Arsip

Halaman Artikel

Halaman Lainnya

Konten

2 Nasional Cuaca Buruk Masih akan Mengintai JAKARTA - Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) memperkirakan potensi cuaca buruk di atas lautan dalam beberapa minggu ke depan masih akan terjadi. Utamanya di selatan Jawa, Laut Cina Selatan, perairan Filipina, dan perairan utara Papua. "Tapi, tidak terjadi bersamaan ya. Lihat kondisi cuaca yang menyertai," ujar Deputi Bidang Meteorologi BMKG Yunus Subagyo Swarinoto kepada Republika, Ahad (5/2). Yunus menjelaskan kondisi anomali suhu muka laut positif di Laut Cina Selatan bagian selatan dan Laut Jawa. Hal tersebut juga terjadi di Laut Sulawesi dan perairan Sulawesi hingga Kepulauan Maluku Utara. Sementera, khusus untuk Parlemen danegakan Huku Inde DEBBIE SUTRISNO Verifikasi agar masyarakat bisa tahu media yang bisa dijadikan acuan. JAKARTA - Dewan Pers telah melalukan verifikasi terhadap sejum- lah media massa baik cetak maupun elektronik, seperti televisi, radio, dan media online. Saat ini ada 74 peru- sahaan media massa yang lolos veri- fikasi. Ketua Dewan Pers Yosep Adi Pra- setyo mengatakan, melalui verifikasi ini, pihaknya bisa mengetahui peru- sahaan pers mana yang profesional dengan menjalankan dan menghasil- kan jurnalisme profesional serta menjadi penegak pilar demokrasi, yang menjunjung tinggi kemerdeka- an pers. Sebab, pers dalam menjalan- kan perannya harus menjunjung ke- merdekaan pers, menyampaikan in- formasi kepada publik secara jujur dan berimbang, serta bebas dari te- kanan kapitalisme dan politik. "Namun, pers tidak boleh meng- gunakan kebebasannya untuk bertin- dak seenaknya saja karena berdasar- kan Pasal 7 Ayat (2) UU No 40/1999 tentang Pers, wartawan adalah pro- fesi yang memiliki dan harus menaati kode etik jurnalistik," kata Yosep Adi Prasetyo melalui siaran pers, Sabtu (4/2). JAKARTA - Anggota tim kuasa hukum Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) berencana melaporkan Ketua Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) atas tuduhannya terhadap pe- nyadapan. Menanggapi hal ini, juru bicara Partai Demokrat Imelda Sari menga- takan, pihaknya tidak keberatan jika tim kuasa hukum Ahok melaporkan hal tersebut. wilayah yang lebih sempit, Yunus mengimbau agar masyarakat memperhatikan informasi terbaru dari BMKG. Terkait dengan lalu lintas laut dan jadwal keberangkatan kapal, menurut Yunus, Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) hanya akan memberangkatkan kapal dengan bobot yang sesuai dengan kondisi gelombang yang pada saat itu berpotensi terjadi. rizky jaramaya ed: muhammad hafil eb Menurut dia, sah-sah saja karena siapa pun bisa membuat laporan atas. kejadian yang mereka alami. "Kalau kami ya tinggal lihat saja. apa dasar hukumnya (atas laporan tim kuasa hukum Ahok kepada SBY). Kita akan melihat apa yang dia sampaikan," kata Imelda usai diskusi di Menteng, Jakarta Pusat, Ahad (5/1). Namun, Imelda mengingatkan bahwa pihaknya bisa saja melaporkan balik perlakuan tersebut. Apalagi, saat ini mantan presiden keenam RI telah mendapati disadap atas hasil fakta persidangan yang dijalani Ahok. PELUNCURAN BUKU Menko Bidang Maritim Luhut B Pandjaitan, Wakil Ketua Komisi III DPR Trimedya Panjaitan, Menkum HAM Yasonna Laoly, dan Ketua MK Arief Hidayat (dari kiri) saat peluncuran buku Trimedya di Jakarta, Ahad (5/2). Trimedya meluncurkan dua buah buku berjudul "Banteng Senayan Dari Medan" dan "Parlemen dan Penegakan Hukum di Indonesia" 74 Media Lolos Verifikasi Seharusnya pihak Ahok terlebih dahulu menyelesaikan dan membeber- Yosep menjelaskan, pendataan perusahaan pers yang mensyaratkan pengelola media harus menegakkan kode etik jurnalistik, kaidah jurna- listik, sekaligus menyertifikasi, me- nyejahterakan, dan melindungi war- tawannya. Proses verifikasi ini juga menjadi langkah strategis ketika In- donesia sudah memasuki pasar bebas Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), di mana persaingan global bukan ha- nya meliputi pergerakan barang, me- lainkan juga jasa profesional, terma- suk profesi wartawan. Di sisi lain, melalui pendataan atau verifikasi perusahaan pers, De- wan Pers bertekad mendorong pe- nguatan media pers dan positioning media mainstream dalam memasuki era konvergensi media. Hal ini meru- pakan konsekuensi dari perkembang- an pesat teknologi digital. Media mainstream juga harus bisa me- ngembalikan kepercayaan publik de- ngan menjawab tantangan atas ma- raknya serbuan berita hoax atau informasi bohong yang dibuat seolah- olah sebagai karya jurnalistik. Melalui pendataan atau verifikasi media ini, dengan sendirinya akan terlihat mana produk jurnalistik yang dihasilkan oleh perusahaan pers yang profesional, mana yang tengah ber- proses atau berupaya memenuhi standar profesional, dan mana yang belum memenuhi standar profe- sional. Ketua Komisi Hubungan Antar Lembaga dan Luar Negeri Dewan Pers Nezar Patria mengatakan, 74 pe- rusahaan pers yang telah terverifikasi kan fakta persidangan yang menyang- kutpautkan SBY dengan KH Ma'aruf Amin. Sebab, sampai saat ini tuduhan dalam sidang tersebut pun belum bisa dijelaskan kepada publik dan membuat banyak pihak justru heran dengan per- nyataan itu. "Harusnya itu dulu yang diklari- fikasi. Dapat data dari mana mereka," ujar Imelda. Pada Sabtu (4/2), salah satu penga- cara terdakwa kasus penistaan agama Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), Tom- my Sihotang, mengaku timnya akan melaporkan (SBY) ke polisi jika sean- dainya tidak ada penyadapan. Menurut dia, pernyataan SBY ter- sebut merupakan tuduhan yang tidak memiliki bukti. Demokrat Bisa Laporkan Balik Pengacara Ahok DEBBI SUTRISNO "Kalau tidak ada penyadapan, kami akan proses hukum. Dari mana beliau tahu ada penyadapan," ujar Tommy. Tommy menuturkan, bukti yang mereka miliki hanya berdasarkan pada berita salah satu media online tertang- gal 7 Oktober dan saksi. Karena itu, ia justru merasa aneh jika SBY menduga hal tersebut adalah penyadapan. Namun, hal ini segera dibantah oleh ketua tim penasihat hukum Ahok, tidak menandakan bahwa hanya perusahaan inilah yang mendapatkan keabsahan dari Dewan Pers. Perusa- haan ini merupakan perwakilan dari media massa yang ikut serta menan- datangani Piagam Palembang untuk meratifikasi dan memperbaiki kinerja pers nasional. Sejumlah Media Massa yang Lolos Verifikasi Cetak: Online: Sinabung Terus Erupsi Republika ● Kompas Media Indonesia Bisnis Indonesia ●Detik.com ●Viva.co.id ●Metrotv.co.id ●Rmol.co.id Okezone.com KARO-Gunung Sinabung di Kabupaten Karo, Sumut, terus menunjukkan aktivitas vulkanis. Warga pun diimbau untuk mewaspadai erupsi yang terjadi serta abu vulkanis yang dikeluarkan gunung ini. Petugas Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) Pos Gunung Sinabung Arif Cahyo mengatakan, sejak Televisi: Metro TV Trans 7 ● ANTV ●TVONE RCTI Sumber: Dewan Pers "Ke-74 ini yang sudah menjalani verifikasi. Kalau yang terdaftar untuk diverifikasi ini banyak. Media cetak saja sepertinya bisa mencapai 400- 600 perusahaan," kata Nazer. Menurut Nazer, media massa yang ada di Indonesia sangat banyak, Pan dan Humprey Djemat. Dia mengatakan, rencana pelaporan SBY ihwal fitnah penyadapan baru sebatas komentar. "Itu baru komentar salah satu pe- nasihat hukum dan belum diputus- kan," kata Humprey. Pengamat dari Universitas Para- madina ini menjelaskan, pemilih di DKI saat ini sudah sangat dewasa. Me- reka bisa memilah persoalan mana yang menyangkut pilkada dan mana yang tidak. Hal tersebut membuat per- soalan yang diterima Ahok dan ber- singgugan dengan calon gubernur lain, yakni Agus Harimurti yang merupakan anak SBY. pukul 00.00 WIB hingga 18.00 WIB hari ini, gunung tertinggi di Sumut ini telah tujuh kali erupsi. Erupsi tertinggi terjadi pada pukul 08.00 WIB dan mengarah ke tenggara-timur atau ke arah Berastagi. Tak berubah Sementara, pengamat politik Totok Sugianto mengatakan, polemik antara Ahok dan SBY ini disebut tidak akan memengaruhi peta politik Pilkada DKI Jakarta. Sebab, para pemilih telah me- miliki keyakinan atas calon yang akan mereka pilih. "Ini tidak akan berpengaruh ba- nyak karena sebenarnya laporan ini ti- dak secara langsung terkait dengan persaingan di pilkada," kata Totok. ed: muhammad hafil "Akibat erupsi ini, Berastagi mengalami hujan debu, tetapi tidak terlalu tebal. Tadi kita langsung cek ke lapangan," kata Arif, Ahad (5/2). Meski Berastagi dilanda hujan debu akibat erupsi Sinabung, jumlah wisatawan RAKHMAWATY LA LANG/REPUBLIKA Pantallan, S.H., M.H. n Makum RAHMAT SAHID baik yang berpusat di Jakarta mau- pun yang ada di masing-masing dae- rah. Jumlahnya bisa ratusan. Namun, jumlah ini diprediksi belum menca- kup semua media massa yang ada se- karang karena masih banyak media yang belum mendaftarkan diri ke Dewan Pers. Jika ada perusahaan media massa yang merasa keberatan, Ignatius me- nyarankan agar perusahaan tersebut meminta kejelasan dari Dewan Pers. Selain itu, untuk media massa yang belum mendaftarkan diri ke Dewan Pers, alangkah baiknya melakukan pendaftararan sebelum mengikuti sertifikasi. Meski belum semua terverifikasi, Nazer menyebut bahwa perusahaan pers ini belum tentu memberitakan hal yang salah. Mereka tetap bisa mendapatkan pemberitaan dari nara- sumber yang diinginkan. Sementara, peneliti Lembaga Stu- di Pers dan Pembangunan (LSPP) Ig- natius Haryanto mengatakan, prog- ram yang dijalankan oleh Dewan Pers sebenarnya sudah lama dalam memi- lah media massa mana yang profe- sional dan tidak. Verifikasi ini dija- lankan agar masyarakat pun bisa tahu media mana saja yang bisa dijadikan acuan sebagai pemberitaan. "Ini dalam rangka melindungi publik. Selain itu, agar tidak ada war- tawan yang menyalahgunakan ke- wartawanannya," kata Ignatius, Ahad (5/2). "Kalau media bisa bertanggung jawab, harusnya tidak perlu takut," kata Ignatius.ed: muhammad hafil REPUBLIKA SENIN, 6 FEBRUARI 2017 terpantau tetap ramai. Arif pun mengimbau para wisatawan dan warga untuk tetap menggunakan masker dan pelindung mata saat berada di luar ruangan. Imbauan ini terus disampaikan mengingat abu dari erupsi Gunung Sinabung sangat berbahaya jika terus terisap dan terpapar. Terkait adanya wisatawan atau warga yang menerobos zona merah Sinabung, Arif mengatakan, hal itu memang masih ditemukan.issha harruma ed: muhammad hafil Ombudsman Terima 10 Ribu Laporan PAMEKASAN - Komisioner Ombudsman, Ninik Rahayu, menyatakan, laporan pengaduan masyarakat secara nasional meningkat selama 2016. Yakni, dari 5.000 laporan pada 2015 menjadi 10 ribu lebih laporan pada 2016. "Peningkatan jumlah laporan masyarakat kepada pihak Ombudsman ini menunjukkan bahwa masyarakat telah mengetahui hak-hak mereka," kata Ninik Rahayu, Ahad (5/2). Dari sekitar 10 ribu lebih laporan yang disam- paikan masyarakat kepada Ombudsman itu, keba- nyakan tentang sistem layanan pada pemerintahan desa serta pelayanan di institusi kepolisian. Selain itu, pelayanan pada penerbitan sertifikat tanah yang dikelola oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN), pelayanan kesehatan, serta proses pem- buatan KTP dan akta kelahiran. "Laporan pengaduan yang berisi keluhan masyarakat terbanyak ialah di DKI Jakarta, lalu Sulawesi, dan Medan," kata Ninik. Masyarakat telah mengetahui hak-hak mereka. Sementara di Jawa Timur, jumlah masyarakat yang melapor ke Ombudsman tercatat sedikit, yakni sebanyak 345 laporan selama 2016. "Tapi, meski sedikit, ini mewakili sekitar 5.000 penerima manfaat," kata Kepala Perwakilan Ombudsman Jawa Timur Agus Widyarta. Saat menghadiri Hari Ulang Tahun ke-70 Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) di Gedung Islamic Centre Pamekasan, Agus menjelaskan, rendahnya laporan masyarakat Jawa Timur terkait pelayanan publik didasari beberapa hal. Selain karena kurangnya pengetahuan tentang keberadaan lembaga ini, juga karena beberapa daerah di Indonesia telah mengklaim memiliki tim khusus yang mampu menangani persoalan layanan publik. Ia menjelaskan, di Jawa Timur, kabupaten/kota yang banyak melaporkan keluhan layanan publik kepada Ombudsman RI ialah Surabaya, Malang, dan Sidoarjo. "Kalau Pamekasan ini hanya tercatat delapan laporan pada 2014, enam laporan pada 2015, dan dua laporan pada 2016," kata Agus. "Saya tidak mengerti juga kenapa laporan ten- tang keluhan layanan publik di Pamekasan ini ren- dah, padahal unjuk rasa di Pamekasan tertinggi se- Indonesia," kata Agus. Agus mengetahui kondisi itu dari Sekretaris Daerah (Sekda) Pemkab Pamekasan Alwi saat menyampaikan sambutan dalam acara HUT ke-70 HMI. "Seharusnya berbanding lurus dengan keluhan yang disampaikan masyarakat dengan cara unjuk rasa dengan keluhan yang disampaikan secara administrator solutif," katanya. Apalagi, kata dia, Ombudsman itu dibentuk berdasarkan undang-undang. Yakni, Undang- Undang Nomor 37 Tahun 2008. Komisioner Ombudsman Ninik Rahayu dan Kepala Perwakilan Ombudsman untuk Wilayah Jawa Timur Agus Widyarta datang ke Pamekasan dalam rangka menghadiri perayaan HUT ke-70 HMI yang digelar di cabang Pamekasan. Dalam kesempatan itu, Ninik Rahayu juga meminta HMI bisa menjadi mitra pemerintah yang baik, yakni dengan terus mendorong pemkab dan aparatur Pemkab Pamekasan dalam bidang layanan publik. antara ed: muhammad hafil BERASKITA TRISNADI ANTARA PENGECEKAN Menteri Sosial, Khofifah Indar Parawansa (kiri), melakukan pengecekkan beras saat meninjau Distribution Center Bulog di Jalan Gajah Mada, Kota Mojokerto, Jawa Timur, Ahad (5/2). PII 70 Ribu Pe ●DIAN ERIKA NUGRAHENY, ALI MANSUR Sebab, jika ada p yang jumlahnya sig berpengaruh kep bahan logistik," tut Di tempat terp sioner KPU yang logistik, Arief Budi imbau perbaikan diselesaikan. Piha ngatkan, penamba DPT berkaitan lang produksi dan di logistik pilkada. Proses produksi logistik untuk pilkada hampir seluruhnya selesai. JAKARTA-Komisi Pemilih- an Umum (KPU) menyebutkan, ada sekitar 70 ribu warga yang belum masuk dalam daftar pe- milih tetap (DPT) pilkada se- rentak 2017. Data seluruh war- ga itu nantinya akan dimasukkan dalam perbaikan DPT dalam waktu dekat. Menurut Komisioner KPU Ferry Kurnia Rizkiyansyah pu- luhan ribu warga tersebut ber- dasarkan penelusuran database kependudukan, daftar penduduk potensial pemilih pemilu (DP4), maupun hasil pencocokan dan penelitian (coklit). "Data yang ada kami sampaikan ke Ditjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri untuk dicek. Hasilnya ada sekitar 70 ribu warga yang akan masuk dalam perbaikan DPT," ujar Ferry ketika dikonfirmasi, Ahad (5/2). Dia melanjutkan, seluruh data itu bersama dari 67 daerah yang menyelenggarakan pilkada serentak 2017. Adapun jumlah penambahan di satu daerah de- ngan daerah lain menurut Ferry tidak sama. Saat ini, proses perbaikan DPT sedang terus diselesaikan. KPU setempat bersama pan- waslu dan tim pasangan calon sedang mengoordinasikan per- baikan ini. "Kami upayakan pe- kan ini perbaikan segera selesai. AGUS SYLVI Jakarta Untuk Rakyat Color Rendition Chart "Kalau pemilih baru itu tersebar di banyak tem- pat dan jumlahnya sedikit, se- misal satu atau dua orang sebe- tulnya tidak perlu ada pe- nambahan su- rat suara baru. Yang harus menjadi perhatian adalah ke pemilih tersebar da banyak secara mera Arief menambal produksi logistik ur serentak hampir sel lesai. Adapun distri ke berbagai kabupat telah selesai sebanya Dari DPR, anggo DPR, Hetifah Sjaif nyinggung soal pot- ganda menjelang pill rut dia, hal tersebut a ah pelanggaraan. Sebagaimana di Pilkada, pengawas p melakukan pengawa tahapan. Kalau masy nemukan pelanggan rakat dapat segera m #Jakarta Untuk Rakyat 4cm Agus Ha SIAI GUBER COE