Arsip

Halaman Artikel

Halaman Lainnya

Konten

4 Nasional PELUNCURAN BUKU Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Jimly Asshiddiqie membubuhkan tanda tangan dalam peluncuran buku di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (2/2). Buku berjudul "Hukum Acara Sidang-Etik Penyelenggara Pemilu itu mengupas mekanisme persidangan di DKPP. Revisi UU TKI Mendesak Dilakukan sendiri, bukan disiapkan swasta se- perti sekarang," imbuhnya. torium pengiriman TKI ke Timur Tengah. Kebijakan ini juga melarang pengiriman orang yang dipekerjakan untuk perorangan di 19 negara Timur Tengah sejak 2015. 12 di antaranya berhasil dipulangkan ke Tanah Air dari Jeddah, Arab Sau- di. Rieke berharap sisa 33 TKI dapat segera dipulangkan agar berkumpul kembali bersama keluarganya. Dia menilai sistem persiapan TKI dari swasta banyak pelanggaran. Mereka tidak maksimal menjalankan proses persiapan. Akibatnya, banyak TKI tidak berkompeten dalam bekerja. Berdasarkan pengalaman itu, Hermono mengatakan, pihak swasta hanya bertugas untuk pema- saran dan penempatan TKI. Politikus PDIP itu meminta pe- merintah lebih maksimal lagi men- cegah TKI ilegal. Hal ini dilakukan dengan berbagai gerakan literasi yang meminta warga untuk tidak menjadi TKI ilegal. Mereka harus diarahkan untuk mengikuti prosedur sesuai yang sudah ditentukan pemerintah. Pihaknya berharap revisi UU ini segera berjalan. Berbagai pihak yang berkepentingan dengan revisi ini di- harapkan dapat duduk bersama. "Yang kita khawatirkan, pembahasan revisi UU ini terjebak pada politik bi- rokrasi. Jangan sampai ke sana," katanya. Pihaknya juga mengapresiasi upaya pemerintah memulangkan TKI ilegal yang diduga menjadi korban perdagangan orang. Dari 45 orang, UMI NUR FADHILAH, ALI MANSUR Sistem persiapan TKI dari swasta banyak pelanggaran. JAKARTA - Badan Nasional Pe- nempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) menilai revisi UU 39/2004 tentang Penem- patan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri mendesak. Tujuannya untuk menjadikan TKI semakin profesional. Sehingga dapat mengangkat citra pekerja migran tersebut di dunia. "Kita inginkan tenaga kerja yang sudah profesional yang mandiri," ujar Sekretaris Umum BNP2TKI, Hermo- no, di kantornya, Jakarta, Kamis (2/2) Dia mengatakan, TKI seharusnya tidak boleh lagi direkrut dengan sis- tem mobilisasi seperti yang terjadi belakangan ini. Dengan sistem yang biasa, mereka baru menyiapkan ke- mampuan kerjanya sebelum berang- kat bertugas, bukan sejak jauh hari. Pemerintah ingin TKI sudah me- nyiapkan kemampuan dir Mere- ka juga harus mengikuti pelatihan yang disiapkan di penampungan se- mentara. Model ini, tambahnya, su- dah ada di Filipina. Hermono mengatakan, pemerin- tah bertugas menyiapkan infrastruk- tur, seperti lembaga pelatihan TKI. Lulusannya akan bekerja di luar ne- geri. "Kita arahnya mau membangun sistem penempatan tenaga kerja. Ca- lon TKI sudah menyiapkan dirinya JAKARTA - Pemerintah meng- usung Kepala Badan Perencanaan Pem- bangunan Nasional (Bappenas) Bam- bang Brodjonegoro untuk menjadi pre- siden Dana Internasional untuk Pe- ngembangan Agrikultural (Internatio- nal Fund for Agricultural Develop- ment/IFAD). Bambang mengaku sudah meminta izin Presiden Joko Widodo terlebih dahulu terkait pencalonannya tersebut. "Seorang calon presiden IFAD me- nurut aturannya harus dinominasikan oleh negara," ujar Bambang, di Jakarta, Kamis (2/2). Saat bertemu Presiden, ia memaparkan, Indonesia berkesempat- an dapat lebih berkiprah di dunia in- ternasional melalui badan PBB itu. Menurut Bambang, warga Indone- sia belum pernah menempati posisi tersebut. Bambang mengatakan, Presi- den setuju bahwa Indonesia harus lebih tampil di organisasi internasional. Dia kemudian ikut mencalonkan diri men- jadi presiden IFAD. Sebelumnya, Bambang telah me- ngunjungi Roma, Italia, dua pekan lalu. Tujuannya untuk berkampanye dan mengikuti uji kepatutan terkait dengan nominasinya sebagai calon presiden IFAD periode 2017-2021. IFAD merupakan salah satu badan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang berkantor pusat di Roma. Orga- nisasi ini bergerak dalam pendanaan internasional untuk pembangunan sektor pertanian. Bambang Brodjone- goro menjadi satu-satunya wakil dari Asia. Dia memiliki pengalaman luas be- kerja sama dengan IFAD sejak masih menjabat wakil menteri keuangan RI selaku gubernur IFAD Indonesia. BNP2TKI berharap re- visi ini dapat memberikan pelayanan terbaik untuk TKI. Mereka nantinya dapat bekerja dengan baik sehing- ga mengharumkan nama baik Indonesia. Latar belakang pendidikan dan pe- ngalaman kariernya dinilai luas, baik di bidang akademis, pemerintahan, maupun organisasi internasional. Bam- bang diharapkan bisa mendapatkan dukungan mayoritas dari negara ang- Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Puan Maha- rani, mengatakan, revisi UU ini harus segera dilaksana- kan. Tujuannya untuk men- jaga marwah negara melalui TKI yang berkualitas. Kepala Bappenas Digeser ke IFAD JJ Seorang calon presiden IFAD menurut aturannya harus dinomina- sikan oleh negara. TKI ilegal Anggota Tim Pengawas TKI, Rieke Diah Pitaloka, mengklaim, ada lebih dari seribu TKI ilegal diberang- katkan. Pemberangkatan tersebut terjadi saat Peme- rintah Indonesia memora- 12 TKI KORBAN PERDAGANGAN ORANG Penerbangan pertama Senin (30/01/2017) 1. Elviati Iskandar Idris asal Sumbawa 2. Srianti Bt Sulbeman asal Sumbawa Penerbangan kedua Selasa (31/01/2017) 1. Sumiati Bt Eje Solihin asal Garut 2. Rika Andriani Bt Hadri Tahya asal Purwakarta 3. Anti Susanti Binti Muhammad asal Sumbawa Penerbangan Keempat Kamis (02/02/2017) 1. Ayu Binti Sawal Taswa asal Indramayu 2. Siti Kunaya Binti Karma Sanip asal Karawang 3. Oneng Risnawati Bt Uma Omid asal Sukabumi Penerbangan Ketiga Rabu (01/02/2017) 1. Hulmayati Binti Amaq Jumohur asal Lombok Tengah 2. Nunung Mulyani Bt Winaya Iliyas asal Garut 3. Saleha Binti Sulaeman Iman asal Sumbawa 4. Aisa Apud Asmira asal Bandung gota IFAD. Presiden IFAD saat ini adalah Ka- nayo F Nwanze dari Nigeria yang masa jabatan untuk periode keduanya akan berakhir pada 31 Maret 2017. Pemilihan presiden IFAD akan di- laksanakan pada kesempatan Pertemu- an Dewan Gubernur IFAD Sesi ke-40 tanggal 14-15 Februari 2017 yang akan diikuti oleh delapan kandidat terkemu- ka dari berbagai belahan dunia. Uji ke- patutan bagi para kandidat dilaksana- kan pada 20 Januari 2017 lalu. Sebelumnya, Presiden mengins- truksikan Kepala Bappenas tidak boleh lagi mengedepankan ego sektoral. "Bappenas tidak boleh lagi terperang- kap gaya sektoral atau bahkan perpan- jangan tangan dari sektoral," ujar Pre- siden dalam rapat terbatas di Istana Bogor, Jawa Barat, akhir Januari lalu. Jokowi meminta Bappenas serius menjaga keberlangsungan program pri- oritas. Bersama Kementerian Keuangan, Bappenas juga diminta untuk turut serta menyederhanakan proses perencanaan dan penganggaran yang rumit. Presiden meminta Bappenas mem- bangun komunikasi lintas kementerian dan lembaga. Lembaga tersebut juga harus mengembangkan sistem berbasis informasi teknologi untuk mendukung proses perencanaan anggaran terinte- grasi. antara ed: erdy nasrul Pengiriman yang terindikasi ile- gal tersebut dilakukan oleh perusa- haan di Saudi yang bekerja sama de- ngan beberapa perusahaan jasa TKI (PJTKI) pada 2016. Sebagian PJTKI yang terlibat telah dicabut Izinnya, belum lama ini. ●FAUZIAH MURSID Rieke mendorong berbagai ele- men bangsa untuk dapat mengusung solidaritas tinggi mengatasi persoalan yang menimpa TKI. Menurut dia, im- pitan ekonomi dan keterbatasan la- pangan pekerjaan di dalam negeri mendorong seba- gian masyarakat mengadu nasib di luar negeri. Dia juga mendesak Pe- merintah Indonesia ber- sama negara terkait lainnya membongkar indikasi ja- ringan visa ilegal terkait TKI. Pengirimnya adalah perusahaan yang melang- gar aturan. Sebelumnya, pemerintah telah menge- luarkan keputusan meng- hentikan penempatan pe- nata laksana rumah tangga (PLRT) ke seluruh negara Timur Tengah. Sumber: Timwas TKI DPR RAKHMAWATY LA LANG/REPUBLIKA JAKARTA- Komisi II DPR memin- ta Kementerian Pendayagunaan Apara- tur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) segera menyelesaikan persoalan pegawai honorer. Caranya de- ngan menerbitkan peraturan yang men- jadi turunan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Ne- gara (ASN). "Kita minta segera PP itu diterbitkan, karena Menpan katakan, persoalan ASN yang mengemuka tadi akan diatur dalam 11 PP, Februari ini akan disegerakan. Kita tunggu dan akan pelajari PP tersebut," ujar Ketua Komisi II DPR RI Zainudin Amali seusai rapat kerja dengan Menpan- RB di Kompleks Gedung Parlemen Senayan, DPR, Jakarta, Kamis (2/2). Pihaknya menilai revisi UU ASN belum diperlukan. UU tersebut baru berusia dua tahun. Lagi pula, belum ada PP yang diterbitkan sejak UU itu disah- kan. PP itu bisa mempertimbangkan ke- mungkinan dibatalkannya revisi UU BNP2TKI mencatat, pengiriman TKI selama 2016 lebih banyak di sektor formal. Sektor itu mendo- minasi jumlah penempatan secara keseluruhan, yaitu sebanyak 114.171 orang. dian erika ned: erdy nasrul PT Kalimantan Jawa Gas Berkedudukan di Jakarta Barat ("Perseroan") PEMBERITAHUAN REPUBLIKA JUMAT, 3 FEBRUARI 2017 Pansus Minta Seleksi Penyelenggara Pemilu Ditunda ALI MANSUR, DESSY SUCIATI SAPUTRI JAKARTA - DPR meminta pemerintah me- nunda seleksi penyelenggara pemilu. Anggota Ko- misi II DPR, Lukman Edy, mengatakan, seleksi ter- sebut akan lebih baik apabila menunggu revisi UU Pemilu selesai. Ketua Pansus Revisi UU Pemilu ini khawatir hasil revisi nanti memuat pasal yang mengatur soal penyelenggara pemilu (KPU, Bawaslu, dan DKPP) akan berbeda dengan norma undang-undang yang sebelumnya. Bahwa pada tanggal 30 Januari 2017, para pemegang saham Perseroan telah menyetujui dilakukannya konversi utang Perseroan menjadi saham yang diambil bagian oleh PT Permata Graha Nusantara, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia, beralamat di Jl. KH Zainul Arifin No. 20, Jakarta Barat 11140, Indonesia, berdasarkan Facility Agreement tanggal 11 November 2014 jo. Akta Cessie Nomor 7 tanggal 6 Januari 2016, yang dibuat di hadapan Pratiwi Handayani, SH., Notaris di Jakarta dan konversi atas Cost Incurred menjadi saham oleh PT Bakrie & Brothers Tbk, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia, beralamat di Bakrie Tower Lantai 37, Rasuna Epicentrum, JI. H.R. Rasuna Said, Jakarta 12940, berdasarkan MoU Cost Incurred tanggal 11 November 2014 serta Amandemen Perjanjian Pinjaman tanggal 11 November 2014. "Setidaknya ada beberapa catatan tentang pe- nyelenggara pemilu yang diusulkan pemerintah dalam draf RUU, DIM fraksi, maupun usulan dari masyarakat yang berbeda dengan undang-undang lama," jelas politikus PKB ini melalui pesan singkat, Kamis (2/2). Pemberitahuan ini dibuat untuk tujuan memenuhi kewajiban dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 15 tahun 1999 tanggal 25 Februari 1999 tentang Bentuk-Bentuk Tagihan Tertentu yang dapat dikompensasikan sebagai Setoran Saham. Jakarta, 3 Februari 2017 Direksi PT Kalimantan Jawa Gas Menurut dia ada beberapa poin penting terkait penyelenggara pemilu, di antaranya batas usia pe- nyelenggara pemilu. Pemerintah mengusulkan me- naikkan syarat minimal usia komisioner lima tahun. Sementara, ada usulan masyarakat untuk membuat syarat maksimal usia komisioner. Ada juga catatan keterlibatan penyelenggara pemilu dalam partai politik. Draf RUU dari peme- rintah mengusulkan calon komisioner menyatakan mundur dari partai politik pada saat pendaftaran. Sementara, undang-undang lama menyatakan tidak boleh ada catatan sebagai pengurus partai politik lima tahun terakhir. "Ada usulan untuk menambah jumlah komi- sioner Bawaslu menjadi tujuh orang mengingat beban tugas dan tambahan kewenangan Bawaslu di dalam draf RUU, sehingga dianggap komposisi lima orang tidak cukup," kata dia. Penanganan Honorer Harus Cepat baga tersebut harus tetap ada karena amanat UU ASN. ASN, apalagi, jika PP tersebut nantinya sudah mengakomodasi penyelesaian beragam persoalan terkait ASN dan te- naga honorer. Terkait syarat khusus keanggotaan KPU mau- pun Bawaslu, beberapa usulan masyarakat dapat mengubah persyaratan kompetensi komisioner dua lembaga tersebut. Contohnya, penerapan pemilihan elektronik mengharuskan ada komisioner yang ahli teknologi informasi, sedangkan untuk mengaudit secara kom- prehensif dana kampanye mengharuskan keber- adaan komisioner yang ahli audit. "Lalu penyelidikan dan penyidikan praktik politik uang mengharuskan persyaratan yang punya pengalaman intelijen dan penyidikan, dan usulan tentang kewajiban adanya keterwakilan 30 persen perempuan di komisioner penyelenggara pemilu juga akan menjadi persoalan dalam hasil pansel sekarang," katanya. Terkait rekrutmen, struktur, dan kewenangan DKPP, ada usulan dari masyarakat dan LSM pemer- hati pemilu untuk mengubah kewenangan DKPP, termasuk pola rekrutmennya. Bahkan, ada juga yang mengusulkan penggantian nama DKPP. Kalau usulan ini bisa diterima, rekrutmen DKPP bisa men- jadi bagian tugas pansel yang dibentuk pemerintah. Sebelumnya, Ketua Tim Seleksi (Timsel) KPU- Bawaslu Saldi Isra dan para anggota tim seleksi menyerahkan sejumlah nama yang lolos seleksi calon komisioner KPU dan anggota Bawaslu ke Presiden Joko Widodo (Jokowi), Rabu (1/2). Tim menjelaskan sudah menyelesaikan seluruh tahap seleksi sesuai UU penyelenggaraan pemilu. Dalam seleksi tahap kedua, lanjut dia, timsel menguji para calon secara tertulis terkait tata kelola pemilu. Kemudian dilanjutkan dengan tes kesehat- an dan juga tes psikologi. Dari hasil seleksi tahap kedua, terdapat 58 calon yang lolos. Mereka terdiri atas 36 calon anggota KPU dan 22 calon anggota Bawaslu. Politikus Golkar itu mengungkap- kan, Menpan-RB Asman Abnur juga te- lah menyanggupi penyelesaian 11 PP tersebut pada Februari ini. Salah satu PP disebut mengakomodasi persoalan tenaga honorer. Kemudian, di proses seleksi tahap ketiga ter- dapat 14 calon anggota KPU dan 10 calon anggota Bawaslu yang berhasil lolos. Nama-nama calon yang lolos seleksi tersebut, kata Saldi, sudah diserahkan ke Presiden.ed: erdy nasrul Anggota Komisi II DPR lainnya, Ar- teria Dahlan, meminta agar revisi UU ASN itu ditarik. Sebab, dampak revisi UU ASN justru memunculkan persoalan baru. Ia juga mempertanyakan revisi UU ASN yang justru muncul dari Baleg DPR. "Makanya, ada apa ini? Kok dibawa ke baleg? Kan kita yang tahu isu ini. Dam- pak revisi UU ASN kan bisa memun- culkan tenaga honorer non-K, padahal K-1 dan K-2 saja belum beres," katanya. Selain itu, ia juga tidak setuju dengan revisi UU ASN lantaran semangatnya untuk membubarkan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN). Menurut dia, lem- Mereka yang getol mendorong pem- bubaran KASN beralasan, lembaga ter- sebut tidak banyak berperan. Namun, Arteria mengatakan, lembaga itu justru bisa berjalan maksimal, asalkan diberi anggaran besar dan wewenang yang cu- kup seperti Komisi Pemberantasan Ko- rupsi. Arteria memaparkan, apabila KASN dibubarkan, pengangkatan pejabat di pemerintah daerah akan didasarkan pada keinginan kepala daerah. Faktor- faktor yang menjadi penentu dalam pengangkatan jabatan tidak lagi kom- petensi, tetapi aspek kedekatan dan ke- kerabatan. Wacana tersebut muncul dalam re- visi UU Aparatur Sipil Negara (ASN) yang kini dibahas di Badan Legislasi DPR. Pada akhir 2016 muncul inisiatif sejumlah anggota DPR untuk merevisi UU ASN yang baru berusia dua tahun. Salah satu poin revisi ialah pembubaran lembaga itu.ed: erdy nasrul antam PT ANTAM (PERSERO) TBK- KANTOR PUSAT PENGUMUMAN PRA KUALIFIKASI PT ANTAM (PERSERO) TBK-Kantor Pusat Jakarta mengundang penyedia barang/jasa BUKAN KECIL sebagai berikut: Pengadaan : 1) Jasa Pekerjaan Overburden Removal, Pengangkutan dan Transhipment bijih nikel Tambang Tanjung buli. 2) Jasa Pekerjaan Overburden Removal, Pengangkutan dan Transhipment bijih nikel Tambang Moronopo. Nomor : 01/PRA/MSC/2017 dan 02/PRA/MSC/2017 Pendaftaran tanggal : Tgl 03-02-2017 s.d 10-02-2017 jam 09.00 s.d 16.00 WIB Persyaratan Mendaftar 1. Memiliki Pengalaman dibidang pekerjaan overburden, removal, pengangkutan dan transhipment bijih nikel minimal 1 (satu) tahun dibuktikan dengan kontrak/PO 2. Laporan keuangan tahun terakhir (2015) yang telah diaudit oleh Akuntan Publik. Tempat Pendaftaran: PT ANTAM (Persero) Tbk Kantor Pusat Supply Chain Management Gedung ANTAM Lt. 3 Jl. Letjen TB. Simatupang No. 1 Lingkar Selatan - Tanjung Barat Jakarta 12530 Telp. 021-789 1234 ext. 2202 Fax. 021 788 44 941. Jakarta, 03 Februari 2017 VP Supply Chain Management REPUBLIKA JUMAT, 3 FEBRUARI 2017 Mahasiswa Asing UMM Tingkatkan Bahasa Indonesia CHRISTIYANINGSIH MALANG- Perguruan Tinggi Muhammadiyah (PTM) dan Aisyiyah (PTA) berupaya memperbanyak mahasiswa asing fasih berbahasa Indonesia. Prog- ram Bahasa Indonesia untuk Penutur Asing (BIPA) ini diharapkan mampu memberikan pembelajaran berkualitas bagi mahasiswa internasional. Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) menginisiasi pembentukan silabus pembelajaran BIPA. Hal itu dilakukan melalui workshop dan semi- nar bertemakan "Pengembangan Silabus BIPA Praktis Model PTM". Kegiatan ini digelar selama tiga hari sejak Rabu hingga Jumat (1-3/2). Kegiatan ini diikuti oleh PTM dan PTA se-Indonesia di Hotel UMM Inn. Semakin hari permintaan untuk me- ngembangka n bahasa In- donesia di berbagai kampus di banyak nega- ra semakin meningkat Color Rendition Chart Workshop ini merupakan tindak lanjut pertemuan Kantor Urusan In- ternasional (KUI) PTM pada 2015. Pada forum terse- but, PTM yang ha- dir membeberkan pengalaman pem- belajaran bahasa Indonesia. Kepu- tusannya, KUI de- ngan BIPA akan merumuskan kuri- kulum dan silabus yang akan diapli- kasikan di tiap kampus. Kepala Pusat Pengembangan Strategi dan Di- plomasi Kebaha- saan (PPSDK) Emi Emilia menyatakan, peluang PTM untuk mengem- bangkan BIPA tergolong besar. "Semakin hari per- mintaan untuk mengembangkan bahasa Indonesia di berbagai kampus di banyak negara semakin meningkat," ujarnya dalam seminat itu. Universitas yang telah lama memiliki program BIPA juga terbantu dengan permintaan pengem- bangan bahasa Indonesia di luar negeri. Selain itu, BIPA disebut sangat strategis sebagai sarana diplo- masi karena memberikan sumbangsih pada peme- rintah untuk menyebarkan bahasa Indonesia di kancah internasional. Kepala BIPA UMM Arif Budi Wurianto dalam sambutannya berjanji akan berupaya lebih giat lagi untuk mengajarkan bahasa Indonesia kepada mahasiswa asing. Mahasiswa asing yang belajar di PTM, terutama UMM, berasal dari berbagai negara. Dengan mempelajari bahasa Indonesia beserta budayanya, persebaran bahasa Indonesia dan nama kampus tempat belajar akan semakin mudah di- ingat. Hal ini akan membuat nama kampus semakin tersebar di masyarakat dari berbagai negara. Wakil rektor I UMM Syamsul Arifin dalam pembukaannya menyatakan, PTM di Indonesia hendaknya meningkatkan upaya meraih pengakuan internasional. Indikator pencapaian tersebut, antara lain, meningkatnya jumlah mahasiswa asing yang dimiliki PTM. Selain itu, perlu juga meningkatkan kualitas dosen dan mahasiswa yang diakui secara internasional. Caranya dengan membuat penelitian dan mengikuti konferensi berskala internasional. Emil berharap setiap kampus tak sekadar memiliki unit BIPA, tapi juga menjadikan kebijakan itu sebagai program studi. Hal ini berangkat dari fakta belum adanya kampus di Indonesia yang memiliki prodi BIPA dan minimnya penelitian ter- kait BIPA. Akibatnya, metode BIPA belum meng- ikuti pembelajaran mutakhir.ed: erdy nasrul RIZKY SURYARANDIKA F BUKU & ME Rek TASIKMALAYA - Wahid Foundation menyebut angka intoleransi dan radikalisme di kalangan pelajar meningkat. Menyikapi hal itu, Wahid Foundation berencana membentuk pendampingan pada pelajar di Kota Tasikma- laya dan Poso. Dari hasil survei yang dilakukan pada 2016 lalu, diperoleh data bahwa 60 persen pelajar siap mengikuti jihad jika ada panggilan. Bahkan, 20 persen pelajar menganggap insiden bom Thamrin sebagai tindakan yang benar. Koordinator Program Wahid Foundation, Anis Hamim, pun menganggap hasil survei itu harus disikapi dengan membentuk program pendampingan terhadap pelajar. Ia khawatir pelajar akan semakin terjerumus dalam intoleransi dan radikalisme jika tak ditangani lebih awal. "Kami berencana dampingi mereka agar bisa jalankan keagamaan sebagai Muslim yang baik. Ada nilai yang kita lihat sudah bagus di kalangan pelajar Muslim dari segi praktik ibadah. Namun, di kalangan mereka ada yang ingin eksklusif tidak mau berteman dengan REPUBLIKA PENYERAH PROGRA 4cm D U Ju rap pe dodo jang wa s kem Joko nunj PENYALURAN WAKAF DARI PEMBACA Direktur Utama Republik memberikan secara simbolis buku dan Alquran kepada Direktur PDT Priyono (kedua kiri), di Jakarta, Kamis (2/2). Lebih dari Rp 2 buku dari sekitar 10 ribu eksemplar buku akan disalurkan bers perce mem skill Kont 2017 Kam J didik lebih kian, kualit nesia ini, Pr 42 pe merup (SD), 82 per Wahid Foundation S Pelajar di Tasik dan yang beda aga pada perbedaa ke gerakan radi dalam lokakary Secara Sp menyasar prog Tasikmalaya da Poso diduga me radikalisme be Foundation de Nantinya, prog nyasar sekola menerima. Untu masih mengump pemerintah, sep kemahasiswaan Pandangan me pedoman dalam "Kami meme menerima penda pendampingan diskusi tentang L sesuai dipraktikk ingin menggala kesadaran tentan