Arsip

Halaman Artikel

Halaman Lainnya

Konten

Color Rendition Chart 2cm Jumat, 15 April 2016 analisa Penerbit Pemimpin Umum Pemimpin Perusahaan Pemimpin Redaksi/ Penanggung Jawab Managing Editor Sekretaris Redaksi Redaktur Anggota Redaksi Fotografer Terbit Tarip Iklan Alamat Telepon Perwakilan Jakarta ORE SIUPP Dicetak Oleh PT. Media Warta Kencana : Supandi Kusuma : Sujito Sukirman : H. Soffyan Paulus M. Tjukrono : H. War Djamil : Mulyadi Franseda, H. Agus Salim, Anthony Limtan, H. Hermansyah, SR. Hamonangan Panggabean, Idris Pasaribu, Hendar Tusmin, Kwa Tjen Siung. Saurma, H.Ali Murthado, Sugiatmo, Guntur Adi Sukma, Tengku Kamarul Zaman, Rizal Rudi Surya, Taufik Wal Hidayat. : M. Nur, Faisal Pardede, T. Deddy Bustamam, Irham Nasution, Ridwan, Bachtiar Adamy, Zulmaidi, Fahrin Malau, M. Abduh, Ramadan Zukri Sagala, Rhinto Sustono, Zulnaidi, Amru Lubis, M. Ali Akbar, M. Iqbal Nasution, Hendra Irawan, Mahjijah Chair, Suhayri Ramadan, M. Syahrial Mukmin, Dina Nurbetty, Ilham Ridwan, Jaholong Sitanggang. Muhammad Arifin, Yudi Lesmana, Bardansyah, Bambang Riyanto, Dedy Gunawan Hutajulu, Isnaini Kharisma, Nirwansyah Sukartara, Syafitri Tambunan, Yogi Yuwasta. : Ferdy Siregar, M. Said Harahap, Junaidi Gandy, Khairil Umri Batubara, Qodrat Al-Qadri. Seminggu 7 kali Rp. 13.000,- per mm/kolom (umum) Rp. 10.000,- per mm/kolom (kabar dukacita) Jl. Jend. A. Yani No. 35-49 Medan 20111 Kotak Pos : 1481, Telex No. 51326 Redaksi: (061) 4156655 (5 saluran) Fax. (061) 4534116. Tata Usaha (061) 4154711 (5 saluran), 4513554, 4524136, 4534279. Fax. (061) 4151436. Jalan K.H. Hasyim Ashari No. 43-A Jakarta Pusat, Tel. (021) 6322440, 6322271, 6322289 Fax.: (021) 6322315 : SK. Menpen No. 023/SK/MENPEN/SIUPP/A.7/1985 Tanggal 24 Desember 1985 : PT. SURYA MAS ABADI MAKMUR Tajuk Rencana Restorasi Lahan Gambut SEPANJANG tahun 2016 pemerintah menetapkan ren- cana merestorasi lahan gambut seluas 600 ribu hektare. Lahan gambut tersebut tersebar di empat kabupaten yakni Pulau Pisang Kalimantan Tengah, Ogan Komering Ilir dan Musi Bayuasin Sumatera Selatan serta Kabupaten Meranti Provinsi Riau. Pencanangan perdana program restorasi gambut itu dilaksanakan Selasa 12 April 2016 di Desa Sungai Tohor Kabupaten Kepulauan Meranti oleh Badan Restorasi Gambut (BRG) RI. BRG dibentuk Presiden Joko Widodo awal 2016. Presiden Joko Widodo kemudian menargetkan misi restorasi lahan gambut seluas 2 juta hektare dalam rentang waktu lima tahun. Lahan itu tersebar pada tujuh provinsi yakni Provinsi Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan serta Provinsi Papua. Luasnya cakupan lahan gambut yang akan direstorasi itu patut disambut gembira, karena belum ada satu negara pun di dunia yang merestorasi lahan gambut berskala besar. Namun yang harus dipikirkan, apakah pemerintah sang- gup mewujudkan restorasi 2 juta hektare selama lima tahun. Bukankan restorasi membutuhkan dana yang sangat besar, dan bisa jadi melampaui anggaran yang disediakan. pemerintah. Sebagai perbandingan tahun ini BRG akan merealisasikan restorasi lahan gambut 600 ratus ribu hektare atau 30 persen dari 2 juta hektare. Setiap satu hektare BRG mengestimasi penggunaan dana Rp 12 juta. Total anggaran yang wajib tersedia mencapai Rp.7,2 triliun. Melihat besarnya dana untuk restorasi tersebut berbagai aktivis dan pengamat lingkungan pesimis, restorasi dapat diwujudkan. Apalagi cakupan restorasi lahan gambut sangat luas. Tapi persoalan dana mungkin bisa dicari jalan ke- luarnya. Melibatkan para pengusaha perkebunan, pemilik kepentingan terhadap lahan kambut, serta dukungan dana dari negara lain seperti Norwegia dan Amerika Serikat bisa menjadi alternatif untuk mengatasi permasalahan dana. Terpenting adalah kita memberikan apresiasi kepada pemerintah yang bertekad dan memiliki komitmen kuat, untuk memperbaiki kerusakan gambut dan mengembalikan ekosistem lahan gambut seperti semula. Tujuan yang ingin dicapai, selain menanggulangi pema- nasan global, juga untuk meminimalkan resiko terjadinya kebakaran lahan dan hutan, yang setiap tahun terus terjadi. Tahun 2015 saja, kebakaran lahan dan hutan (karlahut), yang mengakibatkan kabut asap di Pulau Sumatera dan Kalimantan kerugian mencapai lebih Rp200 triliun, serta koban jiwa delapan orang. Efek domino dari peristiwa karlahut sangat merugikan, bahkan bisa dikatakan karlahut merupakan "pembunuh berantai" yang sewaktu-waktu bisa terjadi dan menghilangkan nyawa manusia. Untuk itu, upaya upaya BRG dalam mengembalikan keberadaan dan fungsi gambut layak sekali didukung oleh semua pihak. Pencanangan restorasi lahan gambut yang dimulai di Kabupaten Kepulauan Meranti Provinsi Riau harus ditindaklanjuti di seluruh wilayah-wilayah yang telah ditetapkan dalam restorasi gambut. Upaya BRG yang fokus pada rewetting atau pembasahan kembali dan revegetasi (penanaman kembali) di lahan gambut, jangan sampai terhenti atau berjalan "setengah hati". Jika terhenti atau "setengah hati" kita khawatir program restorasi lahan gambut gagal. Seperti yang pernah terjadi pada tahun 1995 masa Presiden Susilo Bambang Yudoyono (SBY), dengan kegagalan proyek sejuta hektare lahan kambut di Kalimantan Tengah. Kegagalan sejuta lahan gambut itu hendaknya menjadi pelajaran berharga bagi BRG. Presiden Jokowi harus selalu memantau dan menge- valuasi jalannya restorasi lahan gambut. Di sisi lain, pemerintah juga harus serius melindungi lahan gambut di seluruh Indonesia. Moratorium atau peng- hentian pemberian izin baru harus dilakukan. Sebab mora- torium efektif melindungi dan menjaga konservasi alam dan lingkungan. Berbagai bentuk moratorium harusnya diikuti dengan langkah-langkah strategis dan sistematis dalam membenahi lahan gambut. Sehingga ada sinkronisasi dengan upaya-upaya yang dilakukan BRG. Selain itu pe- merintah juga diharapkan meninjau kembali izin - izin lama yang telah dikeluarkan. Jika izin lama tidak sesuai dengan fakta di lapangan, pembekuan atau pencabutan izin harus dilakukan. Kesemuanya itu guna mewujukan restorasi lahan gambut yang diprogramkan BRG. Guit Deli DINAS Pendidikan Sumut: Kutipan mengikat tidak dibenarkan. Kalau kutipan tidak mengikat dibenarkan? 00000 YLKI Sumut: Pengelola wajib ganti kendaraan yang hilang. - Ini namanya kutip parkir mau, ganti tidak mau. 00000 KPK turunkan tim khusus cegah korupsi di Sumut. Berarti sudah sangat akut penyakitnya nih. 00000 bungGuit analisa synse Opini monol Oleh: David Siagian siswa di tingkat akhir. Bahkan, di awal- awal penerapan UN, banyak siswa men- jadi korban. Untuk menghindari gagal atau tidak lulus, segala jalan pun ditem- puh untuk mendongkrak nilai termasuk dengan membeli untuk kunci jawaban dari oknum-oknum tertentu, bahkan, dari oknum dinas pendidikan sendiri. Dan, yang paling memprihatinkan, banyak orang kala itu melakukan perdukunan 'dengan harapan yang sama, lulus ujian dan mendapat nilai yang tinggi. Ini men- jadi ironi terhadap tujuan dasar pendi- dikan nasional yang menuntut siswa mampu berpikir kreatif, jujur dan ber- tanggungjawab sebagaimana produk pen- di-didikan yang diharapkan untuk mengha- dapi tantangan yang semakin berat. U jian Nasional tingkat SMA baru saja selesai dilaksana- kan dan relatif berjalan lan- car. Meski tak serumit dari tahun-tahun sebelumnya, Ujian Nasional (UN) tahun ini tetap meninggalkan per- soalan, antara lain, kecurangan dan ke- bocoran kunci jawaban. Setidaknya, hal ini dapat dilihat dari hasil laporan dan investigasi berbagai media, nasional maupun lokal, yang pada intinya me- nunjukkan bahwa pelaksanaan evaluasi tahap akhir dari seluruh proses pen- didikan dasar dan menengah yang di- mulai dilaksanakan sejak 2005 lalu ter- sebut masih perlu pembenahan. Jalan Sulit Pendidikan Bermutu Ditilang Salah tak Ditilang Salah Jokowi da Oleh: Boy Raja Pangihutan Marpaung. SH MENJADI trending topik di me- dakan si gadis. dia sosial, terutama di facebook, berita dan video seorang Gadis SMA yang membetak seorang Polwan yang memberhentikan mobil miliknya ka- rena kesalahan yang disengaja di Kota Medan. Dengan mengandalkan nama seorang Jendral akhirnya mereka lolos dari tangan seorang Polwan yang se- dang bertugas itu. Persoalan seperti ini menjadi hal yang sangat lumrah dan membosan- kan di mata masyarakat Indonesia. Maka tak heran sangat sering hukum Indonesia itu dikatakan tumpul ke atas dan tajam kebawah. Jadi, jika ingin lolos dari hukum Indonesia, cu- kup dengan memiliki garis keturuna pada pihak atas, maka peluang lolos dari hukuman lebih besar. Memang, semenjak UN tidak lagi tetapkan sebagai syarat kelulusan tahun lalu, laporan tentang kecurangan semakin berkurang. Namun demikian, persoalan jual-beli kunci jawaban masih saja terjadi dan merata di seluruh penjuru Tanah Air. Praktek-praktek ini dilakukan guna mendongkrak nilai ujian peserta dengan harapan diterima di perguruan tinggi negeri (PTN) idaman mereka melalui jalur SNMPTN. Nilai UN tinggi adalah salah satu prasyarat diterima di PTN melalui jalur ini. Berorientasi pada Nilai Dalam sejarah pendidikan nasional, nilai ujian akhir di setiap jenjang pen- didikan dianggap sebagai indikator mutu pendidikan. Padahal, hasil evaluasi yang berorientasi pada nilai (angka) ujian ini tidaklah cukup mengukur kemampuan peserta didik setelah menjalani proses transfer ilmu pengetahuan selama proses belajar mengajar di sekolah. Apalagi, model ujian yang kita kenal selama ini hampir selalu berbentuk pilihan berganda dari tahun ke tahun. Model evaluasi yang diterapkan dalam sistem pendidikan kita selama ini men- jadi persoalan klasik, sebab siswa sebagai peserta didik semata-mata mengejar nilai tinggi dengan cara apapun, termasuk membeli kunci jawaban. Nilai tinggi menjadi satu-satunya tujuan utama de- ngan atau tidak dibarengi pengetahuan, kecakapan dan penguasaan bidang ilmu yang dipelajari. Praktek jual-beli kunci jawaban pun tetap terjadi, dan harga yang harus dibayar untuk mendapatkan- nya pun tidak sedikit. Dengan cara ini, masih patutkah nilai ujian akhir tersebut mencerminkan kemampuan siswa dan pada akhirnya mengukur mutu pendidi- kan nasional? Jelas tidak. Jika kita flashback sejenak ke tahun- tahun sebelumnya, UN menjadi momok yang menakutkan bagi siswa maupun orangtua. Sebab, UN sempat dijadikan sebagai satu-satunya syarat kelulusan au yang mulai, kau yang mengakhiri. Begitu se- penggal lirik lagu. Ada pula ungkapan, berganti Men- teri Pendidikan maka berganti pula ku- rikulum pendidikan di Indonesia. Kala itu Kurikulum 2013 baru berusia mema- suki tiga semester akan tetapi harus di- ganti, sudah pasti anak didik dan guru menjadi bingung. Menteri Kebudayaan dan Pendidikan Dasar dan Menengah, Anies Baswedan menghentikan penera- pan Kurikulum 2013. Setidaknya ada dua hal yang membuat kenapa evaluasi belajar model UN tidak cukup ampuh mendongkrak mutu. pendidikan nasional. Pertama, seperti dijelaskan di atas bahwa tujuan pendidi- kan nasional adalah menghasilkan produk pendidikan (siswa) yang kompe- ten dan mampu berpikir kreatif. Evaluasi belajar model UN justru melemahkan semangat siswa untuk belajar dengan sungguh-sungguh dan berpikir secara kreatif. Sebab, prioritas anak didik men- jadi bertumpu pada penyelesaian soal- soal, bagaimana menjawab soal atau strategi menjawab pertanyaan-pertanya- an pilihan berganda tetapi kurang dalam memahami subyek yang dipelajari. Itu sebabnya, lembaga-lembaga bimbingan tes bertebaran di negeri ini bak jamur di musim hujan. Padahal, dipikir-pikir, munculnya lembaga-lembaga semacam ini termasuk les-les tambahan yang juga mengajarkan bahan pelajaran yang sama di kelas adalah suatu kegagalan pendidikan. Sebab, hal ini menyiratkan bahwa lembaga pendidikan formal (se- kolah) tidak mampu memintarkan anak- anak didik. Alasan menghentikan Kurikulum 2013 itu karena katanya tidak ada kajian me- nyeluruh terhadap uji Kurikulum 2013 setelah setahun diterapkan di berbagai sekolah yang ditunjuk. Pada hal Kuri- kulum 2013 produk Mendikbud sebe- lumnya, M.Nuh yang dalam prosesnya telah menghabiskan dana sebesar Rp 6 triliun. Kedua, dengan evaluasi belajar model UN-juga ujian-ujian kenaikan kelas- yang kita kenal selama ini, anak-anak didik lebih didorong untuk menghafal, bukan mengerti atau memahami suatu subyek mata pelajaran. Padahal, yang utama bagi seorang siswa adalah me- ngerti, memahami apa yang tersirat di dalam sebuah mata pelajaran yang pada gilirannya mampu menggali nilai-nilai yang terkandung di dalamnya dan ngejahwantahkan kembali di dalam di- rinya maupun dalam relasi sosial di ma- syarakat. Kurikulum 2006. Sulitnya untuk menentukan arah pen- didikan nasional sehingga harus berganti- ganti kurikulum. Dampaknya arah pen- didikan di Indonesia semakin tidak jelas. Masyarakat, guru, siswa dan orangtua siswa bingung melihat sistem pendidikan di Indonesia. Ganti menteri, ganti kuri- kulum. Faktanya sebanyak 6.221 sekolah di Indonesia setelah melaksanakan Ku- rikulum 2013 selama tiga semester oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Anies Baswedan dievaluasi lagi karena belum dievaluasi tetapi telah dilaksana- kan. Mana yang benar sebab berdasarkan Peraturan Menteri yang dikeluarkan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan M. Nuh, Nomor 159 Tahun 2014 tanggal 14 Oktober 2014 tentang Evaluasi Kuriku- lum 2013. sejarah. Padahal, di dalam pelajaran seja- rah banyak aspek yang perlu diajarkan kepada siswa termasuk ajaran moral, eti- ka, ideologi, nilai-nilai, semangat, prin- sip-prinsip hidup dari tokoh-tokoh seja- rah yang berguna mendidik dan mem- bentuk kepribadian siswa sebagai orang Indonesia. Hal ini perlu diajarkan kepada siswa agar integritas dan kepribadian mereka terbangun. Demikian di bidang ilmu yang lain, siswa utamanya harus didorong untuk memahami prinsip- prinsip ilmu yang dipelajari. Mengutamakan Mutu Menteri Kebudayaan dan Pendidikan Dasar dan Menengah, Anies Baswedan menilai dan mengevaluasi Kurikulum 2013 lantas memberhentikannya berda- sarkan Surat Menteri Pendidikan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Anies Bas- wedan Nomor: 179342/MPK/KR/2014, tanggal 5 Desember 2014 Hal Pelaksa- naan Kurikulum 2013 yang ditujukan ke- pada Kepala Sekolah seluruh Indonesia. Bila Kurikulum 2013 hanya masalah Isi Surat Menteri Pendidikan Menteri Pen- teknis maka bisa segera diatasi masalah didikan dan Kebudayaan itu menyatakan nya dan memang yang muncul masalah Kurikulum 2013 bermasalah karena di- Kurikulum 2013 adalah masalah teknis proses secara sangat cepat dan sudah karena kondisi sekolah dan guru di Indo- ditetapkan untuk dilaksanakan di seluruh nesia masih banyak di bawah standar. Indonesia sebelum kurikulum itu dieva- Akibatnya penerapan Kurikulum 2013 luasi secara lengkap dan menyeluruh menjadi bermasalah. Sebaiknya masalah maka dihentikan pelaksanaan Kurikulum sarana dan prasarana yang belum men- 2013 di sekolah-sekolah yang baru me- dukung penerapan Kurikulum 2013 se- nerapkan satu semester (Tahun Pelajaran gera dibenahi. Kondisi objektif di lapa- 2014/2015) dan kembali menggunakan ngan harus menjadi acuan seperti sarana Pelayanan Bank Bukopin Mengecewakan Fakta menunjukkan bahwa kualitas pendidikan nasional masih tertinggal dari negara-negara maju, baik kualitas produk (lulusan), guru dan tenaga pendidik. Ren- dahnya kualitas pendidikan nasional ha- rus ditanggapi secara serius dan perlu segera dicarikan jalan keluarnya. Dan untuk mencari solusi yang tepat perlu kajian ilmiah, realistis dan jujur tentang akar persoalan sebenarnya. Setidaknya, ada dua permasalahan yang mengakar mengapa dunia pendidikan kita tidak mampu bersaing dengan negara-negara lain. Pertama, lemahnya komitmen pé- merintah terhadap peningkatan mutu pen- didikan nasional. Hal ini terlihat dari minimnya fasilitas pendidikan, infras- truktur pendukung yang buruk dan su- litnya (mahalnya) akses terhadap pendi- dikan bermutu bagi kebanyakan masya- rakat kita. Misalnya, banyak sekolah- sekolah-terutama di daerah-daerah pe- desaan dan kawasan terpencil-yang dan mem- kondisi fisiknya cukup para prihatinkan. Akses jalan banyak yang rusak dan jembatan penyeberangan sering ambruk sehingga sekolah-sekolah sebagai sarana pendidikan sulit dijang- kau. Sementara sekolah-sekolah unggu- lan hanya dinikmati masyarakat kelas menengah dan atas. Kedua, lemahnya pemberdayaan guru dan tenaga pendidik. Guru merupakan ujung tombak kemajuan pendidikan, te- tapi kualitasn guru-guru kita masih ter- masuk dalam golongan terendah di dunia. Peringkat kemajuan pendidikan yang di- lakukan lembaga-lembaga survei disusun salah satunya berdasarkan keberhasilan. negara-negara memberikan "status tinggi" pada guru. Artinya, negara-negara lain memberi perhatian besar terhadap guru, termasuk peningkatan kualitas maupun kesejahteraan guru. Di negeri ini kita tahu sendiri penghargaan terhadap profesi guru, apalagi guru swasta atau honorer. Carut marut UN hanyalah pun- cak gunung es dari dunia pendidikan kita yang masih jauh dari kata berkualitas.*** Penulis adalah pemerhati sosial Sebagai contoh, pelajaran sejarah yang diterapkan selama ini terhadap para anak didik lebih pada menghafal tanggal, tokoh dan tempat terjadinya sebuah peristiwa Arah Pendidikan Berubah-ubah Kini direncanakan pemerintah mema- kai Kurikulum 2013. Masyarakat (rakyat) atau para siswa menjadi bimbang dan Mengubah kurikulum dak mudah, disamping membutuhkan dana besar mengganti Kurikulum 2006 kepada Ku- rikulum 2013 telah menghabiskan dana sebesar Rp 6 triliun. Menurut pemikiran penulis lebih bijaksana apa bila bukan ragu, Kurikulum 2013 katanya telah di- menghentikan Kurikulum 2013 yang telah berjalan akan tetapi melakukan penguatan pada Peraturan Menteri Nomor 159 Tahun 2014 tentang Evaluasi Kurikulum 2013. revisi atau disempurnakan maka peme- rintah berkomitmen akan menerapkan nya pada tahun ini secara bertahap dan akan sepenuhnya menerapkan Kuriku- lum 2013 itu pada tahun 2016. Kini Kurikulum 2013 datang lagi se- telah menghabiskan dana besar untuk kebaikan mendidik generasi bangsa Indo- nesia pada masa mendatang. Penyem- purnaan itu dilakukan mulai dari proses evaluasi, pelatihan instruktur dari tingkat nasional ke daerah sampai pada penga- daan buku ajar. SAYA Haryadwi Saputra Kartawid- ngan kronologi sebagai berikut: jaja, pemegang Kartu Kredit Bukopin Pada 19 February 2016 diterima oleh Visa dan Master. Pada Desember 2015 saudari Astri :Dijanjikan akan dilakukan saya berkunjung ke kota Medan dan follow up dan diminta untuk menunggu melihat promo dari Bank Bukopin berupa 14 hari kerja ke depan. Nomor penga- cash back sebesar 30%. Promo tersebut duan 85388-9999/2016 dan 85385- adalah jika melakukan pembelanjaan di 9999/2016. Mall Cambridge Medan sebesar Rp.2.- Tanggal 7 Maret 2016 diterima oleh 300.000 dikedua kartu tersebut (total sdri Erna: Disebutkan complain masih Rp4,6 juta). Pada saat saya menerima dalam follow up dan disarankan me- tagihan saya di bulan Januari, saya nunggu 1 minggu lagi tidak mendapatkan cash back yang di- Tanggal 15 Maret 2016 penerima janjikan oleh bank Bukopin. Oleh ka- tidak saya catat: Disebutkan complain rena itu saya melakukan follow up de- masih dalam follow up dan disarankan Oleh: Dra. Yusna Hilma Sinaga dan prasarana yang belum memadai untuk menerapkan Kurikulum 2013. Kembali Pada Kurikulum 2013 Katanya Kurikulum 2013 telah disempurnakan maka pemerintah mela- lui Kementerian Pendidikan dan Kebu- dayaan (Kemendikbud) berencana me- nerapkan kembali Kurikulum 2013 serta menjadikan Kurikulum 2013 sebagai ku- rikulum nasional. Bolak balik, tempo hari diganti Kurikulum 2006 menjadi Kurikulum 2013 akan tetapi ketika Menteri Kemendikbud menghentikan- nya bagi yang belum menerapkan Ku- rikulum 2013 kembali kepada Kurikulum 2006 atau bagi yang telah menerapkan Kurikulum 2013 boleh melaksanakan- nya. Begitu juga yang belum menerapkan Kurikulum 2013 kembali ke Kurikulum 2006 atau boleh memilih satu dari dua atau sama-sama melaksanakan Kuriku- lum 2006 dan Kurikulum 2013. Sesungguhnya program pendidikan harus berkelanjutan, bukan disesuaikan dengan selera Menteri Pendidikan yang sedang berkuasa. Prinsipnya menteri bo- Sama halnya dengan kasus diatas, si Gadis SMA itu lolos hanya karena menyebut nama seorang Jendral. Tentu itu berpengaruh, karena si Polwan tahu kalau sang Jendral itu adalah atasannya, dan sudah menjadi rahasia umum di masyarakat kalau seorang polisi tidak menaati atasannya bisa menghambat karirnya di kepolisi- an. Maka ada pertimbangan psikologis yang datang dari si Polwan untuk me- nanggapi respon si Gadis. Menyoal Keseimbangan Media menunggu 7 hari kerja lagi Tanggal 25 Maret 2016 diterima oleh sdri Astri: Disebutkan masih tetap dalam proses bagian terkait dan diminta menunggu Kejadian itu ternyata ditangkap oleh para awak media dan direspon oleh banyak masyarakat Indonesia melalui media sosial sehingga menjadi berita hangat. Apresiasi sebenarnya pada media massa yang telah mem- bongkar skandal terendah para pihak atas ini, meskipun hal seperti ini sudah sangat sering terlihat. Tanggal 28 Maret 2016 diterima oleh buAstri sdr Zainal: Memberitahu bah tidak ditempat dan akan dibantu oleh sdr Zainal. Diberitahukan bahwa akan difollow up dan dimohon menghubungi dalam 7 hari kerja Tanggal 6 April 2016: Bank Bukopin mulai berusaha melepaskan tanggung Namun ada dua hal sebenarnya yang harus disoroti oleh media dalam kasus ini, tidak satu arah sudut pan- dang saja. Media lebih melirik bagai- mana ekspresi si gadis untuk bertahan dari tindakan si Polwan. Hal ini keli- Hatan bagaimana redaksi judul-judul pemberitaan di media yang lebih me- ngedepankan bahasa pertahanan si anak. Sehingga kita hanya melihat satu sudut kesalahn saja. Sementara, ada hal lain yang seharusnya membuat pemberitaan lebih berimbang Selain ekspresi pertahanan sigadis, seharusnya media juga menyoroti bagaimana tindakan sang Polwan yang bertugas atas nama hukum. Mengapa keputusan hukum bisa dilakukan di tengah-tengah jalan raya yang menyebabkan anak si gadis itu lolos dari bukti pelanggaran yang sudah jelas melakukan kesalahan dengan sengaja? Jadi, seakan media memaklumi tindakan dari si Polwan dan menghakimi melalui berita tin- SURAT PEMBACA melayani keluhan-keluhan pembaca seputar layanan publik, tidak berunsur SARA. Kirimkan ke redaksi Analisa Jalan Jend. A. Yani No. 35-49 Medan, atau online@analisadaily.com, fak (061) 451-4031. Surat diketik antara setengah sampai satu folio Fakta yang ada kondisi sekolah di Indonesia belum standar atau kualitasnya juga belum merata. Belum merata sebab dari segi sarana dan prasarana tidak sama untuk semua daerah. Pada hal kurikulum itu tujuannya untuk kemajuan dunia pendidikan. Memajukan pendidikan modal dasar tersedianya sarana dan pra- sarana yang standar untuk semua daerah di Indonesia. Kondisi yang ada sekarang ini sarana dan prasarana penunjang pen- didikan belum standar. Hal ini bisa dibuktikan ketika di- laksanakan Ujian Nasional (UN) yang membuat masalah bagi para anak didik dan bagi pendidik sendiri. Langkah yang pertama dan terutama harus segera mem- perbaikinya. Sejalan dengan itu baru sis- Halaman 24 Penyampaian berita dengan redaksi dan pemilihan judul adalah kunci un- tuk menciptakan keseimbangan berita. Jadi, jika pemberitaan yang seimbang antara sikap si gadis dan tindakan si Polwan dalam kasus ini, mungkin res- pon sosial yang saat ini sedang ber- langsung akan lebih baik dan tidak mengarah pada satu pihak. Karena ini sama halnya seperti kesalahan yang dilakukan oleh kedua belah pihak. Yang satu tidak melakukan kewa- jibannya sebagai pihak penegak hukum dan yang satunya melecehkan dan menghambat pekerjaan penegak hukum jawab. Saya diinfokan bahwa sdri Astri sedang cuti sedangkan sdr Zainal se- dang keluar kantor. Saya di sarankan menelpon ulang. Setelah saya ngotot akhirnya disambungkan dengan sdr Zai- nal. Hal-hal seperti ini sangat penting diketahui para jurnalis, karena keseim- bangan dari pemberitaan di media akan menjadi tolak ukur dari pada respon sosial yang datang. Apalagi di jaman era digital ini, mengakses berita sangatlah cepat. Begitu juga repon yang datang, secepat mungkin men- jadi bahan pembicaraan oleh public terutama di media sosial. Respon Sosial leh berganti tetapi kurikulum harus jelas dan tegas. Sistem pendidikan terus ber- kelanjutan maka berganti kurikulum ka- rena menteri berganti hal itu sangat me- rugikan dunia pendidikan, siswa, orangtua siswa dan pemerintah. Program Proses belajar mengajar di sekolah dan sistem pendidikan di Indonesia harus akan baik apa bila faktor-faktor pendu- dilakukan secara berkelanjutan. Program kung sudah ada yakni sarana fisik yakni pendidikan tidak mengenal siapa yang fasilitas sekolah yang baik dan kondisi sedang berkuasa, tetapi program pendi-sosial ekonomi dari para anak didik juga dikan harus sejalan dengan kondisi yang sudah baik. Melihat kondisi pendidikan ada pada tiap-tiap sekolah. kita hari ini sarana dan prasarana pen- Dasar pemikirannya kualitas pendidi-didikan itu masih memprihatinkan. Per- kan harus menjadi target utama. Kuriku- soalan pendidikan bukan persoalan ku- lum sebagai sarana untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia yang kini masih terus bermasalah. Baik ma- salah infrastruktur pendidikan yakni sa- rana dan prasarana serta pendidikan harus penentu arah yang baik dalam memper- baiki arah pendidikan di Indonesia. Ku- rikulum harus mampu menjawab tanta- ngan zaman sebab kurikulum menjadi penentu keberhasilan pendidikan di Indo- nesia. rikulum yang direvisi atau diganti. Apa bila sarana dan prasarana pendidikan itu sudah baik maka kurikulum bisa dirumus- kan menjadi pedoman pendidikan. Se- muanya itu menjadi perhatian bagi se- luruh anak bangsa. Kurikulum menjadi pemberi arah pendidikan kepada yang lebih baik. Oleh saudara Zainal diberitahukan bahwa laporan sudah dibuat dan diminta menunggu saja dari bagian Kartu Kredit tanpa mau memberikan batasan waktu yang jelas. Setelah saya minta nomor telpon bagian Kartu Kredit diberikan nomor 021-5604307, namun setelah Respon sosial untuk menanggapi persoalan ini tiba-tiba membludak di media sosial. Mengapa tidak, akses yang mudah dan kasus ini yang paling bersentuhan langsung pada pihak ba- wah masyarakat membuat sebuah reaksi yang berlebihan. Respon ini pun tanpa hitungan hari menyebar hampir ke seluruh nusantara dengan pemberitaan seorang gadis yang le- luasa membentak seorang Polwan ha- nya dengan kata mengandalkan nama seorang Jendral tadi. Seperti kita tahu bersama, bully menjadi respon sosial tingkat atas di media sosial untuk merespon sebuat tindakan yang tidak baik. Bully ini sebenarnya seperti hukuman yang lahir dari masyarakat dengan mengu- cilkan atau mengasingkan seseorang yang melakukan kesalahan. Sama hal- nya waktu masih kecil, jika kita ke- tahuan mencuri maka kita akan di Bully dengan "panggilan" pencuri oleh orang lain dan teman-teman kita. Nah, hal itu juga terjadi pada si Gadis di media sosial. Ejekan, makian sampai kutukan datang dari para peng- guna media sosial untuk si gadis, sam- pai akhirnya datang lagi pemberitaan tentang meninggalnya orang tua si gadis akibat diketahuinya kelakuan anaknya. Kejadian ini juga menye- babkan perdebatan baru antara peng- guna media sosial antara yang mem- bully dan yang membela si Gadis dengan alas an masih labil karena masih Sekolah Tingkat Menengah. (Bersambung ke hal. 33) tem pendidikan yang dituangkan dalam kurikulum. Sudah pasti keberhasilan satu kurikulum apa bila sarana dan prasarana pendidikan sudah baik atau minimal standar. Bila perangkat penunjang yakni sarana dan prasarana tidak diperbaiki terlebih dahulu maka sistem pendidikan yang ada dalam kurikulum bisa mengundang masalah. Kurikulum 2013 mendatangkan masalah dalam dunia pendidikan karena isi dari kurikulum itu belum sejalan dengan kualitas guru, kualitas sarana fisik dan kondisi sosial ekonomi dari anak didik. Memperbaiki kualitas sarana fisik sekolah menjadi penentu untuk keberha- silan kurikulum yang diterapkan. Dasar membuat kurikulum itu landasannya kon- disi obyektif dari sarana dan prasarana pendidikan yang ada. Semoga kurikulum 2013 kembali dipakai setelah sebelumnya dinyatakan tidak dipakai lagi sebagai arah pembangunan pendidikan. *** Surat Pembaca hendaknya dilengkapi alamat, fotokopi KTP atau identitas lainnya yang masih berlaku dan mencantumkan nomor telepon yang dapat dihubungi Redaksi berhak mengedit atau tidak memuat Surat Pembaca yang tidak memenuhi kriteria Analisa. (redaksi) Penulis alumni Fakultas Pendidikan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Sumatera Utara dan tenaga pendidik di Medan. saya coba 3 kali tidak ada yang me- ngangkat nomor telpon tersebut. Saya mohon agar Bank Bukopin memberi jawaban yang lebih profesional daripada sekedar memberikan janji janji palsu dan membuat saya menunggu tanpa kejelasan. Kalau memang tidak sanggup memenuhi janjinya harap bi lang saja terus terang gak usah berputar- putar dalam memberi jawaban. HARYA KARTAWIDJAJA Jumat, 15 April 2016 Medan 4cm ebutan "parpol yang ber- semua S kuasa" secara sederhana dicap diartikan sebagai parpol sosial- yang sedang memegang ke- ing be kuasaan pemerintahan suatu negara. lama Parpol yang berkuasa terlebih dahulu politik harus memenangi pemilu, entah pemilu bersai legislatif dan/atau pemilu presiden. melet Ketentuan politik ini hanya terjadi di 30-PK negara demokrasi, sedang sistem yang dianut bisa saja demokrasi parlementer atau presidensiil. Dalam negara demo- krasi parlementer seperti di Inggris disebu kepala pemerintahannya adalah perdana Wakte menteri. Sedang di negara penganut sis- ing b tem presidensiil kepala pemerintahan- (Gol nya adalah presiden. Amerika Serikat parpo dan Indonesia termasuk dalam katagori hari a kedua di atas. para ran P Ke Orde namu Pada saat ini parpol yang berkuasa kabin di Indonesia adalah PDI-P yang meme- nangi pemilu baik pemilu legislatif mau parpa pun pemilu presiden tahun 2014. penga Pertanyaannya sejauh mana efektivitas pan ba termasuk hubungan antara Jokowi pengu sebagai presiden dengan parpol yang Soeha mengusungnya yakni parpol yang ABR tengah berkuasa sekarang. Tidak ada Soeha salahnya kita meninjau sejenak sejarah karen parpol-parpol yang pernah berkuasa di Dew. Indonesia dari masa ke masa. Perjalanan Parpol yang Berkuasa Indonesia pernah menganut sistem demokrasi parlementer sejak permulaan kepu tahun 1950-an dan berlangsung hingga tidak Ba menjelang akhir 1950-an yakni saat Dekrit Presiden 5 Juli 1959, dimana kita refor kembali ke UUD 1945 yang menganut 1998 mula sistem presidensiil. diada pemi mem meru dan mem Seme wati Pada masa demo asi parlementer tersebut, dua parpol paling besar baik sebelum mau pun sesudah pemilu 1955, yakni PNI dan Masyumi silih berganti menjadi kepala pemerintahan atau sebagai perdana menteri. Bila PNI dapa meniadi PM, maka Masyumi berstatus Nam sebagai oposisi, begitu pula sebaliknya. meka forum Karena satu dua parpol waktu itu suka meskipun yang paling besar, tidak ada yang berhasil meraih suara mayoritas, men hanya sekitar 17-18 persen, apalagi Abd lebih dari 50 persen. Jadi setiap pem- peng bentukan kabinet diwarnai oleh koalisi pera yang sewaktu-waktu dapat berubah. "por Karena itu pemerintahan tidak stabil. galk Ada pemerintahan yang umurnya hanya beberapa bulan karena keburu dijatuh- kan oleh mosi tak percaya yang dilan- carkan oleh oposisi di parlemen. mem MPE Dur kem men tusi Selanjutnya, pada zaman demokrasi terpimpin sebutan "parpol yang berkua- sa tidak ada lagi. Yang berkuasa secara sela yakı tunggal adalah Presiden Soekarno. Meskipun waktu itu PNI merupakan itu parpol terbesar tidak bisa disebut parp sebagai parpol yang berkuasa. Kekua- saan ada pada Soekarno dan justru parpol-parpol yang diberi hak hidup waktu itu harus mendukung Soekarno umu M mur Yud WANITA & KELUARGA Pergau Akibat Ilustrasi/int SALAH satu faktor yang meny pergaulan bebas di kalangan remaja kare tekanan dari orangtua, kata Wakil Bupa Daerah Istimewa Yogyakarta, Sri Mush "Banyak kasus remaja hamil di luar r terjadi menjelang ujian nasional meng anak tidak dapat mengikuti ujian," Muslimatun, Sabtu. Menurut dia, tekanan secara terus mengakibatkan anak menjadi kurang p "Kasus pergaulan bebas saya amatin banyak menyerang anak yang cerd intelektual. Orangtua diminta membe anak dengan kecerdasan emosional dan katanya. Ia mengatakan, bila dilihat dari penduduk Kabupaten Sleman, kurang persen dari jumlah penduduk merupaka muda.