Arsip

Halaman Artikel

Halaman Lainnya

Konten

N, 30 JANUARI 2006 INFO TEMPO N yang akan direalisasi pelepas- hamnya kepada investor adalah telah mendapat persetujuan DPR ungkap Sugiharto pada awal ma- Datannya. al tahun ini baru muncul ke pub- ncana privatisasi 15 BUMN un- memenuhi target privatisasi yang apai Rp1 triliun. Namun, kebijak- baru bisa diputuskan pada kuar- 2006, menunggu hasil audit la- keuangan 2005. Menurut Sugi- sebagian besar dari 15 perusa- BUMN yang sahamnya siap diju- Dublik tercatat sebagai perusaha- buka. gkah lain yang sedang dijajaki pe- ah adalah membeli kembali (buy saham PT Indosat Tbk. Hal ini usul berakhirnya perjanjian tiga lock-up (ketentuan tidak boleh al) oleh Singapore Technology Te a ketika membeli 41,94 persen perusahaan telekomunikasi ter- Kedua di Indonesia itu. urut Sugiharto, keinginan itu me- n kewajiban moral pemerintah ap kepemilikan saham Indosat lego ke anak perusahaan Tema- JMN Singapura) tersebut. la ti- u dianggap lalai menyampaikan an untuk buy back saham Indo- kewajiban moral kementerian ,apalagi periode lock-up sudah Sugiharto menguraikan. agai pembenahan terhadap 1 n Bi BUMN memang sudah dan sedang di- lakukan, di antaranya menggabungkan sejumlah BUMN ke dalam perusaha- an induk (holding) untuk meningkat- kan produktivitas perusahaan-perusa- haan tersebut. Perusahaan BUMN pu- puk, misalnya, akan dipadukan dengan BUMN perkebunan. HALAMAN 1 A14 Penggabungan, kata Sugiharto, me- rupakan suatu kebutuhan untuk men-` ciptakan sinergi baru dalam rangka program revitalisasi BUMN yang dite- rapkan pemerintah pada 2005-2009. Kementerian BUMN akan membentuk Komite Kebijakan Publik yang tugas- nya memberikan masukan dan anali- sis terhadap proses penggabungan BUMN ini. 4cm Langkah-langkah yang diambil Men- neg BUMN ini dinilai telah berada pa- da jalur yang tepat oleh pengamat eko- nomi Universitas Indonesia, Nina Sap- ti. "Boleh dikatakan berbeda drastis di- bandingkan dengan masa pemerintah- an sebelumnya," ujarnya. Menurut Nina, pemerintahan yang la- lu serta-merta menjual aset tanpa meli- hat sisi keuntungan, seperti harga sa- ham sedang turun atau naik. Kini, pe- merintah tampak lebih berhati-hati. "Kalau dilihat dari kebijakan-kebijak- an yang ada sekarang ini dan kinerja BUMN, target setoran dividen saya rasa masih cukup realistis. Asalkan BUMN itu tidak direcoki dengan kepentingan politik," kata Nina. Terobosan Kardaya, secara alami kegiatan usaha hulu migas memang se- dang mengalami masa sulit. Kondisi tempat sumur-sumur exsisting mulai tua dan secara alamiah produksi menurun me- rupakan faktor utama, di sam- ping rendahnya penemuan ca- dangan minyak dan gas yang berskala besar. Terobosan yang dilakukan memang telah membuahkan hasil. Gambarannya, realisasi pengeboran sumur eksplorasi pada 2005 sekitar 78,8 persen. Kendati tidak meme- nuhi target, rasio keberhasilan pengeboran cukup tinggi, yak- ni 50 persen. "Rasio keberha- silan pengeboran ini memberi- kan gambaran bahwa prospek eksplorasi di wilayah Indonesia relatif cukup baik dan menjan- jikan," ujar Kardaya. Namun, untuk menyong- song masa depan yang lebih baik, BPMIGAS telah mengge- lar target. Untuk jangka pen- dek (kurang dari 3 tahun), di antaranya mempercepat pro- ses tender dan mengupayakan perizinan khusus. elastived Target jangka menengah (4-8 tahun) mencakup perce- patan pengembangan lapang- an Jeruk, menyiapkan pe- IKLAN ngembangan lapangan-la- pangan yang telah ditemu- kan, antara lain seperti Ujung Pangkah, Gendalo, Duri Uta- ra, serta mempercepat pro- yek-proyek enhance oil reco- very. Untuk target jangka pan- jang (lebih dari 9 tahun) di antaranya merubah term of commitment eksplorasi da- lam kontraktor kontrak kerja sama agar lebih realistis. Juga mendorong eksplorasi di ce- kungan yang belum pernah dieksplorasi, misalnya di In- donesia timur, deep water, dan remote areas. Singkatnya, BP MIGAS sela- lu berupaya melakukan yang terbaik untuk menghadapi tahtangan berat di masa de- pan, termasuk tuntutan dari masyarakat agar lembaga ini selalu meningkatkan transpa- ransi dalam mengelola kegiat- an hulu migas, utamanya yang menyangkut cost re- covery. Dan satu hal yang pa- tut dibanggakan, sebagai lem- baga baru, BPMIGAS telah memperoleh pengakuan atas kinerjanya. Terbukti dengan diterimanya ISO 9000 untuk bidang perencanaan. INFORIAL DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM Menuju Indonesia Lebih Sejahtera tan Selatan, dan Sulawesi Selatan. usibah seakan tak henti me- nimpa negeri ini dalam be- berapa tahun belakangan. Mulai bencana gempa dan tsunami di Nanggroe Aceh Darussalam dan Nias pada Desem- ber 2004 hingga musibah banjir dan tanah longsor yang terjadi hampir se- cara bersamaan di berbagai daerah. Kondisi ini tentu membuat semua lembaga pemerintah harus bertindak cepat. Tak terkecuali Departemen Pe- kerjaan Umum, yang mempunyai we- wenang dan tugas yang terkait erat dengan masalah jalan dan jembatan, prasarana permukiman, sumber da- ya air, dan penataan ruang, khusus- nya dalam lingkup nasional atau ber- sifat strategis nasional. Di daerah-daerah ini dilakukan pe- ngembangan jaringan irigasi baru dan pemeliharaan jaringan irigasi yang sudah ada, termasuk di dalamnya upaya-upaya pengendalian banjir. Hal lain yang menjadi prioritas De- partemen Pekerjaan Umum adalah program percepatan penanggulang- an kemismikinan melalui Program Kompensasi Pengurangan Subsidi Bahan Bakar Minyak untuk Infra- struktur Pedesaan. Dalam program ini, setiap desa yang menjadi target mendapat dana senilai Rp 250 juta untuk pembangunan infrastruktur pedesaan. Proyek yang dikerjakan di- sesuaikan dengan kebutuhan masya- rakat di desa tersebut, misalnya un- tuk penyediaan air bersih, pemba- ngunan jalan, dan irigasi. Direktur Jenderal Cipta Karya De- partemen Pekerjaan Umum Agoes Widjanarko mengatakan bahwa pro- yek ini dinilai sukses. "Mereka yang tidak punya mata pencaharian bisa mendapat kerja dan bermanfaat un- tuk kegiatan ekonomi mereka," ung- kap Agoes. Pada 2005, Departemen Pekerjaan Umum menangani 12.800 desa dari sekitar 28 ribu desa terting- gal di seluruh Indonesia. Untuk 2006, anggaran yang tersedia baru untuk 1.800 desa. Proyek-proyek itu nilai- nya jauh lebih murah dibanding bila menggunakan kontraktor. "Jika ang- garan dana mencukupi dan adanya dorongan dari berbagai pihak terkait, akhir 2007 nanti ke-28 ribu desa ter- tinggal ini bisa tertangani," ujar Agoes. Rehabilitasi dan pembangunan daerah bencana serta bekas konflik memang menjadi salah satu pene- kanan program kerja departemen ini. "Daerah-daerah bencana alam dan daerah konflik harus segera diper- baiki dan menjadi salah satu priori- tas kami," ungkap Menteri Pekerja- an Umum Djoko Kirmanto. Secara garis besar, program yang dilaksana- kan adalah pembangunan dan per- baikan jalan dan jembatan, sumber daya air, serta prasarana permukim- an, seperti air bersih dan sanitasi. Dalam rencana strategis Departe- men Pekerjaan Umum 2004-2009, pembangunan di daerah bencana alam dan bekas konflik yang di- programkan di antaranya pemba- ngunan sekitar 100 ribu unit rumah di NAD. Selain itu, program yang ber- ada di bawah Direktorat Jenderal Cip- ta Karya ini adalah pembangunan 22 ribu unit rumah di daerah bekas ke- rusuhan sosial yang terjadi di berba- gai wilayah serta penanganan tang- gap darurat di lokasi pascakonflik di 60 kawasan, seperti di NAD, Kali- mantan Barat, Sulawesi Tengah, Ma- luku, Maluku Utara, dan Papua. Adapun program di bawah Direktorat Jenderal Bina Marga, me- nurut rencana strategis tersebut, me- liputi pembangunan jaringan jalan nasional dan jalan strategis nasional bukan tol sepanjang 750 kilometer di kawasan rawan bencana dan keru- suhan sosial, pembangunan jaringan jalan nasional dan jalan strategis na- sional bukan tol sepanjang 1.800 km di kawasan perbatasan, serta pem- bangunan jaringan jalan yang sama sepanjang 3.000 km di daerah ter- isolasi dan pulau-pulau terpencil. Sedangkan program di bawah Dit- jen Sumber Daya Air hingga 2009 mendatang akan mencakup tersedia- nya sarana antisipasi bencana di 10 wilayah sungai dan 15 lokasi waduk dan terfasilitasinya kegiatan pena- nganan kerusakan prasarana sumber daya alam pascabencana dan keru- suhan sosial. Program lain, tercapai- nya peningkatan kemampuan peme- nuhan kebutuhan air untuk pertani- an pada lahan irigasi seluas 79.450 Berbagai program yang mendukung sektor perekonomian, penuntasan masyarakat miskin, dan rehabilitasi daerah ben- cana menjadi prioritas Departemen Pekerjaan Umum pada 2006. Djoko Kirmanto Menteri Pekerjaan Umum Agoes Widjanarko Dirjen Cipta Karya hektare di enam provinsi kawasan per- batasan dan pemenuhan air baku pa- da kawasan perbatasan di 3 provinsi. Untuk daerah terisolasi dan pulau ter- pencil, seperti di Provinsi Kepulauan Riau, Sangihe Talaud, Maluku, dan Nusa Tenggara Timur, diupayakan ter- capainya peningkatan pemenuhan ke- butuhan air, baik untuk pertanian maupun kebutuhan sehari-hari. Semua program, termasuk pemba- ngunan dan rehabilitasi daerah ben- cana yang digagas departemen ini, dis- inkronisasi dengan program kerja lem- baga-lembaga pemerintah lainnya. "Percuma saja kita menganggarkan dana sekian triliun rupiah untuk mem- bangun bendungan dan perbaikan alir- an sungai bila hutan di sekitar kawa- san tersebut tetap rusak dan gundul," kata Djoko. Untuk itu, menurut Djo- ko, pihaknya melakukan sinkronisasi dengan Departemen Kehutanan me- ngenai titik-titik kawasan yang perlu ditanami kembali. Ditengarai terdapat 62 daerah aliran sungai dan daerah tangkapan air yang kritis dan perlu se- gera dilakukan penghijauan. Terkait dengan penyedian sumber daya air untuk irigasi pertanian, pe- 1 I SENIN, 30 JANUARI 2006 I HALAMAN I A15 Hendrianto N. Dirjen Bina Marga nyesuaian program kerja dilakukan dengan Departemen Pertanian. "Ka- mi tidak mungkin bisa bekerja sen- diri karena yang di-support adalah Departemen Pertanian sehingga kami menanyakan data-data jaring- an irigasi yang dikeluhkan dan per- lu perbaikan," Djoko menjelaskan. Untuk 2006, penekanan program kerja Ditjen Bina Marga Departemen Pekerjaan Umum lebih diarahkan pa- da sektor-sektor yang mendukung ke- giatan ekonomi. Di antaranya pem- bangunan dan pemeliharaan Jalan Trans-Sumatera, Trans-Jawa, Trans- Kalimantan, dan Trans-Sulawesi, ter- masuk jembatan-jembatan yang ada di jalur jalan tersebut. Adapun untuk pembangunan jalan tol, termasuk pro- yek tol yang terhenti karena krisis eko- nomi, akan ditandatangani kontrak konsesinya pada Februari mendatang. Menurut Direktur Jenderal Bina Marga Hendrianto, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 berkaitan dengan jalan, tugas pokok Departemen Pekerjaan Umum adalah mengelola jalan nasional. "Se- belum Desember 2004, jumlah pan- jang jalan nasional sekitar 26.853 Siswoko Dirjen Sumber Daya Air Peningkatan kualitas permukim- an kawasan kumuh dan nelayan ju- ga menjadi sasaran Bidang Cipta Karya pada tahun ini. Ditargetkan program akan menjangkau 3.794 kelurahan yang tersebar di 113 ka- bupaten dan kota. Selain itu, masih ada sederet program lain, seperti pe- nanggulangan dampak bencana alam, pengembangan kawasan pe- rumahan dan permukiman bagi ma- syarakat berpenghasilan rendah, serta menfasilitasi pengembangan infrastruktur permukiman kota. km. Setelah Desember 2004, jum- lah panjang jalan nasional mencapai 34.628 km. Jalan inilah yang kami rawat, pelihara, dan pertahankan kon- disinya," ujar Hendrianto. Prioritas di bidang sumber daya air juga terkait dengan erat dengan per- ekonomian untuk mendukung keta- hanan pangan dengan penekanan pa- da suplai air irigasi. "Targetnya ada- lah agar masalah beras aman," ujar Direktur Jenderal Sumber Daya Air Departemen Pekerjaan Umum Sis- woko. Departemen Pekerjaan Umum mengembangkan jaringan irigasi dan mempertahankan jaringan irigasi yang ada. Saat ini ada sebanyak 6,4 juta jaringan irigasi di seluruh Indo- nesia. Beberapa di antaranya belum berfungsi dengan baik. "Yang belum berfungsi, kami fungsikan, dan yang rusak, kami perbaiki. Di samping itu, kami juga membangun jaringan iri- gasi baru," kata Siswoko. Di Indonesia ada 13 provinsi yang menjadi andalan produksi beras (lum- bung beras), yakni Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Lampung, Ja- wa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Kaliman-spe Departemen Pekerjaan Umum mes- ti pandai-pandai mengoptimalkan se- tiap proyek sesuai dengan ketersedia- an dana yang terbatas. Pada 2005, to- tal anggaran untuk Departemen Pe- kerjaan Umum sebesar Rp 13,1 trili- un. Adapun kebutuhannya sebesar triliun. Tahun ini anggaran yang tersedia Rp 18,03 triliun dari Rp 22 trilun yang dibutuhkan. "Jadi selalu ada deadlock sehingga kita mencoba melakukan revisi, tapi disesuaikan de- ngan Rencana Pembangunan Jangka Menengah. Semua program tetap ber- orientasi untuk menuju Indonesia aman dan damai, membuat Indone- sia adil dan demokratis,dan menjadi- kan masyarakat lebih sejahtera," ujar Djoko.planuesh INFORIAL 2cm Color Rendition Chart