Arsip

Halaman Artikel

Halaman Lainnya

Konten

2cm MAHAKA GROUP JUMAT, 6 JANUARI 2017 7 RABIUL AKHIR 1438 H NOMOR 003/TAHUN KE-25 LUSIS RS/ Jutaan hektare tanah tersedia untuk dimanfaatkan oleh masyarakat. JAKARTA - Instruksi Presiden Joko Widodo terkait pemerataan melalui kebijakan redistribusi aset dan legalisasi tanah menghadapi sejumlah tantangan. Salah satunya adalah kurangnya koordinasi antara kementerian/lembaga terkait. "Ini persoalan ego sektoral dan sudah menjadi budaya sejak lama," ujar peneliti senior Pusat Penelitian Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Siti Zuhro kepada Republika, di Jakarta, Kamis (5/1). Menurut dia, kondisi ini harus segera diperbaiki. Sebab, ada banyak permasalahan mendasar yang harus diselesaikan kementerian/lembaga secara bersama-sama. Siti mencontohkan, ada persing- gungan tugas antara Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional. Selain itu, ada pula persinggungan tugas dalam hal inovasi pelayanan publik antara Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Pendayagu- naan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. REPUBLIKA MENKEU BERHIJAB Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memberi kuliah umum di Universitas Syiah Kuala (Unsyiah), Banda Aceh, Aceh, Kamis (5/1). Selain menyampaikan kuliah umum bertema "Peran Fiskal Dalam Membangun Perekonomian Inklusif", Menkeu juga berkunjung ke Kabupaten Pidie Jaya untuk memberikan bantuan kepada korban gempa. Tekan Ego Sektoral ●DIAN ERIKA NUGRAHENY, FAUZIAH MURSID lui kebijakan redistribusi Pendekatan Konprehensif Hlm-9 aset dan legalisasi tanah. Tu- juannya agar rakyat menda- patkan akses kepada tanah. Ketua Asosiasi Peme- rintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) Mardani Maming mendukung lang- kah Presiden Joko Widodo terkait pemerataan. Menurut dia, pemba- hasan perihal redistribusi aset dan legalisasi tanah sejak lama telah di- lakukan Apkasi. "Kementerian dan lembaga ter- kait semestinya sadar bahwa ada tar- get bersama yang harus diselesaikan. HALIMATUS SA'DIYAH, FAUZIAH MURSID JAKARTA - Indonesia menang- guhkan kerja sama latihan militer dengan Australia menyusul insiden dalam latihan bersama beberapa waktu lalu. Presiden Joko Widodo menyebut, ada masalah prinsip yang membuat Indonesia harus meng- ambil keputusan tersebut. "Masalah itu meskipun di tingkat operasional, tapi ini masalah prinsip," ujar Kepala Negara menekankan, di Jika tidak, ketimpangan pe- nyelesaian program peme- Indepth rintah tidak akan pernah Redistribusi Butuh terselesaikan," ungkap Siti. Ia mengingatkan pen- tingnya kementerian koor- dinator memiliki kapabilitas mumpuni dalam mengoor- dinasikan kementerian/lembaga. Tu- gas itu menjadi wewenang Kemen- terian Koordinator Bidang Pereko- nomian. Saat memberikan pengantar pada Sidang Kabinet Paripurna di Istana Bogor, Rabu (4/1), Presiden Joko Widodo menekankan, pemerataan akan menjadi fokus pemerintah pada 2017. Banyak cara yang akan ditem- puh pemerintah, salah satunya mela- KESENJANGAN EKONOMI INDONESIA RASIO GINI INDONESIA 0,37 0,38 0,363 0,35 TI 0,41 0,41 0,413 0,41 0,41 Semarang sudah diserbu warga. Bahkan, sebelum jam operasional dimulai, mereka berbondong-bondong mengantre di loket- loket kantor tersebut, termasuk di lokasi mobil samsat keliling. 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Para pengantre tak mau kehilangan kesempatan terakhir mengurus per- panjangan STNK kendaraan bermotor sebelum pemberlakuan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Beleid itu diteken Presiden Joko Widodo pada 2 "Makanya, sebenarnya Apkasi bersama kepala daerah sangat men- dukung sekali redistribusi aset dan lahan ini. Apalagi tujuannya untuk pemerataan ini," kata Mardani ke- pada Republika. Kesenjangan antara kabupaten/kota kawasan barat Indonesia dan kawasan timur Indonesia: 0,39 OO Jumlah penduduk miskin di 19 Kabupaten Indonesia per September 2016: 27,76 juta orang (10,70 persen) Jumlah penduduk rentan miskin: 68 juta orang Orang terkaya di Indonesia menguasai 1% tertinggal di KBI 103 DARI 122 49,3% Kabupaten di KTI adalah kabupaten tertinggal aset nasional KBI: Kawasan barat Indonesia KTI: Kawasan timur Indonesia Sumber: Badan Pusat Statistik, Bank Dunia, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) MONUMEN PERS NACIONAL Jokowi: Masalah dengan Australia Prinsipiel Kendati begitu, Presiden tidak men- jelaskan masalah prinsip seperti apa yang telah dilanggar oleh Negeri Kangguru tersebut. Hotel Bidakara, Jakarta, Kamis (5/1). Australia masih dalam kondisi yang baik-baik sa- ja. Hanya mungkin di ting- kat operasional ini masih perlu disampaikan agar situasinya tidak panas," ujar Presiden. Jokowi hanya mengatakan bahwa ia telah meminta Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu serta Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo untuk menyelesaikan persoalan tersebut. Di luar kerja sama militer terse- but, Presiden memastikan bahwa hubungan kedua negara tetap baik. "Saya kira hubungan kita dengan Keputusan penghen- tian kerja sama latihan mi- liter diambil pada Rabu (4/1) lalu. Kebijakan itu diambil TNI AD me- nyusul ditemukannya materi ajar bagi prajurit-prajurit Australia yang di- anggap menyinggung Indonesia di Ia berharap instruksi Presiden dapat diikuti dengan kemudahan masyarakat memperoleh lahan untuk meningkatkan produktivitas. Sebab, selama ini, kewenangan pertanahan tidak diberikan langsung ke daerah, tetapi di pemerintah pusat. Bupati Tanah Bumbu ini menambahkan, tumpang tindih peraturan terkait pertanahan masih ditemukan di daerah-daerah. Hal tersebut sangat terasa di luar Pulau Jawa. mpn kominfo.20.i "Tanah-tanah itu masih butuh legalisasi sehingga masyarakat dapat bisa mengoptimalkan lahan-lahan yang ada di daerah. Tujuannya agar masyarakat bisa meningkatkan kese- jahteraan mereka," kata Mardani. Australia Minta Maaf Reforma agraria Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sofyan Djalil dikutip laman BPN menjelaskan, Kemen- terian ATR/BPN berfokus menja- lankan reforma agraria. Reforma agraria yang menjadi program stra- tegis Kementerian ATR/BPN memi- liki target distribusi 9 juta ha tanah dengan dua skema besar, yaitu lega- lisasi aset (4,5 juta ha) dan redis- tribusi tanah (4,5 juta ha). Meski demikian, Sofyan menye- but terdapat empat permasalahan utama terkait agraria dan tata ruang di Indonesia, yakni ketidakpastian hukum atas penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah, ketimpangan penguasaan tanah, sengketa, dan konflik pertanahan yang berkepanjangan serta konflik tata ruang yang menghambat pem- bangunan.ed: muhammad iqbal AMPELSA/ANTARA Campbell Barracks Swan- Indepth bourne, Perth. Insiden itu Pro-Kontra terjadi pada November 2016. Australian Associated Press (AAP) melansir bahwa kasus itu terkait dengan ma- terial mengenai Jenderal (Anumerta) Sarwo Edhie Wi- bowo, terkait sepak terjang- nya memberantas PKI pada 1965. Saat itu, Sarwo Edhie menjabat sebagai komandan Resimen Pasukan Bersambung ke him 9 kol 3-6 Hlm-8 Warga Panik dan Terkecoh Jelang Kenaikan Tarif OLEH BOWO PRIBADI, KABUL ASTUTI ejak pagi buta kemarin, kantor Sis- tem Administrasi Manunggal Satu Desember 2016 dan akan berlaku pada 6 Januari 2017. "Daripada beban yang harus saya bayar lebih besar, lebih baik saya izin cuti untuk membereskan STNK mobil saya," kata Yulianto (41), warga Kalisidi, Kecamatan Ungaran Barat, di kantor Samsat Utama Kabupaten Semarang. la mengatakan sampai-sampai meng- ajukan cuti dadakan guna mengurusi admi- nistrasi kendaraan roda duanya. Sedianya masa berlaku STNK masih tiga hari lagi. Namun, selisih nominal Rp 125 ribu antara tarif lama dan baru, menurut dia, bisa digunakan untuk kebutuhan yang lainnya. "Makanya mengantre sejak setengah tujuh juga tidak masalah," ujar dia. Hal senada diungkapkan Par- Indepth wanto (34), pemohon perpanjang- PP 60/2016 an STNK lainnya. Ia juga Legalkan mengeluhkan ketentuan baru soal Pungutan biaya penerbitan STNK. Pasalnya, pemerintah memberlakukan Him-9 ketentuan baru ini hampir bersamaan dengan kenaikan harga BBM yang diberlakukan kemarin. Tak hanya itu, ia juga menimbang biaya listrik yang sebentar lagi dinaikkan. "Repot kalau semuanya naik dalam waktu yang tidak terlalu jauh seperti ini," kata warga Kecamatan Ungaran Timur tersebut. Antrean warga di kantor Samsat Kota Bersambung ke hlm 9 kol 1-2 ΤΗ A HRW: Laporan Soal Rohingya Cacat republika.co.id Republika Online @republikaonline Rp 3.500 /40 Halaman LUAR P JAWA Rp 4.500 Ditambah ongkos kirim INTERNASIONAL | HLM7 TUHAN, JANGAN TINGGALKAN AKU Dapatkan d App Store CERBUNG | HLM 19 Pipiet Senja 76 REPUBLIKA ONLINE Dapatkan Google play Negara Penyalah Guna Bebas Visa Didesak Dicoret ALI MANSUR, SAPTO ANDIKA CANDRA JAKARTA - Komisi I DPR mendesak pe- merintah mengevaluasi secara menyeluruh kebijakan bebas visa kunjungan. Secara khusus, Komisi I DPR mendesak adanya tindakan tegas bagi negara-negara yang sudah ketahuan selalu menyalahgunakan kebijakan yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2016 tersebut. "Biar dievaluasi dulu oleh pemerintah. Ten- tunya kalau bagi negara yang menyalahgunakan bebas visa, bukan untuk wisata, maka perlu di- cabut," ujar Ketua Komisi I DPR Abdul Kharis Almasyhari kepada Republika, di Jakarta, kema- rin. Menurut dia, evaluasi menyeluruh perlu dila- kukan. Tujuannya untuk menetapkan negara- negara yang harus dicabut dari daftar bebas visa. Langkah tersebut, menurut Abdul, juga jangan sampai berimbas pada kunjungan wisata- wan mancanegara (wisman). Saat ditanya apa- kah Cina perlu dihapus dari daftar negara bebas visa mengingat banyaknya pelanggaran visa kunjungan, Abdul enggan mengiyakan. Namun, Abdul memberikan kriteria-kriteria negara yang wajib dicabut dari daftar tersebut, yaitu menyalahgunakan izin bebas visa, baik sebagai tenaga kerja asing (TKA) ilegal, pengedar narkoba, maupun pelaku kejahatan siber. Lebih lanjut, Abdul menilai pemerintah tidak perlu khawatir jika bebas visa bagi sejumlah negara dicabut. Sebab, kunjungan wisman tidak hanya dilatarbelakangi oleh visa semata, tetapi juga daya tarik destinasi wisata di Tanah Air. Wakil Ketua Komisi IX DPR Saleh Partaonan Daulay mengatakan, terdapat sejumlah alasan di balik dorongan DPR agar kebijakan bebas visa dicabut. Salah satunya adalah menghilangnya potensi pendapatan negara dari penerimaan ne- gara bukan pajak (PNBP) sebesar Rp 1,3 triliun. Bersambung ke hlm 9 kol 3-6 >> Rehat Krakatau Steel pasok bahan baku cangkul Jadi tak perlu ada impor cangkul lagi, kan? Harga cabai setara daging sapi Kado awal tahun, harga-harga pada meroket RAISAN AL FARISI/REPUBLIKA Ribuan warga antre mengurus perpanjangan STNK di Direk- torat Lalu Lintas Polda Metro Jaya, Jakarta, Kamis (5/1). 4cm Color Rendition Chart