Arsip

Halaman Artikel

Halaman Lainnya

Konten

a Benar, a Tersakiti ya rtai- lap- u. 10 N₁ bat. cam. ala n. п ut di m ereka ada njadi dan ti- n 0- L Lokal M. si. agai rat nini. kan. cu , ia h. arga a if Susu cabik si ini. sme ni ni 10- nya - REPUBLIKA JUMAT, 3 FEBRUARI 2017 asan diruntuhkan atau tembok Cina yang dibangun pada abad sebelum Masehi) dan menutup pintu pendatang dari tujuh negara. Konfigurasi sosial di Indonesia berbeda de- ngan negara-negara itu sehingga tidak bisa dila- kukan dengan cara hitam-putih, menang-kalah. Fragmentasi di Indonesia sangat kompleks dan tak ada yang bisa memenangkan pertarungan dengan mutlak. Yang kaya beretnis Tionghoa, tapi ia berkelindan dengan agama Kristen. Kendati keduanya minoritas, tapi kuat secara ekonomi dan menguasai infrastruktur dan elite, seperti media massa, lembaga riset, dan partai politik. Yang miskin Muslim dan terpecah dalam banyak kelompok yang saling berkompetisi, bahkan "bermusuhan". Mereka ada di partai- partai kecil. Namun, rasa senasib membuat mereka bisa bersatu dalam kondisi tertentu. Kerumitan itu paling kentara dalam konfigurasi di parlemen dan pemerintahan. Tak begitu mudah membangun koalisi yang solid. Realitas ini harus menjadi kesadaran bersama bahwa tidak bisa menang-menangan. Tak bisa zero sum game. Menang di sini, kalah di sana-yang saling tumpang-tindih antara status ekonomi, agama, teritori, dan etnis. Karena itu, jika pun ada-dan-yang harus dimenangkan adalah memenangkan masa depan Indonesia. Hanya ada satu caranya, yaitu mewujudkan cita-cita proklamasi 17 Agustus 1945. Itu sudah dibuat founding fathers ketika menyusun UUD 1945. Dalam pembukaan disebutkan cita-cita Indonesia. Negara Indonesia harus merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Tugas pemerintah melindungi warganya, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Adapun dasar kerja pemerintah adalah kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Di situ jelas ditekankan kesejahteraan umum dan keadilan sosial. Selama 71 tahun kemerdeka- an, Indonesia sibuk mengurusi elitenya. Walau pemerintah berganti, rezim berubah, dan presiden dipergilirkan, tetapi keadaan tetap sama: hanya pergiliran di antara elite untuk berbagi jarahan. Rakyat hanya mendapatkan remah-remah dan hanya untuk bisa berproduksi. Kini, ada satu yang tak bisa dilawan, yaitu perubahan profil demografi sosial. Mereka menuntut perbaikan dan perubahan. Namun, kaum establishment masih tak mau berbagi, justru bertahan dan berekspansi serta melakukan represi dengan segala manipulasinya. Perseteruan ini menimbulkan pertarungan simetris. Tak jelas mana kawan mana lawan. Tak jelas panah datang dari mana dan tertuju ke mana. Terjadilan kegaduhan di mana-mana, termasuk di medsos. Perkawanan menjadi retak, persaudaraan menjadi belah, perkawinan menjadi perseteruan. Hal ini berbeda dengan situasi 1998 yang bersifat asimetris: antara penguasa dan rakyat, antara rezim Orba dan publik yang menuntut perubahan. Karena itu, situasi saat ini ada yang mengatakan mirip situasi menjelang geger 1965. Ini yang paling mengkhawatirkan: semua merasa benar, semua merasa tersakiti. Hei, apakah kenyataan ini masih belum juga membuat kita menjadi bijak? Seorang kawan berpendapat: kita sibuk bicara ke-Bhinneka-an, tapi justru meninggalkan ke-Ika- an. Teriak perbedaan, melupakan persatuan. Persatuan itu berempati, bersimpati, dan welas asih. Bukan hanya logika dan hukum, bukan kuat dan kuasa. Ngono yo ngono ning ojo ngono, jangan berle- bihan nanti ada batas kesabaran. Norma ini di- langgar sehingga mengusik rasa. Kita mengetahui rasa setelah kita mengalaminya. Namun, tak semua orang bisa mengalaminya. Karena itu, kita harus silih asah, silih asuh, silih asih. Kearifan inilah yang membuat Indonesia tetap satu. A: Sampaikan Majelis Hakim MUKHTAR RTA- Juru Bicara h Agung Suhadi me- jika ada keberatan man terhadap jalannya sidangan, semestinya sampaikan kepada ke- is hakim persidangan angkutan. Hal tersebut kan Suhadi dalam me- keluhan Majelis Ulama terhadap proses per- kasus dugaan peno- ma dengan tersangka ahaja Purnama alias asa (31/1) kemarin. a majelis hakim yang ritas untuk memimpin an. Dia kan diberikan h ketua pengadilan," saat dihubungi Repu- akarta, Kamis (2/2). saja, dalam hal ini, ke- ketua pengadilan Ja- a dalam perkara kasus ekaligus menjadi ketua akim sidang. Otoritas pemeriksaan persi- u, kata Suhadi, ada di engadilan. (keluhannya) ke pe- akum, itu kan ada orga- kita enggak bisa me- nasihat hukum kecuali oses persidangan dia r hukum acara. Ini bisa n oleh ketua majelis." -ula, lanjut Suhadi, MA lum menerima laporan erkait keluhan pihak MUI. Namun, menurut Suhadi, ti- dak ada kejanggalan apa pun da- lam persidangan kasus penista- an agama dengan tersangka Ba- suki Tjahaja Purnama. Menurut dia, agenda pemeriksaan saksi di persidangan dari awal hingga sidang terakhir kali sudah ber- jalan lancar. Terkait keluhan yang disam- paikan pihak MUI, Suhadi me- ngatakan belum mengetahui per- soalan atau materi yang menjadi keberatan MUI. Untuk itu, MA masih harus mendalami apa yang sebetulnya menjadi keberatan MUI dalam persidangan Ahok. "Kalau (sidang) yang terakhir itu, apa yang menjadi keberatan MUI itu belum kita lihat. Kita ha- rus melihat dulu apa yang men- jadi keberatan MUI. Kita enggak bisa menduga-duga apa materi yang menjadi keberatannya MUI itu," kata Suhadi. Sebelumnya, Wakil Ketua Umum MUI Zainut Tauhid me- ngatakan, dalam pemeriksaan Ketua Umum MUI KH Ma'ruf Amin, tim pengacara Ahok me- nyampaikan hal yang tidak fokus pada substansi materi. Zainut menilai, tim kuasa hukum Ahok cenderung menekan dan mele- cehkan kebenaran dari kete- rangan yang disampaikan Ma'- ruf. Dengan demikian, posisi Kiai Ma'ruf saat itu seperti se- bagai pemberi keterangan palsu. edi muhammad iqbal REPUBLIKA JUMAT, 3 FEBRUARI 2017 POLITIK PALESTINA Ketua Palestinian Cultural Organization Malaysia, Muslim Imran memberikan paparan dalam silaturahim ke kantor Republika, Jakarta, Kamis (2/2) malam. Muslim memberikan pandangan terkait kondisi Palestina saat ini, dan meminta dukungan Indonesia untuk kemajuan Palestina. WNI di AS Khawatir mengatakan, kebijakan itu menim- bulkan kekhawatiran sebagian WNI yang saat ini bekerja di Amerika Se- rikat. LIDA PUSPANINGTYAS Kekhawatiran dipicu kebijakan mendepor- tasi imigran gelap. NEW YORK-Indonesia tak ma- suk dalam daftar negara mayoritas Muslim yang warganya dilarang me- masuki wilayah Amerika Serikat. Kendati demikian, warga negara Indonesia (WNI) di negara tersebut tetap mengkhawatirkan dampak ke- bijakan yang ditandatangani Presiden AS Donald Trump pada pekan lalu tersebut. Konsul Jenderal RI di New York Abdul Kadir Jailani menuturkan, pi- haknya menerima banyak pertanyaan terkait perintah eksekutif Trump ter- sebut. "Yang menimbulkan pertanya- an bagi WNI adalah executive order tentang border security and immi- gration enforcement improvement," kata Abdul kepada Republika, kema- rin. Menurut dia, poin tersebut ada- lah satu isi pokok executive order itu. Isinya tentang pengetatan rezim keimigrasian melalui langkah pe- nangkapan dan pendeportasian imi- gran gelap di Amerika Serikat. Abdul Dalam perintah eksekutif- nya, Trump melarang warga Su- dan, Iran, Irak, Suriah, Yaman, Libya, dan Somalia selama 90 hari. Selain melarang warga dari tujuh negara mayoritas Muslim, Trump juga menghentikan se- mentara penerimaan pengungsi ke AS selama 120 hari. WNI di Amerika Serikat yang ter- catat di semua perwakilan sekitar 146 ribu orang. Di luar jumlah itu terda- pat pula para imigran asal Indonesia yang melebihi izin masa tinggal. Lebih lanjut Abdul menjelaskan, kebijakan baru tersebut sangat ber- beda dengan kebijakan sanctuary city alias kota suaka yang diterapkan oleh 168 kota di Amerika Serikat se- lama ini. Sanctuary city adalah ke- bijakan yang diambil oleh suatu pe- merintahan daerah untuk melindungi imigran dengan tidak mempersoal- kan status keimigrasian mereka se- panjang mereka tidak melakukan ke- jahatan. Dubes AS Sowan ke NU dan Muhammadiyah..... Meski begitu, ia berterima kasih kepada Dubes AS atas apresiasi terhadap Nahdlatul Ulama yang dianggap salah satu bentuk Islam moderat di Indo- nesia. "Sangat mengapresiasi NU, beliau merasa masih ada bentuk moderat, yaitu NU Indo- nesia," ujar Said. la enggan menyatakan, dari mana mendapat informasi terse- but. Namun, ia menjanjikan, bukti itu akan dipertunjukkan di persidangan-persidangan selan- jutnya. Cecaran kuasa hukum Ahok ini langsung ramai ditang- gapi publik. Mulai muncul di me- dia sosial tudingan ada 'penya- dapan' yang dilakukan terhadap percakapan SBY dengan KH Ma'ruf. Meskipun dalam sidang, kata 'penyadapan' itu tak pernah diungkapkan. Gerah dituding memesan fatwa MUI, SBY langsung meng- gelar konferensi pers, kemarin. SBY mengakui, pernah berko- munikasi dengan KH Ma'ruf Amin. Namun, SBY menambah- kan, dengan penuh penekanan terhadap kata 'penyadapan'. Ke- mungkinan jika dirinya disadap merupakan hal yang serius. Me- nurut dia, jika yang menyadap adalah tim Ahok, pihak berwe- Saat ini diperkirakan terdapat 11 juta imigran gelap di Amerika Serikat yang menikmati kebijakan sanctuary city. Kota-kota yang menerapkan ke- bijakan tersebut umumnya berada di negara-negara bagian yang dikuasai oleh Partai Demokrat, termasuk New York. "Oleh karena itu, tidak meng- herankan apabila saat ini pemerin- tahan lokal di daerah tersebut meno- lak keras penerapan executive order Presiden Trump," kata Abdul. Abdul menekankan, penetapan ke AS. Di AS, aksi unjuk rasa warga menolak kebijakan yang dinilai mendiskriminasikan Muslim tersebut terus dilakukan. Sejum- lah jaksa agung, hakim, dan di- plomat AS juga menyatakan ke- beratan atas kebijakan itu. Oleh media-media AS, perintah ekse- kutif tersebut juga kini dijuluki sebagai 'Muslim Ban' alias 'Pen- cekalan Muslim'. Saat menyambangi kantor PP Muhammadiyah, Donovan berupaya meyakinkan jika perin- tah eksekutif Presiden Donald Trump bukanlah larangan bagi umat Muslim untuk masuk ke AS. "Perintah eksekutif hanyalah peningkatan upaya perlindungan perbatasan Amerika. Ini bukan melarang Muslim masuk ke Amerika," kata dia. Penegasan serupa sebelumnya juga disam- paikan Donald Trump. Kementerian Pertahanan AS menyatakan pada Rabu (1/2), jangka waktu pembatasan terse- but bisa diperpanjang. Tak ha- nya itu, Pemerintah AS juga bisa menambah jumlah negara yang dicekal, bila negara bersangkut- an tak bisa menjamin pemerik- saan keamanan yang memadai terhadap warganya yang hendak Lha Kok Barangnya Dikirim ke Saya?'. 10.06 WIB. Ketika tudingan itu menjadi sorotan, Humphrey menyatakan yang ia miliki bukan rekaman melainkan transkrip percakapan. Dalam kunjungan ke Mu- hammadiyah, Donovan juga menyatakan penghargaannya nang mesti menindak karena penyadapan oleh pihak selain lembaga negara adalah ilegal. "Kalau yang menyadap insti- tusi, bola ada di Pak Jokowi. Sa- ya mohon keadilan. Privasi saya disadap secara tidak legal," kata SBY. Dalam pernyataannya, SBY juga mengingatkan penyadapan politik sempat menjadi alasan digulingkannya Presiden ke-37 AS Richard Nixon. Kasus ini po- puler dengan istilah 'Watergate' mengacu pada gedung, tempat penyadapan dilakukan. Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi Johan Budi kemarin juga meminta agar hal-hal yang berkaitan dengan persidangan Ahok, tak langsung dikaitkan de- ngan Presiden. Johan juga me- minta agar dugaan penyadapan tersebut dikonfirmasi kembali ke tim pengacara Ahok. Sebab, menurut dia, di dalam proses pengadilan tak disebut- kan adanya pernyataan penya- dapan terhadap SBY. "Tanya saja ke pengacara Ahok, apa ada sta- tement sadap-menyadap. Tapi kalau itu benar terjadi, itu me- perintah eksekutif Trump tersebut memang merupakan urusan domes- tik Amerika Serikat yang harus di- hormati oleh negara lain. Namun, Indonesia tetap berharap penerap- annya dilakukan dengan tetap meng- hormati prinsip-prinsip hukum dan tidak mengurangi hak-hak dasar serta kebebasan individu. Menurut Abdul, semua perwakil- an RI di AS akan secara proaktif me- ningkatkan pelayanan dan perlindung- an. Mereka juga melakukan dialog langsung dengan masyarakat dan pen- dekatan terus-menerus kepada pihak terkait di AS pada segala level. Secara umum, Abdul menutur- kan, kondisi di New York kondusif dan aman. Sentimen islamofobia memang terasa, tetapi tidak sampai pada taraf memprihatinkan. Menurut perkiraan kasar, ada seki- tar 40 persen Muslim Indonesia dari 30 ribu WNI yang tercatat di KJRI New York. KJRI ini menangani 15 ne- gara bagian secara keseluruhan, terma- suk Pennsylvania dan New Jersey. Seorang WNI yang tinggal di New York, Muhammad Rifkiaansyah, juga mengatakan, kehidupan sehari-hari di sana tidak ada perubahan. Meski demikian, ia menyadari, kebijakan Donald Trump tersebut menimbul- kan ketegangan signifikan. "Di berita- dari hlm 1 terhadap Muslim di Indonesia. "Saya dengar langsung peran Islam di Indonesia dari Muham- madiyah. Islam di Indonesia cenderung toleran dan mode- rat," kata dia. Donovan menyata- kan, toleransi di Indonesia bagus untuk dijadikan model bagi negara lain. Selepas menemui Donovan, Ketua Umum PP Muhammadi- yah Haedar Nashir mengatakan, AS mempunyai peran politik global sehingga perlu mencipta- kan tata dunia baru yang damai. "Maka itu, sebaiknya perintah eksekutif itu ditinjau kembali dan (Presiden AS) mengambil kebijakan yang lebih soft. Na- mun, sebenarnya itu kebijakan dalam negeri AS, kami tak mau masuk ke sana," ujar Haedar. Haedar mengingatkan, ma- syarakat AS merupakan masya- rakat yang majemuk. Bangsa tersebut bisa tumbuh juga berkat para imigran. Selain itu, menurut Haedar, dari hlm 1 mang tidak boleh. Tapi kan tidak ada omongan sadap-menyadap, kalau benar. Tapi, sebelum ke sana, apa ada omongan peng- acara Ahok menyadap atau da- pat hasil sadapan? Kalau ada, ya seperti yang disampaikan SBY, kan enggak boleh," ujar dia. Sejauh ini, Mabes Polri me- nyatakan masih menunggu per- kembangan dari hasil persidang- an. Kepala Divisi Humas Polri Irjen Boy Rafli Amar mengata- kan, informasi yang bergulir di persidangan akan dicermati ke- polisian. "Perlu kami cari, apa- kah ini memiliki validitas yang tinggi berkaitan dengan info (du- gaan penyadapan) yang disam- paikan. Nanti kami lihat perkem- bangannya seperti apa," kata Boy di Mabes Polri, kemarin. Terkait bergulirnya isu duga- an penyadapan, ia menyarankan untuk berkonfirmasi ke pihak- pihak terkait lebih dulu. "Vali- ditas informasi itu perlu dicari dari sumber asal. Jadi jangan sampai menimbulkan kerugian pada pihak-pihak," kata Boy. Badan Intelijen Negara (BIN) berita pasti ramai dan banyak de- monstrasi di bandara, tapi sejauh ini kehidupan sehari-hari berjalan masih aman," kata Rifki saat dihubungi Re- publika. Meski begitu, Rifki mengakui, ada sejumlah kekhawatiran dari komuni- tas Muslim Indonesia. Kekhawatiran itu membuat mereka lebih waspada dan mencari lebih banyak informasi soal kebijakan baru tersebut. Banyak WNI merasa bimbang dengan keje- lasan informasi tentang perintah ek- sekutif Trump. Meski Indonesia tidak masuk daftar, ada kekhawatiran WNI meng- hadapi sejumlah masalah dalam praktiknya saat mengajukan visa. Kondisi lebih serius dialami warga tujuh negara dalam daftar yang ber- ada di AS. "Mereka lebih prihatin dan sedih karena keluarganya tidak bisa datang ke sini," kata Rifki. Wihdan hidayat/Republika Di samping itu, Rifki mengatakan, kehidupan beragama bagi Muslim di New York cukup kondusif. "Di sini menjalankan agama terbilang aman, seperti orang berkerudung mau kerja apa aja bisa, tidak dipersulit, yang penting kualitas kerja bagus," kata pria yang berada di AS sejak 2014 tersebut. Itu membuatnya merasa aman sebagai Muslim. ed: fitriyan zamzami untuk mengatasi terorisme tak bisa dilakukan dengan cara menggeneralisasi. Masalah tero- risme harus ditangani dari hulu dan hilir. "Harus ada dialog an- tarbangsa dan antarnegara, ba- gaimana cara mencegah teroris- me. Dikhawatirkan perintah eksekutif menjadi preseden baru bagi negara lain, untuk melaku- kan hal yang sama," ujar Haedar. Muhammadiyah berharap Pemerintah AS lebih elegan dalam menerapkan kebijakan se- hingga tak justru kontraproduk- tif. Amerika, menurut Haedar, sebaiknya membuat kebijakan yang menciptakan perdamaian dan mencegah konflik. Sebelumnya, Sekretaris Jen- deral Majelis Ulama Indonesia (MUI), Anwar Abbas juga meng- harapkan dunia internasional menekan Presiden Trump. Ia menilai, jika kebijakan tersebut terus berlanjut, bukan tidak mungkin akan memicu re- aksi keras dari berbagai negara. Bisa jadi negara lain membalas perlakuan AS kepada pengungsi dan Musim.ed: fitriyan zamzami juga merilis pernya terkait isu penyadapan, kemarin. Dalam rilis itu, mula-mula tertulis bahwa Ahok dan kuasa hukum tidak memerinci, apakah komunikasi antara Kiai Ma'ruf dan SBY dalam bentuk komunikasi verbal secara langsung, ataukah percakapan telepon yang diperoleh melalui penyadapan. Deputi VI BIN Sundawan sebagai pihak pelansir menyata- kan, informasi tersebut menjadi tanggung jawab Ahok dan pena- sihat hukum, yang telah disam- paikan kepada' majelis hakim dalam proses persidangan. Ia juga mengklaim, BIN tak pernah memberikan informasi soal ko- munikasi antara SBY dan Kiai Ma'ruf yang dimiliki pihak Ahok. "Maka bersama ini, BIN mene- gaskan, informasi tersebut bu- kan berasal dari BIN," katanya. Dalam siaran pers itu, BIN mengutip permintaan maaf tertulis Ahok kepada Kiai Ma'ruf. Terutama, perihal pengakuan Ahok tentang informasi ko- munikasi SBY dan Kiai Ma'ruf, yang mereka dapat dari pembe- ritaan di situs berita liputan6. com pada 7 oktober 2016. lintar satria/rahmat fajar ed: fitriyan zamzami Demokrat Mulai Bermanuver ● FAUZIAH MURSID, ALI MANSUR JAKARTA-Fraksi Partai Demokrat di DPR lekas menyambar polemik dugaan penyadapan ter- hadap percakapan mantan presiden Susilo Bam- bang Yudhoyono (SBY) dengan Ketua Umum Ma- jelis Ulama Indonesia (MUI) KH Ma'ruf Amin. Me- reka menyatakan akan menggalang usulan hak angket guna menyelidiki dugaan tersebut. "Sedang kami konsolidasikan," kata Wakil Ketua Komisi III DPR dari Fraksi Demokrat Benny K Har- man saat dihubungi, Kamis (2/2). Menurut dia, usulan hak angket tersebut sudah digulirkan kepada sejumlah anggota DPR lintas fraksi. Benny mengatakan, Fraksi Demokrat mengga- lang dukungan kepada minimal 25 orang anggota DPR untuk memenuhi ketentuan hak angket. Da- lam regulasi yang berlaku di DPR, hak angket ada- lah hak yang dimiliki anggota dewan untuk melaku- kan penyelidikan yang diusulkan oleh paling sedikit 25 anggota DPR dan lebih dari satu fraksi. Menurut Benny, jika benar terjadi penyadapan kepada SBY, hal itu merupakan pelanggaran terha- dap konstitusi dan UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang bisa berdampak luas dan sis- temis terhadap kepentingan masyarakat. "Sesama anak bangsa saling curiga, saling memata-matai, dan berprasangka buruk, dan tentu saja meng- ganggu keharmonisan masyarakat dan pada akhir- nya menciptakan instabilitas politik," katanya. Upaya hak angket, kata Benny, adalah melaku- kan penyelidikan untuk mengetahui kebenaran dugaan penyadapan tersebut dan motif di balik penyadapan. Ia menekankan, tindakan memata- matai dan menyadap pembicaraan lawan politik dengan motif politik adalah kejahatan berat. Mengenai hal tersebut, Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mengusulkan DPR membentuk Panita Khusus (Pansus) Penyadapan. "Pertama, saya mengusulkan DPR membentuk Pansus Penyadapan supaya ini tuntas, agar siapa yang pegang alat sadap di republik ini ketahuan, siapa yang menyadap ketahuan," kata Fahri, di Kompleks Parlemen Se- nayan, kemarin. Publik 9 Ia menilai penyadapan dengan risiko teknologi seperti sekarang ini harus diatur dengan lebih men- detail. Regulasi yang lebih tegas, menurut dia, diper- lukan supaya pelanggaran HAM dan pelanggaran privasi warga tak terjadi. Di lain pihak, politikus PDIP Masinton Pasaribu menilai pernyataan SBY soal penyadapan terkesan berlebihan. "Ibarat memutar album lama, albumnya melankolis. Sementara musik sekarang mengentak, rock, pop alternatif. Album itu enggak laku kalau diputar kembali," kata Masinton. Ia menekankan, yang disampaikan Basuki Tja- haja Purnama alias Ahok dan pengacaranya dalam persidangan hanya sebatas informasi yang diper- oleh dari berita daring. Tidak ada pernyataan yang mengatakan bahwa tim Ahok menyadap SBY. Fraksi PPP juga sementara ini menolak usulan hak angket yang digulirkan Demokrat. "Jadi walau pun kami bersama PD di Pilkada DKI, tetapi dalam soal wacana angket ini PPP tegas mengambil sikap berseberangan," ujar Sekjen PPP Arsul Sani. Me- nurut dia, jika masalahnya menyangkut dugaan pelanggaran hukum pidana, tentu jalur penyelesai- an yang digunakan juga harus jalur hukum. ed: fitriyan zamzami MUI: Ahok Permalukan Ulama dan provokasi," kata dia. Zainut menegaskan, umat Is- lam harus senantiasa menjaga kerukunan berbangsa dan berne- gara di Indonesia. Ia meminta umat Islam mempercayakan semua kepada penegak hukum agar proses peradilan yang ada menjadi hikmah. Wakil Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Nahdlatul Ula- ma (PBNU) Masduki Baidlowi menilai, Ahok dan tim pengacara telah menghina Kiai Ma'ruf. Apalagi, Kiai Ma'ruf merupakan rais aam syuriyah PBNU. Untuk itu, Masduki mene- gaskan, perlu ada klarifikasi yang dilakukan, baik Ahok maupun tim pengacara. Menurut dia, per- mohonan maaf sudah seharus- nya dilakukan jika yang bersang- kutan betul-betul insaf. Ia menilai, permintaan Ahok belum dilakukan dengan cara yang benar. "Makanya, kalau mau minta maaf, minta maaflah yang benar," kata Masduki. Ia menerangkan, sampai saat ini, belum ada permohonan maaf secara resmi dari Ahok dan tim pengacara. Entah itu dilaku- kan langsung kepada Kiai Ma'ruf sebagai pribadi ataupun kepada PBNU secara kelembagaan. Ditemui di Ciracas, Jakarta Timur, kemarin, Ahok mengung- kapkan alasannya di balik lang- kahnya menyampaikan permin- taan maaf kepada Kiai Ma'ruf secara tertulis dan video. Ia mengaku belum sempat bertemu dengan Kiai Ma'ruf untuk me- minta maaf langsung. "Karena waktu ketemu be- lum ada. Tapi intinya, nanti pasti ketemu. Yang penting kan sudah disampaikan ke media," ujar Ahok. Namun, gubernur DKI Ja- karta nonaktif ini tidak menye- butkan kapan pertemuan de- ngan Kiai Ma'ruf akan dilakukan. Dalam pernyataan tertulis- nya, Ahok sekaligus mewakili tim pengacara meminta maaf apabila telah menyakiti Kiai Ma'ruf. "Sehingga saya meminta maaf kepada KH Ma'ruf Amin apabila terkesan memojokkan beliau, meskipun beliau dihadir- kan kemarin oleh jaksa sebagai ketua umum MUI, saya meng- akui beliau juga sesepuh NU. Dan saya menghormati beliau dari hlm 1 sebagai sesepuh NU, seperti halnya tokoh-tokoh lain di NU, Gus Dur, Gus Mus, tokoh-tokoh yang saya hormati dan panuti," kata Ahok. Sementara itu, Kiai Ma'ruf mengaku telah menerima per- mintaan maaf Ahok. "Orang min- ta maaf, ya harus dimaafkan," katanya. Kiai Ma'ruf mengaku, tidak mempermasalahkan apa yang terjadi pada persidangan lalu. Ia mengaku biasa-biasa saja. Meskipun demikian, Kiai Ma'ruf memahami kemarahan umat Islam. Untuk itu, dia di- minta pemerintah untuk mene- nangkan umat agar tidak terpro- vokasi untuk melakukan hal-hal yang melanggar hukum. "Karena saya biasa di masya- rakat, mereka mengharapkan saya ikut menenangkan keada- an," ujarnya. Jangan dicampur Ketua MPR Zulkifli Hasan meminta semua pihak tidak mengaitkan persoalan yang me- ngemuka dalam sidang perkara penodaan agama dengan per- soalan politik. "Pak Ahok itu urusan sendiri. Jangan dicampur ke seluruh masalah Indonesia. Ahok ya Pak ahok sendiri. Biarkanlah kalau ada hukum, masalah hukum, politik ya politik. Tapi jangan dicampurkan menjadi masalah negara," ujarnya. Menurut Zulkifli, dalam kasus penodaan agama, sudah seharusnya juga tidak dihubung- hubungkan dengan Pilkada DKI Jakarta. Apalagi, sampai diman- faatkan untuk menjatuhkan la- wan-lawan politik. "Kita ini bersaudara, keluar- ga besar, satu persatuan yang penting. Jangan pilkada ini me- ngorbankan semuanya, pakai ras, suku, dan kebencian. Tentu itu semua tidak sesuai dengan nilai-nilai keindonesian kita," kata Zulkifli. Lebih lanjut, dia mengimbau, meski berbeda dalam pilihan pilkada, seluruh rakyat Indone- sia harus tetap bersatu. "Mudah- mudahan, kalau pilgub DKI se- lesai, kembali kita damai. Dari 101 pilkada, cuma DKI kan (yang panas)," ujar Zulkifli.fuji eka per- mana/muhyiddin ed: muhammad iqbal 4cm Color Rendition Chart