Arsip

Halaman Artikel

Halaman Lainnya

Konten

Color Rendition Chart 2cm Kliwon, 18 September 1983 Sabtu Kliwon, 18 September 1993 E... SERVICES .5000,- ya Rp.5000,- patkan layanan begitu banyak hadiah KSAAN K (4) langsung PLATINA, OVEN MICROWAVE, S, MESIN CUCL, DISC SET SUZUKI G DOLL, BRAKES SHIRT udah. rikut copynya. dri. Rini. angsung: 993 KU STUS- MBER 1993 SUZUKI Caring for Customers MENJUAL ANDA. ngalaman dan jerih da tak dihargai, bila eli. Salah satu faktor adalah seni memilih jual kerajinan dan an Sanur, pusat se- anyar, yang padat Korasi yang endukung lengkap hiburan dan seba- selaras engalirnya arus pe- ya Anda, agar kios Denpasar Sanur C. 2003 AYUNG RIVERWALK Padang Galak P. Sarangan T. Benoa Nusa Dua adisi Bali Sanur C. 1162 Harian Untuk Umum Bali Post Pengemban Pengamal Pancasila Terbit Sejak 16 Agustus 1948 Tajuk Rencana Dimensi Politik Utang KLBI BPPC SALAH satu penyebab ketidakpercayaan rakyat terhadap kemampuan kerja BPPC (Badan Pe- nyangga dan Pemasaran Cengkeh) adalah penggu- naan atau kegunaan uang pinjaman yang dilakukan- nya bagi kepentingan petani cengkeh, serta kemam- puannya melunasi utang-utangnya kepada bank-bank yang bersangkutan. Menurut berita ter- akhir yang kita pantau, utang KLBI (Kredit Likuiditas Bank Indonesia) BPPC telah membengkak menca- pai Rp 780 milyar. Masalah utang BPPC ini --menurut Presiden Soe- harto - diakui sebagai suatu masalah yang cukup berat dan mempunyai dimensi politik. Dengan demi- kian orang tak hanya berbicara mengenai segi-segi teknis organisatoris serta ekonomis BPPC, juga mencoba mengaitkan masalah yang dihadapinya dengan berbagai praduga serta pertimbangan poli- tik, suatu hal yang bisa proporsional benar dan seba- liknya juga bisa mengarah pada pengadilan berbias yang sangat tidak proporsional. Sejak BPPC ini didi- rikan memang telah terjadi berbagai suara senang dan tak senang yang menyangkut kesungguhan motif serta kesanggupan kerja badan pemegang dana besar ini. Kritik keras terjadi ketika BPPC tak mampu lagi membeli cengkeh hasil rakyat baik dalam jumlah yang layak maupun dalam harga yang bisa dinikmati para petani cengkeh. Ketika itu -- seputar dua tahun lalu -- pihak BPPC karena tidak melihat lagi kemung- *kinan untuk memperbaiki posisi dan janjinya seba- gai badan yang bertugas membela kepentingan para petani cengkeh lantaran kehabisan dana, per- nah menganjurkan pembakaran pohon cengkeh da- lam jumlah besar-besaran guna menekan kelebihan produksi yang tidak dikehendaki. Anjuran pembakaran pohon ini di samping melu- kai perasaan petani cengkeh -- kendati secara teknis-ekonomis barangkali merupakan terapi yang benar terhadap penyakit latah yang diderita para pe- tani kita juga dianggap merupakan bukti ketidak- tanggungjawaban BPPC, karena tujuan resmi BPPC jelas bukan untuk membuat posisi para petani cengkeh menjadi underdogged. Dengan demikian langkah-langkah yang diambil pihak BPPC harus je- las bisa dipantau dan dikontrol sedemikian rupa se- hingga para petani ditingkatkan keuntungannya, para produsen rokok kretek dijamin memperoleh bahan baku cengkeh dengan harga yang reaso- nable dan pihak pemerintah memperoleh bagian keuntungan berupa pajak yang substansial dari- pada volume perdagangan yang terjadi lewat BPPC ini. Pada waktu yang lalu kasus keterlambatan pema- sokan bandrol Gudang Garam sehingga terjadi peli buran karyawan-karyawannya serta kemudian an- juran BPPC untuk membakar sejumlah besar pohon-pohon cengkeh, telah menaikkan kadar poli- tik BPPC, kendati mestinya hal itu tak harus terjadi. Mengingat BPPC itu memiliki posisi padat-tanggung jawab serta padat-modal, maka telah terjadi ketidak- puasan yang besar di antara para petani cengkeh, pengusaha rokok, dan barangkali juga pihak bank- bank kreditor yang bersangkutan, seandainya yang belakangan ini berani terus-terang mengungkapkan masalahnya. Belajar dari pengalaman masa lampau yang pahit ini, tampaknya ada dua kemungkinan yang harus dilakukan guna memperbaiki nasib para petani cengkeh kita serta menjamin kebutuhan bahan bagi pabrik-pabrik rokok kretek. Yang pertama, BPPC harus dikelola berdasarkan prinsip yang lebih realistis-demokratis. Sifat monopolistis yang berlebih-lebihan dikurangi dengan cara menam- pung serta melaksanakan kehendak para petani yang bergabung dalam koperasi-koperasi sejenis. Di samping itu unsur-unsur dari pengusaha- pengusaha rokok harus pula disertakan sebagai de- cision maker. Yang kedua, jikalau hal ini tidak mung- kin, masalahnya dikembalikan kepada para petani sendiri dan para pengusaha rokok. Merekalah yang harus bisa menyelesaikan masalahnya. Masalah yang dihadapi BPPC dengan setumpuk utangnya seperti sekarang ini sebenarnya tak mungkin diselesaikan dengan komitmen pihak Gu- dang Garam untuk membeli cengkeh bagi kebutuh- annya selama dua tahun, karena masalahnya de- ngan para petani yang lebih esensial dan prinsipial belum terjawab. Dalam negara di mana kapitalisme bebas dalam berbagai bidang telah dibiarkan berjalan, memang harus diakui bahwa wewenang dan kekuasaan BPPC yang terlampau besar ini akan membentuk kontradiksi-kontradiksi yang bisa meningkatkan suhu politik dalam masalah yang sesungguhnya tak ada kaitannya dengan politik. PDI tidak Cukup Orang yang Berkharisma PENYELESAIAN konflik yang terkembang seba- gai dampak kemelut Kongres PDI di Medan, tam- paknya kini memperlihatkan titik-titik terangnya. Te- lah tercapai sejumlah kesepakatan, yang apabila di- manfaatkan dengan baik, bisa berguna untuk mencapai penyelesaian tuntas. Terbentuknya care- taker memungkinkan terselenggaranya kongres luar biasa, yang selanjutnya akan dapat menghasil- kan keputusan-keputusan baru, yang diharapkan dapat diterima semua pihak. Sementara itu, konon kini telah bermunculan nama-nama calon ketua umum, satu di antaranya Megawati, yang apabila benar-benar terpilih secara wajar sesuai dengan peraturan organisasi, akan dapat memperoleh du- kungan dari mayoritas anggota. Kini masalahnya tinggal bagaimana Kongres Luar Biasa (KLB) tersebut bakal terlaksana. Dalam hal ini, tentu saja masalah-masalah yang lebih men- dasar tetap akan menjadi pertanyaan. Benar-benar siapkah semua pihak yang bersengketa untuk me- nyelenggarakan sebuah kongres yang bersifat re- konsiliasi? Biasanya, konflik tidak bersifat tunggal, melainkan beraspek banyak. Dengan demikian, re- konsiliasi dalam pengertian tuntas pun akan harus pula menyangkut segala aspek yang termuat dalam konflik Di samping itu, tokoh kharismatis yang dapat dite- tima semua pihak tampaknya amat dibutuhkan PDI saat ini. Sebuah konflik tidak jarang membuat se- buah organisasi terpecah menjadi antagonis- antagonis, dengan sejumlah kecil pihak netral. Un- tuk mempertemukan pihak-pihak yang berlawanan, diperlukan tokoh berkharisma yang memiliki kepri- badian yang dapat diterima kedua belah pihak. To- koh semacam ini memang tidak harus benar-benar berkualitas sebagai pemimpin, tetapi cukup mampu memilih pembantu yang berpotensi dan beretikad baik. Kehadiran Megawati dalam kepengurusan PDI barangkali bisa membawa angin segar. Namun se- kadar tokoh Megawati sendiri tentu saja tidak akan menyelesaikan semua masalah. Di samping puteri Bung Karno ini, tentu diperlukan juga tokoh-tokoh berkualitas dan beretikad baik. Kharisma tidak bersi- fat langgeng, melainkan bisa luntur. Kemandirian PDI secara tidak langsung sebenar- nya telah dipertunjukkan dalam kemelut baru-baru ini. Pemaksaan kehendak dari luar tidak lagi sepe- nuhnya berhasil, bahkan konflik atau perpecahan yang kemudian timbul adalah wujud dari kemandi- rian partai kecil ini. Dalam menghadapi KLB menda- tang, kemandirian ini tentu saja perlu dipertahankan, supaya PDI tidak saja mampu menjembatani aspi- rasi rakyat pendukungnya, tetapi juga mampu ber- fungsi sebagai sarana kontrol sosial (bukan oposisi, karena oposisi tidak dihalalkan di Indonesia), yang jelas amat dibutuhkan demi kelancaran pemba- ngunan yang menyeluruh. Untuk mampu melakukan fungsi kontrol sosial, PDI harus terlebih dahulu membenahi diri, menying- kirkan konflik yang bisa membawa kehancuran diri sendiri dan menghambat pelaksanaan tugasnya se- bagai penyalur aspirasi masyarakat. Sesuai dengan apa yang sering kita nyatakan, PDI sebagai aset na- sional, tentu semua pihak, pemerintah, rakyat mau- pun orpol saingannya, berharap keberhasilannya mengatasi kemelut segera menjadi kenyataan. Surat Pembaca Persyaratan: Sertakan Fotokopi Identitas Urungkan Persyaratan Itu Bali Post Sabtu Pon, 11 Sep- tember 1993 halaman 2 menurut berita berjudul "Pemda Bali Ter- ima Pegawai Baru" yang isinya kurang lebih sebagai berikut: Pada tahun anggaran 1993/1994 Pemda Bali menerima calon pegawai negeri sipil yang bakal ditugaskan di lingkungan Pemda Dati II di seluruh Pro- pinsi Bali dengan kualifikasi pendidikan: 1. SLTP sebanyak 8 orang dan pada 1 Oktober 1993 berusia serendah-rendahnya 18 tahun dengan nilai rata-rata STTB sekurang-kurangnya 6,5 dan ni- lai rata-rata NEM sekurang- kurangnya 6,0. 2. SLTA sebanyak 124 orang dan pada 1 Oktober 1993 berusia serendah-rendahnya 25 tahun dengan nilai rata-rata STTB sekurang-kurangnya 6,5 dan ni- lai rata-rata NEM sekurang- kurangnya 6,0. 3. Sarjana muda/diploma dan sarjana sebanyak 75 orang dan pada 1 Oktober 1993 berusia serendah-rendahnya 30 tahun untuk sarjana muda/diploma dan 35 tahun untuk sarjana de- ngan indeks prestasi (IP) mini- mal 2,7. 4. Warga Negara Indonesia. 5. Lama pendaftaran: 13-21 September 1993. Jikalau kita renungkan seje- nak isi dari persyaratan 1-3 ter- sebut tampaknya terlalu idealis dan rasa-rasanya terdapat se suatu yang disembunyikan un- tuk rakyat kecil. Apalagi dengan melihat persyaratan NEM yang artinya Nilai Ebtanas murni ti- dak kena sama sekali. Karena NEM hanya berlaku satu bulan saja. Lebih-lebih lagi NEM itu di- artikan "nilai Ebtanas mubazir". Buktinya pada penerimaan mu- rid baru pada sekolah negeri ba- nyak sekali NEM yang di luar persyaratan bisa masuk. Asal ada "surat sakti" dan uang mini- mal Rp 300.000 per orang. Untuk apa NEM? Kecuali untuk mem- bunuh rakyat kecil! Kalau kita lihat lagi dari UUD'45 yaitu hak dan kewajiban sebagai seorang warga negara. Jelas sekali warga negara yang di luar persyaratan itu dibunuh secara halus dan perlahan-lahan serta secara terang-terangan bertentangan dengan Pancasila UUD 45. Selanjutnya akan di- bawa ke mana yang tak meme- nuhi persyaratan itu? Terlebih lagi pegawai honor daerah yang telah mengabdi puluhan tahun di kemanakan! Saya betul-betul prihatin dan was-was. Apakah mungkin dengan persyaratan ini dapat mengentaskan kemis- kinan dan pengangguran; se- perti apa yang telah diprogram- kan pemerintah kita? Jangan-jangan sebaliknya, akan membawa petaka yaitu ke- miskinan moral, dan merusak sendi-sendi kehidupan ber- bangsa dan bernegara. Saya tak ingin terjadi penindasan manu- sia, atas manusia di alam yang merdeka ini. Oleh karenanya de- ngan rendah hati saya mohon persyaratan ini diurungkan ka- rena tidak manusiawi. Anak Agung Oka Suamba Jalan Gunung Sangiang 18 Denpasar Jangan Lecehkan "Puputan Klungkung" Membaca Surat Pembaca "Ti- daerah Klungkung sekarang!, Puri-lah yang dianggap mampu dak Mesti Orang Puri" (Bali Post, dengan ibu kotanya yang baru 14/9/93), kami sebagai masyara- kat Bali (bukan dari Klungkung) merasa terpanggil untuk mem- berikan tanggapan. 1. Kami menilai bahwa penulis Surat Pembaca tersebut (selan- jutnya disebut Penulis) tidak ob- jektif dalam memberikan peni- laian terhadap keberadaan Bu- pati Klungkung yang selalu berasal dari keluarga Puri. Pe- nulis telah mengabaikan objekti- vitas dan terkesan terlalu apriori terhadap keluarga Puri dan kon- sep "natha mwang panditha" Kenapa selama ini bupati selalu berasal dari Puri? Jawabannya: menjadi motivator dan pemer- Semarapura. satu aspirasi masyarakat Klung- 2. Penulis tidak usah kung, di samping memang tokoh- mengada-ada, mengaitkan ada- tokoh tersebut memiliki kele- nya Puputan Klungkung dengan bihan yang tidak semata-mata bupati yang harus keturunan karena berasal dari Puri. Raja Klungkung. Karena 3. Yang tidak bisa kami meng- undang-undang yang mengatur erti, Penulis telah membanding tentang tata cara pemilihan bu- bandingkan sejarah Puputan pati sudah ada. Kalau penulis Badung dengan Puputan Klung- mau berpikir secara arif dan ob- kung, yang tidak ada relevansi- jektif, keputusan sesepuh- nya dengan masalah pemilihan sesepuh kita dulu (DPRD II-red) bupati. Malah tulisan Penulis dalam pemilihan bupati, barang berkesan melecehkan sejarah atas keheroikan perjuangan putra- pertimbangan-pertimbangan putra bangsa ini. Karena itu, strategis tertentu. Salah satu- nya adalah saat itu tokoh-tokoh kali didasarkan Bali Post Penerimaan PNS dan Sistem Semimiliter MULAI tahun 1994, penerimaan calon Pegawai Negeri Sipil (PNS) akan meng- gunakan pola penerimaan yang lebih diperketat, menggunakan sistem semimili- ter atau seperti yang selama ini dilaksanakan pada pendidikan Akabri. Demikian antara lain pernyataan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara (Menpan) TB Silalahi, kepada para wartawan seusai membuka Rapat Kerja Regio- nal Forum Komunikasi Pendayagunaan Aparatur Negara Daerah (Forkompanda) di Yogyakarta, awal September lalu. Pernyataan ini merupakan suatu jawaban kongkret terha- dap kenyataan pegawai negeri dalam kondisi sekarang, yang tentunya masih dirasa kurang pas. Pegawai negeri sebagai un- sur aparatur negara, abdi ne- gara, dan abdi masyarakat, khu- susnya dalam negara yang se- dang membangun, dituntut kesetiaan yang penuh. Kondisi tersebut bisa dicapai, tentunya dengan mempersiapkan sejak awal segala sesuatu yang berhu- bungan dengan pencetakan para pegawai negeri, seraya tidak bisa dilepaskan kaitannya dengan pemilikan mental yang benar- benar handal konsisten dengan suatu tujuan luhur. Tujuan yang luhur ini tentunya akan menuju pada adanya kepentingan yang serasi antara tercapainya pem- bangunan dalam arti fisik mate- rial dan mental spiritual, terma- suk di dalamnya antara kepen- tingan negara yang harus selalu didahulukan, daripada kepen- tingan pribadi-pribadinya. Di si- nilah sebenarnya permasalahan banyak akan timbul, sebab yang namanya manusia selalu saja ba- nyak kelemahannya. Pada suatu saat dia ingat, namun pada saat yang lain dia lalai, sehingga ke- rap terjadi berbagai penyimpa- ngan yang tidak diharapkan. Da- lam kaitan inilah kemudian perlu dibicarakan kembali kebe- radaan pegawai negeri sipil, khususnya dalam penyaringan- nya sehingga benar-benar insan pegawai negeri mampu mem- bawa misi negara khususnya bagi suatu negara yang tengah gigih membangun ini. Sarana Penyaring Menurut UU No. 7 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepega- waian, yang dimaksud pegawai negeri adalah mereka yang sete- lah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam per- aturan perundang-undangan yang berlaku, diangkat oleh pe- jabat yang berwenang dan dise- rahi tugas dalam suatu jabatan negeri atau diserahi tugas ne- gara lainnya yang ditetapkan berdasarkan suatu peraturan perundang-undangan dan digaji menurut peraturan perundang- undangan yang berlaku. Dengan demikian pegawai ne- geri adalah bagian masyarakat yang memiliki tugas khusus dan dipercaya untuk menjabat suatu jabatan negeri tertentu atau di- serahi tugas-tugas negara lainnya. Oleh karenanya, misi para pe- gawai negeri tidak bisa dilepas- kan dari sasaran politik kenega- raan yang akan dicapainya yaitu membentuk suatu masyarakat adil dan makmur. Tujuan ini akan dipicu lewat ikut sertanya mereka dalam kancah pemba- ngunan nasional. Oleh karena nya dituntut pegawai negeri un- tuk selalu konsisten pada tujuan luhur tersebut lewat porsi-porsi tugas yang telah dibebankan ke- pada mereka. Agar terpenuhinya predikat pegawai negeri yang berkualitas, perlu diperhatikan sarana pe- nyaring yang ketat agar benar- benar dari penyaringan tersebut diperoleh hasil berupa pegawai negeri yang andal. Oleh R. Didi Guhardi, S.H. Namun dalam prakteknya, pada kurun sekarang ini disinya- lemen masih ada para pegawai negeri yang belum mampu men- duduki dan melaksanakan tugas yang diembannya secara pas, baik karena memang kecakap- annya yang masih kurang me- madai, atau karena memang ke- cakapannya sudah dimiliki te- tapi mentalnya acap goyah sehingga pada saatnya akan menjadi tidak sinkron lagi de- ngan misi yang diemban pegawai negeri tersebut. Kendala sema- cam itu, tentunya perlu segera diatasi dan dibenahi, sebab de- ngan adanya kendala semacam itu, kendati barangkali dalam jumlah yang masih tidak ba- nyak, hakikatnya akan dapat menyebabkan potensi produk kerja pegawai negeri akan men- jadi berkurang atau tidak akan mencapai target sebagaimana yang diharapkan, sebab pada se- tiap unit kerja yang selama ini ada sebagai komponen- komponen yang sudah tersusun dalam konstelasi pemerintahan, sudah direncanakan dan dikon- sep secara matang terlebih da- hulu. Kendornya potensi pada pengelola komponen tersebut, sedikit banyak akan sangat ber- pengaruh pada kelancaran roda pemerintahan. Keadaan ini jika tidak segera ditanggulangi, da- pat dipastikan menghambat jal- annya pembangunan nasional. Pola Baru Selama ini kita melihat, un- tuk menerima calon PNS, tidak- lah asal terima begitu saja. Sebe- lumnya dites kecakapan dan pengetahuannya, secara tertulis atau wawancara, lalu ditambah lagi dengan tes kesehatan, kela- kuan baik dan lain-lain. Hanya saja, pelaksanakan saringan ter- sebut, sifatnya masih variabel, sektoral, dan diserahkan kepada kebijaksanaan para pejabat yang diberi wewenang untuk mengadakan penerimaan pega- wai baru. Memang UU tentang Kepegawaian sudah menjelas- kan, penerimaan pegawai negeri haruslah lewat sarana pengujian sebagaimana telah ditetapkan lewat peraturan perundang- undangan yang berlaku. Namun karena pelaksanaannya masih belum bersifat universal, tam- paknya pola semacam itu masih belum efektif dan efisien. Berdasarkan hal-hal tersebut, Rp 8.865.500 untuk Pura Gelap di Besakih Bali Post menerima titipan dana punia untuk Pura Gelap di Be- sakih dari Dr. IGN Agung Swastika, Klungkung I Nengah Sunartha, Klungkung Ni Nengah Nganis Yuliawati, Klungkung Ni Made Lila, Klungkung I Wayan Lanus, Klungkung Wayan Mastra Sudira, Klungkung Ni Nyoman Warniti, Klungkung I Nengah Astawa, Klungkung Ni Ketut Sulasih, Tabanan Ida Ayu Ketut Anom, Klungkung I Wayan Mengkeg, Klungkung I Nyoman Laba, Klungkung Ni Wayan Suci, Klungkung Ni Nengah Siarsani, Klungkung Anak Agung Istri Miniari, Klungkung I Made Merta, Klungkung I Nyoman Legawa, Badung Ida Ayu Putu Nandini, Tabanan I Nyoman Sujana, Badung Ni Wayan Suryastini, Klungkung Ir. I Made Sugiartha, Tegalalang, Gianyar Ir. I Putu Sukada, Br. Payangan Kec. Marga, Tabanan Drh. I.G.N. Badiwangsa, Pengastulan, Singaraja Drs. I Ketut Purna, Tegalalang, Gianyar I Nyoman Siteng, Abian Base, Gianyar I Ketut Murdiana, Br. Tangkas, Gelgel Ir. I Nyoman Tirtayasa, Jln. Sumatra no. 44 Denpasar I Wayan Gata, Bakas, Klungkung Tjok Dalem Sujendra, Peliatan, Gianyar A.A. Gde Raka Partha, Ubud, Gianyar I Nyoman Surawhinata, Sibang, Denpasar I Wayan Kantor, Desa Aan, Klungkung Rp 7.500 Rp 15.000 Rp 7.500 Rp 5.000 Rp 5.000 Rp 5.000 Rp 5.000 Rp 5.000 Rp 5.000 Rp 5.000 Rp 5.000 Rp 5.000 Rp 5.000 Rp 5.000 Rp 5.000 Rp 5.000 Rp 5.000 Rp 5.000 Rp 5.000 Rp 5.000 Rp 3.000 Rp 3.000 Rp 3.000 Rp 3.000 Rp 3.000 Rp 3.000 Rp 3.000 Rp 3.000 Rp 2.000 Rp 2.000 Rp 2.000 Rp 2.000 (Bersambung ke Hal.9, kol. 8) Citra Wanita menurut Ny Amelia Manuaba "Wanita 'Over Acting cende- lebihan pasti tidak lebih baik da- rung Undang Citra Diri yang Ne- ripada yang biasa-biasa saja. Te- gatif," demikian judul tulisan di tapi kalimat kedua pada alinea Bali Post 15 September 1993 ha- pertama yaitu "Terlebih lagi, laman 15 yang mengungkapkan profesi wanita karier belum men- pendapat Ny Amelia Manuaba dapat penilaian wajar di mata ketika memberikan ceramah ke- masyarakat", menyentakkan pribadian untuk Tim Penggerak perasaan saya, lalu timbul tanda PKK Badung. tanya besar, dan untuk itulah su- Sebagai wanita saya langsung rat terbuka ini saya tulis dengan tertarik untuk membaca berita harapan mendapat jawaban tersebut. Saya setuju dengan atau tanggapan dari Ny Amelia pendapat beliau bahwa wanita Manuaba. Pertanyaan saya ada- over acting atau "berlebih- lah apa yang dimaksud dengan: lebihan" mengundang citra ne- (1) profesi wanita karier, (2) peni- gatif, karena saya berpendapat laian wajar dan (3) masyarakat. (Bersambung ke Hal.9, kol. 3) segala sesuatu yang berlebih- Untuk lebih jelasnya yang saya inginkan penjelasan adalah: pro- fesi apa yang dimaksud, wanita karier yang bagaimana, peni- laian yang wajar itu yang seperti apa, dan masyarakat yang bagai- manakah yang belum bisa mem- berikan penilaian wajar bagi wa- nita karier. Mudah-mudahan anggapan saya bahwa Ny Amelia "berlebih-lebihan" dengan pen- (Bersambung ke Hal.9, kol.2) Anggota Redaksi: Denpasar: Made Sugeno Sri Hartini, Ida Bagus Geriawan, Nengah Sri- Suprajitno, Ema Sukarelawanto, Daniel Fajry, Nyoman Setiawan, Legawa Partha, Gianyar: IB. Alit Sumertha, Bangli; Nikson, Semarapura: Made Suweca, Singaraja: Made Tirthayasa, Putu Mangku, Amlapura: Wayan Sudarsana, Tabanan: Gst. Alit Purnatha, Negara: Eddy Asri, Jakarta: Muslimin Hamzah, Suhen- dra Usmaya, Bambang Hermawan, Sahrudi, Surabaya: Edy Poerwanto, NTB: Agus Talino, Iszul Kairi, Ryanto, Ruslan Efendi, NTT: Hilarius Laba, Wartawan Foto: IGN. Arya Putra, Djoko Moelyono. Bali Postanti, Wayan Suja Adnyana, Wayan Wirya, Wayan Suana, Dwi Yani, Komang Suarsana, Djarot Setiap artikel atau tulisan yang dikirim ke Redaksi hendaknya ditik dengan dua spasi (spasl rangkap). perlu diadakan pembenahan, khususnya dalam hal mencari- kan mekanisme penyaringan dan tata cara menyeleksi yang dirasa tepat. Pola yang akan dikenalkan se- bagaimana telah dipaparkan Menpan, ialah penerimaan PNS tidak lagi melalui tes seperti yang selama ini biasa terjadi, te- tapi akan sangat ditekankan juga pada ketahanan fisik, kedi- siplinan dan keterampilan calon. Direncanakan selama tiga bulan para calon PNS tersebut akan di- masukkan ke dalam wadah di- klat (pendidikan dan latihan), dan selanjutnya mereka, para calon tersebut, akan dilihat masing-masing potensinya, apa- kah yang bersangkutan layak ataukah tidak untuk diterima se- bagai PNS. Selanjutnya untuk mewujud kan pola baru tersebut, mulai ta- hun depan, penggodokan yang dituangkan dalam sarana diklat tersebut, akan segera dilaksana- kan dan akan diawali dari Ja- karta khusus untuk calon PNS golongan III/a yaitu mereka yang berasal dari lulusan sarjana. Pola pendidikan baru ini tidak saja akan diberlakukan bagi pe- nerimaan calon pegawai negeri baru, juga dapat digunakan bagi pendidikan lanjutan para aparat birokrat, khususnya untuk me- kan pada suatu peraturan adakan aturan tentang prinsip umum. Kemudian juga perlu di- peningkatan (hierarkhi) beserta merupakan sistem yang tegas derajat wewenangnya yang akan yang mengatur antara hu- (super and subordination) de- bungan atasan dengan bawaban ngan tetap lekatnya proses peng- awasan oleh para atasan terha- dap bawahannya. Juga dalam suatu birokrasi modern sangat perlu diadakan sistem dokumen tertulis (file) yang tersusun se- cara cermat dan sistematis dan dipelihara semua dokumen ter- sebut baik untuk aslinya mau- pun salinannya. Selanjutnya bila suatu birokrasi telah ber- kembang, kegiatan-kegiatannya menuntut suatu kemampuan be- kerja yang maksimal, dan untuk ini perlu diselenggarakan latihan-latihan dan pendidikan khusus bagi para yang aparatnya. lah mewarnai suatu aparat biro- Garis-garis sebagaimana te- krasi yang baik itu harus tetap dijaga eksistensinya dan untuk ini perlu agar nilai disiplin di- tumbuhsuburkan sebagai sifat insani yang amat dalam yang se- lalu dimiliki para pegawai negeri tersebut, termasuk di dalamnya disiplin terhadap pekerjaan dan kepadanya maupun tanggung ja- tugas-tugas yang diembankan wab dari pekerjaannya itu. Perlu juga diingat berbagai rongrongan yang perlu dihindar- kan, untuk tetap mantapnya bi- rokrasi yakni penampilan khu- lalu konsisten pada nilai susnya dari lapis atas untuk se- kedisiplinan tersebut, baik yang menyangkut disiplin kerja mau- pun disiplin keluarga. Masalah yang semula dianggap sepele ha- nya karena perilakunya yang serba mewah dan wah harus benar-benar dihindarkan. Ada- ningkatkan nilai-nilai kedisi- lah sangat cocok untuk digaris- plinan. Hal ini dianggap penting bawahi pernyataan Menpan, karena mungkin saja dalam ku- bahwa setiap pegawai negeri ha- run selanjutnya sejak menjadi rus merasa malu jika pada suatu pegawai negeri, akan terjadi ber- bagai perubahan pengaruh khu- hajat atau suatu pesta perka- saat menyelenggarakan suatu susnya dari lingkungannya, baik winan yang diadakan secara formal maupun nonformal. besar-besaran, yang sudah ba- Pengaruh formal ialah pengaruh rang tentu pada gilirannya akan dari adanya berbagai sarana ke- membuat suatu ajang pertan- sempatan yang memang secara dingan kemewahan, dan akan resmi tersedia, atau karena membuat gap yang berkepanja- pengaruh perilaku pihak atasan- ngan antara lapis berbasah nya. Pengaruh non-formal an- kuyup lapis kering tara lain pengaruh dari masuk kerontang. nya nilai-nilai budaya baru yang Sebenarnya sudah jauh-jauh terasa dari masa ke mana makin hari pemerintah mengatur ten- gencar memasuki ruang lingkup tang kedisiplinan yang berke- mereka para birokrat tersebut. naan dengan Pola Hidup Seder- Kejadian ini sangat memungkin- hana sebagaimana telah di- kan akan terjadinya fluktuasi tuangkan dalam petunjuk nilai-nilai, yang jika tidak diben- pelaksanaan dari Kepres No. dung bukan tidak mungkin akan 10/1974. Juklak tersebut ter- merupakan ganjalan bagi terlak- sananya misi yang diemban para setiap aparat, yang berkenaan nyata telah meliputi pengaturan aparatur tersebut, khususnya dengan kunjungan ke daerah- dalam mencapai tujuan negara daerah maupun ke luar negeri, dan pemerintah sebagaimana pemilikan rumah dan mobil di- yang telah diharapkan. nas, even-even ulang tahun kan- tor, perhelatan pribadi, baik pesta pernikahan atau ulang ta- itu harus bersumber pada aturan hun pribadinya, yang semuanya pola hidup sederhana. Kondisi semacam ini merupakan salah satu sarana yang diperkirakan rokrasi terhindar dari bentuk ke- mampu untuk menjaga agar bi- merosotan menjadi birokrati- sasi, atau birokratis. dan Hindari Birokratis Sebenarnya pengertian biro- krasi, pengertian yang baik atau setidak-tidaknya menyandang nilai netral. Hanya saja penger- tian birokrasi tadi lalu berkem- bang menjadi pengertian biro- krat yaitu para pelaksananya dan juga bisa berkembang men- jadi pengertian birokratis, yang sudah barang tentu mengan- dung nilai-nilai yang negatif. Bi- Sistem Semimiliter rokrasi berasal dari kata bu- reaucracy, tiada lain adalah lain maksudnya ialah adanya Yang namanya "semi" tiada suatu organisasi yang bertujuan sifat-sifat yang masih belum seu- mengerahkan tenaga dengan tuh atau sepenuhnya dari suatu teratur dan terus-menerus un- produk subjek tertentu. Dengan tuk mencapai tujuan tertentu. demikian suatu produk subjek Dalam pengertian birokrasi ter- sebut tergambar pula bentuk- akan menghasilkan produk sub- yang kemudian direkayasa, bentuk strukturalnya dengan jek yang tidak persis dengan membawa sifat-sifat hierarkhis, asalnya, namun tetap meman- yang ditetapkan secara rasional carkan sifat-sifat khasnya. untuk mengkoordinasi peker- jaan orang-orang demi kepen- pai sejauh mana nilai rakayasa Masalahnya sekarang, sam- tingan pelaksanaan tugas-tugas akan dilaksanakan, hal ini ada- administratif. Dilihat dari sisi lah bergantung pada kebutuhan ilmu sosiologi jelaslah lembaga yang diperlukannya itu. Demi- birokrasi ini merupakan suatu kian pula dalam hal mencerna kondisi yang netral, hanya saja pengertian semimiliter, tentu- dengan tidak menutup kemung- nya bukanlah berarti melaksa- kinan dari nilai netral ini lalu nakan pola militerisasi secara menjadi positif dan bisa juga penuh, termasuk juga dalam hal menjadi negatif jika dari penger- pola yang sekarang sedang dicari tian birokrasi ini lalu berubah yaitu dalam rangka penyeleng- menjadi birokratis, yang biasa- garaan rekrutmen bagi para pe- nya akan mengarah kepada ter- gawai negeri baru. hambatnya perputaran roda pe- Tentunya dengan sistem re- merintahan. Itulah sebabnya da- krutmen dengan menerapkan lam kaitan ini, kita sering pola semimiliter, akan terkan- mendengar adanya istilah debi- dung maksud bahwa pendidikan rokratisasi, sebagai sarana yang dan penyaringan para calon pe- gawai negeri akan dikonsisten- mengantisipasi terhadap keja- kan dengan cara yang selama ini dian yang bersifat birokratis dilaksanakan ABRI, khususnya di bidang mekanisme pendidi- Oleh karena demikian, pola kannya yang dikenal sangat am- baru seperti diuraikan itu sekali- puh itu. Pola baru tersebut diha- gus akan membuahkan metode rapkan akan menghasilkan pe- sebagai perisai terjadinya ke- gawai negeri sipil yang tangguh, mungkinan hal-hal yang biro- dengan fisik serta mental disi- kratis tadi. Selanjutnya dalam plin yang memadai, selaras de- ilmu sosiologi juga dikenal pula ngan figur seorang sipil pada apa yang dimaksud dengan biro- umumnya. Penerapan pola pen- kratis atau asalnya adalah dike- didikan semacam itu, umpama- nal dengan istilah bureaucra- nya memasukkan semua calon tism, yaitu untuk menunjuk pegawai dalam suatu asrama un- pada bentuk birokrasi yang tentunya tidak didominasi pola- tuk digodok selama tiga bulan, menghambat roda pemerin- pola militerisme melainkan pola tahan yang berarti birokrasi itu tersebut. nya belaka. HALAMAN 7 Tidak Sehat DALAM ilmu kesehatan, seseorang dinyatakan tidak sehat adalah apabila status- nya secara fisik, mental dan so- sial benar-benar tidak bebas dari kesakitan dan kecacatan. Secara fisik, dia benar-benar tidak dalam keadaan normal. Demikian pula secara mental statusnya tidak seperti biasa- nya. Jadi secara sosial, dia ti- dak bisa hadir seperti kemarin- kemarinnya. Biasanya orang sakit, bila statusnya tidak begitu serius, dikatakan "kurang enak badan" (the body is not deli- cious) atau "masuk angin" (binnen wind) secara kelakar. Tetapi kalau sudah serius, dia harus pergi ke dokter untuk konsultasi atau ke rumah sakit sekalian untuk dirawat. Bila keadaannya gawat, dia harus masuk ruang ICU (intensive care unit). Bila jantungnya yang menderita, dia dikatakan masuk ICCU (intensive car- diology care unit). Tidak sehat atau menderita sakit, ada macam-macam je- nisnya bagi manusia atau he- wan. Dulu penyakit-penyakit yang ditakuti orang misalnya tebese, malaria, ayan, tipus, ko- lera, disentri secara fisik. Se- cara non-fisik misalnya "sakit jiwa" atau "sakit hati", kedua- duanya dalam keadaan nor- mal tidak jelas juntrungnya. Tetapi tiba-tiba bisa fatal aki- batnya. Belakangan ini orang dihinggapi rasa takut jika mendengar seseorang mende- surat Dari Ibu kota rita sakit demam berdarah, muntaber (muntah-muntah dan berak-berak) di berbagai daerah di tanah air. Di negeri lain, orang merasa takut pada penyakit demam kuning (yel- low fever) yang bisa membikin seseorang bila digigit nyamuk penyebarnya tidur untuk selama-lamanya dan nyawa- nya tidak bisa diselamatkan. Yang paling mutakhir, dalam atau luar negeri paling meng erikan, adalah penyakit AIDS yang mematikan. Belum dike- temukan obatnya dan konon dibawa dan dijangkitkan oleh orang-orang yang berperilaku seks tidak normal seperti ho- moseksual plus pecandu narko- tika. GILIRAN Bagaimana halnya dengan bila seseorang membaca di (Bersambung ke Hal.9, kol. 6) ANDA Saran untuk Gubernur Perhatian Wisata Bali Utara Pertama-tama tentunya saya menyam- paikan selamat atas dilantiknya kembali Bapak sebagai Gubernur Bali untuk per- iode 1993-1998. Adapun saran/gagasan/ pemikiran yang dapat saya sumbangkan adalah, pada jurusan Gilimanuk - Denpa- sar perlu dibuatkan jalan by pass menyu- suri pantai untuk truk barang dan bus ma- lam, mengingat jalur yang dilewati kedua jenis kendaraan tersebut saat ini sudah terlalu padat dan cenderung membahaya- kan pemakai jalan lainnya. Perlu pengadaan sarana angkutan wisata yang lebih efisien untuk menunjang pariwisata Bali Utara karena angkutan mela- lui darat melelahkan para turis. Objek wisata lainnya (Bali Utara) yang perlu mendapat perhatian antara lain, panorama Sembiran, Tejakula, Lemukih, Lembah Pakisan, Tajun dan lain- lain. Di samping itu Singaraja juga terkenal dengan "sudang" (ikan laut yang dikeringkan) yang nilai gizinya sangat tinggi, keker dan juga bekisar. Di Bali perlu dibentuk Badan Penelitian dan Pengembangan Pariwisata yang tugasnya dititikberatkan pada usaha pengga- lian dan promosi objek wisata baru. Dengan adanya badan ini diharapkan dalam kurun waktu tertentu semua desa yang ada di Bali sudah memiliki dan mampu mengelola serta memasar- kan objek wisatanya sendiri. Di Bali perlu ada penambahan jenis wisata baru antara lain: (Bersambung ke Hal.9, kol. 8) Transportasi Murah Salut untuk kepemimpinan Bapak se- lama lima tahun terakhir ini yang penuh semangat dan tak kenal lelah. Semoga se- mangat ini tidak akan pernah surut dan bahkan Bapak akan punya semangat baru pada kepemimpinan yang akan datang. Menjadi seorang pemimpin memang ti- dak mudah, sebab harus siap untuk ber- korban. Pemimpin adalah pribadi-pribadi yang dikorbankan, dan senantiasa men- jadi teladan dalam masyarakat. Melihat kondisi masyarakat Bali dewasa ini maka saran saya untuk kepemimpinan Bapak selanjutnya adalah lebih memen- tingkan pemerataan hasil-hasil pembangunan, sehingga bisa di- nikmati semua lapisan masyarakat. Terutama, kemajuan di bi- dang pariwisata yang demikian pesat di Bali diusahakan lebih menyentuh masyarakat kecil, yang sebenarnya lebih berperan dalam pelestarian nilai-nilai budaya Bali, sehingga dapat secara langsung meningkatkan kesejahteraan mereka. Diusahakan agar mereka diberi kemudahan-kemudahan, dan jangan lagi di- bebani dengan aturan-aturan yang memberatkan mereka. Mi- salnya mengusahakan transportasi yang murah khusus untuk masyarakat kelas menengah ke bawah, terutama di kota Denpa- sar dan sekitarnya. (Bersambung ke Hal.9, Kol. 8) Pariwisata dan Kerukunan Menurut hemat saya setidak-tidaknya ada dua hal penting yang perlu mendapat perhatian Gubernur Bali, Bapak Ida Bagus Oka dalam melaksanakan tugasnya pada periode kedua sebagai Gubernur. Hal ter- sebut adalah, kemajuan industri pariwi- sata yang membawa dampak positif bagi kesejahteraan sebagian masyarakat Bali. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa dampak juga muncul mengiringi- negatif nya. Banyak tanah milik penduduk dijual kepada pemilik modal yang rata-rata berasal dari luar Pulau Bali. Sehingga kekhawatiran saya, pada suatu saat orang Bali akan menjadi tamu di pulaunya sendiri, tidak mustahil akan terbukti. Terhadap masalah ini saya ingin mengingatkan kembali im- bauan Bapak Ida Bagus Oka yang pernah dilontarkan melalui TVRI stasiun Denpasar beberapa tahun lalu, agar pemilik tanah tidak menjual tanahnya untuk pembangunan hotel, melainkan dilakukan kerja sama saling menguntungkan antara pemilik ta- nah dengan pemilik modal alias investor. Tampaknya imbauan Bapak berlalu begitu saja tanpa tindak lanjut. Ayo dong Pak, imbauan tersebut ditindaklanjuti. Salah satu modal dasar pembangunan nasional umumnya dan Pulau Bali khususnya adalah persatuan dan kesatuan di (Bersambung ke Hal.9, kol. 8) Catatan Bali menyodok ke urutan sebelas setelah menambah perbendaharaan medalinya. -Ini baru medali, ditunggu terobosan prestasinya. Sebanyak 5.000 balon yang ditulisi pesan lingkungan konferensi internasional Global Environmental Move- hidup akan dilepaskan bersamaan dengan diadakannya ment Initiatif 10-12 November di Bali. Kiranya sekaligus bisa dicari balon (bakal calon) pahlawan lingkungan hidup, ya. lalu telah menyimpang dari tuju- yang konsisten dengan sistem- annya semula, dan kejadian se- Penemuan ide pola baru terse- red tape, seperti yang pernah di- ini berlaku ternyata tidak mem- rupa ini sering disebut sebagai but disebabkan pola yang selama tulis sarjana sosiologi Lewis bawakan hasil-hasil yang efektif dalam bukunya "Sociological tenggang waktu selama satu ta- A.Croser-Bernard Rosenberg, dan efisien. Pola memberikan Theory, A Book of Reading." hun sebagai menjalani masa pra- jabatan dinilai tidak tepat sa- Itulah sebabnya dalam pola- saran, karena bekal pembinaan, pola baru, baik bagi pola peneri- pendidikan dan latihan, belum maan awal maupun pola lan- menunjukkan hasil yang optimal terjadinya birokratisasi, perlu dengan kebutuhan-kebutuhan Kata Kepala Bidang Latihan dan Instruktur Kakanwil jutan, masalah kemungkinan bagi penyediaan pegawai sesuai dimasukkan sebagai salah satu masa datang. Dalam pola yang Depnake materi pelajaran, yang diperki- baru nanti, setelah seseorang di- kesempatan kerja bagi sarjana dan rakan akan mampu menangkal nyatakan lulus sebagai calon pe- tamatan diploma fakultas sastra (FS) di Bali cukup besar. hal yang negatif tersebut. gawai negeri, akan mengikuti Untuk menghindarkan biro- pendidikan dan latihan selama kratisasi, perlu ditunjang upaya- tiga bulan penuh dengan memfo- upaya untuk memantapkan lem- kuskan pada pembinaan fisik, baga birokrasi itu sendiri antara mental dan disiplin. Jika dalam lain perlu diadakannya jangka waktu pendidikan terse- ketentuan-ketentuan yang tegas but, ternyata ada seseorang vang dan resmi yang menyangkut ma- salah kewenangan yang didasar- (Bersambung ke Hal.9, kol. 1) Tinggal kemauan dan kemampuan kerja keras. Bang Podjok 4cm