Arsip
Halaman Artikel
Creative Commons License

Jika anda mendapati gambar tidak sesuai dengan spesifikasi data (salah tanggal dan atau salah penomoran halaman), posisi gambar landscape, satu gambar terdapat dua halaman, kualitas gambar kabur, anda bisa melaporkan data tersebut agar segera diperbaiki dengan menekan tombol laporkan.

Kata Kunci Pencarian:

Nama: Koran Tempo
Tipe: Koran
Tanggal: 2006-01-30
Halaman: 12

Konten


4cm METRO FOND A12 HUJAN 25°C-32°C KELEMBABAN 63-95% Penyimpangan Anggaran di Kabupaten Bekasi Rp 913 Juta Sejumlah dinas terkait mengaku telah mengemba- likan uang itu. JAKARTA - Hasil pemeriksaan Ba- dan Pemeriksa Keuangan mene- mukan penyimpangan Rp 913 juta dalam laporan keuangan tahun anggaran 2004 Kabupaten Bekasi. Dokumen hasil pemeriksaan yang diperoleh Tempo memperlihatkan penggunaan anggaran sejumlah kegiatan tidak sesuai dengan ke- tentuan atau pelaksanaan kegiat- an tidak sesuai dengan spesifikasi. Salah satu contoh adalah kegi- atan pembangunan pasar ikan hig- ienis dan subterminal agrobisnis kurang dikerjakan Rp 116,5 juta. Selain itu, pembangunan sistem informasi administrasi kependu- dukan senilai Rp 102,7 juta tidak sesuai dengan spesifikasi. Ada pu- la pengadaan mobil pemadam ke- bakaran bertangga yang terlambat dan belum dikenakan denda Rp 59,1 juta. Anggota BPK, Baharuddin Ari- tonang, menyatakan, walaupun belum terdapat indikasi tindak pi- dana korupsi pada beberapa temu- an penyimpangan tersebut, telah ada potensi kerugian daerah beru- pa keluarnya uang yang tidak se- mestinya. "Karena itu, pihak-pi- hak yang terkait dengan temuan itu harus segera mengembalikan dana ke kas daerah," katanya. Sejumlah dinas yang terkait de- ngan proyek atau kegiatan itu me- nyatakan telah mengembalikan uang yang penggunaannya me- nyimpang tersebut. Dengar saja penjelasan Kepala Dinas Peter- n IT'S KORANO TEMPO SENIN, 30 JANUARI 2006 -614 nakan, Perikanan, dan Kelautan Hetty Nurhiyati, yang terkait de- ngan pembangunan pasar ikan higienis dan subterminal agrobis- nis. "Sudah selesai," ujarnya. Namun, menurut dia, pengem- balian tidak semua berbentuk uang. "Tapi berupa barang yang kemudian dinilai uang oleh BPK," dia menambahkan. Ia menjelas- kan, yang disetor berbentuk uang senilai Rp 40 juta. Adapun lebih dari Rp 76 juta sudah keburu dibe- lanjakan dalam bentuk barang pe- nunjang pasar ikan itu. Hetty juga mengatakan, sebetul- nya temuan bukan dalam bentuk nilai uang seperti pada laporan yang disampaikan BPK. Tapi yang terjadi di dinas peternakan, per- ikanan, dan kelautan bentuknya barang-barang penunjang kegiat- an pasar ikan, seperti peralatan etalase pemasaran dan alat peng- olah ikan. Hanya, Hetty menambahkan, pada saat petugas BPK mengaudit pihak ketiga, tidak dijumpai ba- rang penunjang pasar dalam la- poran tahunan. "Sebenarnya ba- rangnya ada di gudang. Cuma, pe- tugas BPK tidak mau melihat ke lokasi. Setelah itu, sorenya ba- rang-barang itu dikirim dari gu- dang ke lokasi pasar." Pada saat itu, untuk membukti- kan adanya pembelian barang-ba- rang tersebut, Hetty melanjutkan, petugas BPK, kemudian hanya me- minta bukti foto barang-barang. Badan Kependudukan Penca- tatan Sipil dan Keluarga Berenca- na, yang menangani pembangunan sistem informasi administrasi ke- pendudukan, menurut Kepala Ba- gian Tata Usaha Abdul Fatah, juga telah mengembalikan uang yang tak sesuai dengan ketentuan itu ke kas daerah Rp 102,7 juta. Namun, ia tidak mengetahui persis latar belakang soal itu kare- na yang menanganinya orang lain. "Tapi sudah dikembalikan," kata- nya. Mengenai biaya yang tidak se- suai dengan ketentuan di Badan Perencanaan Daerah Kabupaten Bekasi senilai Rp 32,1 juta itu, be- lum mendapat penjelasan terpe- rinci. Adapun Kepala Badan Pe- rencanaan dan Pembangunan Daerah Atmadjaya tidak dapat di- hubungi. Pesan pendek (SMS) un- tuk meminta konfirmasi juga tidak dibalas. Dua hari berturut-turut kantornya disambangi Tempo, tapi dia tidak pernah dapat ditemui. Tapi Frans Batara, asisten pri- badi Atmadjaya, mengatakan, un- tuk laporan tahun anggaran perio- de 2004, Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah tidak me- miliki tunggakan ke kas daerah. "Sudah selesai," kata Frans, yang menolak memerinci penjelasan- nya. Sementara itu, Badan Pengawas Daerah Kabupaten Bekasi tidak mengetahui pengembalian anggar- an yang dinilai tak sesuai dengan ketentuan itu. Sebab, uang terse- but langsung disetor ke kas daerah dan laporannya dipertanggungja- wabkan ke BPK. "Dalam soal te- muan BPK ini, kami hanya fasili- tator karena kebetulan obyek te- muan di Bekasi. Kami tidak inter- vensi," kata Kepala Badan Peng- awas Daerah Nur Abdurahman. SISWANTO | AMAL IHSAN TEMUAN BPK: Kegiatan pembangunan pa- 1 terminal agrobisnis tahun ang- garan 2004 kurang dikerjakan Rp 116.517.553,18. 2 atas bebera pa pelaksanaan pekerjaan tahun 2004 pada dinas perta- nahan melebihi ketentuan Rp 36.325.000 dan terjadi ke- lambatan penyelesaian pekerja- an yang belum dikenakan den- da Rp 10.782.000. 3 kegiatan penyusunan draf rencana strategis Kabupaten Bekasi pa- da Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupa- ten Bekasi tidak sesuai dengan ketentuan Rp 32.100.000. 4 satuan ke giatan pada Badan Peren- canaan dan Pembangunan Dae- rah Kabupaten Bekasi tidak se- suai dengan ketentuan Rp 23.100.000. 5 kebakaran bertangga ter- lambat dan belum dikenakan denda Rp 59.175.000. Pembangunan sistem infor- 6 dukan senilai Rp 102.750.000 tidak sesuai dengan spesifikasi. 7 yang di- biayai dari dana belanja tak tersangka tidak sesuai dengan ketentuan Rp 543.793.800. AMAL HOTLINE BANJIR 24 JAM 3500000-3822212 tempo doeloe Sampe Oemoer Bintang Batavia 30 JANUARI 1906 Permohoenannja Lie A. Koei dan Kwee Aijoe aken dapat am- poen dari hoekoeman mati, jang telah didjatoehken padanja lan- taran telah memboenoeh orang lantaran perkara-perkara oewang tiga poeloeh cent di dalam pendjara di Glodok, soedah dito- lak. Kadoewa pesakitan ini aken djalanken hoekoemannja di da lam pendjara. BADRIAH jadwal salat 30 JANUARI Zuhur 12.08 Magrib 18.20 Asar 15.30 Isya 19.33 31 JANUARI Subuh 04.36 GAUS SURHMAN (TEMPO) Sumber Departemen Agama Republik Indonesia Sesuaikan waktu Anda dengan menelepon 103 TELEPON DARURAT: KEBAKARAN AMBULANS PLN TOL TELEPON hotline GANGGUAN PENERANGAN KERETA API POLISI SAR JAKARTA TRANSFUSI DARAH PMI 390-6666, 390-9259, 3192-7711 LBH JAKARTA 314-5518 LEMBAGA KONSULING 725-6526, 722-1810, 725-7826, 470-0353 BANJIR 385-2156, 5696-3520, 722- 0070, 4393-4752, 819-6945 LAYANAN UMUM: 113 118 112 550-1111 123 801-1735 147 108 121 http://ticketing.kereta-api.com PESAWAT TERBANG LION AIR: 633-7272, 638-63838 (via SMS: ketik "Lion sched tgl ke- berangkatan kota asal kota tujuan kirim ke 3477) BANDARA SOEKARNO-HATTA 550-5307-09 PELABUHAN TJ. PRIOK 430-1080, 436-7505 DIPRODUKSI OLEH TIM INFO TEMPO Ramai-ramai Menggusur Ke Kemiskinan, pertumbuhan ekonomi, dan pengem perbatasan menjadi program prioritas sejumlah de ulau Nipah memang kecil dan idak berpenghuni. Saat air la- ut surut, luas pulau yang seca- ra administratif termasuk wila- yah Desa Pemping, Kecamat- an Belakangpadang, Kota Batam, Pro- vinsi Kepulauan Riau, ini sekitar 60 hektare. P Namun, ketika air laut pasang, pu- lau ini nyaris tenggelam. Kalaupun ada yang tersisa, luasnya tak lebih da- ri 3 hektare. Tragisnya, luas salah sa- tu dari 92 pulau kecil terluar tersebut dari tahun ke tahun terus menyusut akibat abrasi dan penggalian pasir yang kabarnya dijual ke negeri jiran. "Bila tidak dilakukan reklamasi, pu- lau ini bisa hilang dan otomatis akan menggeser garis batas wilayah Indone- sia," kata Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto dengan nada prihatin. Dengan alasan inilah Pulau Nipah men- jadi salah satu prioritas proyek rekla- masi yang dikerjakan Departemen Pe- kerjaan Umum. Sepanjang 2005, lembaga ini telah menyiapkan rencana tata ruang kawa- san perbatasan negara di Kalimantan dan proses rencana tata ruang Nusa Teng- emua orang tentu opti- S mistis dengan potensi ke lautan dan perikanan yang dimiliki negeri ini. Apalagi bila pengelolaan- nya ditangani secara fokus, sis- tematis, dan terencana. Hal ini- lah yang menjadi perhatian uta- ma Departemen Kelautan dan Perikanan, yang memiliki kewe- nangan pokok di bidang ini. Sejumlah program kerja te- lah disusun Departemen Kela- utan dan Perikanan untuk pem- bangunan di bidang kelautan dan perikanan pada 2006. Se- mua kebijakan dalam program kerja ini sesuai dengan peran sektor kelautan dan perikan an untuk ikut mendorong per- tumbuhan ekonomi nasional dan meningkatkan kesejahte- raan masyarakat Indonesia. "Pembangunan kelautan dan perikanan harus dapat menempatkan masyarakat, baik nelayan dan pembudi- daya ikan maupun masyara- kat pesisir lainnya, sebagai pelaku utama pembangunan kelautan dan perikanan," ujar Menteri Kelautan dan Per- ikanan Freddy Numberi. Color Rendition Chart gara Timur-Timor Leste. Begitu pula un- persen tuk Papua-Papua Nugini, Sangihe Tala- nanti, ud-Filipina, Maluku-Timor Leste, Kepu- tuk me lauan Riau-negara tetangga, Maluku Uta- ada jal ra-Palau. dan Rote Ndau-Australia. genjot Secara keseluruhan, kebijakan De- partemen Pekerjaan Umum, yang ta- hun ini mendapat anggaran sebesar Rp18,03 triliun, diarahkan pada pe- ngembangan sektor-sektor yang erat kaitannya dengan masalah ekonomi, di antaranya pembangunan jalan dan jembatan, pengelolaan sungai irigasi dan air tanah, serta pembangunan in- frastruktur permukiman perkotaan dan pedesaan. Seperti lembaga pemerintah lain- nya, program yang berkaitan dengan percepatan mengatasi kemiskinan ju- ga menjadi perhatian Departemen Pe- kerjaan Umum. Maklum, sejak awal memimpin negeri ini, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sudah menan- capkan tekad untuk menurunkan ang ka kemiskinan, dari 16,6 persen pa- da 2004 menjadi 8,2 persen di akhir masa pemerintahannya nanti. Adapun penurunan angka pengang- gur terbuka ditetapkan menjadi 5,1 Kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan anta- ra lain diarahkan untuk me- ngembangkan kapasitas ska- la usaha dan pelaku usaha, mengembangkan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan, mengembangkan dan mem- perkukuh industri pengolah- an, penanganan serta pema- saran hasil, rehabilitasi dan konservasi sumber daya kela- utan dan perikanan, serta pe- ningkatan upaya penanggu- langan illegal fishing. Salah satu target yang hen- dak dicapai Departemen Ke- lautan dan Perikanan tahun ini adalah peningkatan jum- lah ekspor hasil perikanan. De- partemen Kelautan dan Per- ikanan optimistis ekspor hasil perikanan tahun ini bisa men- capai US$ 3,2 miliar, atau naik 33,3 persen dibanding hasil ekspor pada 2005 yang berjumlah US$ 2,399 miliar. Optimisme tersebut dilon- tarkan Freddy Numberi di Ja- karta ketika menyampaikan Outlook Departemen Kelaut- an dan Perikanan 2006 di ha- dapan pelaku usaha sektor Devisa Sektor Perikanar "Target ini bisa dicapai, di antaranya, dengan duku merintah daerah setempat untuk mempermudah kelautan dan perikanan.” 2cm masya Ses menja raan ra ram d parter vitalis ngan: telah gai tia Ara ikana Perika kan p pena senja keser por, F langa an ak serta Pe senja satu kelautan dan per sional pertengaha lu. "Untuk menca itu, kualitas mutu rus ditingkatkan syaratan yang diaj ra-negara import makin ketat," kat Menurut Freddy produk-produk peri sangat ditentukan gai kriteria, sepe produk, ketersedia secara berkesina serta produk yang diakan secara mas Selain ketiga atas, pelaku usah an juga harus dap tisipasi dan meny nap isu perdagang sional, termasuk - (ISO 9000), isu (ISO 14000), is right, isu respon eries, precauteor ach, isu hak asas dan isu ketenaga Freddy juga opt meningkatkan pro ikanan hingga 7,7 ju meningkat sebesar dibanding tahun se