Arsip

Halaman Artikel

Halaman Lainnya

Konten

on setiap hari dan 300 kg di anya di Sumatra Utara ut) Di mana dari peredaran ba satu ton tersebut, 300 antaranya beredar di wila- umut per hari. Sedangkan, 00 kg itu, sekitar 100 kg per eredar di Kota Medan," a di Medan, Ahad (12/2). la atakan, peredaran narkoba hanya terjadi di Kota Me- etapi juga di seluruh ah Indonesia. ementara, bandar narkoba REPUBLIKA erilaku Brigjen at men- Habib memas- mi pang- Reserse , Senin RS (Ha- menuhi a Choiri formasi a akan meng- Istiqlal, asi ter- ada ha- REPUBLIKA SENIN, 13 FEBRUARI 2017 "Insya i pang- q kem- n kedua an lam- Sementara, anggota Komisi III DPR RI, Nasir Djamil, mengimbau Presiden Joko Widodo untuk nggilan segera merespons surat rekomendasi dari Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK). MK- MK merekomendasikan memberhentikan Patrialis Akbar. n nama , penyi- riminal meriksa yang kerap mengedarkan sabu di Kota Binjai, Sumut, diringkus. Da- ri tangannya, polisi menyita lima paket sabu seberat 3,18 gram. Kasat Narkoba Polres Binjai AKP Bambang H Tarigan menga- takan, tersangka yang diaman- kan berinisial ZE alias UK alias Bob (42), warga JL IR H Juanda, Mencirim, Binjai Timur. Dia di- ringkus petugas Satuan Reserse Narkoba Polres Binjai di ke- diamannya, Jumat (10/2) petang. issha harruma/antara ed: hafidz muftisany ICW: KY Harus Kembali Awasi MK MABRUROH JAKARTA - Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Aradila Caesar menilai kewenangan Komisi Yudisial (KY) untuk mengawasi hakim Mahkamah Konstitusi (MK) harus dikembalikan. Aradile menyebut, lembaga yang dipimpin Arief Hidayat tersebut tidak ideal tanpa pengawasan KY. Aradila mengatakan, mantan ketua MK Akil Muchtar ditahan dan hakim Patrialis Akbar tersan- dung kasus suap. Ia juga menyebut Ketua Mahka- mah Konstitusi (MK) Arief Hidayat pernah tersan- dung kasus kode etik. "Kita ingat 2006 kewenangan KY justru dibatalkan sendiri oleh hakim-hakim MK kala itu dan KY tidak punya lagi kewenangan pengawasan. Lantas siapa yang mengawasi?" tanya Aradila Cae- sar di Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta Pu- sat, Ahad (12/2). Aradila menilai, pemerintah tidak perlu lagi naif dengan melihat kondisi peradilan Indonesia saat ini. "Jadi, dengan kondisi seperti ini, apakah kita akan tetap berpegang teguh pada putusan MK ter- kait dengan KY yang tidak punya pengawasan itu?" katanya. ICW, kata dia, melalui aksi pengisian petisi online mengusulkan agar merevisi UU tersebut serta kembali memperkuat kewenangan KY dalam mengawasi hakim-hakim MK. "Jadi, harus ada lembaga pengawas, tentunya yang menjaga hakim MK supaya tidak tersandung kasus dan itu harus berangkat dari pemerintah, presiden, DPR dibantu KPK dan KY tentunya untuk mengubah sistem yang demikian lebih baik lagi," kata dia. Aradila mengatakan, kebutuhan badan peng- awasan ini sangat menentukan nasib lembaga per- adilan Indonesia. Bukan saja untuk MK, melainkan juga lembaga peradilan di kabupaten dan kota seluruh Indonesia. "Maka, memperkuat kewenang- an KY adalah harga mati," kata dia. "Perihal usulan penggantian Pak Patrialis Akbar, MKMK sudah melakukan prosedur, yakni mengi- rimkan surat kepada Presiden," kata Nasir. Menurut Nasir, MKMK merekomendasikan pemberhentian hakim konstitusi Patrialias Akbar setelah ia tertangkap tangan oleh KPK atas dugaan penyuapan karena dinilai melanggar etika. Nasir berharap, Presiden dapat merespons po- sitif agar posisi hakim konstitusi yang lowong se- mentara dapat terisi. Politikus Partai Keadilan Se- jahtera (PKS) ini menyadari, tidak mudah bagi Pre- siden Joko Widodo untuk menentukan hakim konstitusi pengganti Patrialis Akbar. "Ada beberapa langkah yang harus dilalui Presiden, yakni memilih sejumlah calon, kemudian menyeleksi dan dipilih satu nama," katanya. Anggota Komisi III DPR RI, Arsul Sani, mem- prediksi, kerja-kerja Mahkamah Konstitusi akan semakin berat. Sebab, MK yang terbiasa bekerja dengan tiga panel hanya akan menjadi dua panel karena pemberhentian Patrialis. Padahal, kata Arsul, tugas-tugas MK sangat ba- nyak, apalagi MK juga akan menangani kasus seng- keta pidana pilkada serentak 2017. Karena itu, Arsul juga mengusulkan agar Presiden dapat segera me- nentukan hakim konstitusi pengganti Patrialis Akbar. antara edi hafidz muftisany PRAYOGU REPUBLIKA T VA ELAWA OINN SUSI PILKADA Direktur Lingkar Madani Indonesia (LIMA) Ray kuti (kiri) dan Koordinator Komite Pemilih Indonesia (Tepil Jerry ampouw dalam diskusi bertajuk "Jaga Demokrasi, Tolak Kecu an dan Kekerasan. Selamatkan Demokrasi,Tolak Koruptor dan asti di Jakarta, Ahad (12/2) Pulau Terluar Jadi Prioritas Distribusi logistik akan dikawal ketat. KENDARI - Komisi Pemilihan Umum (KPU) memprioritaskan distribusi logistik pilkada 2017 untuk pulau terluar di Sulawesi Tenggara (Sultra). Mereka diharapkan dapat lebih dahulu siap me- nyelenggarakan pemilihan. Ketua KPU Sultra, Hidayatullah, me- ngatakan, pihaknya sudah menyalurkan logistik ke Pulau Batu Atas, Buton Selatan, sebagai wilayah terjauh. "Kita mengguna- kan kapal laut," katanya, di Kendari, Ahad (12/2). Wilayah terpencil yang juga menjadi prioritas adalah Kabupaten Kolaka Utara. Wilayah itu berbatasan dengan Sulawesi Tengah dan Sulawesi Selatan. KPUD Sul- tra mengklaim, tidak ada kendala serius terkait distribusi kelengkapan pemilihan. Penyelenggara pilkada tetap mengantisi- pasi sekecil apa pun kendala yang diha- dapi. Ia mengimbau pasangan calon, tim sukses, simpatisan, dan partai politik pen- dukung menjunjung tinggi keamanan dan ketertiban. Masyarakat diharapkan dapat mengikuti pilkada dengan aman dan lan- car. Jika ada keberatan, dapat disalurkan pada mekanisme yang telah ditentukan oleh undang-undang. Ketua tim pemenangan pasangan calon wali kota/wakil wali kota Kendari, Muhammad Endang, yakin semua pihak mendukung pilkada demokratis dan aman. Tujuh daerah di Sultra akan mengge- lar pilkada serentak 2017. Daerah tersebut adalah Buton, Buton Tengah, Buton Se- latan, Muna Barat, Bombana, Kolaka Uta- ra, dan Kota Kendari. Pantau persiapan KPUD Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT), merampungkan persiapan pilkada di tingkat kecamatan. "Kami me- ngumpulkan panitia pemilihan kecamatan (PPK) untuk memantapkan kesiapan me- nuju penyelenggaraan pilkada serentak 15 Februari mendatang," kata Komisioner KPU Kota Kupang Lodowyk Frederik, di Kupang. Rapat ini bertujuan untuk memas- tikan seluruh kesiapan yang sudah dila- kukan menjelang hari pelaksanaan nan- ti. PPK akan menjadi koordinator pelak- sanaan penyelenggaraan di tingkat kelu- rahan melalui panitia pemungutan suara (PPS) di 51 kelurahan. PPS akan berkoor- asyarakat yang tergabung M dalam Aliansi Kawal Demok- rasi Pilkada (AKDP) Pati di Jawa Tengah, mengeluarkan beberapa seruan. Di antaranya berbunyi, "Buat apa golput kalau ada kotak kosong." Seruan lainnya adalah, "Innalillahi wainnailaihi rajiun, turut berduka cita atas matinya demokrasi Pati. Ada satu lagi seruan yang tersebar dalam bentuk spanduk. Kalimatnya, "Suara kotak, suara rakyat. Jangan golput, pilih kotak kosong." Seruan itu tersebar di sejumlah titik di Pati. Ma- syarakat mudah menemukan seruan tersebut. Sebelumnya, pada Kamis (26/1), para pendukung kotak kosong mem- bubuhkan ribuan tanda tangan di atas kain putih sepanjang 400 meter. Kain itu terbentang mulai dari Jalan BANDA ACEH - Ratusan personel Polda Aceh mulai disebar untuk pengamanan pilkada 2017. Kepala Biro Operasi (Karo Ops) Polda Aceh Kombes Guntur Wido- do mengatakan, personel yang di- sebar tersebut untuk menutupi ke- kurangan petugas pengamanan TPS. k "Ada 10 polres yang kekurang- an personel. Mereka yang di bawah kendali operasi Polda Aceh ini ditempatkan di sana untuk pe- ngamanan pilkada serentak yang digelar 15 Februari mendatang," ucapnya, di Banda Aceh, Ahad Sepuluh Polres mendapatkan tambahan pasukan dari Polda Aceh. Mereka adalah Pidie, Bireu- PILKADA SERENTAK 2017 en, Lhokseumawe, Aceh Utara, Aceh Timur, Singkil, Gayo Lues, Aceh Jaya, Aceh Barat, dan Nagan Raya. Personel tambahan bertugas selama delapan hari, mulai 12 hingga 16 Februari. Setelah itu, mereka kembali ke Polda Aceh. Guntur menambahkan, penam- bahan personel bergantung dari permintaan masing-masing Pol- dinasi dengan para penyelenggara di ma- sing-masing TPS melalui kelompok pe- nyelenggara pemungutan suara (KPPS). Tidak semua polres menda- patkan penambahan pasukan. "Ada sebagian Polres yang per- Lodowyk mengatakan, persiapan su- dah baik, termasuk di dalamnya kesiapan seluruh logistik yang baru akan disalurkan pada H-1 penyelenggaraan. Warga nanti- nya langsung menuju tempat pemungutan suara pada hari pemilihan. "Senin 13 Feb- ruari KPU mulai memuat logistik ke truk dan disalurkan pada Selasa 14 Februari pagi hari," katanya. Distribusi logistik akan dikawal ketat aparat. Personel Polres Kupang Kota dan petugas penyelenggara kecamatan (PPK) akan mengawal logistik menuju kelurahan dan langsung ke TPS masing-masing di kelurahan. Logistik tak lagi diinapkan di suatu tempat, tetapi langsung dibawa ke TPS. KPPS harus sudah membangun TPS di wilayah kerja masing-masing mulai hari ini. Untuk pelaksanaan Pilkada Kota Ku- pang 2017, KPU menetapkan daftar pe- milih tetap sebanyak 235.265 orang yang akan menyebar di 660 TPS, 51 kelurahan, dan 6 kecamatan. Jumlah sebanyak itu terdiri dari pe- milih laki-laki sebanyak 116.887 orang dan pemilih.perempuan berjumlah 118.378 pemilih. Jumlah pemilih pemula sebanyak 7.954 orang atau sebanyak 3,38 persen. Sedangkan, untuk pemilih difabel ada sebanyak 256 orang atau 0,11 persen. Pe- rinciannya, tunadaksa berjumlah 33 orang, tunanetra 62 orang, tunarungu 59 orang, tunagrahita 74 orang, dan penyan- dang disabilitas lainnya berjumlah 28 orang. Sementara, untuk jumlah 660 TPS yang akan dipakai pada saat pemungutan suara terdistribusi masing-masing ke 51 kelurahan dan enam kecamatan. Perin- ciannya, Kecamatan Alak berjumlah 109 TPS dengan jumlah keseluruhan pemilih di daerah itu sebanyak 38.127 pemilih, Ke- lapa Lima 109 TPS dengan jumlah pemilih sebanyak 40.457 orang, dan Kota Lama 68 TPS dengan jumlah pemilih 20.555 orang. Sedangkan, untuk Kecamatan Kota Raja berjumlah 99 TPS dengan jumlah pe- milih 32.885 orang, Maulafa 134 TPS dengan jumlah pemilih 49.663 orang, dan Kecamatan Oebobo sebanyak 141 TPS dengan jumlah pemilih 53.578 orang pemilih. "Kami sangat optimistis penye- lenggaraan pilkada akan lancar, aman, damai, jujur, dan sangat berintegritas," katanya.antara ed: erdy nasrul Kotak Kosong untuk Cegah Kematian Demokrasi di Pati Pemuda hingga Jalan Sudirman, Pati. Di antara mereka, ada yang mengena- kan kaus bertuliskan "Buat apa golput kalau ada kotak kosong". Ajakan jangan golput dan pilih kotak kosong ini sekaligus memberi- kan informasi kepada masyarakat setempat, mereka yang tidak mencob- los bukan berarti menambah jumlah suara kotak kosong. Sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indo- nesia Nomor 11 Tahun 2016, Pasal 11A, surat suara pada pemilihan satu pasangan calon memuat dua kolom. Surat itu terdiri atas satu kolom yang memuat foto dan nama pasangan calon dan kolom kosong yang tidak bergambar. Sebutan lainnya adalah "kotak kosong" Masyarakat yang mempunyai hak Polda Sebar Personel Pengamanan Pilkada 2017 sonelnya cukup, jadi tidak kita tambahkan personel. Jumlah per- sonel yang ditempatkan tergan- tung tingkat kerawanan," sebut dia. Ada tiga kriteria kerawanan, yakni relatif aman, rawan satu, dan rawan dua. Untuk kriteria re- latif aman, di sana ditempatkan dua personel, sedangkan lokasi dengtan kriteria rawan akan ditempatkan dua personel. Seluruh personel yang terlibat dalam pengamanan TPS tidak dibekali senjata. Pengamanan me- ngedepankan preventif atau pen- cegahan. Jika terjadi gangguan, personel akan melaporkan ke sa- tuan brimob yang telah ditempat- kan di setiap wilayah. Di tempat terpisah, Polda Su- matra Barat menerapkan dua sis- tem pengamanan dalam Pilkada Kota Payakumbuh dan Kabupaten Kepulauan Mentawai. Pilkada Kota Payakumbuh termasuk da- lam kategori aman, sedangkan Pil- kada Kepulauan Mentawai terma- suk kategori rawan satu. HASANUL RIZQA Jarak antara satu tempat pe- mungutan suara dan yang lainnya cukup berjauhan. Selain itu, trans- portasi di Kepulauan Mentawai yang terdiri atas beberapa pulau kurang memadai. DEPOK-Gerakan Muslimah Me- milih Pemimpin (GMMP) mengimbau masyarakat memilih calon gubernur Muslim. Gerakan ini telah menyiapkan relawan yang akan disebar ke 12 ribu titik tempat pemungutan suara (TPS). Mereka akan mencegah kecurangan. MUSLIMAH MEMILIH Motivator dan aktivis Muslimah Neno Warisman (kiri), Fahira Idris (tengah), dan Peggy Melati Sukma, meluncurkan Gerakan Muslimah Memilih Pemimpin (GMMP) di Depok, Jabar, Ahad (12/2). GMMP mengimbau masyarakat di seluruh Indonesia untuk memilih calon kepala daerah Muslim. GMMP Imbau Pilih Cagub Muslim lenggara pilkada. Mereka akan aktif mengawasi TPS masing-masing. "GMMP diinisiasi oleh eksponen- eksponen 'lulusan' Aksi Super Damai 212. Mereka ada empat orang Mus- limah, yakni Bunda Neno Warisman, Uni Fahira Idris, saya sendiri, dan Syifa Fauzia (putri almarhumah Tuty Alawiyah-Red)," jelas Peggy. Setelah usai pilkada 2017, lanjut dia, GMMP masih terus bergerak untuk pendidikan politik umat. Peggy menilai saat ini Muslimah kurang mendapatkan pemahaman yang kritis dan terlibat aktif dalam mewujudkan demokrasi yang Islami. GMMP bekerja sama dengan grup riset potensial yang telah terdaftar di KPUD DKI Jakarta. Profil relawan pada umumnya merupakan Muslimah berusia 21 tahun ke atas dari beragam profesi. Meski tak berbayar, gerakan ini solid untuk memantau jalannya pilkada 2017 yang berkeadilan. Inisiator GMMP, Peggy Melati Sukma, mengatakan, konsentrasi rela- wan GMMP masih berpusat di Jakarta. Itu cukup lumrah lantaran cikal bakal gerakan tersebut berawal dari dinamika perpolitikan lokal Ibu Kota. pilih di 10 daerah (delapan kabupaten dan dua kota) yang menggelar pilkada tahun ini cukup mencoblos salah satu kolom itu. Surat suara ini berbeda dengan surat suara di daerah lain yang memiliki beberapa pasangan calon kepala daerah. Kesepuluh daerah itu adalah, di antaranya, Pati (Jawa Tengah), Tebing Tinggi (Sumatra Utara), Tulang Bawang Barat (Lámpung), Landak (Kalimantan Barat), dan Buton (Sulawesi Tenggara). Lainnya adalah Buleleng (Bali), Maluku Tengah (Maluku), Halmahera Tengah (Maluku Utara), Tambrauw (Papua Barat), dan Sorong (Papua). Seruan memilih kotak kosong di Pati bermula dari manuver delapan dari sembilan partai politik yang memiliki kursi di DPRD Kabupaten Pati. Mereka mengusung pasangan Pilkada Kota Payakumbuh akan dikawal dua orang personel polisi dan 10 orang linmas. "Ter- kait sistemnya, nanti kami serah- kan langsung semua kepada Pol- res Payakumbuh, kami hanya sia- ga saja apabila mereka nanti bu- tuh bantuan tambahan personel," kata Kabid Humas Polda Sumbar AKBP Syamsi, di Padang. Pengamanan untuk Kabupa- ten Kepulauan Mentawai yang masuk dalam kategori rawan satu berbeda. Dua personel polisi dan empat orang linmas akan menjaga dua unit TPS. Pihaknya juga telah mengirim- kan 30 personel Satuan Brimob un- tuk membantu pengamanan di Mentawai. "Kami berharap pemi- lu serentak berjalan aman dan lan- car serta tanpa kegaduhan," kata dia. Panitia Pengawas Pemilih Kota Payakumbuh telah memeta- kan 69 TPS yang rawan terjadi pe- langgaran pada pemilu nanti. "Ke- rawanan yang terjadi menjelang waktu pencoblosan adalah akurasi data pemilih, ketaatan penyeleng- gara pemungutan suara, politik uang, keadaan geografis, dan ke- tersediaan logistik," kata Ketua Panwaslih Kota Payakumbuh Suci Wildanis. antara ed: erdy nasrul GMMP telah dirumuskan sejak awal 2017. Gerakan ini independen dari pasangan kandidat mana pun. Pada hari pilkada, lanjut Peggy, para relawan GMMP akan aktif di setiap TPS untuk ikut mengawasi jalannya proses demokrasi. "GMMP ingin turut berkontribusi mengawal proses politik yang bersih, jujur, dan adil, sesuai dengan nilai-nilai Islam," kata Peggy dalam jumpa pers di Depok, Jawa Barat, Ahad (12/2). Acara tersebut sekaligus meresmi- kan dimulainya masa tugas para koor- dinator GMMP. Peggy meneruskan, jumlah keseluruhan relawan GMMP sejauh ini mencapai 15 ribu orang. Me- reka tersebar di seluruh daerah Indo- nesia yang menyelenggarakan pilkada 2017. Pada Rabu (15/2), pucuk pimpinan GMMP akan berkoordinasi dengan para relawan di seluruh daerah penye- calon bupati dan wakil bupati Pati Haryanto-Syaiful Arifin. Delapan partai itu adalah PDIP, Gerindra, Golkar, Demokrat, PKB, PKS, Hanura, dan PPP. Partai Nasdem tidak memenuhi syarat untuk mengusung pasangan calon pada pilkada serentak tahun ini. Parpol ini dalam Pemilu 2014 hanya meraih empat kursi, sementara syarat mengusung calon kepala daerah adalah raihan 20 persen dari 50 kursi atau 10 kursi DPRD Kabupaten Pati. Kendati delapan parpol itu mengusung pasangan Haryanto- Syaiful Arifin, sebagian masyarakat ternyata memiliki sikap berbeda. Mereka berlawanan arah dengan delapan parpol itu. Bahkan, di antara sejumlah pendukung kotak kosong terdapat AWDelivery eat better, eat AAW" REPUBLIKA SENIN, 13 FEBRUARI 2017 Best Friends FOREVER Rooty Barrel 61 www.awdelivery.co.id Pihaknya memproyeksikan gera- kan ini menjadi gerakan nasional. GM- MP juga telah berkeliling menyampai- kan ke para Muslimah agar mereka membuat inisiasi gerakan yang sama di daerah. "Setelah pilkada ini, kami konsolidasi terus." ed: erdy nasrul 3 YASIN HABIBI REPUBLIKA sejumlah kader partai pengusung kontestan itu. Misalnya, Jumadi. Dia rela mengundurkan diri dari posisi ketua bidang perekonomian dan wisata DPC PDIP Pati untuk bergabung dengan pendukung kotak kosong. Jumadi menilai calon tunggal memunculkan kesan matinya demokrasi di Pati. Dukungan kepada kotak kosong juga datang dari politikus PKB Pati, Roihan. Sebanyak 21 PAC PKB di Pati, sudah menandatangani pengajuan rekomendasi Budiyono sebagai calon. Namun, tiba-tiba PKB Pati mendukung calon tunggal. "Ini ada apa?" katanya. Sekretaris Dewan Syura DPC PKB Pati itu pun memaklumi jika 80 persen warga Pati kecewa. Sebab, partai ini berpeluang mengajukan pasangan calon jika berkoalisi dengan Nasdem. antara ed: erdy nasrul AW RESTORAN KHAS AMERIKA ONLY IDR MEAL FOR 2 2 GOLDEN CHICKEN 2 PERKEDEL 2 RICE 2 RB (R) DISKON 27% HINGGA RB "64⁰" 4cm Color Rendition Chart