Arsip

Halaman Artikel

Halaman Lainnya

Konten

"Seharusnya saya nanyakan atau memeriksa dari bungkusan tersebut se- gga kalau saya mengetahui ya adalah uang, tentu akan a tolak dan mengemba- annya," kata Irman saat mbacakan nota pembelaan idoi) di pengadilan Tindak ana Korupsi (Tipikor) arta, Rabu (8/2). Dalam perkara ini, Irman untut tujuh tahun penjara mbah denda Rp 200 juta sider lima bulan kurungan ANG/REPUBLIKA terangan Aksi Bela ijelaskan ihan aset embina, eriksaan penyidik na peran an untuk ada salah a tentang alam ya- bahwa i jabatan ilan Un- jabatan kami je- unya ada ukan ya- lihat Un- AP, surat a hari di- eriksaan. erhadap endesak, /2) dan 2). "Hari ni pang- peme- bitra. muftisany 3 an ar- na- na ida Da- da ya REPUBLIKA KAMIS, 9 FEBRUARI 2017 ita rja da 40- lak aya ditambah pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik selama tiga tahun. Irman mengaku tidak hati- hati menerima bingkisan karena kelelahan fisik dan psikis karena kondisi internal DPD yang tidak kondusif. "Belakangan saya sadari, juga disebabkan oleh situasi dan tekanan yang harus saya hadapi secara terus-menerus sejak lebih dari enam bulan sebelumnya," ungkap dia antara ed: hafidz muftisany Yasonna Dua Kali Mangkir di KPK Febri Diansyah menambahkan, KPK sudah me- limpahkan tahap satu untuk dua tersangka dalam kasus KTP-el, yakni pejabat pembuat komitmen Sugiharto dan mantan direktur jenderal kependu- dukan dan catatan sipil Kemendagri Irman. "Pelimpahan tahap satu sudah dilakukan untuk tersangka Sugiharto pada Jumat (3/2) dan untuk ek kasus, tersangka Irman pada Senin (6/2). Itu pelimpahan tahap satu. Jadi, masih ada waktu untuk pelimpah- rena me- anya me- an tahap dua untuk berkas perkara dan tersang- kanya," kata Febri. jelaskan Menurut Febri, KPK sudah memanggil lebih da- n kema- ri 280 saksi untuk dilakukan pemeriksaan soal ka- kan hal sus KTP-el untuk dua tersangka. "Termasuk di an- JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyayangkan dua kali tidak hadirnya Men- teri Hukum dan HAM Yasonna Laoly untuk diperiksa sebagai saksi dalam kasus tindak pidana korupsi pengadaan paket KTP-el. Berdasarkan jadwal pe- meriksaan KPK, Yasonna kemarin dijadwalkan kembali dipanggil sebagai saksi kasus KTP-el. "Panggilan kedua diagendakan untuk tersangka Sugiharto. Yang bersangkutan tidak hadir karena tidak di Jakarta. Pada panggilan pertama, yang bersangkutan tidak hadir karena baru menerima surat panggilan 'H-1'," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di gedung KPK, Jakarta, Rabu (8/2). Febri menyatakan, direncanakan penyidik KPK akan mengonfirmasi informasi-informasi yang ada terkait aliran dana KTP-el dari Yasonna Laoly sebagai saksi. "Ketidakhadiran sampai dua kali tentu saja buat yang bersangkutan kehilangan kesempatan untuk menjelaskan fakta-fakta atau informasi yang diketahuinya ketika masih menjadi anggota Komisi II DPR RI," ucap Febri. Sebelumnya, dalam pemanggilan pertama oleh KPK pada Jumat (3/2) mantan ang- gota Komisi II DPR RI 2009-2014 Fra- ksi Partai Demo- krasi Indonesia Perjuangan terse- but, juga berha- langan hadir. "" Ketidakhadiran sampai dua kali tentu saja buat yang bersangkutan kehilangan "Oh, saya minta ditunda karena ke- marin baru terima suratnya dan saya hari ini juga ada ra- pat terbatas di Is- kesempatan tana Negara," kata Yasonna di gedung jelaskan Kementerian Hu- kum dan HAM, Ja- karta, Jumat (3/2). Soal pemeriksaan itu, Yasonna mengatakan, ke- mungkinan terkait keputusan soal pembahasan KTP-el saat dirinya menjadi anggota Komisi II DPR RI. "Ini kan mungkin bagaimana keputusan di DPR waktu itu, saya kan anggota Komisi II. Mungkin untuk men- saja proses penetapan kebijakan seperti apa. Me- ngapa harus memakai satu sistem yang nomor in- duk ini, mengapa harus anggarannya sebesar itu," ujar Yasonna. taranya 15 anggota DPR yang telah diperiksa. 15 anggota DPR yang diperiksa ini dari total 23 anggota DPR yang dipanggil oleh KPK untuk diperiksa. Jadi, sebagian tidak datang karena berbagai alasan ataupun tidak datang tanpa alasan," kata Febri. Febri mengatakan, pemeriksaan terhadap ang- gota DPR itu terkait KPK ingin mengonfirmasi be- berapa hal yang beragam untuk tiap-tiap anggota DPR. "Mulai dari pertemuan-pertemuan yang terjadi apakah itu di kantor DPR ataupun di tempat lain, proses pembahasan anggaran di DPR terkait dengan proyek in," ujar Febri. antara ed: hafidz muftisany RAISAN AL FARISUREPUBLIKA PLEDOI Mantan ketua DPD Irman Gusman me- nyalami rekannya seusai membacakan nota pem- belaan saat menjalani sidang lanjutan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Jakarta, Rabu (8/2). Sidang kasus suap terkait kepengurusan kuota impor gula tersebut beragendakan pembacaan nota pembelaan atau pledoi yang dibacakan oleh Irman Gusman dan penasihat hukumnya. AHMAD ISLAMY JAMIL Metode survei yang dilakukan dua lembaga survei sama. JAKARTA - Dua lem- baga merilis hasil survei terbaru Pilkada DKI Ja- karta 2017, Rabu (8/2 Meski menggunakan metode yang sama dan waktu survei yang berde- katan, hasil keduanya jauh berbeda. Terutama elektabili- tas Anis Baswedan-Sandiaga Uno. Hasil lembaga riset opini publik Spin (Survei & Polling Indonesia) menyebutkan, pasangan calon Anies Baswedan dan Sandiaga Uno (Anies- Sandi) bakal memenangi per- tarungan jika pemilihan dilakukan hari ini. "Hasil survei kami, Anies- Sandi saat ini berhasil mengungguli para pesaingnya dengan perolehan dukungan 41,74 persen suara," ujar Direktur Spin Igor Dirgantara, di Jakarta, Rabu (8/2). RE 70 Dia menuturkan, pasangan calon pejawat Basuki T Purnama dan Dja- rot Saiful Hidayat (Ahok-Djarot) kini berada di posisi kedua dengan du- kungan 30,04 persen suara. Di urut- an paling buncit, pasangan Agus Yu- dhoyono dan Sylviana Murni (Agus- Sylvi) hanya meraup 24,95 persen suara. Sementara, pemilih yang be- lum menentukan pilihan sebanyak 3,27 persen. PILKADA DKI JAKARTA 2017 ●DIAN ERIKA NUGRAHENY PILKADA SERENTAK 2017 JAKARTA-Dirjen Otonomi Daerah (Otda) Kementerian Da- lam Negeri (Kemendagri) Su- marsono mengatakan, proses administrasi naskah penerimaan hibah daerah (NPHD) untuk 101 daerah penyelenggara pilkada serentak 2017 telah selesai se- luruhnya. Pihaknya memastikan tidak ada hambatan dalam pro- ses penyaluran dana hibah untuk keperluan pilkada itu. "Semua sudah 100 persen di- tandatangani. Hanya saja, teknis penyalurannya yang berbeda- beda. Dua tahap, tiga tahap, ter- gantung masing-masing daerah," ujar Sumarsono, Rabu (8/2). Bahkan, lanjutnya, ada dae- rah yang mencairkan dana hibah dalam satu waktu sekaligus. Su- marsono mengakui, ketersediaan dana di masing-masing daerah juga menjadi penyebab belum tuntasnya penyaluran dana hibah. Dia mencontohkan, kondisi pendanaan di Papua Barat yang baru bisa menyalurkan dana hi- bah termin kedua pada Februari. "Namun, dana hibah sifatnya sa- ma dengan DIPA, bisa dicairkan kapan saja. Intinya, tidak ada masalah biaya. Terkesan lambat karena pola pencairan yang ber- Presiden pilihan menjadi penentu dukungan plis Dua Lembaga Berbeda Menurut Igor, ada kecenderung- an pilihan warga DKI pada pilkada tahun ini dipengaruhi oleh preferensi mereka pada pemilihan presiden (pilpres) 2014 lalu. Dari semua res- ponden pemilih Prabowo-Hatta di DKI yang disurvei lembaganya, yang menjatuhkan pilihan kepada Anies-Sandi sebanyak 72,01 persen, Ahok-Djarot 6,42 persen, Agus-Sylvi 16,04 persen, dan yang belum menentukan pilihan 5,53 persen. Sementara, dari se- mua pemilih Jokowi-JK pada pilpres 2014, yang men- jatuhkan pilihannya kepada Anies-Sandi sebanyak 10,49 persen, Ahok-Djarot 54,3 persen, dan Agus- Sylvi 34,46 persen. Sementara, pemilih Jokowi-JK yang belum menentukan pilihan hingga ini berjumlah 0,75 persen. ASI KAMPANYE TERAKHIR Calon gubernur DKI Jakarta nomor urut tiga, Anies Baswedan (kiri) melambaikan tangan salam tiga jari kepada pendukungnya pada kampanye terakhirnya di kampung nelayan Cilincing Jakarta, Rabu (8/2). "Hasil ini sekaligus memperlihat- kan bahwa pemilih Prabowo di DKI saat pilpres 2014 ternyata lebih solid dukungannya kepada Anies-Sandi dibandingkan dengan pemilih Joko- wi-JK yang mendukung Ahok-Dja- rot," ucap Igor. Berbeda dari Spin, lembaga riset dan konsultan politik Manilka me- nyebut Agus-Sylvi yang meraih elek- tabilitas tertinggi dibanding dua pasangan saingannya. "Hasil survei kami menunjukkan, elektabilitas Agus-Sylvi saat ini berada di posisi teratas dengan dukungan 38,61 per- sen suara responden," ujar peneliti Manilka Research and Consulting, Dani Akhyar, di Jakarta, Rabu (8/2). DARMAWAN/REPUBLIKA Kemendagri Pastikan Dana Hibah Aman beda-beda," tambah Sumarsono. Dirjen Bina Keuangan Dae- rah Reydonnyzar Moenek me- mastikan tidak ada kendala da- lam penyaluran dana hibah un- tuk keperluan pilkada serentak. Menurut dia, sepanjang adminis- trasi dari pihak yang mengajukan telah lengkap, seluruh dana hibah pilkada akan disalurkan. Pihaknya pun menampik jika masih ada 12 daerah dengan pe- nyaluran dana hibah di bawah 50 persen. "Berdasarkan monitoring kami, tidak ada kendala penya- luran," ujar Reydonnyzar, Rabu. Ay Dia menjelaskan, masih ada alternatif sumber dana jika me- mang pemerintah daerah belum memiliki ketersediaan dana yang mencukupi. Pihak penyelengga- ra pilkada, baik KPU dan mau- pun panwaslu di daerah, dapat menggunakan dana talangan yang bersumber dari beberapa pihak. "Sifatnya bukan utang ka- rena memang ada kewajiban yang memperbolehkan penda- naan menggunakan sumber yang tersedia," tambahnya. Sebelumnya, Komisioner KPU Hadar Nafis Gumay me- minta pemerintah memberikan perhatian kepada 12 daerah yang belum menyelesaikan penerima- an NPHD hingga sepekan men- Pervin Jokow 8.42% Basuki-Djarot 72.01% Anies-Sandi 6.83% Belum menentukan pilihan Posisi kedua ditempati oleh pa- sangan Anies-Baswedan dan Sandia- ga Uno (Anies-Sandi). Kandidat yang diusung oleh Partai Gerindra dan PKS itu memperoleh 25,25 persen suara. Pasangan Basuki T Purnama dan Djarot Saiful Hidayat (Ahok-Djarot) kini terjun bebas ke urutan paling buncit. Calon pejawat itu dikatakan hanya mendapat dukungan 21,70 per- sen suara pemilih DKI. Sementara, responden yang belum menentukan pilihannya sebanyak 12,13 persen. Menurut Dani, temuan survei kali ini sekaligus menguatkan asumsi bahwa Pilkada DKI Jakarta bakal berlangsung dua putaran. "Peta suara dukungan kepada tiga kandidat itu bisa saja berubah meski peluangnya sangat kecil terjadi. Itu karena ma- yoritas pemilih di DKI sudah mantap dengan pilihannya saat ini," katanya. Berdasarkan hasil survei Ma- nilka, sebanyak 98,92 persen pendu- kung Ahok-Djarot saat ini sudah mantap dengan pilihan mereka. Beri- kutnya, ada 98,69 pemilih Anies- Sandi menyatakan tidak akan meng- alihkan dukungan mereka kepada kandidat lain. Sementara, 97,72 per- sen pemilih Agus-Sylvi juga merasa mantap dengan pilihan mereka. Dani menjelaskan, anjloknya elektabilitas pasangan pejawat saat ini salah satunya disebabkan oleh meningkatnya sentimen negatif pub- lik terhadap Ahok. Ucapan tak pantas yang dilontarkan Gubernur DKI nonaktif itu kepada Ketua MUI KH Ma'ruf Amin, beberapa waktu lalu, dinilai Dani ikut menggerus suara Ahok-Djarot.ed: muhammad hafil APRILLIO AKBAR/ANTARA DIAN ERIKA NUGRAHENY jelang pilkada serentak 2017. Penerimaan dana hibah di 12 daerah tersebut masih di bawah kisaran 50 persen. 184 Data yang dihimpun dari KPU mencatat, 12 daerah adalah Kota Langsa, Kabupaten Aceh Utara, Kabupaten Aceh Timur, Kabupaten Pidie, Kabupaten Aceh Barat, Kabupaten Aceh Ta- miang, Kabupaten Barito Se- latan, Kabupaten Buru, Kota So- rong, Kabupaten Kepulauan Ya- pen, Kabupaten Dogiyai dan Pro- vinsi Gorontalo. 290 "Memang ada kekhawatiran untuk beberapa daerah itu. Bah- kan, ada beberapa daerah yang penerimaan hibah seolah diblok oleh kepala daerah yang menjadi peserta pilkada, seperti di Ka- bupaten Dogiyai," ujar Hadar. 56 Menurut pantauan KPU, ada dugaan penyaluran dana dipoli- tisasi oleh para kepala daerah pe- jawat. Sebab, status pejawat membuat kepala daerah punya otoritas. "Karena itu, kami minta pe- merintah untuk memastikan. Se- bab, NPHD ini sangat krusial. Kalau dana buat menyelenggara- kan kegiatan pilkada ini tidak ada, maka untuk pengamanan dan pengawasan tidak maksi- mal." ed: muhammad hafil JAKARTA-Ketua KPU DKI Jakarta Sumarno mengingatkan masyarakat untuk tidak berpegang pada hasil peng- hitungan cepat (quick count) suara pil- kada dari berbagai lembaga. Hingga saat ini, ada 35 lembaga survei yang secara resmi telah terverifikasi dan menjadi mitra KPUD dalam proses hitung cepat hasil Pilkada DKI Jakarta. Sumarno menuturkan, 35 lembaga survei itu berbasis di Jakarta dan seki- tarnya. Menurut dia, tidak semua lem- baga survei nantinya melakukan proses hitung cepat. Seluruh lembaga survei tersebut telah lolos verifikasi adminis- trasi oleh KPUD DKI Jakarta. "Ada yang hanya melakukan survei saja, ada yang melakukan hitung cepat HASIL SURVEI Direktur SPIN, Igor Dirgantara menjelaskan hasil Versi Manilka Paslon Agus-Sylvi Anies-Sandi Ahok-Djarot Tidak menjawab survei calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta di Jakarta, Rabu (8/2). Waktu Survei: 31 Januari-4 Februari 2017 Responden: 1.212 Metode: Multistage random sampling Versi SPIN Paslon Anies-Sandi Ahok-Djarot Agus-Sylvi Tidak menjawab PERBANDINGAN HASIL SURVEI Waktu Survei: 24-26 Januari 2017 Responden: 1.102 Metode: Multistage random sampling AWDelivery Elektabilitas 38,61% 25,25% 21,70% 12,13% Elektabilitas 41,74% 30,4% 24,95% 3,27% Lembaga Hitung Cepat Diminta tak Asal saja, dan ada juga yang melakukan hi- tung cepat sekaligus survei hasil Pilkada DKI jakarta," ujar Sumarno ketika di- konfirmasi Republika, Selasa (7/2). Meski melakukan tugas berbeda- beda, seluruh lembaga survei nantinya wajib melaporkan hasilnya kepada KPU DKI Jakarta. Hasil survei maupun hi- tung cepat wajib dilaporkan sepekan pascapemungutan suara. eat better, eat AAW* www.awdelivery.co.id IS REPUBL /AWindonesia REPUBLIKA KAMIS, 9 FEBRUARI 2017 >> Lintas Pilkada MUI Papua Barat Imbau M Pilkada Damai JAKARTA - Provinsi Papua Barat termasuk dalam tiga provinsi yang dinyatakan paling rawan konflik pilkada. Berangkat dari persoalan tersebut, Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Papua Barat menggelar silaturahim dengan Polda Papua Barat dalam rangka mewujudkan pilkada damai. Selain itu, lanjut Sumarno, lembaga survei pun tetap berhak memublikasikan informasi hasil survei pada hari pemu- ngutan suara atau beberapa hari setelah- nya kepada masyarakat. Untuk menghindari banjir informasi dari berbagai lembaga survei, Sumarno mengingatkan masyarakat Jakarta agar bersikap cermat. Masyarakat juga di- ingatkan bahwa hasil hitung cepat hanya Ketua Umum MUI Provinsi Papua Barat Ahmad Nausrau mengatakan, MUI beserta seluruh pimpinan ormas-ormas Islam yang ada di Papua Barat mengadakan acara silaturahim di kantor MUI Papua Barat, Senin (6/2). Di dalam silaturahim tersebut MUI dan ormas-ormas Islam juga sekaligus bertatap muka dengan kapolda Papua Barat beserta seluruh jajarannya. "Di dalam pertemuan itu, kapolda menyampaikan bahwa Papua Barat termasuk dalam kategori daerah rawan konflik pilkada," kata Ahmad kepada Republika, Rabu (7/2). la mengungkapkan, karena Papua Barat termasuk daerah rawan konflik pilkada, MUI bermaksud membangun komunikasi dengan pihak kepolisian. Menurut dia, semua pihak memiliki tanggung jawab yang sama dalam menjaga pilkada agar berjalan aman dan damai. Jadi, silaturahim tersebut dikatakan Ahmad juga bermaksud agar MUI dapat bersinergi dengan pihak Polda Papua Barat. Dengan begitu, kedua pihak dapat bersama-sama menjaga pilkada agar tetap aman dan damai. "Juga untuk mempererat jalinan silaturahim dan membangun kerukunan antarumat beragama di Papua Barat," ujarnya. fuji eka pratiwi ed: muhammad hafil KPU Cimahi Dijaga Ketat CIMAHI Pengamanan di kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Cimahi oleh aparat Polres Cimahi ditingkatkan dan diperketat. Aparat yang pada mulanya berjaga sebanyak enam orang akan ditambah enam orang lagi. Hal itu dilakukan mengingat logistik untuk pilkada yang akan berlangsung 15 Februari mendatang sudah siap. Kapala Bagian Operasi Polres Cimahi Kompol Djarot Sungkowo mengungkapkan, sebanyak enam orang yang berjaga berasal dari Polres Cimahi. Sedangkan, enam lainnya dari Polres Cimahi dibantu Brimob Polda Jabar dan TNI. "Jumlah personel ditambah dua kali lipat untuk pengamanan. Kami sudah berkomunikasi dengan Brimob, polda, dan TNI terkait pengamanan logistik. Selain itu, petugas dilengkapi senjata khusus," ujarnya, Rabu (8/2). Menurut dia, langkah tersebut ditempuh sebagai bentuk pengamanan agar tercipta kondisi yang kondusif dan aman. Lebih jauhnya, pengamanan akan berlangsung hingga pengawalan logistik didistribusikan ke tingkat tempat pemungutan suara (TPS). Djarot mengatakan, penambahan personel untuk melakukan pengamanan di KPU sudah dilakukan sejak proses tahapan pelipatan dan pengepakan surat suara dilakukan beberapa waktu yang lalu. #AWRestorani 3 muhammad fauzi ridwan ed: muhammad hafil Best Friends FOREVER AW RESTORAN KHAS AMERIKA Rooty Bartel MEAL FOR 2 2 GOLDEN CHICKEN 2 PERKEDEL 2 RICE 2 RB (R) DISKON 27% memberikan acuan informasi yang sifat- nya sementara. "Hasil akhir tetap pengumuman dari KPU, meskipun memerlukan waktu le- bih lama karena rekapitulasi yang ber- jenjang. Kami harap informasi hasil sur- vei tidak dijadikan acuan utama ma- syarakat sehingga nantinya berpotensi menjadi penyebab gesekan sosial," tegas dia. Pihaknya pun mengimbau seluruh lembaga survei untuk memberikan la- poran langsung yang sesuai kondisi la- pangan pada hari pemungutan suara. "Jangan sampai menyampaikan hasil survei yang tidak valid. Informasi hasil survei juga sebagai bentuk pendidikan politik kepada masyarakat," tambah Sumarno. ONLY IDR ed: muhammad hafil RB* '64' ok harge Apar ⒸAWestorani COOPERJA LTS 4cm Color Rendition Chart