Arsip
Halaman Artikel
Creative Commons License

Jika anda mendapati gambar tidak sesuai dengan spesifikasi data (salah tanggal dan atau salah penomoran halaman), posisi gambar landscape, satu gambar terdapat dua halaman, kualitas gambar kabur, anda bisa melaporkan data tersebut agar segera diperbaiki dengan menekan tombol laporkan.

Kata Kunci Pencarian:

Nama: Singgalang
Tipe: Koran
Tanggal: 2015-01-25
Halaman: 08

Konten


profil SINGGALANG MINGGU » 25 Januari 2015 (4 Rabiul Akhirl 1436 H ) » Halaman A-8 WAHYU IRAMANA PUTRA Komitmen Legislatif Bersama Eksekutif Bangun Kota Padang 2015 ini? Bagaimana peran DPRD sebagai pemerintah dae- rah? Pemk Padang ingin mem- bangun tentu kami pun tak mempersoalkannya. o DPRD Kota Padang 2014- 2019 sebagai wakil rakyat bertekad akan memberikan yang terbaik kepada warga dan kota dengan menja- lankan fungsinya sesuai diamanatkan undang-un- đang. Hingga kini persoalan pembebasan lahan jalur dua by pass, belum juga selesai. Bagaimana caranya termasuk persoalan Ru- sunawa? Guna mengkaji lebih da- lam tentang program dan Kinerja DPRD Kota Padang serta terobosan apa yang akan dilakukan, termasuk sebagai pemerintah daerah berikut wartawan Singga- lang J.E Syawaldi mela- kukan wawancara khusus dengan Wakil Ketua DPRD Kota Padang, H. Wahyu Iramana Putra.. Artinya, dengan ditetap- kan adanya peningkatan PAD maka DPRD harus se- makin berkoordinasi dan bermitra dengan SKPD yang ada bagaimana mengejar target PAD tersebut. Dengan demikan bila ada persoalan atau kendala dalam proses mengejar target tersebut maka DPRD siap membantu mencarikan solusi. Mencapai peningkatan PAD tersebut tak hanya disandarkan ke- pada eksekutif tetapi lemba- ga legislatif ikut memban- tunya bersama-sama. DPRD adalah bagian dari pemerintah daerah. Maju mundurnya pemerintah dae- rah berarti maju mundurnya DPRD. Sebab, pemerintah daerah gabungan eksekutif dengan legislatif. Selaku bagian pemerintah daerah, sudah selayaknya legislatif mengingatkan eksekutif bila mulai melenceng dari kebi- jakan program. Atau kebi- jakan yang tidak pro rakyat lagi. Terkait dana bansos dan mobil dinas? Apa artinya, bila dalam laporan keuangan Pemko Padang didapatkan temuan dalam pemeriksaan? Sebenarnya untuk menye- lesaikan tanah konsolidasi tersebut asalkan betul-betul dilakukan sesuai aturan yang ada. Namun, persoalan nya banyak kepentingan oknum pejabat di dalamnya, termasuk pelakunya oknum pejabat tersebut dan sudah ada juga sebagian tanah tersebut disertifikatkan oleh oknum. Sedangkan persoal an rusunawa memang tak sesuai peruntukannya. Yang tinggal saat ini bukan ma- syarakat nelayan atau ma- syarakat miskin yang berada di sekitar pantai purus. Na- mun siapa saja, asalkan sanggup untuk disewa. Apa komitmen anggota DPRD Kota Padang saat ini? Berarti ada kegagalan dari anggota DPRD mengingatkan atau melakukan pengawasan kepada eksekutif dalam pe- nggunaan keuangan negara. Antara eksekutif tersebut harus satu dalam memba ngun daerah, bila ada yang lupa tentu saling ingat meng- ingatkan. Tentu anggota DPRD Kota Padang Periode 2014-2019 akan berkomitmen menja- lankan tugas dan fungsinya sebagai legislator (pem- buatan Perda), budgeting (anggaran) dan pengawasan dengan baik. Lalu, akan senantiasa mensinergikan peraturan yang lebih tinggi dengan peraturan daerah dan melaksanakannya seca- ra baik. Lalu, akan menjadi pemerintah daerah bersama eksekutif menjadi satu kesa- tuan membangun Kota Pa- dang dan kesejahteraan masyarakat. Saat ini, di Kota Padang juga banyak aset Pemko Padang tak jelas. Bagaima na menurut Anda? Apakah anggota DPRD tak memiliki tanggung ja- wab dalam pembangunan fisik namun juga bidang non fisik? Memang dana bansos te- lah dianggarkan. Saat ini telah dianggarkan namun bukan dibatalkan, namun masih menunggu keputusan dari gubernur sesuai dengan kebijakan pemerintah pusat. Begitu juga dengan mobil dinas. Namun, bila dilihat mobil dinas di DPRD jauh kualitasnya di bawah bila dibandingkan dengan DPRD kabupaten/kota lain. Pa- dahal PAD Kota Padang jauh lebih besar dari kabupaten/ kota. Artinya, anggota DPRD Padang lebih mengkedepan- kan untuk kepentingan dae- rah dan rakyat. Menurut saya, bila selama ini ada masalah dengan dana ban- sos yang tidak jalankan sesuai aturan oleh kepala daerah, yang melakukan itu saja ditindak. Jangan, ke semua dana bansos itu diha- puskan karena akan meng- gangu aktivitas kegiatan sosial. Aset Pemko Padang ba- nyak yang tak jelas kebera- daannya maupun legalitas adiministrasinya. Walikota Padang, H. mahyledi diminta ketegasannya untuk mem- bentuk tim pendataan dan penyelamatan aset Pemko Padang. Anggota DPRD seperti apa yang dibutuhkan ma- syarakat dan daerah? Tentu anggota DPRD yang aspiratif dengan menyerap aspirasi rakyat. Lalu, ang- gota DPRD yang bisa meng- hasilkan banyak produk hukum seperti Perda di Kota Padang yang mengawal dan melindungi pelaksanaan pemerintahan daerah serta kepentingan masyarakat. Benar, dalam pembangun- an non fisik pun harus men- jadi perhatian anggota DPRD. Seperti berjalannya Posyan- du, RT/RW bisa menjalankan fungsinya, keberadaan pus- kesmas membantu kese- hatan masyarakat, berfung- sinya secara baik Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM). DPRD sebagai wadah pengabdian, dan jangan ma- syarakat berfikir DPRD me- miliki banyak uang. Bagi or- ang yang berkeinginan men- jadi anggota DPRD untuk mencari uang, maka salah alamat. Maka, sanga Persoalan perumahan untuk pimpinan DPRD Kota Padang? Banyak aset Pemko Pa- dang yang tak tahu rimbanya dan ini perlu menjadi suatu catatan penting buat Wa- likota-Wakil Walikota me- nyelamatkan aset Pemko Padang tersebut. Salah satu nya saja, tanah yang telah dibeli di kawasan T.Hitam untuk rencana perumahan anggota DPRD Kota Padang seluas 4 hektar. Namun, data yang terakhir didapatnya tinggal luas 600-800 M2. Lalu, kemana sisanya lagi? Begitu juga jalan yang me nuju Polsek Nanggalo, sebe lumnya telah dibebaskan dengan lebar 10 meter. Bagaimana sebaiknya menyerap aspirasi ter- sebut? Aspirasi sebaiknya dijem- put oleh anggota dewan langsung ke tengah ma- syarakat. Pada tahun 2015 ini, Perda apa saja direncana- kan akan dilahirkan ang- gota DPRD Kota Padang? WAHYU IRAMANA PUTRA Perumahan untuk Ketua DPRD Kota Padang sudah ada pembicaraan dan kese- pakatan dengan Pemko Pa- dang. Rumah Sekda yang ada saat ini di Jalan ra- tulangi dalam kesepakatan akan menjadi rumah Ketua DPRD. Lalu, Sekda pindah ke rumah Dinas DPRD di Jln. Gandariah Belakang Kantor Dinas Peternakan Sumbar Jati Baru. Namun, hingga kini tak ada kejelasan dan perlu dipertanyakan. Rumah Dinas DPRD adalah lambang DPRD yang harus berada di tempat yang strategis dan representatif. Dana opera- sionalnya pun sudah diang- garkan dalam APBD 2015. Kami anggota DPRD Kota Padang periode 2009-2014 akan menyelesaikan Perda yang masih tertunda oleh DPRD sebelumnya. Dari 12 Perda yang tertunda, akan dilanjutkan minimal penye- lesaian 5 Perda pada tahun 2015 ditambah dengan per- da inisiatif. Bagaimana dengan reses atau kunjungan kerja? Namun, kini hanya tinggal 5 meter. Begitu juga tanah bekas rumah potong di Jln. Sawahan yang saat ini telah menjadi milik atas nama pribadi dan masih banyak yang lain. Reses atau kunjungan kerja tersebut wajib bagi seorang anggota DPRD ke daerah pemilihannya. Dari reses tersebut didapatkan aspirasi masyarakat oleh anggota DPRD yang setelah itu ditindaklanjuti ke lem- baga eksekutif. Tentu dari reses tersebut dibuat la- poran lengkap hasil reses. keliling mencari solusinya. Selanjutnya, bila Pemko Padang tak bisa menyelesai kan persoalan aset tersebut, maka jangan bermimpi akan mendapatkan penilaian Wa- jar Tanpa Pengecualian (WTP) dalam tahun 2015 ini dari Badan Pemeriksa Ke- uangan (BPK). Bila demikian, kinerja ba gian aset Pemko Padang pun harus digenjot. Belum lagi sekolah, kantor pemerintah an dan fasum banyak yang tak jelas legalitas adminis trasinya. Kita mendapatkan infor- masinya ada tanah peru- mahan anggota DPRD yang sudah dibeli di Tunggul Hitam? Bicara keikutsertaan ang- gota DPRD untuk jemput aspirasi saat musrenbang Namun, di saat ada ma seberapa penting menurut salah baru pusing tujuh Anda? TANBARO i Lalu apa produk kinerja DPRD lagi? Perda-perda apa saja itu? Seperti Perda tentang re- visi RTRW, revisi pemba- ngunan, Perda tentang ban- tuan hukum untuk orang miskin, konstruksi, disa- bilitas. Artinya, DPRD memi- lih Perda yang memberikan dampak lebih luas terhadap masyarakat. Lalu, juga Perda tentang Perusahaan Daerah. Saat ini akan dan tengah diajukan ke Bamus DPRD dan akan diatur pemba- hasannya. Termasuk Perda inisiatif dari DPRD Kota Padang periode saat ini. PERPU PILKADA LAH DISAHKAN D.P.R. SUTAN Produk kinerja DPRD ba- gaimana menghasilkan pro- duk-produk hukum berupa Peraturan Da ah (Perda) yang mengatur, mengawasi dan melindungi kepentingan daerah dan masyarakat. Kinerja DPRD juga diukur şeberapa banyak Perda yang dihasilkan selama masa jabatananya. Begitu juga dengan banyaknya dibuat Perda Inisiatif. IYO KAPANUAHLO POTO-POTO CALEG CABUB, CA WAKO Betul informasi yang kami dapatkan ada tanah peru- mahan tersebut sudah dibeli dengan luas 4 hektar namun hingga tak jelas kebera- daannya. Tentu, persoalan aparat penegak hukum yang mengejar persoalan ini. Ada juga rencana akan dibangun perumahan anggota DPRD di kawasan perkantoran Aia Pacah. Itu tak benar, ka- wasan Aia Pacah tersebut untuk perumahan anggota dewan karena itu diperun- tukan untuk area perkan- THA Lalu? f SAPAN JANG JALAN Apa kebijakan atau pro- gram Pemko Padang yang saat ini urgen dibuat Per danya? toran. Anggota DPRD saat ini. berencana akan rutin men- jadwalkan melakukan coffee morning dengan seluruh elemen masyarakat untuk menyerap aspirasi seperti akademisi, ulama, buda- yawan, tokoh pemuda. Begitu juga dengan komisi-komisi DPRD yang ada akan se- nantiasa bersinergi dan ber- koordinasi dengan SKPD yang berada di bawah pe- ngawasannya masing-ma- sing. Ada kebijakan beras geng- gam yang sangat bagus dan perlu payung hukumnya. Begitu juga dengan Perda wajib katam Alquran bagi siswa tamat SD atau hafal berapa juz bagi siswa mulai dari tingkat SD, SMP dan SMA. Jadi Perda sangat bermanfaat untuk meng- ayomi program-program. Apakah kantor DPRD saat ini sudah cukup re- presentatif untuk bekerja anggota DPRD periode 2014-2019. Bukankah akan dibangun kantor DPRD yang baru di Aia Pacah? Bagaimana dengan target PAD yang ditetapkan jauh meningkat pada tahun Kami dari DPRD saat ini, tak ada mempersoalan de- ngan gedung DPRD. Bila memang ada anggaran dan Musrenbang menjadi se- suatu yang wajib diikuti anggota DPRD Kota Padang dalam menjemput aspirasi, mengawal hingga merealisa sikan aspirasi terse but.Anggota DPRD semua nya mengikuti Musrenbang tersebut mulai dari tingkat kelurahan, kecamatan dan Kota Padang. Kehadiran anggota dewan dalam musrenbang itu sa- ngat diharapkan oleh ma- syarakat sehingga bisa di- tangkap aspirasi mereka untuk ditindaklanjuti ang- gota dewan. Hampir merata persoalan di tingkat kelu- rahan yang dihadapi yakni, Riol dan banjir. Ini menjadi persoalan yang harus men- jadi catatan utama untuk diselesaikan pada tahun 2015 ini. Tak hanya per- soalan pembangunan fisik saja yang diserap namun juga persoalan non fisik berkaitan dengan persoalan sosial, keamanan, program kesehatan masyarakat dan pendidikan. KAN ITULAH NYAK TAMAN TAMAN KOTA SADANG RANCAK GERT SABANTALAI KALAH DEK FOTO URANG GALAK MANIH.... AWAK NIO SATO BALIAK NYHAK DULU KALAH BANYAK KATEPE TAKUMPUA C Plk Sc