Arsip

Halaman Artikel

Halaman Lainnya

Konten

AMIS, 19 JANUARI 2017 O RABIUL AKHIR 1438 H Tertekan, ertuduh EMAJUAN BANGSA askan enjaga nkan, a pun m. Menko Polhukam Wiranto (kiri) bersama Ketua Dewan n Syamsuddin menghadiri Rapat Pleno Wantim MUI, Ini bertema "Kerja Sama Ulama dan Umara untuk erpe- masa- -olusi. untuk mara nasa- yang Islam , Wi- niliki al itu wakili bakan arus- arena emah- peng- n lem- u me- 2017 M 12 A.co.id nyerap aspirasi rakyat, dan memiliki peran yang sangat dibutuhkan pemerintah. Kare- na itu, konsep dan semangat kerja sama itu harus dipegang pemerintah dan MUI. YASIN HABIBUREPUBLIKA Pada kesempatan itu, Wiranto juga mengklarifikasi sejumlah langkah hukum yang dilakukan belakangan ini. Ia menegas- kan, langkah itu murni penegakan hukum, bukan sikap otoriter rezim. "Jadi, kalau ada langkah hukum, bukan berarti pemerintah menuju rezim otoriter," ujar dia. Ia menerangkan, langkah hukum yang dilakukan selama ini semata-mata untuk menyeimbangkan kebebasan, sehingga ke- bebasan tidak dimaknai bebas tanpa ada aturan. Wiranto menekankan, hukum ha- rus jadi landasan utama setiap orang di Indonesia, termasuk saat menyampaikan aspirasi. "Berdemonstrasi sekalipun tentu diperbolehkan, tentu dengan syarat-syarat seperti tertib, melapor terlebih dulu, dan dijelaskan semua perangkat demonya," ka- tanya. CREPUBLIKA UNIA ERKEJUT Hal-hal itu, menurut dia, merupakan langkah untuk menjaga kebebasan agar tidak mengganggu orang lain. "Ini kebe- basan yang terukur." Hingga Kekhawatiran APP AS2014 ed: wachidah handasah KOLEKSI MONUMEN PERSONAS KAMIS, 19 JANUARI 2017 20 RABIUL AKHIR 1438 H NENI RIDARINENI mpn.kominfo.go SOSIALISASI RAMBU LALU LINTAS Sejumlah siswa Taman Kanak-kanak (TK) mengikuti sosialisasi pengenalan tanda rambu lalu lintas bersama Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas di Taman Lalu Lintas Bulupitu, Purwokerto, Banyumas, Jawa Tengah, Rabu (18/1). Dinas Perhubungan menyosialisasikan pengenalan rambu lalu lintas kepada siswa TK untuk menanamkan kesadaran keselamatan berlalu lintas sejak dini. Kasus Antraks Ditemukan di Kulonprogo jo, seorang warga Ngaglik. Kemudian daging sapi dibagi-ba- gikan kepada warga. Kebetulan ada daging yang masih disimpan di free- zer sehingga bisa dilakukan pemerik- saan. Kejadian tersebut ber- mula dari disembe- lihnya seekor sapi yang sempoyongan milik seorang warga. YOGYAKARTA - Sebanyak 16 warga, seekor sapi, dan sembilan kambing di Desa Purwosari Kecama- tan Kokap Kabupaten Kulonprogo, DIY, terindikasi penyakit antraks. Warga berasal dari Dusun Ngaglik dan Ngroto, tetapi sebagian besar berasal dari Ngaglik. "Mereka mempunyai ciri-ciri ter- kena antraks dan sudah dilakukan pengecekan di laboratorium Keseha- tan maupun Balai Besar Veteriner dan hasilnya positif antraks," kata Se- kretaris Daerah Kabupaten Kulon- progo, Astungkoro, kepada Republi- ka, Rabu (18/1). Menurut Astungkoro, selama ini belum pernah ada kejadian Antraks di Kulonprogo. Kejadian tersebut bermula dari disembelihnya seekor sapi yang sempoyongan milik Ngati- REPUBLIKA SLEMAN-Setelah sekian lama menunggu, akhirnya warga hunian tetap (huntap) Srodokan-Gungan, Wukirsari, Cangkringan memperoleh sertifikat kepemilikan tanah. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Da- erah (BPBD) DIY, Krido Suprayitno menuturkan, ada 76 setifikat kepe- milikan tanah yang diberikan kepada warga huntap. "Selain itu Pemprov DIY juga memberikan 758 IMB, dan 11 doku- men kelengkapan hak milik pada warga," katanya pada acara penyera- han sertifikat huntap di kantor Ke- camatan Cangkringan, Rabu (18/1). » IHWAL "Karena itu kami kaget juga se- hingga sekarang sedang dilakukan penelusuran asal mula sapi tersebut. Setahu saya yang ada kasus antraks adalah di Boyolali dan Sragen," tutur Astungkoro. Menurut Astungkoro, pihaknya baru mendapat laporan Jumat (13/1) bahwa dari hasil laboratorium Kese- hatan dan Laboratorium Balai Veteri- ner terdapat indil ant bagi sejumlah 16 warga, satu sapi, dan sembilan kambing di Desa Girimulyo. "Saat itu juga langsung kami minta identifikasi secara menyeluruh, dilakukan tindakan penyemprotan, serta penyuluhan kepada warga ten- tang gejala antraks, pencegahan, serta tindakan yang dilakukan bila diketahui gejala antraks," ujarnya. Mengacu pada Peraturan Menteri Kesehatan (Menkes) Nomor 1501/ 2015 bahwa bila terdapat salah satu dari sembilan tanda-tanda Antraks maka sudah merupakan KLB An- traks. "Karena itu Senin (16/1-Red) langsung kami nyatakan di Dusun Ia mengemukakan, sebelumnya Pem- prov DIY telah memberikan sertifikat huntap sebanyak 1.680 lembar. Ada- pun jumlah huntap yang telah terba- ngun sebanyak 2.132 rumah. Meski demikian, menurutnya, masih ada 607 KK terdampak erupsi 2010 yang belum menetap di huntap. Hal tersebut terjadi lantaran mereka tidak melengkapi pemberkasan pembangunan huntap. Bupati Sleman Sri Purnomo membenarkan hal tersebut. Bahkan menurutnya, ratusan warga tersebut masih enggan direlokasi ke tempat yang lebih aman. Hingga saat ini me- reka masih kukuh tinggal di kawasan rawan bencana (KRB) III. 76 Sertifikat Tanah Diserahkan pada Warga Huntap RIZMA RIYANDI "Ini memang jadi kendala bagi kami. Padahal KRB III harus diber- sihkan dari pemukiman," ujar Sri. Namun begitu, ia tetap mengapresi- asi upaya Pemprov DIY yang telah berupaya membantu mendirikan dan memberikan sertifikat huntap. Sri mengemukakan, di Sleman sendiri ada tiga huntap yang berdiri di atas tanah kas desa. Antara lain di Kecamatan Cangkringan, Ngemplak, dan Minggir. Namun saat ini, hampir semua status tanah kas desa telah dipindahtangankan menjadi tanah kepemilikan pribadi warga huntap. "Hanya ada 10 rumah huntap yang status tanah kas desanya belum di- lepaskan," tutur Sri. Ia berharap JOKO SUPRIYANTO KEPALA BPBD SLEMAN Sudah Kenal Kondisi Lapangan Ngaglik KLB Antraks karena hampir semua indikasi antraks hanya terjadi di dusun tersebut, dan hanya ada sa- tu-dua warga yang terindikasi An- traks tinggal di Dusun Ngroto," ujar Astungkoro. Kepala Dinas Pertanian DIY Sa- songko saat dikonfirmasi Republika, mengatakan baru mendengar bahwa di Desa Girimulyo ada kasus antraks. "Kami akan melakukan koordi- nasi dengan Pemkab Kulonprogo dan melakukan cek laboratorium apakah itu benar-benar kasus antraks. Ka- rena sudah lama di DIY tidak ada ka- sus antraks," kata Sasongko. Sementara itu, Kepala Dinas Ke- sehatan Kabupaten Kulonprogo, Bambang Haryatno, mengungkapkan sebelumnya para korban mengira apa Selama ini belum pernah ada kejadian antraks di Kulonprogo. abatan Kepala Badan Penanggulangan Ben- bupaten Sleman, DIY, akhirnya diduduki oleh orang baru, yaitu Joko Supriyanto. Meski demi- kian, pria pecinta batu akik ini bukan sosok baru di jajaran pimpinan Pemkab Sleman. Sebelumnya menjadi Ke- pala BPBD, ia memegang jabatan kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Sleman. Melalui jabatan ter- sebut, Joko diamanahi tugas untuk menegakkan peraturan daerah (perda) setempat. Aktivitas penindakan dan razia membuat ia sering me- ngunjungi berbagai lokasi kejadian perkara. Alhasil Joko pun sangat mengenal kondisi lapangan di daerah setempat. Namun, selain Kepala Satpol PP, ada pengalaman lain yang membuat ia sangat memahami wilayah Sleman. "Saya dulu lama jadi camat. Makanya hafal kondisi lapangan," kata Joko. Bahkan ia menduduki jabatan tersebut selama 12 tahun di berbagai kecamatan. Di antaranya De- pok dan Mlati. Dari sekian banyak pengalamannya, menurut Joko, yang paling menantang adalah memimpin Kecamatan Depok. IDHAD ZAKARIA/ANTARA Hal itu disebabkan Depok merupakan wilayah dengan penduduk terpadat di Sleman. Ada 26 perguruan tinggi negeri dan swasta yang berdiri di sa- na. Kondisi ini membuat Depok menjadi wilayah dengan ting- kat penghuni kos tertinggi di Yogyakarta. Kondisi tersebut berdam- pak pada angka kriminalitas yang cukup tinggi. Menurut Joko, ketika ia bertugas di yang menimpa mereka adalah akibat serangan serangga. "Awalnya pasien berobat ke Pus- kesmas Girimulyo II karena kulit ta- ngan mereka memerah dan melepuh. Waktu itu tidak ada panas tinggi dan semua warga yang berobat ke Pus- kesmas dimulai dari kulit tangan. Ka- mi juga sudah mendatangkan dokter spesialis penyakit kulit RSUP Dr Sar- djito. Hal itu sempat diduga penyakit kulit akibat Tomcat," ujar Bambang. Petugas dari Dinas Pertanian Kabupaten Kulonprogo kemudian datang ke lokasi untuk melakukan sampling. Dari hasil pemeriksaan sampel yang dibawa ke Balivet Ku- lonprogo ternyata juga dinyatakan positif antraks. Astungkono mengatakan Kabu- paten Kulonprogo sudah melakukan koordinasi dengan wilayah yang ber- batasan yakni Kabupaten Purworejo. "Agar apabila ada gejala antraks di kabupaten tersebut segera dila- kukan penanganan," kata Astung- koro. Untuk mencegah meluasnya keja- dian antraks, Pemkab Kulonprogo menyiapkan prosedur berikutnya yakni dengan melakukan vaksinasi kepada hewan seperti sapi, kambing, kucing, dan lain-lain. ed: fernan rahadi. setelah menerima sertifikat kepemili- kan lahan huntap ini, masyarakat da- pat hidup lebih sejahtera. Sementara itu, Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X berpe- san agar warga penerima sertifikat tidak menyalahgunakan dokumen tersebut. Pasalnya berkas kepemi- likan lahan itu sangat penting dan ha- rus dijaga sebaik mungkin. "Tolong disimpan yang baik. Kalau tidak penting jangan dijual, apalagi di- sekolahkan ke bank (dijadikan jaminan kredit-red)," kata Sultan. Ia berharap, masyarakat huntap bisa memulai hidup dengan semangat baru dan melupakan semua masa kelam saat bencana erupsi Merapi 2010 terjadi.ed: fernan rahadi Depok, hampir setiap hari ada laporan kejadian pencurian. Namun demikian, Depok juga memiliki potensi pendapatan daerah yang tinggi. Adapun sekarang, saat di- amanahi sebagai Kepala BPBD, Joko sudah tidak kaget lagi dengan tugasnya. la de- ngan leluasa segera mengko- ordinasikan petugas BPBD dan relawan untuk bergerak ke lokasi kejadian bencana. "Ya intinya kita harus pa- ham, apa saja yang harus di- utamakan saat ada kejadian," ujar Joko. la mengatakan, ada tiga hal yang harus diutama- kan pada penanggulangan bencana. Antara lain evakuasi korban jiwa, membuka akses jalan ke lokasi bencana, dan mengevakuasi rumah atau tempat tinggal. rizma riyandi ed: fernan rahadi JAWA & DIY KANTOR PERWAKILAN DIY - JATENG JL PERAHU NO 4 KOTABARU YOGYAKARTA Kedai Kopi Di Pasar Tradisional Telepon Redaksi: (0274) 566028 Sirkulasi: (0274) 544972 Iklan: 082 892 031 457 Layanan Pelanggan: (0274) 544972 41 republika.co.id Republika Online @republikaonline Ditemukan Toko Jejaring Berizin Kadaluwarsa KMS YULIANINGSIH | HLM 14 Permohonan Pengajuan Kartu Identitas Anak Melonjak | HLM 14 Pemkot Yogya Distribusikan | HLM 14 YOGYAKARTA - Dinas Sosial (Dinsos) Pem- kot Yogyakarta, DIY, akhirnya mendistribusikan kartu menuju sejahtera (KMS) atau kartu untuk masyarakat miskin di Kota Yogyakarta, Rabu (18/1). Pembagian KMS ini sempat tertunda karena beberapa hal terutama penataan kelem- bagaan di Kota Yogyakarta. Kepala Dinsos Kota Yogyakarta, Hadi Moch- tar mengatakan, pihaknya siap menerima kom- plain dari masyarakat terkait pembagian KMS ini. Hal itu disebabkan seperti tahun-tahun sebe- lumnya setelah dibagi, banyak warga yang meng- ajukan komplain ke pihaknya. "Kami siap dikom- plain, kami ada petugas yang siap menjawab pertanyaan warga termasuk data verifikasi hasil pendataan KMS kemarin," ujarnya. Rabu (18/1). Total pemegang KMS tahun ini mencapai 18.651 KK. Jika dibandingkan dengan pemegang KMS tahun lalu, hanya berkurang 79 KK. Akan tetapi, terdapat 3.137 KK yang tahun lalu meme- gang KMS, namun tahun ini sudah tidak. Hal ini karena 5.520 KK baru yang diusulkan masyara- kat, terdapat 3.058 KK yang sesuai parameter. "Makanya, yang tahun lalu menerima KMS namun sekarang sudah tidak, jumlahnya cukup banyak. Jika ada yang komplain, akan kami paparkan," katanya. SUTART Menurutnya, terkait rencana merubah para- meter penerima KMS, pihaknya mulai menda- patkan sejumlah masukan. Di antaranya peng- hapusan kuota ke sekolah negeri, serta pemberian tanda khusus di tempat tinggal pemegang KMS. Masukan itu akan ia pertimbangkan bersama lintas instansi. Distribusi KMS tahun ini dilakukan melalui RT/RW. Dinsos berharap KMS tersebut bisa terdistribusikan dengan baik dalam dua hari ke depan. KMS sendiri digunakan untuk pengucuran program pengentasan kemiskinan, pendidikan, dan kesehatan di Kota Yogyakarta. Pendataan KMS dilakukan Dinsos namun pemakaian data digunakan oleh lintas lembaga. Sementara itu, Lurah Muja-Muju Umbulharjo Endah Dwi Diniastuti menjelaskan, penerima KMS di wilayahnya menurun cukup signifikan. Dari 220 KK tahun lalu, saat ini hanya mencapai 186 KK. "Yang protes pasti ada, tapi kemungkinan tidak banyak. Mereka yang tidak lolos ada pen- jelasannya, dan akan kami sampaikan semua hasil verifikasi supaya paham," ujarnya.ed: fernan rahadi RIZMA RIYANDV/REPUBLIKA 4cm Color Rendition Chart