Arsip

Halaman Artikel

Halaman Lainnya

Konten

REPUBLIKA JUMAT, 6 JANUARI 2017 Santri yang itih 8) terjang melalui opini, tapi juga melalui upaya hukum. Selain itu, mereka juga dihadapkan pada tantangan lain. ereka harus mampu merumuskan isu lebih luas, lebih klusif, dan lebih konkret tentang problem kebangsaan, Konomi, dan problem sosial. Jika mereka gagal lolos dari ergapan opini dan hukum serta dari visi yang lebih luas, erakan mereka hanya berhasil pada isu Ahok semata. Padahal, tuntutan publik adalah tentang masa depan donesia dalam hal pemerataan ekonomi, perbaikan ke- dupan politik, dan pergaulan sosial yang lebih ermartabat. Dalam situasi yang demikian, akan lahir ersatuan yang ketiga. Seperti yang sudah saya jelaskan pada "Resonansi" ebelumnya bahwa lahirnya gerakan ini merupakan suatu eharusan sejarah karena lahirnya generasi baru. Generasi antri yang telah bersekolah pada masa Orde Baru dan erhasil mencapai mobilitas sosial yang lebih baik. Mereka menuntut peran yang lebih luas. Generasi ini erbeda dengan generasi santri yang bersekolah setelah emerdekaan. Generasi santri pertama ini berasal dari elas menengah, sedangkan generasi santri kedua ini erlatar belakang yang lebih beragam dan terutama dari elas bawah yang kini telah mengalami perbaikan sosial konomi. Generasi pertama inilah yang kemudian melahirkan CMI sehingga wajar jika organisasi kaum cendekiawan ini ersifat elitis. Selain sumber dayanya masih terbatas, juga arena mereka berlatar belakang kaum elite santri. Sedangkan, generasi santri kedua ini benar-benar erasal dari akar rumput sehingga bersifat masif. Persatu- santri kali ini merupakan kehendak akar rumput, bukan ehendak elite, seperti masa MIAI. Karena itu, elite santri angat gagap dalam menghadapi 411 dan 212. Perlu dicatat, kelahiran ICMI adalah enam tahun etelah Tragedi Priok (1984). Tuntutan perubahan itu tangkap pertama kali oleh orang-orang dari garis keras ga. Tragedi itu menyadarkan kaum moderat, mereka tak oleh diam dan harus mengambil alih prakarsa perubahan. Apakah kaum moderat kembali akan mengambil alih rakarsa perubahan dan berhenti menjadi buntut macan? pakah prakarsa itu akan mencuat setelah ada tragedi erlebih dahulu? Tentu, masih banyak pertanyaan lain yang isa kita ajukan. KH Ahmad Dahlan serta duet KH Hasyim Asy'ari dan KH Wahab Chasbullah adalah figur-figur visioner. Mereka bisa mengambil prakarsa atas dasar keyakinan dan panggilan wa. Dari situlah lahir Muhammadiyah dan Nahdlatul lama. Dua ormas inilah yang kini menjadi perahu besar ara santri. Apakah generasi baru Muhammadiyah dan ahdlatul Ulama mampu menangkap denyut tuntutan erubahan akar rumputnya tentang perluasan peran dalam idang sosial dan ekonomi? Atau? Seorang sejarawan terkemuka menulis, pada masa lu, rakyat Jawa bisa menjadi warga kerajaan lain jika ajanya lalim. Kekuasaan kerajaan-kerajaan di Jawa masa lu bukan hanya terletak pada penguasaan teritori, tapi ga pada kepatuhan manusianya. Jika rajanya lalim, mereka bisa bermigrasi ke kerajaan in. Konversi masif manusia Jawa menjadi Muslim adalah arena orang-orang Islamlah yang memimpin emberontakan terhadap penjajahan Barat. Mereka menderita akibat penjajahan. Begitu juga onversi masif manusia Jawa ke dalam Kristen adalah etelah tragedi G-30-S/PKI, terutama di Jawa Tengah. Aksi alas dendam terhadap PKI oleh sebagian kalangan Islam hembuat para pengikut PKI menjadi Kristen. Kini, gejala serupa mulai bermunculan. Problem sosial konomi yang menimbulkan friksi politik membutuhkan espons baru dari generasi santri masa kini. Manusia ndonesia memiliki independensinya tersendiri dalam menghadapi tantangan zaman. Mereka bisa dengan mudah menanggalkan baju amanya begitu saja jika dianggap tak cocok lagi. Mam- ukah pemimpin Islam moderat memandu desakan per- bahan ini dan berhenti menjadi buntut macan? Bukankah ungguh tak nyaman menjadi pemadam kebakaran? logi Kita lau nggak a lagi. Arti- atu posisi a. Itu wajar isa. dilakukan ongkar soal en dan ibu sebagai ne- ih banyak. Dengadaan suaikan de- contohnya, Australia, dan su-30, Australia nal hormati. belum ba- Indonesia. gi itu kan ti- tidak ber- homati. Ja- liremehkan. kedua ne- mperbaiki bungan? a ini dilaku- pun masya- s ditingkat- a saling me- nghormati. ntuk pendi- Menurut para pengamat, sebelum perang bisa ditembak dulu sama Indo- nesia. Makanya berubah pengadaan alutsistanya, konsep pertahaan udara dari Hornet menjadi F-35 supaya bisa mengimbangi Sukhoi. Mereka takut, secara teknis Sukhoi 35, Hornet habis kemampuannya dari kemampuan, radar, dan sebagainya. Kemudian beberapa alutsista, membeli kapal angkut tanknya untuk menggalang kekuatan, Australia selalu takut dengan Indonesia. Karena, Indo- nesia kalau dilihat sejarahnya, dari dulu udah bisa kembangkan kemam- puannya, sementara dia belum lama. ed: fitriyan zamzami UPH.EDU-ID dikan, people to people harus ditingkat- kan, civil society-nya, kedua negara kan berdekatan dan concern regionalnya yang hampir sama. Jadi, harus kerja sa- ma dengan saling menghormati. Supaya bisa kerja sama.ed: fitriyan zamzami REPUBLIKA JUMAT, 6 JANUARI 2017 AT INFO KAMA ● MABRUROH, SAPTO ANDIKA CANDRA BPK menemukan pungutan Polri yang belum memiliki kedudukan hukum. LAYARA JAKARTA - Kepala Bagian Pene- rangan Umum (Kabagpenum) Polri Kombes Martinus Sitompul membe- berkan alasan kepolisian menilai perlunya PP Nomor 60/2016 tentang Jenis dan Tarif atas Penerimaan Ne- gara Bukan Pajak (PNBP). Salah satu- nya, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan sejumlah penda- patan melalui pungutan administrasi STNK dan BPKB tak bisa dipertang- gungjawabkan. Martinus mengatakan, sejak 2010, pemerintah telah mengalokasi- kan kebutuhan anggaran operasional Polri yang bersumber dari PNBP dengan menetapkan PP Nomor 50 Tahun 2010 tentang Jenis dan Tarif atas PNBP. Namun, dengan berjalan- nya waktu, kata Martinus, PP tersebut tidak sesuai lagi dengan perkembang- an zaman. "Ada empat pertimbangan dalam menetapkan PP Nomor 60 Tahun Bekasi, Jalan Ahmad Yani, Bekasi Selatan, juga tak kalah membeludak. Padatnya pengunjung menyebabkan kemacetan lalu lintas sepanjang 150 meter di ruas jalan depan kantor samsat. Petugas sampai harus menutup pintu gerbang kantor samsat karena tempat parkir penuh. Salah satu warga, Hadi (59 tahun), mengatakan antrean warga membeludak sejak pagi. Warga Perumahan Irigasi, Kelurahan Margahayu, Bekasi Timur, ini sudah dua jam menunggu di kantor Samsat Kota Bekasi sejak pukul 10.00 WIB. Levar CALOR NO WAY MI KAMI SIAP MELAYANI ANDA LEBIH CEPAT DAN MUDAH PP 60/2016 Legalkan Pungutan pemerintah yang lebih efisien, baik, terbuka dan kredibel," kata Sri Mul- yani, Selasa (3/1) malam. Sekretaris Jenderal Forum Indo- nesia untuk Transparansi Anggaran Yenny Sucipto menilai kenaikan tarif pengurusan STNK dan BPKB tersebut tak bijak. Menurut dia, bila dilihat dari sisi pelayanan, sampai saat ini peng- urusan SIM, STNK, dan BPKB masih rumit, boros waktu, dan tidak trans- paran dalam proses dan hasilnya. Dilihat dari sisi biaya pengadaan kertas dan meterai dalam pengurusan dokumen kendaraan bermotor, Yen- ny tidak menemukan adanya kenaik- an harga yang signifikan dari dua ba- han tersebut. Warga Panik dan Terkecoh Jelang Kenaikan Tarif.... dari hlm 1 Hingga loket ditutup pada jam istirahat, ia belum menda- patkan pelayanan. "Nggak kuat antrenya. Berkas sudah dimasukkin rapi, tapi saya keluar nggak kuat antre di dalam sudah dua jam," tutur Hadi kepada Republika, kemarin. Hadi mengaku hendak mengurus perpanjangan STNK kendaraan roda dua merek Kawasaki keluaran 2014 miliknya. Meski tenggat waktu masih sampai 10 Januari 2016, ia memilih lekas mengurus. "Mestinya kalau tarifnya naik pelayanan loketnya juga ditambah, sekarang masih itu- itu aja. Orang mau naik ke atas aja susah. Pelayanan bagus cuma antrenya," ujar Hadi. Pemerintah menerbitkan PP Nomor 60 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas PNPB untuk mengganti PP Nomor 50 Tahun 2010 tentang hal yang sama. Isinya mengatur tarif baru untuk pengurusan surat-surat kendaraan bermotor. Besaran kenaikan biaya kepengurusan surat-surat kendaraan ini naik dua hingga tiga kali lipat dari nilai sebelumnya. Warga Kota Tasikmalaya juga menyerbu kantor samsat setempat guna mengurus adminstrasi kendaraan bermotor, kemarin. Sebagian karena mengira bahwa yang naik adalah pajak kendaraan. Salah satunya, Ujang, warga setempat. "Duh saya nggak tahu, kirain pajaknya juga ikut naik, makanya dari kantor buru-buru ke sini sebelum tanggal 6," kata dia kepada Republika. Warga lainnya, Tika Nurlina, mengatakan belum mengetahui akan ada kenaikan biaya administrasi kendaraan sebelum datang ke samsat. la baru 2016 itu," ujar Martinus, di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Kamis (5/1). Pertimbangan pertama, kata dia, karena temuan Badan Pemeriksa Ke- uangan (BPK) terhadap laporan ke- uangan Polri. BPK menemukan, penerimaan dana melalui sejumlah pengurusan administrasi STNK dan BPKB tidak melalui mekanisme APBN sehingga tidak dapat dipertangungjawabkan. "Kedua, terdapat kegiatan Polri yang belum memiliki legal stading (ke- dudukan hukum-Red) di dalam pe- mungutan sehingga perlu diakomo- dasi dalam daftar dan tarif jenis PNBP," lanjutnya. Yang ketiga, sambungnya, adanya rekomendasi BPK untuk melakukan revisi terhadap PP Nomor 50 Tahun 2010 tentang PNBP Polri untuk mengakomodasi penerimaan negara bukan pajak yang dipungut Polri. Kemudian, tambah mantan kabid Humas Polda Metro Jaya ini, tarif PP Nomor 50 Tahun 2010 dianggap su- dah tidak sesuai lagi dengan kenaikan harga selama lima tahun, terutama pada harga bahan baku, misalnya un- tuk pembuatan STNK maupun BPKB. "Berdasarkan pertimbangan tersebut, dilakukan revisi dengan disahkannya PP Nomor 60 Tahun 2016 tentang.Je- nis dan Tarif Atas Jenis PNBP," kata dia. mengetahuinya setelah tiba dan membaca papan pengumuman. la menilai, pihak Kepolisian kurang menyosialisasikan adanya kenaikan biaya PNBP. Kesalahpahaman serupa juga memicu banyak warga Kota Medan membanjiri kantor Samsat Medan Utara di Jalan Putri Hijau, Kesawan, Medan Barat. Di kantor tersebut, ratusan warga tampak mengantre sejak pagi. Salah seorang warga, Asrini, mengatakan, datang ke kantor Samsat tersebut untuk meng- urus pajak sepeda motornya yang akan jatuh tempo. "Saya tadi datang mau bayar pajak kendaraan saya, takut besok biayanya naik. Rupanya bukan pajaknya yang naik," kata warga Sei Deli, Medan Barat ini. Asrini tak sendiri. Ada banyak warga lain yang juga datang ke kantor Samsat Medan Utara untuk membayar pajak kendaraan yang mereka pikir akan naik besok. Atas kesim- pangsiuran informasi ini, para petugas kepolisian yang berjaga harus berkali-kali memberikan penjelasan kepada warga. Salah seorang polisi wanita, Brigadir Fika, menjelaskan, kenaikan tarif hanya untuk pengurusan surat kendaraan bermotor, seperti STNK dan BPKB. Sedangkan untuk besar- an tarif pajak kendaraan, lanjut Fika, masih sama seperti se- belumnya. "Bukan pajaknya yang naik, hanya tarif STNK dan BPKB-nya saja yang akan naik. Kalau pajak nggak usah kha- watir, belum ada kenaikan sama sekali," kata Fika kepada salah seorang warga yang bertanya. Di Yogyakarta, sejak dikeluarkannya pengumuman ang kenaikan tarif pengurusan STNK dan BPKB, kantor samsat di seluruh wilayah itu disesaki warga. "Jumlah masyarakat yang datang ke kantor Samsat Kota Yogyakarta pada Rabu (4/1) mencapai 1.500 orang, padahal biasanya maksimal 700-800 orang," kata Kasi Pendaftaran dan Penetapan Pajak Kendaraan Samsat Kota Yogyakarta, kemarin. Wilh Biasanya, di kantor Samsat Kota Yogyakarta masyarakat me- markir kendaraannya di hala- man kantor saja. Sedangkan, ke- marin, kendaraan yang diparkir membeludak sampai ke luar. rizky suryarandika/issha harruma/ nenny ridarineni ed: fitriyan zamzami MOTO LAYANAN "Kami Memang Belum Sempurna Tetapi Kami Selalu Berusaha" Salah satu sumber pendapatan yang dilegalkan, kata Martinus, ada- lah pemesanan nomor kendaraan sesuai keinginan pemilik. Ia mengata- kan, sebelumnya permintaan nomor itu dilakukan melalui dealer. "Misal- nya '63 NIT lalu dibaca 'genit', dulu tidak diatur. Kemudian dilihat di luar negeri juga diatur, dipungut biaya untuk pemilihan nomor, sehingga dilakukan pengaturan," kata dia. Ia mengatakan, BPK menemukan bahwa penerimaan dana pemesanan itu tidak melalui mekanisme yang dapat dipertangungjawabkan. Peng- aturan pada penggunaan nomor can- tik diharapkan mengurangi praktik- praktik pungli. Dalam PP Nomor 60 Tahun 2016 disebutkan, pemilihan nomor kenda- raan akan dikenakan biaya dari Rp 5 juta hingga Rp 20 juta. Nominal ter- tinggi untuk pilihan satu angka se- lepas kode daerah tanpa huruf di be- lakangnya. Sedangkan, yang paling murah, pilihan nomor kendaraan empat digit dengan huruf belakang. Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan, pihaknya menyetujui revisi tersebut bukan tanpa syarat. "PNBP dalam hal ini adalah tarif yang ditarik oleh kemen- terian/lembaga dan harus mencer- minkan jasa yang diberikan. Jadi dia (Polri-Red) harus menggambarkan RUSDY NURDIANSYAH/REPUBLIKA Alasan lainnya adalah ke- mampuan pemerintah dalam melakukan pengawasan ter- hadap WNA yang masuk ke In- donesia belum maksimal. Ini ter- bukti dari banyaknya WNA, ter- masuk TKA ilegal, yang terjaring di sejumlah daerah di Indonesia. Bertempat di Istana Bogor, Kota Bogor, Jawa Barat, Rabu (4/1), Menteri Koordinator Bi- dang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan memastikan peme- rintah akan mencoret beberapa negara yang semula diberikan fasilitas bebas visa kunjungan. Kebijakan ini diambil setelah dilakukan evaluasi terhadap Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2016 tentang Bebas Visa Kunjungan beberapa waktu lalu. "Sudah ada, tapi tentu terlalu early kalau saya buka. Biar nanti Dirjen Imigrasi (Direktur Jen- deral Imigrasi Kementerian Hu- kum dan HAM Ronny F Som- pie-Red) dan (pihak) terkait melakukan evaluasi itu," kata Luhut. Menurut dia, untuk sektor pariwisata, fasilitas bebas visa kunjungan juga perlu dievaluasi jika nyatanya tidak memberikan kontribusi signifikan. Selain itu, Luhut juga menyebutkan, pem- berian fasilitas tersebut juga perlu dicabut jika warga dari negara bersangkutan berpotensi melakukan pelanggaran di Indo- nesia. ANTRE Ia pun memastikan, berda- sarkan hasil evaluasi sementara, sangat sedikit warga negara Pemohon perpanjangan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) mengantre di Kantor Samsat Depok yang berada di Jalan Merdeka, Depok, Jawa Barat, Kamis (5/1). Jokowi: Masalah dengan Australia Prinsipiel. Khusus AD (RPKAD) yang men- jadi cikal bakal Kopassus. Selain itu, material artikel juga memuat tentang peran Sar- wo Edhie mengawasi referen- dum di Papua 1969 yang meng- awali bergabungnya provinsi tersebut dengan Indonesia. Me- nurut AAP, sumber di kemiliter- an Australia menyebutkan bah- wa keterangan-keterangan soal Sarwo Edhie tersebut diambil dari laman ensiklopedia terbuka Wikipedia. Selain material tersebut, me- nurut AAP, prajurit Indonesia juga menemukan lambang nega- ra yang terlaminating di markas kemiliteran Australia Campbell Barracks. Dalam salinan itu, alih-alih "Pancasila", dasar ne- gara ditulis "Pancagila". Panglima TNI Jenderal Gatot Ia kemudian menjelaskan bahwa pada saat latihan gabung- an dengan militer Australia, pe- latih dari Komando Pasukan Khusus (Kopassus) TNI AD me- nemukan bahwa kurikulum yang diberikan pada siswa di sana me- ngandung materi yang mendis- kreditkan bangsa Indonesia. Bentuk-bentuk pendiskreditan itu, kata Gatot, antara lain, soal kemerdekaan Papua serta dasar negara Pancasila yang dipeleset- Negara Penyalah Guna Bebas Visa Didesak Dicoret Ia juga menyoal proses penetapan PP yang menyangkut orang banyak tersebut. "Proses penyusunan PP 60 Tahun 2016 tidak transparan dalam penyusunan, misalnya tidak ada uji publik sehingga masyarakat kaget tiba-tiba naik," katanya. Sebelumnya, Menteri Koordina- tor Bidang Perekonomian Darmin Nasution menyatakan, Presiden Jo- kowi secara pribadi sudah meminta kenaikan PNBP tidak dilakukan seca- ra drastis. "Kalau itu menyangkut pe- layanan orang banyak, kalau yang bu- kan, ya, enggak apa-apa juga asal hi- tung-hitungannya sudah betul," ka- tanya.ed: fitriyan zamzami Nurmantyo mengiyakan bahwa keputusan Indonesia menang- guhkan kerja sama latihan mili- ter gabungan dengan Australia karena ada kasus penghinaan terhadap Pancasila yang meru- pakan lambang ideologi bangsa. "Terlalu menyakitkan sehingga tak perlu dijelaskan," ujar Gatot, di Hotel Bidakara, kemarin. asing (WNA) yang menggunakan fasilitas bebas visa kunjungan untuk tinggal dalam waktu lama, apalagi untuk mencari kerja. Lebih teliti Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa Badan Pusat Statistik Sasmito Hadi Wibowo mengingatkan pemerintah agar lebih teliti dalam menghapus sejumlah negara dari daftar be- bas visa. Menurut dia, bertam- bahnya negara bebas visa seiring terbitnya Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2016, Maret tahun lalu, terbukti berbanding lurus dengan penambahan jum- lah kunjungan wisman (wisa- tawan mancanegara). Lonjakan tertinggi disum- bangkan oleh Cina yang sejak be- berapa bulan belakangan me- mimpin sebagai negara asal wis- man terbanyak. Sasmito meng- ingatkan pemerintah terkait po- tensi penurunan jumlah kun- jungan wisata. "Yang jelas, kami melihat be- bas visa mendorong peningkatan wisman terutama dari Cina. Ka- lau ada negara yang dicoret dari bebas visa, potensi penurunan kunjungan tentu ada," ujar Sas- mito. Menurut dia, pemerintah ha- rus mengkaji lebih dalam nega- ra-negara mana saja yang telah memberikan sumbangan ter- besar dalam jumlah kunjungan wisman. Sasmito menambah- kan, dibanding serta-merta menghapus kebijakan bebas visa Publik 9 Redistribusi Harus Komprehensif MUHAMMAD IQBAL JAKARTA - Pakar agraria dari Institut Per- tanian Bogor (IPB), Satyawan Sunito, menjelaskan langkah pemerataan melalui redistribusi aset dan legalisasi tanah bukan kebijakan yang baru. Sejak masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yu- dhoyono, program serupa juga dicanangkan. "Tapi yang jadi permasalahan itu mencanang- kan distribusi sumber daya yang lebih adil. Ini bu- tuh pendekatan komprehensif," ujar Satyawan ke- pada Republika, di Jakarta, kemarin. Menurut dia, sejak masa SBY, pencanangan re- distribusi aset dan legalisasi tanah berjalan beriring- an dengan pemberian konsesi kepada perusahaan- perusahaan besar, termasuk di dalamnya program Food Estate di Merauke, Papua. "Itu jalan bersama- sama. Ini dilihat sebagai sesuatu yang tidak berten- tangan, ," kata Satyawan. Oleh karena itu, dia menyebut redistribusi aset dan legalisasi tanah harus berjalan seiringan dengan moratorium pemberian konsesi dan pengurangan penanaman modal skala besar. Penambahan juga diperlukan dalam supporting system yang dikhu- suskan untuk penggunaan tanah skala kecil oleh masyarakat. "Dalam artian, aparat pemerintah di daerah di- perkuat. Dinas-dinas pertanian, balai pertanian, harus didedikasikan untuk mampu meneliti agro- ekosistem setempat. Pengembangannya harus meli- batkan masyarakat sekitar," ujar Satyawan. Deputi Edukasi, Sosialisasi, Partisipasi, dan Ke- mitraan Badan Restorasi Gambut Myrna A Safitri mengatakan, pemerataan melalui kebijakan redis- tribusi aset dan legalisasi tanah, memiliki sejumlah tantangan. Dari aspek lokasi, hal tersebut hanya bisa dicapai apabila instansi-instansi memiliki satu data dan satu peta. "Sekarang prosesnya masih ber- langsung di Badan Informasi Geospasial," ujar Myrna. Kemudian, dari kondisi riil di lapangan, dia menjelaskan, peta-peta pemanfaatan hutan oleh masyarakat juga harus dicermati. Target ini akan lebih jelas jika mereka juga turut dilibatkan (peta partisipatif). Selain faktor data dan peta, aspek lain adalah dukungan pemerintah daerah (pemda). Hal terse- but penting, mengingat kebijakan tidak hanya bisa mengandalkan kebijakan nasional. "Dibutuhkan peraturan daerah dan kepala daerah). Pemda harus ada dalam gelombang yang sama dengan pusat," kata Myrna. Terakhir, aspek krusial lainnya adalah peme- rataan harus mempunyai perspektif lingkungan. Dengan begitu, redistribusi aset maupun legalisasi tanah harus sesuai dengan fungsi ekosistem. Terkait lahan gambut, Myrna menyebutkan, BRG memiliki kewajiban merestorasi sekitar 2,49 juta hektare lahan di seluruh Indonesia. Dari jumlah tersebut, 400 ribu ha di antaranya belum ditemukan izin. "Itu potensial untuk reforma agraria, per- hutanan sosial, dan lain-lain," kata Myrna. ■ dari hlm 1 kan namanya menjadi "Panca- gila". "Dari situ, maka saya tarik guru tersebut dan saya hentikan dulu," katanya. Atas insiden itu, Gatot me- ngatakan, pihak Australia telah mengirimkan permohonan maaf secara resmi. Negeri Kangguru itu juga menyatakan akan mem- perbaiki kurikulum serta mela- kukan investigasi atas peristiwa tersebut. Panglima TNI menambah- kan, kerja sama pelatihan bahasa yang diberikan Indonesia pada angkatan bersenjata Australia telah berlangsung sejak lama. Terbaru, pelatihan bahasa itu dimulai pada Oktober 2016 lalu. Namun, di tengah jalannya program tersebut, Indonesia me- mutuskan untuk menghentikan kerja sama dan memanggil pu- dari hlm 1 untuk sejumlah negara, tak ada salahnya jika pemerintah mem- berlakukan kebijakan visa on arrival. Ia menilai langkah tersebut bisa menekan rembesan penye- lundupan barang-barang ilegal sekaligus menekan masuknya WNA yang bertujuan melakukan tindak kriminal maupun bekerja secara ilegal di Indonesia. Berdasarkan data BPS, jum- lah kunjungan wisman secara kumulatif sejak Januari hingga November 2016 sebanyak 10,41 juta kunjungan. Angka ini naik 10,46 persen dibanding periode yang sama tahun lalu sebanyak 9,42 juta kunjungan. Untuk November saja, jum- lah kunjungan wisman mencapai 1 juta kunjungan. Perincian ne- gara asal yang menyumbang jumlah kunjungan tertinggi ada- lah Cina dengan 131 ribu orang, diikuti Malaysia 125 ribu orang, Singapura 123 ribu orang, dan Australia 103 ribu orang. Data dari Kementerian Pari- wisata juga mencatat adanya pe- ningkatan jumlah kunjungan wisman bila dibandingkan perio- de sebelum diberlakukan bebas visa dengan setelah adanya be- bas visa. Data Kemenpar per Ok- tober 2016 lalu, lonjakan ter- tinggi wisatawan mancanegara dikontribusikan oleh Cina yang naik 24 persen bila dibanding- kan sebelum adanya bebas visa, yakni dari 984 ribu tahun per menjadi 1,2 juta per tahun. Sementara, kunjungan wisa- lang pelatihnya. Setelah insiden ini, Gatot memastikan pihaknya akan melakukan evaluasi terha- dap bentuk-bentuk kerja sama dengan Negeri Kangguru itu. Namun, Menko Polhukam Wiranto justru menyangkal In- donesia memutus semua hu- bungan kerja sama militer de- ngan Australia. Menurutnya, In- donesia hanya menghentikan se- mentara pelatihan bahasa untuk angkatan bersenjata Australia. "Penghentian kerja sama ini ber- sifat sementara dan akan dilan- jutkan kembali tatkala Australia sudah benar-benar melakukan langkah-langkah penyelesaian dari kasus tersebut," ujar Wiran- to, di Istana Kepresidenan. Ia berharap masalah itu tak mengganggu hubungan bilateral antara kedua negara. Ia mengha- rapkan tak ada pihak-pihak yang mengabarkan kasus itu di luar konteks.ed: fitriyan zamzami tawan di India meningkat 29 persen dari sebelumnya 234 ribu wisatawan per tahun menjadi 302 ribu kunjungan. Kemudian Mesir juga mengalami kenaikan kunjungan cukup signifikan, yakni 46,24 persen dari sebe- lumnya 8.309 kunjungan men- jadi 12.151 kunjungan sejak Ja- nuari sampai Oktober 2016 lalu. WNA Cina ditangkap Pelanggaran keimigrasian seiring fasilitas bebas visa kunjungan masih terus terjadi. Terbaru, Kantor Imigrasi Kelas II Sukabumi mengamankan tiga orang WNA asal Cina yang me- nyalahgunakan izin tinggal di Indonesia. Ketiga WN Cina tersebut, yakni Lin Jingui (40 tahun), Lin Hui (43), dan Chen Mingjie (45). Mereka bertiga berasal dari Fu- jian, Cina. Ketiganya bekerja di sebuah pabrik pembuatan batu bata di Kampung Cipicung, Desa Gunungguruh, Kecamatan Gu- nungguruh, Kabupaten Suka- bumi, Jawa Barat. "Tiga WNA Cina diamankan ketika sedang melakukan aktivi- tas bekerja," ujar Kepala Kantor Imigrasi Kelas II Sukabumi Fi- lianto Akbar di Sukabumi, ke- marin. Menurut dia, pada saat dila- kukan pemeriksaan pada Rabu (4/1) malam ketiganya tidak mampu menunjukkan dokumen keimigrasian berupa paspor. Fi- lianto menjelaskan, informasi ke- beradaan tiga WN Cina yang be- kerja di pabrik batu bata bersum- ber dari warga sekitar. antara/riga nurul iman ed: muhammad iqbal 4cm Color Rendition Chart