Arsip

Halaman Artikel

Halaman Lainnya

Konten

2 Nasional Panggilan Kedua Rizieq Dipercepat (10/2). BANDUNG - Penyidik Di- rektorat Reserse Kriminal Umum (Krimum) Polda Jabar kembali melayangkan surat panggilan kedua untuk Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab. Panggilan pemeriksaan kedua sebagai tersangka kasus dugaan penodaan lambang ne- gara dan pencemaran nama baik dilakukan pada Jumat Jadwal pemanggilan kedua ini lebih cepat dibanding ren- cana sebelumnya di mana pe- nyidik akan memanggil Rizieq pada Selasa (14/2). "Jadwal panggilan kedua tersangka RS hari Jumat (10/2)," kata Kabid Humas Polda Jabar, Kombes Pol Yusri Yunus, Rabu (8/2). Menurut Yusri, pemanggi- lan kedua terhadap Rizieq bukan dipercepat, melainkan ●MABRUROH Penyidik memeriksa kasus ini berdasarkan temuan dan inisiatif Polri. Kuasa hukum Rizieq Shi- hab, Kiagus Choiri, mengata- kan, kliennya belum menerima surat panggilan pemeriksaan kedua dari Polda Jabar. djoko suceno ed: hafidz muftisany FQL Polri Usut Dana Aksi "Iya kita dalami nanti semua dalam pemeriksaan," kata Agung. na yang masuk dan diserahkan ke ya- yasan. Dengan begitu, penyidik me- rasa perlu meminta keterangan pihak- pihak terkait, termasuk Bachtiar Nasir. Kasus ini sendiri, kata dia, sudah naik ke tingkat penyidikan. Namun barang bukti apa yang sudah dimiliki, Agung mengaku belum bisa menye- butkan. "Banyak, banyak, bukti eng- gak boleh disampaikan," kata dia. Adapun laporan dugaan TPPU tersebut, kata dia, merupakan temuan dari polisi sendiri bukan laporan dari masyarakat. Semua itu lanjutnya, berdasarkan data-data yang dimiliki polri dan ada juga berdasarkan temuan Pusat Pelaporan dan Analisis Tran- saksi Keuangan (PPATK). "Banyak data dari macam-macam, dari PPATK juga ada," katanya. Ketua Tim Advokat Gerakan Na- sional Pengawal Fatwa (GNPF) MUI, Kapitra Ampera, mengatakan, Bach- tiar Nasir siap dipanggil kapan pun oleh penyidik. Namun, pihaknya menyarankan agar pemanggilan di- lakukan pascapemilihan kepala dae- rah (pilkada) serentak. JAKARTA - Mabes Polri mene- lisik dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) di Yayasan Keadilan Untuk Semua yang menampung dana Aksi Bela Islam II dan III. Kabag- penum Divisi Humas Porli Kombes Martinus Sitompul mengatakan, ka- sus dugaan TPUU yayasan bermula dari posting-an di media sosial. Polisi lantas memanggil Ketua Gerakan Nasional Pengawal Fatwa MUI (GNPF MUI) Bachtiar Nasir untuk diperiksa sebagai saksi pada Rabu (8/2). Martinus menyatakan, sedianya Bachtiar dimintai ketera- ngan karena diduga sebagai orang yang membuka rekening tersebut. Penyidik, kata Martinus, perlu me- minta keterangan soal dana yang ma- suk dan penggunaannya. "Kan awalnya dibuka rekening yang oleh Pak Bachtiar Nasir di- buatkan rekening, yang kemudian ada posting-an dari Novel menya- takan bahwa itu (posting-an) palsu sehingga dihentikan," kata Martinus menjelaskan. Akan tetapi, menurut Martinus, penyidik menganggap sudah ada da- lebih pada situasional. la men- gatakan, semula memang akan dilakukan pemanggilan kedua pada Selasa (14/2) pe- kan depan. Namun, karena waktunya berdekatan dengan pencoblosan Pilkada DKI, pe- manggilan dimajukan menjadi Jumat (10/2). KETERANGAN PERS Ketua Fraksi PAN DPR RI Mulfachri Harahap (kiri) bersama Sekretaris Fraksi PAN DPR RI Yandri Susanto (kanan) memberikan keterangan pers di Ruang F-PAN Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (8/2). Fraksi PAN menyoal kasus plesiran terpidana korupsi di LP Sukamiskin. W ujud Narkoba terus ber- evolusi untuk dapat menjangkau lebih luas setiap penggunanya. Akhir-akhir ini, banyak zat yang di dalamnya diduga mengandung zat narkotika dijual bebas di masyarakat. Salah satunya tembakau gorila. Efek samping tembakau gorila tidak jauh berbeda dengan jenis narkotika yang sudah ada. Bahkan, Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Komjen Budi Waseso me- nyebut bahwa tembakau gorila le- bih berbahaya dibanding ganja. Berikut wawancara Republika dengan Komjen Budi Waseso di kan BNN Jakarta, Selasa (8/2). Banyak narkotika jenis ba- ru beredar di masyarakat, sa- lah satunya tembakau gorila? Iya, benar. Dan, itu merupakan satu modus operandi baru yang di- manfaatkan oleh setiap jaringan. Salah satunya yang juga dijadikan "Ada dana yang sudah masuk ke- mudian diserahkan pada yayasan. Nah, itu yang kita ingin lihat, digu- nakan untuk apa juga itu yang akan kami tanyakan," kata dia. Selain Bachtiar, Martinus mene- rangkan, ada dua orang lagi yang se- harusnya menjalani pemeriksaan itu. "Pemeriksaan ini juga tidak hanya kepada beliau (Bachtiar Nasir), tapi kepada beberapa orang lagi yang diperiksa," kata Martinus. Sayangnya, ungkap dia, ketiga orang itu tidak ada satu pun yang memenuhi panggilan penyidik untuk memberikan keterangan. Yang da- tang, kata Martinus, adalah penga- cara Gerakan Nasional Pengawal Fat- wa (GNPF) MUI untuk meminta klarifikasi. "Panggilan harusnya tiga, tapi ketiganya tidak hadir," kata dia. Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri Brigjen Agung Setya menambahkan, pihaknya pun masih menelusuri dugaan TPPU seperti yang disangkakan tersebut. "Kita tahu ada penghimpunan da- na dari umat ya. Kita sedang pastikan bahwa penyimpangan penggunaan dana itu kita sedang proses," kata Brigjen Agung Setya. Sehingga, kata Agung, dugaan TPPU yang dimaksud tersebut masih dalam penelusuran timnya. Pihaknya terus mendalami bukti-bukti untuk semakin menperkuat kasus tersebut. Irman Gusman Menyesal Menerima Bungkusan RAKHMAWATY LALANG/REPUBLIKA BADAN NARKOTIKA NAS JAKARTA - Mantan ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Irman Gusman mengaku tidak hati-hati saat menerima bun isan berisi uang dari pemilik CV Semesta Berjaya. operandi selain tembakau gorila adalah rokok vape atau rokok elek- trik yang peredarannya banyak di kota-kota besar. Bahkan, sebe- narnya sudah menjangkau kota-- kota kecil. Peredarannya memang pesat, bukan hanya di satu wi- layah. Dan, yang saat ini sedang ra- mai, seperti rokok vape, masih dilakukan pendalaman. Sudah "Kita tunggu (pemanggilan ulang) dari penyidik. Kalau bisa abis pemilu lah ya, biar suasananya kondusif," ka- ta Kapitra di Bareskrim Polri, Gedung Kementerian Kelautan dan Perikan- an, Jakarta Pusat, Rabu (8/2). Kapitra menjelaskan, awalnya ba- ik Bachtiar maupun pihak GNPF tidak mengerti dengan surat pemang- gilan dugaan kasus TPPU yayasan. Namun, setelah mendapatkan pen- jelasan dari penyidik, dia mulai pa- ham bahwa ini berkaitan dengan ya- yasan yang dulu menampung sum- Tembakau Gorila Lebih Berbahaya dari Ganja "Seharusnya saya menanyakan atau memeriksa isi dari bungkusan tersebut se- hingga kalau saya mengetahui isinya adalah uang, tentu akan saya tolak dan mengemba- likannya," kata Irman saat membacakan nota pembelaan (pleidoi) di pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Rabu (8/2). beberapa kasus memang pernah kita temukan, tapi jenisnya apa, masih kita lakukan pendalaman, Tapi, seperti yang tadi saya ka- takan, itu peluang modus operandi baru yang bisa dimanfaatkan oleh jaringan untuk mengedarkan nar- koba jenis-jenis itu. Jadi, per- edaran jenis-jenis narkoba sintetik itu kita awasi. Jadi, kalau kita cu- kup, pembuktiannya kita umum- kan. Jadi, BNN sudah uji klinis bahwa tembakau gorila itu narkoba jenis baru dan peng- gunanya bisa ditindak? Ya, bisa. Sudah, setelah uji la- boratorium narkoba, BNN menya- takan dari 56 enam, sudah 46 ma- suk turunan dalam daftar Per- aturan Menteri Kesehatan Nomor 13 Tahun 2014. Tembakau gorila merupakan salah satu jenis syn- thetic cannabinoid atau ganja sin- tetis yang efeknya sama dengan menggunakan ganja, bahkan ini lebih berbahaya. Dalam perkara ini, Irman dituntut tujuh tahun penjara ditambah denda Rp 200 juta subsider lima bulan kurungan RAKHMAWATY LALANG/REPUBLIKA bangan masyarakat untuk Aksi Bela Islam Jilid II dan III. "Tadi dijelaskan penyidik soal dugaan pengalihan aset yayasan kepada pihak pembina, pengawas," kata Kapitra. Karena itu, dalam pemeriksaan selanjutnya, sambung dia, penyidik mungkin ingin tahu bagaimana peran Bachtiar di yayasan "keadilan untuk semua" itu. "Sehingga, tidak ada salah pengertian atau salah paham tentang eksistensi Bachtiar Nasir dalam ya- yasan itu," kata dia. Kapitra menjelaskan bahwa Bachtiar Nasir tidak memiliki jabatan apa pun pada yayasan Keadilan Un- tuk Semua. "Enggak ada (jabatan Bachtiar), jadi biar nanti kami je- laskan ke penyidik. Kan tentunya ada akta notaris untuk pembentukan ya- yasan," kata Kapitra. Selain soal kejelasan objek kasus, Bachtiar juga tidak hadir karena me- nganggap surat pemanggilannya me- nyalahi aturan. Kapitra menjelaskan kedatangannya ke Bareskrim kema- rin juga untuk menanyakan hal tersebut kepada penyidik. Menurut Kapitra, bila melihat Un- dang-Undang Pasal 227 KUHAP, surat panggilan nimal harus tiga hari di- berikan sebelum jadwal pemeriksaan. Sementara, pemanggilan terhadap Bachtiar disebut terlalu mendesak, yaitu tiba pada Senin (6/2) dan pemeriksaan pada Rabu (8/2). "Hari ini nggak datang. Karena, ini pang- gilannya 6 Februari untuk peme- riksaan 8 Februari," kata Kapitra. ed: hafidz muftisany Bagaimana pengawasaan BNN terkait beredarnya nar- koba jenis baru ini? REPUBLIKA KAMIS, 9 FEBRUARI 2017 Ya, tentu pencegahan, pema- haman, pemberantasan di mana barang itu berasal. Jadi, selain ada pengawasan dan komitmen terha- dap penerapan sanksi (baik pen- jual atau pembeli), lebih tegas ter- hadap oknumnya. Jika tidak ada pengawasan dan ketegasan, ya tidak efektif jika tentunya semua itu ada sanksi pidana. Jadi, kita akan lebih intens lagi agar per- edaran narkoba jenis baru tidak cepat beredar di masyarakat. Komitmen BNN membe- rantas narkoba jenis baru? Memang ini perlu dikerjasa- makan agar ada komitmen, kerja sama-kerja sama kalau tidak ada komitnya percuma. Kita ngo- mong-ngomong janji, tapi tidak dilaksanakan tidak ada gunanya pasti terjadinya. c62 ed: hafidz muftisany ditambah pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik selama tiga tahun. Irman mengaku tidak hati- hati menerima bingkisan karena kelelahan fisik dan psikis karena kondisi internal DPD yang tidak kondusif. "Belakangan saya sadari, juga disebabkan oleh situasi dan tekanan yang harus saya hadapi secara terus-menerus sejak lebih dari enam bulan sebelumnya," ungkap dia I antara ed: hafidz muftisany Yasonna Dua Kali Mangkir di KPK JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyayangkan dua kali tidak hadirnya Men- teri Hukum dan HAM Yasonna Laoly untuk diperiksa sebagai saksi dalam kasus tindak pidana korupsi pengadaan paket KTP-el. Berdasarkan jadwal pe- meriksaan KPK, Yasonna kemarin dijadwalkan kembali dipanggil sebagai saksi kasus KTP-el. "Panggilan kedua diagendakan untuk tersangka Sugiharto. Yang bersangkutan tidak hadir karena tidak di Jakarta. Pada panggilan pertama, yang bersangkutan tidak hadir karena baru menerima surat panggilan 'H-1'," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di gedung KPK, Jakarta, Rabu (8/2). Febri menyatakan, direncanakan penyidik KPK akan mengonfirmasi informasi-informasi yang ada terkait aliran dana KTP-el dari Yasonna Laoly sebagai saksi. "Ketidakhadiran sampai dua kali tentu saja buat yang bersangkutan kehilangan kesempatan untuk menjelaskan fakta-fakta atau informasi yang diketahuinya ketika masih menjadi anggota Komisi II DPR RI," ucap Febri. Sebelumnya, dalam pemanggilan pertama oleh KPK pada Jumat (3/2) mantan ang- gota Komisi II DPR RI 2009-2014 Fra- ksi Partai Demo- krasi Indonesia Perjuangan terse- but, juga berha- langan hadir. "Oh, saya minta ditunda karena ke- marin baru terima suratnya dan saya hari ini juga ada ra- pat terbatas di Is- tana Negara," kata Yasonna di gedung Kementerian Hu- kum dan HAM, Ja- karta, Jumat (3/2). Soal pemeriksaan itu, Yasonna mengatakan, ke- mungkinan terkait keputusan soal pembahasan KTP-el saat dirinya menjadi anggota Komisi II DPR RI. "Ini kan mungkin bagaimana keputusan di DPR waktu itu, saya kan anggota Komisi II. Mungkin saja proses penetapan kebijakan seperti apa. Me- ngapa harus memakai satu sistem yang nomor in- duk ini, mengapa harus anggarannya sebesar itu," ujar Yasonna. "" Ketidakhadiran sampai dua kali tentu saja buat yang bersangkutan kehilangan kesempatan untuk men- jelaskan Febri Diansyah menambahkan, KPK sudah me- limpahkan tahap satu untuk dua tersangka dalam kasus KTP-el, yakni pejabat pembuat komitmen Sugiharto dan mantan direktur jenderal kependu- dukan dan catatan sipil Kemendagri Irman. "Pelimpahan tahap satu sudah dilakukan untuk tersangka Sugiharto pada Jumat (3/2) dan untuk tersangka Irman pada Senin (6/2). Itu pelimpahan tahap satu. Jadi, masih ada waktu untuk pelimpah- an tahap dua untuk berkas perkara dan tersang- kanya," kata Febri. Menurut Febri, KPK sudah memanggil lebih da- ri 280 saksi untuk dilakukan pemeriksaan soal ka- sus KTP-el untuk dua tersangka. "Termasuk di an- taranya 15 anggota DPR yang telah diperiksa. 15 anggota DPR yang diperiksa ini dari total 23 anggota DPR yang dipanggil oleh KPK untuk diperiksa. Jadi, sebagian tidak datang karena berbagai alasan ataupun tidak datang tanpa alasan," kata Febri. Febri mengatakan, pemeriksaan terhadap ang- gota DPR itu terkait KPK ingin mengonfirmasi be- berapa hal yang beragam untuk tiap-tiap anggota DPR. "Mulai dari pertemuan-pertemuan yang terjadi apakah itu di kantor DPR ataupun di tempat lain, proses pembahasan anggaran di DPR terkait dengan proyek in," ujar Febri. antara ed: hafidz muftisany RAISAN AL FARISI/REPUBLIKA PLEDOI Mantan ketua DPD Irman Gusman me- nyalami rekannya seusai membacakan nota pem- belaan saat menjalani sidang lanjutan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Jakarta, Rabu (8/2). Sidang kasus suap terkait kepengurusan kuota impor gula tersebut beragendakan pembacaan nota pembelaan atau pledoi yang dibacakan oleh Irman Gusman dan penasihat hukumnya. 60 AHMAD ISLAMY JAMIL Metode survei yang dilakukan dua lembaga survei sama. JAKARTA - Dua lem- baga merilis hasil survei terbaru Pilkada DKI Ja- karta 2017, Rabu (8/2). Meski menggunakan metode yang sama dan waktu survei yang berde- katan, hasil keduanya jauh berbeda. Terutama elektabili- tas Anis Baswedan-Sandiaga Uno. Hasil lembaga riset opini publik Spin (Survei & Polling Indonesia) menyebutkan, pasangan calon Anies Baswedan dan Sandiaga Uno (Anies- Sandi) bakal memenangi per- tarungan jika pemilihan dilakukan hari ini. "Hasil survei kami, Anies- Sandi saat ini berhasil mengungguli para pesaingnya dengan perolehan dukungan 41,74 persen suara," ujar Direktur Spin Igor Dirgantara, di Jakarta, Rabu (8/2). Dua Ler Dia menuturkan, pasangan calon pejawat Basuki T Purnama dan Dja- rot Saiful Hidayat (Ahok-Djarot) kini berada di posisi kedua dengan du- kungan 30,04 persen suara. Di urut- an paling buncit, pasangan Agus Yu- dhoyono dan Sylviana Murni (Agus- Sylvi) hanya meraup 24,95 persen suara. Sementara, pemilih yang be- lum menentukan pilihan sebanyak 3,27 persen. RELE ●DIAN ERIKA NUGRAHENY Color Rendition Chart JAKARTA-Dirjen Otonomi Daerah (Otda) Kementerian Da- lam Negeri (Kemendagri) Su- marsono mengatakan, proses administrasi naskah penerimaan hibah daerah (NPHD) untuk 101 daerah penyelenggara pilkada serentak 2017 telah selesai se- luruhnya. Pihaknya memastikan tidak ada hambatan dalam pro- ses penyaluran dana hibah untuk keperluan pilkada itu. "Semua sudah 100 persen di- tandatangani. Hanya saja, teknis penyalurannya yang berbeda- beda. Dua tahap, tiga tahap, ter- gantung masing-masing daerah," ujar Sumarsono, Rabu (8/2). Bahkan, lanjutnya, ada dae- rah yang mencairkan dana hibah dalam satu waktu sekaligus. Su- marsono mengakui, ketersediaan dana di masing-masing daerah juga menjadi penyebab belum tuntasnya penyaluran dana hibah. Dia mencontohkan, kondisi pendanaan di Papua Barat yang baru bisa menyalurkan dana hi- bah termin kedua pada Februari. "Namun, dana hibah sifatnya sa- ma dengan DIPA, bisa dicairkan kapan saja. Intinya, tidak ada masalah biaya. Terkesan lambat karena pola pencairan yang ber- P wowzar ALLOB PILKADA DKI JAKARTA 2017 4cm Menuru an pilihan tahun ini di mereka pa (pilpres) 20 ponden pe DKI yang d men An F n pac jatuhl Anies-Sand Ahok-Djaro Sylvi 34,46 p Jokowi-JKy pilihan hin persen. "Hasil in kan bahwa saat pilpres dukungann dibandingka KAMPANYE TERAKHIR Calon gubernur DKI Jakarta Baswedan (kiri) melambaikan tangan salam tiga jari kep kampanye terakhirnya di kampung nelayan Cilincing Ja wi-JK yang rot," ucap Ig Berbeda dan konsult nyebut Agus tabilitas ter pasangan sa kami menu Agus-Sylvi s teratas deng Kemendagri P Dana Hibah A sen suara re Manilka Res Dani Akhyar beda-beda," tambah Dirjen Bina Keu. rah Reydonnyzar M mastikan tidak ada l lam penyaluran dana tuk keperluan pilkad Menurut dia, sepanjan trasi dari pihak yang m telah lengkap, seluruh pilkada akan disalurk Pihaknya pun mer masih ada 12 daerah c nyaluran dana hibah d persen. "Berdasarkan kami, tidak ada kend. luran," ujar Reydonny Dia menjelaskan, alternatif sumber dan mang pemerintah dae memiliki ketersediaan mencukupi. Pihak pen ra pilkada, baik KPU pun panwaslu di daer menggunakan dana yang bersumber dari pihak. "Sifatnya bukan rena memang ada k yang memperbolehka naan menggunakan yang tersedia," tambah Sebelumnya, Kom KPU Hadar Nafis Gun minta pemerintah mem perhatian kepada 12 dae belum menyelesaikan pe an NPHD hingga sepek