Arsip

Halaman Artikel

Halaman Lainnya

Konten

MAHAKA GROUP KAMIS, 9 FEBRUARI 2017 12 JUMADIL AWAL 1438 H NOMOR 036/TAHUN KE-25 MONUMEN PERS Karyawan melakukan proses digitalisasi halaman koran di Monumen Pers, Solo, Jawa Tengah, Rabu (8/2). Dalam sehari, petugas melakukan proses alih media digital setidaknya 750 lembar halaman berbagai koran di Indonesia dan arsip nasional dari tahun 1876 sebagai upaya penyelamatan. NEVENA ● FAUZIAH MURSID, MUHYIDDIN Polri menegosiasikan pembatasan lokasi Aksi 112. REPUBLIKA JAKARTA - Menteri Koordina- tor Bidang Politik Hukum dan Ke- amanan Wiranto menyatakan, peme- rintah tak melarang rencana aksi yang bakal digelar pada Sabtu (11/2) nanti. Kendati demikian, ia mene- kankan, Polda Metro Jaya memiliki hak melarang aksi tersebut bila dinilai mengganggu ketertiban. "Kita tidak melarang, tapi menga- rahkan agar aksi itu masuk dalam ko- ridor hukum dan aturan yang berla- ku," ujar Wiranto, di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Rabu (8/2). Atur- an yang dimaksud Wiranto adalah kesepakatan mengenai waktunya, jumlah peserta, tema aksi, dan lokasi pelaksanaan. Terkait aksi bisa dilakukan atau tidak, menurut Wiranto, pemerintah menyerahkannya ke pihak kepolisian. "Tatkala polisi mempertimbangkan bahwa yang dilakukan ini jelas mengganggu kepentingan yang lain, tentu dia bisa melarang, bukan serta- merta saya melarang," kata dia. Pada 13 Februari 2017 kelompok Teater Keliling genap berusia 40 tahun. Usia yang terbilang senior di panggung kesenian nasional. Sebelumnya, Menko Polhukam menyatakan, tak boleh ada pengerah- an masa pada masa tenang pilkada serentak 2017 yang berlaku pada 12- 15 Februari nanti. Selain itu, tema yang berisi imbauan terkait pilkada juga tak diperbolehkan pada masa tersebut. Aksi 112 nanti dikomandoi oleh Forum Umat Islam (FUI). Mereka akan menggelar aksi berdoa bersama kemudian dilanjutkan long march dengan rute Masjid Istiqlal-Monu- men Nasional-Bundaran HI dan kembali lagi. Aksi tersebut agendanya tetap menuntut proses hukum atas pejawat yang juga calon gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok terkait kasus penodaan agama. Teater yang sudah menyambangi ribuan panggung di berbagai daerah dan negara ini dikenal dengan tema nasionalisme dan kritik sosial. Republika menggali kembali suka duka pementasan dan para pemainnya dalam tiga seri tulisan. Berikut bagian pertamanya. Ini untuk pertama kalinya FUI menjadi inisiator aksi menuntut pro- ses hukum terhadap Ahok. Dua aksi sebelumnya, 4 November 2016 dan 2 Desember 2016, dipimpin Gerakan Nasional Pembela Fatwa (GNPF) dan Front Pembela Islam (FPI). Kapolda Metro Jaya Irjen M Iria- wan sebelumnya menyatakan, pelak- sanaan aksi pada Sabtu (11/2) tersebut akan melanggar Pasal 6 Undang-Un- dang Nomor 9/1998 tentang Kemer- dekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum. Pasal itu mengatur bah- wa setiap warga negara berkewajiban menghormati hak-hak dan kebebasan Wiranto: Patuhi Aturan Pansel DK OJK Cermati Konflik Kepentingan laturahmi dan Dialog Kebangsaan Ulama, Pengasuh Pondok Pesantren dan Syuriah PCNU se-Banten, di Pe- santren An-Nawawi, Tanara, Serang, Rabu (8/2). Nahdlatul Ulama menggelar di- alog kebangsaan ulama se-Banten se- bagai rangkaian kegiatan Halaqoh Ulama se-Banten di Pondok Pesan- tren An-Nawawi sejak Rabu (8/2). Acara tersebut juga dihadiri para ulama, pimpinan pondok pesantren, santri, dan mahasiswa. Selain itu, hadir juga Kapolri Jenderal Tito Karnavian. Tampil sebagai pembicara utama adalah Kapolri. Kiai Ma'ruf berpidato sebelum Kapolri. Kiai Ma'ruf menggarisbawahi se- ruannya tersebut jangan dikonotasi- orang lain. Kapolda mene- gaskan, apabila pengunjuk rasa tidak mematuhi aturan itu, aksi akan dibubarkan secara paksa berdasarkan Pasal 15 UU Nomor 9/1998. S eorang perempuan menjerit sejadi-jadinya di tengah kegelapan. Seolah ia wartakan seluruh duka yang lama ditanggungnya sendiri ke hadapan dunia. "Mereka datang, mereka menyiksaku, mereka mengu- burku, mereka melupakanku," lolongnya pilu meremangkan bulu kuduk, membuat ratusan penonton yang tengah menyimak sontak terkesiap. Pertunjukan teater berjudul "Sang Saka" oleh Teater Keliling Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Raden Prabowo Argo Yuwono kembali menegaskan larangan long march, kemarin.Ter- lepas dari larangan itu, ia mem- persilakan masyarakat yang ingin menunaikan shalat Subuh berjamaah di Masjid Istiqlal pada 15 Februari. Asal, kata Argo, kegiatan itu tak diikuti pengerahan massa nonpemi- lih ke TPS. "Kalau shalat Subuh ber- sama enggak masalah, tapi kan TPS sudah ada yang mengawasi, ada sak- si," ujarnya, kemarin. Kapolri Jenderal Tito Karnavian juga menyatakan sedang menego- siasikan agar aksi dilakukan tanpa harus turun ke jalan. Menurut dia aksi turun ke jalan, meski dibungkus kegiatan keagamaan, akan membawa nuansa politik dan berpotensi meng- ganggu ketertiban. "Akan dialihkan di Masjid Istiqlal dalam bentuk murni ibadah keagamaan," kata Kapolri, di Serang, Banten, kemarin. Sekjen FUI Muhammad Khathath mengiyakan, pihaknya masih mela- kukan negosiasi dengan pihak kepolisian terkait lokasi pelaksanaan. Indepth Aher Imbau Warga tak ke Jakarta Hlm-9 tersebut memang sengaja minim penerangan. Lampu sorot yang membias di pelataran luar ruang itu hanya berpendar hat-lamat. KH Ma'ruf Minta Ulama Jangan Diam di Pesantren NASHIH NASRULLAH, FUJI EP wah Islamiyah (sesama Islam), watha- niyah (kebangsaaan), insaniyah (kema- nusiaan), perlu lagi ditambah ukhuwah Nahdliyah (sesama Nahdliyin). SERANG-Rais Aam Syuriyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Ma'ruf Amin meminta ulama jangan hanya diam di pesan- tren. Ia mengimbau para ulama untuk lebih banyak bergerak di luar untuk mengabdikan diri kepada masyarakat. kan ulama meninggalkan pesantren seutuhnya. Bagaimanapun, peran ula- ma di pesantren tetap penting untuk mencetak kader atau regenerasi ulama. Selain peran dalam bidang sosial keagamaan, Kiai Ma'ruf juga memin- ta ulama, khususnya di Banten, men- jaga umat dari ajaran atau akidah- akidah yang menyimpang. Ajaran atau kaidah-kaidah yang menyim- pang akan mengubah arus cara ber- pikir dan gerakan yang mengarah ke ekstremisme. "Baik itu radikal agama maupun radikal sekuler," katanya. Kiai Ma'ruf yang juga ketua umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) ter- sebut juga menekankan bahwa untuk menjaga negara perlu ada kerja sama yang baik antara ulama dan umara alias para pejabat negara. "Agak sulit rasanya menjaga negara tanpa adanya kesatuan kekuatan antara ulama dan umara tadi," katanya dalam sambutan sebagai pembicara kunci dalam Si- Lebih lanjut, Kiai Ma'ruf meminta para ulama NU memperkuat silatura- him dan mengonsolidasikan gerakan. NU itu harus saling mencintai, me- ngasihi, dan menyayangi. Selain ukhu- Meski begitu, tampak betul wajah sendu itu mengguratkan nestapa mendalam. Tubuh itu gemetar terengah-engah diba- lut gaun kumal penuh cabik dan koyak. Dengan putus asa, tangan- nya menggapai-gapai dari peti yang lama memendamnya. Siapa wanita penuh luka itu? lalah Sang Saka Merah Putih, bendera Indonesia yang Jatuh Bangun Teater Keliling Dedikasi Membentang Empat Dekade OLEH SHELBY ASRIANTI Hasil dari negosiasi itu bakal diumumkan dalam waktu dekat. Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Juri Ardian- toro mengatakan, Aksi 112 sebaiknya tidak merujuk pada pesan politik atau kampanye. "Jika ternyata aksi dikategorikan kampanye, harus mematuhi hukum- hukum kampanye," ujar Juri kepada Republika, kemarin. MOHAMMAD AYUDHA/ANTATA Aturan-aturan yang dimaksud antara lain tidak boleh dilakukan di jalan protokol, tempat pendidikan, serta tempat ibadah. Jika aksi dila- kukan melalui doa bersama di tempat ibadah, kata dia, tetap diperbolehkan. "Yang penting kegiatan tersebut tidak mengganggu ketenangan menjelang pilkada. Kegiatan itu tidak dimanfaatkan untuk berkampanye," kata dia. Juri juga mengingatkan bahwa setelah 11 Februari sudah benar-be- nar memasuki masa tenang pilkada serentak 2017. Sebab itu, jika ada pe- ngumpulan massa yang terbukti menjadi ajang kampanye, pihak-pi- hak terkait bisa dipidana. Ia juga mengimbau agar masya- rakat saling menghormati warga lain yang membutuhkan ketenangan untuk memilih calon pemimpin. dian erika nugraheny ed: fitriyan zamzami Penambahan satu ukhuwah Nah- dliyah ia maksudkan agar jangan sampai ketika seluruh warga NU menjalankan ketiga ukhuwah terse- but justru terpecah-pecah sesama warga atau di internal NU sendiri. "Makanya, perlu ditambah ukhuwah Nahdliyah," kata Kiai Ma'ruf. PBNU dinginkan politik Kapolri Jenderal Tito Karnavian menilai, halaqah ulama yang kerap digelar rais aam, wakil rais aam, dan Bersambung ke him 9 kol 1-3 berharap sejarahnya tak pernah dilupakan. "Tolong, perlihatkan aku pada dunia," pintanya memelas kepada seluruh penonton yang seolah terbius. Karya Rudolf Puspa dan Dolfry Inda Suri ini dipentaskan di Museum Perumusan Naskah Proklamasi, Jakarta Pusat, 29 Oktober silam. Produksi ter- sebut adalah satu dari ribuan pertunjukan yang sudah diba- wakan Teater Keliling selama lebih dari empat dekade. Bersambung ke him 9 kol 1-6 KOLEKS [republika.co.id Republika Online napinkominfo.go.id @republikaonline Rp 3.500 /24 Halaman LUAR P JAWA Rp 4.500 Ditambah ongkos kirim MONUMEN PERS NASIO Pers Jaga Kepercayaan Publik WAHYU SURYANA AMBON-Pers Indonesia sebagai salah satu empat pilar demokrasi menghadapi begitu ba- nyak tantangan saat ini. Kemajuan teknologi in- formasi dan komunikasi hanya satu di antaranya. "Tantangan media ke depan itu kesanggupan mempertahankan kepercayaan publik," ujar Ketua Dewan Pers Yosep Adi Prasetyo saat mem- buka Konvensi Nasional Media Massa dalam rangkaian Hari Pers Nasional (HPN) 2017, di Am- bon, Maluku, Rabu (8/2). Konvensi bertema "In- tegritas Media Nasional Dalam Lanskap Komuni- kasi Global: Peluang dan Tantangan tersebut diikuti ratusan peserta dari pe- ngurus Persatuan Warta- Indepth Lipsus Hari Pers Nasional Him-10-11 wan Indonesia (PWI) pusat, provinsi, dan kabu- paten/kota serta pimpinan perusahaan pers. Konvensi Nasional Media Massa diselenggarakan dalam rangkaian kegiatan HPN ke-32 pada 5-9 Februari 2017. Selain Yosep, hadir sebagai pembicara ada- lah Menko Kemaritiman Luhut B Pandjaitan, CEO MNC Group Hary Tanoesoedibjo, dan budayawan Sudjiwo Tedjo. Yosep mengatakan, untuk mempertahankan kepercayaan publik, rasi produk jurnalistik menjadi kata kunci. Tujuannya agar kualitas konten yang dihasilkan pers senantiasa berkualitas. Ketua Dewan Pers lalu memberi contoh Bersambung ke him 9 kol 4-6 SAPTO ANDIKA CANDRA JAKARTA - Ketua Panitia Seleksi (Pansel) Pemilihan Calon Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (DK OJK) Menkeu Sri Mulyani menyebutkan, pihaknya akan mempertimbang- kan potensi konflik kepentingan para pendaftar. Sri menjelaskan, Undang-Undang OJK mem- perbolehkan pihak-pihak dengan latar belakang apa pun, sepanjang diyakini memiliki kom- petensi di sektor keuangan, untuk mendaftar, termasuk juga politisi. Namun, sambung dia, siapa pun pendaftar seleksi DK OJK ini sudah memahami bahwa sa- lah satu kebutuhan sebagai pimpinan OJK ada- lah kemampuan dalam manajemen konflik ke- pentingan. "Kalau dia enggak tahu, masa dia ikut. Regulator itu di mana pun adalah kemam- puan untuk menjaga integritas dan mengiden-. tifikasi apakah keputusannya memiliki kandung- an conflict of interest atau tidak," ujarnya, di Kementerian Keuangan, Rabu (8/2). Meski de- mikian, Sri mengatakan, kelolosan pada tahap pertama seleksi murni berdasarkan syarat administratif peserta seleksi. Hasil seleksi tahap pertama, yang menyaring 174 calon anggota DK OJK menjadi 107 orang, menunjukkan beragam latar belakang yang memiliki kans menjadi bos OJK selama lima tahun ke depan. Tercatat, 29 orang di antara kandidat yang lolos seleksi DK OJK berasal dari instansi Bank Indonesia (BI), OJK, dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Tak hanya itu, 10 orang merupakan pegawai negeri sipil (PNS) dari berbagai kementerian dan lembaga, 44 orang berlatar belakang profesional dari industri -jasa keuangan, dan 10 orang merupakan akademisi. Sedangkan, 12 orang sisanya memiliki latar belakang di luar sektor keuangan. Bersambung ke him 9 kol 1-3 >> Rehat KPU DKI: Lembaga hitung cepat jangan asal Jangan asal dapat order maksudnya? Kemendagri: Status Ahok tergantung tuntutan Tuntutan massa juga nggak? RAISAN AL FARISI/REPUBLIKA Adegan Ibu Fatmawati membuat bendera dalam pementasan di Museum Perumusan Naskah Proklamasi. 4cm Color Rendition Chart