Arsip

Halaman Artikel

Halaman Lainnya

Konten

2 Nasional MA Tolak Kasasi Otak Pembunuhan Engeline JAKARTA - Mahkamah Agung (MA) menolak kasasi Margriet Christiana Megawe atas terbunuhnya Engeline (8 tahun). Margriet divonis hukuman penjara seumur hidup atas kejahatan pembunuhan berencana yang dilakukannya terhadap Engeline pada Mei 2015 silam. MABRUROH, FUJI PRATIWI Margriet yang tidak menerima vonis hakim yang dijatuhkan kepadanya pada akhir Februari 2016 lalu mengajukan kasasi. MA menyatakan menolak kasasi yang diajukan oleh wanita yang akrab disapa Tely itu. Dalam situs resminya, Putusan MA Nomor 1813 K/PID.SUS/2016 menolak kasasi Margriet pada Oktober 2016. Amar putusan tersebut dibacakan oleh hakim MUI menangkap kesan Polri tebang pilih. MABRUROH Status Adnin Armas Masih Simpang Siur JAKARTA-Kuasa hukum Adnin Armas, Abdullah Alkatiri, meyakini status kliennya dalam kasus dugaan tindak pidana pencucian uang Yaya- san Keadilan untuk Semua (KUS) ma- sih sebagai saksi. Alkatiri meyakini hal tersebut sebab hingga saat ini tidak ada pemberitahuan dari penyidik soal status ketua yayasan KUS tersebut. ketua Andi Abu Ayyub Saleh pada 26 Oktober 2016 dan telah memiliki hukum tetap. salah satu anggota Komisi III yang jerat Pasal 49 Ayat 2 UU Perbankan ikut di situ dan mereka menyatakan tentang ketidakpatuhan dalam janam na kila aia tidak dengar (Kapolri) menyatakan menjalankan pekerjaan. Menurut dia, demikian (tersangka)," kata Alkatiri. pasal tersebut keliru disangkakan ke Islahudin karena rekan Ustaz Bachtiar Nasir itu tidak melakukan kesalahan dalam pekerjaannya. Alkatiri meyebut, pihaknya eng- gan terbawa arus sebab kabar me- ningkatnya status Adnin sebagai ter- sangka belum jelas. Ia juga merasa ti- dak perlu mengonfirmasi kepada pe- nyidik sebab sejauh ini hanya ada sa- tu tersangka dalam kasus ini. "Dia (Islahudin) sebagai manajer network development. Itu yang dili- hat sesuai SOP dan job system dia. Nah, kok bisa? Dia tidak pernah me- langgar kok. Kalau dia mengambil uang lalu dipermasalahkan, artinya Jubir MA, Suhadi, mengaku tidak tahu detail keputusan penolakan kasasi tersebut. Namun, jika putusan tersebut telah diterbitkan dalam website resmi MA tentu dia benarkan. "Kalau (sudah) ada di website Mahkamah Agung saya kira benar itu," kata Suhadi melalui sambungan telepon di Jakarta, Ahad (26/2). I mabruroh ed: hafidz muftisany КIРР DON IA enden PARTISIPASI PILKADA Komisioner KPU RI Ida Budhiati memaparkan pandangannya saat menjadi pembicara dalam diskusi bertajuk "Partisipasi Pilkada dan Persiapan KPU RI Menghadapi Sengketa Hasil di MK" yang digelar Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Jakarta, Ahad (26/2). KIPP Jakarta menilai Komisi Pemilihan Umum maupun Badan Pengawas Pemilu belum siap saat menyelenggarakan Pemilihan Kepala Daerah 2017 di DKI Jakarta pada 15 Februari lalu. "Saya tidak perlu konfirmasi (pe- nyidik). Kalau benar kan harusnya dipanggil. Kami tidak mau terbawa arus, maksudnya ngapain ditanya ka- lau memang tidak ada ya. Kan lucu," ungkap Alkatiri. Ia menyebut, dalam dugaan kasus pelanggaran UU Yayasan tersebut, penyidik baru menetapkan Islahudin sebagai tersangka dengan jerat UU Perbankan. Alkatiri juga menerang- kan, nama salah satu pegawai bank yang menjadi tersangka tersebut bu- kanlah Islahudin Akbar, melainkan Islahudin Idris. JAKARTA-Berubahnya status kontrak kerja (KK) menjadi izin usaha pertambangan khusus (IUPK) merupakan guncangan bagi para pekerja PT Freeport Indonesia (FI). Apalagi, sejak Presiden dan CEO Freeport- McMoran Inc Richard Adrekson menyatakan akan merumahkan 12 ribu karyawan Free- port pada (20/2) lalu. Kapolda Papua Irjen Paulus Waterpau mengatakan, merumahamankan karyawan hanyalah bahasa halus dari pemutusan hu- bungan kerja (PHK). Saat ini, kata dia, proses PHK tersebut sudah dilakukan pihak per- usahaan terhadap sebagian karyawan Free- port. "Mengenai tersangka yayasan itu baru satu, yaitu Islahudin Idris, bu- kan Akbar ya. Dia juga keberatan itu Akbar itu, padahal salah satu tokoh Turki yang terkenal," kata Alkatiri. Paulus menyebut, proses PHK karyawan akan dilakukan secara bertahap. Dimulai dari pekerja warga negara asing (WNA) sampai masyarakat Papua. "Yang mereka (PT Freeport) lakukan kan pertama, mereka berhentikan, merumahkan warga negara asing," kata Paulus melalui sambungan telepon di Jakarta, Ahad (26/2). Setelah pekerja WNA, sambung Paulus, pemberhentian dilakukan terhadap pekerja WNI yang berasal dari luar Papua. Barulah yang terakhir adalah masyarakat Papua sendiri, (Timika). "Jadi, dibuatnya bertahap, cuma sekarang baru yang dirumahkan yang WNA dan non-Papua," kata dia. Paulus berharap kondisi ini jangan sam- pai berlarut-larut. Ia sendiri berharap ren- cana untuk merumahkan warga asli Papua tidak terwujud. "Kita harap jangan sampai karyawan PT Freeport yang anak-anak asli HNW Dukung Gelar Pahlawan Pendiri Nahdlatul Wathan LOMBOK TIMUR - Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Hidayat Nur Wahid mendukung usulan gelar pahlawan untuk Tuan Guru Haji (TGH) Muhammad Zainuddin Abdul Madjid. Saya tidak perlu konfirmasi (penyidik). Kalau benar kan harusnya dipanggil. "Masih saksi ya. Artinya, sampai sekarang kami tidak menerima surat bahwa dia (Adnin) itu tersangka gitu loh. Kan biasanya ada surat atau panggillah minimal. Nah, ini tidak ada," kata Alkatiri melalui sambung- an telepon di Jakarta, Ahad (26/2). Alkatiri menyatakan awal mula mendengar kabar penetapan status tersangka adalah saat dengar pen- dapat Kapolri Jenderal Tito Karna- vian di Komisi III DPR RI. Saat itu dirinya segera mengonfirmasi ke sa- lah satu Komisi III yang hadir dalam rapat. "Saat itu saya langsung telepon direktur bank maupun pegawai bank tidak boleh naruh uang di banknya (tempatnya) bekerja," kata Alkatiri. Alkatiri juga mengkritisi penetapan Islahudin sebagai tersangka dengan Hingga berita ini diturunkan, Mabes Polri enggan memberikan ke- terangan lebih detail soal status Ad- nin Armas dalam kasus ini. Kabagpe- PHK Karyawan Freeport Bertahap asing yang mengelola bahan pertambangan emas itu beroperasi di Indonesia. "Selain itu, Freeport juga mengelola sumber daya alam yang berada di wilayah Indonesia," kata dia. Papua diberhentikan. Nanti pasti kan ribut di situ," ungkapnya. Wakil Ketua Komisi VII DPR Gus Irawan Pasaribu menilai, ketentuan divestasi saham perusahaan pertambangan dalam Undang- Undang Mineral dan Batu Bara sudah sesuai dengan isi Pasal 33 UUD 1945 Irawan menyatakan, soal divestasi saham perusahaan pertambangan PT Freeport Indonesia, sikap pemerintah sudah benar de- ngan merujuk Pasal 33 UUD 1945. Tuntutan divestasi saham 51 persen, menurut politikus Partai Gerindra itu, merupakan tuntutan rakyat dan itu bentuk kedaulatan negara atas sumber daya alam yang dimilikinya. Dia menegaskan, kalau kemudian Freeport mengancam ke Mahkamah Arbi- trase, itu adalah hal biasa setiap kali kontrak akan berakhir dan belum menemukan titik temu. "Sikap pemerintah kita dukung. Ke arbitrase hanya kalau ada perselisihan," katanya. Anggota Komisi VII Rofi Munawar telah meminta Freeport untuk segera melaporkan kondisi operasional dan ketenagakerjaan sehingga tidak diperlukan pemutusan hu- bungan kerja terhadap karyawannya. "Jangan karena alasan operasional, PT FI sering kali mengancam akan merumahkan ribuan karyawannya. Padahal, sudah sepan- tasnya perusahaan itu punya formula yang bijak terhadap pengelolaan karyawan," kata politikus PKS itu. Dosen hukum internasional Universitas Sumatera Utara (USU) Suhaidi menilai, Freeport harus mengikuti ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia. Sebab, perusahaan RAKHMAWATY LALANG/REPUBLIKA WAR num Divisi Humas Polri Kombes Martinus Sitompul yang merespons pun meminta Republika agar meng- hubungi langsung Direktur Tindak Pidana Umum (Dirpidum) Bareskrim Polri Brigjen Agung Setya. Namun, Agung Setya dan Kasubdit Dit Tipi- deksus yang menangani kasus ini pun tidak merespons. Sebelumnya, dalam rapat kerja di Komisi III DPR, Kapolri Jenderal Po- lisi Tito Karnavian menyebut ada dugaan pelanggaran UU Yayasan, UU Perbankan, dan UU TPPU. Polri, ujar Tito, telah menetapkan Ketua Yaya- san Keadilan untuk Semua (KUS) Ad- nin Armas sebagai tersangka. "Untuk Saudara Adnin sebagai tersangka kasus pelanggaran UU Yayasan," kata dia. Menurutnya, alim ulama besar kelahiran Lombok Timur yang juga pendiri Nahdlatul Wathan (NW) ini sudah sepatutnya diberikan gelar pahlawan nasional atas dedikasinya dalam melawan masa penjajahan. Indonesia, menurut dia, harus konsisten mempertahankan peraturan pemerintah bahwa Freeport yang memegang kontrak kar- ya harus beralih operasi menjadi perusahaan IUP dan izin usaha pertambangan khusus (IUPK). "Beliau pejuang Indonesia, sangat layak. Ini sedang dalam proses," ujar dia di Universitas Hamzanwadi Nahdlatul Wathan (NW), Selong, Lombok Timur, beberapa waktu lalu. Dia mengaku akan terus Sekretaris Jenderal Majelis Ula- ma Indonesia (MUI) Anwar Abbas mempertanyakan mengapa hanya Yayasan Keadilan untuk Semua yang dipermasalahkan soal penghimpunan dan penggunaan dana masyarakat. Ia meminta jangan sampai citra kepo- lisian jatuh karena ada kesan tebang pilih. "Kan juga banyak yayasan dan atau lembaga yang menghimpun da- na dari masyarakat, tetapi kenapa ti- dak diselidik dan dipersoalkan?" ung- kap Anwar.ed: hafidz muftisany "Hal tersebut merupakan peraturan baru yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat yang harus dipatuhi Freeport dan jangan diabai- kan atau mencari alasan lain untuk tidak me- laksanakan ketentuan tersebut," ujar Suhaidi. Ia menyebutkan, pemerintah harus mempertahankan ketentuan kontrak itu demi kepentingan nasional dan kesejahteraan rakyat. Kontrak yang dilakukan Freeport juga harus sesuai dengan hukum di Indonesia dan harus dipatuhi. "Jadi, PT Freeport yang beroperasi di Indonesia harus menghormati segala per- aturan yang diberlakukan oleh pemerintah," katanya. Suhaidi menambahkan, pihak PT Free- port juga tidak perlu mengeluarkan per- nyataan akan menggugat Pemerintah Indo- nesia jika belum mendapatkan keputusan ne- gosiasi kontrak yang saat ini masih dalam perdebatan. Cara-cara yang seperti itu, menurut dia, tidak akan menyelesaikan permasalahan yang terjadi dan sebaliknya semakin mem- perkeruh suasana. antara ed: hafidz muftisany REPUBLIKA SENIN, 27 FEBRUARI 2017 mengawal setiap proses agar TGH Muhammad Zainuddin Abdul Madjid bisa mendapatkan gelar pahlawan nasional. Sejauh ini, dia sampaikan, belum ada pahlawan nasional yang berasal dari NTB. Bagi HNW, meski belum dianugerahi gelar pahlawan nasional, baginya TGH Muhammad Zainuddin Abdul Madjid sudah menjadi pahlawan bagi setiap masyarakat NTB. muhammad nursyamsyi ed: hafidz muftisany Pansus Pemilu Sepakati 18 Isu Krusial ALI MANSUR JAKARTA - Pansus Rancangan Undang- Undang (RUU) Penyelenggaraan Pemilu sudah masuk pada tahap pembahasan oleh panitia kerja (panja). Anggota Pansus RUU Pemilu Hetifah Sjaifudian mengatakan, sebelumnya pansus juga telah menyepakati 18 isu krusial dalam RUU Penyelenggaraan Pemilu hingga satu bulan terakhir pada April nanti. Pansus juga telah menyepakati pergantian nama Undang-Undang Penyelenggaraan Pemilu menjadi Undang-Undang Pemilu. Meski demikian, pansus bakal memaksimalkan waktu yang tersisa, kurang dari 30 hari kerja, untuk menyelesaikan RUU ini. "Kebetulan saya dari FPG bersama Pak Agun dan Rambe masuk sebagai anggota panja. Sebe- lumnya, pansus telah menyepakati isu krusial, yaitu sebanyak 18 isu. Termasuk di dalamnya isu tentang keterwakilan perempuan," jelas Hetifah, saat dihubungi melalui pesan singkat, Ahad (26/2). Menurutnya, sejauh ini pembahasan panja sudah sangat progesif dan dinamis. Saat ini Pansus RUU Penyelenggaraan Pemilu sedang membahas daftar inventarisasi masalah (DIM) masing-masing fraksi bersama dengan pemerintah. Untuk pem- bahasan sendiri, kata Hetifah, sudah DIM nomor 78. "Salah satu yang bisa saya sampaikan bahwa pansus telah menyepakati nama RUU ini dari UU Penyelenggaraan Pemilu menjadi UU Pemilu," katanya. Selain itu, kata Hetifah, memasuki masa reses, pemerintah dan tim ahli akan menyusun penataan dapil yang baru sesuai masukan hasil pansus untuk didiskusikan setelah reses. Termasuk di dalamnya isu tentang keterwakilan perempuan. Sebelumnya, ia menegaskan, keterwakilan ka- um perempuan di parlemen harus terpenuhi, yakni sebanyak 30 persen. Maka dari itu, dia berharap UU Pemilu yang tengah digodok itu mampu meng- akomodasi perempuan dalam berpolitik. Pasalnya, representasi perempuan di RUU Pemilu yang diajukan pemerintah tidak mengalami perubahan dari sebelumnya. Masih menurut Hetifah, padahal dalam keten- tuan yang lama hanya menghasilkan persen keterwakilan perempuan di DPR RI Bahkan, di DPRD provinsi lebih sedikit lagi sekitar 16 persen, di DPRD kabupaten/kota 12 persen. Sehingga, 30 persen calon legislatif (caleg) hanya memberikan kesempatan terpilihan tidak lebih dari 18 persen. "Maka, target kita sesuai juga dengan keten- tuannya. Angka 30 persen itu di DPR RI-nya bukan calegnya, targetkan 30 persen anggota DPR RI itu perempuan" kata Hetifah, beberapa waktu lalu. Peneliti senior Pusat Penelitian Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (P2P-LIPI) Syam- suddin Haris mengatakan, pemilihan umum (pe- milu) di Indonesia belum didesain untuk kebutuhan sistem presidensial dan masih bersifat parlementer. "Pemilu di Indonesia belum menghasilkan lembaga politik yang memperjuangkan kepentingan publik," katanya. Hal itu, kata Syamsuddin, disebabkan oleh sis- tem pemilu di Tanah Air belum didesain sebagai kebutuhan untuk sistem presidensial dan masih bernuansa parlementer. Karena itu, perbaikan politik menjadi tantangan dalam konteks pemilu legislatif. Pembenahan pemilu sangat penting dilakukan, terutama pada kualitas partai dan politisi sehingga tidak membuka peluang bagi siapa saja yang tidak amanah, kom- peten, dan akuntabel untuk maju menjadi wakil rakyat. antara ed: hafidz muftisany WAHDI SEPTIAWAN/ANTARA RAZIA Aparat Bidang Kedokteran dan Kesehatan (Biddokkes) Polda Jambi (kiri) memeriksa kondisi fisik pekerja salah satu tempat hiburan malam saat gelar operasi antik (anti narkotika) 2017 di kawasan Telanaipura, Kota Jambi, Ahad (26/2) dini hari. Rapat Pl Rapat pleno hasil pemungutan suara Papua Barat ditunda. ACEH - Sebanyak enam dari tujuh provinsi yang menye- lenggarakan pemilihan guber- nur dan wakil gubernur (pilgub) telah mengumumkan hasil ra- pat pleno rekapitulasi suara. Da- ri tujuh provinsi, hanya pengu- muman hasil rapat rekapitulasi Papua Barat yang masih ditunda hingga Senin (27/2) ini. Provinsi pertama yang me- ngumumkan hasil rapat pleno- nya adalah Aceh, Sabtu (25/2). Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh menggelar rapat pleno rekapitulasi suara di ruang sidang utama DPR Aceh di Banda Aceh. "Rekapitulasi ini meru- pakan rekapitulasi lanjutan dari kabupaten/kota. Sebelumnya, KIP di 23 kabupaten/kota su- dah berlangsung dan menetap- kan hasil perhitungan suara di daerah masing-masing," kata Ketua KIP Aceh, Ridwan Hadi. Rapat ple pitulasi suara oleh KPU Ba Ahad (26/2). A yaitu pasangan pat, Erzaldi Re Abdul Fatah n lang suara terb nya disusul ole urut dua Rusta wansyah, pasl tiga Arsani-Suk lon nomor uru Ihza Mahendra Di Banten hasil rapat plen di Cilegon, Aha- Wahidin Halim my unggul tipi nya, Rano Karn Syarief, denga. 1,90 persen. Ketua KPU Agus Supriyatm hasil tersebut m pitulasi perolel dibacakan ole KPU kabupate partisipasi pemi Banten 2017 m 63 persen. Di Jakarta, karta, Ahad (2 mumkan, pasan dua Basuki Tja (Ahok)-Djarot unggul atas lainnya, yaitu A Yudhoyono-Sylv Anies Baswedan Ahok-Djaro persen suara ya Anies-Sandi der sen suara. Seda Sylvi mendapat ling sedikit, yak suara. Menurı DKI Jakarta Sur dalam daftar (DPT) pada Pilka ta 2017 berjuml Selanjutnya, kat yang terdaftar s pindahan (DPP Adapun hasilnya yaitu pasangan calon (paslon) nomor urut enam Irwandi Yusuf-Nova Iriansyah unggul dengan per- olehan 898.710 suara. Per- olehan itu disusul oleh paslon nomor urut lima Muzakir-TA Khalid, Tarmizi A Karim-T Machsalmina, Zaini Abdullah- Nasaruddin, Zakaria Saman- Aladinsyah, dan Abdullah Pu- terh-Sayed Mustafa. KIP Aceh, kata Ridwan, ber- terima kasih kepada paslon maupun masyarakat yang telah menyukseskan pemungutan suara pilkada di Aceh. Tanpa partisipasi masyarakat dan pa- sangan calon, mustahil pilkada berlangsung damai. MUHAMMAD HAFIL JAKARTA - KPU DKI Jakarta, Ahad (26/2), telah mengumumkan hasil rapat pleno rekapitulasi suara Pilkada DKI Jakarta 2017. Hasilnya, paslon Basuki Tjahaja Purnama (Ahok)-Djarot Saiful Hidayat dan Anies Baswedan-Sandiaga Uno masuk ke putaran kedua karena raihan suara mereka tak mencapai 50 REKAPITULASI SUARA Suasana rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara pilkada oleh KPU DKI Jakarta di Hotel Sahid Jaya, Jakarta, Ahad (26/2). Berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara, pasangan calon gubernur-wakil gubernur nomor urut dua, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok)-Djarot Saiful Hidayat (42,99 persen) unggul disusul pasangan calon nomor urut tiga Anies Baswedan- Sandiaga Uno (39,95 persen), dan pasangan calon nomor urut satu Agus Harimurti Yudhoyono-Sylviana Murni (17,05 persen). Demokrat da Color Rendition Chart PI TABUS SYLW 4cm jelas Kamal. Namun, Kamal menegaskan, tiga korban persen. Yudhoyo Tiga Tewas karena MABRUROH JAKARTA - Betrok antarpendukung pasangan calon seusai rapat pleno reka- pitulasi suara di Intan Jaya, Papua, Kamis (23/2) lalu menelan korban. Sedikitnya ada tiga orang yang dinyatakan meninggal dunia. "Korban meninggal dunia tiga orang," kata Kabid Humas Papua Kombes Achmad Mushofa Kamal melalui pesan singkat yang diterima di Jakarta, Ahad (26/2). Selain itu, lanjut dia, masih ada korban luka-luka lainnya. Sebanyak 16 orang dinyatakan luka berat dan 80 lainnya menerima luka ringan. Sebanyak 40 korban di antaranya, lanjut Kamal, telah dibawa ke rumah sakit sejak Sabtu (25/2) kemarin. Korban dibawa dengan menggunakan pesawat dalam rombongan Kapolda menuju RSUD Nabire. "Tadi pagi Kapolda besuk korban, dan korban yang masih dirawat di rumah sakit ada 16 orang, sedangkan yang lainya telah kembali ke rumah saudaranya setelah dilakukan pengobatan oleh dokter kemarin," kir. Ahol oleh par yaitu PD dem. Se usung ol PKB, PAD Agus-Syl Kare: PAN-PP meningga Sugapa, i bukan ka meningga meningga (25/2). Dia me rima saat m Papua Irje Sabtu (25/ hanya tiga Sampai sa tercatat tig Namun, un ratusan ora Selain terjadi pem saat berter Menurut Waterpauw diri dan tic nyerang. Dia dievakuasi dirawat ak serius. War Nabire saat