Arsip

Halaman Artikel

Halaman Lainnya

Konten

REPUBLIKA khazanah HIKMAH Mulut Oleh Fauzul Iman slam mengajarkan kita untuk selalu memelihara mulut dari kata-kata yang dapat menyinggung perasaan orang lain. Bahkan Alquran memberi petunjuk dengan baik tentang cara berkomunikasi melalui mulut. Pertama, berkata dengan qaulan syadidan (per- kataan yang benar dan lurus); kedua, berkata dengan qaulan balighan (perkataan yang menyentuh lubuk hati); dan ketiga, berkata dengan gaulan layyinan (perkataan yang lembut/menyenangkan). Ketiga perkataan tersebut, bila dilaksanakan dengan benar, akan dapat mewujudkan komunikasi yang bebas dari rintangan dan hambatan (efektif). Bagi kaum sufi, memelihara mulut dengan kata- kata yang benar dan menyenangkan sangat diutama- kan. Bagi mereka, diam adalah emas yang dapat menjunjung tinggi martabat daripada kata-kata yang dapat menyia-nyiakan amalnya. Demikian hati-hatinya sang sufi, sehingga Rabi' al-Khaitam - seorang sufi ternama setiap hendak berbicara ia menyiapkan kertas dan pena untuk menulis dan mengevaluasinya. Alquran dan Hadis mendorong setiap orang yang hendak berbicara agar mempergunakan daya intelek- tual dan kematangan emosinya. Janganlah mengikuti apa yang engkau tak mempunyai pengetahuan ten- tangnya (QS al-Isra' [17]: 36). "Barang siapa yang beri- man kepada Allah dan Hari Akhir," kata Nabi Saw, "berbicaralah dengan baik atau diam" (HR Bukhari Muslim). Memelihara mulut dengan daya intelek dan kema- tangan emosi merupakan tindakan terpuji. Itu sebab- nya, kaum sufi memelihara mulutnya dengan selalu ingat (zikir) kepada Allah. Dengan cara seperti inilah, kita dapat mempererat tali persaudaraan, dengan menghindarkan diri dari mengatakan julukan/gelar yang menyakitkan orang lain. Ketidakmampuan kita memelihara mulut dan kata-kata yang kotor, serta julukan yang menyakitkan, tak hanya akan merobohkan martabat yang bersangkutan, tetapi juga bisa membawa api kema- rahan yang sanggup merenggut nyawa manusia. "Banyak pemuda", kata Lukman al-Hakim, "yang mati karena terpeleset kata-katanya, tetapi hampir tidak ada yang mati karena terpeleset kakinya." Hadis Nabi: "Muslim yang sejati adalah Muslim yang mem- beri keselamatan terhadap Muslim lainnya, baik dengan mulut maupun dengan tangannya". (HR Bukhari dan Abu Daud). Alquran juga melarang keras orang memanggil dengan julukan yang kotor dan menyakitkan (QS al- Hujurat [49]:11). Mengomentari ayat ini, pakar tafsir, Ibnu Jarir menjelaskan, gelar/julukan sebenarnya tidak dilarang, bila julukan itu mengandung sifat ter- puji, seperti julukan al-Athiq (pembebas budak) yang diberikan kepada Abu Bakar, al-Faruq ljuru pemisah benar dan batil) kepada Umar, Abu Turah (bapak tanah/pemurah hati) kepada Ali, dan julukan Syaiful- lah (pedang Allah) kepada Khalid bin Walid. Di zaman modern yang serba rumit dan sensitif dengan aroma kehidupan dan dinamika perpolitikan ini, siapa pun yang sedang berkesempatan menjadi pemimpin publik hendaknya senantiasa berhati-hati menjaga mulut Katakanlah publik serta merta telah mengelu- elukan sang pemimpin sebagai tokoh langka, cerdas, tegas, dan berani. Namun kehebatan sang pemimpin menjadi rontok dan sirna manakala ia enggan men- jaga martabat mulutnya dari pernyataan-pernyataan kasar lagi menyinggung perasaan banyak orang. Pembinaan dan Pelayanan Kesehatan Haji Harus Optimal ALI MANSUR JAKARTA - Wakil Ketua Komisi VIII DPR, Deding Ishak mengatakan, pemerintah harus memberikan pembinaan dan pe- layanan kesehatan secara opti- mal kepada calon jamaah haji (calhaj). Ia menilai, pembinaan kesehatan sangat penting dibe- rikan kepada jamaah haji, mulai ketika mereka mendaftarkan diri sebagai calhaj hingga pulang ke Tanah Air. "Ini (pelayanan kesehatan) harus dipastikan bahwa semua komponen penyelenggara iba- dah haji bekerja dalam mem- berikan pelayanan yang optimal kepada jamaah haji," ujar Poli- tikus Partai Golkar itu sesaat se- telah menghadiri Rapat Dengar Pendapat (RDP) Panja RUU Pe- nyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah dengan Kepala Pusat Kesehatan Haji Kementerian Kesehatan (Kemenkes) di Kom- pleks Parlemen, Jakarta, Senin (6/2). Ishak menjelaskan, pembi- naan dan pelayanan kesehatan harus dilakukan secara maksi- mal. Sebab dari data yang ada, sebanyak 60 persen jamaah haji Indonesia merupakan jamaah dengan risiko tinggi (risti). Pela- yanan kesehatan itu, menurut dia, tak cukup hanya diberikan saat jamaah berada di Tanah Suci. "Tapi mulai dari dalam ne- geri, pelaksanaan ibadah haji, sampai pascaibadah haji," ka- tanya. Meski demikian, Deding juga mengakui bahwa masalah ke- sehatan membutuhkan kesa- daran calhaj untuk memerik- sakan kesehatannya. Menanggapi hal itu, Kepala Pusat Kesehatan Haji Kemenkes, Muchtaruddin Mansyur, menga-. jukan usul agar calhaj diwajibkan menjalani pemeriksaan dan me- ngikuti pembinaan kesehatan. "Sekalipun pemerintah me- nyediakan fasilitas, tetapi tidak merupakan kewajiban, nantinya pencapaian istitaah (mampu) itu kemungkinan sulit dicapai," ujarnya. Muchtaruddin juga mengu- sulkan agar pemerintah daerah berkewajiban membina istitaah kesehatan jamaah haji. Bagai- manapun, menurut Muchtarud- din, pemerintah daerah mem- punyai tanggung jawab terhadap jamaah haji di daerahnya. Selain mengajukan usulan tersebut, Muchtaruddin juga menginformasikan kepada Panja RUU Penyelenggaraan Haji dan Umrah tentang tantangan dan kendala yang dihadapi dalam memberikan pelayanan kese- hatan jamaah haji. Salah satu tantangan itu ter- kait data informasi kesehatan ja- maah. Menurut dia, data terse- but sangat penting, karena is- titaah penekanannya adalah pembinaan kesehatan jamaah haji yang dilakukan sejak dua tahun sebelum keberangkatan ke Tanah Suci. "Jadi dua tahun sebelum berangkat, calon jamaah haji ha- rus periksa kesehatan. Hal ini dapat memudahkan untuk me- ngontrol kesehatan mereka." ed: wachidah handasah wag FUJI PRATIWI Standardisasi diharapkan memperkuat moderasi di ponpes. JAKARTA - Di tengah ber- kembangnya polemik seputar wa- cana standardisasi khatib, Ke- menterian Agama (Kemenag) me- ngemukakan rencananya untuk melakukan standardisasi kuriku- lum pondok pesantren (ponpes). Menurut Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kemenag, Ka- maruddin Amin, standardisasi kurikulum ponpes ditargetkan dapat dijalankan pada 2017. "Ka- mi akan membuat standardisasi kurikulum pesantren dengan standar minimalnya," kata dia, di Jakarta, Selasa (7/2). Beberapa kriteria standardi- sasi minimal itu, kata dia, seperti standar minimal untuk buku-bu- ku yang diajarkan di ponpes dan standar kompetensi ponpes da- lam mengembangkan instansinya. "Standardisasi akan mem- perkuat moderasi Islam di pon- FUJI E PERMANA JAKARTA - Pembangunan Masjid Rahmatan Lil 'Alamin di Kelurahan Andai, Kabupaten Ma- nokwari, Provinsi Papua Barat dilanjutkan kembali. Sebelumnya, akibat penolakan dari pihak ter- tentu, pembangunan masjid ter- sebut sempat terhambat. JADWAL SHALAT Bandung -3 mnt, Yogyakarta -14 mnt Semarang-14, Surabaya-24 mnt, Jambi+13 mnt, Padang +26, Medan +33 mnt, Makassar -24 mnt Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Papua Barat, Ahmad Nausrau menje- laskan, masalah yang mengham- bat pembangunan Masjid Rah- matan Lil 'Alamin sudah selesai. Bupati Manokwari pun sudah mengeluarkan surat izin prinsip agar pembangunan masjid ter- sebut dilanjutkan. "Karena itu, persoalan masjid itu sudah clear (selesai)," kata Ahmad kepada Republika, Rabu (8/2). Subuh Zhuhur Ashar Maghrib Isya Sebelumnya, saat Rapat Ker- ja Nasional II MUI di Jakarta pa- da November 2016, Ahmad me- nyampaikan, surat izin untuk me- A 04.38 12.10 15.26 18.20 19.32 KONFERENSI ZAKAT NASIONAL Wakil Gubernur Jawa Timur Saifullah Yusuf (ketiga dari kiri) bersama sejumlah pimpinan lembaga amil zakat nasional saat pembukaan Konferensi Zakat Nasional 2017 di Surabaya, Jawa Timur, Rabu (8/2). Konferensi yang dihadiri para pimpinan lembaga amil zakat nasional tersebut bertujuan merumuskan kompetensi amil yang akan diusulkan kepada pemerintah. Kurikulum Ponpes Distandardisasi pes. Jadi, kami akan menge- luarkan buku-buku wajib stan- dar. Ini bukan proyek deradikal- isasi, karena pesantren tidak ra- dikal, tapi memperkuat mode- rasi. Moderasi itu adalah mo- derasi pendidikan Islam di pon- pes," terang Kamaruddin. Zebr Pert Zakat Nasional Profesionalisme Amil Membangu Sinergi Untuk Indonesia Ia menilai, ponpes merupa- kan lembaga pendidikan yang strategis untuk menebarkan Is- lam moderat yang damai. Dengan kata lain, kehadiran ponpes harus dapat memberi nilai tambah dengan menangkal munculnya radikalisme di tengah masyarakat. Direktur Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Ditjen Pendidikan Islam Kemenag, Mochsen menambahkan, stan- dardisasi kurikulum ponpes di- lakukan untuk memastikan ter- selenggaranya pendidikan yang bertanggung jawab dengan kualitas yang terjaga. Meski demikian, Kemenag tak ingin terlalu jauh mencam- puri kehidupan pesantren, se- hingga standardisasi kurikulum akan dilakukan bersama pesan- tren. "Pendekatan standardisasi kurikulum pesantren tidak top down, tapi dirancang bersama pesantren," kata Mochsen ke- KAMIS, 9 FEBRUARI 2017 12 JUMADIL AWAL 1438 H Am lanjutkan pembangunan Masjid Rahmatan Lil 'Alamin sedang di- proses. Menurutnya, jika surat izin dari Bupati Manokwari dike- luarkan waktu itu, situasinya be- lum memungkinkan, sehingga ha- rus menunggu situasi kondusif. "Sekarang Bupati Manokwa- ri sudah mengeluarkan surat izin pembangunan masjid," ujarnya. Ketika surat izin dikeluarkan Bupati, lanjut Ahmad, tidak ada tanggapan apa-apa dari pihak mana pun. Pihak yang sebelum- nya menuntut agar pembangun- an masjid dihentikan juga tidak menanggapi surat izin yang di- keluarkan bupati. Karena itu, per- masalahan yang sempat meng- hambat pembangunan masjid dinilai sudah selesai. Sementara, dalam upaya menjaga situasi Papua Barat agar tetap rukun, aman, dan damai, MUI provinsi ini menggelar per- temuan dengan tokoh-tokoh lin- tas agama dan masyarakat. Pembangunan Masjid di Manokwari Dilanjutkan pada Republika, Rabu (8/2). Ia menjelaskan, dalam Per- aturan Menteri Agama (PMA) Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Islam, terdapat kriteria legalitas pesan- tren. Suatu lembaga disebut pe- santren bila memenuhi lima kri- teria yakni memiliki kiai, santri, pondok, masjid atau mushala, dan ada pembelajaran. Pesantren yang ada saat ini, lanjut Mochsen, terdiri atas pe- santren salafiyah dan pesantren modern. Keduanya perlu memi- liki kerangka acuan pendidikan. Standardisasi kurikulum ini akan mengarahkan kerangka da- sar pendidikan pesantren, se- mentara penjabarannya kembali ke pesantren. Pada tahap awal, jelas Mo- chsen, Kemenag akan memeta- kan pesantren yang ada dan me- lakukan sosialisasi. Standardi- sasi akan dimulai dari pesantren salafiyah yang representatif, ter- utama di Jawa, Banten, Aceh, dan Sulawesi Selatan. Hal ini bu- kan berarti pesantren modern tidak penting, tapi prosesnya akan dilakukan kemudian. "Selain itu, akan ada juga standar kompetensi ustaz yang ASEP FATHULRAHMAN/ANTARA "Semua stake holder (pe- mangku kepentingan) di Papua Barat dan Manokwari (bertemu) dalam rangka menyatukan visi, misi, pandangan bersama untuk menjaga supaya Papua Barat menjadi zona yang damai." Pihaknya, lanjut Ahmad, ingin menghilangkan citra ne- gatif Papua Barat yang kerap disebut sebagai daerah rawan konflik. Ia berharap, melalui per- temuan tokoh lintas agama, ma- syarakat dan aparat penegak hu- kum tersebut, semua pihak akan memiliki pikiran yang sama. 12 "Yakni, berpikir untuk saling bersinergi dalam upaya menjaga Papua Barat agar tetap damai," katanya. RISYAL HIDAYAT/ANTARA Ahmad menjelaskan, Papua Barat juga sedang bersiap me- nyambut Pilkada Serentak 2017. Dalam upaya agar pilkada ber- jalan lancar dan damai, MUI ber- sama Forum Kerukunan Umat Beragama, Badan Kesatuan Bang- mengajar di pesantren," ungkap dia. Salah satu paradigma pen- didikan adalah kualitas, akunta- bilitas, dan tanggung jawab. "Ini perlu ada juga pada pesantren, mengingat pesantren saat ini telah menjadi bagian subsistem pen- didikan nasional," kata Mochsen. Kemenag berencana mem- bahas standardisasi kurikulum pesantren ini melalui forum diskusi terfokus (FGD) bersama perwakilan persantren. Diharap- kan, FGD itu sudah bisa terse- lenggara pada Maret 2017. Kemenag mencatat, pada 2013/2014 terdapat 27.229 pon- pes di seluruh Indonesia. Dari jumlah itu, 13.336 ponpes atau 48,87 persennya merupakan pe- santren yang hanya menyeleng- garakan kajian kitab (pesantren salafiyah) dan 13.893 pesantren sisanya merupakan pesantren yang menyelenggarakan kajian kitab dan layanan pendidikan lain (pesantren modern). Pada 2014/2015, jumlah pe- santren bertambah menjadi 28.961 yang terdiri atas 15.057 pesantren salafiyah dan 13.904 pesantren modern. antara ed: wachidah handasah DIALOG KEBANGSAAN Rais Aam PBNU KH Ma'ruf Amin (tengah) berjalan bersama Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian (kedua dari kanan) dan para ulama serta pengurus NU wilayah Banten saat menghadiri Dialog Kebangsaan di Ponpes Annawawi, Tanara, Serang, Banten, Rabu (8/2). Forum tersebut bertujuan mempererat tali silaturahim jajaran NU dengan Polri sekaligus memperkuat visi kesatuan NKRI dalam kebinekaan. sa dan Politik, serta Kantor Wila- yah Kementerian Agama Provinsi Papua Barat memprakarsai ke- giatan workshop. Workshop yang diseleng- garakan di Kantor MUI Papua Barat pada Senin (6/2) lalu ter- sebut mengangkat tema "Menu- ju Pilkada Papua Barat yang Da- mai". Kapolda Papua Barat dan Pangdam XVIII/Kasuari juga menghadiri kegiatan tersebut sebagai pemateri. Menurut Ahmad, workshop tersebut juga sebagai upaya mem- pererat persatuan dan kesatuan. Selain itu, workshop yang mem- pertemukan tokoh-tokoh lintas agama, masyarakat adat, dan to- koh perempuan itu juga dise- lenggarakan karena MUI melihat adanya penurunan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. "Juga penurunan kepercaya- an antarumat beragama dan to- koh-tokoh elite politik," katanya. ed: wachidah handasah KAMIS, 9 FEBRUARI 2017 12 JUMADIL AWAL 1438 H WOR PRI SALAH PENGGUNA MEDSOS EKO WIDIYATNO DOSE Nilai nominalnya mencapai 10,53 persen, atau terbesar sepanjang periode 2011-2017. BANJARNEGARA - Penanggu- langan kemiskinan menjadi salah satu prioritas jajaran Pemerintah Kabupaten Banjarnegara, Jawa Te- ngah, pada tahun anggaran 2017 ini. Hal tersebut terlihat dari besarnya alokasi anggaran untuk program- program yang terkait dengan upaya penanggulangan kemiskinan. MELAWAN BERITA HOAX Pelajar mengikuti aksi memp Sukoharjo, Jawa Tengah, Rabu (8/2). Selain dalam rangka agar selektif dan cerdas menyikapi berita yang beredar c "Pada 2017 ini, pemkab mengalo- kasikan anggaran untuk membiayai program penanggulangan kemiski- nan (pronangkis) hingga Rp 234.324 miliar," jelas Kepala Badan Peneli- tian, Perencanaan, dan Pengemba- ngan Pemkab Banjarnegara, Mulyan- to, Rabu (8/2). Disebutkan, nilai nominal angga- ran yang dialokasikan merupakan yang terbesar dalam sejarah angga- YULIANINGSIH Anggaran Kemiskina » IHWAL TRI Color Rendition Chart KEMERDEKAAN PERS UNTUK RAKYAT R 4cm MATH MAKIS KIRANA MUSLIDATUN KETUA UMUM PEKAN BUDAYA TIONGHOA YOGYAKARTA PEC BEL NK Pascasarjana UAD Si UAD mencapai 794 menuturkan, dari jum persen berasal dari Ja tahun, perkembangan casarjana UAD juga cu YOGYAKARTA - Di usianya ke- 13, Program Pascasarjana Univer- sitas Ahmad Dahlan (UAD) Yogya- karta sudah bekerja sama dengan Saat berdiri 2004 14 perguruan tinggi (PT) di bebe- hanya memiliki dua p rapa negara. Kerja sama ini meliputi yaitu Pendidikan Fis beberapa bidang antara lain pene- didikan Bahasa Inggr litian, seminar bersama, pelatihan miladnya ke-13, PPS U dan pertukaran mahasiswa dan do- ngelola 10 program stu sen, pertukaran budaya, serta per- Antara lain Pendie tukaran guru besar. Pendidikan Bahasa In "Kerja sama ini masih akan te- logi Sains, Psikologi Pro rus ditingkatkan terutama di bidang Manajemen Pendidi penelitian bersama," ujar Direktur Informatika: Teknolog Program Pascasarjana UAD, Ach- Pendidikan Matematika mad Mursyidi, saat memberikan Vokasi, dan Manajemen sambutan pada peringatan Milad Ditegaskan, tahun PPS UAD ke-13 di Islamic Center telah menyiapkan tig UAD, Rabu (8/2). studi baru, yakni Psik Jumlah mahasiswa Pascasarjana program Doktor, Tekni Fasilitasi Budaya Nusantara ran Banjarnegara. dari persentase a nominalnya mend dari total nilai an terbesar sepanjan Ia menyataka ran sebesar itu, p angka kemiskinan ditekan cukup sign ka kemiskinan sel versi BPS 2015, ditekan menjadi: sen hingga 16,7 pe Terkait upaya negara, Fahrudin telah mengumpul OPD untuk meman terkait upaya yang Hal ini karena upa ngan kemiskinan kan lintas sektoral, garan Rp 234,424 17 OPD tersebut. Dalam rakor ini. kan, langkah-langk ngan kemiskinan melalui prioritas pe faktor penyebab ker lain di bidang pend tan, ketahanan pa dan ketenagakerjaa struktur dasar. Misalnya, dalam B icar Tion mal wanita satu tun atau bia memang la mum PBTY istri mantar Haryadi Suy Pilkada 2011 PBTY. Selain m menjelang F nanti, Ana M kan persiapa event tahuna kan semua e yakarta terse tahun ke 12. Dan sejak putri ini suda tua PBTY. "Ta kat tema Pela