang," ucapnya, di Banda Aceh, Ahad (12/2). Polda Sebar Pe Pengamanan P Sepuluh Polres mendapatkan tambahan pasukan dari Polda Aceh. Mereka adalah Pidie, Bireu- en, Lhokseumawe, Aceh Utara, Aceh Timur, Singkil, Gayo Lues, Aceh Jaya, Aceh Barat, dan Nagan Raya. Color Rendition Chart Personel tambahan bertugas selama delapan hari, mulai 12 hingga 16 Februari. Setelah itu, mereka kembali ke Polda Aceh. Guntur menambahkan, penam- bahan personel bergantung dari permintaan masing-masing Pol- Tidak semua polres menda- patkan penambahan pasukan. "Ada sebagian Polres yang per- dinasi d sing-ma nyeleng Lod dah baik seluruh pada H- nya lang suara pa ruari KF dan disa pagi har Distr aparat. petugas akan me dan lang keluraha suatu ter TPS. KPP di wilaya ini. Untu pang 20 milih tet akan me dan 6 ke Juml milih laki pemilih. pemilih. 7.954 ora Sedan sebanyak rinciann orang, tu orang, tu dang dis orang. Seme yang akan suara ter keluraha ciannya, TPS deng di daerah lapa Lima sebanyak 68 TPS d. orang. Sedan Raja berju milih 32. dengan ju Kecamata dengan j pemilih. "Kami lenggaraa damai, juj katanya. 4cm sonelnya cukup, jad tambahkan personel. sonel yang ditempat tung tingkat kerawan dia. Ada tiga kriteria yakni relatif aman, ra dan rawan dua. Untuk latif aman, di sana dis dua personel, sedang dengtan kriteria ra ditempatkan dua perse Seluruh personel ya dalam pengamanan dibekali senjata. Pengar ngedepankan preventit cegahan. Jika terjadi personel akan melapor tuan brimob yang telah kan di setiap wilayah. Di tempat terpisah, matra Barat menerapka tem pengamanan dalam Kota Payakumbuh dan K Kepulauan Mentawai. Kota Payakumbuh term lam kategori aman, sedam kada Kepulauan Mentawa suk kategori rawan satu. Jarak antara satu ter mungutan suara dan yan cukup berjauhan. Selain i portasi di Kepulauan M yang terdiri atas beberap kurang memadai.