Arsip
Halaman Artikel
Creative Commons License

Jika anda mendapati gambar tidak sesuai dengan spesifikasi data (salah tanggal dan atau salah penomoran halaman), posisi gambar landscape, satu gambar terdapat dua halaman, kualitas gambar kabur, anda bisa melaporkan data tersebut agar segera diperbaiki dengan menekan tombol laporkan.

Kata Kunci Pencarian:

Nama: Republika
Tipe: Koran
Tanggal: 2017-02-06
Halaman: 08

Konten


8 ProKontra stal SILATURAHIM KAPOLRI Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian (tengah, depan) berbincang dengan Pengasuh Pondok Pesantren Al-Anwar Rembang KH Maimun Zubair (kanan, depan) saat menghadiri silaturahim bersama di Semarang, Jawa Tengah, Jumat (3/2) malam. 1 Pendataan Ulama Menuai Kritikan FUJI EKA PERMANA, EKO SUPRIYADI menggunakan pendekatan humanis. Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid juga mempertanyakan pendataan ulama dan kiai yang dilakukan Polda Jatim. Menurut dia, sikap polisi tersebut membuat resah kiai- kiai di Jombang. Kebijakan pendataan ulama bisa memperkeruh hubungan ulama dan Polri. JAKARTA-Langkah Kepolisian Daerah Jawa Timur melakukan pendataan terhadap ulama dan kiai di wilayah setempat menuai kritikan dari sejumlah kalangan. Cendekia- wan Muslim KH Didin Hafidhuddin menilai pendataan ulama seyogianya diserahkan sepenuhnya kepada Majelis Ulama Indonesia. "Semua harus menghargai MUI sebab jasanya sangat besar bagi bangsa dan negara. Merekalah garda terdepan dalam memba- ngun bangsa. Mereka juga yang menjaga bangsa dari berbagai perpecahan," ujarnya kepada Republika, di Jakarta, kemarin. Didin mempertanyakan pendataan terha- dap ulama dan kiai yang dilakukan Polda Ja- tim. Sebab, kebijakan itu hadir di saat para ulama dan kiai serta masyarakat merasakan adanya kecurigaan terhadap mereka. "Saya mengimbau agar semua pihak, ter- masuk pihak Polda Jatim, tidak melakukan kegiatan yang meresahkan para alim ulama. Sebab, dampaknya akan buruk bagi masya- rakat luas," kata Didin. TOTO Anggota Komisi Hukum dan Perundang- undangan MUI Pusat Irjen Pol (Purn) Anton Tabah Digdoyo menilai pendataan ulama dan kiai yang dilakukan Polda Jatim telah menimbulkan persepsi negatif di masyarakat setempat. Trauma peristiwa di masa lampau, seperti Operasi Ninja 1998, kembali men- cuat. "Pendataan ulama oleh Polri sangat meresahkan umat," ujar Anton. Menurut dia, jika pendataan itu benar maka bisa memperkeruh hubungan Polri dengan ulama yang saat ini sedang kurang bagus hubungannya dengan pemerintah. Anton mengatakan, dari pada melakukan pendataan terhadap ulama maupun kiai bak orang yang sedang diawasi, lebih baik polisi OLEH MABRUROH PRAYOGI/REPUBLIKA Kepolisian Daerah Jawa Ti- mur (Polda Jatim) melakukan pendataan terhadap ulama dan kiai di wilayah tersebut. Berda- Saya melihat, pertama, memang ada ketegangan, ya, antara Polri dan ulama-ulama. Kedua, saya melihat ada upaya yang tidak kondusif untuk bangsa ke depan. Tidak kondusif un- tuk adanya hubungan yang baik antara ulama dan umara (pemerintah), se- akan-akan ulama terus dicari-cari ke- salahannya. Itu yang paling tidak bisa dimungkiri oleh masyarakat, atau, ba- hasa hukumnya, ulama seperti dikri- minalisasi. R REKOTOMO/ANTARA Bagaimana jika dibiarkan? Ya berbahaya untuk bangsa Indo- nesia ke depan. Wajah umara yang Karena kiai di Jombang resah dan mere- ka diingatkan kayak zaman PKI. Kalau ula- ma di Jombang saja resah, bisa dibayangkan tempat lainnya," kata Hidayat. Oleh karena itu, lanjut dia, perlu ada klarifikasi secara terbuka dan jujur dari Polri terkait maksud dan tujuan pendataan. Sebab, hal tersebut menimbulkan keresahan. Klarifikasi, ujar Hidayat, juga dimaksud- kan agar langkah polisi tidak menimbulkan kontroversi dan ditunggangi pihak ketiga yang ingin memecah belah, mengadu domba, dan menimbulkan kecurigaan antara ulama dan Polri. "Kalau tidak ada perlunya, untuk apa pendataan ini?" kata dia. Di Cirebon, Jawa Barat, Kapolda Jabar Irjen Pol Anton Charliyan mengunjungi sejumlah pondok pesantren di Kabupaten dan Kota Cirebon, Ahad (5/2). Dia pun mem- bantah tudingan yang menilai kunjungannya itu untuk meminta dukungan kepada ulama terkait kasus Habib Rizieq Shihab yang kini ditangani Polda Jabar. "Ini hanya silaturahim biasa saja," ujar Anton saat ditemui di sela kunjungannya ke Pondok Pesantren Buntet, Kabupaten Cire- bon. Setiap menjabat sebagai kepala wilayah (kepolisian), Anton mengaku selalu bersilatu- rahim kepada para sesepuh dan ulama. Dia mengaku menganggap mereka sebagai orang tua dan gurunya sendiri. "(Datang ke pesan- tren) ini bukan karena ada masalah. Kalau ada masalah, berarti saya ada kepentingan," kata Anton. Pengasuh Pondok Pesantren Buntet KH Hasanudin Kriyani mengaku menyambut baik silaturahim yang dilakukan oleh Ka- polda Jabar. Pihaknya pun selama ini meng- hormati dan membangun silaturahim de- ngan siapa pun. c62/lilis sri handayani ed: muhammad iqbal sarkan informasi yang diperoleh Divisi Hubungan Masyarakat Markas Besar Kepolisian RI, apa maksud dan tujuan Polda Jatim? Langkah ini untuk pendataan ala- mat mereka agar memudahkan untuk kirim undangan. Maklum, sering kali pas acara yang dibuat polda (kepolisian daerah), kadang ada saja ulama terle- watkan, jadi dilakukan pendataan itu. Jika memang tujuannya ha- nya untuk memudahkan silatura- him, mengapa harus mengguna- ditangkap masyarakat seakan-akan anti terhadap umat Islam. Mengapa bisa seperti itu? Sebab, melukai ulama adalah me- lukai umat. Ulama itu dari umat dan umat itu dari ulama. Tidak tahu peme- rintah sadar melakukan itu atau tidak atau ternyata terpancing dengan agen- da-agenda yang sifatnya jangka pendek. >> Resonansi Oleh IKHWANUL KIRAM MASHURI Seperti apa contohnya? Mendukung satu tokoh, mungkin. Atau mungkin mendukung suatu kepentingan politik. Apa akibat dari langkah itu? Kalau begini terus, saling menun- tut kondisi bangsa ini tidak akan kon- dusif untuk pembangunan. Nanti umat akan terus mengajukan banyak Trump akan Kobarkan Perang di Timur Tengah? S atu per satu janji-janji kampanye Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mulai dilak- şanakan. Dari membangun dinding perbatasan dengan Meksiko, membatalkan Perjanjian Perdagangan Bebas Amerika Utara (NAFTA), keluar dari kemitraan perdagangan Trans-Pasifik (Trans-Pacific Partnership/TPP), hingga pelarangan warga Muslim dan sejumlah negara masuk ke AS. Janji-janji lain akan menyusul untuk dijadikan sebagai kebijakan. Banyak pihak yang protes terhadap kebijakan Trump. Baik di dalam negeri maupun di luar AS. Namun, Trump tampaknya akan cuek bebek menanggapi berbagai protes itu. Lalu bagaimana bila Trump benar-benar memin- dahkan kantor Kedutaan Besar (Kebubes) AS dari Tel Aviv ke Yerusalem sebagaimana janjinya semasa kampanye? Sejak berdiri negara Israel pada 1948, AS telah membuka kantor diplomatik di Tel Aviv, ibu kota negara Yahudi. Begitu juga negara-negara besar lain. Setahun sebelum perang 1967 barulah mereka membangun perkantoran kedutaan yang luas di Tel Aviv, yang ditempati hingga kini. Beberapa tahun kemudian, mereka juga membuka kantor konsulat di Yerusalem. Tempatnya berpindah-pindah. Adapun yang terakhir mereka menempati sebuah bangunan di lokasi yang disebut Garis Hijau. Yakni, sebuah garis-garis-garisnya menggunakan warna hijau-yang memisahkan Yerusalem Barat dengan Yerusalem Timur. Para pemimpin dan media Arab menyebut Yerusalem sebagai al Quds al Mukhtallah atau Yerusalem yang dijajah. Makna yang dimaksud adalah Yerusalem Timur. Bukan seluruh Yerusalem. Pada perang 1967, Israel berhasil menduduki (baca: menjajah) sejumlah wilayah Arab, termasuk Yerusalem Timur. Lalu pada 1980, Israel mendeklarasikan seluruh Yerusalem sebagai ibu kota kesatuan Israel. Pengakuan itu kemudian menuai kecaman masya- rakat internasional. Dewan Keamanan (DK) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) bahkan mengeluarkan resolusi untuk mengutuk aneksasi Israel terhadap Yerusalem Timur ini. Mereka menganggap Israel telah melanggar hukum internasional. Penggunaan istilah al Quds al Mukhtallah oleh para pemimpin dan media Arab untuk mengingatkan kepada dunia bahwa Yerusalem Timur bukan bagian dari negara Yahudi. la adalah wilayah Palestina yang dijajah Zionis Israel. Bangsa Palestina memandang Yerusalem Timur merupakan ibu kota masa depan negara mereka. Sikap bangsa Pelestina ini juga telah diakui masyarakat internasional. Karena masalah yang sangat sensitif ini, hingga sekarang tidak ada satu pun dari 86 negara yang mem- punyai hubungan diplomatik dengan Israel menempat- kan kedutaan besarnya di Yerusalem. Semua kedubes berada di Tel Aviv. Termasuk El Salvador dan Costa Rica, yang sebelum 1980 membuka kedutaan di Yerusalem. Namun, kedua negara di Amerika Latin itu pada 2006 telah memindahkan kedutaan mereka ke Tel Aviv. Menurut pengamat Timur Tengah, Abdurrahman al Rasyid, pernah ada peluang Yerusalem Timur kembali ke pangkuan bangsa Palestina. Sayangnya, lanjut al Rasyid dalam artikelnya di media al Sharq al Awsat, peluang itu telah "disia-siakan oleh delegasi yang dipimpin almarhum Presiden Yasir Arafat. Waktu itu, tahun 2000, sedang dirancang Perundingan Camp David. Yang terakhir ini tak ada hubungannya dengan Perjanjian Camp David 1978 yang dipimpin Presiden AS Jimmy Carter, yang mempertemukan Presiden Mesir Anwar Sadat dengan PM Israel Manachem Begin. Perundingan kali ini dipimpin Presiden AS Bill Clinton dan mengundang Presiden Palestina Yasir Arafat dan PM Israel Ehud Barak. Waktu itu Clinton menawarkan gagasan yang "moderat" untuk mencari solusi konflik Palesina-Israel. Gagasan itu adalah mengembalikan 90 persen wilayah Tepi Barat dan 100 persen wilayah Gaza HAMID FAHMY ZARKASYI WAKIL REKTOR UNIDA GONTOR Ada Ketegangan Antara Polri dan Ulama OLEH WAHYU SURYANA Bagaimana pandangan Gus Hamid tentang hubungan Polri dengan ulama-ulama? IRJEN POL BOY RAFLI AMAR KADIV HUMAS MABES POLRI Ab und top? Pendataan Ulama dan Kiai Hanya untuk Mengirim Undangan kan surat telegram? Telegram itu naskah dinas resmi yang standar di kepolisian, makanya Kapolda Jatim (Irjen Pol Machfud Arifin) membuat TR itu. Bagaimana mekanisme pen- dataan terhadap ulama dan kiai yang dilakukan? Apakah benar anggota yang datang berasal dari bagian intelijen? Pendataan bisa dicatat oleh ang- gota di jajaran polres (kepolisian resor) setempat, kemudian dilaporkan dari tuntutan-tuntutan ke pemerintah se- bagai balasan atau timbal balik karena mereka merasa ada ketidakadilan. Apa yang dilaporkan tidak diproses, se- dangkan mereka memproses ulama begitu cepat, ini kan jelas ketidakadil- an. Ini yang sebenarnya menyulut ba-. nyak emosi, berbahaya untuk ke depan. Posisi pemerintah? Polri itu tangan pemerintah. Pe- 'merintah bagaimana ini bersikap secara resmi? Sebab, narkoba saja bisa tahu-tahu diampuni, kasus BLBI di- biarkan berlarut-larut dan diputar- putar begitu saja, tapi begitu ulama ada kesalahan sedikit saja itu langsung dikriminalisasi, langsung diproses. Gus Hamid melihatnya seperti kepada bangsa Palestina. Kedua wilayah itu lalu dihubungkan dengan jalan cepat/tol di bawah kekuasaan Negara Palestina Merdeka bebas senjata. Dalam gagasan Clinton itu termasuk dikembalik- annya Yerusalem Timur, berikut kompleks Al Haram al Syarif yang di dalamnya terhadap Masjid al-Aqsa dan Kubah Shakhrah. Namun, tidak termasuk Kampung Yahudi dan Tembok Ratapan, yang akan berada di bawah pengawasan lembaga internasional. REPUBLIKA SENIN, 6 FEBRUARI 2017 Namun, tanpa sebab yang jelas, Presiden Arafat akhirnya tidak menghadiri perundingan itu. Sebagai gantinya, ia mengutus delegasi ke Washington dan menyampaikan penolakan atas gagasan Clinton. Menurut al Rasyid, gagasan yang sebenarnya "masuk akal" itu kini akan sulit diulang. Diduga, penolakan Presiden Arafat waktu itu lantaran mendapat perlawanan dari kelompok-kelompok garis keras Palestina dan sejumlah pemimpin negara-negara di Timur Tengah. Sementara di Israel, Ehud Barak kalah telak dalam pemilu 2001 karena tekanan keras kelompok-kelompok ekstrem di negaranya. Sejak saat itu-dan berlangsung hingga kini-kondisi Yerusalem Timur dan wilayah-wilayah Palestina yang diduduki Israel semakin memburuk. Yahudisasi tempat- tempat bersejarah terus berlangsung. Bagian-bagian tempat suci Islam dirusak. Para warga Palestina diusir paksa dari rumah dan tanah mereka. Bahkan, Israel- lewat perdana menterinya, Benjamin Netanyahu-telah berani melawan resolusi DK PBB yang mengecam dan menuntut penghentian pembangunan permukiman Yahudi di wilayah Palestina. Keberanian para pemimpin Israel itu tentu tidak terlepas dari sikap dan pernyataan Presiden Trump yang sejak kampanye sudah terang-terangan membela kepentingan Israel. Menjelang pelantikan sebagai presiden, Trump pun menegaskan akan menganulir resolusi DK PBB yang disahkan di akhir jabatan Barack Obama sebagai presiden. Dalam resolusi yang mengecam pembangunan permukiman Yahudi di tanah Palestina ini, AS bersikap netral alias absen. Bukan hanya berani melawan kehendak masyarakat internasional, para pemimpin Israel juga semakin semena-mena. Lihatlah, pekan lalu Pemerintah Israel telah mengumumkan akan membangun 3.000 rumah baru di wilayah Tepi Barat yang didudukinya. Pengumuman ini merupakan yang ketiga kalinya sejak Trump bersinggasana di Gedung Putih. Sebelumnya, mereka juga telah menegaskan akan membangun 2.500 rumah Yahudi di Jalur Gaza dan 560 rumah di wilayah Palestina yang didudukinya di Yerusalem Timur. Lalu bagaimana bila Presiden Trump-sebagaimana janji kampanyenya-benar-benar memindahkan Kedubes AS ke Yerusalem? Bila itu terjadi, bisa dipastikan Presiden Trump telah menabuh genderang perang di Timur Tengah. Kawasan yang selalu panas oleh berbagai konflik itu akan semakin membara. Pemindahan Kedubes AS ke Yerusalem akan menjadi bukti bahwa AS mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel. Ini berarti Presiden Trump melanggar kesepakatan internasional yang dicapai 70 tahun lalu. Pemindahan Kedutaan AS ini juga dianggap sebagai sinyal efektif tentang berakhirnya upaya untuk mendamaikan Israel dan Palestina. Dan, ini berarti ia telah mengobarkan perang di Timur Tengah. Karena itu, presiden-presiden sebelumnya tidak ada yang berani memindahkan Kedubes AS ke Yerusalem. Meskipun, Kongres AS pada 1995 telah mengeluarkan undang-undang untuk memindahkan Kedubes AS dari Tel Aviv ke Yerusalem. Undang-undang ini tidak pernah dijalankan para presiden AS sebelumnya, khawatir akan menyulut perang besar di Timur Tengah yang bisa merugikan kepentingan AS sendiri. Apalagi, dari dulu hingga sekarang konflik Palestina/Arab-Israel dianggap sebagai induk segala konflik di kawasan. polres ke polda. Informasi yang berkembang menyebutkan, kedatangan Kapol- da Jatim ke salah satu pondok pesantren untuk menekan massa agar tidak ke Jakarta untuk ber- unjuk rasa pada pekan depan? Tidak ada kaitan dengan aksi de- mo. Ulama dan umara (Polri) bersi- nergi itu sudah biasa. Polda Jateng dan Polda Jabar dikabarkan juga melakukan pen- apa? Saya melihat ada gerakan yang cukup besar di balik itu semua, seperti ada satu ideologi yang besar dan telah mencoba mendiskreditkan ulama- ulama. Ini seperti yang sempat terjadi di negara-negara Barat pada awal tahun 2000-an ketika para pendeta melancarkan protes-protes kepada Pemerintah AS. Isu-isu mengenai keburukan pendeta kala itu malah di- blow up media-media. Sebab tindakan balasan protes itu masif sifatnya. Dan kalau apa yang terjadi di Indonesia saat ini, termasuk gerakan seperti itu, sangat-sangat berbahaya. Di negara-negara Barat mungkin masih sekuler, jadi masyarakatnya tidak begitu peduli dengan agama. Tapi, ini di Indonesia yang masya- rakatnya religius dan agama itu sangat dataan serupa. Apakah kebijakan ini skalanya nasional? Masing-masing punya kepenting- an mendata agar memudahkan untuk bersilaturahim. Pilkada semakin dekat. Apa- kah langkah Polri mendekati ula- ma bertujuan untuk itu menyam- but momen itu? Ulama dapat membantu Polri dengan menjelaskan kepada umatnya untuk menjaga pilkada damai dan de- mokratis.ed: muhammad iqbal YOGI ARDHUREPUBLIKA penting buat masyarakat. Efeknya akan seperti apa? Responsnya bisa jadi tidak semata- mata sporadis, bisa jadi responsnya masif juga sebagai timbal balik dari masyarakat. Ini yang harus jadi per- timbangan Pemerintah Indonesia. Tidak bisa main-main persoalan se- perti ini.ed: muhammad iqbal REPUBLIKA SENIN, 6 FEBRUARI 2017 PEMILIH DIFABEL Para pemilih tunanetra mendengarka DKI Jakarta menyiapkan alat bantu untuk kaum difabel Anies: Was ALI MANSUR, CRISTAL LIESTIA KAMMI membentuk tim pengawal Pilkada DKI. JAKARTA-Calon gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan meminta pendukungnya mengawasi ketat pe- laksanaan Pilkada DKI Jakarta 2017 menjelang hari pencoblosan pada 15 Februari nanti. Menurutnya, pilkada kali ini masih rawan dengan praktik kecurangan. Mantan menteri pendidikan dan kebudayaan itu berharap para pendu- kungnya tidak sekadar memilih diri- nya, tetapi juga aktif mengawasi kecu- rangan yang rawan terjadi di tempat pemungutan suara (TPS). Dengan pengawasan itu, menurutnya, tindak kecurangan dapat diminimalisasi. Anies menekankan urgensi peng- awasan itu penting bukan hanya untuk pemenangan dirinya, melainkan juga guna memperjuangkan warga Jakarta yang tergusur dan terpinggirkan. "Kita masih punya waktu 10 hari ke depan untuk melakukan pengawas- an," kata Anies kepada ribuan pen- dukungnya yang menghadiri kampa- nye akbar di Lapangan Banteng, Ja- karta, Ahad (5/2). Dia juga meminta agar para Prabowo: Kalian Ingin Perubahan. Prabowo kemudian menya- takan terharu melihat massa yang membanjiri Lapangan Ban- teng. "Kalian bisa tinggal di ru- mah, karena ini adalah waktu liburan. Seharusnya kalian bisa berekreasi. Tapi, kalian justru ke sini," ujar mantan komandan jenderal Kopassus ini. Kampanye akbar kemarin dihadiri pendukung paslon Anies-Sandi dari berbagai pen- juru Ibu Kota. Hadir juga Pre- siden PKS Mohamad Sohibul Iman serta jajaran pengurus wi- layah PKS dan Gerindra, sejum- lah ulama, anggota DPR dan DPRD DKI, serta para relawan. Ketua Tim Sukses Anies- Sandi, Mardani Ali Sera, meng- klaim lebih dari 75 ribu orang hadir kemarin. "Rangkaian aca- ranya dimulai dari Shalat Zhu- hur berjamaah di Masjid Istiqlal, kemudian ada orasi-orasi," ujar dia. Sedangkan Presiden PKS, Sohibul Iman menegaskan, pe- mimpin yang terus mengurai ke- bangsaan harus diganti. Menu- rut dia, rakyat Indonesia, ter- utama warga DKI Jakarta meng- inginkan pemimpin yang jujur serta memiliki akhlak yang baik Color Rendition Chart pemilih tidak m Ia meyakini, sua bisa dibeli seba dan memiliki k cari pemimpi amanah. Pengurus W Mahasiswa Mu KAMMI) DKI Pengurus Daer Timur dan Jaka kukan aksi dan Jakarta mengaw tersebut mereka Bundaran HI, k Aksi ini sek Tim Pengawal P KAMMI. "Kami sebagai bentuk dalam pilkada sekaligus menga tolak money po dan juga tanpa m Ketua PW KAM mu Fuadi, kema Najmu men ingin mengajak yang peduli terh untuk bergabung bahkan menjadi Dalam aksi mengajak masy dukungan bagi dengan membub di atas spanduk oleh peserta aksi banget. Menurut dan rendah hati. "K melakukan perubaha Jakarta. Salah satuny ganti pemimpin yang ngurai kebangsaan kita ini adalah waktu yan kata Sohibul Iman dala nya di Lapangan Bante Sohibul Iman men untuk membangun Jak tiga hal yang harus dil Pertama, membangkit memiliki Kota Jakarta milik bersama. Kedua bangkitkan rasa keber. serta yang ketiga adal saling percaya di antara Membeludaknya kampanye kemarin m Sandiaga Uno terpaksa kaki menuju Lapangan E Sandiaga turun dari m bersama pengawal karer tidak bisa melaju akiba lang banyaknya massa. jalan mulai putaran dep siun Juanda menuju La Banteng. Ekonomi Pascapilkada Serentak. asal-asalan. Di dalamnya, terda- pat segunung alasan yang bisa disederhanakan sebagai berikut. Jawaban yang pertama relevan untuk wilayah yang struktur perekonomiannya hampir mirip dengan struktur ekonomi nasional. Dalam skala provinsi, struktur ekonomi di Jawa, Bali, Sumatra, dan sebagian Sulawesi lebih mendekati struktur ekonomi nasional dengan variasi yang relatif sempit. Harap diingat keempat pulau tersebut sudah mencakup tiga perempat per- ekonomian nasional. Kon- sekuensinya, wilayah-wilayah tersebut akan cenderung menentukan sebagian besar kinerja perekonomian nasional. Logikanya, wilayah tersebut Massa yang tumpah sepanjang jalan begitu Sandiaga langsung berla datangi untuk bersalam berfoto. Mereka mener nama "Sandi" sebagai 4cm merupakan pasar utama E perekonomian nasional. K itu, denyut pasar nasional direpresentasikan oleh der perekonomian di keempat tersebut. Tentu akan ada p atau kabupaten/kota yang ja ekonominya lebih baik at lebih buruk dibandingkan ekonomi nasional. Karena nasional merupakan sebua kesatuan, kecepatan pertur buhan sektoral akan cende mirip antardaerah. Karena yang menentukan tingkat p tumbuhan agregat adalah k posisi sektornya. Kalau kom sisinya mirip dengan ekono nasional, tingkat perkemba annya tidak akan jauh diban dingkan pertumbuhan ekon nasional.