Arsip

Halaman Artikel

Halaman Lainnya

Konten

Color Rendition Chart 2cm Jumat, 15 April 2016 ST 061 85 smineT le2 n62619 Dukung Reklamasi Jakarta Sofyan Djalil: Kasus Korupsinya Harus Dihukum Jakarta, (Analisa) Reklamasi Teluk Jakarta disorot terlebih usai anggota DPRD MSanusi menjadi tersangka. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas Sofyan Djalil mendukung reklamasi agar terus dilakukan dan kasus korupsinya diusut sesuai koridor hukum. "Jadi harusnya korupsi dipisahkan dengan reklamasinya sendiri. Kalau korupsinya ya dihukum, tapi kalau rekla- masinya sendiri kita harus lihat secara jernih. Ya kan?" kata Sofyan usai pembukaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan DKI Jakarta di Balai Kota, Jakarta, Kamis (14/4). Sofyan menilai saat ini isu reklamasi sudah kelewat campur aduk di benak masyarakat. Maka munculah per- sepsi tak jernih antara kasus korupsi dan reklamasi itu sendiri, seolah-olah keduanya berjalin-kelindan tak ter- pisahkan. "Karena sekarang ini situasinya lagi terdistorsi gara- gara ada korupsi kan?" ujarnya. Dia menilai reklamasi adalah sebuah kepastian bagi pengembangan Jakarta. Yang penting, syarat tak merusak lingkungan harus terpenuhi. "Saya pikir reklamasi itu suatu keniscayaan di kota besar seperti di Jakarta ini. Cuma yang menjadi masalah adalah bagaimana perencanaan yang baik dan Amdal (Analisis Dampak Lingkungan) yang tepat," kata Sofyan. Sofyan memandang reklamasi adalah salah satu opsi mengatasi keterbatasan lahan. Namun demikian, bila ada perbedaan pandangan terkait reklamasi itu maka harap dimaklumi, itulah demokrasi. "Ya itulah iklim demokrasi. Tapi kita harus lihat 'common good' atau kepentingan yang lebih besar," kata Sofyan. (dtc) Ada Tanda-tanda Pasal Siluman Ahok Ingin Ada e-Naskah Jakarta, (Analisa) Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) merasa- kan adanya fenomena pasal siluman yang muncul dalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) terkait reklamasi Teluk Jakarta. "Setelah dulu muncul APBD siluman, sekarang ada tendensi pasal siluman soal reklamasi," kata Ahok di Balai Kota, Jakarta, Kamis (14/4). Dulu, memang sempat populer istilah 'anggaran siluman' dalam APBD DKI pada 2014 hingga 2015. Istilah itu juga dikemukakan oleh Ahok waktu itu, keteganganpun terjadi antara Ahok dengan DPRD DKI. Kini, ada lagi pembahasan Raperda Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil dan Raperda Tata Ruang Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta. Dalam Raperda yang disebut terakhir di atas, ada muatan soal usulan pihak eksekutif berupa kewajiban tambahan kontribusi sebesar 15 persen. Usulan inilah yang akhirnya diinginkan berbeda oleh DPRD DKI. Entah pasal mana dan di Raperda apa yang dimaksud Ahok sebagai 'pasal siluman'. Yang jelas, Ahok tak ingin hal itu eksis. "Saya pengen (sistem) e-Naskah, karena saya tidak mau ada pasal siluman," kata Ahok. Sistem e-Naskah kini direncanakan 'Ahok. Dengan sistem itu, pembahasan produk hukum bisa lebih trans- paran. Segala perubahan dan dinamika draf bisa diketahui secara 'real time' lewat e-Naskah. "Makanya saya minta ada e-Naskah. Siapa yang menge- print (menyetak), siapa yang ubah, saya bisa tahu," kata Ahok. (dtc) Antara/umarul faruq KECELAKAAN: Warga memperhatikan mobil yang tertabrak kereta api (KA) Doho jurusan Blitar-Surabaya di perlintasan kereta api Desa Gilang, Taman, Sidoarjo, Jawa Timur, Kamis (14/4). Kecelakaan tersebut meng- akibatkan empat orang meninggal dan dua lainnya luka serius. MENTERI BIDANG PEMBANGUNA Jakarta, (Analisa) Pemerintah telah mentapkan ada 19 libur nasional dan cuti bersama pada tahun 2017. Ternyata hari Libur na- sional dan cuti bersama tahun 2017 lebih sedikit 2 hari dari libur dan cuti bersama tahun 2016. "Sesuai petunjuk presiden dan wa- pres jangan terlalu banyak libur cuti bersamanya yang bisa mengurangi pro- duktifitas pegawai khususnya aparatur. Jadi dengan petunjuk itu dicarikan yang penting-penting saja cuti bersamanya, hanya dua libur yaitu Lebaran dan Natal saja lainnya hari libur nasional biasa aja," papar Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Biro- krasi Yuddy Chrisnandi usai rakor ten- tang hari libur dan cuti bersama di Ke- menko PMK, Jakarta, Kamis (14/4). Selain pertimbangan mengurangi produktivitas aparatur negara, Yuddy juga menyebut ada permintaan dari Men- teri Tenaga Kerja Hanif Dhakiri. Ter- Jakarta, (Analisa) Bupati Suyoto sukses membangun Bojonegoro yang dulu dikenal sebagai daerah termiskin sejajar dengan kota besar di dunia dalam hal pemerintahan terbuka dan inovasi. Kang Yoto pun kini menyatakan siap maju Pilgub DKI Jakarta. Antara/teresia may LIBUR 2017: (dari kiri) Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Yuddy Chrisnandi, Menteri Kordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani, Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin dan Menteri Tenaga Kerja Hanif Dhakiri memperlihatkan surat keputusan bersama tiga menteri terkait hari libur nasional dan cuti bersama 2017 di Jakarta, Kamis (14/4). Pemerintah menyepakati libur nasional tahun 2017 sebanyak 19 hari dengan hari libur nasional 15 hari dan cuti bersama empat hari. Hari Libur dan Cuti Bersama 2017 Lebih Sedikit lalu banyak libur dianggap mengurangi produktivitas dan kegiatan industri. Surabaya, (Analisa) Selama ini gas dan minyak tanah lazim digunakan untuk kebutuhan ba- han bakar rumah tangga. Padahal dua sumber daya tersebut tak bisa diperbarui dan makin berkurang. analisa Nasional KOORDINATOR now Sumber energi-alternatif untuk ke- perluan sehari-hari tentu saja sangat dibutuhkan. Dewan Energi Nasional (DEN) mengenalkan pelet energi. Se- lain murah, bahan bakar alternatif ini dinilai lebih aman. Pelet energi adalah bahan bakar alter- natif yang dibuat dari berbagai bahan bekas seperti serbuk gergaji, sekam padi dan lain sebagainya. Untuk bisa menggunakan pelet energi ini, diper- lukan sebuah kompor khusus. INVO "Karena itu penggunaan pelet energi ini harus disosialisasikan agar segera bisa direalisasik secepatnya," ujar Anggota Dewan Energi Nasional Dwi Hary Soeryadi di sela sosialisasi dan survei potensi pasar gassifikasi bio- massa berbasis pelet energi di Manukan Wetan, Tandes, Kamis (14/4). Dwi mengatakan, keuntungan meng- N KEBUDAYAAN RI "Komplain pelaku bisnis dan industri khususnyaforeign direct investment. Mi- salnya para akuntan yang harus banyak loading-nya tapi karena banyaknya hari libur nasional ya jadi terganggu karena mereka juga dituntut profesionalitas in- dustri. Atas dasar itu juga maka jangan terlalu banyak liburnya," tambahnya. Bojonegoro Mendunia Kang Yoto Siap Maju Pilgub DKI Yuddy menjelaskan yang menjadi pertimbangan adalah soal cuti bersama. Yuddy mencontohkan 17 Agustus jatuh pada Kamis, zaman dulu keesokan harinya mudah saja orang melakukan konsensus cuti bersama. Bedanya saat ini ada pertimbangan matang. "Saya ini politisi, politisi itu sopir bus. Sopir bus kalau ditanya penumpangnya mau ke mana, ya mau aja. Kalau saya ditanya, eh Kang Yoto siap tidak jadi gubernur Jatim? Siap tidak jadi gubernur DKI? Jawaban pertama saya harus bilang siap," tutur Kang Yoto di sela menghadiri jumpa pers "Bojonegoro Pelopori Open Government di Indonesia" di Jakarta, Kamis, (14/4). Kang Yoto menjelaskan, ia siap maju jika memenuhi tiga unsur. Warga Bojonegoro pun tidak mempermasa- lahkan jika la maju, mengingat masa jabatannya yang tinggal sebentar lagi. "Kalau saya mengatakan siap tentu ada mekanismenya. Syaratnya ada tiga, Kang Yoto menyadari sebagai po- satu ada yang memilih, kedua ada partai litisi, dirinya harus siap untuk ditem- yang mengusung atau saya maju secara patkan di mana saja. Ia juga mengaku independen, ketiga kalau ada biaya. Ini terbuka dengan masukan atau pun kri- bisa terjadi kalau silaturahmi, kalau tikan terhadap dirinya, termasuk ketika saling cocok. Kalau laku saya siap kalau "Kalau dari aparatur memang tang- gal merah jatuh di hari libur bisa diatur cuti bersamanya tetapi kalau di hari produktif ya sebisa mungkin jangan banyak liburnya. Pegawai kan sudah punya hak cuti, 12 hari kerja ya tinggal diatur dengan cuti bersama itu sehingga namanya disebut-sebut mampu menjadi pesaing Ahok dan cagub lainnya untuk maju di Pilgub DKI 2017. "Selama memutuskan menjadi politisi harus bilang siap, kecuali sudah pensiun. Saya bilang siap, saya mem- persilakan diperbincangkan publik, sa- ya terbuka, mau dikritik, mau dibahas, saya terbuka," tutur bupati yang masa jabatannya tinggal 1,5 tahun lagi ter- sebut. Pelet Energi Energi Alternatif yang Terus Disosialisasikan gunakan pelet energi adalah lebih hemat karena bahan bakunya murah, lebih sehat karena tidak ada emisi gas buang atau asap, bahan baku untuk membuat pelet energi melimpah, dan lebih aman karena diklaim tak ada risiko meledak. tak banyak cuti bersama," tandasnya. "Walaupun dari sisi ekonomi pernah ada penelitian hari libur relatif panjang akan menggerakkan roda perekonomi- an seperti tempat-tempat wisata kuliner, dsb. Ada bagusnya juga. Tapi kalau pegawai sebaiknya jangan terlalu ba- nyak libur kan mereka sudah punya jadwal cuti," ujar menteri dari Partai Hanura ini. "Karena ini menggunakan kompor khusus, maka kami akan mendorong pemerintah untuk lebih menyosialisa- sikan energi alternatif ini," kata Dwi. Dalam sosialisasi tersebut, warga diperkenalkan kompor sekaligus pelet energi. Warga diperlihatkan bagaimana menggunakan kompor berbahan energi alternatif ini. Lalu bagaimana dengan Hari Santri Nasional yang baru saja dicanangkan Presiden Jokowi? Yuddy menjawab, tidak semua peringatan monumental melulu diperingati dengan hari libur. "Dalam hal ini pemerintah sudah mengakui eksistensi Hari Santri Nasional tapi tidak harus diliburkan secara nasional. Kalau Hari Santri Libur kemudian Hari Bela Negara Libur, Hari Korpri libur, lama-lama libur bisa 50 hari. Kan bisa merusak image kita di internasional juga kalau terlalu banyak liburnya," cetusnya. (dtc) "Energi baru ini sudah dikenalkan sejak dua minggu lalu. Warga sih antu- sias untuk digunakan memasak. Warga ingin menggunakan tetapi warga juga meminta kepastian ketersediaan ba- rangnya," ujar Ketua RT 04 RW 01 Manukan Wetan Didik Kurniawan. Didik berharap pelet energi ini bisa digunakan secara masif. Jika sudah ma- sif, maka pelet energi tidak hanya mejadi energi alternatif, tetapi juga energi substitusi bagi energi saat ini seperti elpiji, engga ya engga. Saya kan tinggal 1,5 tahun lagi di Bojonegoro, kalau lima tahun lagi saya tidak akan ngomong seperti ini," ungkap Waketum PAN ini. Meski sampai saat ini belum ada dukungan resmi dari partai politik atau keputusan bulat untuk maju secara in- dependen, Kang Yoto akan membuka diri kepada iapa pun jika ada yang ingin mengusungnya. Namun di balik kesiapannya, Kang Yoto mengaku juga tetap menerima jika akhirnya tidak maju untuk Pilgub DKI satu tahun men- datang. "Ini bukan percaya diri atau tidak. Tapi saya harus siap diperbincangkan dam dikritik, saya membuka diri untuk siapa pun. Silakan tinggal diputus ber- sama. Bahasa politik tidak jadi itu lebih siap, jadi pun siap," kata mantan rektor Universitas Muhammadiyah Gresik berusia 51 tahun ini. (dtc) minyak tanah, atau bahkan kayu bakar. "Agar jadi masif dan digunakan banyak orang, sosialisasinya harus gen- car. Ketersediaan barang dan kompor- nya juga harus ada. Jangan sampai saat sudah menggunakan, energinya tidak ada," tandas Didik. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jatim Dewi J Putriatni mengatakan, peletenergi sebenarnya sudah pernah diujicoba dan disosialisasikan di Jawa Tengah dan Jawa Timur. "Kompornya sudah diproduksi massal oleh Universitas Brawijaya (UB)," kata Dewi. Namun program energi alternatif ini berjalan lambat karena nilai keekono- miannya yang kurang menarik dan suplai barang yang tidak lancar. Selain itu, masih murahnya gas elpiji yang masih mendapat subsidi dari pemerintah juga manjadi salah satu kendalanya. "Regulasinya harus diatur oleh pemerintah sehingga energi yang satu sama lain bisa saling mengisi. Dengan begitu program diversifikasi bisa ber- jalan lebih baik," tandas Dewi. (dtc) Kasus Siyono JK: Prosedur Penangkapan Densus Harus Diperbaiki Jakarta, (Analisa) Kasus kematian Siyono yang meninggal usai ditangkap Densus 88 menuai banyak sorotan. Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menilai harus ada perbaikan dalam prosedur penangkapan oleh Densus 88. "Kalau pelanggaran pasti bukan Densus 88 sebagai lembaga, tetapi tata cara yang dilakukan anggota harus ada yang menga- wasi," ujar JK di sela-sela kunjunganya ke Istanbul, Turki, Selasa (12/4). JK mengatakan isu pembubaran Densus 88 tidak perlu dilakukan. Menurut JK, jika Jakarta, (Analisa) Fraksi PDIP siap mengawal pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pe- ngampunan Pajak (Tax Amnesty) untuk kepentingan sektor ekonomi negara. Diha- rapkan, keberadaan RUU Pengampunan Pajak ini tak menguntungkan para pengem- plang pajak. PDIP Siap Kawal RUU Pengampunan Pajak buat wajib pajak nakal mengakali momen, pengampunan," tuturnya. "Fraksi kami akan mengawal pemba- hasan RUU Tax Amnesty untuk bangsa. Bukan kepentingan para penghindar pajak yang cuma melaporkan tapi tidak bawa hartanya ke Indonesia," ujar anggota Fraksi PDIP dari Komisi XI Andreas Eddy Susetyo di ruang Fraksi PDIP, Nusantara I, gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (14/4). Andreas menambahkan RUU Pengam- punan Pajak ini bisa menjadi instrumen penarik modal warga negara Indonesia yang berada di luar negeri. Bila terealisasi, maka RUU Pengampunan Pajak juga busa mem- perluas basis pajak (tax base) untuk mem- perbesar penerimaan pajak. Halaman 12 setiap kesalahan berujung pada lembaga maka bisa jadi setiap ada kesalahan akan ada pembubaran lembaga negara. "Prosedurnya harus diperbaiki. Prose- durnya tidak boleh sendirian menangkap orang," kata JK. JK berharap ke depan ada proses penga- wasan yang lebih ketat sehingga kasus seperti Suyoto tidak terulang kembali. "Nanti kalau lembaganya dibubarkan, bisa seluruh lembaga yang minta dibu- barkan," ujarnya. (dtc) Jakarta, (Analisa) Anggota III Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Eddy Mulyadi Soepardi mengata- kan hasil audit BPK jangan dijadikan bahan untuk diperseterukan. "Hasil audit jangan diperseterukan dong, audit itu ada aturannya, ada stan- darnya, enggak berseteru," kata Eddy Mulyadi Soepardi setelah bersama pim- pinan BPK yang lain diterima oleh Presi- den Joko Widodo di Istana Merdeka Jakarta, Kamis. Pernyataan itu disampaikan terkait polemik yang muncul atas hasil temuan BPK ketika mengaudit keuangan Pemprov DKI Jakarta yang menuai kekesalan Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama. Temuan BPK di antaranya ada prosedur pembelian sebagian lahan RS Sumber Waras yang menyalahi aturan, Menurut BPK, harga lahan yang dibeli jauh lebih mahal, sehingga merugikan keuangan daerah sebesar Rp 191 miliar. Dia mencontohkan misalnya negara lain seperti di Afrika Selatan, ada pengampunan pajak yang dikaitkan dengan sistem pengen- dalian devisa disertai rekonsiliasi pajak. Kebijakan ini efektif untuk mengatur pemasukan pajak di negara tersebut. "Jadi, pengampunan pajak tak hanya didukung Undang-Undang Pengampunan Pajak tetapi didukung dengan Undang- Undang Lalu Lintas Devisa," sebutnya. Apalagi di tengah kondisi pelemahan komoditas dan perlambatan ekonomi Tiongkok yang ikut berpengaruh terhadap ekspor Indonesia. "Jangan sampai pengam- punan pajak yang berulang kali justru mem- Priyo Maju sebagai Bakal Caketum Golkar Jakarta, (Analisa) Kader senior Partai Golkar, Priyo Budi Santoso di Kantor DPP Partai Golkar, Slipi Jakarta Barat, Kamis, mendeklarasikan diri untuk maju dalam pencalonan Ketua Umum Partai Golkar pada Munas partai pohon beringin tersebut yang direncanakan ber- langsung mulai 17 Mei 2016 di Bali. rintahan dengan mendukung penuh Peme- rintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi- JK), serta menghidupkan kembali seluruh kantor pengurus Partai Golkar di desa-desa. "Adanya kantor Golkar di setiap desa, masyarakat bisa datang ke kantor partai untuk menyampaikan aspirasinya," jelasnya. Misi besar Priyo maju dalam bursa or- ang nomor satu Partai Golkar adalah me- nyatukan kembali kader-kader Golkar yang terpecah akibat konflik kepengurusan. Priyo berjanji dalam memimpin partai mengedepankan politik santun dan bersih untuk menjadi tradisi Golkar baru dan me- ngedepankan politik tengah tanpa ke- kerasan. "Keputusan saya maju sebagai salah seorang calon ketua umum, sudah melalui pertimbangan dan hitungan yang matang dan jika nanti forum Munaslub memberi kepercayaan kepada saya memimpin partai, salah satu agenda besar saya adalah mengu- payakan penyatuan partai," tegasnya. Priyo juga mengungkapkan beberapa pemikirannya yaitu antara lain menghi- dupkan kembali jaring-jaring ABG (ABRI/ militer, Birokrasi dan Golongan Karya), menghidupkan doktrin karya-kekaryaan, tidak ragu menyukseskan jalannya peme- Polemik kemudian memuncak ketika Ahok mengungkapkan kekesalannya kepada para pimpinan BPK yang dinilainya Kemudian, disarankan untuk mendu- kung penerimaan pajak, maka diperlukan pula RUU Repatriasi Modal. Keberadaan RUU ini nanti akan menyesuaikan poten- sinya untuk mendukung pertumbuhan eko- nomi. "Ini semangatnya kan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, menyesuaikan dengan potensinya ya dibutuhkan RUU Repatriasi Modal," ujarnya. Seperti diketahui, RUU Pengampunan Pajak saat ini sedang dalam pembahasan antara pemerintah dan DPR. Hampir selu- ruh fraksi sudah setuju agar pembahasan RUU ini dilanjutkan dan tak perlu konsultasi dengan Presiden. (dtc) Antara/yudhi mahatma LEPAS PENYU: Presiden Joko Widodo melepaskan penyu sisik dewasa saat penca- nangan Gerakan Nasional Penyelamatan Tumbuhan dan Satwa Liar di Pulau Karya, Kepulauan Seribu, Jakarta, Kamis (14/4). Presiden menyerukan pentingnya menjaga kelestarian alam antara lain dengan menanam pohon, menjaga rantai ekosistem baik hewan dan tumbuhan serta tidak mengotori alam dengan sampah. BPK Minta Hasil Audit Jangan Diperseterukan "Dalam asi sesulit apa pun, saya pastikan Golkar akan mengedepankan fat- sun politik dari seluruh komponen bangsa. Saya ingin memastikan seluruh perbedaan antar kader Golkar yang terjadi akan kami payungi untuk Golkar bersatu," janji Priyo. Dengan munculnya Priyo, maka bakal calon ketua umum menambah semarak Munas Golkar. Kader-kader Golkar yang sudah menyatakan maju mencalokan diri sebagai ketua umum Partai Golkar adalah, Ade Komarudin, Setya Novanto dan Air- langga Hartarto. (try) tidak transparan dan tendensius dalam pemeriksaan tersebut. Namun Eddy membantah pihaknya ber- seteru dengan Pemprov DKI lantaran hasil pemeriksaan tersebut. "Enggak ada, siapa yang berseteru, saya enggak pernah bicara. Ketua enggak pernah bicara," katanya. Pihaknya menegaskan jika hasil pe- meriksaan BPK dianggap "ngacau" me- rupakan hak siapapun namun ia menekan- kan hasil audit telah memenuhi aturan yang ditetapkan. "Kalau dia boleh ngomong 'ngacau' silakan saja suka-suka dia. Tapi kan ada aturan," katanya. Pihaknya telah menyampaikan semua laporan tersebut kepada Presiden. Terkait dengan "salam panjang umur" yang dilayangkan dari Ahok kepadanya beberapa waktu lalu Eddy mengaku bersyu- kur telah didoakan agar panjang umar. "Salam kembali. Didoakan panjang umur kan bagus. Alhamdulillah hirobbil alamin. Didoain orang panjang umur kan mudah-mudahan," katanya. (Ant) Jumat, 15 April 2016 28197 KPK Aka menyew di kanton Situmor Saat Pekanbaru, (Analisa) Riau, Sa laksanal kami s Keseriusan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam mengawasi roda Pemerintahan di Provinsi Riau dari tindak pidana korupsi, mulai dilaksanakan. Berawal dari menggelar beberapa kali rapat koor- dinasi dan supervisi pencegahan korupsi hingga terakhir KPK akan berkantor di Riau. Pernyataan tersebut disampaikan Wakil Ketua KPK Saut Situmorang pada cara rapat ingin m koordinasi supervisi dan pencegahan tidak bi penindakan korupsi terintegrasi, di Gedung Daerah Rabu (13/4) lalu. bernurn Nam Hanya Menurut Saut upaya ini dilakukan semata- mata untuk menyelamatkan Riau. "Kami setuju bahwa daerah Riau itu harus ditunggui, apakah bentuknya nanti kami Jalur KA di Riau Belum Dibebas Pekanbaru, (Analisa) Lahan pembangunan jalur kereta api sepanja kilometer yang berada di ruas Bukit Kapur-Dumai d Dumai, Provinsi Riau dan merupakan bagian pemban Kereta Api (KA) Trans Sumatera dengan anggaran bers dari APBN, belum dibebaskan. 4cm "Surat Keputusan (SK) pembebasan lahan untuk jalur KA Trans Sumatera yang berada di Dumai, m- sudah diterbitkan. Tapi belum direalisasikan," papar Dinas Perhubungan Provinsi Riau, Rahmad Rah Pekanbaru, Kamis (14/4). Dia jelaskan, pembebasan lahan di Dumai itu bers dari APBN total berjumlah sekitar Rp80 miliar, dar direalisasikan karena telah dibahas dalam program tahun ini oleh Kementerian Perhubungan (Kemenhu Kedatangan perwakilan Kemenhub dalam waktu pihaknya menilai, merupakan langkah konkrit untuk merealisasikan hal tersebut, terutama dalam pemb lahan. Sebab penguasaan lahan pembangunan jalur api di daerah pesisir Riau tersebut masih menjad warga setempat, merupakan salah satu kendala ut. lapangan hingga kini. "Kami hanya punya dasar SK Penlok (penentuan Makanya jika telah ada sinyal, kami bisa minta pada Pertanahan Nasional untuk segera mengukur secar dan sekaligus membayar lahan yang diganti rugi warga," terang dia. Men Karena. orang. bukan p sihkan Rahmad berujar, pihaknya telah memberikan waktu Kemenhub untuk mendengar secara langsung upay telah Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau lakukan, te terkait soal persiapan dan kendala dalam tahapan pen proyek pembangunan jalur kereta api itu. "Mereka (perwakilan Kemenhub) langsung nar melakukan audiensi dengan Pak Plt. Gubernur Pembahasannya masih soal proses pembangunan re api," ucapnya. Asisten II Bidang Perekonomian dan Pemba Setdaprov Riau, Masperi mengaku, SK pembebasa 12 kilometer pembangunan rel kereta api Trans Sum Kota Dumai telah ditandatangani Plt. Gubernu Arsyadjuliandi Rachman, beberapa waktu lalu. "SK pembebasan tanah telah diterima, begitu juga peralatan pembangunan yan telah masuk ke Dumai, se bagaimana tim bekerja dilapangan," tuturnya. Khusus di wilayah Riau, pembangunan KA Sumatera meliputi Pekanbaru-Telukkuantan-Mua kilometer (km), Pekanbaru-Jambi 350 km, Rantau Duri-Dumai 249 km dan Duri-Pekanbaru 90 km. KA Trans Sumatera ini juga akan menghubung pelabuhan di Riau yakni Dumai, Tanjung Buton di Kal Siak dan Kuala Enok di Kabupaten Indragiri Hilir. "Untuk tahap awal di Riau dimulai pembanguna sepanjang 12 kilometer di Dumai. Tapi dalam per lokasi, kita tinggal tunggu rapat terlebih dahulu," Masperi. Menteri Perhubungan Ignatius Jonan tahu menyatakan, pembangunan KA Trans Sumatera dil dalam waktu lima tahun, Pembangunan jalur angkutan massal itu menghub lima provinsi tersebut dengan panjang jalur rel ker yang bakal diaktifkan sepanjang 1.400 km. Jalur kereta api trans Sumatera melintasi beberapa lima provinsi tersebut, yaitu Rantau Prapat-Pinan Dumai-Pekan Baru-Rengat-Jambi-Betung-Kertapati. Pekan Baru-Muaro-Muaro Kalaban dan Sawah Lunto proyek senilai Rp30 triliun. (Ant) Hanya 2 hari Kunjungi dealerny Beli Datsun sekar Menangkan vouc Jangan lewatkan! YOUSHA Kunjungi showroom Datsun di kota tanggal 16-17 April 2016 dan dapatk bernilai jutaan rupiah untuk pembe DAPATKAN HADIAH: VOUCHER BELANJA JUTAAN RUPIAH DATSUN BIAYA DP RINGAN Break Through Hubungi Dealer Resmi Datsun: Medan (061): Amplas 888C Adam Malik D.E 664-0000