Arsip

Halaman Artikel

Halaman Lainnya

Konten

2 Nasional RI Matangkan Pembangunan RS di Myanmar JAKARTA-Lembaga kemanusiaan, MER-C, memenuhi panggilan Wakil Presiden (Wapres) Republik Indonesia M Jusuf Kalla, Kamis (2/2). Pertemuan MER-C dengan Wapres membicarakan tindak lanjut program pembangunan UMAR MUKHTAR Dewan Etik MK merekomendasikan pemberhentian tidak hormat. JAKARTA-Anggota Majelis Ke- hormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) As'ad Said Ali menyatakan Patrialis Akbar mengaku telah mela- kukan pelanggaran etik sebagai ha- kim konstitusi. Rumah Sakit Indonesia di wilayah konflik Rakhine State, Myanmar. Presidium MER-C Sarbini Abdul Murad mengatakan, pihaknya memberikan empat alternatif desain RS kepada Wapres. "Kami dipanggil oleh Wakil Presiden Republik Indonesia untuk mendiskusikan secara detail rencana pembangunan rumah sakit bersama, RS Indonesia di Myanmar," kata Sarbini. Selain MER-C, turut hadir "Kita hanya tanya pelanggaran etik saja, dia (Patrialis) mengakui me- lakukan pelanggaran etik saja. Iya mengakui," ujar As'ad usai meme- riksa Patrialis di tahanan gedung KPK, Jakarta, Kamis (2/2). As'ad menambahkan, hasil per- temuan anggota majelis kehormatan MK dengan Patrialis belum sampai pada taraf kesimpulan. Pemeriksaan atas pelanggaran etik Patrialis itu masih berlanjut dengan memeriksa beberapa saksi lain. "Belum ada, be- lum, ini kita mau rapat lagi di.MK," ujar dia. Anggota Majelis Kehormatan MK Bagir Manan, mengatakan selain ber- temu Patrialis, anggota majelis juga menemui penyidik KPK. Pertemuan dengan penyidik KPK ini untuk me- mastikan hasil penyidikan KPK ter- BANDUNG-Kepolisian Da- erah Jawa Barat (Jabar) telah me- layangkan surat pemanggilan pemeriksaan Pimpinan Front Pembela Islam (FPI) Habib Ri- zieq Shihab sebagai tersangka. Patrialis Akui Langgar Etik Tersangka Akui Lakukan Kekerasan DATANGI KPK Wakil Ketua Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman (kedua kanan) bersama Ketua Dewan Etik MK Abdul Mukti Fajar (kedua kiri) mendatangi Gedung KPK, Jakarta, Kamis (2/2). Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi mendatangi KPK untuk memeriksa Patrialis Akbar atas dugaan pelanggaran kode etik dalam kasus dugaan suap putusan MK. Kepala Bidang Humas Polda Jabar Kombes Pol Yusri Yunus membenarkan surat pemanggilan pemeriksaan terhadap Rizieq Syi- hab pada 7 Februari 2017. "Sudah (pemanggilan pemeriksaan) tang- gal 7 Februari," kata Yusri di Ban- dung, Kamis (2/2). Yusri juga menyebut pihak- nya siap menghadapi rencana ku- bu Rizieq yang akan menempuh praperadilan. Menurut Yusri Yu- nus, gugatan praperadilan meru- pakan konsekuensi hukum yang harus dihadapi oleh lembaga pe- nyidik seperti Polri. "Kami siap menghadapi gugatan praperadil- an tersebut. Itu merupakan kon- sekuensi hukum bagi polisi," kata dia. Selain itu, Yusri menegaskan, mengajukan praperadilan adalah hak warga negara yang keberatan dengan proses hukum. "Kami juga perwakilan dari Palang Merah Indonesia (PMI). Pada pertemuan ini Wapres berharap agar dalam jangka waktu satu tahun ke depan, RS Indonesia di Myanmar bisa berdiri. JK melalui PMI akan menyediakan dana sebesar Rp 10 miliar sebagai dana awal pembangunan dari sekitar Rp 30 miliar total dana yang dibutuhkan. "Sisanya, nanti akan kita cari bersama, MER-C, PMI, dan pemerintah," ujar Sarbini. amri amrullah ed: hafidz muftisany Es ( hadap kasus Patrialis. Meski dikatakan betul itu hasil penyidikan KPK, lanjut Bagir, tidak berarti akan memengaruhi putusan Majelis Kehormatan MK. "Itu kan se- bagai hasil penyidikan. Apakah benar- benar betul, nanti itu urusan hakim (majelis kehormatan MK)," tutur dia. Bagir juga menyampaikan keda- tangan anggota Majelis Kehormatan MK ke lembaga antirasuah itu juga bukan untuk meminta data terkait kasus Patrialis. "Kita enggak minta data apapun. Kita hanya konfirmasi bahwa hal-hal yang diduga itu, sam- pai hari ini, hasil penyidikan mereka (KPK) itu benar," ujar dia. Saat di dalam, ucap Bagir, Patri- alis mengaku tidak menerima dana suap seperti yang disangkakan KPK padanya. "Beliau enggak akan begitu saja menerima sangkaan seperti itu," ungkap dia. Bagir juga menyebutkan Patrialis merasa keberatan jika diperiksa MK- MK di KPK. Patrialis mengaku ber- sedia diperiksa Majelis Kehormatan MK jika pemeriksaan dilakukan di MK. "Karena ini majelis kehormatan, ya semestinya di MK saja," ujar dia. Namun, Majelis Kehormatan MK tidak bisa merespons permintaan itu. Menurut Bagir, status Patrialis saat ini adalah tahanan KPK sehingga tidak bisa dibawa kemanapun, ter- masuk untuk pemeriksaan majelis kehormatan MK. "Karena beliau di bawah kekuasaan KPK, tentu KPK harus didengar. Apakah memper- bolehkan atau tidak, dia kan bersta- menghormati langkah tersebut (praperadilan) karena itu hak setiap warga negara yang kebe- ratan dengan langkap penegak hukum," kata dia. Menurut Yusri, penetapan pe- nyidik Polda Jabar yang mening- katkan status Rizieq sebagai ter- sangka sudah melalui tahapan yang benar. Yusri menyebut, ke- putusan penyidik meningkatkan status Rizieq dalam kasus peno- daan Pancasila sudah berdasarkan bukti-bukti yang kuat. Untuk menghadapi gugatan tersebut, lanjut Yusri, Polda Jabar akan menyiapkan tim dari Bidang Hukum dan penyidik. "Kami sa- ngat yakin penetapan tersebut sudah sesuai prosedur yang benar. Dua alat bukti sudah terpenuhi," ujar dia. Polda Jabar Periksa Habib Rizieq Sebagai Tersangka DJOKO SUCENO Sebelumnya, Rizieq Shihab menyebut telah mengajukan gu- gatan praperadilan Polda Jawa Barat terkait penetapan tersangka dugaan penghinaan Pancasila. "Tim kuasa hukum telah men- daftarkan gugatan praperadilan kemarin," kata Habib Rizieq di Jakarta, Rabu (1/2). Tim kuasa hukum Rizieq telah Kejagung Sebut Dahlan Iskan Tersangka Mobil Listrik JAKARTA - Kejaksaan Agung RI telah menetapkan mantan menteri Badan usaha milik negara (BUMN) Dahlan Iskan sebagai tersangka. Penetapan tersangka ini di- lakukan dengan dikeluarkan- tus tahanan," ujar dia. Bagir belum dapat memastikan apakah anggota majelis kehormatan MK akan kembali datang KPK atau tidak. Majelis kehormatan tersebut belum merencanakan kedatangan berikutnya ke KPK. "Karena sekarang ini kita kembali lagi ke MK untuk melanjutkan pemeriksaan mereka- mereka yang terlibat, pegawai-pe- gawai MK," ujar dia. Untuk sementara ini, lanjut Bagir, pihaknya menganggap bahan-bahan yang diperlukan untuk persidangan etik Patrialis sudah memadai. Hanya saja, jika memang masih memerlu- kan tambahan keterangan dari Patri- alis, tentu majelis akan meminta lagi. "Kita anggap bahan-bahan untuk keperluan etik itu, sudah cukup me- madai. Hanya apabila masih perlu untuk ditambahkan ya nanti kita minta lagi," kata dia. Bagir juga menegaskan fokus pemeriksaan Patrialis oleh Majelis Kehormatan MK ini adalah terkait kode etik. Majelis memisahkan per- soalan hukum pidana korupsi yang menyeret Patrialis itu dengan masa- lah kode etik hakim konstitusi. "Mi- salnya apakah korupsi atau tidak, kita enggak mau, tapi kita yang berkaitan dengan etik," tutur dia. Ketua Majelis Kehormatan MK Sukma Violetta mengatakan KPK sangat kooperatif dengan kedata- ngannya. Pihaknya mendapat banyak keterangan yang berharga. Ketera- ngan ini kemudian akan didalami untuk menjadi bahan pertimbangan mendaftarkan gugatan praperadil- an terhadap Polda Jawa Barat ke Pengadilan Negeri Kota Bandung. Rizieq menegaskan, akan menjalani seluruh proses hukum, termasuk penetapan tersangka berdasarkan laporan Sukmawati Soekarnoputri di Polda Jabar. "Sebagai warga negara, saya taat hukum dan kooperatif," ujar Ha- bib Rizieq. Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan, kasus penodaan Pancasila dengan tersangka Ri- zieq Shihab harus diserahkan me- kanismenya pada hukum. "Ini kan masalah hukum, kita serah- kan ke hukum saja apa yang ter- jadi," kata Wapres Kalla. Rizieq Shihab sudah ditetapkan sebagai tersangka kasus penodaan dasar negara Pancasila dan pencemaran nama baik mantan presiden Soe- karno. Menurut Yusri, gelar perkara yang dilakukan penyidik menyim- pulkan ucapan Rizieq sudah me- menuhi unsur pidana. Alat bukti yang dimiliki polisi untuk menje- rat Rizieq, kata dia, yaitu video re- kamanan. Rekaman tersebut, im- buh dia, sudah dilakukan pene- nya surat perintah penyidikan pada 26 Januari 2017 lalu. Kapuspenkum M Rum mengamini penetapan ter- sangka tersebut melalui pesan singkat. "Benar sejak 26 Janu- ari 2017," kata Rum, Kamis (2/2). Pengacara Dahlan, Pieter Talaway, mengaku tidak tahu adanya informasi tersebut. Menurutnya, kalaupun ada sprindik, belum tentu menjadi tersangka. "Sampai saat ini belum ada panggilan sebagai di persidangan majelis kehormatan MK. "Informasi yang ditemukan dan keterangan lainnya, kami terima kasih kepada KPK," tutur dia. Pada sidang perdana MKMK, Ra- bu (1/2), Dewan Etik MK mengusul- kan pemberhentian tidak hormat terhadap Patrialis. Abdul Mukthie Fa- djar mengungkapkan, ada banyak hal yang menjadi pertimbangan Dewan Etik sebelum mengusulkan Patrialis diberhentikan secara tidak hormat. Pertama, kata Mukthie, Patrialis dianggap telah mencemarkan nama baik Mahkamah Konstitusi dan juga hakim konstitusi. Patrialis dinilai melakukan pencemaran nama baik karena menjadi tersangka kasus dugaan suap, ditahan, bahkan ditang- kap melalui Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh KPK. "Di BAP, itu banyak hal. Pertama, kena OTT, ditetapkan tersangka, berada di dalam tahanan, langsung atau tidak langsung ini mencemarkan nama baik Mahkamah Konstitusi dan hakim konstitusi," kata dia. Tidak hanya itu, Patrialis juga di- nilai melakukan pelanggaran etik ka- rena diduga memperjual-belikan draf putusan uji materi atas Undang-Un- dang Nomor 41 tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan. litian oleh tim Labfor Mabes Polri dan dinyatakan asli atau bukan rekayasa. Selain itu, polisi juga telah meminta keterangan sejumlah saksi ahli, yaitu ahli bahasa, pi- dana, falsafah, dan sejarah. "Kita akan menjadwalkan pemanggilan kembali saudara Rizieq Shihab sebagai tersangka. Mudah-mu- dahan, minggu ini akan ada pe- manggilan tersebut," ujar dia. Yusri mengatakan, Rizieq di- jerat dengan dua pasal, yaitu Pa- sal 164 a tentang Penistaan Lam- bang Negara (Pancasila) dan Pa- sal 320 KUHP tentang Pencemar- an Nama Baik. REPUBLIKA JUMAT, 3 FEBRUARI 2017 "Berdasarkan informasi yang ten- tu harus dibuktikan, misalnya, ten- tang draf putusan yang menurut KPK buktinya adalah draf putusan. Se- dangkan, putusan kan baru diba- cakan pada 7 Februari," kata dia. ed: hafidz muftisany Meski berstatus sebagai ter- sangka, kata dia, Rizieq tak akan dikenakan penahanan lantaran an- caman hukuman kedua pasal ter- sebut di bawah lima tahun. Dia mengatakan, untuk Pasal 164a an- caman hukumannya empat tahun penjara, sedangkan untuk Pasal pencemaran nama baik sembilan bulan. "Tidak ditahan karena an- camannya di bawah lima tahun. Ini sesuai dengan KUHAP," kata dia di Mapolda Jabar. ed: hafidz muftisany tersangka. Mungkin saja sprindik dulu," kata Pieter. Sebelumnya, pengadilan tindak pidana korupsi (Tipikor) telah memvonis mantan pemi- lik PT Sarimas Ahmadi Pratama Dasep Ahmadi dalam kurungan tujuh tahun penjara. Selanjutnya, mantan Kepala Bidang Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Ke- menterian BUMN Agus Suher- man juga ditetapkan sebagai tersangka. mabruroh ed: hafidz muftisany ANDRIAN SAPUTRA KARANGANYAR - Tersangka dalam kasus dugaan tindak kekerasan pada pelaksanaan Pen- didikan Dasar (Diksar) Mahasiswa Pencinta Alam (Mapala) UII mengakui adanya kekerasan terhadap peserta. Dua tersangka, yakni M Wahyudi (25 ta- hun) dan Angga Septiawan alias Waluyo (27 tahun) ditangkap di Posko Mapala Unisi UII Yogyakarta pada Senin (30/1). "Secara gentleman mereka mengakui tindak kekerasan itu terjadi pada peserta Diksar Mapala, juga terhadap tiga orang korban meninggal dunia itu," tutur Kapolres Karanganyar AKBP Ade Safri imanjuntak di Mapolres Karanganyar, Kamis (2/2). Kendati demikian, polisi masih terus melakukan pendalaman dan pengembangan kasus tersebut. Setelah melakukan pemeriksaan terhadap saksi, baik peserta dan panitia, Ade mengungkapkan, tak menutup kemungkinan adanya tersangka baru. "Kita kembangkan dan terus mendalami terkait job masing-masing seksi dan bidang (panitia), SOP juga kami tanyakan dan responsible mereka. Kami ingin melihat apakah ini dilakukan orang per orang atau terjadi secara sistemik. Kita terus kembangkan untuk melihat potensi tersangka lain dalam kasus yang terjadi," tutur Ade. Ade menuturkan, penyidik juga tengah me- ngumpulkan keterangan ahli dari Rumah Sakit Dr Sardjito yang melakukan autopsi terhadap peserta yang menjadi korban meniggal. Kuasa Hukum untuk tersangka dan panitia diksar Willy Pangaribuan mengatakan, pihaknya memilih untuk memasrahkan segala proses dan hasil penyidikan kepada polisi. Dia mengung- kapkan, klien-kliennya telah menjalankan kewa- jiban dipanggil untuk diperiksa sebagai saksi. "Panitia yang diperiksa sehat semua. Secara moril mereka sudah menjalankan kewajibannya. Selanjutnya, terkait hasil penyidikan itu kita se- rahkan kepada tim penyidik. Kami menghargai hu- kum, karena kita juga berada di negara hukum," tutur Willy. Willy juga enggan berbicara lebih jauh soal dua tersangka yang ia dampingi. Ia menegaskan akan mengikuti proses penyidikan yang dilakukan ke- polisian. "Kami belum bisa memberikan tanggapan, ini masih proses penyidikan," tuturnya. Sebelumnya, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) mendatangi Mapolres Karanganyar, Jawa Tengah, pada Rabu (2/1) pagi. Kedatangan. LPSK untuk meminta keterangan dan data kepada polisi terkait kasus dugaan tindak kekerasan dalam Diksar Mapala UII. Sebelumnya, UII mengajukan kepada LPSK sebanyak 34 nama peserta diksar untuk mendapat perlindungan. "Tim kami baru pada tahapan pencarian data dan informasi. Setelah kami dapatkan data dari UII, rumah sakit, dan polisi, kita akan melakukan ela- borasi untuk menggali, menelaah, hingga sampai pada pembuatan risalah," ungkap Wakil Ketua LPSK Askari Razak. "Risalah itu akan kami bawa ke paripurna untuk diambil keputusan, apakah pihak yang diajukan permohonan untuk mendapat perlindungan sebanyak orang itu dapat kami penuhi atau tidak," tambahnya. Hingga saat ini, jelas dia, LPSK telah melakukan pertemuan dengan lima orang saksi yang meru- pakan peserta diksar UNISI UII ke-37. LPSK me- wawancarai tiga orang saksi di kediaman masing- masing, sedangkan dua orang saksi dimintai keterangan di rumah sakit. ed: hafidz muftisany RAISAN AL FARISI/REPUBLIKA PEMERIKSAAN KORUPSI MESIN PESAWAT Mantan senior manager Engine Management PT Garuda Indonesai (Persero) Azwar Anas dimintai keterangan oleh awak media seusai menjalani pemeriksaan di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Kamis (02/02). Azwar Anas diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Emirsyah Satar terkait dugaan suap pengadaan pesawat dan mesin pesawat dari Rolls Royce. ri Janail KAMPANYE CAGUB DKI Calon Gubernur DKI Jakarta Ar panye terbatas di Cibubur, Jakarta, Kamis (2/2) (foto ki Kelurahan Kenari, Jakarta, Kamis (2/2). ●DIAN ERIKA NUGRAHENY KPU Yakin DPR menyayangkan semarak pilkada hanya terasa di DKI JAKARTA- Komisi Pemilihan Umum (KPU) yakin partisipasi masyarakat pada Pilkada Serentak 2017 tidak akan turun. Bahkan, KPU yakin partisipasi pada Pilkada ini akan meningkat hingga 2,5 persen dibanding Pilkada Serentak 2015. "Target partisipasi masyarakat akan meningkat hingga 77,5 persen. Sebelumnya, partipasi masyarakat dalam Pilkada Serentak 2015 sekitar 75 persen," ujar Komisioner KPU, Ferry Kurnia Rizkiyansyah, Kamis (2/2). Mendagri Tjahjo Kumolo me- ngatakan, pihaknya menargetkan ada peningkatan partisipasi pemilih sebanyak lima persen dalam pilkada serentak tahun ini. "Mudah-mudahan kali ini par- Color Rendition Chart RIZKY SURYARANDIKA PI TASIKMALAYA - Pasangan calon (paslon) wali kota dan wakil wali kota Tasikmalaya nomor urut tiga, Dede Sudrajat-Asep Hidayat, berencana mengadakan wisata bagi warga Tasik bersamaan de- ngan kampanye terbuka paslon nomor urut dua, Budi Budiman- Muhammad Yusuf. Aksi 'curi' mas- sa itu disinyalir mencederai etika. Berdasarkan pembagian jadwal dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Tasik, masing-masing paslon bergiliran menggelar kam- panye terbuka. Dimulai pada tang- gal 22, kampanye terbuka oleh pas- lon Dede-Asep, selanjutnya tang- gap 29 oleh paslon Dicky Candra- Denny Romdoni. Adapun paslon Budi-Yusuf memperoleh jadwal terakhir, yaitu tanggal 5 Februari. Ketika hendak melaksanakan kampanye terbuka ini, pihak Budi-Yusuf mendapat tantangan karena paslon Dede- Asep menjanjikan wisata ke Pa- ngandaran dan Cirebon di hari yang sama. Kepala Kesbangpol Kota Tasik- malaya, Deni Diyana menjelaskan, memang tak ada aturan yang di- langgar oleh paslon nomor urut dua jika menyelenggaraan wisata tersebut. Hanya saja, menurutnya, paslon nomor urut dua melanggar asas kepatutan. Apalagi ia merasa aksi itu justru berpotensi menyulut provokasi antarmassa pendukung. "Itu kalau secara aturan pilkada tidak ada pelanggaran, mungkin cuma asas kepatutan. Seharusnya bisa saling bersikap bijaksana, ti- tisipasi pemilik persen. Jangan yang di bawah itu, tidak ada p tralitas PNS h Tjahjo. Sementara Daniel Zuchron dak ada lagi dae masyarakatnya angka 25 perse rentak 2015 lalu rakat di Medan persen. Masyarakat ham akan hak hak pilih dala pilkada. KUNJUNGI KAMPUNG AMBON Calon Wakil Gubernur DKI urut dua Djarot Saiful Hidayat (tengah) menyapa warga sa ke Kampung Ambon, Jakarta, Kamis (2/2). Dalam kesemp Djarot meminta kepada masyarakat untuk memerangi narko membangun fasilitas untuk anak-anak muda di kawasan ra Sebab, tingl kurang berpelua litas hasil pilkac Karena itu, p Strategi 'Curi Mas Dinilai Cederai Et kan peningkata: ngan masyaraka Serentak 2017 se gencar dilakuka 4cm "Sosialisasi penyelenggara bupaten. Namu dak provokasi antar nya gesekan pasti ada ke masyarakat, kalau sata silakan, kalau m panye silakan," katan tawan, Kamis (2/2). Senada dengan it nitia Pengawas Pemil Kota Tasik, Ede Supr tak ada aturan yang d nyangkut ajakan wisa merasa langkah Dec rupakan bentuk pelan politik. Menurutnya, masing-masing pasl menunjukkan etika baik sebagai bagian da pribadi. "Tidak ada pasal atur ini, yang penting s hargai. Inilah integri nilai-nilai norma dilak meski bukan pidana. daerah harus punya int gi secara moral, karena lon kepala daerah yang pin Kota Tasik, harusny ses yang benar, baik c dan perilaku," ujarnya. Menanggapi hal it tim kampanye paslon Dede Muharam menga wisata itu bukan beras. kampanye. Sebab, me masyarakatlah yang diadakannya wisata itu. Mengenai penentua yang berbarengan deng kampanye paslon lain, hal itu hanya kebetula juga memastikan, tiap w ikut wisata akan dipat- meski ia tak tahu detail nya.ed: muhammad hafil