Arsip

Halaman Artikel

Halaman Lainnya

Konten

meminta penundaan eksekusi rumah mereka di Kelurahan ga memohon Pengadilan Negeri Padang menunda eksekusi ektare. Eksekusi ini berupa penertiban tujuh unit rumah dan likara Minta S na warga meng- h tidak mendiam- man keras. Miras, mengakibatkan ahatan. Setelah emabuk semakin elancarkan niat syarakat sekitar. ma dan t at mengkhawatir- daran Miras akan u kedamaian ma-, REPUBLIKA KAMIS, 19 JANUARI 2017 mengkha- ampak S. ehidupan. Hal ini tabilitas keaman- a Lasaros Kogoya parat keamanan mi peredaran mi- m yang ada di wi- SLAND erpadu Baitul a Aryani (25 ng sejak dua meninggalkan rjo, Kecamatan Timur. (54), resah Sejak pamit (5/1), putri dak ada kabar n istrinya, curiga saat ngikuti n di Kota edsos, Guru Annisa Lalu Menikah keduanya motor menuju etro. resah tatkala nji untuk a pada malam at. "Telepon, wa, sudah tidak mau telepon ke ngan kontak," Ald mengajarkan Islam Terpadu ra, Lampung ngajar setelah ggi Agama Islam sekitar satu ajin mengikuti asi dan bermain erap berdiskusi sinya terkait ia selalu salah seorang sos. "Dia ingin ujar Zainuri, ja sebagai di Dipasena, ang. m meminta menelusuri m Polres IG00Y EL FITRA/ ANTARA layah Karubaga," katanya. Minuman keras dan lem tertentu, kata dia, dapat mengakibatkan hilang- nya akal sehat dan membuat resah ma- syarakat. Pendeta menyampaikan, apa- rat dari berbagai instansi harus ber- sinergi agar dapat menertibkan per- edaran Miras. Dandim Jayawijaya mengatakan, saran dan masukan ini akan menjadi perhatian utama. Pihaknya akan me- nyuarakan hal ini dalam Musyawarah Pimpinan Daerah (Muspida). Dia me- ngatakan, aparat keamanan akan ber- usaha untuk selalu membantu apa yang menjadi keluhan masyarakat Ka- rubaga. Pihaknya berharap, kondisi ke- amanan di wilayah Karubaga tetap kondusif. Apabila ada masyarakat yang mabuk karena minuman keras atau lem di daerah itu, warga diharapkan melapor kepada aparat, baik Polri maupun militer. Pengawasan warga membantu pencegahan kejahatan. "TNI akan selalu bekerja sama dengan Polri untuk mewujudkan Ibu Kota Kabupaten Tolikara Karubaga yang tertib, aman dan jauh dari miras," tambahnya. antara ed: erdy nasrul Lampung Timur akhirnya menemukan Annisa di Purbalingga, Jawa Tengah, Selasa (17/1). la ternyata telah menikah dengan Ahmad Maulana, penulis situs opini. Zainuri sempat mencurigai kehadiran penulis situs opini tersebut. "Belakangan, Annisa selalu berkomunikasi dan berdiskusi dengan Ahmad Maulana," kata dia kepada Republika, Rabu (18/1). Bahkan, Annisa sering menceritakan penulis tersebut kepada rekan seprofesinya di SMA IT Baitul Muslimin. Anak pertamanya ini kerap mengirimkan tulisan ke situs media daring, hasil pelatihan menulisnya dengan Ahmad Maulana. Tetapi, Annisa jarang menceritakan siapa pria itu kepada keluarganya. Ketika tiba di rumah setelah selesai mengajar, Annisa kerap bermain ponsel di rumah. la berkomunikasi dan berdiskusi dengan Ahmad Maulauna. Keduanya berdiskusi tentang membuat karya tulis, salah satunya cerita pendek. Bagian Humas Polres Lamtim, Iptu Agus Susanto mengatakan, saat ditemukan, Annisa tinggal bersama Ahmad Maulana dan istri pertama Maulana, Nisrina Sri Susilaningrum. Polisi mendapatkan laporan, Annisa telah menikah dengan Ahmad Maulana di Kelurahan Koja, Jakarta Utara, pada Sabtu (7/1). Ahmad Maulana memberikan maskawin uang sebesar Rp 1 juta dengan wali hakim. Kemudian, Annisa diboyong ke rumahnya di Purbalingga, Jawa Tengah, dan tinggal bersama istri pertamanya. "Annisa, Ahmad Maulana, dan istri pertamanya masih diperiksa di Polsek Purbalingga. Penyidik masih mendalami kasus ini," kata Agus. Polisi ingin menelusuri, apakah ada unsur tindak pidana di dalam persoalan ini atau tidak.ed: erdy nasrul REPUBLIKA KAMIS, 19 JANUARI 2017 SMAK Padang Jadi Percontohan Sekolah Kreatif PADANG- Pemerintah Kota Padang, Sumatra Barat, menja- dikan Sekolah Menengah Anali- sis Kimia (SMAK) sebagai percontohan sekolah kreatif dan andal untuk mendidik sumber daya manusia terampil. "SMAK Padang telah ter- UMI NUR FADHILAH Daerah sudah siap mengaplikasikan Permendikbud soal kenal dengan keterampilan lu- lusan serta cukup kreatif dalam pengembangan berbagai karya ilmiah yang aplikatif," kata Wali Kota Padang Mahyeldi Ansha- rullah di Padang, Rabu (18/1). Mahyeldi menerangkan, SMAK masuk kategori kreatif ka- rena hampir setiap tahun sebagi- an besar alumninya bekerja di tempat strategis serta mampu berwirausaha dengan baik. la melanjutkan, sejak dahulu hingga sekarang, sebagian besar tenaga laboratorium atau tenaga sumbangan masyarakat. JAKARTA - Koordinator Divisi Investigasi Indonesian Corruption Watch (ICW) Febri Hendri menilai, akan terjadi persaingan antara Ko- mite Sekolah di daerah perkotaan dalam memperebutkan penggalang- an bantuan dari masyarakat. Kekha- watiran tersebut menyusul terbitnya Permendikbud Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah. Regulasi itu memberikan rambu- rambu pada Komite Sekolah melaku- kan penggalangan bantuan dari ma- syarakat dan sumbangan dari orang tua. "Di perkotaan, diprediksi akan banyak sekolah mengajukan proposal pada perusahaan atau instansi ter- tentu," kata dia di kantor ICW, Kali- bata, Jakarta, Selasa (17/1). ahli industri di Sumatra Barat merupakan lulusan SMAK Pa- dang dan memiliki sertifikasi kompetensi yang diakui. "Atas dasar ini, kami men- jadikan sekolah ini mitra dalam penyelesaian berbagai program, khususnya bidang industri dan lingkungan," kata Mahyeldi. Dia menyebutkan, dalam waktu dekat pemkot akan beker- ja sama dengan SMAK dalam mengelola sampah menjadi lebih bermanfaat seperti pupuk. lantara ed: hafidz muftisany PELATIHAN WARGA BINAAN Narapidana mengikuti pelatihan keterampilan tata boga membuat bakso dan sosis warga binaan mengikuti di Lapas Paledang, Kota Bogor, Jawa Barat, Rabu (18/1). Pelatihan keterampilan kepada warga binaan tersebut diberdayakan oleh lapas untuk membuat kudapan kuliner dan diharapkan dapat membantu para narapidana agar setelah bebas dari Lapas mereka mampu berwirausaha, produktif terampil di tengah masyarakat. Komite Sekolah-oohame Dikhawatirkan Bersaing pada Komite Sekolah untuk meng- galang dana dari masyarakat dan orang tua/wali murid melalui ban- tuan dan sumbangan. Sehingga, menurutnya, hal ter- sebut berpotensi memicu persaingan dan kompetisi antar-Komite Sekolah untuk memperebutkan bantuan dari donatur. Ia mengatakan, kompetisi tersebut tidak akan menguntungkan terhadap sekolah yang pengurus komitenya tidak memiliki akses dan jaringan yang kuat pada pendonor. setiap kepala sekolah jauh-jauh hari sebelumnya. "Kita sudah mengum- pulkan kepala sekolah beberapa wak- tu yang lalu, itu kisaran pada No- vember 2016," ujarnya saat dihu- bungi Republika, Rabu (18/1). Tak hanya soal Komite Sekolah, Disdikbud Kota Tangerang juga su- dah menyosialisasikan soal pungli se- cara detail dengan menghadirkan pembicara dari Polresta Tangerang dan kejaksaan. "Mereka menyampaikan tentang rambu-rambunya yang berhubungan dengan persoalan pungli. Dari situ, kepala sekolah memiliki gambaran, mana yang perbuatan pungli mana yang tidak," katanya. Kondisi itu, menurut Febri, ber- dampak pada tidak terpenuhinya tar- get bantuan. Ia khawatir, orang tua/- wali murid akan terkena imbasnya. Sebab, Komite Sekolah dapat meng- galang dana dengan mengandalkan sumbangan dari orang tua murid. "Ketika hal ini terjadi, mungkin saja Komite Sekolah memberlakukan sumbangan dengan unsur mengikat. Dengan kata lain, sumbangan terse- but pada dasarnya adalah pungutan," tutur Febri. Peneliti Jaringan Pemantau Pen- didikan Indonesia (JPPI) Ahmad Taufik meminta pemerintah menje- laskan secara rinci jumlah kebutuhan anggaran di Indonesia. Komentar ter- sebut merujuk pada terbitnya Per- mendikbud Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah. Permendik- bud itu memberikan rambu-rambu PADANG- Pemerintah Provinsi Su- matra Barat (Sumbar) belum bisa mem- berikan dukungan pemenuhan komputer untuk Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) di daerah itu karena keterbatasan anggaran yang tersedia. "Tahun ini adalah masa transisi pasca- penarikan kewenangan SMA dan SMK dari kabupaten dan kota ke provinsi. Anggaran yang tersedia dalam APBD 2017 juga sa- ngat tipis. Karena itu, belum memung- kinkan membantu pengadaan komputer untuk sekolah," kata Wakil Gubernur Sum- bar Nasrul Abit di Padang, Rabu (18/1). Ia mengatakan, tahun ini Pemprov Sumbar baru pada tahap evaluasi terhadap SMA dan SMK yang ditarik ke provinsi. Karena itu, program yang dijalankan pada masing-masing sekolah tetap berpatokan pada program lama saat masih di bawah kabupaten dan kota. "Tahun 2018 baru kita buat program yang sama untuk seluruh SMA dan SMK di Sumbar, termasuk dalam hal pelaksanaan UNBK," katanya. Meski demikian, karena kementerian meminta agar pemerintah aktif untuk membantu pelaksanaan UNBK, Pemprov Sumbar, menurutnya, akan mencarikan so- lusi sementara yang bisa dilakukan. "Sece- patnya kita bicarakan dengan kepala dinas pendidikan dan kepala sekolah. Apa yang Wayang Kulit Sonobudoyo Tampil di Jeddah "Ketika pemerintah selalu meng- gulirkan dana pendidikan tak pernah cukup, tapi mereka tak pernah kata- kan berapa yang dibutuhkan untuk merespons pendidikan. Selalu bilang- nya kurang dan kurang," kata dia. Taufik mengingatkan, jika sudah merupakan mandat pada negara untuk memenuhi hak masyarakat Indonesia dalam pemenuhan pendi- dikan. Sehingga, ia menyebut kurang pas apabila negara selalu beragumen anggaran pendidikan kurang. Sementara itu, Kepala Dinas Pen- didikan dan Kebudayaan (Kadisdik) Kota Tangerang, Abduh Sarahman menyambut baik Permendikbud No- mor 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah. Padang dan Yogya tak Tambah Fasilitas UNBK bisa kita lakukan sementara ini," ujar dia. Senada, Kepala Dinas Pendidikan Sumbar Burhasman Bur menyatakan, tidak ada pengadaan komputer menjelang pelaksanaan ujian nasional berbasis komputer (UNBK) 2017 karena tidak tersedia waktu yang cukup menjelang pelaksanaan UNBK pada April 2017. AIMSIN YOGYAKARTA - Sebanyak 10 seniman dari Museum Sonobu- doyo tampil di King Abdul Azis University Jeddah selama sepekan (16-20 Januari) 2017 ini. Mereka menampilkan wa- yang kulit sebanyak empat kali dan salah satu lakonnya Bimo Ia menyebut, setiap sekolah di wilayah Kota Tangerang sudah siap mengaplikasikan kebijakan Kemen- dikbud tentang bantuan dan atau sumbangan masyarakat tersebut. Abduh mengatakan, Disdikbud Kota Tangerang sudah mengumpul- kan dan memberikan arahan kepada "Pengadaan komputer ada, tetapi ha- rus melalui proses tender yang butuh wak- tu selama 45 hari ditambah dengan proses pengadaan serta pemeriksaan, sehingga tidak mungkin selesai pada April," katanya. Menurutnya, komputer tersebut kemungkinan bisa dipakai pada 2018. WIP 3000 Solusi yang tersedia saat ini, menurut- nya, adalah menggunakan sistem silang, yaitu dengan melakukan pemakaian fasi- litas komputer secara bergantian pada masing-masing sekolah. Misalnya, jika SMA ujian maka dapat dipakai fasilitas komputer di SMP atau SMK karena pelaksanaan ujiannya ber- beda, sehingga dapat berbagi fasilitas. Dari Yogyakarta, Kepala Dinas Pendi- dikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) DIY Kadarmanta Baskara Aji juga me- nyebut masih banyak sekolah di DIY yang tidak memiliki kesiapan menyelengga- rakan UNBK, baik dari insfrastruktur komputer maupun kesiapan siswa. Pihaknya kemudian memutuskan UN- BK berbasis pasangan sekolah dari SMP, SMA dan SMK dengan saling berbagi komputer. Persiapan kebijakan ini diakui Baskara sudah masuk tahap finalisasi. "Untuk kesiapan infrastruktur UNBK sekarang kami tinggal finalisasi baik untuk SMP maupun SMA," kata dia. Kurdo. Setiap kali tampil, wak- tunya 45 menit. Hal itu disam- paikan Kepala Dinas Kebudaya- an DIY Umar Priyono pada wartawan di Kepatihan Yogya- karta, Rabu (18/1). Mereka tampil dalam rangka Hari Ulang Tahun King Abul Azis University, Semuanya dari trans- portasi sampai akomodasi sela- ma mereka berada di sana dibiayai semua oleh King Abdul Azis University. Abduh mengatakan, Disdikbud kota Tangerang sudah mengantisi- pasi praktik pungli di sekolah. Se- kolah memang tidak boleh melaku- kan pungli, tetapi ada rambu-rambu yang membolehkan sekolah meminta bantuan atau sumbangan dari ma- syarakat. Menurut Aji, pada pekan ini Disdik- pora DIY akan menentukan pasangan SMP, SMA, dan SMK yang akan saling berbagi komputer. Hal itu dilakukan agar sekolah yang tidak memiliki jumlah unit komputer yang memadai tetap dapat menyelenggarakan UNBK. "Dalam sejarah baru kali ini wayang kulit dari Indonesia, YULIUS STRIA WIJAYA/ANTARA "Jadi, ketika menteri menge- luarkan hal (peraturan sumbangan masyarakat) itu, kami secara prinsipnya sudah paham," ulasnya. cr02 ed: hafidz muftisany "Satu dua hari kami akan presentasi kepada kepala sekolah untuk mengetahui sudah sepakat atau belum dengan pasang- an sekolah yang kami tentukan," kata dia. Meski demikian, menurut dia, secara keseluruhan baik SMP, SMA, SMK di lima kabupaten/kota di DIY telah sepakat untuk menyelenggarakan UNBK. "Pada prinsip- nya, semua sudah setuju UNBK," kata dia. Menurut Aji, penyelenggaraan UNBK bagi seluruh sekolah justru akan lebih efi- sien karena proses lelang cetak soal ujian nasional akan memakan waktu yang lama. Sementara, di sisi lain, waktu penyeleng- garaan ujian nasional sudah harus dimulai pada April 2017. antara ed: hafidz muftisany Didaktika 5 khususnya Yogyakarta bisa tam- pil di Arab Saudi. Apalagi, wa- yang kulit ini awal mulanya berasal dari budaya Hindu," tutur Umar. Ketertarikan dari King Abdul Azis University berawal dari setahun yang lalu saat General Manager University datang ke Yogyakarta dan melihat wayang kulit di Museum Sonobudoyo. Dia merasa aneh karena dalang dan sindennya (pemain wayang kulit-Red) sudah tua. neni ridarineni ed: hafidz muftisany Guru Masih Banyak Menumpuk di Kota DESSY SUCIATI SAPUTRI JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menginstruksikan agar dilakukan pemetaan jumlah aparatur sipil negara (ASN) yang selama ini belum tersebar secara merata di berbagai daerah. Sehingga, nantinya jumlah ASN di berbagai daerah terdistribusi secara merata dan layanan publik dapat ditingkatkan. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Asman Abnur menyam- paikan, pendistribusian ASN yang dibahas dalam rapat terbatas kali ini hanya terfokus pada jumlah pemerataan guru di berbagai daerah. Sebab, selama ini guru hanya menumpuk di daerah perkotaan. "Kita tadi fokus masalah guru. Kalau guru ini kan banyak menumpuk di kota. Jadi, bagaimana ke depan, di desa dan perbatasan, jangan sampai diangkat gurunya kemudian dalam beberapa bulan pindah lagi ke kota. Jadi, dari tahun ke tahun terjadi berulang," kata Asman usai rapat terbatas pembahasan manajemen aparatur sipil negara (ASN) di kantor Presiden, Jakarta, Rabu (18/1). Asman menyampaikan, Presiden meminta agar KemenPAN-RB memetakan daerah mana saja yang mengalami kelebihan jumlah pegawai, termasuk guru, terutama di daerah-daerah yang belanja pegawainya masih di atas 50 persen. Pendistribusian jumlah pegawai ini juga dilakukan agar anggaran belanja pegawai daerah tak membengkak. Menurut Asman, pemetaan jumlah pegawai di berbagai daerah ini diharapkan dapat selesai dalam beberapa bulan. Lebih lanjut, ia menyam- paikan, nantinya guru yang sudah ditempatkan tidak bisa lagi dengan mudah meminta agar dipindah. Sebab, selama ini masih banyak guru yang meminta penempatan kembali ke kota-kota. "Kalau memang diproyeksikan untuk guru garda depan, dia harus di situ selamanya. Jadi, tidak boleh pindah ke pusat kotanya," jelas dia. Penempatan guru di daerah-daerah perba- tasan pun nantinya juga dapat diatur dari terian Pendidikan dan Kebudayaan, bukan hanya dari daerah. Sehingga, dapat menghindari pemin- dahan pegawai secara langsung oleh kepala daerahnya. Sementara itu, Menteri Agama Lukman Ha- kim Saifudin mengatakan, masalah pemerataan guru di berbagai daerah memang menjadi ma- salah dasar selama ini. Sebab, jumlah guru, terutama guru agama di bawah Kemeterian Agama, tercatat tak mengalami kekurangan. "Jadi, problem kita memang kita itu tidak kekurangan guru, pada dasarnya bahkan kita berlebih dari sisi jumlah, rasio antara guru dan murid. Problem kita itu adalah persebarannya," kata Lukman di kompleks Istana Kepresidenan. Ia mengakui, masih banyak guru yang menumpuk hanya di daerah perkotaan. Karena itu, menurut dia, memang perlu dilakukan pengaturan distribusi jumlah guru ke berbagai daerah. Untuk mengatasi jumlah guru yang tidak merata hingga berbagai daerah, Kemenag sendiri lebih memberdayakan guru non-PNS. "Madrasah-madrasah yang dikelola oleh Kemenag lebih banyak madrasah-madrasah yang swasta sebenarnya karena di lapangan lebih banyak swasta daripada negeri. Sehingga, guru- guru yang non-PNS itu lebih banyak daripada yang PNS," kata Lukman.ed: hafidz muftisany RAKHMAWATI LALANG/REPUBLIKA EVALUASI ANGGARAN Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Muhammad Nasir memberikan pemaparan dalam rapat kerja dengan Komisi X DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (18/1). Rapat tersebut diantanya membahas evaluasi pelaksanaan dan daya serap APBN-P 2016 dan persiapan pelaksanaan APBN 2017. 4cm Color Rendition Chart