Arsip

Halaman Artikel

Halaman Lainnya

Konten

pax ng dapat di- Berita bohong ikasi dan cen- atakan, masya- edakan berita k. mya kegiatan menghindari media. an wartawan cetak daring ungan Tasik- rikan edukasi SMA karena tif di media a diberikan mana berita an Kota Ta- menilai apa bisa menjadi n serupa tak ers Nasional ini harus vujud bakti t. matan PWI di, mengin- n berita. Hal adiri diskusi ers Nasional berita harus atan. Menu- k dapat dip- emperoleh ingga selain esional, ada onesia harus pencerahan," Komunikasi gaskan, saat an berperan ebab, akibat ering terjadi rizontal. njung tinggi enjaga kebe- Viken. ebagai pilar ngaruh yang media sosial, pers arus 10 REPUBLIKA KAMIS, 9 FEBRUARI 2017 utama tetap besar. Menurut Niken, justru dalam perkembangan seperti sekarang profesionalisme pers semakin dibutuhkan. pkan Wakil Gubernur Jawa Timur Saifullah Yusuf mengatakan, berita bohong tak bisa didiamkan karena dapat mengancam per- satuan. Berdasarkan data yang dimi- likinya, ada 800 ribu lebih situs penye- baran berita bohong. Sebanyak 70 persen- nya menyebar lewat media sosial. Sebanyak 20 persennya menyebar lewat tayangan pesan (sms, whatsapp, bbm, line, dan lain-lain). Sepuluh persennya menye- bar melalui blog, surel, dan lain-lain. "Yang memprihatinkan, penyebar berita bohong tidak hanya oleh mereka yang memiliki literasi rendah, tetapi juga orang berpendidikan yang itu memiliki titel-titel hebat. Karena itu, semuanya harus hati-hari agar tak muncul konflik berkepanjangan,"d ujarnya. Wakil Sekretaris Dewan Pakar Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) Yudi Latif mengakui, penyebar berita bohong adalah masyarakat berpendidikan karena perkembangan teknologi informasi yang tak bisa dihindari. Yang menyedihkan saat ini, orang juga cenderung berdusta untuk kepentingan sesaat. Orang tidak percaya satu sama lain. "Orang-orang terlibat di sana tidak sedikit mereka yang terdidik," kata alumnus S3 Sosiologi Politik dan Komunikasi Austra- lian National University tersebut. Kabiro Penerangan Masyarakat Polri Brigjen Rikwanto menuturkan, berita bohong yang marak belakangan ini tidak hanya berkaitan dengan urusan politik, tapi juga berbagai persoalan yang lain. "Segala macam. Masalah informasi tilang juga ada di berita hoax. Termasuk juga masalah keluarga dan hari-hari tertentu. Berita tak benar disebarkan ke masyarakat sehingga memengaruhi pemikiran masya- rakat," kata dia. Rikwanto mengatakan, motif pembu- atan berita palsu pun bermacam-macam baik dari segi ekonomi maupun politik. Namun, ada juga tujuan yang memang hanya untuk bersenang-senang. Pihaknya mengimbau masyarakat yang menjadi korban berita palsu untuk melapor ke aparat. Kasus ini bisa diproses hukum karena dapat merusak nama baik seseorang.ed: erdy nasrul PROVINSI RA BARAT H. Muh Amin, SH, M.Si Wakil Gubernur NTB Nasional 2017 Bangkit dari Laut" 2017 R MALUKU 2017 HARI PERS NASIONAL 2017 Meningkatkan Kualitas dengan Sertifikasi HN Hari Pors Nasional MALUKU 2017 Tim Redaksi Republika menemui pengurus Dewan Pers untuk verifikasi media di Jakarta, pekan lalu. TUJUH SIKAP SPS 77 perusahaan pers yang telah diverifikasi Dewan Pers adalah daftar tahap pertama, yang akan disusul tahap-tahap berikutnya. SPS telah menerima pene- gasan, Dewan Pers tidak me- nyampaikan secara terbuka nama-nama perusahaan pers ataupun menyerahkan serti- fikat standar perusahaan pers yang telah diverifikasi. SPS dan Dewan Pers sepakat untuk melanjutkan program ve- rifikasi perusahaan pers cetak yang selama ini sudah dilaku- kan oleh kedua belah pihak. Ini karena mandat Dewan Pers kepada SPS melalui SK Dewan Pers Nomor 01/SK-DP/111/ 2015 tentang Penetapan Serikat Perusahaan Pers (SPS) sebagai Lembaga Pelaksana Verifikasi Perusahaan Pers Media Cetak 1. Analisa 2. Bali Post 3. Balikpapan Pos 4. Berita Pagi 5. Bisnis Indonesia 6. Cek & Ricek 7. Fajar 8. Femina 9. 10. Haluan 11. Harian Jogja Globe Asia 12. Investor 13. Investor Daily 14. Kaltim Pos 15. Kedaulatan Rakyat 16. Kompas 17. Koran Sindo 18. Koran Solo 19. Media Indonesia 20. Padang Ekspres 21. Palembang Ekspres 22. Palembang Pos 23. Pikiran Rakyat 24. Pos Kota 25. Radar Palembang 26. Rakyat Merdeka 27. Republika 28. Riau Pos 29. Sindo Weekly 30. Singgalang 31. Siwalima INTAN PRATIWI, UMI NUR FADHILAH Sertifikasi merupakan usulan masyarakat yang resah dengan kredibilitas suatu berita. MEDIA TERVERIFIKASI TAHAPI 40. Tribun Sumsel 41. Tribun Timur 32. Solo Pos 33. Sriwijaya Post 34. Suara Merdeka 35. Suara Pembaruan 36. Sumatera Ekspres 37. The Peak Indonesia 38. Tribun Kaltim 39. Tribun Pekanbaru tanggal 24 Maret 2015, hinggga kini masih berlaku. SPS mengusulkan agar daftar perusahaan pers yang telah diverifikasi berikutnya dipub- likasikan oleh Dewan Pers setiap tiga bulan sekali, baik secara daring melalui laman Dewan Pers maupun dikomu- nikasikan kepada asosiasi per- usahaan pers dan publik. SPS mengimbau agar pimpinan penerbitan pers anggota SPS di seluruh Indonesia aktif men- daftarkan diri melalui SPS Ca- bang masing-masing. SPS meyakini program veri- fikasi adalah mekanisme pe- nyehatan pers Indonesia. ● SPS ke depan hanya menerima anggota yang sudah lolos veri- fikasi. Sumber: Serikat Perusahaan Pers 42. Waspada 43. ANTV 44. Balikpapan TV 45. Berita Satu News Channel 46. Celebes TV 47. CTV 48. Elshinta 49. Global TV 50. Indosiar 51. INEWS TV 52. JTV 53. KBR 54. Kompas TV 55. LKBN ANTARA 56. Metro TV 57. MNC TV 58. PR Radio 59. Pronews FM 60. Radio DMS 61. RCTI 62. RRI 63. SCTV 64. Sindo Trijaya FM 65. Suara Surabaya 66. TA TV 67. Trans 7 68. Trans TV 69. TV One 70. arah.com 71. cnnindonesia.com 72. detik.com 73. kompas.com 74. metrotvnews.com 75. okezone.com 76. rmol.co 77. viva.co.id Sumber: Dewan Pers 2017 RAISAN AL FARISI/REPUBLIKA ebanyak 17 pemilik grup me- dia menandatangani Piagam Palembang pada Piagam itu berisi ratifikasi standar perusahaan pers. Tu- 2010. juannya untuk memberikan standar kualitas pers dari sisi pemberitaan, SDM, serta perusahaan menjadi lebih baik. Dewan Pers menyatakan, piagam tersebut kini mulai direalisasikan. Salah satu buktinya adalah sertifikasi perusa- haan pers. "Pertama saya ucapkan Hari Pers Nasional (HPN). Kemudian terkait verifikasi harus disikapi dalam kondisi yang bertujuan sepanjang untuk meng- atur, untuk menertibkan tentunya kan pasti tidak ada yang tidak setuju," tegas Taufik saat ditemui di Kompleks Parlemen, Selasa (6/2). K ebijakan Dewan Pers untuk melakukan verifikasi terhadap media-media di Indonesia mendapat sambutan baik dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI. Wakil Ketua DPR RI, Taufik Kurniawan berharap dengan adanya verifikasi tersebut kapasitas dan kualitas media, baik cetak, daring, dan juga elektronik lebih baik. Politikus Partai Amanat Nasional (PAN) itu mengakui hingga saat ini ada ribuan media yang beredar, baik cetak, daring maupun elektronik. Dia tidak memungkiri dari ribuan media tersebut ada sebagian kecil yang patut di- pertanyakan eksistensinya sebagai media massa. Maka, hal yang wajar apabila Dewan Pers melakuan penertiban dalam bentuk verifikasi, agar dapat dibedakan mana yang benar-benar media massa atau pun media komunitas. Justru apabila hal itu dibiarkan, maka tidak akan ada per- bedaan antara para insan pers profesi- onal dan oknum yang ingin membela kepentingan tertentu. Namun, Taufik menekankan veri- fikasi tersebut harus transparan dan tidak tebang pilih, serta tak hanya media- media utama saja yang mendapatkannya. Taufik turut menegaskan, dirinya sangat tidak setuju apabila verifikasi itu Fadli Zon Pada tahap awal sertifikasi, terdapat 74 perusahaan pers yang dinyatakan telah terverifikasi. Mereka menerima sertifikat pada puncak perayaan HPN, kemarin. Ketua Harian Serikat Pekerja Pers (SPS) Ahmad Djauhar mengatakan, data perusahaan media yang telah terverifikasi, merupakan proses tahap pertama. Sertifi- kasi terus dilakukan oleh SPS dan Dewan Pers pada Maret. Setidaknya ada 471 media cetak dan tiga ribuan media daring yang ada di Indonesia. Djauhar menjelaskan, proses ini meru- pakan usulan masyarakat yang resah dengan kredibilitas suatu berita. Selama ini, masyarakat juga banyak yang men- geluhkan oknum wartawan yang menya- lahgunakan tugasnya. Selain itu, Djauhar menegaskan, ser- tifikasi perusahaan per's merupakan ko- mitmen mencerdaskan bangsa. Caranya dengan menghadirkan konten berkuali- tas. Sertifikasi juga memberikan perlin- dungan hukum terhadap perusahaan pers. Dewan Pers akan mendampingi media yang dipermasalahkan karena produk persnya. Sseseorang tidak dapat menggu- gat perusahaan pers atau berita selain di Dewan Pers. Kelima, menyangkut SDM, yakni berapa jumlah karyawan kontrak, tetap Sementara itu, Koordinator sertifikasi perusahaan pers SPS, Syafriadi, menje- laskan, pihaknya mendapat mandat untuk memverifikasi media cetak melalui SK Dewan Pers Nomor 01/SK-DP/III/2015 tertanggal 24 Maret 2015. Setidaknya ada 17 standar sebagai syarat sertifikasi perusa- haan media. SPS mencoba menye- derhanakannya menjadi 10 item. Sejumlah komponen yang akan diru- juk lembaga perusahaan pers dalam proses verifikasi. Pertama, administrasi. Proses ini berkaitan dengan akta pendirian perusahaan pers berbentuk perundang- undangan. Kedua, terdaftar di Kemen- kumham. Ketiga, memiliki peraturan perusahaan pers. Keempat, memiliki kode perilaku perusahaan pers. ●Taufik Kurniawan dijadikan sebagai izin. "Sepanjang untuk mengatur ke- tertiban saya pikir itu bukan hal yang kita takuti, justru harus kita dukung. Tapi ketika itu ada unsur-unsur untuk membatasi ruang gerak dari media atau insan pers itu kita tolak mentah-mentah," tambahnya. DPR RI: Verifikasi Media Harus Transparan FOTO-FOTO DOKUMEN HUMAS DPR RI Sedangkan, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Fadli Zon mengingatkan kemungkinan adanya kemunduran seperti masa Orde Baru dengan kebijakan Dewan Pers yang melakukan verfikasi terhadap media- media di Indonesia. Dia cemas dunia pers akan kembali mengalami kemunduran lantaran ada kemungkinan kebebasan pers kembali terbelenggu. KOLEKSI MONUMEN PERS NASIONAL mpn.kominfo.go.id "Saya kira sertifikasi seharusnya membuat satu aturan tidak boleh tiba-tiba muncul dan tenggelam. Karena 11 REPUBLIKA KAMIS, 9 FEBRUARI 2017 atau freelance. Keenam, kompetensi war- tawan di perusahaan pers. Artinya, berapa jumlah wartawan yang sudah mengikuti uji kompetensi wartawan (UKW). Setidak- nya, minimal satu wartawan di perusahaan itu harus memiliki UKW utama. Ketujuh terkait kondisi fisik perusa- haan pers. Perusahaan itu harus jelas ala- matnya dan memiliki ruang kerja. Kedelapan berkaitan dengan kesejahter- aan wartawannya. Hal ini berhubungan dengan kepemilikan saham karyawannya. Kesejahteraan juga dapat diukur dengan ada atau tidaknya bonus, gaji 13, asuransi, dan lain-lain. Kesembilan, yakni perlindungan ke- pada wartawan oleh perusahaan pers. Ke- 10 yakni keberlangsungan produk pers. ini menyangkut visi dan misi perusahaan. Sementara itu, Direktur Eksekutif Seri- kat Perusahaan Pers (SPS) Indonesia As- mono Wikan, daftar perusahaan pers yang telah terverifikasi telah disetujui oleh Ketua Umum SPS, Dahlan Iskan. Media yang ter- verifikasi diumumkan pada Peringatan Hari Pers Nasional (HPN) 2017 yang akan digelar di Ambon, Maluku. Namun, ia mengatakan, Dewan Pers dan SPS memutuskan urung mengumumkan dan menyerahkan sertifikat media yang terverifikasi. Direktur Eksekutif The Jakarta Post Riyadi Supono menilai, sertifikasi Dewan Pers merupakan langkah untuk memfilter informasi. Ada saja berita yang tidak bisa diverifikasi sehingga diragukan kebe- narannya. Pihaknya mendukung kebijakan terse- but. Sertifikasi menjadi salah satu cara untuk bisa memfilter dan menjamin infor- masi yang beredar dalam media bisa diper- tanggungjawabkan. "Semua profesi ada sertifikasinya, saya pikir apalagi ada hoax yang memarak. Banyak media nggak jelas yang nggak bertanggung jawab di situ. Sertifikasi kemu- dian menjadi salah satu cara untuk memi- lah mana yang benar mana yang nggak," ujar Riyadi saat dihubungi. Namun di sisi lain, Riyadi menilai, ke depan lembaga sebagai tempat sertifikasi harus diperbanyak. Tujuannya untuk lebih memastikan kompetensi perusahaan dan pegiat pers. Dia mengatakan, perlu adanya pemiki- ran bersama terkait bagaimana memper- tahankan bisnis media agar bisa tetap menjaga independensi. Media massa, menurutnya harus tetap memberitakan informasi secara objektif dan berimbang. Ia menilai, media bukanlah bisnis yang menjanjikan. Jika dahulu media hidup dari iklan dan ada ruang pemisah antara iklan dan independensi redaksi, saat ini tak bisa dimungkiri iklim ini mulai terkom- promikan.ed: erdy nasrul kebebasan pers kan bagian dari era reformasi. Kita tidak mau mengem- balikan model zaman dulu (Orba) karena ini rezim yang mengendalikan media," tegas Fadli Zon, saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senin (6/2). Berita hoax Dewan Pers dikabarkan sudah sebelumnya 74 perusahaan pers yang memberikan verifikasi kepada 77 dinyatakan lolos verifikasi. Proses tersebut akan terus dilakukan, karena di Indonesia terdapat ribuan media massa. Verifikasi media massa yang menjadi bahan perbincangan belakangan ini adalah hasil tindak lanjut dari Piagam Palembang tahun 2010. bohong (hoax) yang diduga mendasari Terkait masalah peredaran berita munculnya kebijakan verifikasi terhadap media-media, Taufik menyebutkan sebenarnya hoax adalah masalah klasik yang sudah ada zaman Perang Dunia I. Dia pun memberikan solusi atas peredaran berita bohong tersebut. "Hoax harus ditangkal dengan teknologi yang lebih canggih lagi. Karena hoax diciptakan untuk mengaburkan informasi- informasi yang benar," ujarnya. Hal senada juga diungkapkan oleh Fadli Zon. Dia menyadari akhir-akhir ini munculnya hoax yang masif. Apalagi saat ini teknologi terus berkembang dan semakin canggih, salah satunya lewat media sosial. "Selama pers itu tidak memberitakan berita-berita hoax seharusnya dibebaskan, karena kan tentu berstrata," ujar politikus Partai Gerinda tersebut. adv 4cm Color Rendition Chart