Arsip

Halaman Artikel

Halaman Lainnya

Konten

ebasan Pers n pers daripada a lain. Kebebasan ir tahun 1999 de- men Penerangan No 40/1999, ten- ta dan membabi merika Serikat. tara lain didasar- nal Convention of ang berhak atas n mengeluarkan asan mempunyai tidak mendapat- encari, menerima, ngan-keterangan ngan cara apa pun ang batas batas." juga disebutkan, arnya merupakan rakyat." yah (2011) dalam alistik Dari Un- i Nurani, secara mberikan jamin- termasuk secara Dengan catatan a membenarkan oleh pemerintah. mendment, pers iliki UU tentang ngatnya mendu- san profesi pers. Oleh khalayak ra- ganjal dalam hal di Indonesia. Se- "kebebsan pers n masyarakat ini erkait adanya be- yang cenderung api di lain pihak SSJ-2011 yang Bogor beberapa an tragedi tugas lebih lanjut. wan dalam me- profesinya. Ka- pun elektronik ka kematian di erja. Selama ini ma, yakni antara or keselamatan matan kerja me- awi sekaligus paikan oleh se- terjadi, seperti assa, musibah eristiwa di dae- buat naluri jur- alu, menerjang gerak pers selalu alam demokrasi, disepakati ber- undang-undang alaupun ada du- ak merevisi un- asuk perubahan Undang Hukum ngkut kebebasan ap untuk mem- engurangi kebe- san yang kebab- inan terjadi se- M Jurnalistik at maupun yang eralatan jurna- rita, video, dan n para jurnalis milai sekaligus, kan tragis kare- dah mengabai- . Padahal, ma- lis sudah diatur para wartawan an dan perlin- ku. bencana alam, rusuhan sosial k tidak bisa di- tersebut dalam im disebut de- u suatu kondisi sehingga sangat ya. n profesi yang alistik, terdapat kan situasi dile- rnalistik. Seba- n oleh John C erjudul Contro- - pertama, apa ai pendirian yatakan bahwa kan kewajiban pertimbangan- anggap meng- n profesiona- amnya adalah manusiawi. Ini si merupakan oleh dikalahkan REPUBLIKA KAMIS, 9 FEBRUARI 2017 a Digital Desi Purwo Warto lama kontrol masyarakat masih kuat. Hati nurani Selain rambu-rambu yang sifatnya etika profesi dan hukum, pers di Indonesia juga terikat pada norma masyarakat hati nurani. Persolan hati nurani merupakan persoalan empati media terhadap objek pemberitaan. Tidak lekang dalam ingatan kita, pada sebuah semiloka tentang Orang Dengan HIV/AIDS (ODHA) di RS Dr Soetomo tahun 2003, peran media massa diungkit-ungkit. Berda- sarkan content analysis pada beberapa media dalam pemberitaan ODHA, beberapa head- line media suka memakai judul "penyakit me- ngerikan", "tak ada harapan", "penyakit me- nular", dan sejenisnya. Secara de jure semua- nya akan berimplikasi besar pada lahirnya pemahaman publik. a Saputr Purk MA Jacob Oetama pernah memperkenalkan insight journalism (jurnalisme makna). Se- orang jurnalis diajak untuk bisa membuka hati dan perasaan dalam bertugas. Seorang jurnalis dituntut bisa memahami sosio-psi- kologis objek berita. Sehingga berita yang di- sajikan lebih memiliki konstruksi yang ber- muara pada hati nurani. Sebab, jurnalisme hati nurani adalah jurnalisme yang berdasar- kan pada good news is also news bukan pada bad news is a good news. Pada tahap inilah maka sangat penting bagi seorang pelaku media agar dapat mene- rapkan praktik-praktik terbaik (best prac- tices) jurnalisme. Undang-undang dan segala peraturan merupakan perangkat penting bagi pelaku pers untuk menggunakan kebebasan yang terjamin. Intinya, masyarakat berhak mendapatkan informasi yang benar, bukan sekadar rakyat tahu (the people have the right to know) seperti semangat Amerika, yang hingga sekarang masih menimbulkan per- soalan di pengadilan karena berbenturan de- ngan the right for individual privacy yang juga dilidungi undang-undang. Oleh sebab itu, pada momentum Hari Pers yang berpusat di Ambon kali ini, freedom of the press tetap bukan sebuah ancaman, melainkan berkah. Informasi yang tersebar lebih bervariasi dan terbuka. Tetapi, kebebas- an menuntut konsekuensi, baik bagi pers, pe- merintah, dan masyarakat. Seperti pesan Ar- thur Hays Sulzberger (1965), seiring dengan surat kabar yang bertanggung jawab, harus ada pembaca yang bertanggung jawab. Kedua, adalah apa yang disebut sebagai pendirian kemanusiaan. Pendirian ini me- ngemukakan bahwa jurnalis sebaiknya lebih mempertimbangkan dampak atau konse- kuensi yang muncul saat mencari berita mau- pun dampak pemberitaannya. Sepenting apa pun kewajiban profesional itu dapat digugur- kan dengan alasan kemanusiaan. Antara pendirian profesional yang bersifat absolut serta pendirian humanistik yang bercorak relativistik, tampaknya, sangatlah berten- tangan. Aspek profesionalisme seakan-akan mendorong sekaligus memerintahkan jur- nalis untuk mengeleminasi aspek humanis- me. Sebaliknya, aspek humanisme dengan sendirinya memberikan peluang bagi jurnalis untuk bersikap permisif dan selalu minta untuk dimaafkan apabila telah dianggap menyalahi norma dan aturan. Problem keselamatan kerja bagi jurnalis sebenarnya sudah banyak dibahas dan dica- rikan solusi konkretnya. Bahkan, risiko ting- gi seperti liputan di daerah konflik bersenjata sudah ada solusi konkretnya yang berupa engineering directive maupun berbagai pemahaman lainnya. Misalnya, jurnalis yang bertugas ke wilayah konflik bersenjata harus membekali diri dengan pengetahuan pendu- kung seperti teknik survival, kemampuan berbahasa dan budaya, sosiologi, psikologi, hukum, forensik, dan bahkan balistik. Tentu saja yang tidak boleh dilupakan adalah membawa peralatan dan keperluan lain seperti makanan dan obat-obatan selama melakukan liputan. Namun, banyak peng- usaha industri media massa, baik cetak mau- pun elektronik, yang belum memperhatikan secara baik aspek keselamatan kerja bagi SDM-nya. Pada prinsipnya, jurnalis juga me- rupakan pekerja industri. Implikasinya sama dengan para pekerja industri di Indonesia lainnya yang mana sekarang ini juga masih dibelit oleh berbagai persoalan keselamatan kerja. Laporan organisasi buruh sedunia (ILO) sering menyatakan bahwa standar keselamatan kerja di Indonesia masih masuk dalam peringkat buruk jika dibandingkan dengan negara lain di Asia. Ini termasuk standar keselamatan kerja bagi SDM jurna- listik di negeri ini. Perlu dibentuk Komisi Nasional Keselamatan Kerja yang kredibel. Komisi di atas diharapkan independen, cer- das, dan berwibawa, seperti eksistensi OSHA di Amerika Serikat. Lembaga itu telah me- miliki reputasi tinggi serta telah sampai kepa- da hal-hal detail dan spesifik yang sangat ber- guna untuk mengembangkan standardisasi keselamatan kerja di muka bumi ini. in Rana Puspita Reiny Dwinanda, Riu Muhammad Pen Ahead islamy jamil, Ami Amah Ani mph, Dyah Rana Meta Novia, Bo Widy aningsih Taha Ada Fish MI priyad haha Haruna Maria M Nurya Sapto Ora R, Andrian Saputra, Aprila Safter Ramdhan Dan Erika Nugraheng bu qomah Ngh, Dwina Direktur Utama Agoosh Yoosran Wakil Direktur Utama Mira Rahardjo Djarot Direktur Operasional Mys Hilman Nugraha Komisaris Utama trick Thohe Komisaris Manajer Senior Keuangan, SDM, dan Umum Ruwito Brotowidjojo GM Marketing dan Sales Yaningsih Yamin Manajer Legat Satyo Andhko Manajer Iklan: Indra Wisnu Wardhana Manajer Produksi Manajer Sirkulask Haryadi Susanto Harga Berlangganan Rp 87.000 per bulan Harga Eceran Pulau jawa p 1.500 per eksemplar Harga Eceran Luar jawa Rp 4.500 per eksemplar tambah ongkos kirim) Rakening Bank APT Republika Media Mandir nung und, No. Rek 0010113448 Bank Mandir, Cab Warung Bunct, No. Rek 127.000 4240642 Bank Lippo Cab Warung Bunct, No. Rek 727 30.028.988 Bank Syariah Cab Fatmaw No. Rek 021.159.324.0 REPUBLIKA KAMIS, 9 FEBRUARI 2017 Sekutu Kecam UU Baru Israel Seorang pria bekerja di lokasi pembangunan permukiman Yahudi di Maale Adumim, dekat Yerusalem, Selasa (7/2). FIRA NURSYA'BANI haya ini memungkinkan perebutan lahan secara besar-besaran di atas tanah milik warga Palestina, mem- beri keberpihakan absolut kepada kepentingan politis Israel," ujar pengacara Adalah, Suhad Bishara. Dua LSM di Israel telah meminta MA untuk membatalkan UU baru. YERUSALEM - Sebuah un- dang-undang (UU) baru Israel ter- kait permukiman mendapatkan ke- caman keras dari sekutu-sekutu Israel. UU itu disetujui Senin (6/2) malam yang akan melegalkan se- kitar 4.000 rumah ilegal warga Is- rael di Tepi Barat yang dibangun di atas tanah pribadi warga Palestina. UU ini bersifat retroaktif atau ber- laku surut. Pada Rabu (8/2), dua lembaga hak asasi manusia (HAM) di Israel telah mengajukan banding yang meminta Mahkamah Agung (MA) Israel membatalkan UU tersebut. Sekretaris Jenderal (Sekjen) PBB Antonio Guterres menyatakan penyesalan mendalam atas UU tersebut. Ia menuturkan, UU akan sangat bertentangan dengan hukum internasional dan dapat menggiring konsekuensi hukum terhadap Israel. "Sekretaris Jenderal menekan- kan perlunya menghindari tindakan yang akan menggagalkan solusi dua negara," kata Juru Bicara Sekjen PBB, Stephane Dujarric. OLEH LIDA PUSPANINGTYAS K isah penyiksaan terhadap pen- duduk Palestina di penjara Israel bukan sebuah cerita baru. Kekerasan yang terjadi selalu berulang meski pemberitaan meluas. Laporan terbaru diluncurkan dalam sebuah artikel di surat kabar Israel, Haaretz. Laporan ini mengon- firmasi bahwa para interogator Shin Bet, lembaga intelijen dalam negeri Israel, memberlakukan penyiksaan dalam penyelidikan. Kementerian Luar Negeri Jer- man mengatakan, kepercayaan Jer- man terhadap komitmen Israel ter- kait solusi dua-negara telah terno- dai. Sementara, Menteri Inggris un- tuk Timur Tengah Tobias Ellwood mengatakan, UU itu akan merusak kemitraan Israel dengan sekutu- sekutu internasional. Metode penyiksaan termasuk memukul kepala atau menampar wajah serta memaksa berjongkok atau kayang di atas kursi dengan ta- ngan terikat dalam jangka waktu la- ma. Tak jarang mereka dilarang tidur. Sejumlah penyiksaan terdoku- mentasi sejak lama. Kelompok pem- bela hak tahanan, lembaga swadaya masyarakat (LSM) Addameer mengatakan, praktik tersebut rutin dan sistematis untuk tahanan Palestina. Keluarga tahanan juga kadang mendapatkan ancaman. Direktur Eksekutif Public Com- mittee Against Torture in Israel (PCATI) Rachel Stroumsa mengata- kan, lembaganya mendapatkan ra- tusan keluhan terkait hal tersebut. Tuduhan penyiksaan tidak pernah putus. "Kadang untuk mendapatkan informasi di masa lalu, atau pengaku- an, mereka juga melakukan penyiksa- an," kata Stroumsa kepada Aljazirah. Dalam laporan tahunan, Amnesty International menyebut pasukan Israel dan Shin Bet juga menyiksa tahanan anak-anak. Tak hanya saat interogasi, bahkan sejak penangkap- an. Metode yang dilakukan termasuk memukul dengan tongkat polisi, menampar, mencekik, kurungan, posisi stres, melarang tidur, hingga mengancam. Defence for Children Internatio- nal-Palestine (DCIP) mengatakan kepada Aljazirah, mereka juga melakukan penelitian. Hasilnya, hampir dua per tiga anak Palestina- yang ditahan di Tepi Barat menderita kekerasan fisik saat penangkapan. "Anak Palestina selalu menjadi sasaran teknik interogasi dengan kekerasan untuk mendapatkan pengakuan," kata Direktur program DCIP Ayed Abu Qtaish. Interogator menyiksa, mengancam, dan meng- isolasi anak-anak tersebut agar mereka mengakui tuduhan. Selain itu, Yordania yang meru- pakan sekutu Israel di dunia Arab mengatakan, Israel telah melakukan tindakan provokatif. UU akan me- nyulut kemarahan umat Islam dan memicu banyak kekerasan. Kisah Siksaan Shin Bet untuk Anak Palestina Menteri Pariwisata Turki Nabi Avci berharap Mahkamah Agung Israel dapat membuat keputusan yang tepat untuk tidak mengesah- kan UU. Hal itu diungkap Avci saat mengunjungi Israel sebagai bagian dari proses rekonsiliasi. Dua LSM di Israel, yaitu Adalah dan Jerusalem Legal Aid and Human Rights Center, telah mengajukan banding kepada MA, Rabu (8/2). Ini adalah langkah konkret pertama untuk mengadang laju UU tersebut. UU tersebut memicu kritik dari dalam Israel sendiri dan luar negeri. Para pengkritik menyebutkan, UU tersebut melegalkan pencurian la- han. Mereka juga menyebut UU ter- sebut akan menjadi masalah hukum karena menerapkan hukum Israel di wilayah yang dijajah mereka dan bukan bagian dari kedaulatan Israel. "Hukum penjarahan dan berba- Penyiksaan dan perlakuan buruk yang marak dan berkelanjutan ini ada- lah hasil dari rendahnya proses hu- kum. Tidak ada pihak yang membawa tuduhan tersebut ke ranah hukum. Menurut satu penelitian, seba- nyak 91 persen tahanan Palestina yang diinterogasi oleh Shin Bet di Tepi Barat ditahan tanpa akses komuni- kasi yang baik. Straumsa mengata- kan, praktik tersebut membuat penyiksaan semakin menjamur. Tanpa pengacara Dalam sistem pengadilan militer Israel, penduduk Palestina bisa dita- han selama 60 hari tanpa diizinkan menemui pengacara. Padahal, di AS, proses itu hanya boleh dilakukan selama 16 jam saja. "Melihat perlakuan buruk terha- dap anak-anak dan penolakan atas tuduhan pelanggaran HAM, peng- adilan militer memang tidak tertarik pada keadilan," kata Abu Qtaish. Sebagai tambahan, setelah disiksa untuk mengaku, tahanan diminta menandatangani surat pengakuan dalam bahasa Ibrani yang mereka tak mengerti sama sekali. Salah satu contoh kasus adalah Mohammad el-Halabi. Karyawan World Vision yang berbasis di Gaza ini dituduh menyalurkan dana untuk Hamas. Halabi diadili di pengadilan sipil Beer Sheva dan berkeras mengaku tidak bersalah. la juga mengatakan telah disiksa interogatornya. Pengacara Halabi di- larang menemui kliennya itu selama tiga pekan setelah penangkapan. Laporan terbaru Haaretz kali ini kembali mengangkat topik yang tidak baru. Bulan November 2015 lalu, sebuah video interogasi terhadap bocah 13 tahun, Ahmad Manasra, menyebar luas. Video itu memperli- hatkan bagaimana ia disiksa. Sebuah studi akademis dipubli- kasikan pada bulan yang sama di jur- nal medis. Studi itu mencatat puluh- an kasus penyiksaan dan kejahatan seksual terhadap tahanan Palestina. Meski sudah meluas, Israel tidak mendapatkan hukuman apa pun. Para aktivis mengatakan, kasus ini perlu terus mendapatkan sorotan International agar tidak tenggelam. Aksi darurat tentu sangat perlu dila- kukan. "Saya rasa tekanan interna- sional sangat penting, ini selalu jadi tugas komunitas internasional untuk membicarakan penyiksaan ini," kata Stroumsa. edi yeyen rostiyani Sejumlah kelompok HAM lain juga bersiap meminta Mahkamah Agung agar membatalkan UU terse- but. Kelompok advokasi terkemuka Israel Peace Now juga mengumum- kan rencana untuk mengajukan gu- gatan hukum. "Akan ada pertem- puran hukum terhadap UU ini," kata Juru Bicara Peace Now Lior Amihai. 51 Dari dalam negeri Israel, Men- teri Kabinet Israel Yariv Levin me- ngatakan, "UU ini adalah langkah pertama dalam serangkaian lang- kah-langkah yang harus kami ambil untuk melegalkan kehadiran kami di Yudea dan Samaria selama ber- tahun-tahun, selama puluhan ta- hun. Saya percaya bahwa hak kami atas tanah kami adalah sesuatu yang tidak bisa dimungkiri." Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu juga mengaku was-was dan mengatakan hal itu bisa menye- ret Israel ke penuntutan hukum in- ternasional. Namun, pada akhirnya dia menyatakan dukungannya terha- dap UU. Ia melewatkan pemungutan suara yang dilakukan untuk menye- tujui UU itu karena ia sedang melakukan kunjungan ke Inggris. Para ahli hukum mengatakan, UU tersebut bermasalah dan Jaksa Agung Israel telah menyatakan tidak akan mempertahankannya di pengadilan. Sementara, Mahkamah Pidana Internasional di Den Haag sedang melakukan penyelidikan awal terkait kebijakan permukiman Israel. Presiden Palestina Mahmud Ab- bas mengatakan, ia akan berusaha melawan UU baru Israel dengan membawanya ke organisasi interna- sional. Abbas saat ini tengah berada di Paris untuk melakukan pembica- raan dengan Presiden Prancis Fran- cois Hollande. "Apa yang kami inginkan adalah damai ... tetapi apa yang dilakukan Israel justru menuju ke arah negara yang apartheid," kata Abbas. Seorang profesor hukum di Uni- versitas Hebrew Israel, Yuval Shany, mengatakan, Mahkamah Agung ke- mungkinan besar akan membatal- kan UU. Menurut dia, Mahkamah Agung akan menganggap UU itu dapat menyebabkan masalah yang cukup besar, termasuk pelanggaran hak milik dan pelanggaran HAM. ODED BALILTY/AP Menurut Peace Now, pejabat Is- rael dijadwalkan akan bertemu pada Rabu (8/2) waktu setempat untuk membahas tambahan pembangun- an 1.200 rumah. Rencana permu- kiman Yahudi selanjutnya bergan- tung pada kunjungan Netanyahu ke Gedung Putih pada 15 Februari. ap ed: yeyen rostiyani TRUMP: AJUKAN KE MA Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengancam akan mengajukan bandingnya ke Mahkamah Agung (MA) agar perintah eksekutifnya diberlakukan kembali. "Perkara kita amat kokoh. Kita akan melihat apa yang akan terjadi," ujar Trump, di Gedung Putih, Selasa (7/2), yang dikutip the Independent. "Saya bisa saja mengajukan (ke MA). Namun, kita lihat saja. Mudah-mudahan tidak harus begitu." Saat ini, proses peradilan masih berlangsung di pengadilan banding. Pemerintahan Trump akan menyampaikan dasar hukum yang mendasari banding di hadapan 9th Circuit Court of Appeals di San Francisco. "Kita akan membawanya sesuai sistem." ujar Trump. "Kita harus menjaga keamanan negara kita." Trump mengajukan banding setelah pekan lalu seorang hakim federal memutuskan menangguhkan perintah eksekutif Trump yang melarang warga dari tujuh negara masuk ke AS. Perintah eksekutif yang ditandatangani 27 Januari itu mengundang reaksi dari dalam AS dan luar .negeri. TEHERAN-Pemimpin Tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei menepis keputusan Amerika Serikat (AS) untuk memberikan peringatan atas uji coba rudal yang dilakukan Iran. Sedangkan, Gedung Putih mengingatkan Iran bahwa kini AS memiliki presiden baru. Khamenei bahkan mengatakan, Presiden AS Donald Trump meru- pakan "wajah asli" korupsi Amerika. Dalam pidato pertamanya sejak pelan- tikan Trump, Khamenei menyerukan agar warga Iran mengikuti aksi unjuk rasa pada Jumat (10/2) mendatang. Aksi itu dilakukan tepat di ulang tahun Revolusi Islam Iran 1979 untuk menunjukkan mereka tidak takut terhadap ancaman Amerika. "Kami berterima kasih kepada Trump untuk membuat hidup kami menjadi lebih mudah karena ia me- nunjukkan wajah asli Amerika," kata Khamenei, di Teheran, Selasa (7/2), dilansir dari al-Arabiya. Sebelumnya, pada 29 Januari lalu, Trump memberikan komentar terkait uji coba rudal Iran dengan menyebut Iran telah berani bermain api. Menurut dia, Iran akan dikenakan sanksi baru bagi individu dan entitas yang bebera- pa dari mereka memiliki keterkaitan dengan elite Garda Revolusi Iran. Gedung Putih menyatakan, uji coba rudal Iran bukan merupakan pelang- Internasional 7 Kekhawatiran Abbas onomX OLEH FIRA NURSYA'BANI P residen Palestina Mahmud Abbas telah menghabiskan waktu untuk berkomunikasi dengan presiden dan menteri luar negeri AS selama 12 tahun kepemimpinannya. Namun, kali ini ia gagal menjangkau presiden baru AS Donald Trump. Abbas merasa khawatir adanya kemungkinan AS akan mengabaikan Palestina, Terlebih, Pemerintah AS kini sedang merangkul Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan mengundangnya ke Gedung Putih pekan depan. Desember lalu, tim transisi Trump menolak ber- temu dengan para pejabat Palestina yang mengun- jungi Washington. Pembantu dekat Abbas, Saeb Erekat, mengatakan, Palestina diminta menunggu sampai pelantikan Trump pada 20 Januari. Pada November, setelah Trump memenangi pemilu, Abbas sempat meminta kesempatan untuk melakukan panggilan telepon. Namun, perminta- annya itu tidak mendapatkan tanggapan dari Ge- dung Putih. Gedung Putih juga tidak menanggapi surat Abbas yang dikirim pada Januari, yang me- nyatakan keprihatinannya terkait rencana pemin- dahan Kedutaan Besar AS di Israel ke Yerusalem. "Kami telah mengirim surat kepada mereka. Mereka bahkan tidak ingin repot-repot untuk menanggapi kami," kata Erekat. Sebaliknya, Trump berbicara dua kali dengan Netanyahu di sambungan telepon, pada 9 November dan 22 Januari. Netanyahu diundang Trump ke Gedung Putih pada 15 Februari. Gedung Putih awal pekan ini membantah laporan sebuah surat kabar Israel yang mengatakan Pemerintah AS tidak berniat menjalin hubungan dengan Otoritas Palestina. Namun, Gedung Putih tidak menjelaskan kerja sama apa yang akan dijalin bersama Palestina. Sebuah sumber pejabat AS yang tidak ingin disebut namanya mengatakan, pembicaraan dengan Palestina ditahan karena Trump belum memutuskan menangani Palestina. Hubungan yang kuat dengan AS selama ini telah menjadi strategi Palestina untuk bisa memenangi kemerdekaan penuh. AS berperan sebagai mediator tunggal selama dua dekade terakhir, yang menengahi perundingan terkait pendirian negara Palestina di tanah yang direbut Israel pada 1967. Abbas dan para penasihatnya berhati-hati untuk tidak memusuhi Trump dengan tidak memberikan pernyataan negatif di hadapan publik. Abbas hanya mendesak Trump untuk mengendali- kan eskalasi pemukiman terbaru Israel di tanah Palestina. Mereka berharap ia akhirnya akan menghu- bungi, dengan alasan bahwa Trump perlu meli- batkan mereka jika dia serius tentang negosiasi kesepakatan perdamaian Timur Tengah. "Kebijakan luar negeri Pemerintahan AS belum jelas. Selain ada dukungan dari Israel, Pemerintah AS tahu tidak ada yang dapat dilakukan tanpa Palestina," kata penasihat Abbas, Mohammed Ishtayeh. ap ed: yeyen rostiyani Spicer: Iran, AS Punya Presiden Baru FIRA NURSYA'BANI garan langsung dari pakta nuklir Iran bersama enam kekuatan dunia yang disepakati pada 2015. Namun, uji coba rudal tersebut dinilai telah melanggar semangat dari kesepakatan itu. Ketika dimintai komentar terkait pernyataan Khamenei, Juru Bicara Ge- dung Putih Sean Spicer mengatakan, Iran harus mengakui bahwa AS sekarang berada di bawah kepemimpinan baru. "Presiden (AS) tidak akan duduk dan membiarkan Iran melakukan pe- langgaran yang jelas terhadap kese- pakatan bersama. Saya pikir Iran se- dang bercanda sendiri jika mereka ti- dak sadar kini ada presiden baru," kata Spicer, di Washington, Selasa (7/2). Menteri Luar Negeri Iran Moham- mad Javad Zarif menambahkan, Tehe- ran tidak akan menegosiasikan kem- bali kesepakatan nuklir yang telah secara konsisten dikritik oleh Trump sebagai hadiah untuk Iran. "Saya percaya Trump akan mendo- rong adanya negosiasi kembali. Tetapi Iran dan negara-negara Eropa tidak akan menerima itu. Kami akan meng- hadapi hari-hari sulit ke depannya," kata Zarif dalam surat kabar Ettelaat, edisi Selasa (7/2). JONATHAN ERNST/AP Selama kampanye pemilu, Trump berulang kali berjanji akan membatal- kan kesepakatan nuklir. Sedangkan, Menteri Luar Negeri AS Rex Tillerson belum memberikan pernyataan me- ngenai hal tersebut dan sedang mela- kukan ulasan lengkap. "Trump mem- perlihatkan wajah korupsi politik, ekonomi, moral, dan sosial dalam sis- tem pemerintahan AS selama lebih dari 30 tahun," ungkap Khamenei. Sejumlah pengamat politik Iran menilai komentar Khamenei masih terkendali. Sebab, ia tidak memberikan ancaman militer kepada AS. "Trump mengatakan, 'Anda harus takut kepadaku. Tidak! Orang-orang Iran akan menanggapi kata-katanya pada 10 Februari dan akan menunjuk- kan sikap mereka terhadap ancaman seperti itu," kata Khamenei. Presiden Iran Hassan Rouhani men- dukung Khamenei yang menyerukan adanya aksi di seluruh negeri. Menurut dia, aksi tersebut dapat menunjukkan hubungan yang tidak bisa dipisahkan antara rakyat Iran dengan Pemimpin Tertinggi dan Republik Islam. Sebuah resolusi Dewan Keamanan PBB yang mendukung kesepakatan nuk- lir mendesak Iran menahan diri dari pengujian rudal. Rudal Iran dirancang untuk membawa hulu ledak nuklir. Iran setuju untuk menghentikan program nuklirnya dengan imbalan pelonggaran sanksi ekonomi dari AS, Eropa, dan PBB. Sejumlah kritik me- ngatakan, kesepakatan itu dapat me- ningkatkan keterlibatan Iran dalam perang di negara-negara Arab, hal yang sebelumnya telah dibantah Teheran. ed: yeyen rostiyani 4cm Color Rendition Chart