Arsip

Halaman Artikel

Halaman Lainnya

Konten

2cm MAHAKA GROUP KAMIS, 19 JANUARI 2017 20 RABIUL AKHIR 1438 H NOMOR 016/TAHUN MAR JOES + KOLEKS MONUMEN PERS ASAL mpn.kominfo KE-25 GIAN INTAN PRATIWI, DESSY SUCIATI SAPUTRI Pengelolaan pulau oleh asing hanya sebatas hak guna lahan. REPUBLIKA21 JAKARTA - Pusat Kajian Maritim Untuk Kemanusiaan mencatat sebanyak 11 pulau kecil di sejumlah kepulauan di Tanah Air telah dikelola swasta asing. Nilai investasi yang ditanamkan tidak sedikit, yaitu mencapai Rp 11,046 triliun. Direktur Pusat Kajian Maritim Untuk Kemanusiaan Abdul Halim menjelaskan, 11 pulau kecil itu tersebar di Kepulauan Riau (Riau), Kabupaten Sumbawa, Kabu- paten Lombok Timur, dan Kabu- paten Lombok Barat (Nusa Teng- Warga shalat berjamaah di mushala yang terbengkalai di Terminal Grabag, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, Ahad (15/1). DEBBIE SUTRISNO, ANDRIAN SAPUTRA ASING KELOLA 11 PULAU RIplu di ada pulau di wilayah NKRI yang telah di- ambil alih asing. "Siapa yang bilang? Enggak ada," ujarnya. EFF JAKARTA - Presiden Joko Wi- dodo (Jokowi) melantik Marsekal Madya Hadi Tjahjanto sebagai Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU), di Ista- na Negara, Rabu (18/1). Hadi Tjah- janto ditunjuk mengantikan Marsekal Agus Supriatna yang memasuki masa pensiun. Indepth gara Barat), Kepulauan Seribu di Atas Ekonomi (DKI Jakarta), Kabupaten Keta-Kedaulatan Harus pang (Kalimantan Barat), dan Pandeglang (Banten). "Ke-11 pulau ini dikelola un- tuk kepentingan wisata bahari, kebun ke- lapa sawit, dan gudang penyimpanan mi- nyak," ujarnya kepada Republika, di Ja- karta, Rabu (18/1). Menurut Halim, kebijakan itu berjalan lantaran terdapat dasar hukum yang me- mayungi. Bentuknya adalah Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Di dalam UU ini, menteri kelautan dan perikanan memiliki otoritas penuh Pengangkatan Marsdya Hadi Tjah- janto dilakukan berdasarkan Keputus- an Presiden (Keppres) Nomor 02/- Donald Trump Solte 2008 HAME mendelegasikan kewenangannya kepada investor asing. Halim mengatakan, se- harusnya pemerintah melakukan model pengelolaan sumber daya alam berbasis kearifan lokal secara swadaya dengan par- tisipasi aktif seluruh anggota masyarakat. Sebab, masyarakat, khususnya masya- rakat perikanan tradisional, menyadari kelestarian dan keberlanjutan sumber daya ikan merupakan prasyarat terwujud- nya kehidupan yang sejahtera dan adil. Apalagi, mereka mendapati betapa be- sarnya manfaat sumber daya laut bagi kehidupannya. "Ada perbedaan cara pandang antara negara dan masyarakat terhadap sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil. Negara memandang sumber daya pesisir dan pu- lau-pulau kecil sebagai komoditas yang bi- sa diperjualbelikan untuk mem- perbesar pundi penerimaan ne- gara. Sebaliknya, masyarakat pe- sisir mengartikannya sebagai pu- sat kebudayaan mereka," kata Halim. Him-9 Polemik seputar pengelolaan pulau oleh asing mencuat pekan lalu. Menteri Koordinator Bidang Kema- ritiman menjelaskan, rencana ini akan dieksekusi lantaran ada permintaan dari sejumlah negara. Semisal Jepang yang berniat menge- lola pulau kecil di Kabupaten Pulau Morotai, Maluku Utara. Namun, belum ada tindak lanjut terkini dari pemerintah terkait rencana tersebut. Ditemui di Istana Kepresidenan, Ja- karta, kemarin, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti membantah SIANG GIYANT GNATIUL HONDA Hadi menjawab dengan tegas bahwa dirinya beragama Islam dan menyatakan bersedia untuk diambil sumpah jabatan secara agama Islam. Hadi Tjahjanto pada kesempatan JONATHAN ERNST/REUTERS Susi menegaskan, warga negara asing (WNA) pada dasarnya dapat mengelola pulau-pulau yang berada di Indonesia, tetapi tidak dapat memiliki hak milik pulau tersebut. Hal yang diperbolehkan dimiliki warga asing hanyalah hak guna lahan di pulau tersebut. Selain itu, dia menjelaskan, masih terdapat pula persyaratan bagi warga asing untuk mengelola pulau di Indo- nesia. Salah satunya yakni maksimum pengelolaannya hanya 70 persen dari wilayah pulau. Dari jumlah itu, sebanyak 30 persen harus disediakan untuk lahan hijau, sedangkan 30 persen lainnya harus dikuasai oleh negara. Harus patuh Direktur Pencegahan Dampak Ling- kungan Kebijakan Wilayah dan Sektor Kementerian Lingkungan Hidup dan Ke- hutanan Laksmi Wijayanti mengatakan, kementerian tidak membedakan penge- lolaan pulau maupun wilayah pesisir dari sisi asal negara. Warga negara Indonesia maupun WNA memiliki hak yang sama. "Kita tidak membedakan siapa pun. UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Per- lindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup berlaku untuk semua usaha kegiat- an, siapa pun pemiliknya," ujar Laksmi. Meskipun demikian, dia menegaskan, pengelola harus patuh terhadap UU ter- sebut. Sebab, pengelolaan dampak ling- kungan bersifat site-specific. melisa riska putri ed: muhammad iqbal yang sama juga langsung Indepth dinaikkan pangkatnya sa- tu tingkat dari Marsekal Madya menjadi Marsekal TNI menyandang bintang empat. Pro-Kontra Selepas dilantik, Hadi Tjahjanto menyatakan siap melaksanakan tugas di mana pun, termasuk saat disebut sebagai calon panglima TNI. "Saya adalah seorang tentara yang memiliki sumpah prajurit dan Sapta Marga. Kemudian, pembinaan karier itu ten- KSAU Berjanji Tekan Kecelakaan Pesawat Militer TNI/2017 tentang Pengang- katan Kepala Staf Angkatan Udara yang ditetapkan pada 17 Januari 2017. Sebelum dilantik Presiden Jokowi terlebih da- hulu menanyakan kepada Ha- Evaluasi Alutsista di terkait kesediaannya untuk mengucapkan sumpah sesuai agama Islam. KSAU Diminta Hlm-8 OLEH LIDA PUSPANINGTYAS "M pernah bertemu, nasib saya bergantung kepada Anda." NIKO KURNIA JATI eski jarak kita terpaut ribuan kilometer dan kita belum Kutipan menyiratkan nada putus asa tersebut adalah bagian dari surat terbuka untuk presiden terpilih Amerika Serikat Donald Trump yang akan segera dilantik. Surat itu ditulis Issa Amro (36 tahun), aktivis HAM ternama dari Palestina. Amro menuliskan surat yang dilansir Aljazirah tersebut dari Hebron, wilayah okupasi Israel di Tepi Barat. Dalam suratnya, Amro mengingatkan Trump bahwa dukungan diplomatik, UU NO 5 TAHUN 1960 TENTANG AGRARIA Gotong Royong Selamatkan Mushala Terminal A wal Januari 2017, Gus Agung Ali Badari me- nyambangi Terminal Grabag, Kabupaten Ma- gelang, Jawa Tengah. Tujuannya bukan un- tuk mencari kendaraan umum yang hendak ditum- panginya menuju daerah lain. PASAL 21 Ayat 1 Hanya warga negara Indonesia yang dapat mempunyai hak milik atas tanah. Ayat 2 Pemerintah menetapkan badan-badan hukum yang dapat mempunyai hak milik dan syarat-syaratnya. UU NO 1 TAHUN 2014 TENTANG PENGELOLAAN PULAU-PULAU KECIL Keinginan Gus Agung semata-mata mengajar- kan ilmu mengendarai mobil yang dikuasai kepada sejumlah santrinya dari Pondok Pesantren Mujahidah dan Takoruban Tholabussalam. Terminal Grabag dipilih lantaran lokasinya tidak terlampau ramai. Sejak diresmikan pada 2011, Ter- minal Grabag memang terbengkalai. Alasannya, menurut Bupati Magelang Zaenal Arifin seperti dikutip berbagai media lokal, terminal belum dilengkapi fasilitas pendukung. Belum lagi, loka- sinya dekat dengan rumah potong hewan (RPH). Keinginan Gus Agung terwujud. Santrinya bisa leluasa belajar mengemudi mobil. Akan tetapi, tanpa sengaja, tiba-tiba Gus Agung tertarik melihat sebuah bangunan yang tak terpakai di sudut ter- minal. Bangunan terbengkalai tersebut berukuran 8 x 8 meter. PASAL 23 Ayat 7 Pemanfaatan pulau-pulau kecil dan perairan di sekitarnya oleh orang asing harus mendapat persetujuan menteri. OLEH RIZMA RIYANDI PASAL 26A Ayat 1 Pemanfaatan pulau-pulau kecil dan pemanfaatan perairan di sekitarnya dalam rangka penanaman modal asing harus mendapat izin menteri. Ayat 2 Penanaman modal asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengutamakan kepentingan nasional. Tak ada daun jendela maupun daun pintu di bangungan itu. Atapnya terbuka menganga. Lantai keramiknya sudah tertutup lumpur dan tanah. Po- koknya kotor. Ditambah lagi, dinding bangunan Sumber: Dewan Kehutanan Nasional dan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman Isole tunya dari pimpinan, mau jadi apa selanjutnya itu adalah urusan pim- pinan sehingga saya hanya bisa me- laksanakan," kata Hadi. Pria berdarah Malang, Jawa Ti- mur, itu lahir pada 8 November 1963. Hadi tercatat sebagai perwira tinggi lulusan Akademi Angkatan Udara pa- da 1986 dan Sekolah Penerbang TNI AU pada 1987. Ia tercatat mampu me- raih dua kali promosi jabatan dalam waktu tiga tahun dan mencapai tiga Bersambung ke him 9 kol 4-6 ekonomi, dan militer AS untuk Israel membuat negara Zionis itu terus menjajah tanah Palestina. Aksi rasial dan rezim apartheid yang dijalankan pemerintahan Israet menjadi makanan sehari-hari Palestina dan belum ada tanda-tanda akan usai. republika.co.id Republika Online @republikaonline Rp 3.500 /24 Halaman LUAR P JAWA Rp 4.500 Ditambah ongkos kirim Amro berusaha menggugah hati Trump dengan bercerita bahwa sejak usia muda, setiap harinya ia harus berurusan dengan aparat Israel. "Saya tidak meng- habiskan waktu muda saya memikirkan karier atau berkeliling dunia, Israel menghambat masyarakat Palestina dalam dua hal itu," kata Amro. Israel juga menginginkan ia, keluarga, dan rekan-rekannya pergi dari tanah Bersambung ke hlm 9 kol 1-6 Menjelang Pelantikan Presiden ke-45 AS Donald Trump (Bagian 3) Surat dari Palestina untuk Trump Menag: Lansia Diprioritaskan Berangkat DESSY SUCIATI SAPUTRI, ISSHA HARRUMA JAKARTA - Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin akhirnya memastikan calon jamaah haji lanjut usia di atas 75 tahun mendapatkan prioritas pemberangkatan haji pada tahun ini. Calhaj lansia dapat menggunakan kursi pem- berangkatan jamaah lain yang tidak terpakai. Lukman menjelaskan, setiap tahun setidak- nya terdapat sekitar 53 ribu jamaah haji lansia dari total jamaah haji yang akan diberangkatkan. Pada 2017, kuota haji Indonesia dipulihkan dan ditambah menjadi 221 ribu orang. Menurut Lukman, prioritas berkaitan dengan pelunasan biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH). "Nah, inilah yang kemudian diprioritas- kan pada pelunasan tahap kedua," ujar dia, di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (18/1). Lukman menjelaskan, tahap pertama pelu- nasan pembayaran memang ditujukan kepada calon haji yang berangkat tahun itu. Akan tetapi, berdasarkan pengalaman, tidak semua jamaah bisa melunasi BPIH. "Karena ada saja, karena satu dan lain hal kemudian memutuskan untuk tidak jadi berangkat. Nah, biasanya ada beberapa ribu begitu yang belum terisi dan itulah yang pada tahap kedua salah satunya diprioritaskan untuk lansia," kata Menag. Adanya tambahan kuota untuk 10 ribu orang akan memperpendek masa antrean pemberang- kataan jamaah. Masa antrean jamaah haji dapat dipercepat hingga sekitar tiga hingga empat tahun, bergantung pada jumlah jamaah di ma- sing-masing daerah. Saat ini, Lukman menambahkan, Kemenag sedang mempersiapkan distribusi penambahan kuota haji bagi tiap provinsi. Distribusi tersebut dilakukan dengan pendekatan proporsionalitas, yakni disesuaikan dengan jumlah masyarakat Muslim di masing-masing provinsi. Kemenag akan mengumumkan hasil dis- tribusi jumlah tambahan kuota itu dalam waktu dekat. Selain itu, lanjut dia, pemerintah juga tengah mempersiapkan BPIH untuk kemudian dibahas dengan DPR. Wakil Ketua DPRD Maluku Syaid Mudzakir Assagaf mengharapkan adanya kebijakan pe- merintah untuk menambah kuota calon jamaah haji yang signifikan untuk tahun ini. Menurut dia, sejak awal DPRD sudah meminta peme- rintah memberikan perhatian secara khusus ke >> Rehat Susi: Asing boleh kelola pulau Praktiknya sudah dari dulu Ditjen pajak panggil Google Belum bisa tegas juga nih? Bersambung ke him 9 kol 4-6 nenek moyangnya sendiri. Israel melakukan berbagai cara, seperti mem- blokade jalan ke permukiman Palestina. Israel memblokade jalan ke pasar, sekolah, dan tempat-tempat publik. Israel juga sering menolak izin warga Palestina yang ingin bepergian ke jalan tertentu. Warga Palestina harus berjalan jauh dan menghadapi bahaya hanya untuk pulang lagi ke rumah. "Saya dihentikan, digeledah, dan dipukuli, kadang di rumah saya sendiri," kata Amro. Tahun ini Amro akan diadili di penga- dilan militer Israel terkait sejumlah kasus pembelaan HAM Palestina. la terancam Bersambung ke hlm 9 kol 1-6 4cm Color Rendition Chart