Arsip

Halaman Artikel

Halaman Lainnya

Konten

Halaman 24 gadis. mpaian berita dengan redaksi lihan judul adalah kunci un- ptakan keseimbangan berita. pemberitaan yang seimbang Kap si gadis dan tindakan si alam kasus ini, mungkin res- al yang saat ini sedang ber- -akan lebih baik dan tidak h pada satu pihak. Karena ini nya seperti kesalahan yang n oleh kedua belah pihak. satu tidak melakukan kewa- sebagai pihak penegak an yang satunya melecehkan ghambat pekerjaan penegak tilang Salah Jokowi dan Parpol yang Berkuasa arpaung. SH Oleh: Pramudito al seperti ini sangat penting para jurnalis, karena keseim- dari pemberitaan di media njadi tolak ukur dari pada Osial yang datang. Apalagi di a digital ini, mengakses berita cepat. Begitu juga repon ang, secepat mungkin men- an pembicaraan oleh public di media sosial. Sosial on sosial untuk menanggapi n ini tiba-tiba membludak di Osial. Mengapa tidak, akses dah dan kasus ini yang paling han langsung pada pihak ba- syarakat membuat sebuah ang berlebihan. Respon ini Da hitungan hari menyebar ke seluruh nusantara dengan aan seorang gadis yang le- mbentak seorang Polwan ha- an kata mengandalkan nama Jendral tadi. ti kita tahu bersama, bully respon sosial tingkat atas di osial untuk merespon sebuat yang tidak baik. Bully ini nya seperti hukuman yang masyarakat dengan mengu- au mengasingkan seseorang lakukan kesalahan. Sama hal- tu masih kecil, jika kita ke- mencuri maka kita akan di engan "panggilan" pencuri ng lain dan teman-teman kita. hal itu juga terjadi pada si media sosial. Ejekan, makian utukan datang dari para peng- dia sosial untuk si gadis, sam- mya datang lagi pemberitaan meninggalnya orang tua si kibat diketahuinya kelakuan . Kejadian ini juga menye- perdebatan baru antara peng- edia sosial antara yang mem- an yang membela si Gadis alas an masih labil karena Sekolah Tingkat Menengah. (Bersambung ke hal. 33) h didikan yang dituangkan dalam m. Sudah pasti keberhasilan satu m apa bila sarana dan prasarana kan sudah baik atau minimal s belajar mengajar di sekolah k apa bila faktor-faktor pendu- dah ada yakni sarana fisik yakni sekolah yang baik dan kondisi onomi dari para anak didik juga ik. Melihat kondisi pendidikan ini sarana dan prasarana pen- itu masih memprihatinkan. Per- endidikan bukan persoalan ku- yang direvisi atau diganti. Apa na dan prasarana pendidikan itu ik maka kurikulum bisa dirumus- jadi pedoman pendidikan. Se- itu menjadi perhatian bagi se- ak bangsa. Kurikulum menjadi arah pendidikan kepada yang ik. erangkat penunjang yakni sarana sarana tidak diperbaiki terlebih maka sistem pendidikan yang ada kurikulum bisa mengundang Kurikulum 2013 mendatangkan dalam dunia pendidikan karena kurikulum itu belum sejalan cualitas guru, kualitas sarana fisik disi sosial ekonomi dari anak emperbaiki kualitas sarana fisik menjadi penentu untuk keberha- ikulum yang diterapkan. Dasar tkurikulum itu landasannya kon- ektif dari sarana dan prasarana an yang ada. Semoga kurikulum mbali dipakai setelah sebelumnya an tidak dipakai lagi sebagai arah gunan pendidikan. *** - alumni Fakultas Pendidikan Institut im Negeri (IAIN) Sumatera Utara dan didik di Medan. embaca pi KTP atau identitas lainnya yang mor telepon yang dapat dihubungi. k memuat Surat Pembaca yang daksi) a 3 kali tidak ada yang me- nomor telpon tersebut. mohon agar Bank Bukopin jawaban yang lebih profesional sekedar memberikan janji janji in membuat saya menunggu jelasan. Kalau memang tidak memenuhi janjinya harap bi- terus terang gak usah berputar- am memberi jawaban. HARYA KARTAWIDJAJA Color Rendition Chart Jumat, 15 April 2016 Medan S ebutan "parpol yang ber- kuasa" secara sederhana diartikan sebagai parpol yang sedang memegang ke- kuasaan pemerintahan suatu negara. Parpol yang berkuasa terlebih dahulu harus memenangi pemilu, entah pemilu legislatif dan/atau pemilu presiden. Ketentuan politik ini hanya terjadi di negara demokrasi, sedang sistem yang dianut bisa saja demokrasi parlementer atau presidensiil. Dalam negara demo- krasi parlementer seperti di Inggris kepala pemerintahannya adalah perdana menteri. Sedang di negara penganut sis- tem presidensiil kepala pemerintahan- nya adalah presiden. Amerika Serikat dan Indonesia termasuk dalam katagori kedua di atas. Pada saat ini parpol yang berkuasa di Indonesia adalah PDI-P yang meme- nangi pemilu baik pemilu legislatif mau pun pemilu presiden tahun 2014. Pertanyaannya sejauh mana efektivitas termasuk hubungan antara Jokowi sebagai presiden dengan parpol yang mengusungnya yakni parpol yang tengah berkuasa sekarang. Tidak ada salahnya kita meninjau sejenak sejarah parpol-parpol yang pernah berkuasa di Indonesia dari masa ke masa. Perjalanan Parpol yang Berkuasa Indonesia pernah menganut sistem demokrasi parlementer sejak permulaan tahun 1950-an dan berlangsung hingga menjelang akhir 1950-an yakni saat Dekrit Presiden 5 Juli 1959, dimana kita kembali ke UUD 1945 yang menganut sistem presidensiil. Pada masa demokrasi parlementer tersebut, dua parpol paling besar baik sebelum mau pun sesudah pemilu 1955, yakni PNI dan Masyumi silih berganti menjadi kepala pemerintahan atau sebagai perdana menteri. Bila PNI meniadi PM, maka Masyumi berstatus sebagai oposisi, begitu pula sebaliknya. Karena satu dua parpol waktu itu meskipun yang paling besar, tidak ada yang berhasil meraih suara mayoritas, hanya sekitar 17-18 persen, apalagi lebih dari 50 persen. Jadi setiap pem- bentukan kabinet diwarnai oleh koalisi yang sewaktu-waktu dapat berubah. Karena itu pemerintahan tidak stabil. Ada pemerintahan yang umurnya hanya beberapa bulan karena keburu dijatuh- kan oleh mosi tak percaya yang dilan- carkan oleh oposisi di parlemen. ud semua. Sebab bila tidak mereka akan dicap kontra revolusi. Dua kekuatan sosial-politik pendukung Soekarno pal- ing besar adalah PKI dan ABRI. Namun lama kelamaan kedua kekuatan sosial- politik itu lebih tampak sebagai saling bersaing sampai akhirnya pecah dengan meletusnya peristiwa upaya kudeta G- 30-PKI dan berakhir dengan kehancu- ran PKI. Kemudian ketika menginjak alam Orde Baru juga tidak ada parpol yang disebut sebagai parpol yang berkuasa. Waktu itu kekuatan sosial-politik pal- ing besar adalah Golongan Karya (Golkar) yang malu-malu disebut parpol, kendati tingkah lakunya sehari- hari adalah sebagai parpol. Meskipun para pejabat negara termasuk anggota kabinet banyak berasal dari Golkar, namun Golkar tak bisa disebut sebagai parpol yang berkuasa. Para pakar dan pengamat politik umumnya berangga- pan bahwa Golkar merupakan partainya penguasa, bukan penguasa itu sendiri. Soeharto sebagai presiden berasal dari ABRI, bukan dari suatu parpol. Tapi Soeharto sangat berkuasa atas Golkar karena kedudukannya sebagai Ketua Dewan Pembina yang berwenang merumuskan kebijakan yang penting dan strategis bagi Golkar dan juga mempunyai hak veto bila kebijakan atau keputusan yang dikeluarkan Golkar tidak disukainya. Selanjutnya, pada zaman demokrasi terpimpin sebutan "parpol yang berkua- sa" tidak ada lagi. Yang berkuasa secara tunggal adalah Presiden Soekarno. Meskipun waktu itu PNI merupakan parpol terbesar tidak bisa disebut sebagai parpol yang berkuasa. Kekua- saan ada pada Soekarno dan justru parpol-parpol yang diberi hak hidup waktu itu harus mendukung Soekarno WANITA & KELUARGA Ilustrasi/int Barulah setelah memasuki masa reformasi yang dicetuskan pada tahun 1998, sebutan "parpol yang berkuasa" mulai jelas kembali. Ketika pemilu diadakan tahun 1999 PDI-P memenangi pemilu sebagai parpol terbesar dengan memperoleh suara diatas 30 persen. Semestinya Ketua Umum PDI-P Mega- wati Soekarnoputri dengan mudah dapat menduduki jabatan Presiden. Namun hal itu tak terwujud. Waktu itu mekanisme pemilihan presiden melalui forum MPR. Pihak-pihak yang tidak suka Megawati jadi presiden berhasil menelikungnya dan mendudukkan Abdurrahman Wahid sebagai presiden pengganti BJ Habibie. Masih ingat akan peran Amien Rais yang membentuk "poros tengah" dan berhasil mengga- galkan Megawati menjadi presiden dan memilih Gus Dur sebagai presiden di MPR kala itu? Ketika kemudian Gus Dur dilengserkan oleh MPR dua tahun kemudian, Megawati yang waktu itu menjabat Wakil Presiden sesuai konsti- tusi otomatis segera menjabat presiden selama sisa waktu jabatan Gus Dur yakni tiga tahun. Dalam masa tiga tahun itu PDI-P sempat menikmati sebagai parpol yang berkuasa dengan ketua umumnya menjabat sebagai presiden. Namun suasana berubah dengan munculnya figur Susilo Bambang Yudhoyono dengan kendaraan parpol analisa umOpini SALAH satu faktor yang menyebabkan pergaulan bebas di kalangan remaja karena adanya tekanan dari orangtua, kata Wakil Bupati Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Sri Muslimatun. "Banyak kasus remaja hamil di luar nikah yang terjadi menjelang ujian nasional mengakibatkan anak tidak dapat mengikuti ujian," kata Sri Muslimatun, Sabtu. Menurut dia, tekanan secara terus menerus mengakibatkan anak menjadi kurang pergaulan. "Kasus pergaulan bebas saya amati malah lebih banyak menyerang anak yang cerdas secara intelektual. Orangtua diminta membekali anak- anak dengan kecerdasan emosional dan spiritual," katanya. Ia mengatakan, bila dilihat dari struktur penduduk Kabupaten Sleman, kurang lebih 21 persen dari jumlah penduduk merupakan generasi muda. baru yakni Partai Demokrat. Ini feno- mena menarik dalam sejarah politik In- donesia. Partai Demokrat hanya mem- peroleh suara 7 persen dalam pemilu 2004. Namun dalam pemilu presiden SBY yang berpasangan dengan Jusuf Kalla berhasil memenangi pilpres. Ia mengalahkan kandidat-kandidat lainnya antara lain Wiranto yang diusung Partai Golkar (partai pemenang pemilu 2004) dan Megawati yang diusung PDI-P (partai pemenang kedua pemilu 2004). Dengan demikian Partai Demokrat merupakan parpol berkuasa kedua pada masa Reformasi setelah PDI-P yang berkuasa selama tiga tahun sebelumnya. Partai Demokrat menjadi parpol yang berkuasa selama dua periode yakni 2004-2009 dan 2009-2014, sesuai dengan dua periode kekuasaan Presiden SBY. Tidak Sinkron Barulah setelah pemilu 2014 konte- lasi politik berubah signifikan. PDI-P setelah 10 tahun menjadi oposisi kembali sebagai parpol pemenang dan sekaligus sebagai parpol yang berkuasa sejak 2014 hingga paling tidak tahun 2019 mendatang. Sebagaimana halnya parpol peme- nang pemilu pada masa lalu, karena tidak sampai memenangi suara 50 persen apalagi lebih, maka Presiden Jokowi terpaksa melakukan koalisi dengan parpol-parpol lain yang ikut mendukungnya dalam pilpres. Kursi- kursi kabinet selain untuk kader-kader PDI-P juga dibagi-bagikan kepada parpol-parpol pendukungnya. Sebagian kursi diberikan pada kelompok akade- misi dan tokoh lain non-parpol. Risiko yang harus dihadapi adalah berbagai kepentingan yang dibawa masuk oleh para anggota kabinet, karena bagaima- napun anggota kabinet itu juga merupa- kan "utusan" dari parpol yang menun- juknya. Maka pada bulan-bulan pertama mulai tampak beberapa menteri tidak serasi dalam menjalani tugas dan koor- dinasinya. Ada yang saling menyalah- kan satu sama lain. Bahkan ada menko yang terang-terangan di depan umum menentang wapres. Namun bila kita jeli mengamati terasa bahwa tidak selamanya Jokowi sinkron dengan parpol yang mengu- sungnya sebagai parpol yang berkuasa sekarang. Ini tampak jelas kisahnya sehubungan masalah kontroversial yakni revisi UU No 30 tahun 2002 tentang KPK. Dalam perkembangannya sebelum ini jelas bahwa yang menjadi pelopor revisi UU KPK yang dinilai akan melemahkan lembaga itu justru berasal dari parpol yang berkuasa yakni PDI-P dan kemudian didukung oleh beberapa parpol pendukung peme- rintah. Masalah ini banyak mengundang perhatian publik secara luas. Umumnya beranggapan bahwa revisi UU KPK dinilai akan melemahkan KPK bila berhasil diloloskan, paling tidak atas empat faktor yang menyangkut kewe- nangan KPK. Meskipun terakhir peme- rintah bersama DPR memutuskan menunda pembahasan UU tersebut, justru tetap mendebarkan banyak kalangan yang tidak menyetujui revisi UU KPK tersebut. Kalangan anti korup- si mengharapkan agar Presdiden Jokowi bersikap tegas dengan tidak menyetujui revisi UU KPK yang kini menjadi inisiatif parlemen tersebut. Malahan beberapa kalangan mulai menggugat presiden bahwa pelemahan KPK justru bertentangan dengan salah satu poin dalam Nawacita yang berisikan tekad untuk meningkatkan pemberantasan korupsi dengan memperkuat lembaga anti rasuah tersebut. Pergaulan Bebas Remaja Akibat Tekanan Orangtua Selain itu ada pula masalah yang lebih "kecil" seperti ikhwal Pelindo II dimana DPR dengan sponsor fraksi PDI- P menuntut Presiden Jokowi agar menggunakan hak prerogatifnya dengan membebas tugaskan Menteri BUMN- nya. Namun tuntutan itu sejauh ini belum dipenuhi presiden. Bila kita tambahkan lagi tentang tidak sinkronnya hubungan antara presiden dan parpol pegusungnya tampak sewaktu bulan-bulan pertama ketika perkembangan politik ditandai dengan "konflik" antara Polri dan KPK yang didahului oleh masalah kontro- versial mengenai pengangkatan kapolri yang baru yang dikehendaki parpol pe- ngusung Saya khawatir perkembangan diatas sedikit banyak akan mengurangi kredi- bilitas PDI-P sebagai parpol yang berkuasa dalam perspektif pemilu mendatang. Ada kemungkinan duku- ngan rakyat akan semakin menurun. Apalagi selama masa kampanye dulu PDI-P selalu menamakan dirinya sebagai partainya wong cilik. Sebagai partai wong cilik mestinya harus tetap sensitif terhadap aspirasi rakyat banyak. Selain masalah ketimpangan sosial- ekonomi (rasio gini) yang justru sema- kin melebar, juga masalah perjuangan anti korupsi merupakan hal-hal yang selalu menjadi tolok ukur bagi rakyat untuk menilai parpol yang selama ini didukungnya. "Pemahaman generasi muda dan remaja terhadap kesehatan reproduksi harus dimulai dengan penanaman nilai-nilai positif pada para remaja. Pengenalan kesehatan reproduksi pada remaja menjadi bekal penting generasi penerus tersebut untuk mengarungi masa depannya," katanya. Sri Muslimatun mengatakan peran keluarga sangat penting karena remaja masih dalam pembinaan dan pengasuhan orangtua, dimana pembentukan karakter remaja dimulai dari keluarga. "Sehubungan dengan hal tersebut pengem- Mudah-mudahan friksi antara Presi- den Jokowi dan PDI-P segera dapat diatasi. Untuk diingat, bagaimana pun Jokowi sekarang adalah seorang presi- den, kepala negara. Alangkah terlalu naif bila seorang presiden hanya disebut sebagai petugas partai oleh parpol pengusungnya. Melaksanakan visi dan misi presiden jauh lebih penting daripada visi dan misi parpol yang adakalanya bertabrakan dengan aspirasi rakyat!*** Penulis pemerhati politik Oleh karena itu, katanya, Pemerintah bangan kelompok Bina Keluarga Remaja (BKR) Kabupaten Sleman memiliki tugas untuk dan Pusat Konfirmasi dan Konseling Remaja membina generasi muda penerus ini dengan (PIK-R) dapat membantu orangtua dalam memberikan ruang untuk memacu kreativitas para memahami remaja, permasalahan remaja, dan cara remaja agar selalu melakukan kegiatan yang berkomunikasi dengan remaja. positif. "Hingga 2015 jumlah BKR di Kabupaten Sleman tercatat sebanyak 154. sedangkan PIK-R sebanyak 112 yang terdiri dari 31 PIK-R jalur sekolah dan 81 PIK-R jalur nonsekolah," katanya. Ketua BKR Sembadra Dusun Karang Kalasan, Sleman Zubaedah mengatakan kegiatan BKR yang dilakukan di Dusun Karang adalah penyuluhan seputar masalah remaja dengan sasaran anak remaja dan keluarga yang memiliki anak remaja. "Anak-anak remaja kami juga telah melakukan deklarasi untuk menikah bagi anak laki-laki mini- mal usia 25 tahun dan untuk anak perempuan mini- mal usia 21 tahun," katanya. (Ant) Mengakhiri Konflik di Tubuh PPP Oleh: Abdul Gaffar FORUM Muktamar VIII PPP akhirnya memilih Romahurmuziy sebagai ketua umum priode 2016-2021 dengan melalui mekanisme musyawarah mufakat atau aklamasi (9/4/2016). Ada nuansa yang berbeda dengan Penyeleng- garaan Muktamar VIII Partai Persatuan Pemba- ngunan (PPP) yang digelar di Asrama Haji Pondok Gede Jakarta mulai dari 8 April 2016 sampai 10 April 2016, yakni, para tokoh senior PPP berkeyakinan dan sepakat bahwa muktamar kali ini merupakan solusi terbaik untuk mengakhiri konflik internal PPP yang berujung pada dualisme kepengurusan, berupa hasil muktamar Surabaya yang dipimpin M Romahurmuziy dan muktamar Jakarta yang dipimpin Djan Faridz. Konflik di tubuh PPP mengharuskan pemerin- tah ikut campur tangan dengan menfasilitasi melalui Menkumham Yasonna H Laoly pada Februari 2016, yaitu memberlakukan kembali surat keputusan tentang pengesahan kepengurusan DPP PPP hasil Muktamar Bandung 2011, yang diketuai oleh Surya dharma Ali dengan sekjen Romahurmu ziy. Alasannya, putusan MA berarti pula menganggap Muktamar Surabaya tidak sah dan berarti kepengurusan DPP PPP kosong sehingga kepengurusan hasil Muktamar Bandung perlu dihidupkan lagi. Mendagri Tjahjo Kumolo memberikan argu- ment bahwa PPP merupakan aset bangsa yang memiliki nilai historis dalam perjuangannya berdemokrasi sejak masa Orde Baru hingga saat ini. Dia menilai PPP memiliki kompetensi dan integritas sebagai partai politik, memiliki konsti- tuensi serta jaringan yang luas dan harus dipertahankan Dalam percaturan politik Orde Baru yang menganak-emaskan Golkar, PPP tetap mam- pu memperlihatkan ruhnya sebagai partai Islam yang berjuang membela kepentingan-kepentingan umat tanpa harus kehilangan ruh kebangsaan. Peran Kiai di Tubuh PPP Kiai mempunyai posisi dan peran yang sangat penting di tubuh PPP, terutama dalam penyelesaian konflik yang sedang menimpa partainya. Secara struktural, kiai ditempatkan pada Dewan pengurus Besar Ulam'ul Ka'bah, perumus kebijakan tertinggi partai sekaligus pemegang otoritas moral untuk mengawasi pergerakan partai dalam upaya menggapai cita-cita politiknya. Keterlibatan kiai dan santri dalam politik mempunyai makna sebagai sebuah dinamika politik PPP yang mempunyai efek positif untuk mendorong terciptanya masyarakat partisipatif dan kritis (kritis-transformatif). Semua ini diawali untuk menggerakkan modal sosial publik dalam bersama-sama membangun kehidupan kebang- saan dan kenegaraan ke arah lebih baik dan man- diri, serta memberikan kebebasan terhadap setiap individu untuk mengekspresikan pemikiran dan tindakannya tanpa ada kungkungan monopoli kebenaran mutlak. Diakui atau tidak, dampak konflik di internal PPP sangat mencederai terhadap keberadaan kiai- kiai, baik yang ada dalam struktur maupun di luar struktur partai. Kiai merupakan figur yang sangat berpengaruh di PPP. Salah satu pilar yang menopang kekuatan partai ini ada pada kiai. Dalam menghadapi konflik, setiap kader PPP yang terlibat konflik selalu mencari solusi, nasehat atau apapun namanya dari kiai. Meskipun pada akhirnya, yang KETUA Komnas Perlindungan Anak Indonesia Arist Merdeka Sirait mengatakan, kekerasan terhadap anak harus diperangi bersama sehingga perlu dicegah sejak dini supaya generasi penerus itu dapat mengem- bangkan aktivitasnya. "Masalah kekerasan terhadap anak maka mau tidak mau harus di perangi secara bersama,"katanya saat sosialisasi perlindungan terhadap anak di Palembang, Selasa. Lebih lanjut dia mengatakan, selain itu perlu juga dicegah pelecehan seksual dan jenis kekerasan lainnya khususnya terhadap anak. Bahkan, lanjut dia, Presiden Joko Widodo saja telah memberikan instruksi bahwa gerakan antisek- sual terhadap anak harus menjadi prioritas agar dapat mencegah pelecehan seksual. Menurut dia, umumnya kejahatan seksual yang sering timbul terhadap anak di Indonesia kebanyakan dilakukan orang dekat sehingga itu harus menjadi perhatian bersama. Apalagi saat ini timbul lesbian, gay, biseksual dan transgender (LGBT) yang juga rawan menimpa anak- anak, ujar dia. Memang, kekerasan terhadap anak bukan saja hanya terjadi di kota besar tetapi bisa saja sampai ke desa-desa sehingga harus diwaspadai. Untuk mencegah permasalahan tersebut antara lain melalui pendekatan dan deteksi dini seperti melalui sosialisasi, ujar dia. Kekerasan Terhadap Anak Harus Diperangi Bersama penerusnya semakin mandiri, kata dia. Ketua tim penggerak PKK Sumatera Selatan Hj Eliza Alex mengatakan, sosialisasi yang dilaksanakan sekarang ini untuk mencegah terjadinya kekerasan terhadap anak termasuk pelecehan seksual. Apalagi sosialisasi ini diikuti tim penggerak PKK Provinsi Sumatera Selatan, Organisasi Wanita se- Kota Palembang dan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A). Dengan adanya kegiatan ini supaya pihaknya mendapatkan saran dalam mensosialisasikan perlindungan terhadap anak, tambah dia. (Ant) Mari bersama cegah kekerasan terhadap anak supaya Indonesia semakin hebat karena generasi Halaman 25 PELAKSANAAN program keluarga berencana (KB) di Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta mendapat tantangan tinginya "unmet- need" atau wanita usia subur yang membatasi kehamilan namun tidak menggunakan kontrasepsi. "Jumlah 'unmetneed' di Sleman mencapai 13.043 orang. Jumlah yang terbilang besar ini merupakan tantangan bagi kami untuk meningkatkan jumlah peserta KB di Sleman," kata Wakil Bupati Sleman Sri Muslimatun, Rabu. Menurut dia, pada 2015 jumlah peserta KB baru mencapai 12,600 sehingga pada akhir 2015 jumlah peserta KB di Sleman telah mencapai 79,14 persen dari total pasangan usia subur atau berjumlah 126.127 kemudian banyak terjadi adalah bulan mencari rujukan namun mencari dukungan dan legitimasi yang dapat mengamankan posisi politiknya. Para kiai dapat memerankan dua fungsi, pertama sebagai sumber rujukan atau legitimasi teologis dalam pengambilan kebijakan partai termasuk mediator dalam penyelesaian konflik internal.dan kedua sebagai pendulang suara. Tak ayal, jika pengurus Besar Ulama'ul Ka'bah meminta kepada jajaran elit PPP melakukan Islah dengan islah yang dilandasi dengan hati yang tulus bukan dengan klaim semata. pasangan. "Jumlah penduduk yang besar ini disatu sisi dapat merupakan potensi SDM yang potensial, namun bila tidak diimbangi dengan peningkatan kualitas dan kesejahteraan masyarakat justru akan menambah beban kerja pemerintah daerah," katanya. Ia mengatakan, jumlah penduduk Sleman hingga akhir 2015 mencapai 1.075.126 jiwa terdiri dari 538.074 laki laki dan 537.052 perempuan. "Berdasarkan data tersebut, sudah sepantasnya jika perlu mengendalikan laju penduduk di Sleman. Kunci penyelesaian konflik internal PPP terletak pada kiai, apakah para kiai itu membuka diri untuk selalu berusaha menyelesaikan konflik. Nampaknya, kiai selalu membuka diri agar kubu yang sedang bertikai segera islah (bersatu), seperti dikatakan oleh ketua pengurus Besar Ulama'ul Ka'bah K.H Wafi Maimun Zubair "Kami meng- himbau kepada semua pihak, marilah kita ciptakan Islah yang sesungguhnya di Partai Persatuan Pembangunan. Islah yang berasal dari hati yang tulus berdasarkan kepada kebenaran dan hukum. Kalau Islah dilakukan berdasarkan rekayasa dan klaim, dikhawatirkan akan terus timbul goncangan. Apabila PPP sebagai pilar demokrasi bangsa tidak stabil, maka yang rugi adalah seluruh bangsa Ini". Menatap PPP ke Depan Konflik internal PPP sungguh sangat tidak menguntungkan atas kelangsungan PPP, maka butuh sifat kesatria bagi seluruh kader PPP atas terpilihnya Romuhurmuiy sebagai ketua umum PPP priode 2016-2021. Kader PPP haruslah meru- juk kepada keinginan partai untuk bangkit, dan bangun dari tidur setelah selama satu setengah tahun mengalami masa-masa sulit akibat hiruk pikuknya dua kubu yang bertikai. Saatnya PPP memikirkan hal-hal terpenting termasuk merebut dan memelihara kembali kons- tituen dan simpatisan lama yang dulu sangat loyal kepada PPP dan sekarang sudah banyak yang pindah rumah. Artinya, sangat penting bagi PPP dalam merawat kader dan membentuk kader-kader baru yang pada usia produktif mulai dari tingkatan pusat hingga ranting. Personalan dihadapi parpol Islam, seperti PPP adalah kegagalan membaca perubahan zaman sehingga tidak tepat dalam aktualisasi diri. Saat ini persoalan yang dihadapi umat Islam yang notabene menjadi segmen parpol Islam, tidak lagi masalah ideologis, tetapi sudah bergeser pada persoalan realistis. Masyarakat tidak lagi melihat simbol, asas, atau labelitas agama sebagai faktor utama dalam menentukan pilihan politik mereka. Anjuran tokoh agama, seperti kiai dalam menentukan pilihan sering kali diabaikan. Ke depan PPP harus banyak mengelola persoalan bangsa secara intens. Seperti, mampu menjadi solusi pertama ketika persoalan sosial berskala masif muncul di masyarakat, seperti banjir, kemiskinan, dan lainnya. Karena intensitas dengan persoalan masyarakat banyak semacam itu menempatkan PPP sebagai parpol Islam yang rahmatan lilalamin. Sehingga, nantinya juga akan mendapatkan suara dari pemilih non-Muslim. Maka sudah saatnya, PPP tidak hanya berebut di lahan yang sempit. *** "Unmetneed" Menjadi Tantangan Program KB Penulis adalah Dosen Tetap di STAI Al-Khairat Pamekasan. Alumnus Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta Ilustrasi/int Terlebih lagi jika dikaitkan dengan program pemerintah pusat yang mencanangkan pertumbuhan penduduk yang seimbang," katanya. Sri Muslimatun mengatakan, untuk mengen- dalikan laju pertumbuhan penduduk dan mengatasi masalah kemiskinan, upaya yang dilakukan bukan hanya sebatas pada pembatasan jumlah kelahiran, tetapi juga mencakup upaya peningkatan kesejah- teraan keluarga. "Karena itu pelaksanaan program KB juga mencakup program Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Lansia (BKL), Bina Keluarga Remaja (BKR) dan Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS)," katanya. Ia mengatakan, melalui kelompok-kelompok tersebut, masyarakat mendapat kesempatan dan akses untuk meningkatkan kesejahteraan keluarganya. "Tidak kalah pentingnya dari upaya peningkatan deerajat kesehatan masyarakata adalah memerangi penyakit yang menjadi momok perempuan yakni kanker serviks. Perlu digarisbawahi bahwa kanker serviks merupakan penyakit pembunuh wanita nomor 1 di Indonesia. Kondisi ini menempatkan Indonesia sebagai negara dengan jumlah penderita kanker serviks terbanyak di dunia versi WHO," katanya. (Ant) 4cm 2cm